KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR TAHUN 2014 TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK BUPATI SIAK, Menimbang

Mengingat

:

d. :

a.

bahwa dalam rangka mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu adanya Kelembagaan yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel;

b.

bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pedoman pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Siak;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013 tentang APBD tahun 2014 tanggal 30 Desember 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri A); 17. Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

KESATU

:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Siak ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal Januari 2014 BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR : ……………………

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Dasar hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Negara. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak. Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan, Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP dan Format Standar Dokumen Teknis Kegiatan dengan mengisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Tujuan : Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai Standar bagi PA/KPA dalam mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP serta untuk keseragaman format Dokumen Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Peringatan : 1. Pelaksana (SKPD, ULP dan LPSE) bertanggungjawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh SKPD, ULP dan LPSE. 3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan. 4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. 6. Jika dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP, maka proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP. 7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pelaksana terkait berada di Kabupaten Siak dan siap melaksanakan pekerjaan. Keterkaitan : 1. SOP proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Siak. 2. SOP pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Siak.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh

: : : : : Bupati Siak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KEPADA ULP

Kualifikasi Pelaksana ULP : 1. Kepala ULP dan Sekretaris ULP memiliki pendidikan minimal S1. 2. Anggota Pokja ULP memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi ULP. 4. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami konsep dasar system operasi computer. 7. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami system kerja jaringan/internet. 8. Staf Pendukung Sekretariat memiliki pendidikan minimal SLTA. 9. Staf Pendukung Pokja memiliki pendidikan minimal SLTA. Peralatan dan Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop; 2. Internet dan Alat Komunikasi lainnya; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan; 5. LCD Projector; 6. dll. Pencatatan/Pendataan : 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP). 2. PA/KPA pada SKPD/unit kerja terkait. Definisi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Kepala ULP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Penanggungjawab kegiatan ruang lingkup ULP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris ULP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala ULP. Kelompok Kerja ULP / Pokja adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Rencana Umum Pengadaan / RUP adalah Rencana Umum dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh Pemerintah, mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan, dan menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa. Kerangka Acuan Kerja/KAK adalah memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan / Dokumen RPP adalah Dokumen yang meliputi Spesifikasi Teknis, Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA ULP

SKPD PA/KPA

KEPALA

SEKRETARIAT

POKJA

LPSE

PENYEDIA BARANG/JASA

MUTU BAKU MAX. WAKTU OUTPUT PELAKSANA AN

MULAI

1

Persiapan Penyusunan Dokumen

2

Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) pada setiap SKPD

-

3

PA/KPA SKPD mengumumkan RUP pada Portal Pengadaan Nasional dan Papan Pengumuman Resmi SKPD

-

4

Penyedia Barang/Jasa mengakses melalui website LPSE

Setiap saat

5

ULP menyampaikan surat permintaan dokumen RUP dan Dokumen RPP pada SKPD (PA/KPA)

1 Hari

6

PA/KPA SKPD Menyiapkan dan Menyampaikan : 1. Dokumen RUP kepada Kepala ULP terdiri dari : - Kebijakan Umum Pengadaan - Rencana Penganggaran biaya - Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Dokumen RPP meliputi: - Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil pengkajian bersama Dok RUP - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Rancangan Kontrak

10 Hari Kalender

7

Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan Dok RPP mendisposisi ke Pokja yang akan melaksanakan pelelangan melalui sekretariat

1 Hari

1. RUP 2. KAK 3. RPP

PENGUMUMAN RUP Informasi tentang RUP Surat Permintaan Dok RUP dan Dok RPP ke SKPD 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. Rencana Penganggaran Biaya 3. KAK 4. Spesifikasi Teknis & Gambar 5. HPS 6. Rancangan Kontrak 7. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. Rencana Penganggaran Biaya 3. KAK 4. Spesifikasi Teknis & Gambar 5. HPS 6. Rancangan Kontrak

8

Sekretariat meneruskan Dok RUP dan Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke Pokja yang akan melaksanakan pelelangan

9

Pokja mempelajari dan mengkaji kelengkapan dan kebenaran Dok RUP dan Dok RPP.

