JURNAL VISIKES - Vol. 9 / No. 2 / September 2010
PERSEPSI STAKEHOLDERS MENGENAI PROSES OTONOMI RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALISAT KABUPATEN JEMBER
Agus Perry Kusuma*) *) Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Jl Nakula I No 5-11 Semarang Email :
[email protected]
ABSTRACT Background: Hospital autonomy is an adoubted issue. By the autonomy, the hospital would be able to do excellent service activity. The autonomy indicators that are usually used strategic management, monetary, administration purchasing of management information system and human resources. In conducting autonomy, there are many internal stakeholders but also external stakeholders. So that it needs to be understood about hospital autonomy especially for external stakeholders as a policy maker. Method: This study used qualitative description method and screened strategis management, administration purchasing system, monetary management, human resources management, the correlation between RSUD Kalisat and Health Department, and the expectation of stakeholders for the RSUD Kalisat. Data collected by in depth interview. The respondent were the Director and the staffs of RSUD Kalisat, Chief of BAPPEDA, Chief of Health Department, Assistant II Jember Regional Secretary, Members of Comission D of Jember DPRD. Result: For strategic management, internal and external stakeholders perception had been in high level of autonomy and according to the reality. For Management Information System Administration, internal and external stakeholder perception had been according to the reality of low autonomy. For purchasing aspect, internal and external stakeholders had been in the middle level. Monetary management, internal stakeholders perception had been in low level autonomy and external stakeholders perception had been in high level autonomy. For Human resources management, internal and external stakeholders had been in low level autonomy. Key words: perception, stakeholders, hospital autonomy Bibliography : 27 pieces,1994-2005
81
Persepsi Stakeholders Mengenai... - Agus PK PENDAHULUAN Konsep otonomi rumah sakit sendiri telah dikembangkan sejak tahun 1991, dimana Indonesia memulai program otonomi rumah sakit (unit swadana) bertujuan untuk mendorong rumah sakit dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan beberapa biaya mereka, bagi rumah sakit swadana kepemilikan masih tetap milik daripada pemerintah kabupaten/kota. Manajer rumah sakit dapat menyusun anggaran pendapatan untuk semua tarif kecuali untuk tarif kamar yang disediakan bagi golongan miskin (tempat tidur klas III). Hanya penggunaan anggaran ini mesti disetujui oleh para stakeholders yang berada di daerah tersebut sehingga disini stakeholders yang berperan adalah pihak eksekutif dan legislatif. Manajemen rumah sakit dapat mengajukan rencana tahunan berkenaan sumber pendapatan mereka yang digabungkan dengan praktek planning budgetting yang mencakup subsidi pemerintah dari sumber nasional maupun alokasi dari pemerintah daerah. Keterkaitan dengan DPRD Kabupaten adalah dengan aturan UU No 32 Tahun 2004, pasal 42 ayat 1(c ), dewan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan Program Pengembangan Daerah serta kerja sama internasional di daerah. Sehingga terkandung maksud bahwa fungsi daripada DPRD berupa pengawasan, budgetting, maupun legislasi. Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba mengkaitkan antara persepsi pihak stakeholders terhadap pelaksanaan otonomi rumah sakit, penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian pada latar belakang
