SALINAN
PUTUSAN Nomor: 65/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2017 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
1. IDENTITAS [1.1]
Komisi
Informasi
Provinsi Jawa Timur yang
menerima,
memeriksa,
memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 65/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2016 yang diajukan oleh: Nama
: JIMMY RUSNI RASYID
Alamat
:Jl. Semeru No. 1 RT. 11/RW. 05 Wonokupang, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
Alamat
: Jl. Gubernur Suryo No. 1
Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/5840/404.1.3.2/2016 dikuasakan kepada Dr. Heri Soesanto, SH, MH, Machmudi Alie, SH, Aries Saputro, SH, M. Andi Sulistiono, S.STP., M Si, Wahyu Eko Prasetyo, SH, dan M. Idham Adiwijaya, SH. untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon& Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon& Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon & Termohon;
1
2. DUDUK PERKARA A.Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat yang bertanggall 18 Juli 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan registrasi Sengketa Nomor:65/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2016.
Kronologi [2.2] Bahwa melalui surat yang bertanggal 13 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik berupa salinan: 1. Keputusan Desa Balongbendo - Kecamatan Balongbendo - Kabupaten Sidoarjo, nomor 07 tahun 2001 tentang pelepasan (Tukar Menukar) Tanah Kas Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk Keperluan "Industri Tikar Plastik" Atas Nama Saudari Puspa Djuwita Seluas 99.318 m2 2. Surat Bupati kepada Gubernur Jawa Timur nomor: 143/1854/404.1.1.1/2001: tanggal 19 Juli 2001; Perihal: Mohon persetujuan pengesahan keputusan desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Nomon 07 tahun 2001. 3. Surat Bupati kepada Gubernur Jawa Timur nomor: 143/2099/402.1.1.1/2001: tanggal 14 Agustus 2001; Perihal: Tukar menukar tanah kas desa. 4. Surat Laporan Bupati Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur sehubungan dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 01 Oktober 2001, nomor 143/10211/011/2001: perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo tanggal 30 Juni 2001 nomor 07 tahun 2001, yang harus dilaporkan 3 (tiga) bulan setelah surat Gubernur dikeluarkan, dan bila setelah 6 (enam) bulan tidak ada laporannya maka surat persetujuan dinyatakan berakhir / dibatalkan. 5. Surat Pengesahan Bupati Sidoarjo terhadap Keputusan Desa Balongbendo setelah mendapat Persetujuan dari Gubernur tanggal 01 Oktober 2001. 6. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 18 Juni 2001; nomor 143/1535/404.03/2001; perihal: Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo Kecamatan Balongbendo yang dimohon oleh Sdr. Puspa Djuwita. 2
7. Surat
Camat
Balongbendo
tanggal
20
Juni
2001;
nomor:
143/316/404.03/2001, perihal: Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo Kecamatan Balongbendo yang dimohon oleh Saudara Puspa Djuwita. [2.3] Bahwa surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, sehingga Pemohon mengajukan keberatan melalui surat bertanggal 30 Mei 2016. [2.4 ]Bahwa karena Termohon tetap tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka melalui surat yang bertanggal 18 Juli 2016 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. [2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan sidang ajudikasi non litigasi terhadap sengketa a quo pada tanggal 21 September 2016,13 Oktober 2016 dan 29 Nopember 2016. Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Termohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud adalah untuk menghadapi gugatan perdata dan pidana oleh investor terhadap Pemohon. Petitum [2.8] Bahwa Pemohon memohon agar Termohon memberikan seluruh data yang dimohon oleh Pemohon.
3
B . Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 21 September 2016, 13 Oktober 2016, 29 Nopember 2016 dan
keterangan tertulis menyampaikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan Informasi dan keberatan sebagaimana telah dibacakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur. (sebagaiamana diuraikan pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.4]). 2. Bahwa sdr. Puspa Djuwita dari PT. Padi Mas Indah Gresik, melakukan transaksi dengan Pemerintah Desa Balongbendo berupa Tukar Guling Tanah Kas Desa Balongbendo pada tahun 2000. 3. Bahwa awalnya rencana Tukar Guling TKD Balongbendo seluas 100.000 m 2, namun kemudian direvisi seluas 98.318 m2, Keputusan Bupati Sidoarjo nomor: 188/457/404.05/2000, tanggal 18 Desember 2000 dan BPN Sidoarjo nomor: 160/35.10.4180 tanggal 21 Desember 2000. 4. Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian dan Berita Acara dan Surat Keputusan Desa Balongbendo pada hari Sabtu nomor 7 tanggal 30 Juni 2001. 5. Bahwa di salah satu lokasi tanah tukar guling (nomor 5) terdapat lokasi makam Kristen Balongbendo seluas 280m2, hasil rembug / musyawarah / rapat Desa Balongbendo tahun 1977, bukan Tanah Kas Desa, tapi tanah Desa yang difungsikan untuk makam Kristen Balongbendo (F.c. surat Kepala Desa Balongbendo kepada Pemohon Nomor 000/105/404.7.11.01/2016, tanggal 25 Oktober 2016, Perihal: Penjelasan Status Tanah Makam Kristen Balongbendo) 6. Bahwa Tanah Makam Kristen tersebut telah dijual oleh Kepala Desa Balongbendo tanpa rundingan terlebih dahulu dengan Ahli Waris Makam sebanyak 7 (tujuh) orang tahun 2000 7. Bahwa ada usaha untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur terhadap Surat Keputusan Desa Balongbendo Nomor 7 tanggal 30 Juni 2001 melalui Pemerintah Kecamatan – Bupati pada tahun 2001 8. Bahwa Dasar permohonan Bupati untuk persetujuan Gubernur nomor: 143/1854/404.1.1.1/2001
