RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI DENGAN DIREKTUR UTAMA PT. FREEPORT

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI DENGAN DIREKTUR UTAMA PT. FREEPORT Tahun Sidang : Masa Persidangan : Jenis Rapat : Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara

: : : : : :

Sekretaris Rapat Hadir

: :

2014-2015 II Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Terbuka Selasa, 27 Januari 2015 Pukul 14.45 WIB –18.17 WIB Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi Operasi Penambangan di PT. Freeport Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Minerba Dra. Rini Koentarti, M.Si. 42 orang Anggota Komisi VII DPR RI ... Orang Anggota Izin A. Anggota DPR RI 1. Pimpinan Komisi VII DPR RI a. Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA (Ketua/F.P. Gerindra) b. Ir. Satya Widya Yudha, ME, M.Sc. (Wakil Ketua/F-PG) c. Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua/F-PD) d. Tamsil Linrung (Wakil Ketua/F-PKS) e. Dr. H.M. Zairullah Azhar (Wakil Ketua/F-PKB) 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN a. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto b. H. N. Falah Amru, S.E. c. Dony Maryadi Oekon d. Tony Wardoyo e. Awang Ferdian Hidayat f. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

INDONESIA

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA a. H. Dito Ganinduto, MBA b. H. Indro Hananto c. Ir. H. Airlangga Hartarto, M.M.T, M.B.A. d. Eni Maulani Saragih e. Dr. Hj. Neni Moerniaeni, SPOG 1

f. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si. g. Bowo Sidik Pangarso, S.E. 4. FRAKSI PARTAI GERINDRA a. Ir. H. Harry Poernomo b. Aryo P.S. Djojohadikusumo c. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. d. Katherine A. Oendoen e. Ramson Siagian f. Bambang Haryadi, S.E. 5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT a. Eko Wijaya b. Muhammad Nasir c. H. Mat Nasir, S.Sos. 6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL a. H. Totok Daryanto, S.E. b. H. Jamaluddin Jafar, S.H., M.H. c. Andriyanto Johan Syah d. Lucky Hakim 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA a. H. Syaikhul Islam Ali, Lc., M.Sos. 8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA a. H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. b. H. Iskan Qolba Lubis, M.A. 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN a. H. Achmad farial b. H. Mustofa Assegaf, M.Si. c. H. Joko Purwanto 10. FRAKSI PARTAI NASDEM a. H. Endre Saifoel b. DR. Kurtubi, S.E., M.Sp., N.Sc. c. DR. Achmad Amins, M.M. 11. FRAKSI PARTAI HANURA a. H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE b. Dewie Yasin Limpo, S.E.

2

B. Pemerintah Direktur Utama PT. Freeport Indonesia C. Undangan Lain Wartawan

KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/FRAKSI PD): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, serta Hadirin sekalian, Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada hari ini. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal, pada hari ini kita melaksanakan Rapat Dengan Pendapat Umum dengan PT. Freeport Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda operasional penambangan PT. Freeport Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Minerba. Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi, Anggota Komisi VII DPR RI telah hadir 27 anggota dari 47 anggota Komisi VII DPR RI, yang terdiri dari 7 fraksi dari 10 fraksi, sehingga telah memenuhi kourum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) yang menyatakan setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, saya meminta persetujuan Anggota bahwa rapat hari ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU) Terima kasih.

3

Dengan demikian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB) Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia ini merupakan rapat yang pertama kali pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 dimana Komisi VII DPR RI sebelumnya sudah mengundang dua kali, dan alhamdulillah hari ini PT. Freeport hadir. Tentu dengan asumsi telah menyiapkan bahan yang lebih lengkap lagi Pak, karena sebelumnya berhalangan, mungkin kita berasumsi menyiapkan bahan-bahan yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada Komisi VII DPR RI. Tidak dapat kita pungkiri Pak Dirut PT. Freeport ini termasuk yang seksi Pak, termasuk yang seksi, yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, oleh karena DPR ini adalah representasi dari masyarakat tentu harus merespons, karena kita wakil rakyat apa yang berkembang, atmosfir apa yang terjadi di luar sana itu harus segera direspons oleh DPR. Dan tentu pada hari ini kami mengharapkan ada sesuatu informasi atau sekaligus soslusi-solusi yang selama ini mungkin berkembang di masyarakat akan disampaikan oleh Pak Dirut. Setidak-tidaknya ada beberapa isu yang kita garis bawahi itu adalah: terkait dengan peningkatan penerimaan negara, progress pabrik pengolahan dan pemurnian mineral yang akan dibangun oleh Freeport, disvestasi saham, serta mengutamakan baran dan jasa di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah sistem keamanan operasional penambangan. Yang ketiga adalah produksi dan penjualan mineral. Empat, pengelolaan lingkungan, penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Lima, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta isu-isu strategis lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh PT. Freeport pada kesempatan hari ini. Karena ini adalah rapat pertama, apa perlu dilakukan perkenalan atau langsung? Perkenalan dulu ya. Silakan kita mulai dari sektor kiri Pak Yulian, silakan berputar.

ANGGOTA F-PDIP (YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.): Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 4

Bapak Direktur Freeport beserta jajarannya, Selamat datang. Nama saya Yulian Gunhar, Fraksi PDI Perjuangan, A-136, Dapil Sumatera Selatan II. Terima kasih Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (H. ENDRE SAIFOEL): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Endre Saifoel, Nomor Anggota A-06, Fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Sumatera Barat I. Terima kasih. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, dan Salam sejahtera, Kenalkan nama saya Kurtubi, saya Anggota dari partai baru Partai Nasdem, Nomor Anggota 26, Dapil Nusa Tenggara Barat. Di NTB juga ada Newmont Pak. Mirip sama dengan Freeport. Terima kasih. ANGGOTA F-PG (Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Neni, A-308, Fraksi Partai Golkar, Dapil Kaltim, Kaltara. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ANGGOTA F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN): Selamat sore, Nama saya Katherine Angela Oendoen, saya dari Dapil Kalimantan Barat, dari Fraksi Partai Gerindra, A-382. Terima kasih.

5

ANGGOTA F-PG (ENI MAULANI SARAGIH): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Eni Maulani Saragih, saya dari Fraksi Partai Golkar, Nomor Anggota A-291, Dapil Jatim X, Lamongan, Gresik. Gresik tempat dimana rencana Freeport membangun smelter, katanya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Presiden Direktur PT. Freeport beserta seluruh rombongan, selamat datang di Komisi VII DPR RI. Saya Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Hanura, Dapil Sulawesi Selatan I, Nomor Anggota A-560. Terima kasih. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan PT. Freeport, Yang saya hormati para Pimpinan, Saya atas nama Muhammad Nasir, dari Dapil Riau II, Nomor Anggota 405. Terima kasih. Fraksi Partai Demokrat. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan Presiden Direktur PT. Freeport dan jajarannya,

6

Alhamdulillah ahirnya Freeport bisa ketemu kami Komisi VII DPR RI. Nama saya Bowo Sidik Pangarso, A-272, Dapil II Jawa Tengah, Demak, Kudus, Jepara, dari Partai Golongan Karya.

ANGGOTA F-PG (H. INDRO HANANTO): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan nama saya Indro Hananto, Nomor Anggota A-305, dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Kalimantan Selatan I. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ANGGOTA F-PG( Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T, M.B.A.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Airlangga Hartarto, Fraksi Partai Golkar, Dapil Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara Direktur Utama Freeport dan jajarannya, Ada teman saya di sini Simon Morin, 2004 dulu di sini, sekarang sudah pindah ke sana. Saya Dito Ganinduto Pak, Fraksi Partai Golkar, Jawa Tengah VIII. Terima kasih.

7

ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Ramson Siagian dari Dapi Jawa Tengan X, Kabupaten Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dulu di sini 10 tahun bersama-sama Pak Simon, 1999-2009. Hanya ini saya angkat ini dari PT. Freeport kok owner-nya dari United State tidak datang gitu. Aturan ikut dong. Terima kasih.

ANGGOTA F-PD (EKO WIJAYA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Eko Wijaya, dari Dapil Bangka Belitung, dari Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.

ANGGOTA F-PG (DR. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, dan Salam sejahtera, Nama saya Syaiful Bahri Ruray dari Maluku Utara, juniornya Pak Simon, dari Fraksi Partai Golkar, Nomor A-321, saya tetangga dekat Papua Pak Dirut, dan wilayah saya wilayah pertama di Indonesia yang memproklamirkan pendukung Irian Barat kembali ke ibu pertiwi pada tahun 1957 sebelum Presiden Soekarno deklarasikan Trikora di Yogya. Jadi Trikora 61, 57 Ternate dan sekitar sudah memproklamirkan sebagai penyangga pendukung Irian Barat kembali ke ibu pertiwi. Terima kasih Pak Simon dan Pak Dirut. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

8

ANGGOTA F-PAN (ANDRIYANTO JOHAN SYAH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Juga selamat datang Dirut PT. Freeport Indonesia beserta jajarannya. Perkenalkan nama saya Andriyanto Johan Syah. Saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dari Jawa Tengah X yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan Kota. Terima kasih.

ANGGOTA F-PD (H. MAT NASIR, S.Sos.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Haji Nasir dari Fraksi partai Demokrat, Jatim XI, Madura, Anggota A-438. Terima kasih.

F ANGGOTA -PDIP (AWANG FERDIAN HIDAYAT): Interupsi Ketua, saya belum.

KETUA RAPAT: Silakan yang tertinggal. Yang belum silakan. ANGGOTA F-PDIP (AWANG FERDIAN HIDAYAT): Saya Awang Ferdian Hidayat dari Kalimantan Timur, dari Fraksi PDI Perjuangan. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi Mulyadi, dari Fraksi PKS, A-120, daerah pemilihan Kaltim, Kaltara. Terima kasih. 9

ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS, Dapil Sumut II. Terima kasih.

ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Harry Poernomo Fraksi Gerindra, A-358, Dapil Jawa Tengan VI, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworedjo. Terima kasih.

ANGGOTA F-PPP (H. ACHMAD FARIAL): Saya Achmad Farial dari Fraksi PPP, Kabupaten Bogor.

ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Supratman, Fraksi Partai Gerindra, A-388, dari Dapil Sulawesi Tengah. Terima kasih.

ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Selamat sore Rombongan dari PT. Freeport Indonesia yang dipimpin oleh Pak Dirut yang baru dan teman baik saya Simon Morin. Perkenalkan nama saya Tony Wardoyo, Fraksi PDI Perjuangan, Nomor Anggota A-231, dari daerah pemilihan Papua, meliputi satu Provinsi Papua, 28 kabupaten dan 1 kotamadya. Terima kasih.

ANGGOTA F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO): Terima kasih Ketua dan anggota. Diperkenalkan nama Daryatmo Mardiyanto, A-170, daerah pemilihan Jawa Tengah II, Demak, Jepara dan Kudus, Fraksi PDI Perjuangan. 10

ANGGOTA F-PDIP (DONY MARYADI OEKON): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dony maryadi Oekon, A-167, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat XI, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kotamadya Tasikmalayaj. ANGGOTA F-P.GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO): Selamat sore, Nama saya Aryo Djojohadikusumo, meskipun saya pakai batik warna biru saya bukan dari Demokrat, kebetulan habis batik saya warna merah, sama warna putih. Saya dari Fraksi Partai Gerindra, Nomor Anggota A-342, mewakili DKI III, Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Dari anggota sudah, dari semua. Silakan dari meja Pimpinan, Pak Tamsil.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (TAMSIL LINRUNG/FRAKSI PKS): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Dirut dan segenap jajaran Freeport, Saya Tamsil Linrung dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Makasar sampai kabupaten Selayar ke arah selatan. Anggota A-121. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Satya Widya Yudha, dari Fraksi Partai Golkar, A-290, dari daerah pemilihan Jawa Timur IX, meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 11

ANGGOTA F-PKB (Dr. H.M. ZAIRULLAH AZHAR): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Dirut beserta jajaran, Nama saya Zairullah Azhar, dari Fraksi PKB, Nomor Anggota A-81, daerah pemilhan Kalimantan Selatan II. Terima kasih. KETUA RAPAT: Selanjutnya silakan Pak Kardaya memperkenalkan diri. KETUA KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Kardaya Warnika, Nomor Anggota A-350, dari Fraksi Partai Gerindra, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Di Komisi VII saya sebagai Ketua Komisi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Terakhir saya Mulyadi Pak, Nomor Anggota A-403, dari Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Sumatera Barat II, yang meliputi kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi ada 3 kota dan 5 kabupaten, cukup luas daerah pemilihannya. Sayang tidak banyak tambangnya di sana Pak. Dari Fraksi Partai Demokrat. Jadi selanjutnya karena anggota sudah memperkenalkan diri. Masih ada? Oh silakan. ANGGOTA F-PDIP (H. N. FALAH AMRU, S.E.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

12

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Dirut Freeport dan jajarannya. Nama saya Falah Amru, Nomor Anggota A-203, dari Dapil Jawa Timur X, Gresik, Lamongan. PDPI Berjuang. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Sudah semua ya anggota? Selanjutnya kami persilakan kepada PT. Freeport memperkenalkan mulai dari Pak Dirut dan seluruh jajarannya Pak. Silakan Pak.

DIRUT PT. FREEPORT (MA'RUF SYAMSUDIN): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, dan Salam sejahtera untuk kita semua, Yang kami hormati Pimpinan Sidang, Ketua Panja Mineral Batubara, Bapak Mulyadi, juga Bapak Ketua Komisi VII DPR RI, KETUA RAPAT: Mohon maaf Pak Dirut, bukan Ketua Panja Pak, jadi di sini ada Pimpinan komisi dan anggota komisi. Panja belum ada Pak.

DIRUT PT. FREEPORT: Oh maaf Pak.

KETUA RAPAT: Kalau perlu dibentuk Panja kita bentuk nanti.

13

DIRUT PT. FREEPORT: Yang kami hormati Bapak-Bapak/Ibu-ibu dari Komisi VII DPR RI, khususnya Bapak-bapak Wakil Ketua, Sebelum memulai izinkan juga saya memperkenalkan diri Pak, saya Ma’ruf Syamsudin. Ini atmosfir yang baru saya berada di tengah-tengah lingkungan Bapakbapak/Ibu-ibu yang background khususnya Minerba. Karena kebetulan saya katakan ini jalan Allah Pak saya bisa mendapatkan kesempatan atau dipercaya memimpin, atau saya mengatakan mengnakhodai PT. Freeport Indonesia pada kesempatan ini. Dan ini betul-betul satu tanggung jawab yang akan saya lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sangat jauh dengan background saya Pak. 34 tahun saya background saya di militer, saya di Angkatan Udara. Kemudian duduk di lingkungan Minerba ini adalah hal satu yang baru, tapi bagi saya setiap hal yang baru, setiap yang memiliki suatu tantangan, apalagi itu untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan background saya, saya akan siap menghadapi setiap tantangan itu untuk perbaikan ke depan bagi bangsa dan negara. Kemudian saya datang kemari dilengkapi juga dengan beberapa staf kemari Pak. Untuk itu saya persilakan masing-masing staf supaya suaranya kedengaran langsung untuk berbicara langsung. Saya mulai dari yang paling ujung sebelah kiri saya silakan. PT. FREEPORT (HARRY PANCA SAKTI): Terima kasih Pak Ma’ruf. Mohon izin Bapak Pimpinan, nama saya Harry Panca Sakti, mewakili Divisi Techical Affair dari PT. Freeport Indonesia berkantor di Jakarta. Terima kasih. PT. FREEPORT (SIMOR PATRICE MORIN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Nama saya Simon Patrice Morin, saya Senior Advisor di PT. Freeport Indonesia. Terima kasih.

14

PT. FREEPORT (KLEMEN TINO LAMURI): Ibu dan Bapak sekalian selamat sore, Nama Klemen Tino Lamuri, saya Vice President PT. Freeport Indonesia. PT. FREEPORT (JONATHAN ROMAINUNG): Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Bapak Ketua Komisi VII DPR RI, beserta Bapak/Ibu sekalian Anggota DPR Komisi VII yang kami hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Jonathan Romainung, bekerja di Freeport 22 tahun dan jabatan saat ini adalah sebagai Vice President untuk hubungan industrial di HRD PT. Freeport Indonesia. Terima kasih. KETUA RAPAT: Asli dari mana Pak? Dari Papua Pak. PT. FREEPORT (JONATHAN ROMAINUNG): Asli Papua, tidak ada campur. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Asiroh H. Situmorang Bagian Keuangan PT. Freeport. PT. FREEPORT (RINI GADIH RANTI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Gadih Ranti, Bagian Perpajakan PT. Freeport Indonesia. Terima kasih.

15

PT. FREEPORT (ANDI MUKSIAH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu yang kami hormati, Perkenalkan nama saya Andi Muksiah, saya mewakili Divisi Lingkungan Hidup di PT. Freeport Indonesia. Terima kasih. DIRUT PT. FREEPORT: Saya perkenalkan yang di depan saja Pak, ini staf-staf eselon yang saya bawa. Bapak-bapak/Ibu-ibu, KETUA RAPAT: Sebentar Pak, sebelum dilanjut Pak, saya dapat surat dari belakang ini, ada Anggota baru Komisi VII DPR RI Pak, PAW yang baru masuk. Perlu saya perkenalkan dulu Pak, Anggota kita yaitu adalah Saudara Arfin Hakim Toha, Nomor Anggota A-53. Tolong berdiri. Jadi ini anggota kita yang baru. Jadi PAW, jadi ini tambahan anggota di Komisi VII DPR RI menjadi 48, yang sebelumnya 47. Kalau mau memperkenalkan diri silakan Pak, biar lebih lengkap silakan, daerah pemilihan dan lain sebagainya. ANGGOTA F-PKB (ARFIN HAKIM TOHA): Terima kasih. Saya Arfin Hakim Toha, dari Fraksi PKB, yang baru tadi dilantik, sekarang masuk di Komisi VII, Dapil Jawa Tengah III, Rembang, Pati, Blora dan Purwodadi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Arfin. Terus yang belum memperkenalkan diri silakan Pak Inas.

