KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 05 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHANKEPUTUSANBUPATITANGGAMUSNOMOR09TAHUN2004 TENTANGURAIANTUGASJABATANSTRUKTURALSATUANPOL1SI PAMONG PRAJADANKEPUTUSANBUPATI TANGGAMUS NOMOR10TAHUN2004TENTANGURAIANTUGAS JABATANSTRUKTURALSEKRETARIATDAERAH DANSEKRETARIATDPRD BUPATI TANGGAMUS, Menimbang : a.
bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 09 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Surat Izin Gangguan (HO) merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
b.
bahwa salah satu diantara fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah;
c.
bahwa dalam penyesuaian pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja, maka pengelolaan surat izin gangguan (HO) perlu dialihkan keunitkerja lain;
d.
bahwa untuk maksud hurup a, b dan c dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 09 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 10 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
: 1.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupalen Daerah Tmgkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Mengingat
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Nomor 4262);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20);
8.
Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonon? (Lembaran Daerah Nomor 61 Tahun 2000 Seri
9.
Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 09 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Poiisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 09);
10. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 10 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10). MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG UPAH PUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I
A. Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 09 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja, pada Uraian tugas Jabatan Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, angka 9 dan 10 serta jabatan Struktural seksi pembinaan umum dan ketertiban, angka 6 dicabut, sehingga keseluruhannya uraian tugas jabatan Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan uraian tugas jabatan Struktural Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban berbunyi sebagai berikut:
Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Merencanakan kebijakan pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban; Merumuskan kebijakan, pengaturan, dan penetapan standar/pedoman satuan Polisi Pamong Praja. Mendistribusikan tugas kepada bawahan, mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaannya; Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program kerja satuan polisi pamong praja; Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional program kerja satuan Pol.PP; Memantau perkembangan pelaksanaan program kerja satuan Polisi Pamong Praja; Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas untuk instansi atasannya; Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program dibidang ketentraman dan ketertiban; Melakukan Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan Keputusan Bupati; Melakukan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Menyelenggarakan pembinaan umum meliputi pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja, ketentraman dan ketertiban; Melakukan penyuluhan tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; Menyelenggarakan pembinaan operasional meliputi pengamanan, penertiban serta pengawasan dan kesemaptaan; Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan opersional pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesemaptaan; Mengumpulkan seluruh peraturan daerah yang mempunyai aturan pidana dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan daerah; Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja; Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugastugas yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban : 1. Menyusun rencana kerja bidang pembinaan umum dan ketertiban; 2. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah dan masyarakat; 3. Mendistrubusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 4. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum daerah dan masyarakat; 5. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan umum yang metiputi pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja; 6. Mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisir Peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; 7. Menyusun petunjuk teknis bahan pembinaan dalam rangka penyeienggaraan penyuluhan ketentraman dan ketertiban; 8. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas personil Polisi pamong praja;
9.
Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam bidang pembinaan umum dan ketertiban ; 10. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan umum dan ketertiban; 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan,
B. Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 10 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD pada Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan an tar a angka 4 dan 5 disisipkan angka 4a dan 4b serta pada Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana antara angka 9 dan 10 disisipkan angka 9a, sehingga keseluruhannya uraian tugas Jabatan Struktural Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan serta uraian tugas Jabatan Struktural Sub Bagian Sarana dan Prasarana berbunyi sebagai berikut: Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan : 1. 2. 3.
4. 4a. 4b. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
Menyusun rencana kerja bidang ekonomi dan pembangunan; Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pembinaan perbankan, Koperasi serta sarana dan prasarana perekonomian; Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian bidang ekonomi dan pembangunan; Membuat petunjuk teknis dalam rangka penerbitan surat izin gangguan (HO); Menyelenggarakan layanan administrasi dalam rangka penerbitan surat izin gangguan (HO); Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah ditaksanakan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan; Melaksanakan koreksi terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan perbankan serta sarana dan prasarana perekonomian; Menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya; Melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; Melakukan pengawasan terhadap seluruh penanaman modal; Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; Menginventarisir, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan penyusunan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD serta bantuan pihak ketiga berdasarkan skala prioritas; Melaksanakan koreksi surat rekomendasi atas usulan bantuan proyek pembangunan yang dibiayai APBD Kabuptane Tanggamus, APBD Propinsi dan APBN;
13. Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinas terkait; 14. Melaksanakan koreksi terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang, pemantauan harga sembilan bahan pokok dan monitoring bantuan beras untuk keluarga miskin (RASKIN) dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM); 15. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal, pembinaan usaha perkreditan, permodalan dan perbankan; 16. Melaksanakan koreksi program peningkatan dan pengendalian perekonomian rakyat, Perusahaan daerah; 17. Melakukan koreksi terhadap penyusunan DASK dinas/badan/kantor/bagian, biaya pemeliharaan operasional dan belanja modal; 18. Mengoordinasikan dengan instansi terkatt dalam rangka pembuatan dokumen lelang/tender; 19. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; 20. Melaporkan hasil kerja bidang ekonomi dan pembangunan kepada atasan; 21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Uraian Tugas Prasarana : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9.
9a. 10.
11. 12. 13. 14.
Jabatan
Structural
Kepala
Sub Bagian
Sarana dan
Menyusun rencana kerja Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian ; Menditribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ; Mengoordinasikan kegiatan bawahan; Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan ; Membimbing bawahan dalam upaya peningkatan produktifttas kerja bidang sarana dan prasarana perekonomian; Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Koperasi, serta sarana dan prasarana perekonomian lainnya; Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sarana dan prasarana perekonomian untuk bahan pelaksanaan bantuan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan bantuan pihak ke tiga berdasarkan skala prioritas serta jumlah proyek yang diprogramkan; Menyiapkan konsep rekomendasi atas usulan masyarakat tentang bantuan proyek pembangunan baik yang dibiayai APBD maupun bantuan pihak ketiga; Menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan data sarana dan prasarana perekonomian sebagai bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan didaerah ; Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan proses penerbitan Izin gangguan (HO); Menyiapan bahan dalam rangka pemantauan harga sembilan bahan pokok dan monitoring bantuan beras untuk keluarga miskin (R AS KIN) dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM); Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan bidang sarana dan prasarana perekonomian dengan Unit Kerja / Dinas / Instansi / Badan / Lembaga terkait lainnya; Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan ; Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian ; Melaksanakan perintah lain yang diperintahkan atasan.
Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 1 Pebruari 2005 BUPATI TANGGAMUS,
FAUZAN SYA'IE
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 1 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH,
ZUBAIDI SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 05