10

PA/KPA dan ULP memeriksa dan memverifikasi secara bersama dok RUP dan Dok RPP, termasuk perbaikan (jika diperlukan)

1 Hari

3 Hari

5 Hari YA

TIDAK

SELESAI

21 Hari

KETERANGAN GAMBAR : = Awal/Akhir Proses

BUPATI SIAK

= Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Berlanjut ke halaman berikutnya = Mengambil keputusan

SYAMSUAR

1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. RUP 3. KAK 4. Spesifikasi Teknis & Gambar 5. HPS 6. Rancangan Kontrak 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. RUP 3. KAK 4. Spesifikasi Teknis & Gambar 5. HPS 6. Rancangan Kontrak Berita Acara Rapat Pengkajian Bersama Dok RUP dan Dok RPP

Lampiran : I – 1

Format Rencana Umum Pengadaan (RUP)

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH NAMA SKPD .................................KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 201..... Nomor : ............................ Tanggal:............................. JENIS PENGADAAN

SATUAN KERJA

NO

1

KEGIATAN KODE

NAMA

2

3

4

NAMA PAKET PENGADAAN JENIS BELANJA

5

6

PELAKSANAAN PEMILIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYEDIA

KETERANGAN

SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)

Awal (Tanggal)

Selesai (Tanggal)

Awal (Tanggal)

Selesai (Tanggal)

(GU,PL, LELANG)

13

14

15

16

17

18

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

(Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya)

LELANG/ SELEKSI

7

8

VOLUME/ PENUNJUKAN PEMBELIAN SATUAN LANGSUNG/ SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG

9

10

11

LOKASI PEKERJAAN

12

Siak Sri Indrapura, …………... 201.... PENGGUNA ANGGARAN

TTD ………………………………………

Lampiran : I – 2

Format Rencana Pelaksana Pengadaan

LAMPIRAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN NOMOR TANGGAL

: :

JENIS

JENIS

PENGADAAN

KONTRAK

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA DINAS / BADAN / KANTOR …………………………………………………………….. ANGGARAN PEMBANGUNAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2014

PAGU ANGGARAN NO

1

KODE REKENING

2

KEGIATAN

PEKERJAAN

3

4

LOKASI

5

VOLUME

6

HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp.)

7

(Rp.)

8

HPS

SISA DANA

(Rp.)

(Rp.)

9

10 = 8-9

11

JANGKA WAKTU (HK)

KUALIFIKASI

PELAK SANAAN

PEMELI HARAAN

KECIL

NON KECIL

13

14

15

16

12

JUMLAH

SIAK SRI INDRAPURA, ……… 2014 DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNAN ANGGARAN

--------------------

Lampiran : I – 3 Format Harga Perkiraan Sendiri – Pengadaan Barang

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG PA/KPA K/L/D/I SATKER/SKPD PPK PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN

: : : : : : :

No

.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Uraian

I

Biaya Pengadaan Barang

1

Jenis Barang ........ (sesuai spesifikasi)

2


3


Unit/satuan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah II

Biaya Pemasangan dan Uji Coba

1

Tenaga Ahli Pemasangan

2

Tenaga Pendukung

3 4

Sewa Peralatan Bantu Pembelian Barang/Material yang dibutuhkan untuk Uji Coba Jumlah

III

Biaya transportasi

1

Transportasi Kapal

2

Transportasi Lokal Jumlah

IV

Biaya Pelatihan Jumlah Jumlah I + II + III + IV PPn 10% Jumlah Biaya Dibulatkan Terbilang : ............................................................................................................................................................................... ................................., ........, .......... 201..... PPK ........................................................... ....................................................................