16

F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Inas Nasrullah Zuber dari Fraksi Partai Hanura, Nomor Anggota A-556, dari Dapil Banten III. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi sudah memperkenalkan diri, Pak Dirut juga sudah memperkenalkan jajaran Direksi PT. Freeport. Dan sekarang kita masuk kepada pemaparan Pak Ma’ruf. Yang pertama kami garis bawahi tentu mohon ditekankan beberapa yang menjadi isu strategis Pak, yang menjadi sorotan publik. Jadi mungkin saya rasa juga Pak Dirut sudah membaca banyak di media cetak maupun mendengar di media elektronik, sorotansorotan yang muncul dari masyarakat. Pada pemaparan pada hari ini, kita harapkan tentu Pak Dirut bisa memberi jawaban dan menyakinkan bahwa operasional penambangan PT. Freeport ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dalam perjalannya akan terus diperbaiki dalam proses negosiasi dan sebagainya, tentu akan berbeda daripada pada saat tahun 67 mulai beroperasional di Indonesia. Kami persilakan Pak. DIRUT PT. FREEPORT: Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat, Pertama-tama izinkan kami mohon maaf Pak, pada waktu kesempatan tanggal 26 Januari 2015 kami belum bisa memenuhi undangan pada saat itu, karena kebetulan ada masalah-masalah internal dalam rangka persiapan-persiapan berhubungan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, sedang kami persiapkan. Dan juga saya berterus terang di sini saya baru duduk sebagai Presiden Direktur lebih kurang baru 7 hari, sehingga saya harus betul-betul memanfaatkan waktu 7 hari itu untuk mengenal betul PT. Freeport Indonesia dimana hal-hal yang perlu saya dalami. Dan isu-isu yang muncul di media saya rasakan itu betul-betul merupakan suatu, saya akan menjadikan suatu energi positif sebagai cermin bagi PT. Freeport bahwa hal-hal yang ingin diketahui saya rasa PT. Freeport tidak boleh bersifat inclusif menghadapi keingintahuan dari publik, karena saya pernah menyampaikan 17

bahwa kekayaan tambang yang dikelola oleh PT. Freeport yang notabene adalah investor PMA, itu adalah milik bangsa dan negara. Yang kebetulan asetnya itu ada di Provinsi Papua sehingga pengelolaan boleh dilakukan oleh PMA, tetapi aset itu tetap milik negara dan bangsa. Sehingga apapun juga konsekwensinya PT. Freeport Indonesia harus patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dengan segala perhitungan-perhitungan bisnis yang ada, karena kita semua yakin tidak ada satu unit usaha yang akan merugi, tapi ketentuan dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku itu harus dipatuhi di manapun kita melakukan kegiatan usaha. Bapak-bapak/Ibu-ibu yang terhormat, Pada penyampaian paparan tentang operasi pertambangan PT. Freeport Indonesia ini, ini tentunya diamanatkan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Kami akan melaporkan juga hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Besar harapan kami dari rapat dengar pendapat ini, Anggota Dewan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia. Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang kami hormati, Perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa perkembangan terkini tentang proses renegosiasi kontrak karya PTFI dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral yang sudah ditandatangani perpanjangan kontrak, nota kesepahaman tentang amandemen kontrak karya. Dapat kami laporkan sebagian besar dari 6 poin strategis telah mencapai kesepakatan antara lain berkenaan dengan luas wilayah, royalti, disvestasi, dan penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Terkait smelter kami sudah menentukan lokasi dan teknologi smelter di Gresik, Jawa Timur. Dan kami akan terus mengkaji peluang-peluang lain terkait dengan industri pertambangan ini. Kami terus melakukan pembicaraan intensif dengan pemerintah pusat, kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dengan berbagai komitmen, kami untuk mendapatkan masukan dari Provinsi Papua dalam renegosiasi kontrak karya. Terkait dengan penyampaian saya tentang pembicaraan intensif ini Pak, saya sudah menyampaikan bahwa kurun waktu 6 bulan yang diberikan saat ini, ini merupakan suatu hal yang betul-betul menjadi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi ketentuan ataupun peraturan yang berlaku. Jadi selama 6 bulan ini saya sudah mulai mempetakan, mulai menginventarisasi hal-hal apa yang menjadi kewajiban bagi PT. Freeport Indonesia 18

untuk memenuhi ketentuan yang berlaku atau peraturan-peraturan tidak berlaku, sehingga persyaratan-persyaratan selanjutnya itu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Adapun ke-6 poin strategis yang menjadi pedoman kami selaku pemegang kontrak karya agar menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yaitu luas wilayah, penerimaan negara, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, disvestasi saham, pengutamaan penggunaan baran dan jasa dalam negeri, dan perpanjangan kontrak. Untuk melengkapi penjelasan ini saya coba memberikan gambaran melalui power point. Silakan. Ini adalah lokasi dimana PT. Freeport Indonesia berada. Jangan dulu dilewat, kembali. Kalau Bapak dan Ibu yang terhormat melihat peta yang ada, peta Provinsi Papua, titik yang kuning ini adalah dimana lokasi PT. Freeport Indonesia. Itu yang kuning ini. Kalau yang di sebelah sana adalah itu. Jadi dalam titik di Papua ini, titik yang kuning ini pada kontak karya ke-2 itu luasnya waktu itu 2.000.000 hektar, pada saat itu. Kemudian dilakukan amandemen kontrak bulan Juli 2014 itu menjadi 212.000 hektar. Kami sedang mempersiapkan untuk ini sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya. Ini nanti akan menjadi 90.000 hektar itu wilayah. Jadi sesuai dengan 6 isu strategis yang saya jelaskan di depan bahwa 6 poin strategis antara lain luas wilayah itu nantinya akan menjadi 90.000 hektar, karena ini memang amanat dari peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Ini gambaran Kota Tembagapura. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat itu di atas itu, ini ketinggiannya lebih kurang 4.000 meter, maaf dari 2.000 meter, ya kirakira kalau feet, 6.000 feet, above ground level dari ketinggian tanah. Kemudian ini wilayah lokasi proyek usaha operasional pertambangan mulai dari atas, turun ke bawah, dari highland, turun sampai ke lowland, ini sudah port, wilayah pelabuhan di bawah. Bisa gambarkan di sana. Jadi dari atas turun sampai ke bawah, ini wilayah pelabuhan. Lanjut. Ini coba saya memberikan gambaran mengenai lokasi tadi secara karakteristik umum dari wilayah proyek. Titik nol ada di bawah, ini adalah wilayah dimana pelabuhan berada yaitu portside. Ini. Jadi ini titik nolnya. Kalau kita tarik garis lurus ini ke atas ini jaraknya lebih kurang 100 kilometer, ini. Kemudian naik ke atas sedikit ini adalah Bandara Moses Kilangin yang juga dibangun pada saat itu, tahun berapa, tahun 73. Ini dibangun tahun 73. Pada saat kondisinya dibangun itu adalah untuk kepentingan operasional khusus PT. Freeport tahun 73. Tahun 73. Dengan kalau tidak salah panjang landasannya lebih kurang 2.500 meter. Saat ini Bandara Moses Kilangin sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan juga perekonomian setempat. Bisa Bapak dan Ibu bayangkan kemampuan yang dibangun infrastruktur itu pada tahun 73, tetapi saat ini sudah dipakai untuk, waktu itu belum masuk penerbangan-penerbangan airland dan yang lainnya, kecuali 19

pesawat air fast yang menjadi pesawat yang sering digunakan Freeport. Saat ini sudah dipakai oleh penerbangan-penerbangan baik itu Garuda, Sriwijaya Air, dan juga kepentingan-kepentingan pemerintah dalam hal ini TNI. Ini betapa crowdednya saat ini.

Kemudian naik lagi ke atas, ini Kota Tembagapura, ini yang tingginya lebih kurang 2.500 meter. Ini kita gambarkan. Ini 4.000 meter di sinilah tempat lokasi wilayah pertambangan ini, ini di atas ini. Sedikit gambaran kalau kita lihat ini ada bukit-bukit, perbukitan, ini menggambarkan ada heat road betapa sulitnya kondisi wilayah proyek kerja operasional pertambangan di atas. Jadi memang untuk membangun wilayah lokasi pertambangan itu di samping tingkat kesulitan geografisnya juga nilai untuk membangun nilai strukturnya juga cukup tinggi. Ini ada cable tram untuk menuju, menghubungkan antar lokasi wilayah pertambangan. Ini cukup lumayan kalau kita naik cable tram melihat ke bawah ketinggiannya cukup lumayan karena menghubungkan dari satu bukit ke bukit yang lain. Lanjut. Saya mencoba menggambarkan karateristik umum wilayah proyek, tahun 73, tahun 73, pada awal mulainya operasional Freeport tahun 73 itu ada warna biru naik ke atas, kemudian hijau, kemudian ada angka di atasnya itu menunjukan berapa konsentrat. KETUA RAPAT: Maaf berapa biji yang diproduksi itu? DIRUT PT. FREEPORT: Itu pada tahun 73 awalnya itu per hari. Per hari 4.000 ton, per hari. Kemudian 74 naik 7.000, seterusnya naik. Nah, kalau kita lihat tahun yang hijau 92 mulai naik sampai dengan terakhir 2013 ini 170.000 ton, sedangkan yang diberikan kepada PT. Freeport sesuai dengan aturan atau peraturan yang berlaku itu 300.000 ton per hari. Dari angka ini PT. Freeport belum pernah memenuhi 300.000 ton per hari. Dari capaian-capaian itu kalau kita mendapatkan satu kilogram ore atau bijih ini, itu identik atau analog dengan kita baru bisa mendapatkan 6,2 kilogram copper. Berapa emasnya? Emasnya 0,59 gram emas. Itu. Itu jadi anunya, capaiannya. Jadi kalau kita perbandingkan. Ini perhitungan produksi bijih rata-rata ton per hari itu 117.228 ton per hari. Itu nilai presentase tembaganya 0.76%. Berapa emasnya, 0,69%, peraknya 2.99%. Maaf gram perton. Maaf tadi gram perton. Kemudian konsentrat itu 5.530, kemudian persentase tembaganya 21,12%, kemudian emas 17,23 gram perton, dan perak 52,68 ton, gram per ton. 20

Yang biru ini adalah ada proses kontrak karya 1, itu dari 73 sampai dengan 91. Kemudian yang hijau adalah kontrak karya ke-2 sampai dengan 2013. Ini gambar-gambar yang di atas ini merupakan pengolahan. Lanjut. Ini sedikit ilustrasi mengenai kompleks wilayah pertambangan. Ini coba kita ambil 3 dimensi dari atas. Kita lihat 3 dimensi dari atas ini. Yang tadi ada gambar heat road. Nah ini. Ini open pit yang di atas. Di atas ini open pit, ini nilainya open pit pembangunan ini 6 milyar dollar. Kemudian turun ke bawah ini mulai, kita coba memberi gambaran untuk underground. Underground ini pada tahun 2004 sampai dimulai 2004 dengan 2013 ini nilainya 4 milyar US Dollar nilai investasinya. Kemudian proyeksi ke depan untuk mengembangan underground akan datang untuk 2014, mudah-mudahan mendapat persetujuan sampai 2041 itu 15 milyar dollar. Ini di Papua. Jadi investasi ini ada di Papua, ini wilayah pertambangan ini. Lanjut. Ini karakteristik proyek atau kondisi geografi dan proses produksi. Kalau kita lihat di sini ada mungkin, maaf gambarnya ini mungkin terlihat tapi tidak jelas ini. Jadi ini wilayah produksi batuan penutup kalau disingkirkan dari satuan bijih melalui teknik pencampuran, jadi kalau kita produksi konsentrat, jadi mulai dari atas. Ini saya mencoba memberikan gambaran perbedaannya dengan tambang-tambang lainnya, antara tambang emas yang kita kelola dengan tambang bauksit, tambang batubara dan seterusnya. Yang kita kelola ini mulai dari atas yang tadi saya gambarkan mulai pengolahan tadi dari ketinggian 4.000 tadi itu sudah bisa kita sebutkan mulai kelola untuk mengarah pada semi produksi. Itu sudah mulai mengarah pada semi produksi. Dan itu pada pengelolaan kemudian ke bawah itu menjadi konsentrat yang memiliki nilai 3 sampai 4 persen. Itu. Nah ini kalau kita kelola sampai di atas ini, ini belum ke smelter, pengolahan smelting, itu sudah semua dikelola sampai siap untuk dikirim ke smelter itu nilainya sudah 95 persen. Jadi bukan nol persen yang keluar tapi sudah dikelola bernilai 95 persen. Sisanya ini ada pembuangkan ke bawah itu menjadi tailing. Di-tailing itu terjadi proses flowtation atau proses fisik, tidak bisa kita katakan prosesnya, tapi proses fisik. Itu tumpukan tailing itu khususnya ada di Mile l 21. Kita sebut Mile 21. Tailing itu bisa dimanfaatkan, dan saat ini kita bekerja sama dengan Universitas

21

Papua dan UGM dan sebagainya itu bisa ditumbuhi tumbuhan, dan sekarang sudah bisa dirasakan juga bisa ditanami jagung dan sebagainya. Lanjut. Nah ini mungkin yang sedang ramai juga dipertanyakan masalah berapa prosentasenya yang dikeluarkan oleh yang dari PT. Freeport, berapa yang di dapat oleh negara dan berapa yang di dapat, diterima oleh FCX. FCX itu Freeport McMoRan. Dari PT. Freeport Indonesia setelah dipotong pajak ini. Ini perhitungan dari 1992 sampai 2013 ini nilainya 15,2 milyar dollar. Ini penerimaan negara dari PFI dalam bentuk pajak, royalti, deviden, dan pungutan lainnya. Berapa deviden yang diterima oleh FCX atau McMoRan dari PFI setelah dipotong pajak, itu dari 1992 pada periode yang sama sampai 2013 yaitu 10,8 milyar dollar. Ini 10.8 milyar dollar. Kalau kita lihat perbandingan hijau dan merah itu ya antaran 60-40. Antara 60-40 prosentasenya. Lanjut. Ini hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Untuk hitung-hitungannya saya minta Saudara Asiroha untuk menjelaskan lebih jelas supaya diagram hijau dan merah itu tadi lebih rinci lagi. Silakan. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Mohon izin Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Ma’ruf. Jadi tabel ini menunjukan manfaat ekonomi paling atas itu adalah yang diterima pemerintah Indonesia dalam bentuk deviden sejumlah 849 juta dollar, lalu royalti 1.082.000.000 dollar, lalu export duty yang baru dibayar mulai tahun ini 78 juta, lalu pajak badan dan pajak-pajak lainnya 8.6 juta dollar, totalnya hampir 10.6 juta dollar. Kalau di lihat dari deviden yang diterima FCX milyar dollar, dari tahun yang sama periodenya sekitar 7 juta dollar, lalu prosentase milyar dollar. Lalu prosentase yang diterima oleh pemerintah Indonesia manfaat ekonominya sekitar 60 persen. KETUA KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Pimpinan, interupsi sebentar Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Kardaya. KETUA KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA):

22

Pak, supaya agak jelas ada tidak angka yang dimulai dengan penerimaan kotornya berapa. Jadi dari penerimaan kotor lalu untuk biaya operasi sekian, jadi untuk anunya sekian, pemerintah sekian, untuk ini sekian, jadi mulai dari penerimaan kotor. Kalau ujug-ujug masuk ke berapa keuntungan segala macam kan tidak memberikan gambaran yang clear dari pembagian di sini gitu. Ada tidak ya? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Baik, Bapak Pimpinan, mungkin secara slide tidak ada, tapi data itu kami memilikinya dan kami bisa laporkan ke Bapak. KETUA KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Maksudnya melaporkan itu sekarang atau? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Secara gamblang mungkin karena slide-nya tidak ada, jadi mungkin dari hasil pendapatan perusahaan 2014 yang sekitar 3 milyar dollar, khusus 2014, biaya itu, pendapatan itu akan dikurangi dari biaya-biaya produksi. Biaya produksi kita sekitar 2.4 milyar dollar. Lalu dikurangi lagi biaya administrasi dan dikurangi lagi biaya investasi, dikurangi lagi pembayaran yang tadi di 2014 di sini. KETUA KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Mungkin maaf mungkin belum, pertanyaan saya kali jelek tidak nyambung, jadi pertanyaan saya itu kan tiap hari diproduksikan tadi sekian ratus ribu ton, lalu dalam bentuk konsentrat, lalu dijual. Nah itu dari hasil produksi itu dijual itu berapa. Nah setelah itu baru untuk ini, untuk ini, untuk ini, jadi saya ingin dapat gambaran bahwa pemerintah itu total dari pajak, deviden dan lain-lain sebagainya mendapatkan berapa persen dari gross revenue atau produksi penjualan daripada produksi itu. Itu yang biasanya perusahaan-perusahaan lain mempresentasikannya begitu. Jadi sudah masuk dikebiasaan kitanya itu begitu. Jadi kalau seandainya sekarang tidak ada ya tidak bisa dipaksakan, mudah-mudahan besok pagi bisa dikirimkan kayak beginiannya itu. DIRUT PT. FREEPORT: Baik Pak, memang saat ini kami tidak bawa itu Pak, tapi besok kami bisa melengkapi. Terima kasih.

23

KETUA RAPAT: Clear Pak ya. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Pak Interupsi sebentar Pimpinan, sebelah kiri Pak. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Mungkin karena disetujui tadi oleh Presiden Direktur Freeport, mungkin bisa disertakan juga Pak laporan keuangan menyangkut tentang, kan ini McMoRan kan adalah perusahaan publik, terbuka, nah itu pasti agak jauh lebih bagus kalau kita minta laporan keuangan, dan itu pasti hasil audit. Kebetulan di Wallstreet kan itu tempat, itu jauh akan lebih kelihatan kalau itu kita bisa diberikan Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, nanti laporan keuangan dan juga bentuk yang lebih simple-nya Pak yang ditanyakan tadi penghasilan dari penjualan konsentrat berapa, penjualan yang dari smelter berapa, jadi total penerimaan berapa, operasional tadi saya dengar 2 milyar dollar ya, 2.04 milyar. Terus kemudian ditambah lagi administrasi jadi keuntungannya berapa baru dibagikan pajak. Saya rasa itu cukup clear nanti tolong datanya silakan diteruskan Pak. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pimpinan, sebelah kiri interupsi, sebelum dilanjutkan. KETUA RAPAT: Pak Tony. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Terima kasih Pimpinan.

24

Jadi kan begini Pak dari kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia sebagian besar kan dimiliki oleh PT. McMoRan Copper and Gold di Amerika, dan itu ada di dalam stock exchange di Amerika. Jadi kami minta laporan keuangan ini secara menyeluruh, dalam arti kata ini kan jelas akan tertuang di sini berapa banyak barang ini yang terserap di sana, termasuk juga keuntungan di dalam perdagangan sahamnya, berarti itu kan ada suatu bagian yang jelas PT. McMoRan Copper and Gold dapat bagian berapa persen. Sebab setahu saya McMoRan Copper and Gold kurang lebih di atas 80 persen. Coba mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan kepemilikan McMoRan Copper di dalam komposisi saham PT. Freeport Indonesia sekarang berapa Pak. DIRUT PT. FREEPORT: Itu sekarang sekitar 80.64% Pak. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Oke. Yang lainnya Pak yang 20 persen kurang itu siapa saja yang memiliki? Nah itu yang kita perlu dipaparkan juga Pak, karena itu adalah bagian yang bisa kita audit ke depan, karena ini sangat penting untuk kepentingan, saya juga tidak mau daerah selama ini hanya dapat sebagian kecil. Kemarin gubernur langsung mengatakan dalam pertahun hanya dapat secara equivalent kurang lebih 400 milyar saja, rupiah, sedangkan sementara yang lain dapat keuntungan begitu besar. Jadi kan sangat naif kalau sementara sumber alamnya diambil, hasil buminya diambil, ternyata pemiliknya hanya menikmati sebagian kecil itu. Itulah yang perlu kita sikapi ke depan sesuai dengan semangat yang Pak Direktur katakan tadi kita ingin membangun, memberikan transparansi, keterbukaan di dalam pengolahan ini, keterbukaan juga ingin membangun suatu tantangan yang baik, kepentingan anak bangsa kita semua, seperti begitu kan Pak Presiden? Oke silakan lanjut, kami serahkan kepada Pimpinan. KETUA RAPAT: Sudah ya? Jadi begini, teruskan saja presentasinya Pak, sekaligus juga kalau ada yang kalau hal yang terkait dengan yang direspon tadi, tadi bukan pendalaman tapi presentasi yang lebih lengkap mungkin diminta bisa Bapak tambahkan, tapi selanjutnya kami persilakan dulu Pak yang sudah ada. Silakan. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Baik, Bapak Pimpinan. Nanti data yang diminta seperti laporan keuangan kami harus akan submit dan distribusi penjualan. 25

Akuntansi PT. Freeport menganut sistem akuntansi prinsip akuntansi diterima di Indonesia, US gap dan Indo gap, dan juga diaudit secara teratur oleh Ernst and Young, pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia, Pajak, dan Kementerian Custom juga, perdagangan. Jadi keuangan kami diaudit secara teratur oleh pemerintah dan juga oleh auditor independen Ernst and Young dengan Dllyod tentunya secara tranparan distribusinya. Demikian Pak Ma’ruf. Terima kasih. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, boleh. Tambahan interupsi Pimpinan. Sebelah kiri Pak. KETUA RAPAT: Kalau bisa ini Pak Tony, mohon maaf Pak Tony, kalau bisa jangan masuk substansi Pak ya. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Tidak, tidak, bukan, bukan substansi. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Begini, justru menurut saya Pak, kalau pemaparan ini terlalu lama dan panjang waktu kita habis, ini kan tidak terlalu kelihatan itunya Pak. Malah saya lebih senang session ini lebih dibuka secara terbuka, dialog yang lebih, itu yang saya rasa lebih itu Pak, karena ini tidak mewakili juga Pak apa yang kita maksudkan Pak ke depan. Terima kasih Pimpinan, saya mohon bantuan Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya Pak, ini kan baru satu sisi yang dari keuangan Pak, tapi kan ada masalahmasalah lain yang juga pelu disampaikan Pak, yang saya sampaikan tadi yang berkembang di publik tentu juga harus disampaikan oleh Pak Dirut ya.

26

ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Itulah maksudnya, itu yang lebih yang kita lebih harapkan, kalau paparan ini kan saya rasa terlalu, tidak bakal terlalu banyak berubah. Ini kan hanya internal di mereka Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak dilanjutkan. Masih kita beri kesempatan dulu ya supaya kita nanti bertanyan ada bahan. Silakan Pak. DIRUT PT. FREEPORT: Terima kasih Pak. Dua slide lagi Pak. Kami masuk di ketenagakerjaan Pak, ini juga perlu diketahui bahwa ini masalah sosial, bukan hanya masalah hitung-hitungan bisnis saja, tapi ini masalah sosial. Jumlah karyawan langsung PT. Freeport Indonesia adalah 12.333 orang. Itu karyawan langsung. Artinya yang bekerja langsung di bawah PT. Freeport Indonesia. Karena di sana juga terdapat karyawan yang kontraktor, itu jumlahnya bisa sampai, signifikan jumlahnya bisa hampir kalau saya tidak salah hampir 20.000, itu. Karyawan Indonesia yang asli Papua itu 4.296. Itu kalau kita lohat prosentasenya 34.83%. Ini belum lagi kita lihat kalau dari sisi skill dan sebagainya. Itu asli Papua. Dan saat ini kami sudah memiliki vice president asli Papua, dalam posisi vice president. Kemudian non Papua 7.859 atau sekitar 63.72%. Non Papua ini pendatang dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari seluruh Indonesia. Kemudian expatriat 178, prosentasenya 1.44%. Itu tenaga kerja asing. Jumlah karyawan PT. Freeport Indonesia plus perusahaan mitra dan kontraktor, ini termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) per 2013 jumlah 31.694. Jadi di Kuala Kencana, Timika, itu PT. Freeport memiliki Institut Pertambangan Nemangkawi yang di dalamnya itu 80% itu adalah orang asli Papua yang ada sekolah di situ. Itu adalah 80% orang asli Papua yang di Nemangkawi. Karyawan Indonesia asli Papua 8.045 atau 25.38%, non Papua 22.853 atau 72.11%, tenaga kerja asing 796 orang atau 2.51%. Jadi ini total keseluruhan.

