BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD dan Banpol

Edisi XXIX, Januari-Maret 2017 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD dan Banpol

BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengundang seluruh perwakilan entitas pemeriksaan di Jawa Timur untuk mengikuti pertemuan koordinasi pada Selasa, 24 Januari 2017. Pertemuan ini sebagai langkah persiapan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2016 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh entitas pada awal 2017 ini. Pada acara yang dihelat di Ruang Auditorium – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini, hadir para inspektur, para Kepala BPKAD, para Kepala Bakesbangpol, serta pejabat struktural dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh para Kepala Subauditorat dan Pengendali Teknis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ketika memberikan sambutan saat pembukaan acara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herowijanto menyampaikan bahwa latar belakang penyelenggaraan pertemuan koordinasi ini di antaranya adalah adanya batasan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang terkait penyusunan laporan keuangan dan penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada lembaga perwakilan. Untuk mengefektifkan keterbatasan waktu yang ada,

diperlukan pemahaman yang sama atas mekanisme pemeriksaan yang akan dilaksanakan BPK. Dalam pertemuan ini juga dilaksanakan pemaparan terkait persiapan pemeriksaan LKPD TA 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Banpol TA 2016 di wilayah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich. Setelah pemaparan, dibuka sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur I M. Ali Asyhar. Sesi diskusi ini dimanfaatkan oleh para peserta untuk menyamakan pemahaman atas materi yang disampaikan serta mekanisme pemeriksaan yang akan dilaksanakan BPK sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Melalui pertemuan koordinasi ini, BPK berharap dapat terwujud komunikasi pemeriksaan yang efektif dengan seluruh entitas pemeriksaan. Dengan demikian hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari entitas pemeriksaan dapat segera diselesaikan dan waktu pemeriksaan dapat lebih efektif.

Kesederhanaan dalam Kemeriahan HUT BPK Ke-70

Tahun ini tak terasa BPK sudah berusia 70 tahun sejak pertama kali berdirinya pada tahun 1947. Sebagai lembaga negara yang mendapat mandat Undang-Undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya good governance yang menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Dalam rangka menyemarakkan ulang tahun BPK ke-70 yang jatuh pada Januari 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain turnamen bola voli, fun games, kontes karaoke, dan donor darah. Quiz ini terbuka khusus bagi pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur. Pertanyaan edisi kali ini adalah: 1. Sebutkan Nama beserta Jabatan dari Pejabat Struktural yang baru bergabung ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada triwulan I tahun 2017! 2. Apa saran dan kritikmu untuk kemajuan Buletin Jurnal Pahlawan ke depan ?

Turnamen bola voli diikuti oleh tim putra dan tim putri yang mewakili unit kerja Sekretariat Perwakilan dan empat Subauditorat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pertandingannya sendiri digelar pada Kamis dan Jum’at, 12 dan 13 Januari 2017. Kegiatan yang diselenggarakan secara sederhana ini tidak menyurutkan semangat para pegawai untuk turut menyemarakkan ulang tahun BPK ke-70. Puncaknya pada Senin, 16 Januari 2017 dilaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun BPK ke-70 yang dirangkai dengan penyematan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang telah mengabdi kepada negara selama 10 dan 20 tahun. Dalam amanat yang dibacakan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyatakan bahwa usia BPK yang sudah mencapai tujuh dekade perlu dimaknai sebagai kematangan organisasi karena semakin matang suatu organisasi berarti semakin banyak pengalaman dan pembelajaran organisasi dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitasnya. Selain itu, kematangan organisasi juga dapat meningkatkan kemanfaatan organisasi tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah upacara bendera, seluruh pegawai guyub membaur dalam kompetisi fun games di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Aneka permainan seru yang mempertandingkan antar unit kerja ini berlangsung penuh keceriaan. Siangnya, setiap unit kerja kembali berkompetisi dalam kontes karaoke yang digelar di Ruang Auditorium – Lantai 2. Kontes karaoke semakin meriah karena para peserta mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga mengundang seluruh penonton untuk mengikuti acara sampai akhir. Rangkaian acara HUT BPK ke-70 ditutup dengan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan UDD PMI Kabupaten Sidoarjo pada Rabu, 18 Januari 2017. Donor darah ini diikuti oleh 40 orang pegawai. Melalui peringatan HUT BPK Ke-70, seluruh pegawai BPK menyatukan tekad untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme serta senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar menguatkan langkah dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Segera kirim jawaban via surat elektronik (e-mail) ke:

