Buletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Edisi I Januari 2013
Kaisalu Independensi - Integritas - Profesional
DIKLAT SiAP LKPD DAN RISK BASED AUDIT Kupang, Senin (28 Januari 2013)- Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan, Teguh Priyantono dan Kepala Sub Auditorat NTT I, Ilsendi Hatuaon melakukan kick off meeting persiapan pemeriksaan pendahuluan LKPD 2012 dan sekaligus membuka acara Pendidikan dan Latihan (Diklat) SiAP LKPD dan Risk Based Audit bagi para Pemeriksa di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTT. Pelaksanaan Diklat bertempat di Aula Lantai III Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT dan direncanakan selama 4 hari dimulai hari senin (28/01) hingga hari kamis (31/01). Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menegaskan bahwa Diklat teknis SiAP LKPD dan RBA merupakan salah satu rangkaian perencanaan pemeriksaan yang dimulai dari penyusunan RKP, kick off pemeriksaan TA 2013 sampai pada penyusunan Program Pemeriksaan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga meminta untuk dibahas secara khusus tentang fraud awareness dan implementasi e-audit sebgai bagian dari program pemeriksaan pendahuluan, sehingga diharapkan para peserta diklat dapat memanfaatkan momen ini untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sebelum melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2012. Hadir sebagai pemateri adalah Bapak Purwa Winaryanto, Yoice Stefano dan Endra Noviandy yang berasal dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan Subdit Litbang Ditama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI. Untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, para peserta langsung dibagi dalam kelompok sesuai dengan tim Pemeriksa yang telah dibagi.
SAJIAN KAISALU Diklat SiAP LKPD dan Risk Based Audit………………………………………………………………………...Hal 1 Berita Dalam Gambar: Perayaan HUT BPK RI Ke-66………..……………………………………...…………...Hal 2&3 Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Tengah, Sumba Timur………………………………………………………………………………………………………Hal 4 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Rumah Sakit pada RSUD Larantuka……………………..Hal 4 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sikka………………………………………………………………………………………Hal 5 Pertandingan Futsal Persahabatan Antara BPK Perwakilan Provinsi NTT, BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Inspektorat Provinsi NTT…………………………………………………..Hal 6 Perayaan Natal Umat Kristiani BPK RI Perwakilan Provinsi NTT………………………………………………..Hal 6
2
Edisi I Januari 2013
Berita dalam Gambar: Perayaan HUT BPK RI KE-66 Perayaan HUT ke-66 BPK RI mengangkat tema secara nasional ‘’Bekerja keras, cerdas, dan ikhlas dalam kebersamaan untuk meningkatkan kinerja BPK’’ berlangsung lancar hingga acara penutupan pada Jumat (18/01) di lingkungan Perwakilan NTT. Rangkaian acara HUT BPK RI di lingkungan Perwakilan Provinsi NTT terdiri dari kegiatan pertandingan dan perlombaan olahraga, upacara bendera di dalam ruangan karena hari hujan, kegiatan sosial dan meeting staf.
Upacara Bendera Peringatan HUT ke-66 BPK RI (17 Januari 2013)
Pertandingan Catur Grand Finale
Pertandingan Badminton antara NTT II melawan Jangkung II
Foto Bersama Selesai Pertandingan Badminton dan Pingpong
Kegiatan Sosial BPK RI Perwakilan Prov. NTT ‘’Donor Darah”
Edisi I Januari 2013
Kegiatan Jalan Santai Ditandai Dengan Pelepasan Balon HUT Ke-66 BPK RI Oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT
Lomba Tangkap Belut dengan Peserta ibu-ibu DWP Perwakilan Provinsi NTT
Lomba Bakiak Antara Penunjang II, NTT I dan NTT II
Foto Bersama Kepsls Perwakilan dan Peserta Lomba Memasak Nasi Goreng
Foto Bersama Setelah Acara Pertemuan Manajemen dan Staf
3
4
Edisi I Januari 2013
Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Tengah, Sumba Timur Kupang, Kamis (31 Januari 2013) – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja kepada Ketua DPRD Kabupaten Ende, Marselinus Y.W. Petu; Ketua DPRD Manggarai, Bom Yoseph; Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua, Umbu N.B. Piranjawa dan Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P. Ndima serta Bupati Ende, Don Bosco Wangge; Bupati Manggarai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, M. Mitak; Bupati Sumba Tengah, Umbu S. Pateduk dan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Tengah dan Sumba Timur dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja daerah, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut: 1. Belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian yaitu kompetensi pegawai yang melakukan pengelolaan di bidang keuangan maupun pengadaan barang dan jasa belum memadai; SKPD masih belum melaksanakan identifikasi risiko atas pengendalian dan pengawasaan mutu kegiatan belanja maupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga; masih adanya pekerjaan yang terlambat diselesaikan maupun kurang volume; 2. Belum sepenuhnya melakukan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku: Denda pekerjaan yang terlambat diselesaikan oleh pihak ketiga minimal sebesar Rp590,7 juta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Tengah; kekurangan volume atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dari yang disyaratkan dalam beberapa kontrak minimal sebesar Rp987,94 juta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Tengah; kelebihan pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas maupun pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan minimal sebesar Rp724,19 Juta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, dan Sumba Tengah; Pengelolaan belanja bantuan belum didukung pertanggungjawaban dari penerima bantuan, proses pemberian bantuan yang masih belum sesuai dengan ketentuan maupun tidak sesuai peruntukan minimal sebesar Rp4,87 Miliar yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Tengah. 3. Belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam kegiatan Belanja Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hasil pengadaan barang dan jasa yang belum dimanfaatkan maupun tidak dapat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ende, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Tengah dalam waktu 60 hari sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, BPK akan memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berdasarkan Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Kepala Perwakilan juga mengingatkan tentang kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan LKPD 2012 dan perbaikan atau peningkatan kualitas LKPD melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi (rencana aksi) serta perbaikan sistemik terkait system akuntansi dan pelaporan.