27

Lanjut. Ini program pengembangan masyarakat, mungkin Bapak-bapak pernah mendengar istilah 1% Pak dari ini, dari penjualan kotor, 1% dari penjualan kotor. Ini Pak angkanya. Ini mulai dari tahun 96. Naik turunnya grafik ini tergantung dari berapa besar juga produksi konsentrat itu. Kalau kita lihat di 2012 turun jauh ke bawah ini karena kejadian waktu itu terjadi pemogokkan besar-besaran tahun 2011, sehingga tahun 2012 dalam perhitungannya sangat rendah. Ini maksud saya menjelaskan di sini Pak, kalau seandainya PT. Freeport Indonesia tidak bisa melanjutkan operasionalnya karena tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, artinya akan drop turun sampai ke bawah, ini ditutup, artinya tidak ada lagi kontribusi-kontribusi yang diberikan dari PT. Freeport Indonesia kepada bangsa dan negara. Ini anunya Pak, itu saya coba memberikan satu visual bukan hanya dari perhitungan ini saja, bisnis, tetapi social cost-nya. Kalau mungkin Bapak pernah ke Timika atau lihat Timika tanpa Freeport Kabupaten Mimika mungkin tidak akan hidup. Saya mengatakan kepada seluruh karyawan, bahwa kalian harus paham keberadaan kalian ada di Kabupaten Mimika karena ada Freeport tempat kalian mencari makan, seandainya tidak ada Freeport di sini kalian tidak bisa menghidupi keluarga, sehingga ini aset yang harus betul-betul dijaga, aset ini harus bermanfaat kepada kita semua sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi saya mencoba memberikan kepada semua, semua karyawan, artinya karyawan yang saya berikan itu saya sampaikan baik itu orang asli Papua, baik itu pendatang, maupun expatriat, saya sebut mereka karyawan karena saya sudah mengatakan kepada mereka mulai dari Presiden Direktur sampai yang paling bawah adalah karyawan, tidak ada lagi kelas-kelas di sini, saya tidak mau melihat ada lagi kelas-kelas sehingga timbul eksklusif kehidupan di Freeport, tidak boleh. Karena kalau terjadi ini bisa terjadi hal-hal yang mungkin yang sering muncul di media, kita memberikan sumbangsih-sumbangsih keluar, tidak, semua harus diatur di sini. Dan itu, pernyataan itu saya sampaikan pada saat saya, sedikit keluar Pak, pada saat saya diminta untuk menjadi Presiden Direktur Freeport. Kepada Amerika saya minta komitmen untuk itu, karena background saya komitmen saya kepada negara dan bangsa saya. Lanjut. Demikian Pak, paparan saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Dirut sudah memaparkan.

28

Terkait dengan agenda rapat kita pada hari ini, saya yakin masih banyak pertanyaan Pak. Tadi juga saya sebetulnya Pak, ini pada awal rapat saya menyampaikan sistem keamanan operasional mungkin belum disinggung, sistem keamanan operasi penambangan, pengelolaan lingkungan, dan isu strategis lainnya, tetapi nanti bisa bisa masuk di pendalaman. Tadi sebelum kita masuk ke anggota Pak, ini banyak pertanyaan Pak, royaltinya PT. Freeport ke pemerintah itu berapa Pak, apakah dibagi misalnya tembaga berapa, emas berapa dan lain-lain, saat ini berapa Pak? DIRUT PT. FREEPORT: Biar keuangan yang Pak yang ini. KETUA RAPAT: Silakan Pak. Karena ini informasinya simpang siur ini Pak masalah prosentasenya. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Baik, jumlah royalti yang dibayarkan PT. Freeport mulai 2.000, dari 2.000. KETUA RAPAT: Prosentasenya Pak, bukan uangnya Pak. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Oke. Dulu berdasarkan kontrak karya sebesar 3 persen tembaga, lalu 1 persen untuk emas, dan perak juga 1 persen. KETUA RAPAT: Jadi 3 persen tembaga, perak dan emas 1 persen. Dari dulu sampai sekarang sama Pak ya? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Sekarang setelah pembicaraan di kontrak negosiasi itu naik menjadi 4 poin. KETUA RAPAT: Sudah berlaku itu?

29

PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Sudah berlaku. KETUA RAPAT: Mulai? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Mulai Juli tahun lalu. KETUA RAPAT: Oh baru tahun lalu Pak. Itu dari gross Pak 1 persennya? 1 persen dari apa? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): 1 persen dari penjualan gross dikurangi dengan treatment charges sesuai dengan perhitungan skala yang berlaku di .... (terpotong interupsi). KETUA RAPAT: Dikurangi apa Pak? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Biaya pengolahan. KETUA RAPAT: Jadi gross dikurangi biaya pengolahan ya. PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Treatment and refinery charges. Jadi dapat itu cost-nya atau biaya smelter, dari situ nanti baru dikalikan presentase itu sesuai dengan apa yang ditetapkan diatur di kontrak karya. KETUA RAPAT: Jadi mulai Juni tahun lalu naik menjadi 4 koma.

30

PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): 4 persen tembaga, emas 3.75, dan perak 3.25. KETUA RAPAT: Oke. Clear ya informasinya. Pak Kurtubi ini informasinya biar sama. Kita sebentar Pak Kurtubi kita mau masuk pendalaman. Langsung saja kita masuk pendalaman, Pak. Saya yakin Pak Kurtubi sudah banyak yang disiapkan, tapi yang paling pertama terdaftar namanya Pak Supratman Pak. Pak Supratman, siap-siap nomor dua Ibu Hj. Neni Moerniaeni. Silakan Pak Supratman. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Ma’ruf atas terpilihnya menjadi Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia dan pada vice president yang lain. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi Pak, saya malah sekarang optimis di bawah kepemimpinan Pak Ma’ruf. Kenapa saya bilang optimis, karena saya yakin di dadanya Pak Ma’ruf pasti merah putih di dalam Pak. Garuda di dalam. Jadi saya yakin betul itu, Insya Allah ini akan membawa keuntungan dan kemashalatan bagi bangsa, terutama kepada Saudara-saudara saya yang ada di Papua. Bagaimanapun di luar kepentingan bangsa dan lebih khusus kepada teman-teman yang ada di Papua PT. Freeport Indonesia harus memberi manfaat yang nyata dan sungguh-sungguh sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saya selalu menyatakan bahwa PT. Freeport Indonesia itu butuh Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia butuh Freeport. Saya juga sering menyatakan bahwa PT. Freeport Indonesia butuh tanah Papua, tetapi Papua juga butuh Freeport. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia, sekali lagi ini bisa memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia dan kepada perusahaan ini sendiri untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena saya yakin atas pengangkatan Bapak Ma’ruf Syamsudin selaku Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia saya hanya ingin menyarankan satu hal Pak, pertama karena ini adalah sebuah perusahaan publik dan dimiliki sahamnya oleh McMoRan saya yakin PT. Freeport Indonesia pasti akan taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya di Negara Republik Indonesia. Kemarin dari hasil rapat kerja kita dengan Menteri ESDM, dan mungkin sebentar malam juga akan tetap dilanjutkan, kami berharap betul bahwa 31

pelaksanaan ekspor konsentrat yang sampai hari ini masih dilaksanakan kalau perlu lewat kepemimpinan Pak Ma’ruf kali ini kita berharap untuk menunda sementara sambil menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dasar untuk melakukan ekspor konsentrat hari ini sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara itu seharusnya tidak boleh lagi dilakukan. Jadi oleh karena ini, ini menyangkut soal regulai Pak, jadi kita berharap Freeport ini memberi contoh kepada teman-teman yang lain sambil menunggu, bahkan kemarin dari beberapa teman-teman itu menyarankan untuk supaya pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia untuk memberi landasan hukum yang pasti dan jelas dalam hal ini kita menyarankan kemarin oleh Komisi VII DPR RI supaya Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu khusus menyangkut supaya tidak ada undang-undang yang dilanggar Pak. Jadi kita merespons semua untuk kepentingan Freeport, kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, juga kepentingan untuk masyarakat Papua. Yang kedua, saya melihat, saya mohon maaf, saya hanya baca di beberapa media kemarin Pak, saya tidak mengerti kemarin Freeport dalam tiga tahun terakhir itu tidak membayar deviden, tidak membagi deviden. Inilah masalahnya, kenapa, karena kita pemegang saham minoritas yang ada di sana, sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat sebagai shareholder, kalau royalti kan itu kewajiban-kewajiban siapapun yang dalam dunia pertambangan, itu kewajiban kepada negara, tetapi hak sebagai shareholder, setahu saya, mudah-mudahan saya salah Pak ya, tapi berita kemarin yang saya baca itu 3 tahun berturut-turut itu belum dibayarkan, karena memang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk tidak membagikan deviden. Nah, oleh karena itu, ini menjadi catatan juga dalam periode-periode yang akan datang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagai shareholder yang ada di sana ini harus, deviden itu juga harus segera diselesaikan Pak. Dan yang terakhir Pak Ma’ruf, saya menyatakan bahwa mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak kali ini, kita berharap program disvestasi ini bisa berjalan baik Pak. Karena satu-satunya jalan buat Pemerintah Republik Indonesia termasuk masyarakat Papua dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah Provinsi Papua kita berharap betul bahwa share yang ada di PT. Freeport itu, itu harus nyata diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kabapaten Papua untuk merupakan induk dari beberapa kabupaten yang di sana supaya masyarakatnya betul-betul merasa bahwa mereka ini adalah pemilik yang sah, jadi bukan hanya dibagikan dalam bentuk CSR, karena itu menjadi kewajiban siapapun, itu menjadi kewajiban Pak, tapi kita ingin masyarakat Papua memiliki PT. Freeport itu Pak, soal berapa besar sahamnya kita minta kebesaran hati dari PT. Freeport Indonesia, tentu dalam hal ini harus dibicarakan dengan shareholder yang ada di Amerika menyangkut kegiatan, kalau bisa kita berharap pemerintah provinsi bisa mendapatkan share 10%, dan itu berarti masyarakat Papua Pak yang akan membantu dan menjaga Freeport Indonesia, tidak perlu kita mencari bantuan dari mana-mana untuk mengamankan Freeport yang ada di sana.

32

Mungkin masih banyak hal yang lain, tetapi mungkin dua hal inilah yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi saya berharap betul Pak dalam rangka ini dengan kepemimpinan Pak Ma’ruf dan jajaran direksi yang baru terhadap pertambangan yang ada di Papua ini, saya yakin akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yakin dan percaya kami semua yang ada di sini khususnya saya pribadi tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Freeport khususnya yang ada di Papua, tetapi kita komit bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, ini wajib untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Demikian lebih dan kurannya saya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Selanjutnya kami silakan Bu Neni, siap-siap Pak Saiful Bahri. ANGGOTA F-PG (Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG): Terima kasih. Neni, A-308, dari Fraksi Partai Golkar. Yang disampaikan oleh teman saya betul Pak, bahwa kami cukup dikejutkan dengan adanya menurut keterangan dari Bapak Menteri bahwa bukan perpanjangan kontrak tapi MoU, tapi tadi Bapak mengatakan dalam penjelasan adalah perpanjangan kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertemuan kemarin, DPR mengusulkan untuk membatalkan MoU kalau toh itu harus dijalankan kita buat Perpu, pemerintah membuat Perpu. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada 6 poin renegosiasi dalam MoU tersebut, yang pertama luas lahan menjadi berkurang 90.000 hektar dari 200.000 hektar, kemudian pembangunan unit pengolahan, smelter, kemudian kenaikan royalti untuk penerimaan negara dan lain sebagainya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa untuk tembaga naik menjadi 4 persen. Yang saya ingin tanyakan di sini, tadi Bapak menjelaskan, bahwa Freeport akan membangun smelter di Gresik, bukan di Papua, tolong jelaskan. Berarti Bapak atau PT. Freeport ini ingkar janji di dalam kesepakatan tersebut. Kemudian, saya kalau bisa MoU itu bisa tidak dilihatkan kepada kami, kalau bisa karena kami adalah fungsi daripada DPR itu adalah fungsi pengawasan. Apakah perpanjangan MoU ataukah perpanjangan kontrak, tolong jelaskan kepada kita dan berikan itu kepada kami. Kemudian saya mencatat disini bahwa point pokok dari isi renegosiasi tersebut bahwa PT Free Port bersedia membangun smelter dan memberikan uang jaminan 115 juta US dollar, apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian mungkin itu cukup. Saya ingin mencermati halaman 8 Pak, saya berpikir karena 33

saya sebelumnya adalah Dokter Kandungan, sekarang saya membidangi kandungan bumi, dipercayakan oleh Partai Golkar untuk di Komisi VII, saya kira sama saja, yang satu kandungan bayi, yang satu kandungan bumi, kandungan alam, saya ingin mencermati disini Pak, saya berpikir bahwa benefit atau kepemilikan saham kita itu tinggi, tetapi ternyata setelah saya melihat kabel ini hanya 9,36%. Kita mempunyai saham hanya 9,36%, saya lihat disini supaya hasilnya itu berimbang antara Pemerintah Indonesia dengan apalagi pihak swasta dalam hal ini tentunya make currens ya, saya lihat disini dalam laporan tahun 2007 sampai tahun 2013 mengapa export duty-nya itu nol, apakah tidak mengekspor atau bagaimana. Apakah ini ingin disejajarkan dengan apalagi deviden untuk apa lah ini currens. Jadi ini mohon penjelasanya. Saya tercengang-cengang ternyata kepemilkan saham Pemerintah Indonesia itu dibawah 10%, hanya 9,36% setelah saya melihat tabel 8. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Saiful Bahri, siap-siap Pak Ramson. ANGGOTA F-PG (DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH, MSi): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ketua Sidang. Pak Direktur Utama yang saya hormati, Saya ada kebanggaan tersendiri sebagai, mohon maaf bukan P Murdiani orang timur yang tetangga dekat Papua bangga dengan paparan Pak Dirut. Kesimpulan dalam otak kecil saya bahwa Papua ini harta karun NKRI yang harus tetap dijaga. Yang ingin saya sampaikan memang oleh Abang saya penanya dari pertama dan kedua tentang smelter juga sudah ditanyakan, saya kira kira keberadaan smelter di Gresik ini memang agak sedikit menggangu pikiran kami di Komisi VII, kenapa tidak dibangun di Papua. Kita tahu bahwa kawasan timur adalah, Indonesia sedang menghadapi MEA 2015 sekarang harusnya kawasan timur itu menjadi beranda Indonesia menuju pasifik Pak Dirut, harusnya menjadi beranda Indonesia, artinya kalau rumah itu beranda, beranda itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin dalam ongkos produksi saya tidak tahu cara menghitungnya seperti apa, rule material dari Papua diolah di Gresik seandainya dijual ke Asia Timur dan ke Los Angles itu kan fraigth-nya lebih mahal dua kali lipat dibanding misalnya dari Papua langsung ke kawasan pasifik.

34

Yang ingin saya sampaikan bahwa ini sedikit mengganggu karena seandainay smelter itu dibangun di Papua itu dapat menjawab disparitas wilayah, Pak Dirut. Dan kalau tetap dibangun di Gresik itu sosial geleousness dengan kawasan timur sebagai pemilik sumber daya itu akan semakin besar. Saya minta barangkali kearifan untuk bisa mereview kembali kebijakan ini. Kita tahu persis bahwa kalau mau side back ke belakang keberadaan Free Port ini ada sejak pembicaraan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Prof. Wijoyo Nitisastro dan Ali Budiarjo pada tahun 1967 di Genewa dimana menghasilkan draft Undang-undang Penanaman Modal Asing sebagai Undang-undang pertama orde baru dan kita tahu persis mohon maaf, Free Port saat itu adalah perusahaan yang nyaris bangkrut, dia ikut dalam perjanjian Genewa itu sebagai nilai tukar dukungan Jhon F. Kenedy terhadap pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Royalti 1%, Pak Dirut, yang dicantumkan dalam perjanjian 67 itu adalah mudah-mudahan data saya keliru karena ini riset jaman mahasiswa Pak Dirut, mudah-mudahan keliru itu kita adalah royalti terkecil, Pak Simon, royalti terkecil di dunia kalau dengan Mozambique dan Angola yang di Afrika, luar biasa. Ini mungkin saya minta penjelasan karena saya bertanya ke Pak Kurtubi ketika naik 3,4% waktu kami di Sumatera Selatan, Free Port itu agak susah karena ada klausul dalam kontrak karya bahwa kenaikan royalti itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Itu memang dimana-mana klausul kontrak selalu begitu. sehingga 3,4% susah di realisasikan. Ini kami minta penjelasan, Pak. Yang berikut adalah tentang orientasi profit yang demikian besar tadi membanggakan kami namun dengan operasi sekian lama dari tahun 67 tahun 73 operasi sampai sekarang, Pak Dirut, mungkin sudah ada saatnya untuk Free Port juga harus berpikir sosial benefit juga. Minimal ada, kami tadi bangga Pak Dirut memperkenalkan bahwa ada 5 anak Papua dalam jajaran direksi, Alhamdulillah, Pak, Pak Simon, abang saya dan kawan-kawan bisa menjadi direksi ini adalah satu kebanggaan bagi kami orang-orang timur. Sosial benefit ini maksudnya keterlibatan Free Port terhadap masyarakat-masyarakat lokal. Dari Pak Tony Wardaya, saya mendengar ada 8 komunitas ada disitu yang saya tahu itu ada Komoro dan Dani dan apa Amue itu bisa tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberdayaan mereka. Selama ini adalah suara miring yang didengar oleh berbagai media internasional dan saya bilang ke teman-teman bahwa lebih baik kita mendukung Pak Tony Wardaya daripada bahasa-bahasa ini keluar, mohon maaf, dari misalnya ta’al hamid atau tombeanal, Pak Simon. Ya ini saudarasaudara Pak Simon yang, karena kalau Papua itu bergejolak sedikit, saya kira Pak Dirut sebagai orang mantan petinggi militer itu akan Australia ikut bicara, London ikut bicara dan New York ikut bicara. Eksistensi Papua ini adalah menyangkut kedaulatan Republik Indonesia, ini sudah diperoleh dengan berdarah-darah, orang tua kami adalah sukarelawan, kakek saya adalah juru bicara pengembalian Irian Barat di konstituante hasil Pemilu 55, Pak.

35

Jadi saya kira ini tolong diperhatikan keberdayaa masyarakat ketika Gus Dur itu memberikan harapan baru, Gus Dur tidak memberi duit. Gus Dur hanya memberikan kata-kata yang memberikan harga diri terhadap anak-anak Papua. Kebanggan dia berada sebagian bagian integral dari NKRI. Jadi ada yang mengatakan bahwa Papua bodoh sekarang kita bisa membantah. Prof. Yohanes Suryo di Bogor membuktikan bahwa anak Papua bisa menang olimpiade fisika internasional dan sekarang mahasiswa di Oxford University di Inggris. Jadi menurut Yohanes Surya tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang salah berkomunikasi. Saya kira 3 hal ini tolong direspon secara baik masalah partisipasi sosial dan keberadaan 8 masyarakat adat disekitar Free Port, masalah smelter dan masalah royalti. Terima kasih, Pak Dirut. Kami kembalikan. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Syaiful Bachri. Selanjutnya kami persilakan Pak Ramson Siagian, siap-siap Pak Tony Wardoyo. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.): Pimpinan, di daftar kok bukannya saya duluan. ANGGOTA F-PD (DR. H. KURTUBI, SE.,M.Sp., M.Sc): Pimpinan, saya protes ya, saya pertama kali masuk ruangan ini, absen pertama kali saya di depan kok mana. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.): Daftar pertanyaan tidak benar ini, saya sebelumnya Pak Ramson tadi. ANGGOTA F-PD (DR. H. KURTUBI, SE.,M.Sp., M.Sc): Daftar pertanyaan yang fair dong. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.): Kalau memang berdasarkan yang datang duluan, yang datang duluan. Ini sekertariat tidak benar ini, tidak jelas ini. 36

ANGGOTA F-PD (DR. H. KURTUBI, SE.,M.Sp., M.Sc): Ini ada permainan ini. Saya yang pertama kali. ANGGOTA ... (...): Sekretariat, tolong kasih lah daftar ke Pimpinan. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Biar Pak Ramson nanti habis ini klarifikasi, silakan Pak. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Sementara saya nanti bicara di proses saja. Tadi sama yang minta saya mendaftar itu saya sudah minta tolong Pak Kurtubi yang pertama, siapa tadi itu yang datang ke saya. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, interupsi, Pimpinan. Kalau ini penggantinya saya biar Pak Kurtubi dulu baru berikutnya saya, saya berikan ijin. Terima kasih, Pimpinan. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Tadi yang minta ke saya masuk itu saya sudah minta Pak Kurtubi yang pertama, pertama tadi, lain kali itu. Saya lanjutka ya, habis itu Pak Kurtubi ya, sudah keburu dipersilakan, ibarat kue sudah di dekat mulut. Saya ulangi lagi. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat, Dirut dan jajaran dari PT Free Port yang saya hormati.