[email protected] dengan mencantumkan nama, unit kerja, dan NIP. Jawaban ditunggu sampai akhir Juni 2017. Redaksi akan memberikan hadiah menarik kepada 3 (tiga) pemenang yang paling benar dan paling dulu mengirim jawaban. Jawaban QUIZ edisi lalu: 27 (Dua puluh tujuh) Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenang: Arianti (Subbagian TU Kalan)

2

3

A

Dari Redaksi

wal tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapat

tambahan beberapa pejabat struktural baru menggantikan pejabat sebelumnya yang telah mutasi maupun purnatugas.

Dengan tambahan pejabat-pejabat struktural baru ini, jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kini kembali lengkap. Kehadiran pejabat-pejabat struktural baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pada triwulan pertama ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2016 pada seluruh entitas di Jawa Timur. Seiring dengan ditetapkannya SPKN 2017, para pemeriksa dituntut segera menyesuaikan diri dengan standar pemeriksaan yang baru tersebut dalam pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2016 nantinya. Tahun ini BPK juga mencapai usia 70 tahun sejak dibentuk pertama kali pada 1 Januari 1947. Bertambahnya usia ini hendaknya diiringi dengan bertambahnya semangat para pelaksana BPK untuk mendorong agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dirgahayu BPK ...!!

Dialog Dana Desa Bersama Anggota V BPK di Malang D alam

dialog terbuka bersama perangkat desa seKabupaten Malang, Sabtu, 4 Maret, 2017, Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan beberapa permasalahan yang sering ditemukan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain mengenai pengelolaan kas, pengelolaan aset tetap, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan. “Agar permasalahan tersebut tidak terjadi, kami mendorong untuk dilakukan pelatihan kepada pengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan daerah,” kata Anggota V BPK saat menyampaikan keynote speech. Sesuai tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”, dialog ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa secara benar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun 2017, total dana desa untuk Kabupaten Malang telah mencapai Rp 312.979.737.000,00. Dengan besarnya dana desa tersebut, dibutuhkan ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman pengelolaan dana desa. “Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 untuk mengelola dana desa. Sepanjang peraturan tersebut sudah dilaksanakan, pengelola dana desa tidak perlu ragu dan takut dalam mengelola dana desa,” kata

Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) Bambang Pamungkas, yang bertindak sebagai narasumber dalam dialog tersebut bersama dengan Bupati Malang Rendra Kresna. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto yang turut menghadiri dialog terbuka ini menyebut permasalahan dalam pengelolaan dana desa umumnya muncul karena ketidaktahuan para pengelola dana desa tentang peruntukan dan cara pelaporan dana desa tersebut. “Namun temuan tersebut belum banyak dan saya harapkan seiring dengan pelaksanaan sosialisasi, reviu, ataupun dialog seperti ini, permasalahanpermasalahan tersebut dapat diatasi,” ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selain para kepala desa dan bendahara desa, dialog terbuka yang bertempat di Ijen Suites Hotel – Malang ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Selain itu, turut hadir Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Abdul Malik. Adapun pejabat dari BPK yang turut hadir dalam dialog tersebut antara lain Kepala Auditorat V.A Ayub Amali dan Kepala Subauditorat Jawa Timur III Walujo.

Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa yang akan diterjunkan dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 serta untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggandeng Pusdiklat BPK untuk menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual. Diklat ini diselenggarakan pada 9 s.d. 13 Januari 2017 dan bertempat di Ruang Auditorium – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peserta diklat berjumlah 40 (empat puluh) orang yang semuanya merupakan pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Diklat selama lima hari ini menghadirkan Iwan Novarian, widyaiswara dari Pusdiklat BPK sebagai instruktur/pengajar. Setelah mengikuti diklat ini, para pemeriksa diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan atas LKPD yang sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual serta mampu menerapkan metodologi pemeriksaan LKPD sesuai standar pemeriksaan.