bahwa persepsi stakeholders baik internal maupun eksternal akan dapat mempengaruhi kelangsungan otonomi sebuah rumah sakit, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Persepsi Stakeholders Mengenai Proses Otonomi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisat, Kabupaten Jember. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengetahui persepsi stakeholders mengenai otonomi rumah sakit dalam kerangka untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit Dalam mengetahui tingkat otonomi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisat, Kabupaten Jember dilihat dari lima kerangka konseptual yaitu: 1. Manajemen Stratejik 2. Manajemen Keuangan 3. Administrasi SIM Rumah Sakit 4. Pembelian 5. Manajemen Sumber Daya Manusia 6. Hubungan antara Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Rumah Sakit Umum Kalisat, Kabupaten Jember 7. Harapan stakeholders terhadap RSUD Kalisat, Kabupaten Jember METODE PENELITIAN Jenis dan Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi stakeholders tentang pelaksanaan otonomi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember Materi Penelitian Materi penelitian ini, tentang persepsi stakeholders mengenai otonomi rumah sakit yang meliputi manajemen stratejik, keuangan, sumber daya manusia, pembelian, administrasi rumah sakit
82
JURNAL VISIKES - Vol. 9 / No. 2 / September 2010 Unit Analisis dan Subyek Penelitian Unit analisis penelitian ini meliputi: Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Jember, Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Kantor Assisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember Subyek penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan responden, subyek atau setting untuk tujuan tertentu (Kusnanto, n.d). Kriteria responden di kalangan dinas maupun lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah pejabat (stakeholders) yang ikut menentukan kebijakan di dalam RSUD Kalisat, Kabupaten Jember, sedangkan untuk kalangan DPRD Kabupaten Jember adalah para anggota Komisi D yang membawahi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Alat Penelitian Penelitian berperan sebagai alat penelitian dengan kelengkapan berupa pedoman wawancara, daftar periksa, dan tape recorder Variabel Penelitian Variabel Penelitian terdiri dari : 1. Variabel Bebas terdiri dari manajemen strategi, keuangan, sumber daya
manusia, administrasi, pembelian, hubungan antar Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan RSUD Kalisat, Kabupaten Jember, harapan stakeholders terhadap RSUD Kalisat, Kabupaten Jember 2. Variabel Terikat terdiri atas tingkat persepsi terhadap otonomi penuh, otonomi sebagian, otonomi rendah PEMBAHASAN 1. Persepsi Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal terhadap Manajemen Stratejik di RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Berdasarkan hasil wawancara baik kepada stakeholder internal maupun stakeholder eksternal didapatkan hasil bahwa tingkat otonomi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember berada pada tingkat yang tinggi. Persepsi dari stakeholders internal menilai bahwa dalam proses penentuan visi dan misi maupun mengadakan pola-pola kerjasama terhadap pihak luar, maka pihak pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, dapat melakukan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar dari manajemen Rumah Sakit Kalisat Kabupaten Jember. Sedangkan persepsi dari kalangan stake-
Tabel 1. Perincian Macam dan Jumlah Responden disajikan dalam tabel No 1 2 3 4 5 6 7 8
RESPONDEN Direktur RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Kepala Seksi Pelayanan Medik, RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Ketua Komite Medik RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepala BAPPEDA Kabupaten Jember Assisten Sekretaris II Kabupaten Jember Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember Anggota Komisi D Kabupaten Jember Total
83
JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Persepsi Stakeholders Mengenai... - Agus PK holders eksternal, menyatakan bahwa penentuan visi dan misi maupun mengadakan pola-pola kerjasama adalah merupakan suatu kewenangan atau hak penuh daripada pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, dengan catatan bahwa untuk penentuan visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember harus tetap melihat kondisi riil dari masyarakat yang dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember.