Lampiran : I – 4 Format Harga Perkiraan Sendiri – Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PA/KPA K/L/D/I SATKER/SKPD PPK PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN

: : : : : : :

No

.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Uraian

Unit/satuan

I

Pekerjaan persiapan

1

Mobilisasi peralatan

Ls

2

Penyiapan gudang material/ barak kerja

M2

3

Pemasangan papan nama

Bh

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah II

Pekerjaan Tanah

1

Galian Tanah

M3

2

M3

3

Timbunan tanah Pembersihan dan Peralatan tanah (land clearing) Jumlah

III

Pekeraan Pasangan

1

Pekerjaan pasangan batu kali 1Pc : 4 Ps

M3

2

Pekerjaan Plesteran dinding 1 Pc : 2 Ps

M2

3

Pekerjaan Beton Bertulang 1 Pc : 2Ps : 3 Kr

M3

4

Pekerjaan Dinding Batu Bata 1Pc : 4 Ps

M3

M2

Jumlah IV

Pekerjaan Kayu

1

Pengecatan Dinding

M3

2

Pengecatan Pintu/jendela

M2

3

Instanlasi Listrik

titik

Jumlah Jumlah I + II + III + IV Pajak (PPn) 10% Jumlah Biaya Terbilang : ............................................................................................................................................................................... ................................., ........, .......... 201..... PPK ........................................................... ....................................................................

Lampiran : I – 5 Format Harga Perkiraan Sendiri – Pengadaan Jasa Konsultansi

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA KONSULTANSI PA/KPA K/L/D/I SATKER/SKPD PPK PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN

: : : : : : :

No I

.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Uraian

Biaya Langsung Personil

I.1

Biaya Tenaga Ahli

1

Ketua Tim/Ahli ..............................

2

Ahli ......................................................

3

Ahli ......................................................

4

Ahli ......................................................

5

Ahli ...................................................... Jumlah

I.2

Biaya Ass. Tenaga Ahli/Sub.Prof.

1

Ass. Tenaga Ahli …………………

2


3


4


5

Ass. Tenaga Ahli ………………… Jumlah

III

Biaya Langsung Non Personil

II.1

Biaya tenaga pendukung

1

Operator Komputer

2

Operator Auto CAD

3

perator …………..

4

dministrasi

5

Office boy Jumlah

II.2

Biaya Operasional Kantor

1

Sewa Komputer

2

Sewa Printer

3

Kebutuhan Bahan komputer

4

Kebutuhan Bahan Gambar

5

Foto Dokumentasi

6

Telpon,Fax,HP Jumlah

Unit/satuan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

II.3

Biaya Transportasi Sewa Mobil Jumlah

II.4

Biaya Survei dan Pemetaan

1

Pengukuran poligon

2

Pengukuran Water Pass

3

Pengukuran Detail (cross section) Jumlah

II.5

Biaya Penyelidikan Tanah

A

Pekerjaan Lapangan

1

Pengeboran tangan (hand auger)

2

Sondir Jumlah

B

Pekerjaan Laboratorium

1

Specific Gravity

2

Nature Water Content

3

Engineering Properties

4

................................................ Jumlah

II.6

Biaya Pelaporan

1

Laporan Bulanan

2

Laporan Pendahuluan

3

Laporan Sisipan (interim)

4

Laporan Akhir (Final Report) Jumlah

I

Jumlah Biaya Langsung Personil

II

Jumlah Biaya Langsung Non Personil Jumlah I + II Pajak (PPn) 10% Jumlah Biaya Terbilang : ...............................................................................................................................................................................

................................., ........, .......... 201..... PPK ........................................................... ....................................................................

Lampiran : I – 6 Format Harga Perkiraan Sendiri – Pengadaan Jasa Lainnya

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA LAINNYA PA/KPA K/L/D/I SATKER/SKPD PPK PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN No

: : : : : : :

.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

Uraian

I

Biaya Pengadaan Bahan/Material

1

Cairan Pembersih Lantai

2

Cairan Pembersih Kaca

3

Cairan Pembersih Kayu: Jendela/pintu,dll

Unit/satuan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah II

Biaya Tenaga Terampil

1

Pengawas/Supervisi

2

Tenaga Terampil ..........................

3

Tenaga Terampil .......................... Jumlah

III

Biaya Peralatan Bantu Kerja

1

Sapu Lantai

2

Kain Pel

3

Vacuum Cleaner

4

Kantong Plastik

5

Tangga Jumlah Jumlah I + II + III Pajak (PPn) 10% Jumlah Biaya Dibulatkan Terbilang : ............................................................................................................................................................................... ................................., ........, .......... 201..... PPK ........................................................... ....................................................................