37

Tadi sudah jelas disampaikan oleh baik Pimpinan maupun rekan-rekan Anggota yang terhormat. Kemarin juga Bapak Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa disepakati ada perpanjangan MoU ini interaktif sedikit Pak Pimpinan, benar ya Pak Dirut ya, perpanjangan 6 bulan itu perpanjangan pembahasan MoU, ya? DIRUT PT. FREE PORT: Perpanjangan MoU untuk melanjutkan perubahan-perubahan kontrak karya, Pak. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Jadi belum ada perpanjangan substantif dari kontrak belum ada Pak ya, hanya untuk pembahasan bisa diperpanjang 6 bulan, pembahasan saja Pak ya? Ya itu supaya clear ke publik seakan-akan kontrak sudah diperpanjang, kalau tidak Pemerintah ataupun Menteri ESDM bisa melanggar hukum dia. Jadi itu jelas bahwa proses pembahasa itu diberikan waktu perpanjangan 6 bulan lagi, gitu ya Pak Dirut ya? Itu jelas catatan Pimpinan. Terus yang kedua, itu sudah jelas mengenai terkait kontrak masih mau memabahas 6 bulan lagi soal MoU belum ada perpanjangan, itu yang pertama.Yang kedua, soal eksport. ANGGOTA F-GERINDRA (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA): Interupsi sedikit, klarifikasi Pak Dirut, itu beda yang disampaikan karena yang disampaikan itu didalam MoU perpanjangan itu ada perpanjangan ijin ekspor, ini yang kalau diluar itu sih, ini yang jadi apakah klarifikasi, apakah ada perpanjangan ijin ekspor. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Saya lanjutkan dulu Pak. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Pimpinan, itu yang pertama, yang penting catatan belum ada memperpanjang kontrak, belum ada perpanjangan MoU hanya perpanjangan pembahasan MoU kirakira begitu Pak Dirut ya, supaya publik tidak salah mengerti karena ini sangat sensitif dan ini catatan bagi Komisi VII DPR RI karena kita langsung RDPU dengan Free Port jadi hanya perpanjangan 6 bulan untuk membahas MoU, belum kontrak kerja.

38

Terus yang kedua, soal ekspor jelas bahwa didalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 sejak diundangkan diberikan waktu 5 tahun kepada semua industri pertambangan mineral untuk mempersiapkan diri karena 5 tahun sesudah itu hanya bisa mengekspor raw material yang telah dimurnikan, yang telah diolah. Itu ada dibeberapa pasal, Pasal 130 sekian dan Pasal 174. Kebetulan saya juga dulu Pak Dirut, ikut memproses RUU itu sekitar 70%. 30% lagi saya pindah ke komisi keuangan itu periode 2004-2009. Memang saya ingat betul itu apa point atau tujuan dari agar 5 tahun diberikan persiapan untuk sesudah itu ada proses pengolahan, ada proses pertambahan ada nilai tambah juga untuk menambah keuntungan atau benefit bagi negara, bagi rakyat dan juga bagi perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak opportunies, sebenarnya itu pointnya. Cuma yang proses pembuatan undang-undang itu ya waktu saya tidak setuju memberikan ijin atau otoritas yang besar kepada Bupati, Kepala Daerah memberikan ijin usaha pertambangan operasinya. Itu yang saya waktu itu tidak sependapat dalam perdebatan tapi saya kalah dalam hal itu. Sehingga IUP itu bisa dikeluarkan oleh Bupati karena waktu itu saya melihat itu terlalu jauh diberikan otoritas itu kepada Bupati tapi itu telah menjadi undang-undang dan namanya undang-undang semua warga negara terikat. Jadi artinya bahwa Bupati bisa memberikan IUP jadi terikat siapapun terpaksa melaksanakan undang-undang itu termasuk Free Port juga harus melaksanakan undang-undang itu bahwa selama 5 tahun harus mempersiapkan smelter untuk memproses refinery dari raw material. Kemarin kita sudah Raker dengan Menteri ESDM sebelumnya dengan Dirjen Minerba, sudah kita ingatkan bahwa kita melihat ada Permen ESDM No. 1 tahun 2014 yang memeberikan kesempatan kepada pemegang IUP untuk mengekspor raw material tanpa diolah. Disatu sisi sebelumnya ada Permen ESDM No. 7 tahun 2012. Ini sebenarnya salah, karena tahun 2012 belum boleh dilarang untuk mengekspor raw materialnya karena batasnya sampai 2014, itu salah. Tetapi Permen ESDM No. 1 tahun 2014 memperbolehkan, itu salah, itu yang nanti malam ini akan menjadi keputusan politik Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Menteri ESDM dan itu menjadi hukum. Keputusan politik tertinggi menjadi hukum adalah konstitusi UUD 45. Keputusan politik dibawahnya lagi yang menjadi hukum undangundang, Undang-undang No. 4 tahun 2009 harus dilaksanakan Presiden sampai rakyat kecil harus melaksanakannya, corporate juga harus melaksanakannya terkecuali ada jalan keluar seperti sudah dikemukakan teman juga sudah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI adalah jika Pemerintah mengeluarkan Perpu sehingga pasal-pasal tertentu dengan waktu-waktu tertentu bisa dimasukan didalam Perpu itu, tanpa ada itu, semua itu akan melanggar hukum termasuk Permen ESDM No. 1 tahun 2014. Yang ketiga, didalam laporan ini, halaman 8 bahwa untuk tahun 2014 total untuk penghasilan Pemerintahan Indonesia benefit to goverment of Indonesia itu 484 US dollar. Namanya benefit juga artinya hasil tenaga kerja dari rakyat Indonesia yang bekerja juga dipajak disitu jadi tidak murni kalau yang dari royaltis hanya 119 US dollar.

39

Sebelumnya dari 2007 didalam data ini sampai 2013, export duties-nya nol zero tapi 2014 78 juta US dollar. Ini Pimpinan dan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat menjadi catatan berarti ada export duties 78 juta US dollar. Ini kompensasi terhadap melanggar undang-undang, ini harus kita kejar ini pemerintah. 78 juta US Dollar itu ada export duties karena melanggar undang-undang. Diberikan lagi otoritas untuk mengekspor, tapi diberikan pajak eksport, padahal di UndangUndang No. 4 Tahun 2009 dilarang sebelum diolah dia. Ini harus dikejar dengan Menteri ESDM nanti dan pemerintah, bila perlu kita panggil juga Menteri Keuangan di sini dengan seizin Komisi XI. Ini tidak boleh melanggar undang-undang. Kita harus taat. FCX owner daripara Freeport mereka juga melanggar, apa, melaksanakan, bukan melanggar, taat terhadap undang-undang yang ada di United State. Itu harus kita contoh. Freeport di sini juga harus mencontoh mereka yang taat terhadap undang-undang di Amerika Serikat. Ini harus kita biasakan. Ini otokritik juga terhadap pemerintah. Dan semua stakeholder yang terkait harus membaca undangundang itu. Ini juga yang harus ditekankan kepada Menteri ESDM yang baru, harus membaca semua undang-undang, jangan sampai kebijakan-kebijakannya melanggar undang-undang. Ini yang berbahaya bagi negara ini kalau melanggar undang-undang, harus di dalam role undang-undang. Saya masih ingat dulu Pak Adam Malik mengatakan boleh zig-zag katanya, tetapi jangan keluar dari jalur jalan itu. Begitu juga di dalam manufer-manufer bisnis, manufer-manufer politik boleh zig-zag tapi jangan keluar jalur, jangan keluar dari perundang-undangan atau mekanisme yang ada. Itu sebagai catatan nanti Pimpinan menjadi keputusan politik kita. Jelas sepanjang masih berlaku Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 harus dicabut, berarti belum bisa eskpor raw material, belum bisa ekspor sepanjang belum diolah, hanya dibangun pun tidak boleh kalau menurut undang-undang ini, kan ini masih mau membangun. Yang boleh diekspor itu kan yang sudah diolah, yang sudah dimurnikan. Kalau misalnya nanti besok mau dibangun smelternya agar bisa mengekspor harus ada undang-undang, harus diamandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 karena itu sudah jelas di situ ada waktunya, malah 2012 masih bisa tidak diperbolehkan. Itu saja Pimpinan supaya sebagai catatan bahwa kita Komisi VII DPR RI mengajak pemerintah, mengajak stakeholder, mengajak Freeport taat terhadap undang-undang. Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Sudah selesai Pak ya? Selanjutnya kita mengacu ke catatan yang absen ini Pak, Pak Kurtubi Pak. Ternyata sekali ini benar Pak Kurtubi, Pak. 40

ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terima kasih Pak Pimpinan. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, Pimpinan, sebentar Pimpinan. Saya sebelum lanjut sebenarnya begini Pak saya ini memberi kebijaksanaan jatah saya, saya berikan ke Pak Kurtubi, Pak Kurtubi memang benar absen lebih dulu, tapi dia tidak mencatat untuk menanya, harusnya ke depan Pak Kurtubi pun harus mencatat menanya, tidak hanya sekedar absen. Tapi saya bijak saya berikan kesempatan Bapak dulu. Terima kasih ya. KETUA RAPAT: Oke, sekarang untuk sementara kita mengacu kekedatangan saja supaya tertib, silakan Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Ya terima kasih Pak Pimpinan. Rekan-rekan sejawat yang terhormat, Bapak Direktur Utama Freeport beserta jajaran yang saya hormati, Saya ingin bertanya tiga hal, pertama menyangkut operasi, mungkin bisa interaktif sedikit ya. Selama ini bentuk yang diekspor itu apakah bijih atau konsentrat? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG): Konsentrat. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Konsentrat. Bagaimana menentukan prosentase kandungan emas, kandungan perak, kandungan tembaga dari konsentrat itu? Apakah dilakukan penelitiannya di laboratorium setiap kali pengiriman atau hanya satu kali untuk seterusnya? Apakah waktu setiap pengiriman ekspor, pengapalan ekspor itu hasil laboratorium dari

41

kandungan emas sekian, perak sekian, ada pejabat bea cukai yang menandatangani dan menyaksikan. Ini pertanyaan satu menyangkut operasi. Lalu menyangkut laporan keuangan, saya sepakat tadi dengan Pak Ketua itu, kami membutuhkan laporan keuangan yang lengkap, berapa sale revenue dari perak berapa, dari emas berapa, dari tembaga berapa, dan mungkin dari yang lainlain ya. Lalu berapa cost-nya, biayanya, sehingga nanti dari gross revenue ada earning before interest dan tax, iya kan, dikurangi interest-nya berapa, tax-nya berapa. Kami ingin tahun interest yang dibayar ini berapa. Kelemahan daripada host country untuk pengelolaan sumber daya alam ini, di negara-negara Afrika maupun Amerika Latin banyak mereka itu dikadali di-cost-nya. Dibiayanya digede-gedein. Di sini DPR ini harus memberikan kontrol ya, kita tidak bisa percaya kepada akuntan publik, mohon maaf akuntan publik siapa yang dipakai oleh Freeport? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Ernst and Young. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Siapa? PT. FREEPORT (ASIROHA SITUMORANG) : Ernst and Young. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Ernst and Young, kita tidak bisa percaya 100 presen. DPR suatu saat perlu kalau boleh diizinkan menggunakan auditor pihak ketiga atau pihak kedua ya, itu hak tersendiri. Lalu menyangkut smelter yang merupakan amanat dari Undang-Undang Minerba. Secara teori kebetulan saya mengambil kuliah Mineral Economic di Colorado School of Mines, secara ekonomi perusahaan pertambangan ataupun perusahaan perminyakan yang paling efisien itu adalah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir satu bendera, satu company, perusahaan minyak di Amerika yang paling efisien itu adalah Intergrated Oil Company. Dia punya lapangan minyak, punya refinery, punya sales pom bensin, ya. Demikian juga tambang. Dia punya lapangan penambangan oke, dia punya processing, tidak cukup hanya sampai bahan baku ataupun konsentrat tapi sampai end product-nya. Kalau di bawah satu bendera Pak Direktur Utama, perusahaan yang bersangkutan amat sangat efisien, untungnya jauh lebih besar ya kalau dia sampai dihilir, smelternya yang saya maksud mestinya di bawah bendera Freeport ya. Sehingga keuntungannya pasti 42

lebih besar karena harga produk daripada final product daripada smelter itu jauh lebih mahal daripada dalam bentuk konsentrat, padahal biaya smelter itu relatif kecil. Begini, kalau untuk tambang bangun smelter itu, ... saya heran kok mengeluh soal lokasi, tanah, soal pelabuhan, soal listrik, tidak logic itu. Perusahaan tambang di mana pun arealnya sangat luas, perusahaan tambang manapun pasti punya pembangkit listrik sendiri, pasti punya. Kalaulah smelter dibangun di mine mount, tidak di Gresik dengan amat gampang dan biaya murah bisa mendapatkan listrik dengan hanya mengekspansi kapasitas yang sekarang, menambah kapasitas listriknya untuk smelter ya. Yang lain mengeluh butuh pelabuhan katanya. Saya yakin Freeport punya pelabuhan sendiri, di sini namanya pelabuhannya, apalah ada namanya ada di situ. Ya jadi infrastruktur sudah Bapak-bapak punyai, kalau kita bangun pembangkit listrik sekarang masalahnya pengadaan lahan di Republik ini. PLN itu susah membangun pembangkit karena pengadaan lahan. Tapi kalau perusahaan tambang mau menambah kapasitas listrik, lahan sama sekali bukan masalah, wong menguasai ratusan ribu hektar kok ya. Jadi tolong sampaikan ke Mr. Moffett ya bahwa kalau Freeport membangun smelter di Republik ini yang untung Freeport sendiri, kita bisa adu argumentasi secara ekonomi kecuali smelter yang dipunyai di luar negeri punyanya si Freeport juga, nah ini keberatan daripada perusahaan tambang membangun smelter di negeri ini antara lain, karena smelter yang di luar negeri punya dia juga, sementara orang Indonesia tidak bisa kontrol. Smelter di luar negeri outputnya apa sih sebenarnya, tidak bisa kita kontrol, orangnya itu kan tidak ada di situ ya. Ini tolong dicatat ini. Apa sih sebenarnya hasil final daripada smelter itu, tidak tahu kita. Kecurigaan publik, jangan-jangan, ada uraniumnya, jangan-jangan emasnya tidak seperti itu, jangan-jangan prosentase emasnya lebih besar dari yang sebenarnya. Sebab begini, yang namanya sample, pasti ini diambil sample ini dari produk yang dijual yang dikapalkan, ini kan lewat ban berjalan itu, iya kan. Waktu ban berjalan ini diambil sample untuk dites di laboratorium berapa emas, perak, dan seterusnya. Padahal sample-nya bisa saja tidak homogen, diambil pagi dengan diambil sore kandungan emasnya mungkin berbeda, sama tergantung, apa namanya, midle destinated-nya itu. Jadi yang ingin saya katakan, tolong disampaikan kepada big boss di New Orleans ya office-nya ini, di Amerika Serikat, bahwa membangun smelter yang harus dibangun itu oleh Freeport di mine mount-nya, ini justru lebih menguntungkan perusahaan tambang ya. Dan ini kemauan Republik lewat undang-undang, tidak bisa ditawar Pak. Tidak bisa ditawar ini. Jadi tolong kasih masukan ke bos-bos di Amerika ini tidak bisa ditawar Pak, kemauan undang-undang ya. Tolong arahkan agar membangun smelter di Papua. Hal yang sama juga akan saya utarakan ke Newmont. Itu daerah saya di Nusa Tenggara Barat. Jadi maksudnya Pak, undangundang ini maksudnya baik, jangan dicurigai macam-macam, maksudnya baik untuk mensejahterakan bangsa ini di satu sisi dan kalian pengusaha tambang bisa lebih efisien, karena bergerak dari hulu ke hilir ya. Hilir terintegrasi itu amat sangat efisien. Ini undang-undang membenarkan anda untuk beroperasi secara terintegrasi. Yang kalau di Amerika Serikat ini barang haram. Di Amerika Serikat itu unbundle ya, hulu sama hilir harus pisah, di Amerika Serikat. Tapi ini Republik Indonesia lain ya. Harus 43

taat pada undang-undang yang justru dengan undang-undang ini membikin efisien perusahaan tambang. Jangan mencari alasan untuk mengeles macam-macam, tolong dibangunnya juga di Papua, agar rakyat Papua bisa dipercepat pertumbuhan ekonominya, jangan di Gresik Pak. Kami tidak sepakat kalau di Gresik. Masa tambangnya di Papua, lalu yang anu di Gresik. Jadi kalau di Papua smelternya nanti pemerintah bisa kita desak untuk mendorong industri juga dibangun juga di Papua industri ikutannya ya. Ketimpangan sudah kelewat lebar, penduduk kita ini ya antar provinsi, antar orang, nah ini perkecil sekarang ketimpangan itu dengan memberikan kesempatan daerah-daerah miskiin yang alamnya kaya berhak mereka memperoleh multiplier effect dari keberadaan sumber daya alam ini. Mengapa kita selalu cari alasan untuk di Gresik, di Gresik, di sana ada jalan, di sana ada listrik ya. Di Papua listrik mau puluhan ribu megawatt bisa dibangun, begitu. Lalu itu. Terakhir tentang kontrak karya, sebenarnya Freeport ini contoh perfect, contoh yang sangat pas menggambarkan bagaimana negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengelola kekayaan alamnya secara salah. Dengan kontrak karya, kami paham tahun 67 itu Republik masih begitu lemah, kita ada kepentingan dengan Belanda, kita mengakomodir itu kontrak karya. Pak Dirut, kelemahan kontrak karya, karena yang berkontrak itu adalah the goverment of the Republik of Indonesia. Ini salah. Jadi Pemerintah RI berkontrak dengan Freeport. Pemerintah RI menteri-down grade dirinya sendiri untuk sejajar dengan Freeport. Ini salah. Kalau dia sejajar hak dan kewajibannya sama, dari Pasal 1 sampai pasal terakhir dari kontrak karya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Pasal demi pasal kalau ada yang berubah harus persetujuan kedua belah pihak, itu kontrak karya. Ini mungkin iya dapat kita tolerir waktu awal-awal tahun 67 sampai dengan selesainya kontrak karya periode pertama, mestinya harus dihilangkan, mestinya kontrak karya ini di Undang-Undang Minerba justru dihidupkan, ini saya kritik keras. Jadi dengan kontrak karya posisi kontraktor harus suka tidak suka lebih kuat daripada Pemerintah RI ya, karena dia yang berkontrak ini Pemerintah RI bukan dengan bisnis entity milik negara. Tapi ini okelah itu kecelakaan sejarah. Nah kita koreksi lewat nego ya, renegosiasi ini. Saya termasuk sejak kuliah di Colorado itu, emas Cuma royalti 1 persen, apa namanya, itu tidak bisa diterima ya. KETUA RAPAT: Pak Kurtubi. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Kita terpaksa menerima itu karena, apa namanya, yang berkontrak itu adalah pemerintah. Nah ini mesti tidak lagi.

44

KETUA RAPAT: Pak Kurtubi, tolong waktunya dipercepat Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Oke, oke. Jadi yang saya maksud tolong posisi ... (terpotong interupsi) ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Ketua, interupsi Ketua. Pak Kurtubi jangan dibatasi, ini lagi penting ini diomongin. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Ini mohon maaf, mohon maaf. KETUA RAPAT: Nanti 30 menit habis nanti Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Beberapa menit lagilah, saya paham. Jadi maksud saya, Bapak-bapak yang hadir ini kan semua merah putih, kebetulan pengabdiannya lewat Freeport kira-kira begitu. Kami juga merah putih, sama kira-kira begitu. Nah, tolong diyakinkan bos-bos, Board of Director Freeport McMoRan ini bahwa kekayaan bangsa Indonesia ini sudah cukup dinikmati oleh Freeport, dan sekarang secara baik-baik tolong, apa namanya, renegoasiasi dengan pihak pemerintah ini agar dipercepat, kalau saya berpendapat mestinya kontrak karyanya dicabut, tapi okelah karena masih berlaku menurut Undang-Undang Minerba, kami dapat memahami, cuma royalti sekali lagi kalau pendapat saya pribadi saya sedih banget 1 persen sejak zaman dulu, mestinya royalti itu Pak, mestinya, kalau pajaknya 30 persen, royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Sebab cost, sekali lagi, semua cost biaya yang Bapak keluarkan underground mining 6 milyar dollar itu semua akan dikembalikan, sebelum dikenai pajak itu dipotong dulu dari revenue-nya. Jadi mestinya kami menghimbau Freeport untuk bisa meningkatkan lagi royaltinya, kalau pemerintah minta cuma 3.75 itu kekecilan, buru-buru atau 4 persen terima, saya mengusulkan 21 persen loh royalti itu.