Sosialisasi Pengisian SPT PPh Tahun 2016

Rabu, 15 Maret 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT PPh Tahun 2016 melalui e-Filing. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Aris Laksono, mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi yang bertempat di Ruang Auditorium – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini mengundang narasumber dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, yaitu Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Amaruddin Arif Zakaria. Selain itu, peserta sosialisasi juga dipandu oleh petugas AR Ekstensifikasi Yuli Budianto dan Rizky Agung Sukma dalam proses pengisian SPT PPh melalui aplikasi eFiling. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur segera menyampaikan formulir SPT melalui e-Filing sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2017.

In-House Training Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai penyempurnaan dari SPKN Tahun 2007. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemeriksa terhadap SPKN yang baru tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan In-House Training Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu, 25 Januari 2017 dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Dedy Eryanto (Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan I) dan Yusuf Dwiantoro (staf pada Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II). Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa sistematika SPKN Tahun 2017 terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). PSP sendiri terdiri dari

4

PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. Kemudian, apabila diperlukan dapat digunakan interpretasi standar. SPKN Tahun 2017 nantinya akan digunakan oleh BPK, pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan atas keuangan negara berdasarkan ketentuan undangundang, serta APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

5 Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Pemeriksa BPK Menjadi Saksi atas Kasus Penyimpangan Dana Kas Daerah di Gresik Korupsi PBJ di Setdakab Bangkalan

Kejaksaan

Selasa, 31 Januari 2017, pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bhayu Agung Pramono, memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas dugaan korupsi anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 3,2 miliar pada TA 2014. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan TA 2014. Dalam LHP tersebut, BPK menyampaikan temuan adanya realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 18,9 miliar pada 33 SKPD di Kabupaten Bangkalan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil. Pemberian keterangan ahli tersebut bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan dalam persidangan, ahli memberikan penjelasan secara lugas sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya dalam melakukan pemeriksaan. Proses pemberian keterangan ahli dalam persidangan tersebut berlangsung dengan lancar.

Negeri Gresik mendatangkan pemeriksa BPK sebagai saksi dalam persidangan kasus penyimpangan dana kas daerah Kabupaten Gresik. Penyimpangan tersebut terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Smelting tentang sewa sebagian perairan laut dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2006. Kasus ini merupakan hasil pengembangan pihak Kejaksaan Negeri Gresik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik TA 2013 dan 2015. Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan dilaksanakan pada Selasa, 21 Februari 2017. Adapun pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut adalah Bagus Andi Purwanto dan Rizqi Novanny. Dalam persidangan tersebut, tim pendampingan hukum dari Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ikut mendampingi kedua saksi dalam memberikan kesaksian.

Sosialisasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa UNDIP

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka kunjungan kerja lapangan mahasiswa program Diploma III (D-III) dan Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Diponegoro ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi Ke-BPKan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 7 Februari 2017. Dalam sosialisasi yang terbagi ke dalam dua gelombang itu, para mahasiswa mendapatkan penjelasan dan gambaran mengenai BPK secara umum dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara khusus. Penjelasan yang disampaikan antara lain mengenai

kedudukan dan wewenang BPK dalam konstitusi, organisasi BPK, jenis pemeriksaan BPK, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Narasumber pada kegiatan sosialisasi yang bertempat di Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini adalah N. Diva Mahaendra. Selain itu, Esti Apri Larasati dan Supriyantoro juga hadir dalam acara sosialisasi sebagai moderator. Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh para dosen pendamping dari Universitas Diponegoro, antara lain Wahyu Meiranto (Wakil Dekan FEB Bidang Sumber Daya) dan Fuad (Ketua Departemen Akuntansi). Selain penyampaian materi ke-BPK-an, dalam sosialisasi ini para mahasiswa juga diajak menikmati film-film pendek seputar BPK yang terinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kalangan akademisi diharapkan dapat memahami tugas dan fungsi BPK dengan seutuhnya sehingga dapat ikut menyebarkan informasi yang benar mengenai BPK ke masyarakat luas.