Lampiran : I – 7 Format Berita Acara Rapat Pengkajian Bersama Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan RPP

KOP SURAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BERITA ACARA RAPAT PENGKAJIAN BERSAMA DOKUMEN RUP DAN DOKUMEN RPP Nomor : ....... /ULP/BA-RPB/2014 Pada hari ini ......... tanggal ...... bulan .......... tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Siak, yang bertanda tangan di bawah ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Siak dan PA/KPA Badan/Dinas/Kantor/Bagian ........, telah melakukan Rapat Pengkajian bersama Dokumen RUP dan Dokumen RPP Terhadap Paket Pekerjaan ............................................... Adapun hal-hal yang dibahas dalam Rapat Pengkajian bersama Dokumen RUP dan Dokumen RPP meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengkajian Pengkajian Pengkajian Pengkajian Pengkajian Pengkajian

ulang ulang ulang ulang ulang ulang

Kebijakan Umum Pengadaan; Rencana Penganggaran Biaya; KAK; Spesifikasi Teknis dan Gambar; HPS; Rancangan Kontrak.

Setelah dilakukan Rapat Pengkajian bersama Dokumen RUP dan Dokumen RPP didapatkan hasil sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kebijakan Umum Pengadaan Rencana Penganggaran Biaya KAK Spesifikasi Teknis dan Gambar HPS Rancangan Kontrak

(lengkap/tidak (lengkap/tidak (lengkap/tidak (lengkap/tidak (lengkap/tidak (lengkap/tidak

lengkap); lengkap); lengkap); lengkap); lengkap); lengkap).

Berdasarkan hasil tersebut diatas, ULP merekomendasikan kepada PA/KPA hal-hal sebagai berikut :

No

Rekomendasi

Paraf Persetujuan PA/KPA Setuju Tidak Setuju

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala ULP Kabupaten Siak

PA/KPA Badan/Dinas/Kantor/Bagian

Lampiran : I – 8 Format Tanda Terima Berkas

TANDA TERIMA BERKAS TANGGAL

:

TELAH TERIMA DARI

:

............................................................ ( NAMA SKPD )

BERKAS SEBAGAI BERIKUT : 1.

ADA

Dokumen RUP :

TIDAK ADA

- Kebijakan Umum Pengadaan - Rencana Penganggaran Biaya - Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2.

Dokumen RPP : JENIS PENGADAAN

NO.

URAIAN

KONSTRUKSI ADA

1.

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

3.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

4.

Rancangan Umum Surat Perjanjian : a. Syarat - syarat Umum Kontrak b. Syarat - syarat Khusus Kontrak

TIDAK ADA

KONSULTANSI ADA

TIDAK ADA

BARANG & JASA LAINNYA TIDAK ADA ADA

KETERANGAN

Hardcopy Hardcopy dan Softcopy Hardcopy dan Softcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy dan

5.

Spesifikasi Teknis

6.

Gambar Rencana Pekerjaan (jika ada)

7.

Bill of Quantity (BoQ)

Softcopy Hardcopy dan Softcopy Hardcopy dan Softcopy

Keterangan : Untuk File Softcopy dalam bentuk FILE ASLI (word/excel) dan PDF

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Ttd Ttd Nama

Nama

Jabatan(1)

Jabatan

Catatan : (1) Minimal Setara Eselon III

Lampiran : I – 9

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang

Contoh Format

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEPALA SKPD : ...................................................................................................... SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) .................................................................

NAMA KEGIATAN

:

...................................................................................

NAMA PEKERJAAN

:

...................................................................................

TAHUN ANGGARAN .......

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan barang)……………………………………………….

1.

LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan terkait dengan kebutuhan barang yang akan diadakan .............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

2.

MAKSUD DAN TUJUAN

a.

Maksud

b.

Tujuan

3.

LOKASI KEGIATAN

4.

RUANG LINGKUP

5.

