2008 TENTANG KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 330 /KPTS/013/2008 TENTANG KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2008-2011 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur perlu adanya pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi serta usaha-usaha pengelolaan irigasi; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Timur 2008-2011 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32). 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624). 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaanya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA

: Komisi Irigasi Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2011, yang berkedudukan di Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai wilayah kerja meliputi: a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ; b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.

KETIGA

: Menugaskan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut: a. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, untuk : 1) merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya ; 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan ; 4) merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air; 5) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi; 6) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; 7) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;


2

8) memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, atauoun oerseoranaan ; 9) membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain ; 10)memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; 11)memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; 12)melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur mengenai hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan. b. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, untuk : 1) mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluah lain ; 3) merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri; 4) merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air; 5) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri; 6) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri; 7) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; 8) memberikan masukan kepada Gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan ; 9) membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain ; 10)memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; 11)memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;


3

12)melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. KEEMPAT

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komisi Irigasi dapat membentuk : a. Sekretariat sesuai dengan kebutuhan ; b. Bidang-bidang apabila diperlukan.

KELIMA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.

KEENAM

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/285/KPTS/813/2002 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Irigasi Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya pada tanggal : 22 Agustus 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

TGL 22-08-2008 No.330 Th. 2008/E2

H. IMAM UTOMO. S


4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 88/ 330 /KPTS/013/2008 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2008 SUSUNAN ANGGOTAAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2008-2011

NO

JABATAN

1 2 1. a. Ketua

2

3

NAMA / JABATAN

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

3 4 Kepala Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Provinsi Jawa Provinsi Jawa Timur Timur

b. Ketua Marian

Kepala Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Umum Pengairan Provinsi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur

a. Sekretaris I

Kepala Sub Dinas Operas! Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemeliharaan Provinsi Jawa Timur

b. Sekretaris II

Kepala Sub Dinas Sarana Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Prasarana Pertanian

Anggota-anggota : 1) W. KURNIAWAN , SH, Kepala Sub Bagian Penataan MSi Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. Wakil Unsur 2) Ir. MOCH. ARDI Kepala Bidang Prasarana Wilayah, PRASETIAWAN, M.Eng Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah : Provinsi Jawa Timur 3) Ir. EDDI MM

SOEKAMTO, Kepala Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

4) ACHMAD MARZUKI, ME Kepala Seksi Pemeliharaan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur 5) Ir. PITOYO, Sp. I


Kepala Seksi Program dan Anggaran, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

1

1

2

3

4 6) Ir. YUNANTO Kepala Seksi Tata Guna Air dan RPL SETIAWAN, MA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 7) Ir. H. ABDUL HARRIS Kepala Sub Dinas Budidaya dan SANTOSO, MM Perbenihan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 8) Drs. TEGUH Kepala Sub Bidang Pemulihan HENDRIYANTO, MM Kualitas Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur 9) Ir. RUDI Dipl. HE

HARTANTO, Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

10)Ir. EDI JORDAN , MSi

11)Ir. SITI ACHMAD

Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

ZUBAIDAH Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

b. Wakil Komisi 1) Ir. AGUS Irigasi SANTOSO Kabupaten/ Kota dari unsur pemerintah :

BAKTI Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pos dan Telkom, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk

2) SISWO UTOMO, BE

3) Ir. ILHAM KUNTJORO

4) PRAPTOMO, ST

Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Pengairan, Kabupaten Kediri

HERO Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang Kepala Sub Bidang Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

5) Ir. SUNARTI Kepala Sub Dinas Bina Manfaat SETYANINGSIH, MM Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo 6) Ir. KADARISMAN, M.Eng Kepala Sub Bidang Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan


2

1

2

3 4 7) Ir. ANUNG WIDIARTO, Kepala Dinas Pekerjaan Umum MM Pengairan Kabupaten Probolinggo 8) Ir. H. EKO PRAYUDI

Kepala Bidang Pengairan, Dinas BM dan Pengairan Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Situbondo

9) Ir. R. Kepala Bidang Prasarana Wilayah, SOEKARWODINOTO, Badan Perencanaan Pembangunan CES Kabupaten Bondowoso 10)SUHARTONO, BE