Knowledge Transfer Forum Bersama Dua Staf Ahli BPK Bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF). KTF kali ini menghadirkan dua tema dengan dua narasumber berbeda dari BPK Pusat. Kedua narasumber tersebut yaitu Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novy Gregory Antonius Pelenkahu dan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Johanes Widodo Hario Mumpuni. Kegiatan KTF ini diselenggarakan pada Kamis, 23 Maret 2017 dan dihadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. KTF ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Novy Gregory Antonius Pelenkahu yang membawakan tema “IT Audit dalam Audit Laporan Keuangan”, dengan moderator Ketua Tim Senior N. Diva Mahaendra. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan perbandingan standar audit terkait IT Audit antara Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007 dengan SPKN 2017 yang mengadopsi principle-based standards. Kemudian dijelaskan juga praktik IT Audit yang mulai dikembangkan di BPK sejak tahun 1990 hingga penerapan e-Audit. Dalam

Kuliner Daerah

penjelasannya, narasumber juga menekankan pentingnya kemampuan reviu dokumentasi sistem bagi seorang pemeriksa. Selanjutnya sesi kedua yang bertema “Upaya Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Kinerja” dibawakan oleh Johanes Widodo Hario Mumpuni, dengan moderator Sandra Willia Gusman. Narasumber menerangkan isi Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 yang terkait dengan pemeriksaan kinerja, tantangan pemeriksaan kinerja, dan upaya peningkatan kualitas pemeriksaan kinerja. Narasumber juga menjelaskan peran BPK Perwakilan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja BPK. Kegiatan KTF berlangsung dinamis melalui diskusi dan berbagi pengalaman antara narasumber dengan para peserta. Setelah mengikuti KTF ini, diharapkan para peserta akan terdorong untuk meningkatkan kemampuan IT Audit dan melaksanakan prosedur terkait IT Audit dalam pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, wawasan para peserta atas pemeriksaan kinerja dapat lebih terbuka sehingga pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mampu menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif terhadap entitas yang diperiksa.

K

abupaten Gresik tak hanya terkenal dengan kota industri saja. Di balik itu, ada beragam jenis kuliner khas yang wajib dicoba jika berkunjung ke Kota Santri ini. Tentunya kunjungan ke Gresik kurang lengkap tanpa mencicipi makanan khas Gresik. Yuk, bareng-bareng kita jelajahi wisata kuliner di Gresik..!!

N

asi Krawu merupakan kuliner khas Gresik yang keberadaannya sudah cukup populer. Kabarnya, nasi krawu ini dibawa oleh orang-orang Madura yang merantau kemudian menetap di Gresik.

Sego Roomo

K

omponen bumbu kuliner khas Gresik ini lebih mirip Sate Padang atau Lontong Manggul dari Madura. Namun, Sego Roomo memiliki cita rasa tersendiri. Umumnya penjual Sego Roomo memakai lontong. Lalu di atasnya dipasangi lauk sayur koya dan krupuk kulit sapi. Biasanya Sego Roomo disajikan dengan menggunakan daun pisang, sehingga menambah rasa gurih tak tertahankan.

Campuran lauk nasi krawu terdiri atas daging suwir, serundeng, dan sambel petis belacan. Ada pula tambahan berupa bali belut, bali tahu, babat goreng, babat bumbu kecap, usus goreng, paru goreng, dan semur usus sapi. Di antara ciri khas nasi krawu asli adalah bali belut dan semur usus sapi. Dua lauk tambahan ini hanya bisa ditemui di rumah makan tertentu yang penjualnya memang asli dari Madura. Ciri khas lainnya ada pada poya merah dan kuning serta mangut. Poya kuning memiliki rasa manis sedangkan poya merah rasanya pedas. Sedangkan mangut adalah parutan kelapa yang dicampur dengan kluwek (pucung).

Nasi Krawu Sumber: beritagresik.com

J

ubung merupakan jajanan yang terbuat dari ketan hitam yang ditaburi wijen. Jubung ini ditempatkan dalam jubung atau selongsong warna putih kecoklatan yang terbuat dari kulit pohon pinang.

6

Jubung

7

Bukit Jamur Nan Unik K

Jala n-ja lan

apan terakhir kali kamu jalan-jalan ke Gresik? Kalau sudah cukup lama, kemungkinan kamu belum sempat berkunjung ke tempat yang satu ini: Bukit Jamur. Bukit yang unik ini baru populer dalam beberapa tahun terakhir ini melalui sosial media. Karena keunikannya dan juga fotogenik, pantas saja kalau banyak orang yang penasaran dan ingin melihat sendiri dari dekat. Ayo kita jelajahi bersama !!