KELUARAN DIINGINKAN

6.

SUMBER DANA PERKIRAAN BIAYA

Maksud pekerjaan/ pengadaan barang .....……………………………………………. ...................................................................................................................................

Tujuan pekerjaan/ pengadaan barang .....……………………………………………... ...................................................................................................................................

Lokasi pekerjaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan ………………………………………………… ………………………………………………..

YANG DAN a.

b.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Maksudbarang …….……………………………………………………..

pengadaan

Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barangRp. ……………………….,….(……………………..)

7.

JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pemasangan/ penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan………(apabila diperlukan)

8.

JANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barangkapanbaranyang dimaksud harus sudah ada dilokasidiserahterimakan) :……..………hari/bulan, terhitung sejak………………

9.

SPESIFIKASI TEKNIS

WAKTU

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi : Macam/jenis barang yang akan diadakan; Fungsi/kegunaan barang; Bahan/material yang digunakan; Ukuran/volume/kapasitas barang; Persyaratan lainnya, meliputi: Cara pengangkutan, penimbunan/penyimpanan(apabila diperlukan)

Cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan(apabila diperlukan)

10.

SERTIFIKAT GARANSI (APABILA ADA)

11.

PELATIHAN (APABILA DIPERLUKAN)

Menjelaskan jangka waktu sertifikat garansi (apabila diperlukan)

Macam

pelatihan

(tentang

cara

mengoperasikan/

menggunakan/memelihara/ memperbaiki………dsb. Sasaran pelatihan (calon operator/mekanik,……dsb); Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan…………………….; Waktu/ lamanya pelatihan……………… (hari/bulan, …..); Fasilitas

yang

diperlukan

untuk

menunjang

pelatihan…………………;

……………, ……………..… 201… PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

pelaksanaan

Lampiran : I – 10

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi

Contoh Format



NAMA KEGIATAN

:

...................................................................................

NAMA PEKERJAAN

:

...................................................................................


Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN (Pengadaan pekerjaan konstruksi)……………………………………………….

1.

LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaanyang akandilaksanakan,permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pekerjaankonstruksi…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

2.

MAKSUD DANTUJUAN

a.

Maksud

b.

Tujuan

Maksuddaripengadaan pekerjaankonstruksi……………………………………. Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi……………………………………...

3.

TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaankonstruksi…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

4.

NAMA ORGANISSASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama

organisasi

yang

menyelenggrakan/melaksanakanpengadaan

pekerjaan konstruksi : K/L/D/I …………………………….. Satker/SKPD …………………… Nama PA/KPA ……………………………….

5.

6.


DAN a.

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi …….……………………………………………………..

b.

Total perkiraan biaya yang diperlukan …………………………

a.

Ruang lingkup/batasan lingkuppengadaan pekerjaankonstruksi…………………………………..………………………………………… …………………………

b.

Lokasipengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksiyang akan dilaksanakan……………………………………………………………………………………… …………..

c.

Fasilitas

penunjang

yang

disediakan

oleh

PA/KPA…………………………………………(apabila ada)

7.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

a.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi :……..………hari kalender

b.

Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi ini adalah :……..………hari kalender

8.

TENAGA AHLI PERSONIL MINIMAL

/

Kejelasan persyaratan dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia.

9.

PERALATAN MINIMAL

UTAMA

Pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

10.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknispekerjaan konstruksi , meliputi : Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; Ketentuan penggunaan tenaga kerja; Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan; Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas; Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi; Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi(Keselamatan dan kesehatan kerja) Dll yang diperlukan

……………, ……………..… 201… PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

Lampiran : I – 11

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Jasa Konsultansi

Contoh Format



NAMA KEGIATAN

:

...................................................................................

NAMA PEKERJAAN

:

...................................................................................


Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Jasa Konsultansi

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN (Pengadaan jasa konsultansi)………………………………………………………

Uraian Pendahuluan1

1.

Latar Belakang

2.

Maksud dan Tujuan

3.

Sasaran

4.

Lokasi Pekerjaan

5.

Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai __________________________

6.