tanggal
19
Juli
2001
dan
nomor:
143/2099/402.1.1.1/2001 tanggal 14 Agustus 2001. Informasi tersebut ada di 4
surat Gubernur nomor: 143/10211/011/20001 tanggal 1 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo. 9. Bahwa Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat Persetujuan / Pengesahan dengan syarat bernomor:143/10211/011/2001 tanggal 1 Oktober 2001. 10. Bahwa syarat untuk mengeluarkan Surat Persetujuan/Pengesahan adalah Puspa Djuwita harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan sehubungan dengan transaksi Tukar Guling tersebut dan Bupati Sidoarjo harus memberi laporan paling lambat 6 (enam) bulan kepada Gubernur, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka prsetujuan dibatalkan. 11. Bahwa berdasarkan informasi dalam Surat Keputusan Desa Balongbendo nomor 7
tanggal
30
Juni
2001,
Bupati
Sidoarjo
menetapkan
surat
nomor
188/159/404.1.1.3/2012 tanggal 25 Maret 2002 dan ikut mengetahui Camat Balongbendo Djoko Sartono SH. Msi 12. Bahwa luas berubah dari sebelumnya 98.318m2 menjadi 99.318 m2, berbeda 1000 m2. 13. Bahwa Investor berusaha mensertifikatkan tanah dan lokasi yang ada tanah makam Kristennya, diukur BPN Sidoarjo, terdapat dalam surat ukur nomor 769/12.14/2002 tanggal 21 Mei 2002 seluas 1472 m2, termasuk tanah makam Kristen, Status Tanah Kosong. 14. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 16 Desa Balongbendo atas nama Puspa Djuwita tanggal 05 Februari 2004 diterbitkan dengan status keadaan tanah: Tanah Kosong. (Vide Bukti P-24) 15. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Desa nomor 7, 30 Juni 2001 dan SHGB nomor 16 tahun 2004, Puspa Djuwita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait berusaha menggusur lokasi makam Kristen Balongbendo ke tempat yang lain. 16. Bahwa di salahsatu makam terdapat makam Putra Pemohon yang meninggal pada hari Sabtu, 15 Desember 1990 di rumah sakit Reksa Waluyo Mojokerto dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1990 dalam upacara resmi di makam Kristen terkait. 17. Bahwa selanjutnya investor bersama Sekretaris Pemerintah Desa Balongbendo berusaha meloby Pemohon tahun 2001 agar memindahkan lokasi makam Kristen ke tempat lain namun gagal. 5
18. Bahwa selanjutnya Investor berusaha mengurug lokasi makam Kristen Balongbendo secara sepihak bulan Juni tahun 2003 namun gagal. (F.c. Kliping Koran) 19. Bahwa selanjutnya Investor berusaha melaporkan Pemohon ke Polda Jatim tahun 2010 dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa hak sesuai pasal 167 KUHP namun gagal karena tidak cukup bukti 20. Bahwa selanjutnya Invsestor berusaha menggugat Pemohon ke Pengadilan Negeri Sidoarjo secara Perdata pada tahun 2014 21. Bahwa gugatan belum berakhir sampai ditingkat Kasasi/ Mahkamah Agung 22. Bahwa sudah beberapa kali dimediasi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, BPN Sidoarjo & Provinsi Jawa Timur, namun belum berhasil. 23. Bahwa akar permasalahan adalah Pemerintah Desa Balongbendo bekerjasama denganInvstor dengan semena-mena mengikutsertakan lahan Makam Kristen Balongbendo dalam obyek Transaksi Tukar Guling tanpa Musyawarah Mufakat terlebih dulu dengan para ahli waris dan Tokoh-tokoh masyarakat dll. 24. Bahwa seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Desa Balongbendo.
Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Bukti P-2
Bukti P-3
Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 326/404.7.11.01/2010 yang bertanggal 01 Oktober 2010 Surat Jawaban dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 000/36/404.7.11.1/2016 yang bertanggal 3 Mei 2016 Surat Keterangan Nomor 383/404.7.11.01/2016 yang bertanggal 25 Oktober 2016 Surat jawaban dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bukti P-4
Sidoarjo Nomor 593/712/404.1.1.1/2011 yang bertanggal 25 Pebruari 2011
Bukti P-5
Surat panggilan dari Polda Jatim Nomor K/4732/XI/2010/Ditreskrim 6
yang bertanggal 12 Nopember 2015 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam Bukti P-6
(SP2HP2-2) dari Polda Jatim Nomor B/52/I/2013/Bidpropam yang bertanggal 4 Januari 2013 Surat penjelasan hasil penyelidikan LP. No. 459/IX/2010/Jatim dari
Bukti P-7
Polda Jatim Nomor B/1987/III/2013/Ditreskrimum yang bertanggal 11 Maret 2013
Bukti P-8
Bukti P-9
Bukti P-10
Surat jawaban dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 000/08/404.7.11.01/2015 yang bertanggal 19 Januari 2015 Berita acara dan daftar hadir pertemuan dengan utusan BPN yang bertanggal 28 Maret 2016 Berita acara dan daftar hadir rapat koordinasi tanggal 20 April 2016 Berita acara dan daftar hadir rapat pembahasan permasalahan
Bukti P-11
makam putra Pdt. Jimmy Rusni Rasyid dan Kristanto Suami dari Sulistiowati yang bertanggal 04 Mei 2016 Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan
Bukti P-12
Pertanahan Nasional Nomor 2333/4.1/V/2016 yang bertanggal 17 Mei 2016 Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan
Bukti P-13
Pertanahan Nasional Nomor 2476/4.1/V/2016 yang bertanggal 30 Mei 2016
Bukti P-14
Formulir Penolakan Permohonan Informasi (Rangkap Dua) Nomor 10.24.01/2016 yang bertanggal 28 Nopember 2016 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987
