Edisi XXVIII, 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Rangkaian Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT pada Beberapa Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur
Menutup Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Bulan Desember. Seluruh acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan di Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Rangkaian penyerahan LHP BPK tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) kali dengan total LHP yang diserahkan berjumlah 26 (dua puluh enam) LHP. Acara penyerahan yang pertama dilaksanakan pada Jum’at, 16 Desember 2016, berupa penyerahan LHP Kinerja kepada 9 (sembilan) entitas pemeriksaan, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, dan Kabupaten Banyuwangi. LHP yang diserahkan adalah LHP Kinerja atas efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LHP Kinerja atas efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan acara penyerahan LHP BPK pada Senin, 19 Desember 2016. Kali ini LHP BPK yang diserahkan adalah LHP Kinerja atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan LHP Kinerja atas efektivitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar. Adapun entitas
pemeriksaan yang menerima LHP Kinerja pada acara tersebut adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lumajang, dan Kota Malang. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyerahan LHP Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada 11 (sebelas) entitas pemeriksaan pada Kamis, 29 Desember 2016. Adapun LHP Kinerja yang diserahkan oleh BPK adalah LHP Kinerja atas efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Situbondo. Sedangkan LHP PDTT yang diserahkan meliputi: (1) Pemeriksaan belanja bidang kesehatan pada RSUD dr. Soetomo - Provinsi Jawa Timur di Surabaya; (2) Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, gedung, dan bangunan pada Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan; (3) Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Batu; (4) Pemeriksaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan pertanggungjawaban APBDes pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan temuan yang disampaikan dalam LHPLHP tersebut, BPK memberikan berbagai rekomendasi sebagai masukan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bersikap dan menindak>> Bersambung ke Halaman 7
A
Dari Redaksi khir tahun 2016 sudah di depan mata. Saatnya melaksanakan evaluasi atas segala capaian dan kegagalan selama satu tahun terakhir. Evaluasi tersebut hendaknya dapat digunakan
sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan serta pencapaian target-target untuk satu tahun ke depan dan tahun-tahun selanjutnya. Pada akhir tahun ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada beberapa entitas di Jawa Timur. Atas pemeriksaan tersebut, telah dilaksanakan penyerahan LHP BPK kepada entitas pemeriksaan pada Bulan Oktober dan Desember 2016. Adapun untuk kegiatan non-pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ikut terlibat dalam penyelenggaraan Dialog Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri oleh Ketua BPK di Tulungagung. Selain itu, telah dilaksanakan diklat-diklat bagi para pemeriksa serta pegawai nonpemeriksa. Ada juga kegiatan sosialisasi dari KPPU, Media Workshop, dan kunjungan dari Universitas Ciputra Surabaya ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Akhir kata, selamat membaca Jurnal Pahlawan dan tetap semangat .. !!
Ketua BPK Hadir dalam Dialog Pengelolaan Dana Desa Dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa, Ketua BPK hadir dalam dialog bertema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”. Acara dialog ini diselenggarakan pada Sabtu, 29 Oktober 2016 dan bertempat di Crown Victoria Hotel – Tulungagung. Dalam acara tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto dan Kepala Auditorat V.A Ayub Amali. Pada kesempatan ini, turut hadir Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi. Dalam sambutannya, Ketua BPK menjelaskan bahwa salah satu tujuan penyaluran dana desa adalah agar rakyat di desa dapat menikmati berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang dirasakan oleh masyarakat kota. “Pedoman pengelolaan dana desa diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa. Tugas BPK adalah memeriksa apakah pelaksanaan pengelolaannya sudah sesuai peraturan atau belum. Pada tahun 2016 ini, pemeriksaan BPK baru sebatas penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat dan ADD (alokasi dana desa) dari APBD kepada desa,” terang Ketua BPK. Dialog tentang dana desa ini diikuti oleh sekitar 600 orang peserta yang mayoritas adalah aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dialog ini menghadirkan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK Bambang Pamungkas sebagai pembahas bersama Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Tortama KN V
2
menyampaikan pemaparan mengenai peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa, sedangkan Wakil Bupati Tulungagung menjelaskan tentang penyaluran dana desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016. Setelah pemaparan oleh kedua pembahas, acara dilanjutkan dengan dialog bersama aparat desa. Dalam dialog ini, aparat desa menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan usulan mereka terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2016, Kabupaten Tulungagung mendapatkan dana desa sebesar Rp 159,4 miliar. Dari total dana tersebut, setiap desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar Rp 620 juta yang dicairkan ke Rekening Kas Desa sebanyak dua kali yaitu pada April dan Agustus 2016. Dana desa di Kabupaten Tulungagung digunakan untuk program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dialog ini, diharapkan aparat pemerintah daerah dan aparat desa dapat lebih memahami tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian dana desa dapat dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan yang berlaku serta kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dapat meningkat.
