KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 02 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA DAN PUPUK BUPATI TANGGAMUS, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pengawasan peslisida dan pupuk berlujuan untuk mielindungi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian alam dan lingkungan hidup, menjamin mutu dan perlindungan kepada produk, pengedar dan pengguna pestisida;
b.
bahwa pengelolaan pupuk maupun pestisida penanganannya terkait dengan berbagai instansi sehingga perlu adanya koordinasi lintas sektoral;
c.
bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur tentang pengawasan pestisida dan pupuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
: 1.
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Noinor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2.
Undang - undang Nomor 5 Tahun 3990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistenmya;
3.
Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 19^2 tentang Kesehatan (I,embaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupalen Daerah Tmgkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
6.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7.
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8.
Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9.
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerimah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14); 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/KPTS/TR270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk Anorganik; 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/PT.260/l/2003 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003; 21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/ Kpts/ TP.270/ 7/ 2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA DAN PUPUK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagianbagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. b. Memberantas rerumputan. c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. d. Mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. f. Memberantas atau mencegah hama-hama air g. Memberantas atau mencegah binatang-binatang atau jasad-jasad renik dalam rumah tanggar bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan. h. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air. 2.
Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3.
Bahan aktif adalah bahan kimia dan atau bahan lainnya yang terkandung dalam pestisida dan pada umumnya merupakan bahan yang berdaya racun.
4.
Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu proses pernbuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan atau dapat juga mengandung bahan tambahan tertentu yang diperlukan.
5.
Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera dalam label.
6.
Pestisida untuk penggunaan terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengaman khusus diluar yang tertera dalam label.
7.
Pestisida tidak layak pakai adalah pestisida yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik, maupun biologis serta pestisida ilegal dan pestisida palsu.
8.
Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida yang tidak berlabel.
9.
Pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label, diluar batas toleransi atau pestisida yang merek, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida lainnya yang telah dipasarkan secara legal.
10.
Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual-beli didalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
11.
Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruangan yang digunakan oleh pemegang pendaftaran, pedagang atau diusaha-usaha pertanian.
12.
Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
13.
Produksi pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berakitan dengan pembuatan bahan teknis, formulasi termasuk daur ulang, pewadahan, pembungkusan dan pelabelan pestisida.
14.
Penggunaan pestisida adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 dalam pasal ini.
15. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau symbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida. 16. Petugas pengawas pestisida dan pupuk yang selanjutnya disebut Pengawas Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kessos dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup serta Instansi lain yang terkait yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan pestisida. 17. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida. 18. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. 19. Pupuk Anorganic adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia fisik maupun biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.. 20. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk. 21.
Formula pupuk adalah kandunga senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
22.
Produsen pupuk adalah perorangan atau
23.
Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia.
24.
Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang di buat didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
25.
Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
26.
Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27.
Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
28.
Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan pengawasan pestisida dan pupuk untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia kelestarian alam dan lingkungan hidup/menjamin mutu dan efektifitas pestisida dan pupuk serta memberikan perlindungan kepada produsen, pengedar dan pengguna pestisida dan pupuk.
Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk ini meliputi objek pengawasan/persyaratan tata cara penunjukkan dan pemberhentian pengawasan pestisida dan pupuk, tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan, koordinasi pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan pestisida dan pupuk, serta pembinaan dan pelatihan.
BAB III OBJEK PENGAWASAN Pasal 4 Objek pengawasan Pestisida dan Pupuk dilakukan terhadap : 1. Kualitas dan kuantitas produk pupuk dan pestisida, melalui pengawasan mutu bahan teknis dan jumlah bahan teknis, formulasi, kemasan, pembungkus dan label pupuk/ peslisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di impor. 2. Residu pupuk/pestisida, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pupuk/pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan. 3. Dampak lingkungan, dilakukan dengan menguji dampak lingkungan, serta pencemaran yang timbul akibat pupuk/pestisida. 4. Kecelakaan dan keselamatan kerja, dilakukan dengan mengawsi/kecelakaan kerja akibat proses pengelolaan pupuk/pestisida. 5. Efikasi, resistensi dan resugensi pupuk/pestisida dilakukan dengan mengawasi efikasi, resistensi dan resugensi akibat penggunaan pupuk/pestisida. 6. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dilakukan melalui pemantauan terhadap kesehatan terutama yang menjadi korban akibat pupuk/pestisida. 7. Perizinan dan dokumen lainnya, dilakukan melalui pemeriksaan perizinan dan dokumen lainnya. 8. Publikasi pada media cetak dan atau media elektronik dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label/ brosur, dan publikasi lainnya. 9. Sarana dan prasarana antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang pengolah limbah, mesin dan peralalan uniuk pengolahan pupuk/pestisida.