Sedangkan untuk pelaksanaan pola kerjasama yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, kalangan stakeholders eksternal berpendapat bahwa hal ini juga kewenangan penuh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember untuk upaya peningkatan pelayanan bagi warga masyarakat yang mempergunakan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah Kalisat, Kabupaten Jember Pendapat baik dari kalangan stakehold-
Tabel 2. Faktor, Kategori dan Cara Pengumpulan Data Faktor Persepsi Stakeholder Internal Eksternal Otonomi Tinggi Sedang Rendah Manajemen Stratejik
Pemahaman seseorang mengenai informasi
Pemahaman tentang Otonomi RS
Sumber Informasi Wawancara mendalam
Individu yang berpengaruh dlm masa depan RS yang berasal dari dalam Individu yang berpengaruh dlm masa depan RS yang berada di luar RS
Melihat kebijakan yang terdapat di RS
Wawancara mendalam
Melihat kebijakan tentang RS
Wawancara mendalam
Melihat proses pengambilan keputusan
Wawancara mendalam
Keputusan visi dan misi, ada tidak pola kerjasama, pola strategi yg ada Dilakukan tender atau tidak Menggunakan tim beranggotakan dari luar RS atau tidak Rekrutmen pegawai Reward and punishment Pelatihan
Wawancara mendalam
Aliran kas pendapatan
Wawancara mendalam
Kualitas pelayanan di RS SIM sudah dilaksanakan apa belum
Wawancara mendalam
Definisi Operasional
Keputusan diambil manajemen RS sendiri Keputusan diambil bersama antara RS dengan Pemkab Keputusan diambil sepenuhnya oleh Pemkab Keputusan yg diambil untuk meningkatkan daya saing RS
Pembelian
Pengambilan keputusan di RS dalam pembelian barang dan jasa serta identifikasi dan memilih alternatif merk dan pemasok
SDM
Dititikberatkan pada penarikan, penempatan, pemberian penghargaan serta peningkatan pelatihan Aktivitas yang berhubungan perolehan pendanaan serta pengelolaan pendapatan di RS Peningkatan pelayanan dalam RS dimana SIM merupakan bagian vital dalam peningkatan mutu
Keuangan Administrasi SIM
Kategori
Wawancara mendalam
Wawancara mendalam
84
JURNAL VISIKES - Vol. 9 / No. 2 / September 2010 ers internal maupun stakeholders eksternal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Alkatiri yang menyatakan dengan adanya kebebasan dalam menjalankan visi dan misi maka suatu organisasi akan dapat bereaksi terhadap masa depan yang serba tidak pasti secara lebih fleksibel dan adaptif 2. Persepsi stakeholders internal dan stakeholders eksternal mengenai administrasi RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Berdasarkan hasil wawancara mendalam maka tidak ditemukan suatu perbedaan yang mencolok antara persepsi yang disampaikan baik oleh stakeholders internal maupun eksternal, keduanya berada pada level tingkat otonomi yang tinggi. Stakeholders internal mempunyai persepsi bahwa dalam sistem administrasi yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember mereka dapat melaksanakan dengan kewenangan penuh, dimana dilihat dari sistem informasi manajemen rumah sakit maupun pola efisiensi kerja serta pola komunikasi antar karyawan juga sudah dapat dilakukan dengan baik Sedangkan bagi stakeholders eksternal juga menilai bahwa pola administrasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat adalah meruapakan kewenangan penuh dari pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, diharapkan dengan semakin bertambah baiknya pola administrasi akan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember. Hal ini sangat bersesuaian dengan pendapat dari Alkatiri yang menyatakan bahwa organisasi rumah sakit yang mendasarkan akuntabilitas pelayanan dengan struktur organisasi yang bertumpu kepada titik pelayanan, tidak akan terwujud selama rumah sakit tidak memiliki level otonomi yang tinggi.
85
3. Persepsi Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal Mengenai Sistem Pembelian di RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Hampir sebagian besar stakeholders baik internal maupun eksternal berpendapat bahwa untuk sistem pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam proses pembelian ini harus dibentuk suatu kepanitiaan dimana untuk ketua ditunjuk dari kalangan Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember sedangkan untuk keanggotaan dari kalangan Pemerintah Kabupaten,yang kemudian dilakukan proses tender untuk menentukan perusahaan yang menjadi pemasok barang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, kabupaten Jember. Selain itu juga karena untuk pembelian masih mengandalkan dana yang berasal dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD), sehingga wajar untuk pelaksanaan pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember ini kewenangannya tidak diberikan secara penuh. Sehingga dari pendapat yang disampaikan baik oleh stakeholder internal maupun eksternal ini dapat kita kategorikan dalam level yang sedang,hal ini akan berakibat terjadinya suatu inefisiensi seperti yang diungkap oleh Trisnantoro yang menyebutkan bahwa dalam proses pengadaan barang ini akan mengakibatkan rumit dan panjangnya proses birokrasi yang ditempuh dalam melaksanakan Keppres no 80 Tahun 2003 ini sehingga berakibat terjadinya kenaikan harga alat yang akan mencapai hingga 200-300% dari harga yang normal