Pantai Bentar Indah
3
Siapa sangka Probolinggo ternyata mempunyai pantai yang begitu cantik. Pantai ini sangat indah dan memiliki panorama sunset yang bagus. Pantai yang kondang dengan nama Pantai Bentar ini juga menjadi lokasi favorit sebagai tempat foto Pre Wedding. Masalah keindahan, pantai ini tak kalah cantik dibandingkan dengan pantai sejenis yang ada di Indonesia.
Jala n-ja lan Sekilas Pantai Bentar
Ada satu tempat yang mungkin sering Anda lewati jika melewati jalur utara di wilayah Provinsi Jawa Timur menuju Banyuwangi / Bali: Pantai Bentar. Pantai Bentar adalah destinasi alternatif bagi traveler di deretan pantai-pantai utara Pulau Jawa. Setelah mengunjungi Bromo atau air terjun Madakaripura, pantai ini jangan sampai Anda lewatkan.
Apa yang Menarik di Sini ? Terdapat sebuah dermaga yang memanjang ke arah tengah laut. Dermaga ini bisa dilalui dengan aman dan menambah keindahan Pantai Bentar saat pengunjung berada di ujung dermaga. Selain panorama pemandangan alam yang sangat indah, berbagai permainan telah tersedia untuk anak-anak di pantai ini. Di sini kita juga dapat menikmati keindahan matahari terbenam (Sunset). Pantai ini tidak terlalu ramai dikunjungi, tetapi menawarkan satu pemandangan yang indah dan menawan. Karena terletak berseberangan dengan bukit dan hutan bakau, menjadikan pantai ini serasa menyatu dengan alam yang hijau.
Rute Perjalanan
Sumber : www.anekawisatabahari.com
Cukup mudah untuk menuju ke Pantai Bentar karena lokasinya yang berada di tepi jalan raya utama jalur Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi. Pantai Bentar Indah, terletak di tepi jalan raya Surabaya - Banyuwangi, tepatnya berada di Kecamatan Gending, sekitar 7 Km dari pusat kota Probolinggo. Jika mengendarai kendaraan bermotor dari arah barat (Surabaya) menuju Banyuwangi melalui jalur pantai utara, sudah dipastikan Anda akan melewati daerah yang terletak di pesisir pantai ini.
Penyerahan LHP BPK atas Manajemen Aset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2015 dan semester I tahun anggaran 2016 pada Kabupaten Blitar. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Oktober 2016. Penyerahan LHP BPK tersebut bertempat di ruang kerja Kepala Perwakilan, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. LHP BPK diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito dan Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Subauditorat Jawa Timur III Walujo dan Inspektur Kabupaten Blitar Suyanto.
Melalui pemeriksaan atas manajemen aset pada Kabupaten Blitar, BPK berharap terjadi perbaikan dalam tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Selanjutnya BPK menghimbau kepada pimpinan daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP tersebut dan menyampaikannya kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP BPK diserahkan.