45

KETUA RAPAT: Ya cukup Pak Kurtubi. Berhenti di 21 persen kita berhenti Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Nanti mungkin di dalam perbaikan Undang-Undang Minerba dan Migas kita akan, tugas kami sebagai dalam rangka legislasi. Jadi kami kemukakan ini Bapakbapak, agar kita dapat memahami sekali lagi semua concern dengan smelter, tolong jangan berkelit untuk menggunakan segala celah bahwa Undang-Undang Minerba tidak disebut di mine mouth, yang penting di Indonesia, tapi tolong usahakan sekuatnya di mine mouth ya, tolong. Sebab kalau di tempat lain kasihan rakyat yang punya potensi untuk kita majukan menjadi hilang, mohon maaf terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Jangan khawatir semuanya sudah ditanyakan sama Pak Kurtubi, jadi temanteman tidak usah banyak-banyak lagi sudah lengkap saya rasa. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Interupsi Pak Ketua. Tadi saya juga mau mengajukan pertanyaan, jangan sampai nama saya tidak tertera di situ. KETUA RAPAT : Oh, ada tapi urutannya sesuai dengan absen kedatangan ini. Pak Airlangga tidak mengambil haknya. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, tolong Pimpinan, hak yang di sebelah kiri Tony Wardoyo itu jangan dihilangkan, saya dari awal tunggu Pimpinan, Pimpinan jangan lanjutin dulu, itu sebenarnya kalau dibilang absen siapa yang lebih dulu semua juga melihat saya yang datang duduk pertama di sini bukan Pak Kurtubi sebenarnya, cuman saya memberikan mandat dia karena dia ingin bertanya yang banyak, begitu loh, saya ingin memberikan kesempatan, bukan saya ini, saya mengalah mundur tidak apaapa, pertama Pak Suratman dengan Tony di sini Pak yang duduk, jadi jangan itu, saya hanya memberi kesempatan kepada beliau, saya mengalah, tolong kesempatan berikutnya jangan diberikan kepada yang lain, terima kasih Pimpinan.

46

KETUA RAPAT : Jadi begini, saya sekali lagi sampaikan kepada Sekretariat tolong saya diberi data yang benar karena itu kan urusan Pimpinan kalau absen mengabsen . ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pak sebenarnya saya tidak mau mengklarifikasi masalah ini tapi biar saya tanya kepada Saudara saya, tanya saja. KETUA RAPAT : Oke, jadi selanjutnya silakan Pak Tony ya, silakan.

ANGGOTA F-PG (Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG): Interupsi Pimpinan. Tadi saya juga daftar, saya ingin memastikan apakah nama saya sudah ada. KETUA RAPAT : Sudah ada, nanti setelah ini. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Sebentar Pimpinan. Bacakan saja dulu siapa-siapa. Saya tadi setelah Ramson kok malah tidak ada nama saya, ini banyak sekali ini yang maju ke depan, tiga kali ganti. KETUA RAPAT : Ini Sekretariat sudah saya tegur keras ini, 5 tahun saya memimpin di Komisi V DPR RI tidak pernah seperti ini, ngurusin begini saja masa urusan Pimpinan, jadi saya sebutkan Supratman, terus Bapak Assegaf, Joko Purwanto, Neni Murniaeni, Indro Hananto, Hadrianto Johan Syah, Mohammad Nasir, Saiful Bahri, Ramson Siagian, Tony Wardoyo, Kurtubi, Endre Saifoel, Dony Muryadi Awang, Ferdian, Katherine, Hadi Mulyadi, Eko Wijaya, Bunhar, Mat Nasir, Aryo Djojohadikusumo, Dito, Eni Maulani Saragih. Apa ada yang terlewat ? ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Pimpinan sebentar Pimpinan, saya itu mencatat No. 5 sebelum Pak Ramson, kenapa tidak dia diubah paling bawah, saksinya Pak Ramson lihat sendiri. 47

ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Kenapa saya hilang di situ Pimpinan. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Karena daftar ini begitu banyak Pimpinan, yang mana yang mau dipakai Pimpinan ? ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Pimpinan, saya sampaikan ini yang benar, saya klarifikasi apa yang Pimpinan bacakan itu yang benar, jadi itulah daftar yang pertama yang Pimpinan bacakan tadi yang lain itu nanti yang kedua, ketiga berubah Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Interupsi Pimpinan. Tadi diedarkan oleh Sekretariat, Pak Dito ini sudah daftar No. 5, saya No. 6, hanya lain kali Ketua Sekretariat, Kepala Sekretariat tolong langsung di kroscek kalau ada dua ada di sebrang sana, ada di sebrang sini yang diedarkan oleh staf sekretariat, juga staf ahli yang mendampingi, staf ahli kita ini Pak Doktor, staf ahli Komisi VII DPR RI itu Doktor, jadi itu saja Pak Ketua, jadi Pak Dito ini sebenarnya sebelum Pak Dito saya tadinya begitu, terus yang kedua saya mohon izin sebentar mau ada konfrensi pers Fraksi soal Freeport, terima kasih banyak Ketua. KETUA RAPAT : Ini saya klarifikasi, ini daftar yang benar ini? Sebentar jangan diinterupsi dulu. Jadi begini biar adil ke siapa yang mengambil hak itu didasari pada daftar kehadiran yang paling dulu, ini daftar kehadiran siapa yang dahulu, dia yang namanya dulu di atas, jadi bukan daftar oh saya bertanya tidak, pada prinsipnya semua punya hak bertanya, kita anggap semua bertanya tapi siapa yang lebih dulu itu didasarkan kepada kehadiran. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Sebentar saya juga perlu ngomong, kalau masalah kehadiran saya yang pertama datang ke sini, itu tanya semuanya, terus yang kedua kenapa nama saya tidak ada di situ. ANGGOTA F-P.GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO): Pimpinan, Aryo sebelah kiri. 48

KETUA RAPAT : Silakan Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO): Pimpinan, daftar yang Pimpinan pegang itu, itu yang ditaruh di meja depan, itu berdasarkan daftar hadi yang datang duluan, jadi kalau ada nama yang tidak tertera di situ berarti bukan dia yang tanda tangan di depan situ, jadi yang tertera, itu saya tanda tangan waktu saya masuk ruangan di depan saya lihat, saya nomor ke 20 kalau tidak salah, saya nomor ke 20 dan itu di depan, jadi kalau ada orang yang belum tanda-tangan berarti tidak datang lewat depan dan tidak tanda tangan berdasarkan daftar hadir Pimpinan. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Saya ingin menjelaskan sedikti Pimpinan, sedikit saja. KETUA RAPAT : Silakan Pak. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Ketika saya masuk, absen di depan dan diminta untuk apakah Bapak bertanya atau tidak, saya katakan saya akan bertanya, kemudian ketika saya duduk di sini ada lagi mohon maaf dari Sekretariat yang menawarkan daftar pertanyaan, iya maksud saya berarti ada dua lembar Pak, jadi usul saya disilang saja Pak dua lembar itu, silang saja, cross ganti-gantian dengan yang di sini,kan ada yang dari dalam tadi Pak. KETUA RAPAT : Tadi sudah diprotes Pak, jangan. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Ada dua, Bapak pasti pegang dua di situ. KETUA RAPAT : Ya nanti urutannya berbeda, nanti tidak bisa bingung nanti.

49

ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Yang kedua, saya ingin menyampaikan Sekretariat tunjuk saja satu orang untuk khusus daftar pertanyaan, jadi masuk siapa yang megang daftar pertanyaan supaya kita tidak membuang waktu hanya untuk masalah ini, terima kasih. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Pimpinan sebentar Pimpinan ini supaya tidak ribet ini, ini kan biasanya kita absen sendiri, daftar pertanyaan sendiri, orang kan belum tentu datang dari depan bisa dari belakang, yang sudah-sudah itu absen kan dibagi, apa pertanyaan dibagikan, diedarkan, itu saja yang dipakai begitu loh Pimpinan, yang selama ini selalu seperti itu Pimpinan tadi saya Airlangga No. 3, saya No. 5, Ramson No. 6, saya ingat benar itu. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Interupsi Ketua. Sebentar Ketua, sebentar saja Ketua, saya pikir jangan diperdebatkan, saya kembalikan kepada Ketua, Ketua milih yang mana dan teman-teman mohon pengertiannya untuk bisa mengikuti apa keputusan Ketua supaya tidak berlarut-larut, terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Ya rasanya kurang elok kalau soal dulu-dulan saja kita berdebat di depan mitra Pak, jadi karena saya. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Interupsi Ketua. Tapi nama saya jangan dihilangin Pak Ketua. KETUA RAPAT : Iya masuk, tolong ditulis ya yang belum tolong ditulis karena masih panjang jadi selanjutnya Pak Supratman sudah, Pak Mustafa Assegaf tidak ada, Joko Purwanto tidak ada, Ibu Neni sudah, Pak Indro Hananto mau bertanya ? tidak, Pak Andrianto Johan Syah tidak juga, Pak Muhammad Nasir juga tidak, Saiful Bahri sudah, Pak Ramson sudah, sekarang Pak Tony Wardoyo Pak. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Terima kasih Pimpinan. 50

Pertanyaan saya mohon melalui Pimpinan bisa langsung dijawab oleh Pak Dirut, saya minta tolong agak interaktif ini Pak karena ini pertanyaannya yang agak langsung ke teknis, sebenarnya apakah PT. Freeport Indonesia telah membangun smelter di Gresik, mohon pertanyaan itu Pak dijawab atau baru berencana membangun, apakah sudah ada pembangunan fisik di sana Pak karena menurut catatan kita ini Bapak baru MoU dengan Petro Semen Gresik 3 hari yang lalu, jadi kalau baru MoU dengan Petro Semen Gresik sangat ideal dan bahagianya dan harapan besar untuk masyarakat Papua dan sesuai dengan tadi yang diamanatkan oleh, jelaskan juga oleh Pak Kurtubi dari hilir ke hulu itu lebih baik smelter yang akan datang dibangun di Papua dan tidak mustahil juga sampai tahun 2017 yang Bapak dapat akan terbangun satu smelter di Gresik, pembangunan smelter di Gresik paling tidak membutuhkan waktu 3 tahunan, kalau memang Bapak ada problem mengenai power plan, Pemerintah daerah siap ikut membangun power plan berdampingan dengan smelter Bapak, dalam arti kata sama-sama membangun Pak di tahun yang sama, di bulan yang sama supaya hak Papua, hak daerah juga bisa mendapat kesempatan, bisa menikmati hasil dari sumber alamnya. Jadi kalau melihat dari kondisi yang terjadi per tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan 24 Januari 2015 hak Bapak mengekspor ... atau konsentrat itu habis, sedangkan Bapak sekarang baru melakukan MoU baru yang sifatnya bukan MoU ekspor konsentrat hanya diberi waktu 6 bulan untuk melakukan negosiasi kesepakatan yang beberapa poin yang diminta oleh Pemerintah belum terpenuhi, jadi alangkah baiknya sebelum melangkah ke 6 bulan ini dalam kurun waktu 1 bulan ini Pemerintah Daerah Propinsi Papua, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dilibatkan untuk mengkondisikan kondisi Bapak melakukan pembangunan smelter di Papua dan saya yakin ini akan bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang Bapak perlukan yang ada kurang lebih sama di Gresik, itu Pak poin pokok yang perlu kita masuk tindak lanjuti, kenapa saya perlu pendalaman begini karena sudah jelas Bapak ini belum ada pembangunan di Gresik, baru rencana, baru membikin MoU dengan Petrokimia, nah kalau memang niat baik dari PT. Freeport Indonesia, niat baik daripada pemegang saham terbesar 80%, McMoRan copper and gold di Amerika dan jelas-jelas Pak ada beberapa poin yang sebenarnya agak aneh, berdasarkan laporan yang resmi dari Dirjen, dari Kementerian ESDM bahwa sebenarnya sejak tahun 2012 sampai 2014 royalti yang harusnya diberikan kepada Pemerintah yang jumlahnya antara 900 juta dolar sampai 1,2 miliar itu pun belum dipenuhi, nah bisa saja uang ini memang keperluan untuk membangun, kalau ada memang uang ini untuk membangun, bangunlah di Papua, janganlah bangun ini, dan kalau pun ini diselesaikan Pak, hak memang hak negara RI dan hak juga orang Papua lebih baik ini diselesaikan jadi saya rasa tidak ada cara yang lebih indah, lebih baik apalagi saya lihat Bapak mempunyai semangat untuk membangun Indonesia secara utuh, Papua juga dalam NKRI kerukunan Indonesia menjadi wawasan kita dan pembangunan di Indonesia Timur alangkah indahnya dan kami berharap sebagai wakil masyarakat Papua Bapak bisa membangun smelter PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Papua begitu Pak.

51

Terus ada pertanyaan kedua kan tadi sudah terjawab sebagian komposisi yang kita ketahui dari 100% kepemilikan PT. Freeport Indonesia 80% koma sekian itu milik McMoRan Copper and Gold di Amerika yang kurang lebih 20% nya itu Pak kami pingin tahu Pak komposisinya siapa saja Pak, supaya bisa jelas terbuka karena sekarang era transparansi, karena kepentingan untuk kita melihat perpajakan, pertanggungjawaban keuangan yang akan diterima oleh negara, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pimpinan. Mohon langsung dijawab Pak supaya kita tahu komposisinya. KETUA RAPAT : Selanjutnya kami persilakan Pak Endre. ANGGOTA F-P.NASDEM (H. ENDRE SAIFOEL): Terima kasih Pimpinan. Ini saya mohon Pimpinan, saya ada interaktif ini Pimpinan, kepada Bapak Direktur PT. Freeport saya akan memperpanjang pertanyaan dari Pak Kurtubi tadi mengenai ekspor konsentrat, ini konsentrat kita sudah mengekspor 42 tahun jadi menghitung berapa emas, berapa perak, dan berapa tembaga itu dengan analisa berarti selama ini Freeport tidak real pembayaran royalti ke negara, bagaimana penghitungan dengan analisa, jadi kalau kita hitung sekarang tebak-tebak buah manggis berapa isinya sementara berapa emas, sedangkan harga emas royalti-nya berbeda dengan perak, berbeda dengan tembaga. Bagaimana Freeport menghitung, siapa yang mengontrolnya, ini kita sama anak bangsa ya dengan Freeport semuanya ini sangat besar kerugian negara, mungkin waktu pengapalan dipakai lesban ke kapal itu hanya konsentrat, sekali berapa jam, berapa menit menganalisa itu dan itu hanya sebatas analisa dan saya sependapat dengan teman tadi dengan Pak Supratman sebaiknya Freeport supaya jangan ada kerugian bagi negara Indonesia sebaiknya kita tundalah dulu melakukan ekspor konsentrat karena setelah di konsentrat ini kita urai lagi setelah emas ini semuanya masih ada logam-logam yang lain dengan harga bernilai, ini selama ini kan bangsa tidak tahu, Indonesia tidak tahu, itulah yang kita minta ke Freeport kalau bisa kita undurlah dulu menjelang kejelasan tentang smelter ini karena semuanya akan jelas berapa emas, berapa perak, berapa tembaga, dan mungkin juga kata Pak Kurtubi tadi mana tahu ada uranium di dalam, selama ini Indonesia belum mendapatkan royalti dari uranium, hanya itu yang kita sampaikan terima kasih. KETUA RAPAT : Selanjutnya kami persilakan Pak Dony mau bertanya ? mau mengambil haknya bertanya, silakan Pak.

52

ANGGOTA F-PDIP (DONY MARYADI OEKON): Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Dari tadi teman-teman sudah bertanya Pak jadi saya mau coba menanyakan yang ringan-ringan saja Pak. Dari laporan slide yang tadi kami lihat di sini produksinya kurang jelas ini Pak, produksi per tahunnya yang kurang jelas, karena kalau kita lihat di sini ada deviden semua laporannya per tahun tapi produksi per tahun secara realnya itu berapa ini yang kita minta untuk jelaskan, kemudian yang berikutnya lebih melihat kepada keselamatan kerja pengalaman yang lalu di tahun 2013 kalau tidak salah Pak ya tanggal 14 Mei itu ada kejadian yang sampai 28 orang kalau tidak salah yang tewas nah ini peningkatan apa yang dilakukan oleh Freeport dalam keselamatan kerja, dalam hal ini K3S nya, eh apa K3 nya apa yang dilakukan, peningkatan apa yang dilakukan dalam hal berdasarkan pengalaman kemarin kejadian di tahun 2013, kembali lagi di dalam laporan yang ada sekarang ini saya lihat ada mengenai CSR dan apa yang dilakukan oleh Freeport secara yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya dan sekitar tambang khususnya mengenai CSR-CSR yang telah dilakukan bagi masyarakat Papua karena saya lebih mementingkan apa yang diterima oleh masyarakat Papua sebetulnya itu Pak yang saya utamakan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bapak terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Pak Wang ada ? lewat. Ibu Katherine bertanya ? ya silakan. ANGGOTA F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN): Selamat sore. Terima kasih Pimpinan. Saya tidak terlalu banyak bertanya Pak cuman ingin Bapak-bapak sebagai warga Indonesia yang bekerja pada perusahaan asing tolong jaga aset kita kalau perlu ditinggikan dan lingkungan daerah yang di Papua tolong juga diperhatikan, jangan sampai aset negara kita kehidupan warga Papua diinjak-injak oleh orang asing demikian harapan saya sehingga Bapak-bapak bisa bekerja yang baik untuk Indonesia Raya, terima kasih saya Katherine dari Fraksi Gerindra, terima kasih.

53

KETUA RAPAT : Selanjutnya Pak Hadi Mulyadi, lewat. Pak Eko Wijaya, lewat. Gunhar, silakan Pak. ANGGOTA F-PDIP (YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Presiden Direktur Freeport yang saya hormati beserta jajarannya. Saya mengenal Freeport ini Pak mungkin sejak saya kecil sudah ada konflik di Freeport tapi sebetulnya saya sendiri tidak mengetahui apa isi kontrak karya PT. Freeport dengan Republik Indonesia ini, sampai saat ini dalam benak dan pikiran saya PT. Freeport ini adalah perusahaan tambang yang super body bahkan perusahaan tambang yang sering melakukan pelanggaran terhadap aturan, yang ingin saya minta kepada Bapak Presdir Freeport salinan kontrak karya karena saya cari di google tidak ada Pak, betul Pak ya ? betul ya tidak ada ini, padahal ada dua tempat bertanya ini, kalau tidak pada Tuhan, pada Google, iya satu itu Pak, bisa dipenuhi ya Pak Presdir ? yang kedua, perpanjangan MoU-nya juga Pak yang seperti Pak Ramson tanyakan tadi kalau persoalan yang lain cukup Pak Kurtubi, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih. Selanjutnya Pak Mat Nasir tidak ada, Pak Aryo juga tidak ada, silakan Pak Dito Pak. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirohmanirohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara Dirut PT.Freeport dan seluruh jajarannya.

54

Baru-baru ini menjadi berita yang cukup rame di media bahwa Pemerintah tadinya akan menunda perpanjangan ekspor Freeport yang 6 bulan ini tetapi akhirnya Pemerintah menurut media yang saya baca sudah memperpanjang ekspor untuk 6 bulan ke depan, ekspor konsentrat, dengan catatan karena memang rencana Freeport akan membangun smelter, pertanyaan saya Pak izin untuk interaktif Pimpinan. Visibilities tadi sudah selesai belum, full complete atau progress ? 100% selesai, oke. Lokasinya di mana Pak ? lokasinya smelter. DIRUT PT. FREEPORT INDONESIA : Pas di sampingnya Petrokimia Gresik. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Oke, saya bisa minta sertifikat kepemilikan tanahnya Pak ? loh harus punya dong. KETUA RAPAT : Copy-nya maksudnya Pak, bukan aslinya. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Oke nanti boleh Pak, izin lokasi Pak, sudah ada izin lokasi Pak ? minta copynya kalau sudah ada Pak, belum ada Pak. Izin lokasi sudah ada belum Pak ? belum. Oke izin usaha industri sudah ada Pak ? belum. Amdalnya sudah ada Pak ? belum. Berarti kalau menurut kami tidak bisa dikategorikan sudah membangun smelter, lokasi tanahnya belum pasti, kalau sudah ada kan harus ada izin, ada sertifikatnya, harus ada izin usaha, harus ada izin usaha industri, harus ada amdal, harus ada basic design engeneeringnya sudah ada belum Pak ? belum ada juga. Ya sudah jadi pada kesempatan ini kita tahu bahwa baru niat saja Pak ya, baru nawaitu saja yang lain-lainnya yang penting-penting sekali malah belum ada, lokasi belum ada, tanah belum ada, izin belum ada, amdal belum ada basic design engeneering belum ada, jadi nanti akan kita tanyakan kepada pemerintah apa dasarnya untuk memperpanjang ini kalau memang semuanya belum ada, karena begini Pak UU Minerba saja sebenarnya Permen No. 1 sudah melanggar ini realisasi ini, kemudian acuannya ada boleh mengekspor konsentrat asal akan membangun smelter, yang sudah dilakukan Freeport mungkin menaruh itu saja apa uang jaminan keseriusan saja tetapi realisasinya semua belum ada, lokasinya belum ada, sertifikat tanahnya belum ada, izin industri belum ada, izin lokasi belum ada, izin usaha industri belum ada, amdalnya belum ada, betul Pak ? Baik kalau begitu Pimpinan, saya tidak ada pertanyaan lagi kalau ini saja belum ada semua, terima kasih Pimpinan.