Bukti P-15
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
7
1. Surat Kagri tanggal 14 Mei 1947 tentang Kuburan Desa yang ditujukan kepada Yth. Tuan Kepala Jawatan Agama Daerah Kediri Bukti P-16
2. Surat Kementerian Agama RI. Nomor F/I/11.424 yang bertanggal 5 Oktober 1955 3. Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Agama Nomor 1326/305/A/I/56 yang bertanggal 19 April 1956
Bukti P-17
Bukti P-18
Bukti P-19
Bukti P-20
Bukti P-21
Bukti P-22
Bukti P-23
Bukti P-24
Surat dari DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 143/5269/060/2016 yang bertanggal 30 September 2016 Surat Permohonan Bantuan Data Informasi Tertulis dari Pemohon kepada Gubernur yang bertanggal 23 Mei 2016 Surat Jawaban dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 000/34/404.7.11.01/2015 yang bertanggal 12 Maret 2015 Surat Jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa Balongbendo Nomor 03/BPD/SK/IIII/2015 yang bertanggal 25 Mei 2015 Surat Pernyataan Pemohon yang bertanggal 16 April 2016 Surat dari BPN Sidoarjo kepada Sdr. PUSPA JUWITA Nomor 160.135.10.4180 yang bertanggal 21 Desember 2000 Surat Penjelasan dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 000/31/404.7.11.01/2016 yang bertanggal 22 April 2016 Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16 Tahun 2004 atas nama Puspa Djuwita a. Surat dari Puspa Djuwita kepada Kepala Desa Balongbendo yang bertanggal 30 Juni 2003
Bukti P-25 b. Surat dari Puspa Djuwita kepada Camat Balongbendo yang bertanggal 3 Juli 2003 8
Bukti P-26
Bukti P-27
Bukti P-28
Bukti P-29
Bukti P-30
Bukti P-31
Bukti P-32
Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo yang bertanggal 1 Oktober 2001 Surat dari Gubernur kepada Bupati Sidoarjo Nomor 138/24341/011/2015 yang bertanggal 24 November 2015 Surat dari Pemerintah Desa Balongbendo Nomor 400/014/404.7.11.01/2016 yang bertanggal 15 Maret 2016 Surat Pemohon kepada Gubernur Jawa Timur yang bertanggal 15 Juni 2015 Surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 994/BP/Eks/10/2016 yang bertanggal 1 Oktober 2016 Kliping Koran Radar Surabaya hari Kamis tanggal 19 Juni 2003 halaman 14 Surat Keputusan Desa Balongbendo Nomor 7 Tahun 2001 Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik atas Berita
Bukti P-33
Acara dan daftar hadir rapat tanggal 11 Januari 2016 yang bertanggal 4 Oktober 2016 dan Notulen rapat beserta daftar hadirnya.
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 21 September 2016, 13 Oktober 2016, 29 Nopember 2016 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Informasi Publik yang dimohon berkaitan dengan proses tukar menukar aset yang secara legal standing merupakan kewenangan dari Pemerintahan Desa Balongbendo yang memerlukan persetujuan pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini C.q. Bupati Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9
2. Bahwa karena permasalahan ini terkait dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2001,
pergantian
kepemimpinan
dan
perpindahan
kantor juga
banyak
berpengaruh pada apa yang dimohon. 3. Bahwa
sebagian
informasi
yang
dimohon
oleh
pemohon
merupakan
kewenangan Provinsi Jawa Timur 4. Bahwa yang dimohon oleh Pemohon adalah yang ditujukan kepada PPID khususnya bagian pemerintahan. 5. Bahwa pada tahun 2000 ada penataan kelembagaan, yang kebetulan pada tahun 2001 bagian pemerintahan juga dipecah. 6. Bahwa dalam konsep administrasi Termohon, tidak semua dokumen adalah asli, karena sebagian merupakan proses meneruskan surat. 7. Bahwa Termohon tidak ada kewenangan untuk meminta dokumen ketika itu bukan ditujukan kepada Termohon. 8. Bahwa dokumen arsip/administrasi yang ada pada Termohon memiliki masa retensi. Sepanjang dokumen tersebut berusia dibawah 5 tahun maka berada pada SKPD yang bersangkutan, akan tetapi bila lebih dari 5 tahun maka harus dikirim ke kantor arsip. 9. Bahwa terkait teknis pengelolaan arsip yang melebihi 5 tahun dan pegiriman ke Kantor Arsip, Kuasa Termohon tidak mengetahui. Surat – Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Bukti T-1
tentang Keterbukaan Informasi Publik Fotocopy Turunan Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri
Bukti T-2
Sidoarjo Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Sda antara Puspa Djuwita melawan Pemohon tanggal 31 Maret 2015 (Copy dari copy) Fotocopy Turunan Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Tinggi
Bukti T-3
Surabaya Nomor 332/Pdt/2015/PT. SBY antara Puspa Djuwita melawan Pemohon tanggal 03 Agustus 2015 (Copy dari copy) 10
Fotocopy Print Screen Informasi Perkara No Register Bukti T-4
1124K/PDT/2016 antara Puspa Djuwita melawan Pemohon yang masih dalam proses kasasi
Bukti T-5
Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik atas nama Pemohon Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Permasalahan Makam Putra
Bukti T-6
Pemohon dan Kristanto Suami dari Sulistiowati Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kabiro Administrasi Pemerintahan Umum Nomor:
Bukti T-7