Pemantauan dan Pembahasan Kunjungan TLRHP Semester II - 2016 Universitas Ciputra Surabaya Jum’at, 18 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka kunjungan Universitas Ciputra Surabaya ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Rombongan yang berkunjung terdiri dari seorang dosen pendamping dan 24 mahasiswa dari Program Studi Accounting, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Ciputra. Setelah sambutan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, dilaksanakan pertukaran cenderamata antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Ciputra. Selanjutnya Pengendali Teknis pada Subauditorat Jatim IV Yuliana Wahyu Eko Hardani memberikan paparan mengenai organisasi dan tugas BPK Pusat di Jakarta serta BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sesi pemaparan ini dipandu oleh Pengendali Teknis pada Subauditorat Jatim II Puthu Ayu Purbaningsih selaku moderator. Acara sosialisasi ditutup dengan pembagian bingkisan kepada peserta yang aktif bertanya dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) semester II tahun 2016. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 13 s.d 16 Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pemantauan dan pembahasan TLRHP pada hari pertama dan kedua diikuti oleh perwakilan dari 21 (dua puluh satu) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan kegiatan pada hari ketiga dan keempat diikuti oleh perwakilan dari 18 (delapan belas) pemerintah daerah yang lain. Kegiatan pemantauan dan pembahasan TLRHP selama empat hari tersebut berlangsung dengan baik dan lancar hingga akhir acara.
Diseminasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat menyelenggarakan Diseminasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan pada Kamis, 8 Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peserta kegiatan adalah perwakilan dari seluruh inspektorat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
4
Diseminasi ini bertujuan untuk mengenalkan cara pengoperasian aplikasi SIPTL kepada seluruh entitas pemeriksaan di Jawa Timur. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari entitas pemeriksaan mengenai kelemahan-kelemahan dari aplikasi SIPTL untuk selanjutnya diperbaiki dan dikembangkan sebelum di-launching secara nasional pada awal tahun 2017. SIPTL sendiri sebelumnya telah disosialisasikan pada Bulan Juli 2016 bersamaan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kegiatan Diseminasi SIPTL ini dipandu langsung oleh Kepala Biro Teknologi Informasi Ria Anugriani dan Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK Novis Pramantyabudi. Melalui penerapan aplikasi SIPTL, entitas pemeriksaan dapat melakukan update tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan lebih cepat karena aplikasi ini berbasis web sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan jaringan internet.
In-House Training Pemeriksaan Jalan Selasa, 1 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan In-House Training Pemeriksaan Jalan bagi 43 orang pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pelatihan ini bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Adapun narasumber pelatihan merupakan ahli di bidang jalan yang berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, yaitu Achmad Subki (Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian), Herry Budianto (Tenaga Ahli Profesional), dan Ngadiono (Kepala Laboratorium Jalan). Pelatihan berlangsung dinamis karena narasumber dan peserta saling berdialog mengenai teori yang dijelaskan dan praktik yang ditemui di lapangan. Melalui In-House Training Pemeriksaan Jalan ini, pemeriksa BPK diharapkan dapat memahami alur pekerjaan konstruksi jalan dan mampu menyusun rencana kegiatan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan infrastruktur jalan.
5 Diklat Pelayanan Prima
Pelayanan prima saat ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan di lingkungan pemerintah. Sebagai unit kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhankebutuhan pegawai internal maupun masyarakat umum, Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya menerapkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan maupun non-pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih memahami konsep pelayanan prima dan penerapannya dalam pelaksanaan tugas seharihari, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI menyelenggarakan Diklat Pelayanan Prima. Diklat ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari, 1 s.d. 2 Desember 2016 dengan menghadirkan Muhammad Hairil Anwar dan Muhammad Satya Pradana sebagai instruktur diklat. Diklat yang bertempat di Ruang Auditorium ini diikuti oleh 35 orang pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah. Kegiatan diklat berlangsung selama empat hari, 8 s.d. 11 November 2016. Diklat yang bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh 40 orang pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Rangkaian kegiatan diklat dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono. Selanjutnya dilaksanakan sesi pretest yang diikuti oleh seluruh peserta diklat. Setelah pre-test, diklat dimulai dengan pemaparan materi diklat oleh instruktur diklat. Instruktur dalam Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah ini adalah widyaiswara dari Pusdiklat BPK RI Iwan Novarian dan Ketua Tim Senior N. Diva Mahaendra. Selain penjelasan mengenai gambaran umum dan siklus belanja daerah, peserta diklat juga mendapat
teori serta melakukan praktik tentang langkahlangkah pengujian substantif atas belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Seluruh peserta diklat juga diminta mengisi posttest pada akhir diklat untuk mengetahui perkembangan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan diklat. Setelah Kepala Subbagian SDM Made Yuni Hartiwi menutup rangkaian diklat secara resmi, panitia diklat memberikan bingkisan kepada enam peserta yang dinilai paling aktif selama mengikuti proses diklat.