Pasal 5 Pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan serta pemusnahan. BAB IV PEMBENTUKAN DAN PERSYARATAN KOMISI PENGAWASAN PESTISIDA DAN PUPUK Pasal 6 (1)
Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanggamus melalui Satuan Tugas Pengawasan.
(2)
Pengawas dan satuan Tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurannya 2 (dua) tahun di lingkungan Instansi Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Kesehatan r Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kessos dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Energi dan lingkungan Hidup serta Instansi terkait lainnya
b. c. d. e.
Mempunyai tugas struktural dan Fungsiona yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida Berbadan sehat jasmani dan rohani Telah berpengalaman menangani pekerjaan yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida Tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang pupuk dan pestisida.
Pasal 7 Penunjukkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas/lnstansi terkait, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kernbali Pasal 8 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diberhentikan apabila : a. Jangka waktu sebagai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sudah habis. b. Pindah tugas c. Pensiun d. Meninggal dunia e. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum f. Mengundurkan diri g. Berafiliasi atau konflik kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas/lnstansi terkait.
Pasal 9 (1) Komisi Pengawasan dan Satuan Tugas Pengawsan Pupuk dan Pestisida diberi tanda bentuk kartu Pengawas/satuan Tugas Pengawasan. (2) Kartu komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. (3) Bentuk, ukuran, dan warna kartu pengawas/Satuan Tugas Pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
Pasal 10 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Tanggamus melalui Pimpinan Dinas/Instansi masing-masing.
BAB V TUGAS, WEWENANG DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 11 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemeriksaan perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya.
b. Melakukan pemeriksaan mutu bahan tekrds dan formulas! pupuk/pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadai bahan aktif sebagaimana tercantum pada Lampiran TV keputusan tni ditingkat produksi, peredaran, dan penggitnaan. c. Melakukan pemeriksanaan terhadap jenis dan jumlah pupuk/pestisida, wadah, pembungkus, label, serta publikasi pupuk/pestisida. d. Melakukan pemeriksanaan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. e. Melakukan pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat pengelolaan pupuk/pestisida. f. Melakukan pengawasan terhadap dampak negative lingkungan hidup, akibat pengelolaan pupuk/pestisida. g. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pupuk/pestisida h. Melakukan pengawasan terhadap residu pupuk/pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan. i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan pupuk/pestisida, j. Membuat laporan hasil pengawasan.
Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai kewenangan : a. Memasuki lokasi dan tempat produksi penyimpanan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pupuk/pestisida. b. Meminta dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya kepada semua pihak terkait dengan pupuk/pestisida. c. Mengambil contoh pupuk/pestisida untuk dilakukan uji. d. Mengambil contoh pembungkus/wadah, label dan bahan publikasi lainnya. e. Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran penghentian dan atau penarikan pupuk/pestisida yang tidak layak dipakai. f. Mengambil contoh produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung residu atau pencemaran pupuk/pestisida untuk dilakuakn pengujian. (2) Batas toleransi kadar bahan aktif yang diperbolehkan untuk pupuk dan pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 13 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida membuat rencana kerja tahunan sebagai program kerja tahunan.
Pasal 14 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan Surat Perintah dari Pimpinan Instansi rnasing-masing.
Pasal 15 (1)
Semua pihak yang terkait dengan pengelolaan pupuk/pestisida wajib menerima dan niemberikan keterangan ke Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang sedang menjalankan tugasnya.
(2)
Apabila ada pihak yang diperiksa menolak pemeriksaan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
(3)
Apabila Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menduga adanya tindak pidana dibidang pupuk/pestisida, maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melaporkan tindak pidana tersebut kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI KOORDINASI PENGAWASAN Pasal 16 Pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakuakn secara terpadu dan terkoordinasikan baik antar instansi terkait maupun antar pusat dengan propinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 17 Koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk dengan keanggotaan yang terdiri dari Dinas/Instansi yang terkait dibidang pupuk/pestisida.
Pasal 18 Koordinasi pengawsan pupuk/pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan pada saat persiapain pelaksanaan, dan pelaporan.
BAB VII PELAPORAN Pasal 19 Materi laporan sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis, dan mutu pupuk/pestisida yang beredar, dampak penggunaan pupuk/pestisida ditingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan.