590/2994/404.1.1.1/2016 tanggal 12 Mei 2016, Perihal: Laporan Hasil Fasilitasi Pengaduan Masyarakat An. Jimmy Rusni Rasyid.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa sebelum sidang dengan agenda pembacaan putusan Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon pada intinya memohon dibantu untuk mendapatkan 7 (tujuh) item surat-surat terkati kepada Termohon (walau hanya foto copyynya saja, bukan yang asli) untuk menghadapi Gugatan Puspa Djuwita cs. Secara Pidana dan Perdata namut tidak dibantu. 2. Bahwa Kuasa Hukum Termohon (yang ikut sidang ada 3 orang) mengakui bahwa mereka belum menjabat di Kabupaten ketika peristiwa sengketa terjadi (tahun 2000) semua masih baru. 3. Bahwa Kuasa Hukum Temohon hanya mendasarkan data tertulis dan info kanan kiri. 4. Bahwa ada Kuasa hukum Termohon yang belum pernah lihat lokasi tempat permasalahan. 5. Bahwa Kuasa Hukum terkesan tidak terlalu paham alur kasusnya 6. Bahwa beberapa pertanyaan, baik dari Majelis Komisioner KIP, maupun dari Pemohon tidak bisa dijawab, atau tidak mau menjawab, dan kata kata tidak
11
tahu sering diutarakan, tidak ingat, takut salah jawab dan jawabannya panjang lebar dan melebar. 7. Bahwa kuasa hukum Termohon ketika ditanya Majelis Komisioner terkait item 2 dan 3 yang diminta Pemohon ternyata belum pernah melihat surat tersebut dan belum menemukannya. Tidak ada ralat sampai sidang ke 3. 8. Bahwa pada sidang ke 3 ketika ditanya Pemohon kenapa Termohon tidak memberikan data yang diminta Pemohon sebelum ketemu di KIP, padahal sudah pernah janji dan pendekatan-pendekatan cukup akrab ternyata yang jadi alasan karena pesan Pimpinan dan takut jangan sampai surat-surat terkait dipakai pemohon untuk menyalahkan. 9. Bahwa kuasa hukum Termohon berdalih tidak dapat memberi data informasi kepada Pemohon karena UU KIP Pasal 17 yang dikutip khusus huruf i adalah rahasia negara/yang dirahasiakan. 10. Terkait point 9 di atas, bagaimana Termohon dapat mengatakan bahwa surat terkait adalah rahasia (keseluruhannya), sedangkan pengakuannya belum pernah lihat atau ketemu surat terkait. 11. Pemohon melihat ayat tersebut ditafsir beda, tidak ada yang rahasia untuk kasus ini. 12. Pemohon mencoba mempelajari UU KIP Pasal 17 yang dimaksud dari Data UU KIP sendiri. 13. Huruf i, memorandum yang dirahasiakan dst. Apabila dibuka dapat serius merugikan proses penyusunan kebijaksanaan. 14. Pendapat pemohon bahwa Proses tersebut sudah selesai, bahkan surat Keputusan Desa Balongbendo Nomor 7 tanggal 30 Juni 2001 serta Sertifikat HGB No. 16 tahun 2004 dipakai Puspa Djuwita untuk gugat Pemohon secara Pidana dan Perdata. 15. Huruf i-1, mengurangi kebebasan, keberanian dst... sehubungan dengan proses pengambil keputusan. Sekali lagi Proses sudah selesai untuk mengambil Keputusan. 16. Huruf
i-2,
menghambat
kesuksesan
kebijaksanaan
karena
adanya
pengungkapan secara prematur, justru Termohon telah melakukan Keputusan melalui Kebijakan yang prematur, kurang teliti, gegabah dan membuat surat Keputusan saling bertentangan. 12
17. Huruf i-3, mengganggu keberhasilan dalam proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Justru karena proses Tanah Tukar Guling di Desa Balongbendo dianggap sudah selesai dan telah diterbitkan Surat Keputusan Desa Balongbendo tahun 2001 dan Gubernur Jawa Timur telah menyetujui dengan surat tanggal 01 Oktober 2001 serta Bupati telah menetapkan dengan surat keputusan tahun 2002, dan Camat balongbendo ikut merestuinya, maka point ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk menolak memberikan data data tertulis walupun hanya foto copynya saja kepada pemohon. 18. Pemohon mengembalikan kewenangan serta kebijaksanaan kepada Majelis Komisi KIP untuk memutuskan seadil adilnya tanpa merugikan pihak manapun secara hukum terkait pengeritan pasal 17 huruf i yang dimaksud dan coba diangkat oleh Termohon. 19. Bahwa Surat Keputusan Desa Balongbendo nomor 7 tanggal 30 Juni 2001 apakah rahasia negara atau militer yang dikecualikan, F.c. nya ada ditangan pemohon. (Fide Bukti T-32) 20. Bahwa jangan-jangan surat Keputusan Desa Balongbendo No. 7 tanggal 30 Juni 2001 tidak ada ditangan Termohon, sehingga tidak bisa diberikan kepada Pemohon. 21. Penyelidik dari Pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo urusan Pidana Tanda Tangan Palsu telah memberi info kepada Pemohon bahwa ketika Surat Keputusan Desa Balongbendo tahun 32001 nomor 7 terkait diminta kepada Termohon tidak diberi, kenapa? 22. Dalam Daftar hadir Notulen surat Berita Acara Rapat Hasi Senin, tanggal 11 Januari 2016, Pukul 09.00 di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum SETDA. Kab. Sidoarjo, tanda tangan Eddy Chandra sama dengan tanda tangan di atas materai Rp. 6000,- dalam Perjanjian No. 7, 30 Juni 2001, yang seharusnya tanda tangan Puspa Djuwita dan ini sudah dicatat dalam berita acara sebagai tanda tangan yang dipalsu, dan tidak disanggah oleh yang bersangkutan atau peserta sidang rapat. Salah satu Kuasa Hukum Termohon ketika Pemohon ajak diskusi diruangannya ternyata mengakui itu adalah tanda tangan Eddy Chandra, bukan Puspa Djuwita yang berhak tanda tangan di atas materai. 13
23. Saat pertemuan di kabupaten, 11 Januari 2016 telah dibicarakan dalam rapat dan dicatat di berita acara bahwa selain ada pemalsuan tanda tangan, syarat transaksi
belum
selesai,
luas
ukuran
dimanipulasi,
namun
tidak