Bangun Sinergi, KPPU Selenggarakan Sosialisasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menindaklanjuti nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BPK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 24 Mei 2016, Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya menyelenggarakan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang KPPU kepada seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini diselenggarakan pada Senin, 7 November 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari KPD KPPU Surabaya, hadir Kepala KPD KPPU Surabaya Aru Armando dan Kepala Bagian Penegakan Hukum Ima Damayanti. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Subbagian Hukum Sigit Pratama Yudha, mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutan pembukaannya, Sigit menyampaikan bahwa banyak pemeriksa yang belum mengenal tugas dan fungsi KPPU. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemeriksa BPK dapat lebih mengenal KPPU sehingga keberadaan KPPU dapat dipertimbangkan dalam merumuskan rekomendasi atas temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK. Kepala KPD KPPU Surabaya Aru Armando, yang bertindak sebagai narasumber, menyampaikan bahwa KPPU dibentuk pada tahun 2000 untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan atas kasus dugaan monopoli
Kuliner Daerah
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Atas penyelidikan dan pemeriksaannya tersebut, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut, KPPU telah menjalin sinergi dengan berbagai lembaga yang salah satunya adalah BPK. Melalui kerjasama dengan BPK, diharapkan proses penanganan perkara di KPPU dapat semakin baik antara lain dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam mengungkap perkaraperkara persaingan usaha. Sebaliknya, BPK dapat memperoleh informasi dari KPPU mengenai dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Setelah pemaparan materi, acara sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya sosialisasi ditutup dengan pertukaran cenderamata antara KPPU dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
S
inggah di Probolinggo merupakan kesempatan baik untuk menikmati ketan kratok yang legendaris. Tetapi tidak hanya itu yang bisa anda cicipi di sini. Ada kuliner lain yang membuat anda selalu kepingin kembali terus ke Probolinggo. Tunggu apa lagi ? Ayo kita telusuri wisata kuliner Probolinggo ..!!
D
i Probolinggo, kita bisa menemukan pedagang ketan ini di kawasan jalan Soetomo, persis di depan bangunan bekas bioskop Garuda. Ketan kratok merupakan sajian beras ketan dan kratok. Kratok adalah sejenis kacang-kacangan dari tanaman merambat yang umumnya tumbuh di hutan atau ladang-ladang kering di sekitar Jawa Timur. Ketan kratok selalu tampil dengan parutan kelapa muda dan diberi siraman gula merah.
Ketan Kratok
Nasi Jagung Merpati
L
okasi Rawon Nguling dengan mudah kita jumpai karena jaraknya yang hanya beberapa ratus meter dari gerbang perbatasan PasuruanProbolinggo. Satu porsi Rawon Nguling merupakan sajian kuliner yang terdiri dari semangkuk daging rawon,sepiring nasi putih, serta satu mangkuk kecil penuh taoge segar sebagai pelengkap. Rawon ini melegenda karena rasanya yang khas dan tak terkikis dari masa ke masa. Rasa khas dari Rawon Nguling didapat dari keluak sebagai salah satu bumbu utamanya.