55

KETUA RAPAT : Kali ini bagus sekali pertanyaan Pak Dito Pak, biasanya bagus juga, kalau yang sekarang lebih bagus maksudnya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Eni Maulani Saragih, siap-siap Ibu Dewi. ANGGOTA F-PG (ENI MAULANI SARAGIH): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.. Terima kasih kepada Pimpinan, jadi ini menyambung komentarnya atau pertanyaan dari Pak Dito, terus terang Dapil saya Gresik Lamongan jadi mohon maaf sebelumnya kepada Pak Kurtubi dan Pak Toni, ini bukan karena Gresik, jadi bukan mau membelain Gresik tapi ini masalah merah putih tadi, jadi saya ingin bertanya kepada Freeport Indonesia tadi kalau Pak Dito menanyakan semua memang belum ada dari izin lokasi memang betul saya tanya langsung kepada Kepala Daerah Pak Bupati Gresik Pak Sambari karena berita begitu jadi headline perpanjangan negosiasi 6 bulan ini semua Pak Bupati Telpon, masyarakat di sana juga tanya mereka terus terang saja mereka senang kalau memang Freeport akan membangun smelter di sana tapi sampai hari ini PT. Freeport belum ada komunikasi sama sekali dengan Pemda Gresik, saya tanya langsung kepada Pak Bupati, Pak Bupati ini kan di headline bahwa Freeport akan kontrak dengan, kontrak lokasi dengan Petrokimia, ada lokasi tidak di sana ? tidak ada. Yang punya lokasi itu Maspion, AKR dan masyarakat setempat, jadi sebenarnya masih ada lokasi kalau memang Freeport mau bangun smelter di sana, tidak ada alasan yang menghalangi kalau ingin membangun smelter di Gresik semua tersedia di sana, listrik over supply di Gresik, karena gas banyak di Gresik, air tersedia, infrastruktur jalan tersedia, pelabuhan internasional sedang dibuat di Gresik dan Insha Allah tahun ini kelar. Jadi tidak ada sama sekali yang menghalangi kalau memang Freeport Indonesia ingin membangun smelter tetapi memang sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Pemda Gresik, jadi kalau memang Freeport Indonesia betul-betul serius ingin membangun smelter di sana saya pribadi karena Dapil saya di sana saya sangat senang sekali kalau perlu saya memediasi untuk pembebasan lahan di sana, dengan masyarakat di sana, karena kebetulan itu Dapil saya, saya. KETUA RAPAT : Mau interaktif biar langsung dijawab, tanahnya itu menurut Pak Dirut ada punya Petrokimia, coba di ini Pak. DIRUT PT. FREEPORT INDONESIA : Betul Pak, tanah itu memang milik Petrokimia Gresik dan itu statusnya leasing sama Petrokimia Gresik.

56

ANGGOTA F-PG (ENI MAULANI SARAGIH): Jadi Pak Bupati bilang seperti ini sama saya, itu tidak saya kasih izin kalau pakai Petrokimia. Jadi mungkin ini belum ada komunikasi antara, saya tanya ada tidak dari Freeport yang sudah. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Interupsi Pimpinan. Ini kita dalam kondisi pengawasan bukan bicara negosiasi datang, jangan komunikasi seperti begini Pak. Ini kan namanya sudah komunikasi yang mengarah kepada bisnis, jangan Pak, ini kita harus mengarah pada fungsi pengawasan kita, terima kasih Pimpinan. ANGGOTA F-PG (ENI MAULANI SARAGIH): Tidak, ini klarifikasi saja, ini karnea mau tanya keseriusan Freeport untuk bangun smelter, kalau di Gresik saja belum apalagi di Papua, mungkin makin mundur lagi tidak mungkin, jadi mungkin itu, jadi itu tadi kemarin karena memang ada headline begitu Pak mohon maaf Pemda Gresik menanyakan itu dan mereka sebenarnya Pak senang betul kalau memang betul Freeport Indonesia mau membangun smelter di sana, mereka siap semuanya air ada, jalan ada, listrik ada, pelabuhan ada, itu tergantung Bapak-bapak sekalian semua, mungkin itu saja, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Jadi semakin di dalami memang semakin banyak persoalan tapi tetap kita kasih kesempatan yang lain dulu Pak sebelum kita interupsi silakan Ibu Dewie. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Terima kasih. Setelah tadi mendengarkan pertanyaan Pak Dito kita ingin makin lemas dengarnya karena rupanya kalau saya melihat Pak bahwa memang PT. Freeport Indonesia kurang serius membangun smelter, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru Direktur Utama yang baru ini Presiden Direktur yang baru karena baru 7 hari, mudah-mudahan ini akan ada progres yang lebih cepat, saya tidak bisa bicara lagi bagaimana sebenarnya keberadaan PT. Freeport dengan data yang ada Pak, di sini saham pemerintah cuma 9 koma sekian persen tetapi penerimaan negara itu lebih besar daripada yang 90% sehingga ini sangat ditentukan dengan laporan keuangan Bapak, 90% kok deviden yang diterima itu 57

lebih kecil sementara negara yang 9% itu lebih besar penerimaannya ini darimana, saya butuh mungkin apa seperti yang teman-teman sampaikan laporan keuangan. Kemudian kalau memang PT. Freeport agak sulit atau tidak serius membangun smelter bagaimana kira-kira kalau seandainya pemerintah yang membangunkan smelter atau bekerja sama dengan BUMN yang ada daripada Bapak mengirim misalnya pemurnian itu atau pun apa di Jepang, biarlah Pemerintah misalnya ibarat tukang jahit kita jahit kembali ke Bapak kira-kira bagaimana, karena kelihatannya ini kurang serius. Kemudian mungkin akan lebih baik kalau kerjasama dengan BUMN sendiri namun saya sangat berharap karena ini tentunya Presiden Direktur yang baru kita adalah baru seminggu dan beliau ini kita tahu persis bahwa mudahmudahan dan kita harapkan bisa membawa bangsa Indonesia ini lebih bermartabat lagi, kenapa saya katakan seperti itu karena saya tahu persis beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa dan ingat Pak bahwa negara Republik Indonesia itu adalah tanah air bumi dan kekayaan alam lainnya harus dinikmati oleh rakyat kita sendiri. Bapak kita harapkan adalah bisa membawa angin segar bagi masyarakat Papua itu sendiri yang begitu kondisinya, biarkan mereka menikmati hasil kekayaan alamnya Pak, saya mengetuk hati nurani Bapak bukan karena saya dari Hanura tapi saya mengetok hati nurani Bapak untuk lebih memikirkan bagaimana harkat dan martabat bangsa Indonesia ini, kita tidak perlu berdebat-debat di sini, soal apa, soal apa, sejauh mana keinginan nurani Bapak melihat bangsa kita apakah kekayaan ini akan dibawa oleh orang lain kemudian masyarakat kita akan miskin saja, masyarakat Papua kasihan Pak, masyarakat Papua kasihan dan Bapak baru satu minggu di sini dan saya yakin Bapak adalah putra terbaik bangsa yang akan berpikir untuk kejayaan bangsa Indonesia ke depan, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Selanjutnya silakan Pak Harry tidak ada, Pak Iskan Lubis, siap-siap Pak Bowo. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Terima kasih. Bapak-bapak dari Freeport. Jadi begini Pak ya karena DPR RI ini adalah keputusannya adalah keputusan politik, kita sudah tahulah tentang Freeport sudah seperti sejarah kisah 1001 malam itu dari kita kecil, jadi maksud saya yang penting Pak kita ini melakukan keputusan politik, katakanlah bahwa harus membangun smelter di Papua, kalau memang Freeport ada kesulitan kan bisa koordinasi nanti dengan BUMN dengan apa, kan itu bisa lah, itu teknis lah, itu dulu yang penting jadi keputusan politik kita, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu masalah kedaulatan negara karena yang saya lihat yang salah satu kelemahan sistem liberalisme dia ketika dia memberikan 58

modal itu dia memberikan saham begitu Pak ya umpamanya 80% tapi dia tidak menghitung kedaulatan negara itu umpamanya dia punya tambang, Amerika tidak dapat apa-apa kalau tidak ada tambang itu di sana, jadi itu tidak dianggap sebagai aset, makanya Pimpinan saya mengusulkan ke depan ini negara harus punya saham di situ, kalau dia punya saham berarti nanti ketika listing di Amerika atau kita dorong listing di bursa efek itu nilai sahamnya naik negara dapat untung dari situ karena kadang-kadang satu per satu bisa harga sahamnya 8 kali bisa 9 kali kalau kita lihat harga Bank Mandiri itu kalau asetnya itu mungkin 1/7 tapi nilai sahamnya itu kekayaannya itu naik nah bagaimana ceritanya negara-negara kita, bumi-bumi kita Allah kasih kita kenikmatan ketika sahamnya naik yang punya Amerika, oke kita sebagai bangsa yang penting yang logis-yang logis saja, kita sih perlu juga mempelajari sistem perdagangan di dunia bagaimana sistem apa tapi ini tidak logis, itu yang pertama, kemudian juga seharusnya negara harus meletakan di Freeport itu direksi yang atas nama Indonesia ya kita tidak ragulah sama Bapak-bapak sebagai orang Indonesia tetapi kedudukan Bapak itu adalah diangkat oleh Amerika pasti Bapak punya konflik kejiwaan juga makanya nanti harus ada saham Indonesia dan juga saham teman-teman di Papua, jadi ada, saya sebagai orang Islam, nabi mengatakan begini, kalau ada satu hutan yang pertama kali mendapatkan hasil hutan itu adalah orang dekat di hutan itu kata nabi, tapi karena di daerah lain tidak ada hutan jangan 100% sama dia, katakanlah tapi kalau dia di dekat hutan itu hanya melihat kekayaan alam diambil berbentuk tanah kemudian berapa nilai emas tidak ada yang tahu berapa perak, berapa. Tambang itu semua ada nilainya sampai kotorannya pun punya harga di Internasional itu hebatnya tambang, minyak yang paling rendah pun ada harganya itu duit semua begitu ya, jadi menurut saya itu harus memang negara nanti punya saham atau kita dorong supaya Freeport itu masuk listing di bursa efek dan negara bisa mengambil saham di situ walaupun tidak menyertakan modal itu biasa dalam dunia internasional, jadi jangan kita, ini adalah sistem liberalisme yang tidak ketimpangan sistem ekonomi eropa dan dengan negara-negara berkembang begitu dia menghasilkan uang dia dihitung sama, itu kan aneh juga seperti kata Ibu tadi, ini bagaimana ceritanya dia listing di Amerika sahamnya 85% tapi untungnya lebih sedikit dari kita, lebih sedikit itu tidak masuk akal berarti ada proses yang kita tidak kontrol bagaimana prosesnya itu, saya dapat cerita tambang sekarang di Tapanuli selatan ternyata itu truk-truknya itu di bawah tanah-tanahnya itu, itu supirnya perempuan semua aneh tidak, kenapa perempuan karena perempuan itu lebih jujur, dia tidak akan jual itu, ternyata di dalamnya itu kita tidak bisa tahu berapa jumlah kandungan emasnya begitu jadi itu yang maksud saya Bapak, ini masalah kedaulatan negara ini, Pak Jokowi juga harus memperjuangkan ini, di mana kedaulatan negara di situ adalah sekarang saya tanya Pak neracanya itu siapa yang menyampaikan bangsa Indonesia atau Amerika, neraca keuangannya siapa yang menyampaikan interaktif saja kita boleh tanya, itu kan neraca keuangan kan bisa dijual kan bisa dibuat jadi dia pinjam uang segala macam kan bisa kan ? berarti yang berdaulat itu bukan Indonesia, berdaulat itu adalah Freeport dalam tanda kutip Amerika, ini tidak fair sebenarnya karena dia yang punya neraca keuangan berarti dia bisa menggadaikan ini di bank eropa di mana tapi kita tinggal dapat itunya saja, menurut saya Pimpinan itu yang penting ke depan jadi harus kita dorong juga Pak Jokowi ini hati-hati loh kalau sempat Freeport gagal 59

naudzubillahimindzalik tiba-tiba Papua berontak tidak adil menurut dia, saya mau keluar dari Indonesia, ini bahaya ini, ini kedaulatan bisa mengancam Pak Jokowi juga ini, jangan main-main ini, jadi saya lihat masalah Freeport ini okelah kita Bapakbapak kita bisa tahu posisi Bapak itu sebagai pasti punya jiwa garuda ya saya tahu tetapi satu sisi kalau yang mengangkat Bapak adalah dari orang sana pasti punya konflik interest dalam jiwa Bapak di situlah kita membantu Bapak-bapak supaya negosiasi, saya mengusulkan supaya orang Papua itu dikasih saham kalau dia bikin saham terbuka mungkin dikasih saham mereka, mereka merasa memiliki mereka tidak akan ribut tapi kan kadang kalau cuma dikasih uangnya ke pemerintah daerah tiba-tiba naudzubillah mabok-mabok habis duitnya tetap saja rakyat Papua menderita, itu Pimpinan, nah jadi saya menginginkan kedaulatan negara kita harus menjadi fokus kita bagaimana bukan hanya dia ngasih royalti, itu kan kayak kita ngasih sedekah sama kita, enak saja, ini bangsa Indonesia bangsa berdaulat, semua tanah itu adalah milik kita, bahkan tidak boleh jual tanah ke Amerika itu iya kan ? tanahnya harus balik sini, emasnya ambil bolehlah, emasnya ambil kemudian kita bagi tapi tanahnya jangan dibawa, kita tidak tahu apa-apa yang ada di situ, jangan-jangan di situ ada nuklir buktinya kenapa dia tidak mau bikin smelter di Indonesia, kalau smelter di Indonesia Komisi VII DPR RI bisa turun ke situ, ayo cek ini, berapa kandungan emasnya, kalau di Amerika siapa yang bisa ngecek daulat negara lain, okelah ini memang penanaman modal asing kita maunya yang logis saja, kita hormati juga itu, kita juga pasti ada dari pingin untuk iya tapi yang kita inginkan logis saja, ini barangkali Pimpinan yang perlu jadi keputusan politik kita ke depan, kalau perlu mungkin nanti kita buat Panja supaya lebih dalam lagi, tapi saya lihat tadi Pak Kurtubi sudah menguasai dari ujung tinggal kemauan politik kita ada tidak, tapi saya lihat teman-teman tadi dari PDI juga nasionalismenya luar biasa ya, jadi harus juga mendorong Pak Presiden untuk membela, saya sih sedih juga melihat itu walaupun saya, keadilan itu penting sebab kalau tidak ada keadilan itu orang akan berontak nanti, jangan sampai Freeport ini mengganggu keharmonisan kita sebagai bangsa, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Selanjutnya silakan Pak Bowo. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Direktur Utama Freeport dan jajarannya. Pertama-tama saya ingin sedikit memperjelas pernyataan Presiden Direktur Freeport dalam pembukaan tadi mengatakan salah satunya sangat bersyukur berdiri di sini bisa mengambdi bagi bangsa dan negara. Bapak yang saya hormati.

60

Freeport ini adalah perusahaan asing, Bapak-bapak yang duduk di depan adalah pekerja Freeport, apapun keputusan Freeport Amerika saya yakin Bapakbapak akan mengikuti kalau tidak out, ini bisnis, tetapi saya yakin dengan Pak Direktur Utama yang mantan bintang II, mantan BIN punya jiwa nasionalisme saya tantang di sini Pak Jenderal Pak Direktur Utama, berani tidak mundur dari Presdir Freeport kalau memang betul Freeport memaksakan kehendaknya yang merugikan bangsa Indonesia, itu pertanyaan saya. Kalau berani saya angkat jempol buat pernyataan Bapak yang mengatakan bersyukur berada di sini bisa mengabdi bangsa dan negara. Yang kedua, saya sedikit agak kaget dengan pernyataan Bapak yang mengatakan tadi bahwa Saudara-saudara baik Papua, baik Timika bisa hidup di sini karena Freeport salah, salah pernyataan itu Saudara Presdir, pernyataan benar adalah Freeport itu butuh Indonesia, butuh Papua, Papua belum tentu butuh Freeport, tapi Freeport butuh Papua, tolong dikasih tahu, tanpa ada Papua tidak ada Freepot yang ada di Papua, jadi pernyataan tadi mungkin salah tapi tolong dipertegas di jawab nanti, jelas-jelas Bapak mengatakan bahwa Timika bisa hidup karena Freeport, Saudara-saudara bisa hidup karena Freeport, rakyat Papua, tidak. Kita bisa mengusir Freeport bila perlu kalau memang Freeport tidak sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia, melanggar undang-undang kita usir, kenapa takut cuma persoalannya tadi kata Pak Kurtubi, kita punya kontrak karya yang sampai tahun 2021 bahkan sampai diperpanjang 20 tahun lagi, tetapi kalau memang kehendak rakyat menghendaki itu kenapa tidak itu jadi dua hal. Yang ketiga Saudara Pimpinan dan saudara-saudara sekalian. Saya pikir sudah jelas bahwa apapun yang dikatakan Freeport tentang persiapan smelter di Gresik omong kosong, omong kosong, bayangkan mau habis tanggal 24-25 Januari, dia tanggal 22 sudah mengatakan kita sudah punya MoU dengan Gresik, tetapi tadi Saudara kita Mas Dito bertanya soal amdal bagaimana ? belum bisa dijawab, dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang ? bukti pelunasan kewajiban pembayaran, sertifikat clear and clean bagi pemegang operasioperasi bagaimana ? tadi belum tersedia semua, artinya Pak Direktur kalau memang betul itu belum ada demi merah putih, demi tidak melanggar undang-undang maka Freeport mohon dengan sangat jangan melakukan ekspor dulu. Produksi silakan jangan ekspor kemudian kami DPR RI siap melakukan Perpu usulan dari Pemerintah untuk sama-sama kita bahas demi untuk kelancaran Freeport dan rakyat Jayapura dan bangsa Indonesia, sekian terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Bowo. Kelihatannya luar biasa semangatnya hari ini, saya rasa tadi malam tidurnya cukup Pak, biasa pulangnya malam terus, semalam agak cepat, karena tidak kelihatan rapat jam 11 sudah tidak ada. Selanjutnya yang terakhir silakan anggota Banggar kita mau menyampaikan kesimpulan Banggar atau apa ini, mau bertanya silakan Pak. 61

ANGGOTA F-PAN (H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.): Baik Pak Ketua terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kawan-kawan anggota DPR RI yang saya hormati. Pimpinan PT. Freeport. Beliau-beliau ini adalah senior saya kebetulan saya Dapil Papua dan terima kasih kawan-kawan kalau sudah memberi masukan-masukan tentang Freeport ini. Saya terlambat di sini dan mungkin saya tidak ikuti, kalau sudah diangkat oleh kawan-kawan ya mohon maaf tapi saya mungkin memperkuat saja. Yang pertama tentang smelter ada aspirasi dari masyarakat Papua yang disampaikan kepada kita khusus Dapil Papua 10 anggota DPR RI ini dari sana menginginkan itu smelter di Papua alasannya saya pikir banyak tentu meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Yang kedua tentu meminimalkan masalah penyimpangan itu kita tidak tahu berapa sebenarnya karena yang mengawasi juga ya saya pikir bisa juga tidur di sana dia dan bisa mengantuk, dan bisa lewat itu barang, bisa Bapak lapor sekian ton tapi bisa juga tidak demikian. Dan yang lain-lain tentu biaya transportasi juga akan lebih rendah tentu menghemat juga PT. Freeport sendiri. Nah berdasarkan daripada itu saya bertanya apa alasan yang mendasar PT. Freeport tidak mau membangun smelter di Papua, lahan saya pikir 3 kali pulau Jawa itu Papua, tidak usah lagi ditanya kalau masalah lahan daripada dari Menteri Pertambangan kemarin itu mengatakan bahwa baru negosiasi lahan dengan Gresik, kita tidak perlu lahan negosiasi lagi memang lahan kita luas di sana, atau apakah karena tidak mau transparan masalah kandungan dan lain sebagainya, ini pertanyaan kita yang selama ini yang rasa-rasanya tidak terjawab. Yang kedua, saya juga menyoroti masalah tenaga kerja, di sini asli Papua itu 34% ya hampir 35%, terus non Papua 63 sekian persen. Asing juga masih cukup banyak ya saya kira kalau tambang tidak perlu lah asing, tenaga kita juga sudah cukup bagus di sana, buktinya Pak Direktur kan juga sudah orang asli Indonesia. Nah pertanyaan saya kapan paling tidak non Papua, Papua itu sudah bisa 60%, jadi kalau ada aspirasi dari kawan-kawan kita masyarakat kita di sana tidak terakomodir ya ini benar juga. Nah kira-kira berapa tahun lagi itu bisa Papua atau tenaga Papua itu bisa di atas 50% bahkan 60%, saya memang juga dari sana ya baru 44 tahun saya di sana, jadi saya juga ngomong begini ya karena itu, Pak ... pasti sudah tahu betul saya dari muda saya di sana, saya kira itu yang dari kami ya, ininya bahwa bagaimana menyeimbangkan tenaga itu tadi, saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