Kepala Seksi Irigasi Pedesaan dan Penyuluhan, Dinas Pengairan Kabupaten Jember

11)Ir. GUNTUR Pit Kepala Dinas PRIAMBODO, MM Kabupaten Banyuwangi

Pengairan,

12)Ir. ISHAK SUDIBYO, MM Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan 13)SETO WARDOYO, SE

Kepala Bidangt Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Sampang

14)ASMO TJAHJONO, BE

Kepala Sub Bidang Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pamekasan

15)Ir. IMAM SUHADI, MM, Kepala Bidang Fisik, Badan MT Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep 16)SETDONO, ST

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ngawi

17)Ir. MARJUDHI, M.Si

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun

18)SUTIKNO, ST, MM

Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan


3

1

2

3 19)Ir. SUHARTO

4 Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung

20)NANANG KRISNO Kepala Sub Dinas Pengairan, Dinas NUGROHO, ST Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar 21)ISMONO, ST

Kepala Sub Dinas Pengairan; Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo

22)Ir. A. ANDI TJANDRA, Kepala Dinas Pekerjaan MM, MT Kabupaten Bojonegoro

Umum

23)Ir. GUNAWAN SETIJADI, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, MM Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik 24)Ir. MOCH. SALEH

Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumanjang

25)MOCH. SLAMET, SH

Kepala Sub Bidang Perhubungan Pariwisata Sen! Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

26)Ir. H. MUCHLAS Kepala Sub Dinas Pembangunan, EFFENDI, MM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pasuruan 27)AMIEN FREDY, ST, MT

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo

28)AGUS HENDARDJO, ST Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Madiun 29)Ir. KRISNAWATI

HERLYN Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar

30)SUNARTO, ST

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang


4

1

2

3 4 31)CHAIRIL FAJAROFI, SSi Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu 32)SRI UTAMI, SE, MM

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam-Sumber Daya Industri, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kediri

33)Drs. GUNAWAN

Kepala Sub Bidang Perekonomian, Koperasi dan Sani-tasi, Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Trenggalek

34)Ir. SUTIARNO

Kepala Sub Dinas Pengairan, Dinas Permukiman dan 'rasarana Wilayah Kabupaten Tuban

35)Ir. HERI SANYOTO, MSi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan 36)Drs. SUBIANTORO Jidang Sarana dan Lingkungan TJATUR NUGROHO Hidup, Badan Perenca-Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Wakil Unsur Non c.1. Pemerintah

Wakil dari Kelompok Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah Irigasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah a) DIDIK MARDDANTO

PT Coats Rejo Krapyakrejo RTl/RW4/33,Gdgrejo,Pasuruan

b) BAMBANG HARIYANTO, ST

PG Jombang Baru Desa Jombang, Kabupaten Jombang

c) M. NUR DHEVA

RIZKA PT Rajawali I, PG Krebet Baru Perum PG Krebet Baru 61 Bululwg, Malang

d) H. ABDUL SKM

MACHI, RSJ Dr. Radjiman Widiodiningrat, Lawang Griya Husada Al/5 Sumber Prng Lawang

e) AGUNG PRABOWO

WISNU PG Dejo Agung Baru, Madiun Palihan RT../RW3/23, Mangunrejo, Madiun

f) MEMEDTANUWIJAYA PG Poerwodadie Pelem RT23/RW4, Karangrejo, Magetan


5

1

2

3 g) SUYADI

4 PG Sudhono Tepas , Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi

h) BAMBANG RIBUT PDAM Delta Tirta, Sidoarjo Janti SUGIATMONO RT3/RW1, Tarik, Kabupaten Sidoarjo i) DJOKO SUPRAYOGI PG Djatiroto Kaliboto RTRT4/RW14/27, Lumajang j) H. R. NUGROHO

Kl

AGUNG PG Semboro, Jember Semboro RT2/RW18, Semboro, Jember

k) Ir. MULIANINGSIH, Perum Jasa Tirta I Malang CES c. 2)

Wakil Induk/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (I/G HIPPA) Nama