N
asi jagung adalah makanan pokok pengganti beras yang cukup populer di kota ini. Salah satu warung makan yang sangat terkenal dengan menu nasi jagung adalah Warung Merpati. Warung makan ini hanya menjual satu menu, yaitu nasi jagung yang ditumbuk kasar. Layaknya nasi rames, nasi jagung disajikan bersama aneka lauk rumahan yang pilihannya beragam. Salah satu sajian yang membuat warung ini begitu istimewa adalah kehadiran pelengkap sambal nikmat yang konon tak ada lawannya di kota ini. Sambal terung namanya. Sumber: www.wisataindonesia.co.id
6
Rawon Nguling
7 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalin Kerjasama Dengan Pers Melalui Media Workshop Sebagai upaya membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publik, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan media workshop pada Jum’at, 21 Oktober 2016. Kegiatan yang bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dihadiri beberapa perwakilan dari media massa cetak dan elektronik di Jawa Timur. Media workshop ini juga dihadiri para Kepala Subauditorat serta beberapa pejabat struktural dan fungsional lainnya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Acara dibuka dengan pengenalan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara singkat oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto. Dalam pemaparannya, Kepala BPK Perwakilan juga menyampaikan hasil pemeriksaan pada semester I 2016 serta pemeriksaan yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. “Untuk temuan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, kami bagi menjadi enam klasifikasi temuan. Totalnya ada 611 kasus dengan nilai Rp 76,13 miliar,” tutur Novian. Media workshop kali ini juga menghadirkan Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich dan Kepala Subauditorat Jawa Timur III Walujo sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Imam menjelaskan secara rinci mengenai organisasi, tugas pokok, dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta mengenai jenis-jenis pemeriksaan BPK. Sementara itu, Walujo menyampaikan progres pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomen
dasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada semester I tahun 2016. Dalam sesi dialog, para awak media mengemukakan pertanyaan kepada Kepala BPK Perwakilan. Pertanyaan yang dikemukakan antara lain peran BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah serta menyukseskan program pemberantasan pungli, cara menyampaikan pengaduan terkait penyimpangan pengelolaan keuangan daerah ke BPK, upaya BPK dalam mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, peran BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dana desa, serta sinergi BPK dengan aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Kedepan acara seperti ini akan diselenggarakan secara rutin untuk bisa lebih mendekatkan antara BPK dengan media. Melalui acara ini, diharapkan sinergi antara BPK dengan media massa dapat terjalin dengan baik agar kinerja BPK, khususnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan akurat.
Quiz ini terbuka khusus bagi pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur. Pertanyaan edisi kali ini adalah:
Sambungan dari Halaman 1 <<
1. Berapakah jumlah LHP BPK yang diserahkan ke entitas pada triwulan IV Tahun 2016 ? 2. Apa saran dan kritikmu untuk kemajuan Buletin Jurnal Pahlawan ke depan ? Segera kirim jawaban via surat elektronik (e-mail) ke:
[email protected] dengan mencantumkan nama, unit kerja, dan NIP. Jawaban ditunggu sampai akhir Maret 2017. Redaksi akan memberikan hadiah menarik kepada 3 (tiga) pemenang yang paling benar dan paling dulu mengirim jawaban. Jawaban QUIZ edisi lalu: Tiga. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemenang: 1. Arianti (Subbagian TU Kalan) 2. Dica Surya Cardina (Subbagian TU Kalan) 3. Hendy Ramadhani N. (Subauditorat Jatim IV)
lanjuti permasalahan yang ada. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk membantu mengamankan kepentingan masyarakat yang menjadi pemilik kepentingan sesungguhnya atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Melalui hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah, BPK berharap dapat memberi manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian terciptanya clean and good governance yang selama ini dicita-citakan dapat segera terwujud.
Galeri Foto
Tortama KN V BPK dalam Dialog Pengelolaan Dana Desa
Kuliah Umum Ketua BPK di Univ. Internasional Semen Indonesia
Media Workshop di BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur
In-House Training Pemeriksaan Jalan
Diklat Aplikasi Bidang Pemeriksaan (SiAP dan SMP)
Diklat Pelayanan Prima
Knowledge Transfer Forum Bertema “SDG’s”
Kepala BPK Perwakilan Prov. Jatim dalam Acara Seminar IAPI
Unjuk Rasa GaSAK Mojokerto ke BPK Perwakilan Prov. Jatim
Upacara Peringatan Hari Ibu
Sosialisasi KPPU
Kunjungan Universitas Ciputra ke BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur
Redaksi Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Tim Redaksi Alamat Redaksi E-mail
: Novian Herodwijanto : Joko Agus Setyono : Beny Kurniawan : Ardiana Kartikawati : Iwan Santoso, Nur Afiatur Rodliyah, Muh. Sa’adus Sulton, Prima Tegar Pribadi, Teguh Budisantoso : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206 :
[email protected] Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya
8
