BUPATI TANGGAMUS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 18 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERSIAPAN BADAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA HA ESA BUPATI TANGGAMUS,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, sebagai salah satubagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang merupakan hak asasi Warga Negara;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas pertu ada kelembagaan penyuluhan yang bersifat sinergis antara Pusat dengan Propinsi dan Kabupaten dalam membangun Sistem Penyuluhan Pertanian; .
Mengingat: 1
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Persiapan Penyuluhan Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undangundang Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/OT.140/M3/2005 Tanggal 03 Maret 2005 tentang Keberadaan Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERSIAPAN BADAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS. BAB I KETENTUAN UMUM
PasaM Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain badan eksekutif daerah. c. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
d. Badan Penyuluhan Pertanian adalah Badan Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus. e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus. f. Pertanian yang mcncakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang mengikuti usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk manfaat sebesar-bcsarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. g. Penyuluh Pertanian adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan bidang pertanian. h. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara utuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. i. Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut forum adalah wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan. j. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang Penyuluhan atau Pembangunan Pedesaan. k. Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat BPP adalah unsur pelaksana operasional Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. I. Pos Penyuluhan Pekon adalah Kelembagaan penyuluhan pada tingkat Pekon yang bersifat nonstruktural. m. Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah salah satu data/bahan yang diperiukan penyuluh pentanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, petani, nelayan dan masyarakat pertanian. BAB II PEMBENTUKAN
PasalZ Dengan Peraturan ini dibentuk Persiapan Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus. BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
PasalB Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus adalah Lembaga Struktural Organik yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Penyuluhan Per tanian, Perikanan dan Kehutanam yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal4 Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta melaksanakan tugas perbantuan yang di berikan oleh bupati. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal5 (1) Organisasi Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus terdiri dan*: a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Seksi Bagian Umum dan Keuangan. 2. Seksi Bagian Hukum dan Kepegawaian. c. Bidang Program, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan. 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. d. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh. 2. Sub Bidang Kelembagaan Petani. f. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari : 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan. 2. Sub Bidang data Penyuluhan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (2)Bagan Organisasi Badan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal6 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Ketiga Sekretariat Pasal? Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh kesatuan organisasi dalam lingkup badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Keempat Bidang Program Pasal8 (1) Bidang Program dipimpin oleh Kepala Bidang. (2) Bidang Program mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kegiatan Penyusun Program Penyuluhan Pertanian, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, analisa dan penyusunan laporan serta penyajian data statistik. Bagian Kelima Bidang Pelayanan informasi dan Komunikasi Pasal9 Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan dan melakukan kegiatan pelayanan dan menganalisa informasi untuk bahan dalam penyuluhan yang meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan.
Bagian Keenam Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pasal 10 (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha serta menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Bagian Ketujuh Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pasal 11 (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Koordinator Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Bagian Kesembilan Balai Penyuluhan Pertanian Pasal 14 (1) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah unsur pelaksana Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian di Kecamatan. (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang penyuluh pertanian senior dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian.
BABV TATA KERJA Pasal 15
(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam Badan maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah lainnya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dllingkungan Badan Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat). Pasal 16 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Suatu Organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala. BAB VI TATA LAKSANA
Pasal 17 (1) Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Badan ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai bertaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. 1C PARAF KOQRDSNftSl j No"
1
2 3 4
5
BAGIAN HIUORG fci&MA J A B AT AH W A X I L BU PAT1 SEKDA : AiBiSTEM I A S I S T E M r~ A S I S T C h i III
| PARAF i 1 ——— l
___ ! -^r
l
KA. D I H A S ^7 1
, • f..->->n1S-mnK*M
17
K*7-frftiH!-«
^
8
K^. PACi»M
6 l
fl
K A , BAfi. HKfc ORQ
_zrj
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 27 Desember 2007
Pit. BUPATI T
SYAFIUDftIN MUAS
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
SYAFIUDDIN MUAS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 53
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 18 TAHUN 20°7 TANGGAL : 2? Desember 2007
KEPALA BADAN SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI HUKUM DAN KEPEGAWA
SEKSI UMUM DAN KEUANGANl J_ BIDANG PROGRAM SUB BIDANG PERENCANAAN SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
J_ BIDANG PELAYANAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUB BIDANG PENGKAJIAN a PENGETRAPAN TEKNOLOGI SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BIDANG PENGEMBANGAN KE LEMBAGAAN PETANI a PENYULUH SUB BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUH SUB BIDANGJ1ELEMBAGAAH-
BIDANG PENYELENGGARA PENYULUHAN SUB BIDANG PENYELENGGAI PELATIHAN SUB BIDANG TATA PENYULU
KOBROIMA' EflGiAN ti!U
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
SE K i A
Pit. BUPATI TANGGAMUS,
& g* 8 -J"* T_
KA. DIHfiS !7 8
Kfr. BABIMi K A , B A G . HK?<
:4^
¥• SYAFIUIPDIN MUAS
