PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9/HK/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
: a.
bahwa pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana
produksi pertanian yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian ;
Mengingat W
:
b.
bahwa dengan semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di berbagai sektor pertanian perlu adanya pengawasan, pengendalian dan penertiban penggunaan dan peredaran pupuk serta pestisida ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Karangasem Tahun 2016 ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 5.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6
Perlindungan
Tanaman
Tahun 1995 tentang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
^
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9.
Peraturan
Presiden
Nomor
77
Tahun
2005
tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
W
Pengawasan; 10.
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
07/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida ; 11.
Peraturan
Menteri
42 / Permentan/SR.140/5/ 2007
Pertanian
Nomor
tentang
Pengawasan
Pestisida ;
12.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
13.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 ;
14.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan dan Pemberian Label Pestisida ;
15.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/TP. 270/6/1984 tentang Pembatasan Pendaftaran Pestisida ;
16.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/KP. 430/1/1985 tentang Perubahan Pejabat-Pejabat yang Diberikan Wewenang Mengawasi Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida ;
17.
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881 / MENKES / SKB /VIII /1996 tentang 711 /Kpts/TP.270/8/ 1996 Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian ;
w
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 985/Kpts/TP.270/10/1997 tentang Penggunaan Pestisida di Bidang Pertanian ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP. 270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida ; 20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar ;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik ; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 3) ;
24. Keputusan Gubernur Bali Nomor 2157/03-K/HK/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 ; 25.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 10) ;
27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 36) ; 28. Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 57) ; 29. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 671/HK/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Karangasem Tahun 2016 ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Karangasem Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pengawasan perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat produksi dan peredaran ; b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pupuk dan pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pupuk dan pestisida ; c. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja ; d. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan akibat pengelolaan pupuk dan pestisida ; e. melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produksi pertanian dan produksi lainnya serta media lingkungan ; dan f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Karangasem.
KETIGA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida mempunyai wewenang:
a. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida ; b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya kepada produsen, pengedar termasuk sertifikat penggunaan pestisida terbatas ;
c. mengambil contoh pupuk dan pestisida untuk dilakukan uji mutu ; d. mengambil contoh pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya ; e. mengambil contoh produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung resldu atau cemaran pestisida untuk dilakukan pengujian ; dan f. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian dan / atau penarikan pestisida yang tidak layak pakai. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016.
KELIMA
Keputusan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 4 Januari 2016 PENJABAT BUEATI
KARANGASEj
US NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. 3.
Menteri Pertanian di Jakarta. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta. Menteri Koordinator Lingkungan Hidup di Jakarta. Gubernur Bali di Denpasar. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Bali di Denpasar.
11.Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar
12. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar. 13. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 14. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Se Kabupaten Karangasem. 15. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9/HK/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
Pembina
1. Bupati Karangasem. 2. Wakil Bupati Karangasem
Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
Ketua Harian
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
Sekretaris
Kepala Bidang Sarana, Prasarana Teknologi dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
W
Karangasem.
Anggota
1.
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.
2.
Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Karangasem. 3.
Unsur Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
4. Unsur W
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kabupaten Karangasem. 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karangasem. 6. Unsur Kepolisian Resor Karangasem. 7. Unsur Dinas Kesehatan Karangasem. 8. Unsur Kantor Ketahanan Kabupaten Karangasem. 9. Unsur Badan Lingkungan Hidup Karangasem. 10. Unsur Bagian Ekonomi Setda Karangasem.
Kabupaten Kabupaten
Pangan
Kabupaten Kabupaten
11. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Karangasem. 12. Sekretaris
Pangan
Dinas
dan
Pertanian
Hortikultura
Tanaman
Kabupaten
Karangasem. 13. Kabid Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
•W
14. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem. 15. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
16. Kepala Seksi Sarana Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem. 17. Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Karangasem. 18. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian TPH Kabupaten Karangasem.
19. Penyuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
PENJABAT^^ATI KARANGASEM, GUS NGURAH ARDA