62

ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Interupsi Ketua. Mohon izin, nama saya malah hilang dari daftar pertanyaan. KETUA RAPAT : Silakan ini terakhir, anggota yang lain sudah semua. Silakan. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Lucky Hakim 474 Fraksi PAN. Saya hanya ingin menanyakan kepada Pimpinan dan teman-teman di sini, karena begitu banyak pertanyaan dan begitu peliknya permasalahan tentang Freeport ini malahan ada indikasi mengenai pelanggaran undang-undang tentang Perpu yang kemarin itu dan ada perpanjangan 6 bulan, dan saya juga tidak yakin apakah 6 bulan lagi Freeport mungkin akan melakukan manufer tertentu yang akan minta 6 bulan kemudian dan seterusnya. Jadi mungkinkah kita membuat Panja untuk mendalami masalah ini karena ini memang sangat penting sekali begitu karena masyarakat tentu bertanya kepada kami-kami di sini kan Komisi VII DPR RI apa yang terjadi dengan Freeport memang MoU kemarin tidak terlalu santer di media karena ada KPK dan Kapolri tapi tentu saja yang di Komisi VII DPR RI akan ditanyakan oleh konsituen masing-masing jadi apakah memungkinkan kita membuat Panja terkait masalah Freeport dan ada undang-undang yang dilanggar oleh Peraturan Menteri kemarin, terima kasih. KETUA RAPAT : Yang masalah Panja nanti kita putuskan di rapat internal Pak. Saya rasa pertanyaan sudah selesai Pak ya mungkin ke meja Pipinan silakan Pak. ANGGOTA F-PKB (Dr. H.M. ZAIRULLAH AZHAR): Terima kasih. Pak Direktur dan rekan-rekan yang kami hormati. Pertama kami juga memberikan apresiasi pada Pak Dirut khususnya dengan komitmen dan tentu Insha Allah kerja keras. Saya membaca ini Pak naskah MoU, nah ketik saya membaca ada salah satu yang mengganggu menurut saya bahwa rujukannya perpanjangan ini Undang-undang. Oleh sebab itu kalau menurut kami kalau ini Undang-undang pertama harus disertai dengan nanti KK kontrak karya itu biar lengkap, biar kita bisa memahami tapi yang kedua menurut saya ini harusnya ini dengan persetujuan DPR RI. Sehingga menurut saya ini cacat ini Pak, cacat hukum 63

ini, sehingga menurut saya ini perlu direvisi kembali atau memang harus kita diskusikan kembali sehingga saya setuju tadi kalau memang harus dibentuk Panja ya. Kemudian yang kedua tentang smelter. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Sebentar interupsi Pimpinan. Mohon Supratman interupsi, tolong dibacakan judulnya Pak ANGGOTA F-PKB (Dr. H.M. ZAIRULLAH AZHAR): Perpanjangan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia. Lanjut Pak ya. Kemudian yang kedua tentang smelter Pak, saya punya pengalaman di Kalsel Pak ya walaupun bukan emas, tembaga dan perak. Biji besi, di sana ada 3 perusahaan biji besi Man Dan Steel, Krakatau Steel dan Silo yang kemudian mereka akhirnya tidak mengekspor selama ini karena mereka membangun smelter jadi ketaatan pada hukum tapi yang kedua menurut saya ini ada konteksnya dengan kedaulatan Papua, kedaulatan Indonesia, jadi ketika Man Dan Steel dan Krakatau Steel ini ingin bergabung membangun smelter di satu tempat jadi beda kecamatan, ini masyarakat setempat menolak Pak yang akhirnya kemudian ya disepakati masing-masing membangun, itu antar kecamatan saja nah ini Propinsi Papua yang menurut saya memang harus kita dukung baik itu pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah yang dari pusat cukup jauh tapi mereka memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga saya pikir harus kita lanjutkan dari Pak Direktur tadi yang mempunyai kemauan bahwa sebagai bangsa Indonesia ingin memajukan negara Indonesia, intinya saya berharap bahwa smelter itu harus dibangun di Papua Pak, saya kira demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Silakan kalau Pak Satya ada. Ini setelah Pak Satya saya perpanjang Pak walaupun sudah kelewatan silakan Pak.

64

F-PG (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc.) : Terima kasih. Saudara Pimpinan, Bapak-ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Presdir PT. Freeport dan jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya hanya ingin merangkum permasalahan yang kenapa masalah ini jadi cukup sensitif Pak yang mesti disadari bahwa di dalam konstitusi kita mainning ... itu harus tetap ada di negara jadi tidak boleh ada begitu kontrak ditanda-tangani itu berarti negara menyerahkan hak kuasa pertambangannya tidak demikian, sehingga banyak tangan Pemerintah karena kita mengontrol sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945 untuk bagaimana bisa melakukan terhadap apa yang dilakukan oleh Freeport, mekanismenya banyak tadi saya sudah bisa menangkap kalau betul memang BPK sudah masuk lembaga audit walaupun ini adalah public corporation tapi karena dia berkontrak dengan Pemerintah Indonesia esensinya adalah berbeda kalau dia berkontrak dengan negara yang lain, karena konstitusinya berbeda jadi jangan ada satu persepsi bahwa begitu dia dianggap sebagai publik, domain, public company lantas tidak ada tangan yang tidak masuk, kalau di Indonesia tidak bisa maka kita tetap membutuhkan laporan-laporan audit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk itu supaya dibuka secara transparan sehingga apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman tadi mulai daripada apakah campuran pemisahan antara tembaga emas dan mineral yang lainnya itu terkontrol atau tidak, itu kan sebetulnya tidak jauh, tidak lepas daripada audit saja, cuman pertanyaannya adalah sampai sejauh mana institusi seperti BPK itu mempunyai kemampuan secara technicality yang bisa melakukan audit itu secara akurat, kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya kita tidak kehilangan kedaulatan dalam hal ini karena kontrol akan ada di kita nah terlepas daripada isu ataupun permasalahan yang sekarang mengemuka kalau Freeport bisa memberikan, membuktikan kepada kita semua tentang kedaulatan tadi begitu masih terjaga saya yakin bahwa kepercayaan kita kepada Freeport akan bisa kita pertahankan, aspek komersial itu satu hal yang terpisah, aspek komersial sesuatu yang sekarang kita tuntut dalam proses renegosiasi karena Freeport menginginkan adanya perpanjangan kontrak baru di daerah pertambangan yang akan dikembangkan di kemudian hari, nah di sini letaknya baru kita berbicara bahwa suasana kebatinan Pemerintah Indonesia saat ini sudah tidak sama dengan 40 tahun yang lalu, di sinilah semua komersial term kita renegosiasikan kita membuat supaya hak-hak yang tadinya kita merasa kurang bisa dipenuhi maka muncul royalti lebih tinggi tetapi kita tidak boleh menutup bahwa pemenuhan daripada undang-undang yang walaupun ada kejanggalan di dalam implementasi terhadap kebijakan minerba itu dilanggar, nah inilah yang kita menginginkan bahwa Freeport komit begitu, maju mundurnya diskusi masalah smelter dan lebih 65

didasarkan kepada karena memang tidak bisa satu hati dalam hal ini karena apa kok tidak bisa satu hati karena memang bunyi Undang-undang kita ya kalau kita bicaa Pasal 170 di UU Minerba kita itu memang sesuatu yang tidak bisa mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai proses daripada pengolahan dan pemurnian, mereka menspesifikasi di situ bahwa harus dilakukan pemurnian dan pengolahan ... ini yang menjadi masalah sebetulnya maka muncul tadi supaya buat Perpu dan lain sebagainya di dalam rangka membrake down supaya ada suatu perbedaan antara yang mengolah dengan menaikan grading hingga mencapai pada ... tertentu itu dianggap sebagai effort kan begitu, Freeport, Newmont alasannya kan sama Pak, mereka mengatakan buat apa saya membangun smelter dengan investasi lebih dari 2 bilion USD tapi sebetulnya peningkatan daripada material itu sendiri, itu hanya sekian persen, itu yang menurut saya kita tidak bisa masuk di dalam diskusi itu karena rambu-rambu kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu, kita sebagai anggota DPR RI kan pasti tidak mungkin kita mengatakan bahwa oke saya menghargai justifikasi Saudara tidak usah membangun smelter karena kita juga sadar sudah diolah ini sampai 90%, itu tidak bisa Pak selama undang-undangnya masih mengatakan bahwa harus dilakukan pemurnian dan bukan atau pemurnian dan pengolahan, pengolahan dan pemurnian. Nah itu lah sebetulnya membuat implementasi daripada UU Minerba khusus untuk Freeport dan Newmont itu susah sekali mencari titik temu. Nah ini menurut saya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian tolong dicermati dan harus mengetahui persis basis daripada para anggota Dewan ini untuk memaksa kenapa harus membangun smelter, kenapa Freeport harus menunjukan kesungguhan, kenapa dengan spending sekitar 2,5 bilion USD harus dijalankan walaupun hanya meningkatkan nilai tambah sekitar 5 atau 10% tapi itu kewajiban daripada Undang-undang. Nah disinilah letaknya tolong dihargai supaya kedaulatan kita juga terjaga Pak, kalau nanti Freeport dia betul-betul menjalankan sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-undang lantas disertai, disertai bahwa tangan pemerintah bisa masuk kita mempunyai rencana dalam negosiasi term nanti kita minta kepada Pemerintah pada waktu divestasi kita siapkan BUMN untuk masuk di situ. Ya karena ada porsi divestasi yang sudah tertunda cukup lama yang seharusnya menurut Undang-undang divestasi itu 51% ya tetapi karena secara bertahap waktu itu tidak bisa tercapai, nah ini kita akan memasukan nanti persiapan daripada BUMN supaya masuk di dalam portpolio manajemen dia untuk mentake over saham daripada Freeport, habis itu pada gilirannya apa, kita meminta ada jajaran direksi mungkin yang merupakan atas nama mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham masuk di dalam jajaran direksi, itu menjadi tahapan berikutnya, nah sehingga di sinilah letaknya bahwa kedaulatan kita menjadi tidak tergerus dengan isu-isu kekinian ini, nanti kalau Bapak-ibu sekalian di dalam menjelaskannya atau di dalam mengimplementasikan aksi korporasinya itu tidak mencerminkan daripada kewajiban-kewajiban itu pasti marah Pak, pasti anggota DPR RI pasti semuanya marah karena merasa oh anda serius atau tidak kan begitu, nanti tolong ini dipahami dalam konteks yang komprehensif sehingga pada gilirannya kecurigaan antara kita dengan Freeport menjadi tidak ada, kalau mengenai benefit dari industri itu kepada pembangunan pemerintah Indonesia itu sesuatu yang sudah too obviouse terlalu nyata, bukan sesuatu yang kita tidak akui, kita akui Pak tetapi tolong bahwa nilai-nilai kedaulatan sesuai dengan amanah UUD dan sudah yang tertera 66

dalam UU Minerba itu tidak dilanggar, itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih. Saya rasa sudah semua ya menyampaikan pertanyaan dan pendapat, saran, tapi setidaknya ada beberapa hal yang menjadi isu pokok Pak Dirut, hampir semuanya menanggapi masalah smelter ini Pak, hampir seluruh anggota menanggapi masalah ini. Jadi begini Pak Dirut beserta seluruh jajarannya harus membuat parameter yang terukur Pak, tidak bisa hanya mengatakan tidak layak di Papua, tidak layaknya itu apa, jangan kualitatif Pak, harus jelas, tolong dianalisa secara komprehensif kalau di Papua seperti apa, apa keuntungannya, apa kerugiannya, baik dari sisi sosial, investasi dan lainnya begitu juga di Gresik, jadi selama ini kita mengapat informasi wah di Papua itu tidak siap, tidak siapnya apa, harus dikemukakan Pak supaya juga apalagi ada teman-teman dari Dapil Papua ini ada di sini ada dua orang Pak, apanya yang tidak siap, dari sisi investasi berapa beda biayanya, nah ini tadi pertanyaan Pak Dito menunjukan bahwa di Gresik pun kalau kita lihat izin lokasi belum ada, tanah, bupati waktu memberikan izin kepada Petrokimia mungkin peruntukannya apa, ini kan menyangkut peruntukan yang diminta izin oleh Petrokimia, kalau merubah peruntukannya menjadi smelter tentu meminta izin lagi ke Pemerintah Daerah bagaimana konteks tata ruangnya, bagaimana amdalnya, lingkungannya, ini semua ternyata masih belum clear, jadi sebetulnya masih kemajuan dari pembangunan smelter ini masih jauh sebetulnya Pak, nah ini yang kalau kita tidak lakukan rapat pada hari ini tentu hal-hal seperti ini mungkin Pak yang baru satu minggu pun mungkin baru menyadari juga Pak, kan Bapak kan baru satu minggu, saya yakin dengan satu minggu itu juga belum tentu bisa mengumpulkan seluruh informasi yang akurat Pak, nah terus kemarin Pak Menteri mengatakan kita perlu strong manajemen, jadi direksi yang di depan ini bukan hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pemilik saham, nah itu bagaimana caranya supaya bukan hanya sekedar dikendalikan itu, ininya, implementasinya seperti apa, ini mohon kiranya dijawaban Bapak nanti kalau memang masih ragu tolong disampaikan Pak jangan diambangkan sehingga kita juga tidak tahu persis posisinya seperti apa tegasnya posisi Gresik itu seperti apa, kalau di Papua seperti apa, walaupun sebagian besar teman-teman logikanya yang sederhana mengatakan ke Papua, tadi Pak Kurtubi dan Pak Iskan mengatakan tadi masalah edit value itu bukan satu-satunya Pak tetapi waktu diolah itu jangan-jangan di dalamnya ada terkandung uranium, jadi kepastian dari tanah yang diolah itu dimurnikan itu kita harus tahu kandungan apa yang ada di dalamnya kalau misalnya edit valuenya hanya dikatakan tadi Pak Satya hanya tidak terlalu tinggi 10 % bukan hanya sekedar itu tapi adalah menyangkut kedaulatan bahwa tanah yang diolah itu kita harus tahu sebetulnya kandungannya apa saja dan berapa persen, kalau di bawa ke Amerika kita tidak tahu Pak, dan kalau di bawa ke Gresik saya 67

khawatirkan dikapalkan nanti kapalnya sebagian pergi kemana sebagian kapalnya ke Gresik, ini persoalan lagi, tapi kalau di Papua dinyatakan tidak ada bahan yang keluar selain bahan yang diolah dari smelter. Jadi ini banyak pertimbanganpertimbangan politik juga Pak yang terkait dengan aspek kedaulatan kita, oleh karena itu mohon kiranya ini menjadi pertanyaan hampir seluruh anggota ini Pak menyangkut lokasi kemudian juga kepastian-kepastian begitu juga tadi beberapa hal yang disampaikan termasuk juga royalti Pak, royalti juga malah 1% dari gross nya dipotong lagi biaya pengolahan, pengolahan ini kan kayak cost recovery lagi Pak, pengolahan berapa kita tidak mengerti, jadi mohon kiranya laporan keuangan yang dari awal itu disampaikan Pak sehingga jelas semua, saya rasa itu mungkin saya tidak bertanya Pak, saya hanya mengulang yang disampaikan teman-teman, saya mencermati apa suara yang ada di Freeport ini hampir mengarah semuanya ke pertanyaan seperti itu Pak, oleh karena itu kita perpanjang dulu waktu Pak karena sudah hampir. Silakan. ANGGOTA F-PDIP (YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.): Mengingat keterbatasan waktu karena kita akan melanjutkan rapat dengan Kementerian ESDM jadi kiranya kita membutuhkan waktu yang panjang kepada pihak Freeport untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan di DPR RI. Jadi tolong diagendakan Pimpinan untuk pertemuan kembali, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Mungkin memang waktunya terbatas, kita beri kesempatan untuk menjawab yang penting-penting dulu Pak. Smelter, setelah itu kita agendakan setelah APBN-P Pak, karena memang tidak bisa kita tuntaskan karena Freeport ini adalah persoalan yang strategis ya, jadi disepakati ya kita agendakan setelah APBN-P, tapi sekarang kita perpanjang dulu 10 menit atau paling lama jam 6 ya, tapi sudah masuk kesimpulan itu, jadi mohon kiranya sedikit saja yang menambah Pak Kardaya, jangan lama-lama Pak, terima kasih silakan Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA) : Terima kasih. Pak Dirut tadi ada penjelasan mengenai royalti menghitungnya dikurangi dulu dengan biaya pengolahan, ya nanti kami juga akan tanya ke Menteri ESDM tapi kalau itu namanya royalti, royalti artinya pemberian kepada royal, kepada raja dan itu tidak boleh dikurangi apa-apa dulu, seluruhnya harus sekian persen dianukan, kalau bahasa sininya upeti, itu prinsip dasar, jadi itu terjadi kesalahan, bukan kesalahan tapi secara prinsip tidak pas, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini membaca nota kesepahaman. Tentunya Freeport tahu betul UU No. 4 tahun 2009 68

bahwa yang akan datang tidak ada lagi kontrak karya, itu prinsip dasarnya apakah Freeport itu memang sadar bahwa tidak ada lagi kontrak karya, kenapa saya tanyakan karena di dalam nota kesepahaman ada kesepakatan untuk mengamand kontrak karya, kalau meng-amand kontrak karya artinya kontrak karya ini menjadi kontrak karya baru, itu amandemen namanya. Itu yang tidak boleh, mestinya nota kesepahaman eh MoU ini adalah bersetuju untuk nanti di dalam IUP khusus itu begini-begini, tapi ini sudah nyata-nyata ini untuk kontrak karya yang selanjutnya jadi ini akan ada permasalahan legal, kalau ini disepakati dan berakhir maka ya kontrak karya sesuai dengan yang ditanda-tangani, itulah yang mungkin perlu diperhatikan, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Jadi itu Pak, rezimnya sudah diubah Pak dari kontrak karya ke izin usaha penambangan khusus Pak. Silakan Pak. DIRUT PT. FREEPORT : Terima kasih Pimpinan. Dari beberapa penyampaian-penyampaian baik berupa pertanyaan, tanggapan maupun saran khususnya berupa tanggapan dan saran itu bagi kami sangat berharga dan merupakan suatu masukan yang akan kami kemudian bahas untuk ditindak lanjuti Pak. Dari penyampaian-penyampaian tadi kami mencoba membagi tiga yang besar dari penyampaian itu pertama masalah smelter kemudian masalah royalti juga masalah apa sih yang didapat pada Papua khususnya pembangunan di Papua, jadi kami membagi tiga hal dari semua pertanyaanpertanyaan tadi. Terkait masalah smelter Pak memang kalau dilihat pembangunan smelter ini tadi Bapak Wakil Ketua sampaikan memang ini tinggal margin yang 5%, kalau dihitung-hitung memang tidak masuk dalam hitungan bisnis bagi Freeport dengan rencana pembangunan smelter yang 2,3 miliar dolar yang akan di bangun di Gresik itu bagi Freeport ini, ini karena merupakan suatu komitmen Freeport kepada Pemerintah, Freeport tetap akan mematuhi, artinya Freeport menghormati kedaulatan negara melalui aturan peraturan dan juga undang-undang yang berlaku. Freeport juga pasti patuh Pak pada nantinya pada akhir kontrak karya itu 2021 tidak lagi mengenal istilah kontrak karya, tetapi izin usaha pertambangan khusus itu. Freeport tidak akan lagi menggunakan istilah-istilah kontrak karya, karena ini memang tidak dikenal sebagaimana undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dari sisi itu, tentunya PT. Freeport Indonesia juga mempertimbangkan bahwa ada hal-hal lain yang merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, sehingga kenapa menentukan smelter itu di Gersik, walaupun kami akui Bu, karena waktunya memang sangat belum ada pertemuan dengan pihak Pemda, tetapi itu bukan berarti tidak ada, belum ada pertemuan dengan pihak Pemda dan juga ditandatanganinya 69