dikembangkan, terkesan menutup masalah. 24. Ketika pertanyaan dari Pemohon pada sidang ke 2 (dua), tentang apakah syarat di surat Perjanjian Tukar Guling TKD Balongbendo sudah dipenuhi? Kuasa hukum Termohon menjawab kalau dijawab nanti panjang lebar, alias tidak dijawab 25. Kemudian pertanyaan yang sama apakah syarat sudah dipenuhi pada sidang ke 3 (tiga) maka kuasa hukum Termohon tidak dapat menjelaskan/menjawab. 26. Bahwa sesungguhnya persyaratan sampai kesimpulan ini dibuat tidak pernah dipenuhi (Fide Bukti T-2 dan T-3). 27. Bahwa Surat Persetujuan – Pengesahan Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Oktober 2001 nomor: 143/10211/011/2001 yang saya miliki foto copynya. 28. Bahwa Pemohon punya fotocopy surat Keputusan Bupati tanggal 28 Desember 2000, nomor: 188/457/404.05/2000 tentang ukuran luas tukar guling adalah 98.318 m2 . 29. Bahwa Pemohon pernah diperlihatkan dan baca surat Keputusan Bupati 25 Maret 2002 nomor: 188/159/404.1.1.3/2002, dikantor Polresta Sidoarjo, bahwa Bupati memberi ukuran luas 99.318m2 apakah dapat dibenarkan secara hukum dan administrasi bahwa 2 (dua) Surat Keputusan Bupati dapat memutuskan ukuran berbeda saling berlawanan tanpa direvisi? Kuasa hukum Termohon pada sidang ke 3 (tiga) memberi jawab ketika Pemohon minta penjelasan, dan infonya harus ada redaksi menyusul, namun sampai dibuat kesimpulan tidak pernah ada kata ditinjau kembali. 30. Bahwa Pemohon pernah diperlihatkan surat asli oleh staff bagian hukum Termohon
tentang
rencana
Pemerintah
Kabupaten
Sidoarjo
akan
membalas/melapor ke Gubernur sesuai salah satu syarat Gubernur bahwa 6 (enam) bulan bila tidak melapor maka persetujuan – penyerahan Batal, saya minta copynya atau difoto di ruang bagian hukum Termohon ternyata ditolak dan ketika ditanya dalam persidangan KIP yang ke 3 (tiga) kuasa Hukum mengatakan saya tidak ingat, betul ingat atau berbohong alias tidak jujur, karena diluar acara KIP pernah bicara hal yang sama tentang konteks terkait. 14
31. Bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 23 Mei 2016 dan secara lisan pernah tanya ke Kantor Gubernur dibagian Hukum dan Pemerintahan, apakah pernah mendapat surat dari Bupati untuk melapor seperti syarat Surat Gubernur 1 Oktober 2001, dan ternyata jawabannya tidak pernah. 32. Kesimpulannya sangat jelas bahwa Surat Keputusan Desa Balongbendo No. 7, tanggal 30 Juni 2001 harus di Batalkan seperti syarat dari surat Gubernur 1 Oktober 2001. 33. Tunggu penjelasan apalagi untuk item nomor 4 surat yang diminta Pemohon, apa tetap tidak bisa karean rahasia negara. 34. Bahwa Justru tindakan Puspa Djuwita untuk menggugat Pemohon secara Pidana dan Perdata akhirnya dipakai Tuhan yang Benar dan Adil membuka/membongkar kebobrokan pihak pihak terkait secara Administrasi dan Hukum. 35. Pemohon menilai dan merasa bahwa kuasa hukum Termohon sedang mencari-cari dalih agar kesalahan yang begitu jelas terdapat di Surat Keputusan Desa Balongbendo No. 7 tanggal 30 Juni 2001 tidak berkembang. Terkesan takut terbongkar kesalannya karena pasti kena imbasnya. Berusaha meloloskan diri. 36. Bahwa Pemohon mempertanyakan dari mana kesimpulan; salah satu alasan diungkapkan waktu sidang ke-2 (dua) bahwa Termohon berusaha untuk mengatakan bahwa Pemohon berusaha membatalkan Surat Keputusan Desa Balongbendo terkait. 37. Kalau dalam penyelesaian sengketa di KIP ataupun di Kepolisian, atau di Pengadilan secara Pidana ternyata diketemukan fakta bahwa surat Keputusan Desa Balongbendo terkait adalah Bodong, tetap yang terkait akan dibawa semua ke Pengadilan secara hukum. 38. Beberapa kali dalam pertemuan pertemuan terkait bahwa masalah dengan Puspa Djuwita harus dibawah ke jalur Hukum, dan kini pemohon berusaha mendapat dukungan data-data administrasi untuk dibawa ke jalur hukum Pemohon mempertanyakan kenapa Termohon berusaha menolaknya serta terkesan menentangnya. 39. Di Amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam gugatan Sdr. Puspa Djuwita terhadap Pdt. Jimmy Rusni Rasyid, nomor: 78/Pdt. 5/2014/PN. Sda. 15
Ditulis bahwa Pemohon melawan hukum, Putusan Majelis Hakim hanya berdasar Berita Acara, tidak ada hasil dari Keputusan Pemerintah Desa Balongbendo 6 September 2010 (Fide bukti P-28, tanggal 15 Maret 2016), apakah Berita Acara bisa dijadikan landasan memutuskan hukum. Pemohon mempertanyakan hukum apa yang dilawan Pemohon, justru Hakimlah yang telah melawan hukum dengan memutuskan secara tidak benar dan ke tidak beradilan. 40. Ketika Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, Badan Pengawas
Mahkamah
Agung
Jakarta
dimohon
membantu
memberi
penjelasan tertulis kepada Pemohon hasil dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, semua jawaban sama, yaitu tempuh jalur hukum. Pemohon mempertanyakan jalur hukum mana lagi yang harus ditempuh. 41. Setiap pemindahan makam kelokasi yang lain harus ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987, Bab V Pasal 12 ayat 2, tentang Pemindahan Lokasi, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD bersangkutan, tetapi ternyata tidak pernah ada. Jadi pemindahan Lokasi makan Kristen yang lama ke lokasi baru adalah ilegal. Disamping itu lokasi yang baru tidak ada surat-surat/sertifikat alias ilegal. (Fide Bukti P-15 dan P-16 tentang Kuburan Desa). 42. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah diduga memutuskan hukum secara ilegal. 43. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pemohon telah melanggar Hak Penggugat. Ini lebih memprihatinkan, dasarnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 tahun 2004. Makam Kristen sudah ada tahun 1977, Putra Pemohon dimakamkan Minggu 16 Desember 1990. Pemohon mempertanyakan secara logika sehat siapa yang lebih dulu dan bagaimana status di SHGB. No. 16 tahun 2004 ditulis Tanah Kosong padahal ada makam. 44. Djoko Pramono, mantan Kepala Desa Balongbendo pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 dibawah sumpah dimuka Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengakui bahwa ada makam Kristen, bukan tanah Kosong, namun Hakim mengabaikannya. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serupa, manusia bisa salah, bukan Tuhan Sang Kebenaran. 16