Pasal 20 (1)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila ditemukan kasus penyimpangan yang perlu diselesaikan secara cepat.
(2)
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan kepada Bupati Tanggamus,
BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Pasal 21 Tindak lanjut basil pengawasan pada tingkat Kabupaten diselesaikan oleh Bupati Tanggamus atas saraix Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanggamus, apabila dampak negatifnya lebih dari satu kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur atas saran dan pertunbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi dan apabila dampak negatifnya lintas Propinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan perlimbangan Komisi Pestisida.
Pasal 22 Apabila ditemukan pelanggaran: a. Tidak memiliki perizinan usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementra dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha. b. Tidak memiliki nomor pendaftaran maka yang bersangkutan wajib untuk memperoleh nomor pendftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan, atau bila tidak ada yang bertanggungjawab, pupuk/pestisida wajib dimusnahkan. c. Pupuk/pestisida tidak layak pakai maka diberikan peringatan dan diwajibkan penarikan pupuk/pestisida dari peredaeran untuk direformulasi atau dimusnahkan apabila tidak dapat diformulasikan. d. Pupuk/pestisida illegal diberi peringatan dan diwajibkan untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan. e. Pupuk/pestisida palsu, maka diberikan peringatan dan diwajiban untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan. f. Penggunaan dan peredaran pupuk/pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat diberikan peringatan dan menghentikan penggunaan sampai pengguna mempunyai sertifikat. g. Terjadi pencemaran lingkungan dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya. h. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan dilakukan kegjatan serta penaggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya. i. Terjadi publikasi yang menyesatkan dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya. j. Sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. k. Terlampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian media lingkungan wajib dilakukan pengendalian dan pemulian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan aparat tekait lainnya dengan dibuatkan berita acara pemusnahan.
Pasal 24 Apabila ditemukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran berupa mengedarkan Pupuk/pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label, tidak memusnahkan pupuk/pestisida yang harus dimusnahkan, dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar, menggunakan pupuk/pestisida yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melanggar ketentuan pelanggaran atau pembatasan peredaran dan atau menggunakan pupuk/pestisida tertentu dilaporkan kepada penyidik untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25 Menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan di bidang pupuk dan pestisida berikut berbagai jenis pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian yang secara umum boleh diedarkan, disimpan dan digunakan maupun pupuk/pestisida yang digunakan secara terbatas serta pestisida yang dilarang.
Pasal 26 Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan bimbingan kepada pengedar, pengecer, dan pengguna pupuk/pestisida.
Pasal 27 (1)
Disamping dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, dilakukan pula pelatihan-pelatihan kepada pembuat pupuk/pestisida skala kecil dan pengecer serta pengguna terbaias dengan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan.
(2)
Khususnya pestisida terbatas pelatihan diselenggarakan oleh pemegang nomor pendaftaran pestisida yang bersangkutan di bawah koordinasi Ketua Komisi Pongawasan Pupuk dan Pestisida.
(3)
Setiap kios pengecer pupuk/pestisida yang digunakan untuk budidaya tanaman wajib mendapat rekomendasi dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanggamus.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Ketentuan dalam Keputusan ini tidak mengurangi pengawasan barang dalam peredaran oleh masyarakat dan atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 29 Ketentuan dalam Keputusan ini tidak mengurangi wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan pupuk/pestisida yang digunakan di sector masing-masing.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakuknya Keputusan ini maka Keputusan sebelumnya tentang Pengawasan Pupuk dan Pestisida dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 31 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 11 Januari 2005 BUPATITANGGAMUS,
FAUZAN SYA'IE Diuadangkan di Kota Agung pada tanggal 12 Januari 2005
ZUBAIDI SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 02
T.AMPTRAN1
KKPUTUS AN BUP ATT TANGGAMUS NOMOK : 02 TAHUN 2005 TANGGAT, : 11 Januari 2005
KKTENTUAN, BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARTU TANDA PKNGFNAT, ANGGOTA KOMTSTPKNGAWASAN ' PKSTISTDA DAN PUPUK KARUPATKN TANGGAMUS KeiTMituan Kartu Tanda PengenalKomisi PengawasanPestisida da n Pupuk Kartu Tanda Pengenal Anggola Komisi Pengawasan PesliskU dun Pupuk harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut: Bpnhik
Sogi F-mpat
Ukuran
7 x 9 cm
Warna dasar pada logo dan symbol
Hijau
Warna dasar pada Karhi Tanda Pengena] Anggota Ppngawasan Ppstisida dan Pupuk Kabupa ten Tanggamus
Pulih
5.
