PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 228/ HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem dengan Keputusan Bupati;
b.
c.
W
Mengingat
bahwa Keputusan Bupati Karangasem Nomor 173/HK/2010 tentang Pembentukan dan susunan Keanggotaan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem,masa jabatan Dewan Pengawas akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2015 sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tsimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang-Undang Nomor 44 Tahim 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeraih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Karangasem Tahun 2008 Nomor 5,
Kabupaten Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 16.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun
2008
tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 22); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati mi.
-4-
KEDUA
Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh
pejabat pengelola sesuai Perundang-undangan.
KETIGA
dengan
ketentuan
Peraturan
Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkewajiban untuk : a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai rencana belanja anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola; b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit; c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit; d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit; e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik
keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola rumah sakit; dan
f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. KEEMPAT
Anggota Dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari: a. pejabat satuan keija perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit; dan
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah. KELIMA
Susunan Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan
1 (satu) orang ditunjuk sebagai ketua dan untuk kelancaran tugas dewan pengawas diangkat 1 (satu) orang sekretaris.
W
KEENAM
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berlkutnya.
KETUJUH
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-5-
KEDELAPAN :
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2015
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 6 Maret 2015
l^BUPATI KARANGASE^, h
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ketua DPRD Kabupaten Karangasem. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karangasem. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Karangasem. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karangasem. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Karangasem. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.
-6-
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATl KARANGASEM NOMOR 228/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM No.
Jabatan Dalam Dewan Pengawas
Jabatan / Nama / Unsur
1.
Ketua merangkap anggota
Sekretaris Daerah Karangasem
2.
Anggota
Inspektur Daerah Karangasem
3.
Anggota
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Karangasem
Sekretaris (Non Anggota)
Kepala Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Karangasem
J^^BUPATI KARANGASEI\|I.
d
WAYAN GEREDEG