kemarin itu Pak bukan berarti semua sudah selesai, tidak, justru ini yang akan menjadi pekerjaan berat bagi PT. Freeport Indonesia. Saya mengatakan bahwa kita kepada staf, kita sekarang memasuki suatu belantara yang lebih besar lagi tantangan kepada kita untuk memenuhi segera peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ada 6 isu strategis itu yang sekarang kita persiapkan untuk ke depan. Ada pertimbangan lain juga Pak, jadi faktor-faktor yang mempertimbangkan, bahwa tadi saya paparkan bahwa kelanjutan operasional ini di samping dari sisi bisnis pemasukan juga kepada pemerintah, juga kita harus mempertimbangkan sosial cost. Tadi saya jelaskan berapa banyak karyawan ada di sana, berapa banyak karyawan kontraktor yang ada di sana, ambillah itu masing-masing kita kalikan 3. Seandainya kita hentikan operasional Freeport, tentunya tidak ada pemasukan di sana. Saya punya pengalaman Tahun 2011, saya sedikit cerita kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada saat saya pada saat itu mendapat perintah untuk menyelesaikan permasalahan pemogokan 2011 dengan posisi saya masih aktif pada saat itu, kondisinya apa yang terjadi, bukan hanya kerugian baik kepada perusahaan, tetapi juga pemasukan kepada pemerintah juga itu berkurang. Saya sendiri merasakan pada saat itu, karena terhentinya operasional terhenti karena total strike pada saat itu Tahun 2011 terjadi anarkis. Berapa korban jiwa pada saat itu mungkin Bapak dari Papua paham betul kejadian Tahun 2011. Saat ini saja yang terjadi ini masih berkelanjutan, perlu kita benahi kondisi-kondisi sosial karena tidak mudah Pak yang ada kondisi sosial yang ada di sana. Di sana terjadi interaksi baik orang asli dan pendatang. Bapak pasti masih tahu betul kejadian-kejadian baik itu penembakan kalau tidak salah beberapa Minggu yang lalu masih ada aksi, di mana dua Anggota Brimob kita tewas pada saat itu dan senjatanya diambil. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Interupsi Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Sedikit Ketua. Jadi saya pikir Pak Direktur, kalau memang undang-undang kita itu lahir mendadak, mungkin alasan Bapak masih bisa kita terima, tetapi undang-undang kita 70

itu disahkan pada Tahun 2009 dan diberikan waktu 5 tahun untuk menyiapkan, ternyata sampai dengan kemarin Januari tanggal 25 pihak... belum menyiapkan. Artinya itu alasan Bapak menyampaikan ini sebenarnya kalau itu mendadak oke-oke saja, kami bisa menerima. 5 tahun Pak ini undang-undang. Terima kasih Ketua. DIRUT. PT. FREEPORT: Terima kasih Pak. Jadi ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan Pak, sehingga kita mempertimbangkan bahwa operasional ini perlu..., tidak pernah PT. Freeport Indonesia mengatakan tidak akan membangun smelter di Papua atau industriindustri terkait lainnya. Saya menjamin itu tidak pernah mengatakan itu, tetapi Pak untuk menjamin bahwa kita tetap patuh dan komit pada peraturan pemerintah dan undang-undang, sebagai katakanlah ini sasaran sebelum ke Papua, kita perlu agar rencana investasi yang senilai 15 miliar dolar untuk underground ini bisa tetap bisa terjamin, sehingga bisa dikelola diperlukanlah dibangun juga smelter. Jadi satu keterkaitan. Raw material ini kan harus dikelola yang dibangun 15 miliar dolar harus dibawa kemana? Yang kedua Pak, kita juga memperhitungkan adanya di situ simbiosis mutualisme bahwa hasil dari pada limbah dari smelter itu harus bisa dimanfaatkan. Kebetulan sekali di situ ada Petro Kimia Gersik, yang di mana sulfuric acid-nya atau asam sulfat-nya itu bisa dialirkan yang jaraknya cuma 200 meter itu bisa dialirkan untuk menambah raw material pada Pabrik Semen Gersik sehingga tidak perlu lagi mengimpor asam sulfat. Yang kedua, Pabrik Semen Gersik limestone dan gypsum ini bisa dipakai untuk Pabrik Semen. Berapa lama kalau kita harus menunggu Pak kalau dalam konsen waktu yang begitu singkat ini kalau kita harus menunggu membangun dulu di Papua terhenti operasional. Bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan faktor sebelum yang kita sampaikan tadi. Jadi ada turunan-turunan industri lainnya. Tidak pernah ada komitmen yang berhentinya mengatakan bahwa PT. Freeport Indonesia tidak akan membangun di Papua. Tidak pernah ada keluar kalimat, saya tidak pernah mengeluarkan kalimat itu. Kami tetap saya sudah meminta waktu untuk courtesy kepada Muspida dan saya akan menjelaskan kepada Muspida Pak kondisi ini. Jadi komitmen kita kepada pemerintah untuk mempersiapkan ini, kami tetap melakukan ini. Ini hal-hal bahwa margin yang 5% itu sebenarnya kecil Pak kalau kita memang, saya tidak tahu apakah Newmont akan membangun smelter, eh PT. Freeport yang membangun smelter walaupun marginnya kecil, tetapi ada komitmen kepada pemerintah Indonesia untuk menambah ada added value yang lainnya. 71

Masih ada unsur lain lagi Pak dari smelter yang bisa dipakai. Uraian-uraian dari tembaga itu masih bisa dipakai untuk kabel dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu industri yang betul-betul habis pakai, green industry. Ini yang saya coba mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan itu dan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu bahwa kami semangatnya tidak akan berhenti untuk mengembangkan industri-industri kelanjutan dari industri pertambangan ini di tanah Papua. Kami tidak pernah berhenti untuk itu, saya jamin Pak, saya jamin di depan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena saya juga akan ketemu dengan Pemda. ANGGOTA F-GERINDERA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH): Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-GERINDERA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH): Ya. Ini sesuatu yang bagus kita baru dapatkan jaminan dari Pak Presiden Direktur dan itu luar biasa Pak, kita apresiasi, itu satu, tapi maksud saya dalam rentang waktu 6 bulan MoU ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gito tadi menyangkut semua persiapan awal itu belum terpenuhi, kita ingin mendapat jaminan dari Pak Direktur seluruh jajaran Direksi PT. Freeport kira-kira dalam rentang waktu 6 bulan sesuai dengan MoU ini progres apa yang akan dicapai dan apa yang bisa diberikan kepada bangsa Indonesia bahwa meyakinkan bahwa memang PT. Freeport mau membangun Pak. Kita butuh master plan Bapak terhadap program ini dalam rentang 6 bulan Pak, supaya kan ini satu sisi larangan ekspor ini, ini satu sisi Pak, apapun entah itu terjadi atau tidak, ini jelas sudah melanggar undang-undang Pak, itu satu, tapi tadi dengan pertimbangan yang Bapak sampaikan bahwa soal tenaga kerja di Papua, itu sebenarnya kalau kita berhitung tenaga kerja larangan ekspor ini yang ada di Papua kalau harganya 12.500 orang Pak, dengan terjadi larangan ekspor dari seluruh mineral yang ada di Indonesia, itu tidak ada apa-apanya belum seberapa yang ada di Papua yang berhenti bekerja hari ini Pak di sektor mineral di seluruh Indonesia maksud saya, hampir semua itu pasti dengan 12.000 dibandingkan dengan seluruh IUP yang selama ini jalan maupun kontrak karya yang sempat mengekspor raw material Pak. Nah oleh karena itu, karena itu hal yang terpisah kita mohon penegasan Pak Presiden Direktur kira-kira dalam rentang 6 bulan ini apa yang akan dilakukan PT. Freeport Pak dalam rangka pembangunan itu? Terima kasih. 72

ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Tambahan interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali dari Pak Presiden Direktur, tapi justru begini Pak, kami Komisi VII dan saya pribadi siap menjembatani yang Bapak bilang berkomunikasi dengan Muspida. Justru saya menyarankan dalam 1 bulan ini selambat-lambatnya dalam 1 bulan ini kita harus ada pertemuan duduk sama-sama antara PT. Freeport Indonesia secara lengkap dengan Pemda Provinsi Papua Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak untuk menjabarkan yang Bapak bayangkan itu. Jadi saya yakin kalau Bapak juga punya pandangan seperti itu bisa dimengerti oleh mereka, jadi tapi kapal ini harus dijalani dulu Pak, biar mereka punya kesempatan win win solution karena selama ini mereka hanya dapat royalti yang kecil dari pemerintah yang dibagi dari porsian Bapak. Kedua, CSR yang 1% pun ini masih di bawah kendali Bapak, masih di bawah kendali PT. Freeport Indonesia, yang dibentuk hanya melalui satu departemen. Nah itulah yang juga harus disikapi Pak jadi biar ada kesempatan yang konkrit. Nah saya yakin pemerintah daerah sangat membuka pintu ruang Bapak itu Pak. Jadi Bapak harus siapkan waktu kita menjembatani Pak Komisi VII dengan saya pribadi untuk bisa ketemu dengan Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Puncak dan masyarakat perwakilan MRP, DPRP bisa kita hadirkan di sini Pak itu yang kami minta. Terima kasih Pimpinan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti supaya niat Bapak yang baik, rencana Bapak, rencana PT. Freeport ke depan bisa terealisasi dan berjalan dengan sukses. Terima kasih, saya kembalikan Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi begini, sebetulnya di rapat kita sebelumnya sudah kita agendakan nanti setelah APBNP itu rapat akan menghadirkan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Gubernur Papua dan ada beberapa bupati ya dua bupati. Jadi di sana akan dibahas secara tuntas, begini Pak Dirut supaya Pak Dirut bisa menyampaikan presentasi 73

kalau smelter ini dibangun di Papua apa kendalanya dan apa keuntungannya, ya sama-sama analisis SWAT Bapak, begitu juga di Gersik. Jadi terukur Pak, jadi kita tidak bicara dalam konteks kualitatif Pak, jadi jelas gitu Pak. Apapun yang akan diambil keputusan nanti apakah di Gersik atau Papua, itu dengan pertimbangan yang betul-betul indikator dan parameternya bisa diterima semua pihak Pak, tidak hanya bilang wah ini lebih bagus di sini, di sini kurang bagus, ini kan semua kualitatif Pak bisa berdebat panjang lebar dan tidak akan selesai, tapi kalau Bapak lakukan secara komprehensif, detil, orang bisa melihat dan bahkan mungkin bisa menerima juga Pak. Saya rasa itu ya kita hadirkan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Gubernur Papua. Saya rasa itu Pak Kurtubi setuju Pak ya? dan itu sebetulnya sudah masuk agenda kita Pak waktu di rapat internal dan Newmont terpisah Pak, terpisah ada lagi PT. Newmont, Menteri ESDM sama Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa ya. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan mohon izin Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Sebelum nanti ditutup, saya ada amanat yang kesepakatan yang dari Pak gubernur untuk bisa saya sampaikan kepada Pak Direktur. KETUA RAPAT: Silakan Pak Tony. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebelum ke depan saya minta wartawan jangan lupa memfoto Pak anu Pak untuk dikirim ke Dapil ini soalnya. Kelihatannya sudah mulai ini Pak, sambung rasanya sudah mulai, antara Dapil Papua dengan Presiden Direktur PT. Freeport Pak.

74

Ada dua Pak dari Papua di sini Pak, satu lagi Pak Jamal, tapi yang mewakili tadi Pak Tony Pak, sama saja ya Pak Jamal ya. Jadi saya rasa rapat kita. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Ketua, sedikit Ketua. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Hanya sedikit meminta ketegasan dari Direktur Utama PT. Freeport Indonesia, apakah MoU yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri ESDM dengan pihak PT. Freeport menurut Bapak bertentangan dengan undang-undang tidak? Karena kalau tidak salah dalam waktu 6 bulan ini masih diperkenankan untuk melakukan ekspor. Tolong jelaskan Pak apakah diperkenankan melakukan ekspor di dalam 6 bulan ini atau memang tidak diperkenankan melakukan ekspor. Kalau diperkenankan melakukan ekspor pertanyaan saya apakah ini tidak melanggar undang-undang menurut Bapak? Terima kasih. DIRUT. PT. FREEPORT: Pak, yang kami tandatangani itu perpanjangan MoU untuk pembahasan perubahan KK, jadi di situ Pak. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Selama 6 bulan ke depan diperbolehkan ekspor tidak Pak? DIRUT. PT. FREEPORT: Tetap ada ekspor 6 bulan ke depan. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Tetap ada ekspor berarti kan. Nah pertanyaan saya berikutnya menurut Bapak melanggar Undang-Undang 4 Tahun 2009 tidak Pak berkaitan dengan Pasal 170? Terima kasih.

75

DIRUT. PT. FREEPORT: Di situ saya yakin betul tidak Pak. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO ): Apakah Pasal 170 yang dikatakan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia tidak melanggar undang-undang? Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PG (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc.): Sebentar, saya bisa menambahkan ya. Jadi begini Pak Dirut ini tadi esensial sekali, kesalahan tidak ada di PT. Freeport, ini kesalahannya ada di Permen Nomor 1 Tahun 2014, karena di Permen di situ dia memberikan dispensasi untuk pembangunan itu hingga Tahun 2017. Industri dalam hal ini PT. Freeport mengacu kepada Permen ini. Pemerintah bernegosiasi mengacu kepada Permen ini. Jadi sebetulnya kalau saya melihat bahwa ketidakkonsistenan antara Permen dengan undang-undang inilah yang sebetulnya yang digugat itu tadi. Jadi kita me-remind saja kepada PT. Freeport. Kalau kita urut ke belakang, itu menjadi melanggar undang-undang, karena Permen itu sebetulnya Permen Nomor 1 Tahun 2014 tidak punya hak sedikit pun tapi yang membikin kan pemerintah ini Permen untuk memperpanjang sampai 2017, karena itu melanggar pasal yang ada Pasal 170 yang ada di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi begitu Pak. Jadi kalau Bapak mengacunya kepada Permen betul tidak ada pelanggaran, tetapi kalau Bapak mengacunya bahwa ini adalah tidak konsisten dengan UndangUndang Minerba, itu menjadi pelanggaran, tetapi itu kan bukan domain Bapak, justru kita nanti akan push back seperti ini kepada Menteri ESDM ya. Jadi Menteri ESDM nanti kita akan tanya gitu Pak melakukan perpanjangan itu berdasarkan apa. Begitu dijawabnya adalah berdasarkan Permen nah baru kita bilang itu salah. Jadi begitu Pak cerita legalistiknya seperti itu Pak, ada tidak konsisten antara Permen dengan Undang-Undang Minerba. Terima kasih.

76

KETUA RAPAT: Jadi saya rasa kita masih ada rapat disepakati tadi lanjutan yang lebih komprehensif lagi dengan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Papua, karena sebentar lagi kita akan rapat lagi dengan Menteri ESDM. Jadi semua tahapan sudah kita lalui, walaupun ada rapat lanjutan tetap ada kesimpulan, tolong kesimpulannya. Tolong ditayangkan kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama Komisi VII DPR RI meminta PT. Freeport Indonesia yang serius dan sungguh-sungguh membangun pabrik dan smelter pengolahan dan pemurnian mineral dalam 6 bulan ke depan, serta menyampaikan secara detil dan komprehensif grand design, roadmap,tahapan-tahapan pembangunan untuk disampaikan secara berkala kepada Komisi VII DPR RI. Ini normatif, karena masih banyak hal-hal detil yang tadi saya minta sebetulnya bagian dari yang tahapan-tahapan yang harus disampaikan sebelumnya. Setuju ya? Pak Kurtubi? Saya teliti Pak. Belum, dia akan menyampaikan secara detil, nanti setelah itu kita lihat pertimbangan yang betul-betul jernih gitu. Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Komisi VII DPR RI meminta PT. Freeport Indonesia untuk menindaklanjuti masukan dan saran Anggota Komisi VII dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 27 Januari 2015. Saya yakin sudah dicatat, ya normatif saja ini, karena nanti kita ada rapat berikutnya Pak. Rapat berikutnya itu nanti yang akan kita simpulkan bersama menteri dan PT. Freeport dan mengundang gubernur juga. Setuju ya Nomor 2 ya? (RAPAT: SETUJU) Kemudian ketiga, Komisi VII DPR RI meminta PT. Freeport Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI serta diserahkan pada hari Senin.

77

ANGGOTA F-NASDEM (DR. H. KURTUBI, SE., M.Sp., M.Sc): Pak Ketua. Kita minta laporan keuangannya. KETUA RAPAT: Oh ya laporan keuangannya. Kan sebetulnya begini Pak, di jawaban tertulis itu kan ada yang meminta laporan keuangan Pak, otomatis itu. Ya kalau dia bertanya meminta laporan keuangan, jawaban tertulisnya melampirkan laporan keuangan ya. Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Terima kasih. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Pimpinan, sebelum ditutup Pimpinan. Saya kan agak jauh ini Pimpinan dari sini kurang jelas. Saya rasa di poin 2 dengan itu kan tadi ada masukan dari saya Komisi VII meminta segera dalam waktu paling lama dalam 1 bulan, dia kan punya kesempatan MoU ini kan 6 bulan Pak. Bagaimana bicara 6 bulan ini bisa komprehensif kalau dalam waktu singkat ini 1 bulan dia tidak ada pertemuan dengan pemerintah daerah, karena kan kebetulan tadi yang saya bilang Pak harus ada itu pertemuan dulu dengan Gubernur Papua. KETUA RAPAT: Nanti kita undang Pak setelah tanggal 12 kita undang Pak, gubernur, bupati kita undang Pak. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Oke, terima kasih. KETUA RAPAT: Setuju ya? Setuju? (RAPAT: SETUJU) 78

Sekarang saya minta persetujuan dari PT. Freeport terhadap tiga kesimpulan. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Sebentar Pimpinan, tadi banyak masukan itu tentang laporan keuangan secara komprehensif belum masuk? Oh sudah, terima kasih. KETUA RAPAT: Cukup ada 3 kesimpulan, silakan Pak kalau ada. DIRUT. PT. FREEPORT: 3 poin yang itu akan kami upayakan Pak sesuai dengan waktu yang disampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi sudah kita sepakati 3 kesimpulan, baik dari pemerintah maupun dari DPR RI. Dapat disetujui? (RAPAT: SETUJU) Terima kasih. Dengan demikian, rapat sebentar lagi dapat kita tutup. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Saudara Presiden Direktur untuk menyampaikan kata penutup. DIRUT. PT. FREEPORT: Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi VII, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang terhormat. Dari hasil pembahasan ataupun mau diawali dengan penjelasan-penjelasan kami, kemudian diteruskan dengan beberapa baik itu berupa pertanyaan, tanggapan dan saran. Ini yang merupakan adalah hal yang memberikan kami rambu-rambu,

79

rambu-rambu bagi kami yang tadi saya sampaikan bahwa saya 6 bulan akan mempersiapkan itu. Jadi saya makin komprehensif mendapatkan beberapa rambu-rambu bahwa di mana yang harus dipersiapkan karena memang saya sudah meminta pada staf dalam tempo 1 bulan roadmap katakanlah itu roadmap 6 bulan harus sudah siap. Setelah siap itu tentunya kami akan melapor kepada pihak pemerintah bahwa tolong dicek ini yang rambu-rambu menjadi kewajiban kami untuk dikerjakan, mohon dikoreksi. Jadi masukan hari ini sangat berharga bagi PT. Freeport Indonesia dan semoga awal dari pertemuan ini kami PT. Freeport Indonesia menginginkan bahwa Komisi VII adalah mitra Pak, mitra kami setiap saat untuk bisa meningkatkan komunikasi-komunikasi bahwa untuk mengawal ini yang tadi Bapak beberapa kali menyampaikan masalah kedaulatan, tentulah Bapak bisa memberikan rambu-rambu kepada kami dan saya betul-betul akan komit untuk ini untuk meneruskan apa yang tadi kita sepakati bersama. Sekian, terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih pada PT. Freeport, khususnya Presiden Direktur beserta seluruh jajarannya yang telah hadir pada rapat pada hari ini. Setidak-tidaknya apa yang Bapak sampaikan sudah memberikan informasi awal Pak yang selama ini hampir seluruh Anggota Pak, termasuk juga Pimpinan bertanya-tanya ada apa di Freeport, karena memang masyarakat juga bertanya yang sama kepada wakil rakyat Pak. Jadi rapat awal ini yang tentunya akan kita tindaklanjuti pada rapat berikutnya, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang baik ya untuk kepentingan bangsa dan negara dan mudah-mudahan pada waktunya nanti kita dapat membuat atau menetapkan sebuah keputusan yang terbaik juga dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apabila tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan dan kita bahas, maka rapat saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillaahittaufik walhidayah. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 18.17 WIB)

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT

Dra. Rini Koentarti, M.Si. NIP. 19611009 199303 2 001 80

81