Logo
Kabupaten Tanggamus
6.
UVuran K>tpratigan ha la ma n mnka pada kartii Tanda PongPinal Anggota Komisi Pengawasan Pestiskla dan Pupuk 6 x 9 cm
Karhi Tanda Pengenal Anggota Satiian Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Pestisida cUn Pupuk l\avus mcmcivutu keLcnluan sebagai betikuL:
TT
1.
Bentuk
:
2. 3. 4.
Ukuran ' : 7 x 9 cm Warna dasar pada logo dan symbol : Kuning Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenfll Satuan Tugas Pengawasan Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk : Putin :
SegiEmpat
5.
Logo
Kabupaten Tanggamus
6.
Ukuran Keterangan halaman niuka pada kartu Tanda Pengenal Anggota Satuan Tugas Pengawasan Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk Kabupaten Tanggamus : 6 x 9 cm
Contob Kartu Tanda Pengpnai Anggota Komisi Pengawasan Ppstisida dan Pupuk Kabupaten Tanggamus A. Keterangan Halaman Muka 1 Komisi Pengawas Ppstisida dan Pupuk
Kartu Tancfa Pengenal Pengawas Pestisida dan Pupuk Nomcir
Kama
Pangkat/Gol N I P Instansi Alamat Wilayah Kerja Foto 2x 3 cm
Tanda Tanjyin Ybs.
2. Satuan Tugas Pengawasan Pestisida dan Pupuk
Kartu Tanda Pengenal Satuan Tugas Pengawas Pestisida dan Pupuk Nonicr:
Nama
.....................................
:
Pangkat/Gol NI P Ins Urn si Alamat Wilayah Kerja Tanda Tangao Ybs.
B.
Halaman
Belakang
1. Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk
PEMERBVTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Berdasarkan Undartg-undang Nomor 2 Tahun 1997 dan Keputusan Bupati Taiiggamus Nomor ................................. deugan ini raenunjuk dai\ memberi
tugas serta wewenang kspada. Pejabat tereebut pada halam sebeiah untuk mengawasi peredaran, penyimpanan, per^gunaan dan pemusnahan pupuk/pestisida dengan melakiikan pemeriksaan yang diperlukan. Penugasan ini berlaku selama 4 (emapt) tahun sejak dikeluarkan kecuali ada ketentuaii laiii. DiJreluaiican di Kota Agung Tanggal.................. 2004 BUPATI TANGGAMUS
Hi. FAUZAN SYA'ffi
2. Satuan Tugas Pengawasan Pestisida dan Pupuk
PEMERINTAH KABUFATEN TANGGAMUS
Rerdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahiin 1997 dan Keputusan Bupati Tanggamus Memo; . .. .... .... .... .... .... .... .... .. dengiitt ii\i memmjuk dan memberi
tugas sera wewenang fcepada Pejabat tensebut pada halain sebelah tuituk mengawasi pereclaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnalian pupuk/pestisida dengan melakiikan pemeriksaan yang diperlnkan. Penugasan ini berlaku seiama 4 (emapt) tahun sejak dikeluarkan kecuali ada Tseteiituaii lam. Dike luai kan di Ko (a Agung Tanggal..... ...... ....... 2004 BUPATI TANGGAMUS Hi. FAU£AN SYA'IE
BUPATI TANGGAMUS,
H. FAUZAN SYA'IE
LAMPIRANH : KEPUTOSAN BUPATITANGGAMUS NOMOR : 02 T'virrF 2005 TANGGAL : tt Jnnu-ri 2005
BATAS TOLERANSI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK KADAR BAHAN AKTIF
Kadar Bahan Aklif Dakam BaUs Toleransi Foramkasi ( % ) (%)
Kadar Baltaiv Aktif Dalam Batas Toleransi Formulasi ( g/1 ) (%)
1
2
3
4
>50
± 2,5 unit
>500
±25 unit
25 - < 50
±5iinit
250 - < 500
±5 unit
10 - < 25
±6imit
100 - < 250
±6 unit
2,5 - < 10 . 0-<2,5
±10 unit
25 - <; 100
± 10 unit
± 15 unit
0-<25
± 15 unit
BUPAT1 TANGGAMUS,
H. FAUZAN SYA'IE