Persepsi Stakeholders Mengenai... - Agus PK 4. Persepsi Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal Terhadap Manajemen Keuangan RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Dari persepsi antara stakeholder internal maupun eksternal menyatakan bahwa untuk pola pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, harus masuk ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Jember, hal ini terkait dengan status Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) dari Pemerintah Kabupaten, disamping juga selama ini untuk operasionalisasinya masih mempergunakan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, hanya baik stakeholder internal maupun eksternal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember mempertanyakan transparansi penggunaan keuangan yang sudah disetor ke Kas Daerah dan bagaimana prosesnya, jika pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, meminta kembali pendapatan yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Jember. Menurut Trisnantoro, dengan pola pendapatan yang harus disetor ke kas daerah menyebabkan pihak rumah sakit harus mengajukan permohonan untuk kebutuhan operasionalnya, yang akan berakibat adanya keterlambatan dalam pelayanan di rumah sakit disamping akan sulit terpenuhinya tuntutan untuk makin meningkatkan daya saing rumah sakit terhadap rumah sakit yang lainnya. 5. Persepsi Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Kalisat, Kabupaten Jember Hasil wawancara terhadap stakeholder internal maupun eksternal didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden berada pada level otonomi yang rendah. Untuk stake-
holder internal mengungkapkan dalam sistem perekrutan karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember dilakukan dengan mengajukan kebutuhan karyawan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jember, yang kemudian pihak BKD yang memproses untuk proses formasinya. Pendapat dari stakeholders eksternal mengungkapkan bahwa proses rekrutmen karyawan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah melalui mekanisme Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan bagi karyawan honorer adalah merupakan suatu kebijakan dari pihak pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember. Dengan masih bergantungnya proses rekrutmen kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maka pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat, Kabupaten Jember, tidak mempunyai kewenangan yang penuh dalam proses rekrutmennya, demikian pula dalam proses penentuan penggajian, bonus maupun insentifnya,hal ini menurut Gani, dinyatakan bahwa apabila rumah sakit dapat mempergunakan konsep Badan Layanan Usaha (BLU) maka dapat memangkas aturan yang selama ini mengekang kebebasan dari pimpinan rumah sakit pemerintah. Dengan konsep BLU maka pimpinan rumah sakit dapat menentukan dan mengatur penggajian karyawannya, dimana dalam aturan sebelumnya semua karyawan mendapat gaji yang sama tanpa membedakan suatu prestasi atau hasil kerja SIMPULAN 1. Dalam persepsi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal mengenai manajemen stratejik maka termasuk dalam kategori otonomi yang tinggi 2. Dalam persepsi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal mengenai administrasi juga termasuk
86
JURNAL VISIKES - Vol. 9 / No. 2 / September 2010
3.
4.
5.
6.
dalam kategori tingkat otonomi yang tinggi, walaupun pada kondisi obyektifnya berada pada tingkat otonomi yang rendah Dalam persepsi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal mengenai pembelian atau pengadaan barang adalah dalam tingkat otonomi yang sedang Dalam persepsi stakeholders internal untuk masalah keuangan adalah dalam tingkat otonomi yang rendah, sedangkan persepsi stakeholders eksternal masuk dalam tingkat otonomi yang tinggi untuk kondisi realita tingkat otonomi yang rendah Dalam persepsi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal mengenai masalah rekrutmen pegawai masuk dalam kategori tingkat otonomi yang rendah Persepsi stakeholders internal dan stakeholders eksternal mengenai hubungan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan RSUD Kalisat, Kabupaten Jember telah terjadi upaya pemisahan sehingga khusus bagi RSUD Kalisat, Kabupaten Jember, maka dengan adanya pemisahan akan menyebabkan jalur birokrasi yang ada saat ini dinilai cukup ringkas, pengajuan anggaran bisa langsung ke Kepala Daerah/Bupati tanpa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, sedangkan koordinasi yang terjadi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan RSUD Kalisat, Kabupaten Jember, hanyalah apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) timbulnya suatu penyakit, pada suatu daerah.