5
Edisi I Januari 2013
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Rumah Sakit Pada RSUD Larantuka Kupang, Selasa (29 Januari 2013) – Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Pada RSUD Larantuka kepada Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Marius Payong Pati dan Bupati Flores Timur yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Flotim, Petrus Pemang Liku. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektifitas pengelolaan pelayanan rawat inap pada RSUD Larantuka yang mencakup 3 aspek, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) monitoring dan evaluasi. BPK RI dan RSUD Larantuka telah mengembangkan suatu kerangka model praktik pengelolaan yang baik (better management practice model) sebagai dasar untuk menilai efektifitas pengelolaan pelayanan rawat inap. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan RSUD Larantuka telah dan terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kerangka model praktik pengelolaan yang baik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit yang berlaku di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit pada RSUD Larantuka ditindaklanjuti oleh DPRD dan Bupati/RSUD Larantuka dalam upaya perbaikan pelayanan RSUD kepada masyarakat Flores Timur dan sekitarnya. Selanjutnya, BPK akan memantau tindak lanjut tersebut melalui mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 Pada Pemerintah Kabupaten Sikka Kupang, Kamis (31 Januari 2013) – Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Felix Wadon dan Bupati Sikka, Sosimus Mitang di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Sikka telah: 1) Merancang dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Laporan Keuangan dan pengamanan atas kekayaan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; 2) Mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan PAD; 3) Menyajikan Informasi keuangan atas PAD Kabupaten Belu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 4) Menerima, mencatat dan mempertanggungjawabkan PAD secara tepat waktu dan tepat jumlah; dan 5) Menggali potensi (ekstensifikasi) dan menagih PAD (intensifikasi) secara optimal dengan meminimalkan tingkat kebocoran dalam rangka mendanai Belanja Daerah dari PAD. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam waktu 60 hari sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, BPK akan memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sesuai Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
6
Edisi I Januari 2013
Pertandingan Futsal Persahabatan antara BPK Perwakilan Provinsi NTT, BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Inspektorat Provinsi NTT Kupang, Kamis (17 Januari 2013)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT dan Inspektorat Provinsi NTT menggelar Pertandingan futsal persahabatan di lapangan indoor Indah Futsal TDM Oebufu Kupang. Pertandingan dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana dengan tendangan pinalti yang diterima oleh penjaga gawang Inspektur Provinsi NTT, Paul S.K Limu. Pertandingan digelar sebanyak 3 kali pertandingan yaitu BPK VS Inspektorat yang dimenangkan oleh BPK dengan skor 8-4, Inspektorat VS BPKP dimenangkan oleh BPKP dengan skor 5-7 dan pertandingan terakhir untuk menentukan pemenangnya, BPK VS BPKP dimenangkan oleh BPK dengan skor 12-5. Selamat kepada Tim Futsal BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.
PERAYAAN NATAL UMAT KRISTIANI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTT Kupang, Jumat (18 Januari 2013)- Umat Kristiani BPK RI Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan kebaktian natal bersama dengan tema: Allah Telah Mengasihi Kita dan sub tema: Dengan Semangat Natal Kita Tingkatkan Solidaritas dan Persaudaraan Warga BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Kebaktian natal diikuti oleh umat Kristiani BPK RI Perwakilan Provinsi NTT beserta keluarga masing-masing yang berdomisili di Kota Kupang. Kebaktian Natal dihadiri juga oleh mantan Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Provinsi NTT yang sudah memasuki masa pensiun, Ivone Nalley. Khotbah natal disampaikan oleh Romo Gerardus Duka yang mengingatkan bahwa umat Kristiani adalah agen kasih Allah di dunia ini sehingga harus mampu membawa kasih dan damai dimanapun umat Kristiani berada terutama dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sesudah kebaktian natal, acara perayaan natal dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan Natal dari Perwakilan Provinsi NTT kepada mantan Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Ivone Nalley, yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana. Tim Redaksi: Pengarah B. Dwita Pradana. Penanggung jawab Teguh Priyantono Pemimpin Redaksi Erwin Wahyutrianto Kru Redaksi staf Hukum Humas Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601 E-mail :
[email protected] Website: kupang.bpk.go.id
R e d a k s i Kaisalu
Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.