Nama dan Organisasi PA/KPA

Nama PA/KPA: __________

dari

sumber

pendanaan:

Satuan Kerja: __________

Data Penunjang2 7.

Data Dasar

8.

Standar Teknis

1

Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

9.

Studi-Studi Terdahulu

10. Referensi Hukum

Ruang Lingkup 11. Lingkup Pekerjaan 12. Keluaran3 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA/KPA (apabila ada) 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 17. Personil

Posisi

Kualifikasi

Jumlah Orang Bulan4

Tenaga Ahli:

Tenaga Pendukung (jika ada):

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

3 4

Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.

Laporan 19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: __________

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (__________) buku laporan. 20. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat: __________

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan. 21. Laporan Antara

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: __________

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan. 22. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: __________

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain 23. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

26. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja PA/KPA berikut:

……………, ……………..… 201… PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

Lampiran : I – 12

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya

Contoh Format



NAMA KEGIATAN

:

...................................................................................

NAMA PEKERJAAN

:

...................................................................................


Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN (Pengadaan jasa lainnya)………………………………………………………

1.

LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akandilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait denganPengadaan Jasa Lainnya …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

2.

MAKSUD DANTUJUAN

a.

Maksud

b.

Tujuan

Maksud dari pengadaan Jasa Lainnya ……………………………………. Tujuan dari pengadaan Jasa Lainnya ……………………………………...

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan PengadaanJasa Lainnya …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

3.

TARGET / SASARAN

4.


Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakanPengadaan Jasa Lainnya : K/L/D/I …………………………….. Satker/SKPD …………………… Nama PA/KPA ……………………………….

5.

6.


DAN a.


Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai PengadaanJasa Lainnya …….……………………………………………………..

b.

Total perkiraan biaya yang diperlukan ………………………………

a.

Ruang lingkuppekerjaan/Pengadaan Lainnya………………………………..................................

b.

Lokasi pekerjaan/ Pengadaan ……………………………………………………………………

c.

Jasa

Jasa

Lainnya

Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK,……dan/ atau yang harus disediakan sendiri oleh Penyedia JasaLainnya……………………………….

7.

PRODUK DIHASILKAN

YANG

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaanantara lain Jasa Lainnya menyangkut: Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yangDitetapkan; Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan; Dll.

8.

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLAKUKAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan …………………………………………(hari/bulan/….)

9.

TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

PengadaanLainnya

Tingkat pendidikan minimal tenaga terampil yang dibutuhkan; Pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/ sesuai bidang yang dibutuhkan; Jumlah tenaga terampil yang dibutuhkan; Waktu penugasan sesuai ketentuan Dll

10.

METODE KERJA

Metoda kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnyadalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yangditetapkan, antara lain meliputi: Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikandalam sehari dengan menggunakan tenaga terampil yangtersedia; Persyaratan

dalam

menggunakan

bahan/material,

peralatanyang

diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan; Dll

11.

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: Spesifikasi teknis untuk bahan/material dan peralatan yangdiperlukan, harus memenuhi standar yang ditetapkan;; Hasil yang dapat diproduksi/diselesaikan harus memenuhistandar mutu/kualitas sesuai yang ditetapkan; Dll

12.

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa Lainnya, meliputi : Laporan harian; Laporan mingguan; Laporan bulanan;

……………, ……………..… 201… PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

Lampiran : I – 13

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Swakelola

Contoh Format


NAMA KEGIATAN

:

...................................................................................

NAMA PEKERJAAN

:

...................................................................................


Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Swakelola

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN (Pengadaan pekerjaan swakelola)………………………………………………………

1.

LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan swakelola yang akandilaksanakan,permasalahanyang dihadapi terkait dengankebutuhan pekerjaanswakelola………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

2.

MAKSUD DANTUJUAN

a.

Maksud

b.

Tujuan

Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola ……………………………………. Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola ……………………………………...

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalampengadaan pekerjaanswakelola …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

3.

TARGET / SASARAN

4.


Nama organisasi yang melaksanakan pengadaanswakelolapekerjaan;

K/L/D/I …………………………….. Satker/SKPD …………………… PPK ……………………………….