45. Termohon tidak memahami alur, sehingga terburu-buru mengambil sebuah pendapat. 46. Bahwa bila masalah Pemohon digugat ke Pengadilan akan dipakai Termohon untuk penolakan memberi data data tertulis sekalipun foto copynya saja, adalah alasan yang terlalu Prematur. (Fide Bukti P-30) 47. Surat dari DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/5269/060//2016, tanggal 30 September 2016, telah merekomendasikan bahwa telah terjadi Mal Administrasi penyalahgunaan kewenangan Pejabat Pemerintah serta tidak dilayani dengan baik oleh Pejabat terkait. (Fide Bukti P-17, 30 September 2016) 48. Mengenai info bahwa hasil rapat hari Senin, 11 Januari 2016 di Ruang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah dilaporkan ke Gubernur tanggal 12 Mei 2016 seperti Kuasa Hukum Termohon memberi info di sidang ke 3 (tiga) sangat memprihatinkan, karena tidak mengerti persoalan dan tidak kerja sama antar staff di Pemerintah Kabupaten; salah satu kuasa hukum Termohon telah minta maaf kepada Pemohon dan kepada Sdr. Aulia, staf Pemerintahan di Gubernur Jatim terkait laporan ke Gubernur hasil pertemuan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 karena telah membuat/memberi laporan palsu. Pemohon mempertanyakan terkait info ke Gubernur yang tidak disertai info seperti di berita acara. 49. Mengenai hasil pertemuan pertemuan dengan BPN Pusat, Wilayah, Kabupaten dll, telah disepakati bahwa 2 (dua) makam akan dipindah karena kepentingan sosial untuk jalan Tol KLB, bukan karena kasus dengan Puspa Djuwita, namun sampai hari ini tidak jelas realisasinya. (Fide Bukti P-9) 50. Bahwa Pemohon Majelis Komisioner KIP Jawa Timur membantu agar Termohon mengabulkan permintaan pemohon.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa sebelum sidang dengan agenda pembacaan putusan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada PPID Kabupaten Sidoarjo berupa asli dari yang merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon berupa: 17
a. Keputusan Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pelepasan (Tukar Menukar) Tanah Kas Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk keperluan Industri Tikar Plastik “atas nama Saudari Puspa Djuwita seluas 99.318 m2 b. Surat
Bupati
Sidoarjo
kepada
Gubernur
Jawa
Timur
nomor:
143/1854/404.1.1.1/2001 tanggal 19 Juli 2001, Perihal mohon persetujuan pengesahan keputusan desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Nomor 07 Tahun 2001; c. Surat
Bupati
kepada
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor:
143/2099/402.1.1.1/2001 tanggal 14 Agustus 2001 perihal: Tukar menukar tanah kas desa; d. Surat laporan Bupati Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur sehubungan dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Oktober nomor 07 tahun 2001, nomor: 143/10211/011/2001, perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Desa Balongbendo Kecamatan Balong Bendo tanggal 30 Juni 2001 nomor 07 Tahun 2001, yang harus dilaporkan 3 (tiga) bulan setelah surat Gubernur dikeluarkan, dan bila setelah 6 (enam) bulan tidak ada laporannya maka surat persetujuan dinyatakan berakhir dibatalkan; e. Surat pengesahan Bupati Sidoarjo terhadap keputusan Desa Balongbendo setelah mendapat persetujuan dari Gubernur tanggal 01 Oktober 2001; f. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 18 Juni 2001, nomor 143/1535/404.03/2001, Perihal Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo Kecamatan Balong Bendo yang dimohon oleh Sdr. Puspa Djuwita; g. Surat
camat
Balong
Bendo
tanggal
20
Juni
2001,
nomor
143/316/404.03/2001, perihal: persetujuan rencana tulkar menukar Tanah kas Desa (TKD) Balong Bendo yang dimohon oleh Sdr. Puspa Djuwita; 2. Bahwa terhadap Permohonan dimaksud pada persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon memiliki etikad tidak baik dengan akan menggagalkan proses tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:
18
a. Legal Standing Pemohon bukanlah Pihak yang berhak untuk memperoleh asli dari surat tersebut sebab aslinya hanyalah Para Pihak Saja yang memiliki; b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Badan Publiik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik
untuk
mendapatkan
Informasi
Publik,
Kecuali
huruf
i
memorandum atau surat-surat antar Badan Publikatau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan’bahwa apa yang dimintaPemohon berupa asli dari surat tersebut adalah tidak mungkin diberikan karena menurut sifatnya surat-surat tersebut wajib dirahasiakan; c. Bahwa Pemohon dalam permasalahan ini adalah sebagai ahli waris makam Nasarani di desa Balongbendo yang pada waktu tahun 1977 diberikan lahan makam nasrani dan efektif sejak tahun 1985 dan dalam perkembangannya terdapat 13 makam nasrani diatas tanah kas desa balongbendo tersebut dan karena akan dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa dengan Puspa Djuwita maka makam tersebut direlokasi ke sawah
blok
Kemiri
Dusun
Balongbendo,
Desa
Balongbendo
