KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR :
TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 BUPATI BATANG HARI, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu didaerah dengan mengacu pada pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) didaerah, maka perlu membentuk tim koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2016;
b.
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah, Tim koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dibentuk oleh Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang ...........
-2-
Memperhatikan
:
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);
14.
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 59).
1.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 3. Peraturan...........
-33.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
5.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah; MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
KESATU
:
Membentuk Tim koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2016, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berfungsi sebagai berikut: a. koordinasi, yaitu peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah Kabupaten Batang Hari; b. advokasi, yaitu peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat Kabupaten untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi; dan c. advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
KETIGA
:
Tim koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas : a. ketua : 1) mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi Kabupaten; 2) mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kabupaten agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten; 3) memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi Kabupaten; dan 4) memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi Kabupaten. b. sekretaris: 1) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi Kabupaten; 2) merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya; 3) memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi Provinsi.
4) memfasilitasi.........
-44) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 5) menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi Kabupaten. 6) fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi Kabupaten serta konsultasi ke Provinsi dan Pusat; 7) menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi; 8) fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP; 9) fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK; 10) melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 11) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi Kabupaten. c. bidang Perencanaan : 1) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS; 2) memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD; 3) memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD; 4) menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD; 5) menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi Provinsi; 6) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten; 7) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten. d. bidang Pendanaan: 1) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan MPS; 2) memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kabupaten; 3) memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi Provinsi; 4) menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP; 5) meneliti RKA-SKPD Kabupaten untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD; 6) membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten; 7) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten.
e. bidang...........
-5-
e. bidang Teknis : 1) menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS; 2) memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi Provinsi; 3) menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 4) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten; 5) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten. f. bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat: 1) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS; 2) menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP; 3) menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten; 4) menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan SSK; 5) membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten; 6) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten. g. bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1) menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS; 2) menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait; 3) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di kabupaten untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait; 4) membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi Kabupaten; 5) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten; dan 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten. h. sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas: 1) menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi, loka karya, dan pelatihan-pelatihan; 2) melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kabupaten melalui web ppsp.nawasis.info;
3. menghimpun...........
-6-
3) menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi Kabupaten; dan 4) menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati Batang Hari.
KEEMPAT
:
Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Batang Hari.
KEELIMA
:
Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016, Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Muara Bulian 03-06- 2016
BUPATI BAT ANG HARI
SYAHIRS AH SY
Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta Gubernur Jambi di Jambi Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian Inspektur Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian Yang Bersangkutan.
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR TANGGAL
: :
TAHUN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NO.
NAMA/JABATAN
1. 2. 3
Bupati Batang Hari Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Hari
A 1 2. 3.
SEKRETARIAT Sekretaris Bappeda Kabupaten Batang Hari Irawati, SE (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari) Marniyanti (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari)
B I 1. 2.
KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Batang Hari Andre, SE (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari) Rina Fitriasari, SE (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari) Rustam, SP (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari)
3. 4. 5.
KEDUDUKAN DALAM POKJA
Penanggung Jawab Ketua Sekretaris
Sekretariat Sekretariat Sekretariat
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
II 1. 2. 3. 4. 5.
III 1. 2. 3. 4. 5.
BIDANG PENDANAAN Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari Kasubbag Penyusunan Anggaran Daerah Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari Kasubbag Keuangan Bappeda Kabupaten Batang Hari Susanti, SE (Staf Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari) Masturah, SE (Staf Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari) BIDANG TEKNIS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari Kasubbid Permukiman dan Prasarana Bappeda Kabupaten Batang Hari Kasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari Muhammad Patoni (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari)
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
2016 2016
IV 1. 2. 3. 4. 5.
V 1. 2.
3. 4. 5.
BIDANG KESEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Kasubbid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Batang Hari Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Marni, SKM (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari) BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Kabid Tata Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Kasubbag Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Batang Hari Erna Fitriana, SE (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari) Ferawati (Staf Bappeda Kabupaten Batang Hari)
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
BUPATI BAT ANG HARI
SYAHIRSAH SY
LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR TANGGAL
: :
TAHUN
STRUKTUR TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
KETUA Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
SEKRETARIS Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteran Rakyat
Setda Kab. Batang Hari
SEKRETARIAT -Sekretaris Bappeda Kab. Batang Hari -Irawati, SE -Marniyanti
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PENDANAAN
BIDANG TEKNIS
BIDANG PENYEHATAN KOMUNUKASI DAN PEMBERDAYAAN
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari
Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Batang Hari
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
Kabid Fispra Bappeda Kab. Batang Hari
Kasubbag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Batang Hari
Kasubbid Permukiman dan Prasarana Bappeda Kab. Batang Hari
Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batang
Kabid Tata Lingkungan dan Dokumen BLHD Kab. Batang Hari
Hari.
ANGGOTA
ANGGOTA
-Andre, SE -Rina Fitriasari, SE -Rustam, SP
-Kasubbag Keuangan Bappeda Kab. Batang Hari -Susanti, SE. -Masturah, SE.
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
- Kasubbid Permukiman dan Prasarana Bappeda Kab. Batang Hari -
- Kasubbid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab.
Kasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batang Hari. -Muhammad Patoni
-Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari -Marni, SKM (Staf Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari
-Kasubbag Perencanaan
Program Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Batang Hari -Erna Fitriana, SE -Ferawati
BUPATI BAT ANG HARI
SYAHIRSAH SY
2016 2016