SARAN Untuk dapat mengurangi timbulnya suatu kesenjangan (gap) khususnya antara stakeholders internal dengan stakeholders eksternal mengenai otonomi rumah sakit khususnya dalam bidang administrasi dan
87
keuangan maka diperlukan peran serta masyarakat dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari organisasi masyarakat yang berupa suatu tekanan politik yang dapat makin mengarahkan pola kebijakan dalam otonomi ini menjadi makin transparan dan akuntabel, disamping perlunya upaya advocacy dari pihak manajemen RSUD Kalisat, Kabupaten Jember sendiri kepada pihak yang masuk dalam stakeholders eksternal. DAFTAR PUSTAKA Adikoesoemo, S. (1994). Manajemen Rumah Sakit. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Alkatiri, A., et.al. (1997). Rumah Sakit Suatu Pemikiran Awal. P.T. Nimas Multima. Jakarta Alakatiri, A., Ibrahim, E., Soejitni, S. (2002). Reformasi Perumahsakitan Indonesia Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara. Jakarta Baron, R.A., and Byrne, O. (1994). Social Psycology: Understanding Behavior. Holt Saunders Communication Inc Bertens, K. (1995). Rumah Sakit: Antara Komersialisasi dan Etika, Grasindo. Jakarta Bryson, J.M. (2001). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Cetakan ke IV. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Bossert, K., T., Kosen, Harsono., Gani (1997). Hospital Autonomy in Indonesia http// www.hsph.harvard.edu/ihsg/publication/ pdf/No-39.PDF Charoedparijd, S., Chunharas, S., Donaldson, D. (1999) Health Financing in Thailand : Final Integrated Report. Management Sciences for Health. Boston. MA
Persepsi Stakeholders Mengenai... - Agus PK Chawla M., Govindaraj, R. (1996) Improving Hospital Performance Policies to Increase Hospital Autonomy: Implementation Guidelines. Data for Decision Making Project Report 32. http// www.hsph.harvard.edu/ihsg/topic.html. Harvard University. Boston. MA Departemen Dalam Negeri R.I. (2003) Kep Pres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta Departemen DAlam Negeri R.I. (2004) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Dalam Negeri. Jakarta Hanafi, M.M. (2003) Manajemen. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jogjakarta Handoko, H. (1999) Manajemen Ed 2 BPFE Yogyakarta Herliana, E. (2003) Desentralisasi dan Masalah Pelayanan Kesehatan http// www.kompas.com/kompascetak/0505/ 17/ilpeng/1751200 Horne, J.C.V., Wachowicsz, J.M. (1997) Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Terjemahan Ed Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta Hitt, M.A., Ireland R.D. (1995) Startegis Management Competition and Globalization West Publishing Company Kottler, P. (2002). Manajemen Pemasaran Edisi Millenium. Indeks Jakarta Kusnanto, H.(n.d.). Metode Kualitatif Dalam Riset Kesehatan: Program Studi Kesehatan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan Salemba Empat Jakarta Monrad, I (1997) Organizational Change Desentralization in Hospital International Journal of Health Planning and Management Vol 12 103-114 Nawawi H (1998) Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif Gadjah Mada University Press Yogyakarta Osborne D., Gaebler T. (2003) Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasi Wirausaha Kedalam Sektor Publik PPM. Jakarta Putra, F. (2003) Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik Pustaka Pelajar. Yogyakarta Quick DJ Hume, M.L., O’ Connor R.W. (1986) Managing Drug Supply Management Sciences for Health Fourth Printing Boston. Massachussets Reinke W (Ed) (1994) Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen Gadjah Mada University Press Yogyakarta Robbins. S.P. (1996) Perilaku Konsep Kontroversi dan Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia Prenhalindo Jakarta Trisnantoro, L. (2005) Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar. Andi. Yogyakarta
Muchlas, M. (1999) Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) Program Pendidikan Pasca Sarjana MMR-UGM Yogyakarta Mulyadi (2001) Balanced Scorecard Alat
88
