SEKILAS TENTANG
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
APA & SIAPA BPK? Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
berkedudukan di ibu kota negara
Sembilan anggota yang dipilih oleh DPR
Setelah pertimbangan DPD Diresmikan oleh Presiden
memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Memilih 1 Ketua & 1 Wakil dari & oleh anggota. 2
ANGGOTA BPK RI
WAKIL KETUA
KETUA
Bahrullah Akbar
Moermahadi Soerja Djanegara
ANGGOTA II
ANGGOTA I
ANGGOTA IV Rizal Djalil
ANGGOTA III
Agus Joko Pramono
Agung Firman Sampurna
ANGGOTA V Isma Yatun
Achsanul Qosasi
ANGGOTA VI
Harry Azhar Azis
ANGGOTA VII
Eddy Mulyadi Soepardi
Apa
DASAR HUKUM BPK
UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23 F dan 23G
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.
SISTEM KERJA BPK Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam PKN/PKD dan PKA
Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD.
Memantau Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK
FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dan kegiatan BPK Perwakilan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan
pembahasan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
penyusunan program, pelaksanaan,pengendal ian dan pengevaluasian kegiatan pemeriksaan
pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
penyiapan bahan perumusan pendapat BPK dan konsultasi hukum hasil pemeriksaan
penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah
penetapan tim pemeriksa
penyusunan Sumbangan IHPS
pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum
WILAYAH PEMERIKSAAN PROVINSI JAWA TIMUR
1
• Pemerintah Provinsi
29
• Pemerintah Kabupaten
9
• Pemerintah Kota
KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Semester I
Semester II
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 39 Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Pemeriksaan Kinerja
Pemantauan Kerugian Semester I
Pemantauan Kerugian
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II
Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli
Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli
PEJABAT BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Perwakilan NOVIAN HERODWIJANTO
Kasubaud Jatim I ABDUL CHOLIQ
Kasubaud Jatim II IMAM MUSLICH
Kasubaud Jatim III
WALUJO
Kasubaud Jatim IV ARIS LAKSONO
Kepala Sekretariat PUJO SUMEKTO
Pejabat Fungsional Pemeriksa Kasubbag Hukum IWAN FAJAR NUGROHO
Kasubbag Keuangan HARYO PAMUNGKAS
Kasubbag SDM
ALFRISTA FITRIA SARI
Kasubbag Humas
SITI RAHMAWATI ARIFAH
Kasubbag TU Kalan MADE YUNI HARTIWI
Kasubbag Umum & TI BENY KURNIAWAN
STATISTIK PEGAWAI DI BPK PERWAKILAN BERDASARKAN JENIS JABATAN
Total pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur 249 orang
JABATAN Struktral Pemeriksa Non Pemeriksa
JUMLAH 12 150 87
* Data per Juni 2017
JENIS PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
• Pemeriksaan atas laporan keuangan • Menghasilkan Opini
PEMERIKSAAN KINERJA
• Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensiserta pemeriksaan aspek efektivitas • Menghasilkan rekomendasi
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
• Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif • Menghasilkan simpulan
WTP Wajar Tanpa Pengecualian WDP Wajar Dengan Pengecualian TW Tidak Wajar TMP Tidak Memberikan Pendapat
OPINI ENTITAS 5 TAHUN TERAKHIR WTP 0
1
26
21
13
17
2012
2013
WDP 0
TW
TMP
14
0 10
0 8
25
29
31
2014
2015
2016
Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Semester II Tahun 2012-2016
Pemeriksaan Kinerja 28
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
25 19
18 14
2012
14
2013
18 14
2014
2015
15
13
2016
Data Pemantauan TRLHP per Semester II Tahun 2016 Sesuai Rekomendasi
13.62%
3.66% 0.04%
Belum Sesuai dan dalam proses tindak lanjut Belum ditindaklanjuti
82.68%
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah URAIAN TEMUAN REKOMENDASI STATUS : Sesuai dengan rekomendasi Belum Sesuai dengan rekomendasi Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah NILAI PENYERAHAN ASET
JUMLAH 12.541 25.400 21.001 3.459 929 11
NILAI (RP) 2.974.149.217.211,81 1.439.756.066.114,98
%
774.209.693.177,94 82,68% 614.956.438.657,80 13,62% 21.986.845.360,23 3,66% 28.603.088.919,00 0,04% 824.555.496.172,89
Whistle Blowing System (WBS) & Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK RI
Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK di-launching oleh Ketua BPK tanggal 19 Juni 2017
Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi PPK Tahun 2011 Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi PPK Tahun 2012 Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK 2012-2025
Strategi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Keputusan Sekjen BPK No 507/K/XXIII.2/12/2011 yang mengatur pelaporan pelanggaran (whistleblowing), mekanisme penyampaian pengaduan, dan penanganan pengaduan.
Keputusan Sekjen BPK No 305a/K/XXIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
What is WBS & PPG
WBS & PPG sarana untuk menampung pengaduanpengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK untuk kemudian ditindaklanjuti
! ??!!!
DITINDAKLANJUTI
INFORMASI
APLIKASI
Agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan yang disampaikan hendaknya memperhatikan unsur
4W dan 1H
What
bentuk perbuatan yang diduga berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where
dimana perbuatan dilakukan
When
kapan perbuatan dilakukan
Who
siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How
bagaimana perbuatan tersebut dilakukan
ZONA INTEGRITAS
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Tahun 2015 Predikat WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
Hasil reviu dan penilaian atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas oleh KEMENPAN RB
Tahun 2017 ditunjuk sebagai Unit Kerja yang akan dinilai untuk mendapatkan predikat WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK (MKKE)
Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 29 Ayat (1)
BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Keanggotaan MKKE terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.
Peraturan BPK No 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (MKKE)
Anggota: Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.M..
Anggota: Prof. Zaki Baridwan, M.Sc., Ph.D., Ak., C.A.
AKADEMISI
AKADEMISI
Ketua: Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A.
ANGGOTA BPK
Anggota: Ir. Isma Yatun, M.T.
ANGGOTA BPK
Dalam Proses
PROFESI
FASILITAS KANTOR
PENINGKATAN KAPASITAS SDM
(Minimal Diklat 80 jam dalam 2 tahun, di antaranya 40 jam di tahun pertama)
KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER
PELAPORAN PEMERIKSAAN
http://surabaya.bpk.go.id/