I/G HIPPA Desa

Daerah Irigasi Kabupaten/ Kecamatan Kota

1 a. A.Y SUYANTO

2 3 4 Sumber Tira Mrican Kiri Nganjuk Kedungrejo Tanjung Anom

b. SUPADI

Ketua GHIPPA Ampomangiran Kediri Lamongan Pare

c. BURHANUDIN Mrican Kanan Mrican Kanan Watudakon

Jombang

d. IMAM BASUKI Tirto Agung Penewon Kedungmaling Sooko

Mojokerto

e. SUPARNO

Maju Makmur Delta Kalimati Tarik

Brantas Sidoarjo

f. SETAD Y

Sumber Jaya Pateguhan Sumberrejo Pandaan

g. M. SADIMAN Sumber Bendo Sumber Mulvo: Matekan Besuk h. SUWARNO

Dawuhan Demung

i. SUDARSONO Wanata Cindogo


Pasuruan

Jeruk Probolinggo

Asri Dawuhan Besuki Wonosroyo Tapen

Situbondo

Bondowoso

6

1 j. H. MAYITO

2 Karya Sejahtera Ramban Kulon

3 4 Sampean Baru Bondowoso Ceme

k. KARIMULLAH Pakem Makmur Sumber Pakem Jember Sumber Pakem l. SUGIYANTO

Jinggo Nadi Blambangan Blambangan Muncar

m. MOCH. SACHWAN

Jaidatun Langkah

Banyuwangi

Tunjung Burneh Bangkalan

n. Drs. MOCH Umbul .asing ZAIRI HASAN o. SUROSO

Tirta Ragung

p. K SAKRANI

Samiran Dademawu Timur

Umbul Arosbaya

Bangkalan

Mas Klampis Pengarengan

Sampang

Samiran

Damekasan

q. SARBINI, SH Jepun Banyu Jepun Lenteng Sumenep Lestari: Jambu r. PUNJUL MAPJADI

Tirto Gerih

s. WADJIRIN

Tirto Kencono SIM Sawahan Cabean

t. SALIMIN

Tirto Kauman

u. u) SUTIDJAIM Tirto (iping

Moro SIM Gerih

Ngawi

viadiun

Taji Taji Karangrejo Magetan

Guno 3aingan Gondang

Tulungagun g

v. IMAM MUSLIM

Sido Makmur Widoro Widoro Gandusari

Trenggalek

w. MESERI SUTRISNO

Gotong Royong Lodoyo Sutojayan Sutojayan

Blitar

x. SUPARDI

Bangun Tirto Sumoro Watu Bonang Bangun

'onorogo

y. TJATUR PRASTYO

Sumber Rejeki Pinang Tanjung Harjo Kapas


Kanan Bojonegoro

7

1 z. PURWANTO

2

3

Tirto Kening Kening Laju Kidul Singgahan

4 fuban

aa. JAMAL

Tirto Gogor Waduk Gogor Gresik Wonorejo Bulu Panggang

bb. MASIRHS

Tirta Jaya Kali Geman Lamongan Utama Lalukan Karang Gunung

cc. Ir. SOEPARDI Mitra Tani Airah Kepuharjo Menjangan

Lumajang

dd. H. TALAR Sri Sedono Kedung ISBANDI Balearic Kondong Pagelaran

Malang

ee. BAHRONI

Prasojo Semampir Semampir

Kota Kediri

ff. SADIMAN

Marga Tirta Magersari Sari Balongsari

Kota Mojokerto

gg. M. ZAENI

Tani Subur Grinting Mulyorejo

Kota Pasuruan

hh. MARZUKI

Tirta Abadi Kedunggaleng Kota Pakistaji Probolinggo

ii. WAHYONO DARMO MAJAR

Sengkaling Kiri Sengkaling Kiri Kota Malang Mojolangu Lowok Waru

jj. SUKARDI

Kali Lanang Kali Lanang Kota Batu Donowarih Karangploso

Kresek

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Anggota Komisi Irigasi dimaksud.


8

2008 TENTANG KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE

Recommend Documents