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan segala biaya ditanggung oleh Puspa Djuwita, 11 makam telah direlokasi namun Pemohon dan satu orang lain tidak bersedia pindah sedangkan proses tukar menukar Tanah kas Desa telah sesuai dengan prosedur dan secara hukum tanah tersebut menjadi hak dari Puspa Djuwita dengan sertipikat Hak Guna Bangunan no 16 / Balongbendo, surat ukur 769/12.14/2002 tanggal 21 Mei 2002, dan pada akhirnya Puspa Djuwita melakukan gugatan perdata kepada Sdr. Jimmy Rusni Rasyid di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara 78/Pdt/G/2014/PN.Sda dan amar Putusan menyatakan Pnggunggat (Puspa Djuwita) pemilik sah sertipikat Hak Guna Bangunan no 16 / Balongbendo, surat ukur 769/12.14/2002 tanggal 21 Mei 2002, menghukum Tergugat I (Sdr. Jimmy Rusni Rasyid) untuk memindahkan makam anaknya dan Tergugat II (Sulistiowati) memindahkan makam suaminya (Vide Bukti T 19
1 halaman 44) ke sawah blok Kemiri Dusun Balongbendo, Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil rapat tanggal 06 setembern 2010, dan amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur no perkara: 332/Pdt/2015/PT.Sby (Vide Bukti T2 hal 10) dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung sebagaimana perkara nomor: 1124K/PDT/2016 yang Termohon peroleh dari info perkara websitehttp://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/?txtRegister =&txtPengadilan=&txtPihak=puspa+djuwita&txtJenisPerkara=&txtSurat Pengantar=&txtPutusanGuid=&cmdSearch=Cari,
(Vide
Bukti
T3)
Bahwa Pemohon dalam hal ini telah diuji kapasitas hukum dan tindakan
hukumnya
adalah
tidak
benarsebagaimana
putusan
Pengadilan tersebut di atas maka Termohon mempertimbangkan untuk tidak diberikan data yang dimohon; d. Bahwa Pemohon mengadukan perkara Pidana ke Polres Sidoarjo dengan tuduhan tanda tangan palsu dari EDDY CHANDRA pada saat proses Tukar menukar Aset Desa Balongbendo hal tersebut sampai dengan saat inibelum selesai dan Pemohon meminta data asli pada Termohon adalah dalam kaitannya untuk keperluan perkara Pidana dimaksud, Pemohon tidak dapat memberikan karena disamping alasan sebagaimana angka 2 huruf b di atas juga scara hukum dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Sdr. Puspa Djuwita telah benar dalam perolehan tanahnya dan dengan demikian proses tukar menukar Aset Desa
tersebut
benar,
sehingga
segala
niat
Pemohon
untuk
menggagalkan Proses Tukar menukar tersebut tidak dapat kami tanggapi; e. Bahwa
Pemerintah
Kabupaten
Sidoarjo
telah
menindaklanjuti
permasalahan ini dengan rapat koordinasi pada tanggal 12 Januari 2016 dan hasil rapat koordinasi tersebut telah dilaporkan pada Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 12 Mei 2016 melalui surat Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Sidoarjo
nomor
590/2994/404.1.1.1/2016, Perihal: Laporan Hasil Fasilitasi Pengaduan 20
Masyarakat an. Jimmy Rusni Rasyid yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak bersedia menyepakati keputusan bersama dan beberapa kali mediasi tidak memberikan hasil yang positif. Vide Bukti T-7; f. Bahwa terhadap permasalahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan BPN RI, BPN Kabupaten Sidoarjo, Pemohon, TPT, Pj. Kepala Desa Balongbendo, BPD Desa Balongbendo dan PT. Waskita Bumi Wira pada tanggal 04 Mei 2016 bertempat di Ruang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan penydiaan lahan 300m2 untuk makam Kristen Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoajro ini yaitu penggantian dan pemindahan makam dilakukan oleh Appraisal seluas kurang lebih 300m2 sebagai lahan pengganti dari ganti rugi tanah Desa yang terkena pembebasan Tol Krian-Legundi-Bunder (KLB) seluas kurang lebih 116m2 administrasi pertanahan Makam Kristen akan diselesaikan oleh Pemerintah Desa Balongbendo, sednangkan sertipikat akan dibantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang jelas-jelas Pemohon (Sdr. Jimmy Rusni Rasyid,
S.Th)
menandatangani
berita
acara
tersebut
sebagai
kesepakatan bersama yang mengikat para pihak Vide Bukti T-6 dan terhadap permasalahan dan tuduhan Pemohon bahwa Pemerintah Kabupaten bertindak sewenang-wenang adalah tidak bena, dan terkait dengan Pemohon dalam hal inikami mendapatkan informasi adalah orang yang memiliki kepribadian keras kepala dan tidak mau diatur oleh Pemerintahk padahal bermacam solusi telah diberikan namun Pemohon selalu mencari alasan untuk melakukan perlawanan yang menurut kami tidak pada tempatnya. 3. Bahwa oleh karena alasan dimaksud Termohon memohon agar Komisi Informasi Publik menyatakan agar Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur 21
dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf cUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13 huruf b; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. c. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon. d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: a. Kewenangan Komisi Informasi [4.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikjuncto Pasal 6 ayat (4)Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
pada
pokoknya
mengatur
Komisi
Informasi
Provinsi
berwenang
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tingkat Provinsi. [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4]. [4.5] Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik
(PPSIP)
yang
menyatakan; “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”. [4.6]Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo.