5.

6.


DAN a.


Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaanpekerjaan swakelola …….……………………………………………………..

b.

Total perkiraan biaya yang diperlukan ………………………………

a.

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola ……………………………….................................

b.

Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan……………………………………………………………………

c.

Fasilitas penunjang yang disediakan olehPA/KPA/PPK(apabila diperlukan) ……………………………….

7.

JANGKA PELAKSANAAN

WAKTU

8.

TENAGA KERJA DAN / ATAU TENAGA AHLI PERSEORANGAN

Tenaga kerja upah borongan dan/ atau tenaga ahli perseoranganyang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

9.

BAHAN / MATERIAL DAN PERALATAN

Bahan/material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan …………………………………………(hari/bulan, terhitung ……………………termasukwaktu yang diperlukan untuk pekerjaanswakelola (apabila diperlukan)

pekerjaan sejak pemeliharaan

10.

KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola : ……………………………………………… Jumlah tenaga terampil yang dibutuhkan; Waktu penugasan sesuai ketentuan

11.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi: Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; Ketentuan penggunaan tenaga kerja (apabila diperlukan); Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan; Ketentuan gambar kerja (apabila diperlukan); Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan; Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi; Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi(Keselamatan dan kesehatan kerja) Dll yang diperlukan

12.

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa Lainnya, meliputi : Laporan harian; Laporan mingguan; Laporan bulanan;

……………, ……………..… 201… PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR : ……………………

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Dasar hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahnnya. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Lentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Negara. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh ULP. Tujuan : Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai Pedoman atau acuan Standar bagi ULP dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Peringatan : 1. Kepala ULP, Sekretaris ULP, Pokja ULP, dan LPSE bertanggungjawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala ULP, Sekretaris ULP, Pokja ULP, dan LPSE. 3. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. 5. SOP ini disusun dengan kondisi semua pelaksana terkait berada di Kabupaten Siak dan siap melaksanakan pekerjaan.

: : : : : Bupati Siak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kualifikasi Pelaksana ULP : 1. Kepala ULP dan Sekretaris ULP memiliki pendidikan minimal S1. 2. Anggota Pokja ULP memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi ULP. 4. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami konsep dasar system operasi computer. 7. Kepala ULP, Sekretaris dan Pokja Memahami system kerja jaringan/internet. 8. Staf Pendukung Sekretariat memiliki pendidikan minimal SLTA. 9. Staf Pendukung Pokja memiliki pendidikan minimal SLTA. Peralatan dan Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop; 2. Internet dan Alat Komunikasi lainnya; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan; 5. LCD Projector; 6. dll. Pencatatan/Pendataan : 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP). 2. PA/KPA pada SKPD/unit kerja terkait. Definisi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Keterkaitan : 1. SOP pengajuan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan kepada ULP. 2. SOP pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Siak.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh

8.

9.

Kepala ULP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Penanggungjawab kegiatan ruang lingkup ULP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris ULP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala ULP. Kelompok Kerja ULP / Pokja adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Rencana Umum Pengadaan / RUP adalah Rencana Umum dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh Pemerintah, mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan, dan menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa. Kerangka Acuan Kerja/KAK adalah memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA ULP

SKPD PA/KPA

KEPALA

MUTU BAKU

SEKRETARIAT

POKJA

LPSE

PENYEDIA BARANG/ JASA

MAX. WAKTU PELAKSA NAAN

OUTPUT

3 Hari

Tahapan Rencana Kerja

1

Pokja ULP Menetapkan rencana kerja Pokja.

2

Pokja ULP Menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan, meliputi : - Besaran Jaminan Penawaran - Metode Evaluasi - Metode Pemasukan Penawaran - Penilaian Kualifikasi - Jadwal Pelaksanaan Pelelangan - Jenis Kontrak - Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak

5 Hari

Dokumen Pengadaan

3

Pokja ULP Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menggunakan Aplikasi SPSE pada LPSE Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Ketentuan yang Berlaku (Jadwal terlampir)

-Penyedia Barang/Jasa - BAHP

Sesuai Ketentuan yang Berlaku (Jadwal terlampir)

BAHP BARU

MULAI

TIDAK

YA

4

Masa Sanggah

BENAR

TDK BENAR

5

Pokja ULP Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA/KPA melalui Kepala ULP sebagai dasar Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

6

Kepala ULP Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati.