Sekilas tentang Bukit Jamur

Apa yang Menarik di Sini ?

Bukit Jamur berada di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, sekitar 20 km dari pusat Kota Gresik. Bukit ini berada di sebuah area terbuka yang dulunya merupakan lahan penambangan batu kapur. Daerah yang ada di sekitarnya pun saat ini masih aktif dengan aktivitas penambangan. Sang pemilik lahan, Irsyad Raharja, bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk mengelola tempat wisata yang sangat unik ini.

Proses tambang yang dilakukan terus-menerus di sekitar Bukit Jamur membentuk sisa-sisa galian yang mirip jamur. Batu-batu kapur berbentuk jamur yang ada di sini terdiri atas berbagai ukuran, bahkan ada yang tingginya mencapai tujuh meter. Jumlah batu-batunya sendiri sekitar 40 buah. Bukit Jamur sebenarnya sudah dibuka untuk umum sejak tahun 2010. Saat awal dibuka, tempat ini menjadi tempat favorit untuk foto-foto. Beberapa pasangan muda bahkan menjadikan tempat ini sebagai latar belakang foto pra-nikah. Kegiatan paling seru di tempat ini tentu saja adalah foto-foto dengan latar belakang batu berbentuk jamur yang unik.

Waktu Berkunjung & Rute Perjalanan

Agar proses penambangan tak terganggu, bukit ini dibuka untuk umum hanya pada hari Minggu, mulai pukul 06.00-17.00. Setiap kendaraan dikenakan biaya masuk Rp 3.000 untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil. Karena berada di area yang terbuka dan cuaca yang cukup panas, waktu yang pas untuk berkunjung adalah pada pagi hari sebelum pukul 9 atau setelah pukul 3 sore. Lokasi Bukit Jamur sangat mudah diakses, baik dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dari Kota Gresik, jaraknya sekitar 20 km ke arah Pantura, dan tersedia mikrolet jurusan Gresik-Dukun. Dari Terminal Osowilangun Surabaya, Anda bisa naik bus jurusan Surabaya-Paciran. Sumber : www.yukpiknik.com, Credit foto: www.alamasedy.com

Penyerahan LHP PDTT atas PAD Kota Madiun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2017. Penyerahan LHP BPK tersebut bertempat di ruang kerja Kepala Perwakilan – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. LHP BPK diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sukoyo dan Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich dan Inspektur Kota Madiun Rully Dwi Ratnawati.

Melalui hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP PDTT yang telah diserahkan tersebut, BPK berharap terjadi perbaikan dalam pengelolaan PAD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pengelolaan PAD yang baik akan berkontribusi terhadap maksimalnya penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian, belanja daerah untuk menjalankan program-program pemerintah dapat terlaksana dengan dukungan pendanaan yang cukup.

Galeri Foto

Tortama KN V BPK dalam Dialog Dana Desa di Malang

BPK Goes to Campus di IAI Nurul Jadid Probolinggo

Executive Workshop on Performance Audit (Batch 2) di Surabaya

In-House Training SPKN 2017

Pengarahan Kepala BPK Perwakilan Terkait Persiapan Pemeriksaan LKPD

Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD

Audiensi BI Perwakilan Prov. Jatim ke BPK Perwakilan Prov. Jatim

Pisah Sambut Pegawai di Lingkungan BPK Pwk. Prov. Jatim

Sosialisasi Pengisian SPT PPh Tahun 2016

Knowledge Transfer Forum Bertema Manajemen Konflik

Knowledge Transfer Forum Bertema Mentoring dan Coaching

Kunjungan Universitas Diponegoro ke BPK Perwakilan Prov. Jatim

Redaksi Pengarah : Novian Herodwijanto Penanggungjawab: Pujo Sumekto Ketua : Siti Rahmawati Arifah Wakil Ketua : Ika Yuni Fitriana Sekretaris : Nur Afiatur Rodliyah Tim Redaksi : Murjiyati, Ardiana Kartikawati, Muh. Sa’adus Sulton, Teguh Budisantoso Alamat Redaksi : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206 E-mail: [email protected]

Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya

8