22
b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia. [4.10] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515120709500001. [4.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3] [4.12] Menimbang bahwa berdararkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.11] Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi kedudukan
hukum (legal
syarat
standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dalam sengketa a quo c. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikmenyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 23
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang wilayah kerjanya masih di dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur. [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohonmemenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)sebagai Termohon dalam sengketa a quo. d. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menempuh
mekanisme
permohonan
informasi,
keberatan
dan
telah
pengajuan
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.18] Menimbang Pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publikmenyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a) tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b) berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi karena batas waktu minimalpermohonan penyelesain sengketa informasi publik yang dapat diajukan oleh Pemohon adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat keberatan Pemohon diajukan kepada Termohon, yaitu tanggal 19 Juli 24
2016, sementara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 2016. Pokok Permohonan [4.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untukmengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan memerintahkan Termohon agar memberikan data yang dimohon oleh Pemohon Pendapat Majelis [4.21] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara Majelis telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon, serta batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan
oleh Pemohon,dan
diketahui bahwa
Pemohon
mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon tetap dapat dilanjutkan karena tetap tidak ada tanggapan tertulis yang diberikan Termohon melalui Atasan PPID hingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. [4.22] Menimbang bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi
Publik
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikjunctoPasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengkta Informasi Publik, Majelis tidak akan mempertimbangkan semua keterangan Pemohon dan Termohon yang tidak berkaitan dengan Hak memperolehdan/atau menggunakan Informasi Publik. [4.23] Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimakamkan di tanah yang menjadi bagian dari Objek Sengketa Infomasi berdasarkan Bukti Surat P1 dan lampirannya serta tujuan dari permohonan informasi Pemohon adalah untuk menghadapi gugatan perdata dan pidana, Majelis berpendapat bahwa Pemohon 25
merupakan Pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan sebagian dari informasi yang dimohonkan. [4.24] Menimbang bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohonberdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap
Badan
Publik
wajib
melakukan
pengujian
tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. [4.25] Menimbang bahwa selama Persidangan Termohon tidak pernah menunjukan hasil uji konsekuensi dan Majelis tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas hasil uji konsekuensi / resiko yang ditimbulkan apabila informasi yang dimohon oleh Pemohon diberikan kepada Pemohon, Majelis berpendapat bahwa keterangan Termohon yang mengecualikan informasi berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah tidak dapat diterima, terlebih tidak dapat dipastikan sifat dari memorandum atau surat-surat yang dimaksud adalah rahasia atau biasa. [4.26] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Keputusan Desa Balongbendo - Kecamatan Balongbendo - Kabupaten Sidoarjo, nomor 07 tahun 2001 tentang pelepasan (Tukar Menukar) Tanah Kas Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk Keperluan "Industri Tikar Plastik" Atas Nama Saudari Puspa Djuwita Seluas 99.318 m2, Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud bukan merupakan output/kebijakan/keputusan publik yang dihasilkan langsung oleh Termohon, sehingga Termohon tidak wajib untuk menyediakan atau memberikannya kepada Pemohon, terlebih Termohon didalam keterangannya menyatakan tidak bisa untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon. [4.27] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Surat Camat Balongbendo tanggal 20 Juni 2001; nomor: 143/316/404.03/2001, perihal: Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo 26
Kecamatan Balongbendo yang dimohon oleh Saudara Puspa Djuwita, Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud bukan merupakan output/kebijakan/keputusan yang dihasilkan langsung oleh Termohon, sehingga Termohon tidak wajib untuk menyediakan atau memberikannya kepada Pemohon, terlebih Termohon didalam keterangannya menyatakan tidak bisa untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon [4.28] Menimbang bahwa Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan salah satunya informasi terkait Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak ada tanggapan tertulis dari Termohon hingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraa quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonandalam perkara a quo. [5.3] Termohon
memiliki
kedudukan
hukum
(legal
standing)
sebagai
Termohondalam perkaraa quo. [5.4] Jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
27
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa: 1. Keputusan Desa Balongbendo - Kecamatan Balongbendo - Kabupaten Sidoarjo, nomor 07 tahun 2001 tentang pelepasan (Tukar Menukar) Tanah Kas Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk Keperluan "Industri Tikar Plastik" Atas Nama Saudari Puspa Djuwita Seluas 99.318 m2 2. Surat Bupati kepada Gubernur Jawa Timur nomor: 143/1854/404.1.1.1/2001: tanggal 19 Juli 2001; Perihal: Mohon persetujuan pengesahan keputusan desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Nomon 07 tahun 2001. 3. Surat Bupati kepada Gubernur Jawa Timur nomor: 143/2099/402.1.1.1/2001: tanggal 14 Agustus 2001; Perihal: Tukar menukar tanah kas desa. 4. Surat Laporan Bupati Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur sehubungan dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 01 Oktober 2001, nomor 143/10211/011/2001: perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo tanggal 30 Juni 2001 nomor 07 tahun 2001, yang harus dilaporkan 3 (tiga) bulan setelah surat Gubernur dikeluarkan, dan bila setelah 6 (enam) bulan tidak ada laporannya maka surat persetujuan dinyatakan berakhir / dibatalkan. 5. Surat Pengesahan Bupati Sidoarjo terhadap Keputusan Desa Balongbendo setelah mendapat Persetujuan dari Gubernur tanggal 01 Oktober 2001. 6. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 18 Juni 2001; nomor 143/1535/404.03/2001; perihal: Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo Kecamatan Balongbendo yang dimohon oleh Sdr. Puspa Djuwita. 7. Surat
Camat
Balongbendo
tanggal
20
Juni
2001;
nomor:
143/316/404.03/2001, perihal: Persetujuan rencana tukar menukar Tanah kas desa (TKD) Balongbendo Kecamatan Balongbendo yang dimohon oleh Saudara Puspa Djuwita. adalah informasi yang bersifat terbuka. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] angka 2,3,4,5 dan 6 kepada Pemohon , selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 28
[6.4] Memerintahkan Termohon memfasilitasi Pemohon untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] angka 1 dan 7, selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [6.5] Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pembuatan salinan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon.
Demikian
diputuskan
dalam
Rapat
Permusyawaratan
Majelis
Komisioner
yaituMahbub Junaidiselaku Ketua merangkap Anggota, Zulaikha dan Ketty Tri Setyorinimasing-masing sebagai Anggota, pada hariSenin tanggal 30 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal31 Januari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon danTermohon.
Ketua Majelis --ttd--
(Mahbub Junaidi) Anggota Majelis
Anggota Majelis
--ttd--
--ttd--
(Zulaikha)
(Ketty Tri Setyorini)
Panitera Pengganti --ttd--
(Feby Krisbiyantoro)
29
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Sidoarjo, 31 Januari 2017 Panitera Pengganti --ttd--
(Feby Krisbiyantoro)
30