YA 1 Hari

SPPBJ / Kontrak

1 Hari

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

SELESAI

KETERANGAN GAMBAR : = Awal/Akhir Proses

BUPATI SIAK

= Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Berlanjut ke halaman berikutnya = Mengambil keputusan

SYAMSUAR

Lampiran : II – 1

Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi (E-Tendering)

ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA (Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor : 18 Tahun 2012) PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI (E-TENDERING) NO

WAKTU PELAKSANAAN (HARI KALENDER)

URAIAN KEGIATAN 1

3

4

5

6

7

8

KETERANGAN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI

penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari

2

DOWNLOAD DOKUMEN PEMILIHAN DAN KUALIFIKASI

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

3

PENJELASAN DOKUMEN LELANG

paling cepat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman (hari kerja)

4

UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

dimulai 1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan (hari terakhir harus hari kerja)

5

`

2

PEMBUKAAN FILE DOKUMEN PENAWARAN (DOKUMEN PENAWARAN HARGA, ADMINISTRASI DAN TEKNIS) SERTA DOKUMEN KUALIFIKASI

6

EVALUASI PENAWARAN

evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan: 1) waktu yang diperlukan; atau 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

7

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

(Pembuktian kualifikasi harus hari kerja)

8

UPLOAD BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

9

PENETAPAN PEMENANG

10

PENGUMUMAN PEMENANG

11

MASA SANGGAH HASIL LELANG

masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi (hari terakhir masa sanggah adalah hari kerja)

12

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (jika tidak ada sanggah)

SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan. atau setelah sanggahan dijawab

13

PENANDATANGANAN KONTRAK (jika tidak ada sanggah)

14

SANGGAHAN BANDING (Jika ada)

15

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (tergantung diterima atau tidaknya sanggahan banding)

16

PENANDATANGANAN KONTRAK (tergantung diterima atau tidaknya sanggahan banding)

masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari setelah menerima jawaban sanggahan dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari setelah adanya jawaban sanggahan

?

?

Lampiran : II – 2

Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Metode Pemilihan Langsung atau Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi (E-Tendering)

ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA (Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor : 18 Tahun 2012) PEMILIHAN LANGSUNG ATAU PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI (E-TENDERING) NO

WAKTU PELAKSANAAN (HARI KALENDER)

URAIAN KEGIATAN 1

2

3

4

5

6

7

8

KETERANGAN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI

penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 4 (empat) hari

2

DOWNLOAD DOKUMEN PEMILIHAN DAN KUALIFIKASI

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

3

PENJELASAN DOKUMEN LELANG

paling cepat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman (hari kerja)

4

UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

dimulai 1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

5

PEMBUKAAN FILE DOKUMEN PENAWARAN (DOKUMEN PENAWARAN HARGA, ADMINISTRASI DAN TEKNIS) SERTA DOKUMEN KUALIFIKASI

6

EVALUASI PENAWARAN

evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan: 1) waktu yang diperlukan; atau 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

7

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

(Pembuktian kualifikasi harus hari kerja)

8

UPLOAD BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

9

PENETAPAN PEMENANG

10

PENGUMUMAN PEMENANG

11

MASA SANGGAH HASIL LELANG

masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi (hari terakhir masa sanggah adalah hari kerja)

12

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (jika tidak ada sanggah)

SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan. atau setelah sanggahan dijawab

13

PENANDATANGANAN KONTRAK (jika tidak ada sanggah)

14

SANGGAHAN BANDING (Jika ada)

15

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (tergantung diterima atau tidaknya sanggahan banding)

16

PENANDATANGANAN KONTRAK (tergantung diterima atau tidaknya sanggahan banding)

masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari setelah menerima jawaban sanggahan dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari setelah adanya jawaban sanggahan

?

?

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents