Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil DKI Jakarta DAFTAR ISI

Kementerian Hukum dan HAM RI | Kanwil DKI Jakarta

DAFTAR ISI DAFTAR ISI……………………………………………………….………………….................

1

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................

2

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................................................

4

BAB I

PENDAHULUAN………………………………………………….……...................

6

A. LATAR BELAKANG………………………………………..………...............

6

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI………..................................................

8

C. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………………..

9

D. VISI, MISI DAN TATA NILAI ……………………………………………….

20

E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN…………………………………………

21

PERENCANAANKINERJA DAN PENETAPAN KINERJA....................................

28

A. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN....................... …….............

28

B.

PENETAPAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2012.......................

35

AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................

42

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 …….......................……….............

42

BAB II

BAB III

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN ................................................... 115 BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.......... 120 A. KESIMPULAN ................................................................................................... 120 B.

RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA...................................... 125

LAMPIRAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 2013 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN DUKOMEN

PENETAPAN

KINERJA

UNIT

PELAKSANA

TEKNIS

DILINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012

01


KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ini telah selesai disusun. LAKIP Tahun Anggaran 2012 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam jajarannya untuk Tahun Anggaran 2012. Sementara itu, Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima

amanah/tanggungjawab/

kinerja

dengan

pihak

yang

memberikan

amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan prinsipprinsip transparasi dan akuntabilitas. Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LAKIP Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ini, adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna


02


meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP tahun anggaran yang akan datang.


03


IKHTISAR EKSEKUTIF Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintah berperan dalam sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia. Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2012. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance). Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang baik terlihat jelas bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sudah secara tepat melaksanakan Kebijaksanaan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tahun 2012, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 38.825.325.000,- dengan total anggaran seluruh unit kerja Kanwil DKI Jakarta sebesar Rp. 437.434.275.000,-. Sementara itu, pada tahun 2013 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memperoleh anggaran sebesar Rp. 40.380.654.000,- dengan total anggaran seluruh unit kerja Kanwil DKI Jakarta pada 2013 sebesar Rp. 479.677.903.000,- yang semuanya digunakan sebagai anggaran pelaksanaan 2 program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya 2 sasaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Program yang dilaksanakan antara lain: 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Hukum dan HAM; 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah: 1) Seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel;


04


2) Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organ pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tahun 2012 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia. Sasaran-sasaran yang tercapai antara lain: 1) Seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel, tercapai 104,51 %; 2) Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel, tercapai 106,37 %. Dari kedua sasaran tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) Kekurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta seperti menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil penelitian dan pengkajian dibidang Hukum dan HAM; 2) Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat; 3) Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; 4) Sarana dan prasarana yang juga perlu ditingkatkan. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.


05


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Terselenggaranya pemerintahan

good

governance

merupakan

prasyarat bagi

setiap

sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi

terwujudnya aspirasi

masyarakat dan tercapainya tujuan

serta

cita-cita

bangsa

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terselenggaranya good governance juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik (Good Governances) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa


06


Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012. Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH01.PR.01.01 TAHUN 2010, Tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2010 – 2014 yang telah disinkronkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Di dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 11 (sebelas) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2010 – 2014. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain: 1. Pembentukan

peraturan

perundang-undangan

mampu

menjawab

kebutuhan

masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; 3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 4. Seluruh desa sadar hukum; 5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;


07


6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; 7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; 10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia

memiliki kompetensi sesuai

bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas; 11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Dari 11 (sebelas) Sasaran tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0030/01301.2.01/11/2012, tanggal 09 Desember 2011 dan DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor SP-013.01.2.408720/AG/2013, tanggal 05 Desember 2012.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM. No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu intansi vertikal Departemen Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh para kepala divisi. Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain : a.

Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan.

b.

Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.


08


c.

Penegakan hukum dibidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual.

d.

Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

e.

Pelayanan Hukum.

f.

Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi Hak Asasi Manusia.

g.

Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M.01.PR.07.10 -10 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dijelaskan sebagai berikut : 1. DIVISI ADMINISTRASI Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan; b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan kantor wilayah. Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu: 1)

Bagian Penyusunan Program dan Laporan Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan


09


protokoler serta evaluasi dan laporan di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Penyusunan

Program

dan

Laporan

menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program di lingkungan Kantor Wilayah; b) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; c) Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; d) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Bagian Penyusunan Program dan Laporan dibantu oleh: (1) Sub Bagian Penyusunan Program, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data. (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan, yang mempunyai tugas

melakukan

pemberian

informasi

dan

komunikasikepada

masyarakat dan protokoler, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan, pemantauan perkembangan program kegiatan - kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2)

Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a) Pengelolaan urusan kepegawaian; b) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; c) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan. Bagian Umum dibantu oleh: (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan danperlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah.


10


2. DIVISI PEMASYARAKATAN Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam pelaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis

yang

ditetapkan

oleh

Direktur

Jenderal

Pemasyarakatan,

Divisi

Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan; c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh : 1)

Bidang Keamanan dan ketertiban Bidang Kemanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Keamanan

dan

Ketertiban

menyelenggarakan fungsi: a) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan Ketertiban; b) Pengeyaluasian di bidang keamanan dan ketertiban; c) Pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban; d) Pembinaan dan pelaksanaan dalam bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi; e) Pengeyaluasian di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi; f)

Pemantauan di bidang kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi.

Bidang Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh : (1)

Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian

dan

pemantauan

di

bidang

pengawasan

dan

pengendalian, dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban.


11


(2)

Sub Bidang Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di

bidang

bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan ketrampilan kerja, produksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran. 2)

Bidang Registrasi dan Bina Khusus Narkotika Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang registrasi statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang - Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang

Registrasi,

Perawatan dan Bina

Khusus Narkotika menyelenggarakan fungsi: a) Pembinaan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika. b) Pengevaluasian di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika. c) Pemantauan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika. Bidang Registrasi. Perawatan dan Bina Khusus Narkotika dibantu oleh : (1)

Sub Bidang Registrasi dan Statistik, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang registrasi dan statistik tahanan dan warga binaan Pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

(2)

Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevalusaian dan pemantauan di bidang pelayanan,

penyuluhan,

pendidikan tahanan

dan warga

binaan

pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.


12


3. DIVISI KEIMIGRASIAN Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam

melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimgrasian menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian; b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian; c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Divisi Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh : 1)

Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam meiaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian. b) Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.


13


Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dibantu oleh: (1)

Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan, dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian.

(2)

Sub Bidang izin Tinggal dan Status Keimigrasian, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

2)

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi. b) Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian dibantu oleh: (1)

Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.

(2)

Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informal, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.


14


4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan

Hukum

dan

HAM

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal / Kepala badan terkait. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Divisi

Pelayanan

Hukum

dan

HAM

menyelenggarakan fungsi: a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum; b. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum; c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya; d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual; e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual; f. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; g. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; h. Pengkoordinasian program legislasi daerah; i. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum; j. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh : 1)

Bidang Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi : a) Pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual;


15


b) Pelaksanaan pelayanan administrasi hukum dan jasa hukum lainnya; c) Pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum; d) Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum dibantu oleh : (1)

Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, yang mempunyai tugas melakukan

pelayanan

penerimaan

permohonan

pendaftaran

hak

kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan notaris, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari. (2)

Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan, dan koordinasi serta kerja sama di bidang penyuluhan hukum, Pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

2)

Bidang Hukum Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum; b) Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; c) Pengkoordinasian program legislasi daerah. Bidang Hukum dibantu oleh : (1)

Sub Bidang Pengembangan Hukum, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang -undangan daerah,

pengkoordinasian

program

legislasi

daerah,

serta

peta

permasalahan hukum di daerah.


16


(2)

Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang -undangan serta perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3)

Bidang Hak Asasi Manusia Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang persiapan bahan perumusan pefaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Hak

Asasi

Manusia

menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia; c) Penyelenggaraan Diseminasi Hak Asasi Manusia; d) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; e) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan. Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh : (1)

Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan,

perlindungan

dan

penghormatan

hak

asasi

manusia

zerdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. (2)

Sub Bidang Diseminasi Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis,


17


penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan

dan

penghormatan

hak

asasi

manusia

serta

pengkoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta (Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M – 01.PR.07.10 Tahun 2005 Tanggal 1 Maret 2005).


18


D. SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah “Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya”. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terdiri atas 4 (empat) divisi yaitu: Divisi

Administrasi,

Keimigrasian,

Pemasyarakatan,

Pelayanan

Hukum

dan

Pemasyarakatan serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Kelas IIA Salemba, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur – Utara, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Balai Harta Peninggalan Jakarta, Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D, Lapas Kelas IIB Terbuka Jakarta, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Selatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Timur, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Semua UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berjumlah 26 satuan kerja.


19


E. VISI, MISI, DAN TATA NILAI Salah satu prasyaratan dari perencanaan yang baik adalah pemahaman atas kondisi internal dan eksternal serta faktor-faktor yang terdekat (endogen dan bersifat variable) hingga yang terjauh (given, tak bisa dipengaruhi). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai rencana stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu tahun 2009 s.d 2014. Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu :

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum” Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu :

“Melindungi Hak Asasi Manusia” Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai(personal values), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values), dan dikembangkan oleh setiap pimpinan unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (leadership values). Tata Nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam rangka mencapai keunggulan. Tata Nilai tersebut antara lain : 1. Kepentingan masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif;


4. Akuntabel; 5. Profesional.

20


F. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN Permasalahan / Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi / Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta antara lain : SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU DIVISI ADMINISTRASI Sub Bagian Keuangan dan 1. Kanwil sebagai satuan kerja: 1. Mewujudkan Laporan Keuangan Perlengkapan Dalam pelaksanaan kegiatan SAI, dengan Opini wajar tanpa koordinasi antar pelaksana yang Pengecualian tahun 2011 saling berhubungan,yaitu penghargaan tanggal 15 Juni 2012. Bendahara, petugas BMN, petugas SAKPA dalam penyampaian data 2. UAPPA-W Pengelolah Sistem Akuntansi terbaik tahun 2011 pendukung masih kurang berjalan Lingkup Kanwil Ditjen dengan baik. 2. Kanwil sebagai wilayah Pembendaharaan Provinsi DKI Dalam penatausahaan SIMAK Jakarta penghargaan tanggal 26 BMN dan SAPPAW tingkat Juni 2012. wilayah : 3. Peringkat terbaik III penghargaan - Penyampaian laporan dari tanggal 11 Desember 2012, satuan kerja sering mengalami Sebagai Satuan Kerja yang telah keterlambatan melaksanakan pengelolaan BMN 3. Dalam pelaksanaan aplikasi persediaan dimana Lapas / Rutan dengan baik serta telah dan Kanim banyak yang belum menyampaikan Laporan BMN dan mengetahui bahwa beras, paspor Melaksanakan Rekonsiliasi data dan sebagainya harus dijadikan BMN dengan KPKNI Jakarta IV transfer masuk dari Kantor Wilayah untuk periode : dan setiap bulannya dicatat sebagai - Semester II dan Tahunan TA persediaan keluar (habis pakai). 2012, bulan Januari 2012 4. Dalam pelaksanaan penatausahaan - Semester I TA 2012, bulan Juli BMN di satuan kerja belum 2012. optimal, seperti dalam hal peng Keriteria Penilaian Peringkat input an data BMN hasil revaluasi Tersebut Didasarkan Kepada : dan memerlukan klarifikasi data 1. Pelaksanakan Pengelolaan dengan KPKNL setempat. BMN (30%) 5. Untuk status tanah yang terletak di belakang LAPAS Cipinang (Rumah 2. Kepatuhan Rekonsiliasi susun dinas) proses penyelesaian Tepat Waktu / sesuai status kepemilikannya belum jadwal (20%) selesai. 3. Ketepatan Pengisian BA 6. Kami menjumpai masih banyak Internal dan Konsitensi satker / UPT yang masih belum data rekonsiliasi (20%) sadar benar arti laporan keuangan sehingga banyak petugas SAKPA / 4. Kelengkapan berkas BMN mengeluh bahwa bendahara Lainnya (20%) tidak amu memberikan data 5. Kerja Sama (10%) pembelian barang – barang sehingga petugas tersebut kesulitan untuk menginput pembelian


22


SUB ORGANISASI

7.

8.

9.

10.

Sub Bagian Kepegawaian dan 1. Tata Usaha

2.

3.

PERMASALAHAN tersebut ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Kami jumpai banyak satuan kerja yang masih menggunakan laptop pemberian pusat untuk keperluan aplikasi campuran (BMN, SAKPA, Gaji, SPM, dll). Ada KPPN yang kurang teliti dalam melakukan rekonsiliasi, sebagai contoh misalnya adanya kewajiban untuk melampirkan posisi BMN di neraca, dalam kenyataannya walaupun jelas posisi anatar BMN dan SAK tidak sama tetapi mereka tetap mengeluarkan BA Rekonsiliasi. Pengiriman laporan baik SAK maupun SIMAK BMN sering terkendala dengan rusaknya media pengiriman ADK (flasdisk) sehingga menyebabkan terlambatnya Kanwil dalam menyatukan laporan dari satker karena kanwil menunggu pengiriman ulang dari mereka. Alokasi Pagu Anggaran Bahan Makanan (BAMA) khusus Beras Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melebihi kebutuhan yang ada sehingga seharusnya realisasi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk alokasi anggaran lain, namun tidak bisa dipindahkan ke mata anggaran lain sehingga anggaran yang berlebih tersebut dikembalikan kepada negara. Keterlambatan dalam pengiriman surat asli : - Surat ke instansi yang berada di daerah - Surat ke instansi lembaga lain - Alamat tidak lengkap / tidak jelas Surat yang dikirim dari UPT sering terlambat / telat diterima dan berkasnya tidak lengkap. Pengarsipan dokumen / berkas kepegawaian belum dikelola berdasarkan kaidah kearsipan dan belum ada pemusnahan arsip sesuai


CAPAIAN TAHUN LALU

1. Launching TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik). 2. Digitalisasi Arsip Kepegawaian Kantor Wilayah. 3. Pelaksanaan BAPERJAKAT Tk. III sebanyak 4 kali. 4. Usul Hukuman Disiplin yang telah di usulkan sejumlah 12 kasus. 5. Proses usulan perceraian yang sudah diperiksa / mediasi sebanyak 10 kasus. Namun usulan tersebut ditunda karena kebijakan pimpinan. Dari jumlah tersebut di atas terdapat 3 kasus yang dapat

23


SUB ORGANISASI 4.

5.

6.

7. 8. Sub Bagian Program

Penyusunan 1. 2. 3.

4.

5.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Laporan

6. 1.

2.

3. 4.

5.

PERMASALAHAN dengan Jadwal Retensi Arsip. Laporan data kepegawaian dari UPT sering lewat dari batas waktu yang ditentukan. Pelaksanaan protokoler untuk pelantikan notaris sering mendadak (tidak terjadwal dengan baik). Usulan Promosi Jabatan tingkat Kantor Wilayah ke Biro Kepegawaian tidak maksimal (tidak diakomodir). Lamanya proses Usulan Hukuman Disiplin di Inspektorat Jenderal. Banyaknya permohonan izin perceraian pegawai . Susah mengumpulkan datadatayang diminta dari UPT Kurangnya pemahaman mengenai bagan akun standar Kurangnya operator RKA-KL yang fokus dalam menyusun RKA-KL di lingkungan Kanwil DKI Kurangnya sarana (Laptop) sehingga dalam satu Laptop ada bagian macam aplikasi yang menyebabkan Laptop tersebut tidak bisa berkerja secara maksimal 1 (satu) orang menangani bermacam-macam Aplikasi sehingga sering bentrok kalo ada kegiatan yang bersamaan . Aplikasi sering berubah-ubah Laporan Bulanan tidak tepat waktu, sehingga sering menghambat penyusunan laporan Triwulan. Belum adanya form yang baku tentang sistematika penulisan Laporan Bulanan Kanwil dan UPT. Sumber Daya Manusia masih kurang atau sangat sedikit. Belum adanya kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat untuk kegiatan peliputan berita diluar Kantor dan pengumpulan data dan informasi yang berasal dari luar Kantor. Kegiatan Protokoler belum terlaksana sesuai dengan sesuai dengan juklak dan juknis peraturan Keprotokoleran yang berlaku


CAPAIAN TAHUN LALU dimediasi (rukun kembali).

1. Dapat melaksanakan semua Diklat/Bimtek yang susah direncanakan 2. Pencapaian menusun RKA-KL 3. Bekurangnya Revisi 4. Tercapainya penyusunan RKA-KL yang tepat waktu 5. DIPA turun tepat waktu

1. Pelaksanaan SMS Blast; 2. Terlaksananya peliputan kegiatan Kanwil DKI Jakarta; 3. Terlaksananya pemutakhiran Webiste dengan alamat kumhamjakarta.info dan jakarta.kemenkumham.go.id 4. Tersusunnya Laporan Triwulan, LAKIP 2012, dan Laporan Tahunan; 5. Dibangunnya area jaringan internet fiber optic dengan kecepatan 10 MB dedicated;

24


SUB ORGANISASI

DIVISI KEIMIGRASIAN

Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian

Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian

PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU dikarenakan SDM yang ada belum pernah mengikuti diklat Protokoler Dana dan sarana prasarana yang Telah terpenuhinya pencapaian target terbatas 99,22 % dalam penyerapan anggaran 2012. 1. Berkas pemohon yang tidak Pelayanan prima lengkap; Berkas pemohon dapat terselesaikan 2. Sering terjadi ketidaksinkronan tepat waktu nomor pemohon antara Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah sehingga memperlambat peng-klikan; 3. Masih banyak dijumpai kesalahan dalam menginput data pemohon paspor, baik paspor umum maupun paspor Jemaah Haji pada Kantor Imigrasi di wilayah DKI Jakarta, seperti penulisan identitas kelamin/sex, tempat lahir, masa berlakunya paspor dan kolom kantor yang mengeluarkan tidak tercetak sempurna; 4. Masih banyaknya penulisan 2 (dua) suku kata pada permohonan paspor untuk Jemaah Haji yang seharusnya terdiri dari 3 (tiga) suku kata. 1. Terjadi kerusakan mendadak pada sarana dan prasarana (komputer); 2. Sering anjloknya listrik sehingga membuat ketidaknyamanan dalam bekerja; 3. Kurangnya sarana pelindung terhadap perangkat lunak dan keras elektronik yang sudah ada. 1. Mendeteksi dan menangkal secara Persetujuan kasus pro yustisia dini kedatangan imigran ilegal; 2. Masih terjadi hambatan dalam meningkatkan pengawasan orang asing; 3. Masih terjadi duplikasi permohonan SPRI 1. Jaringan pusat sering terganggu; Semua perawatan sarana dan prasarana 2. Terlambatnya penginputan Laporan terpenuhi dengan baik Bulanan dari UPT Imigrasi ke Kanwil (Divisi Imigrasi); 3. Kurangnya sarana pendukung system elektronik dalam operasional INTELDAKIM dan SISINFOKIM seperti perangkat komputer dan printer pembuatan;


25


SUB ORGANISASI DIVISI PEMASYARAKATAN Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sub Bidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi

Sub Bidang Registrasi dan Statistik

Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotik

PERMASALAHAN

Mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 atas pelayanan pemasyarakatan (PB, CB, CMB) 1. Kesiapan petugas dalam rangka pelaksanaan Eksekusi terpidana mati masih kurang (sebelum dan sesudah pelaksanaan); 2. Kurangnya Tenaga Pengamanan pada Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan; 3. Sarana dan prasarana serta anggaran yang masih sangat terbatas 1. Jumlah WBP yang diusulkan PB, Mendapatkan Sertifikat ISO CB, CMB belum seimbang dengan 9001:2008 atas pelayanan jumlah WBP yang ada di pemasyarakatan (PB, CB, CMB) Lapas/Rutan di wilayah DKI Jakarta; 2. Pelaksanaan proses Pembebasan Bersyarat sering terjadi gangguan pada aplikasi PB, CB dan CMB; 3. Sarana dan Prasarana serta anggaran yang masih sangat terbatas. 1. Petikan Putusan Hakim dan Pelaksanaan Putusan eksekusi sering terlambat diterima Lapas/Rutan; 2. Pelaksanaan Sistem Datebase Pemasyarakatan secara online sering mengalami gangguan dalam hal jaringan konektivitas internet; 3. Kurangnya Pemahaman staf dalam pemberian remisi; 4. Sarana dan prasarana serta anggaran yang masih sangat terbatas. Perawatan kesehatan untuk WBP dan tahanan khususnya dalam hal penanggulangan penyebaran/penularan HIV di Lapas/Rutan belum didukung oleh anggaran Negara (DIPA);

Mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 atas pelayanan fidusia

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum

CAPAIAN TAHUN LALU

1. Terjadinya Peningkatan Jumlah Permohonan Pendaftaran fidusia


1. 65.805 berkas pendaftaran Fidusia 2. Mendapatkan Sertifikat ISO

26


SUB ORGANISASI

2. 3.

Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum

4. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Sub Bidang Pengembangan Hukum

1. 2.

3.

PERMASALAHAN dari target semula 65000 menjadi 90.000 Jumlah Pegawai belum sesuai kebutuhan Layout ruang kerja belum di sesuaikan dengan kebutuhan Ruang Arsip terbatas Kurangnya SDM yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyuluh hukum; Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan hukum antara lain : kamera , infokus, laptop, handycam, televisi, radio , All; Tidak adanya kendaraan operasional roda empat dan roda dua; Perlu peningkatan anggaran dan jumlah kegiatan pada Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Tahun Anggaran yang akan datang; Masih kurangnya kadar kesadaran hukum masyarakat; Kurangnya sosialisasi dalam bentuk Dialog Interaktif di Radio dan Televisi yang dapat memberikan antusiasme masyarakat sangat tinggi; Dengan beralihnya Direktorat Badan Peradilan dan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung , maka sebagai Pembina kadarkum didaerah tidak lagi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri , maka BPHN perlu menerbitkan juklak/juknis/Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI tentang penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum di daerah dan Juklak Penyusunan Laporan Peta Penyuluhan Hukum. Tenaga khusus perancang peraturan Perundang-undangan masih kurang; Tidak adanya jabatan fungsional perancang yang ada di Kanwil sehingga kemahiran dalam perancangan masih kurang; Sarana Prasarana : Komputer,


CAPAIAN TAHUN LALU

9001:2008 fidusia

atas

pelayanan

Diresmikannya Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Bpk. Amir Syamsudin sebanyak 10 kelurahan.

27


SUB ORGANISASI 4. 5.

Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.

Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

1.

2.

2.

3.

Sub Bidang Diseminasi Hak Asasi Manusia

1.

2.

PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU Laptop, Printer AC perlu ditambah untuk kenyamanan bekerja Kekurangan SDM : 2 Org Sarjana Hukum dan (Bisa Mengaplikasikan Komputer) (1 Laki-Laki + 1 Perempuan) Sarana Prasarana : Komputer, Laptop, Printer Kekurangan SDM : Fungsional Pustakawan dan 2 Org Pendidikan SMA Jurusan KOMPUTER (1 Laki-laki + 1 Perempuan) Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan sudah dilaksanakan semua Nasional Hak Asasi Manusia walaupun dana terlambat turun (RANHAM) Tahun 2010-2015 belum dikeluarkan dasar hukumnya sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009; Dalam Pengumpulan data dan informasi HAM , kesulitan TIM Pengolahan Informasi Data HAM dalam mengklasifikasikan Data yang tedapat di Instansi penegak Hukum Polres dan PN mana yang tergolong permasalahan HAM karena beberapa instansi hanya memberikan data berupa angka (jumlah pengaduan /kasus); Masyarakat yang mengadukan permasalahan kepada TIM Yankomas mengharapkan penyelesaian. Belum ada Modul mengenai Bimbingan Teknis HAM , dan belum ada pejabat maupun staf bidang HAM yang menguasai metode pelatihan HAM secara menyeluruh; Anggaran yang terlambat turun sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan.


28


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014 dalam hal ini Kantor Wilayah DKI Jakarta. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja. Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010-2014 terdapat Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengacu kepada sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014, antara lain: a. Pembentukan

peraturan

perundang-undangan

mampu

menjawab

kebutuhan

masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; b. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; c. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; d. Seluruh desa sadar hukum; e. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;


29


f. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; g. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; h. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; i. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; j. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas; k. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Kemudian pada Sasaran-sasaran tersebut diatas, ditetapkan Program pada Kantor Wilayah DKI Jakarta yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Pada Tahun 2012 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) program sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja. Adapun program dan alokasi anggaran untuk asing asing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

SATUAN KERJA KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA KANIM KLAS I KHUSUS JAKARTA BARAT KANIM KLAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN KANIM KLAS I JAKARTA PUSAT KANIM KLAS I JAKARTA TIMUR KANIM KLAS I JAKARTA UTARA KANIM KLAS I TANJUNG PRIOK KANIM KLAS I KHUSUS SOEKARNO HATTA

38.825.325.000

PAGU ANGGARAN PROGRAM 01 SETELAH REVISI 38.825.325.000 34.485.555.000

32.940.836.000

32.940.836.000

-

-

63.222.113.000

63.287.113.000

-

-

33.615.924.000

34.111.924.000

-

-

31.116.427.000

31.434.427.000

-

-

19.421.910.000

19.421.910.000

-

-

13.139.486.000 29.158.304.000

13.139.486.000 30.698.912.000

-

-

PAGU SEMULA


PROGRAM 02 4.339.770.000

30


SATUAN KERJA BAPAS KLAS I JAKARTA TIMUR UTARA BAPAS KLAS I JAKARTA PUSAT BAPAS KLAS I JAKARTA SELATAN BAPAS KLAS I JAKARTA BARAT RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT RUTAN KLAS II A JAKARTA TIMUR RUTAN KLAS I CIPINANG LAPAS KLAS I CIPINANG LAPAS KLAS II A SALEMBA LAPAS KLAS II A NARKOTIKA JAKARTA LAPAS KLAS II B TERBUKA RUPBASAN KLAS I JAKARTA TIMUR RUPBASAN KLAS I JAKARTA PUSAT RUPBASAN KLAS I JAKARTA UTARA RUPBASAN KLAS I JAKARTA BARAT RUPBASAN KLAS I JAKARTA SELATAN RUDENIM JAKARTA BHP RS CIPINANG

PAGU SEMULA 3.557.778.000

PAGU ANGGARAN PROGRAM 01 SETELAH REVISI 3.456.278.000 -

PROGRAM 02 -

3.180.747.000 3.302.604.000

3.431.747.000 3.302.604.000

3.002.604.000

300.000.000

2.986.389.000

2.986.389.000

-

-

30.814.257.000

30.814.257.000

-

-

19.048.201.000

19.048.201.000

-

-

18.636.275.000 33.731.166.000 13.835.222.000 18.441.600.000

18.636.275.000 31.311.558.000 13.584.222.000 18.441.600.000

-

-

4.342.875.000 1.860.222.000

4.342.875.000 1.961.722.000

-

-

2.366.463.000

2.366.463.000

-

-

2.189.546.000

2.189.546.000

-

-

2.868.309.000

2.868.309.000

-

-

2.478.053.000

2.478.053.000

-

-

6.624.811.000 3.229.432.000 2.500.000.000

6.624.811.000 3.229.432.000 2.500.000.000

4.464.811.000 -

2.160.000.000 -

 PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM  PROGRAM 02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta


31


Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 20102014 untuk tahun 2012 mencakup pelaksanaan 2 (dua) program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 38.825.325.000,- dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 Nomor 0030/01301.2.01/11/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk total pagu anggaran Kanwil DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis dalam jajarannya keseluruhan berjumlah Rp. 437.434.275.000,Adapun rincian perencanaan kinerja terlihat pada formulir Perencanaan Kinerja (terlampir).


32


FORMULIR PERENCANAAN KINERJA Instansi Unit Eselon II

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Administrasi Target

Sasaran Strategis

Indikator Outcome

Kegiatan

Indikator Ouput (Kegiatan)

2010

Seluruh perencanaan, Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran pelaksanaan, % Pembayaran gaji dan 100 % pengendalian 1 % Perencanaan penganggaran Pembayaran Gaji dan dan pelaksanaan dalam kerangka Tunjangan tunjangan pegawai dan pelaporan pengeluaran jangka menengah dilakukan dan berbasis kinerja yang secara tepat terintegrasi, tepat waktu dan waktu dengan akurat administrasi 2 Pemeliharaan Bangunan % Pemeliharaan Bangunan 80 % yang akuntabel % Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, Kantor Kantor Transparan dan Akuntabel Pengadaan % Pengadaan 80 % Peralatan/Perlengkapan Peralatan/Perlengkapan Kantor Kantor Perawatan Kendaraan % Perawatan Kendaraan 80 % Bermotor roda 2/4/6 Bermotor roda 2/4/6 3 % Unit kerja yg memiliki SDM Pengelolaan Kepegawaian % Pegawai yang mengikuti 90 % profesional sesuai kebutuhan diklat dan bimtek dan kaderisasi yg berkesinambungan 4 % Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

2014

100 %

90 % 90 % 90 % 95 %

Pembinaan Administrasi % Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Keuangan

90 %

95 %

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pengelola SIMAK BMN

% Pengelolaan SAI

90 %

95 %

% Pengelolaan SIMAK BMN

80 %

90 %

3 unit kerja

5 unit kerja

Seluruh unit Sarana dan Prasarana Kanwil/UPT kerja 1 % Kebutuhan Unit Kerja Pembangunan/ pengadaan/ % kebutuhan Unit Kerja memenuhi dilingkungan Kanwil yang peningkatan sarana dan dilingkungan Kanwil yang standar terpenuhi secara tepat waktu dan prasarana terpenuhi secara tetap akuntabel sesuai dengan waktu dan akuntabel sesuai pelayanan anggaran anggaran prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel


33



: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Pemasyarakatan Target

Sasaran Strategis

Indikator Outcome

Kegiatan

Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan kerja % pencapaian standar pelayanan Koordinasi dan memenuhi prima dan target kinerja dengan konsultasi administrasi yg akuntabel standar pelayanan prima dan mencapai Sidang TPP target kinerja dengan Pengawasan (monev) administrasi terhadap penyelenggaraan yang akuntabel di bidang bimkemas dan pengentasan anak


2010

2014

% kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti % kasus pelanggaran disiplin dan kode efik yg ditindaklanjuti % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP

50 %

90 %

50 %

90 %

60 %

80 %

% UPT pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya

60 %

80 %


: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Keimigrasian Target

Sasaran Strategis

Indikator Outcome

Kegiatan

Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi kerja % pencapaian standar pelayanan Pembinaan / memenuhi prima dan terget kinerja dgn penyelenggaraan administrasi yg akuntabel keimigrasian standar Pembinaan/koordinasi dan pelayanan konsultasi Pengawasan prima dan Divisi Keimigrasian mencapai Pengawasan dan target kinerja pengendalian intelijen dengan keimigrasian administrasi yang akuntabel



2010

2014

% Pelayanan keimigrasian yg memenuhi standar

70%

85%

% Penindakan yang akurat dan tepat waktu

80%

85%

% pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

50%

60%

34



: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Target

Sasaran Strategis

Indikator Outcome

Kegiatan

Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM kerja 1 % Pencapaian Standar Sistem jaringan memenuhi Pelayanan Prima Dan target dokumentasi informasi kinerja dengan administrasi yang (SJDI) Hukum standar akuntabel pelayanan prima dan mencapai target kinerja Peta permasalahan hukum dengan administrasi Pengkajian hukum yang akuntabel Penelitian hukum Inventarisasi dan pembinaan desa sadar hukum Sosialisasi hukum


% anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi % permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian Jumlah hukum penelitian hukum yang dilakukan pengkajian % desa dasar hukum Jumlah instansi / lembaga / ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dibidang hukum

Pengelolaan informasi HAM % informasi HAM yang terintegrasi secara online Koordinasi dan Jumlah kab atau kota yang pelaksanaan RANHAM melaksanakan RANHAM Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang mengikuti sosialisasi HAM Majelis pengawas wilayah % penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Majelis pengawas daerah % kab/kota yang memiliki notaris Pelayanan fidusia % pelayanan fidusia yang sesuai standar

2010

2014

15%

50%

10%

50%

50%

85 %

1 penelitian

85% 5 penelitian

0.50%

5%

2 unit

5 unit

90%

100%

2 Kab/kota

5 kab/kota

50 orang

60 orang

90%

100%

90%

100%

90%

100%

Sosialisasi HAM


35


B. PENETAPAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2012 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suati janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu

instansi

pemeritah/unit

kerja

dalam

suatu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja yaitu :  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.

Tujuan Tujuan umum ditetapkannya Penetapan Kinerja adalah:  Intensifikasi pencegahan korupsi  Peningkatan kualitas pelayanan publik  Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah:  Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur  Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah  Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur  Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi


36


2.

Ruang lingkup Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3.

Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Adapun rincian PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 terlihat pada formulir (terlampir).


37


FORMULIR PENETAPAN KINERJA Instansi Unit Eselon II Tahun

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Administrasi : 2012

Sasaran Indikator Ouput Target Indikator outcome Anggaran Strategis (kegiatan) 2012 Seluruh Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran perencanaan, pelaksanaan, 1 % Perencanaan penganggaran dan % Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100 % 164.631.538.000,pengendalian pelaksanaan dalam kerangka dan pelaporan pengeluaran jangka menengah dan % Jumlah Pegawai yang mendapatkan 100 % 1.118.900.000,dilakukan berbasis kinerja yang terintegrasi, pakaian dinas secara tepat tepat waktu dan akurat % Perencanaan Pegawai Baru 100 % 426.000.000,waktu dengan administrasi Jumlah laporan evaluasi penyusunan RKA- 26 laporan 390.650.000,yang akuntabel KL UPT DKI Jakarta ,% Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 100 % 113.640.000,Instansi Pemerintah % Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan

90 %

104.000.000,-

% Pengelolaan website dan jaringan internet Kanwil DKI

90 %

18.000.000,-

% Kegiatan Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik

90 %

46.980.000

27 laporan

15.000.000,-

% Pelaksanaan SMS Blast

90 %

14.560.000,-

% Pengadaan toga/ pakaian kerja Sopir Pesuruh/ Perawat/ Dokter/ Satpam/ tenaga teknis lainnya % Pengambilan Sumpah Jabatan

100 %

12.700.000,-

100 %

50.700.000,-

2 % Pengelolaan Barang Milik Negara % Pemeliharaan Bangunan Kantor yang tepat waktu, Transparan dan Akuntabel % Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor

80 %

650.860.000,-

80 %

1.252.170.000,-

% Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6

40 %

147.290.000,-

% Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek

100 %

3.045.630.000,-

Jumlah laporan PROKER , RENKER , dan kalendar kerja UPT DKI Jakarta

3 % Unit kerja yg memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan


38


Sasaran Strategis

Indikator outcome 4 % Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel

Indikator Ouput (kegiatan) % Pengelola Keuangan

Target 2012 90 %

Anggaran 195.100.000,-

% Pengelolaan SAP

90 %

51.100.000,-


90 %

21.360.000,-

% Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan % Penyelesaian Pembangunan Turab Kanwil yang terpenuhi secara tepat Lanjutan Kanwil DKI Jakarta waktu dan akuntabel sesuai anggaran % Rehab Gedung Bapas Kelas I Jakarta Selatan Tahap 2

100 %

4.339.770.000,-

100 %

300.000.000,-

% Pembangunan Pagar Razor Rudenim Jakarta

100 %

2.160.000.000,-

Sarana dan Prasarana Kanwil / UPT

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Divisi Administrasi: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

: Rp. 34.485.555.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM : Rp. 6.799.770.000,-

KEPALA KANTOR WILAYAH

Jakarta, 10 Januari 2012 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI

TASWEM TARIB, Bc.Im., SH., MH. NIP. 19520808 197110 1 001

TRISASI DWI HANDAHYNI, S.H. NIP. . 19560312 198203 2 001


39



Sasaran Strategis

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Pemasyarakatan : 2012


Indikator outcome

Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan kerja memenuhi % pencapaian standar pelayanan prima % kasus pengaduan masyarakat yg standar dan target kinerja dengan administrasi ditindaklanjuti pelayanan prima yg akuntabel % kasus pelanggaran disiplin dan kode efik dan mencapai yg ditindaklanjuti target kinerja dengan % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang administrasi TPP yang akuntabel % % Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta % UPT Pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya

Target 2012

Anggaran

100 %

-

100 %

-

60 %

18.000.000,-

70 %

10.000.000,-

60 %

142.400.000,-

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar

5 UPT

35.800.000,-

% Pengadaan Bahan Makanan NAPI/ Tahanan

100 %

12.716.140.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Divisi Pemasyarakatan: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Pemasyarakatan : Rp. 13.249.640.000,-




40


FORMULIR PENETAPAN KINERJA Instansi Unit Eselon II Tahun Sasaran Strategis Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Keimigrasian : 2012 Indikator Ouput (kegiatan)

Indikator outcome

Target 2012

Anggaran

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi % pencapaian standar pelayanan prima % Pelayanan keimigrasian yg memenuhi dan terget kinerja dgn administrasi yg standar akuntabel % Penindakan yang akurat dan tepat waktu

70 % 80 % 268.004.000,-


95 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Divisi Keimigrasian: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM  Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Imigrasi

: Rp. 268.004.000,-


Jakarta, 10 Januari 2012 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN


KABUL PRIYONO, SH., M.Hum. NIP19560913 197903 1 001


41



: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia : 2012

Sasaran Indikator Ouput Indikator Outcome Strategis (kegiatan) Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM kerja memenuhi % Pencapaian Standar Pelayanan % anggota jaringan hukum yang terintegrasi standar Prima Dan target kinerja dengan secara online dalam jaringan informasi pelayanan prima administrasi yang akuntabel hukum secara nasional dengan dukungan dan mencapai kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap target kinerja % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat dengan daerah yang terintegrasi administrasi % permasalahan hukum yang dilakukan yang akuntabel pengkajian hukum Jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian % Harmonisasi Peraturan Daerah

Target 2012

Anggaran

15 %

35.900.000,-

25 %

110.000.000,-

70 %

15.000.000,-

3 penelitian 17.600.000,40 %

44.100.000,-

% desa sadar hukum

2%

6.000.000,-

% Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan % informasi HAM yang terintegrasi secara online Jumlah kab atau kota yang melaksanakan RANHAM

40 %

26.900.000,-

90 %

26.200.000,-

Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang mengikuti sosialisasi HAM % penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik % kab/kota yang memiliki notaris % pelayanan fidusia yang sesuai standar

5 kab/kota 98.560.000,50 orang 113.000.000,90 %

234.500.000,-

100 % 100 %

48.800.000,524.096.000

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Hukum dan HAM : Rp. 1.857.506.000,-


Jakarta, 10 Januari 2012 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM


AUDY MURFY M.Z., SH., MH. NIP. 19630327 198903 1 001


42


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah DKI Jakarta

yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum

berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Proses ini


43


dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Otcome. 1.

Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

2.

Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegaitan yangdapat berupa fisik dan non fisik

3.

Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung) Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang

terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2012 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2012 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcomes. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus yaitu :

Keterangan: semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012

44


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Instansi Unit Eselon II Tahun


Sasaran Indikator Ouput Indikator outcome Target Realisasi Strategis (kegiatan) Seluruh Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran perencanaan, 1 % Perencanaan penganggaran dan % Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100 % 100,93 % pelaksanaan, pelaksanaan dalam kerangka % Jumlah Pegawai yang mendapatkan 100 % 100 % pengendalian pengeluaran jangka menengah dan pakaian dinas dan pelaporan berbasis kinerja yang terintegrasi, % Perencanaan Pegawai Baru 100 % 99,57 % dilakukan tepat waktu dan akurat Jumlah laporan evaluasi penyusunan RKA26 laporan 27 laporan secara tepat KL UPT DKI Jakarta waktu dengan % Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 100 % 96,29 % administrasi Instansi Pemerintah yang akuntabel % Penyelenggaraan Humas, Protokol dan 90 % 45,2 % ,Pemberitaan % Pengelolaan website dan jaringan internet 90 % 74,88 % Kanwil DKI % Kegiatan Layanan Pengadaaan 90 % 90,40 % Barang/Jasa Secara Elektronik Jumlah laporan PROKER , RENKER , dan 27 laporan 26 laporan kalendar kerja UPT DKI Jakarta % Pelaksanaan SMS Blast 90 % 77,14 % % Pengadaan toga/ pakaian kerja Sopir 100 % 100 % Pesuruh/ Perawat/ Dokter/ Satpam/ tenaga teknis lainnya % Pengambilan Sumpah Jabatan 100 % 100 % 2 % Pengelolaan Barang Milik Negara % Pemeliharaan Bangunan Kantor 80 % 99,82 % yang tepat waktu, Transparan dan % Perbaikan Peralatan Kantor dan 80 % 89,96 % Akuntabel Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor % Perawatan kendaraan bermotor roda 40 % 107,69 % 2/4/6 3 % Unit kerja yg memiliki SDM % Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek 100 % 100 % profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan 4 % Pengelolaan Keuangan dan % Pengelola Keuangan 90 % 100 % Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat % Pengelolaan SAP 90 % 99,72 % Waktu, Transparan dan Akuntabel % Pengelolaan SIMAK BMN 90 % 99,72 % Sarana dan Prasarana Kanwil / UPT % Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan % Penyelesaian Pembangunan Turab 100 % 78,65 % Kanwil yang terpenuhi secara tepat Lanjutan Kanwil DKI Jakarta waktu dan akuntabel sesuai anggaran % Rehab Gedung Bapas Kelas I Jakarta 100 % 87,64 % Selatan Tahap 2 % Pembangunan Pagar Razor Rudenim 100 % 88,23 % Jakarta


Capaian 100,93 % 100 % 99,57 % 103,85 % 96,29 % 50,22 % 83,2 % 100,44 % 96, 29 % 85,71 % 100 % 100 % 124,77 % 112,45 % 269,23 % 100 % 100 % 110,80 % 110,80 % 78,65 % 87,64 % 88,23 %

45


Capaian Kinerja : DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN, LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN, LAYANAN PERKANTORAN A. % Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat 1. % Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu sesuai prosedur peraturan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Kegiatan ini terdiri dari pembayaran: - Gaji pokok (12 bulan) - Tunjangan anak - Gaji pokok ke-13 - Tunjangan beras - Tunjangan umum - Uang makan - Tunjangan struktural - Uang lembur - Tunjangan suami/istri Pembayaran dilakukan secara terpisah, yaitu - gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dibayarkan dalam 12 bulan; - gaji pokok ke-13 dan tunjangan-tunjangan dibayarkan dalam 1 bulan; - uang makan dibayarkan dalam 12 bulan; - uang lembur dibayarkan sesuai dengan surat perintah lembur pegawai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Jumlah pegawai Kantor Wilayah pada tahun 2012 terdapat penambahan dan pengurangan pegawai. Tahun 2012

Jumlah Pegawai

Januari 2012

221 orang

Penambahan Pegawai

-

Pengurangan Pegawai

8 orang

Desember 2012

213 orang

Jumlah pegawai UPT Kanwil DKI Jakarta pada tahun 2012 terdapat penambahan dan pengurangan pegawai. Tahun 2012

Jumlah Pegawai

Januari 2012

3433 pegawai

Penambahan Pegawai

108 pegawai

Pengurangan Pegawai

-

Desember 2012

3541 pegawai


46


Berikut ini rincian Jumlah Pegawai Unit Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012. Periode Januari 2012 JUMLAH PEGAWAI

JUMLAH TOTAL

NO

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

2

Kanim Klas I Khusus Soekarno-Hatta

418

56

474

3

Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat

84

35

119

4

Kanim Klas I Khusus Jakarta Selatan

84

54

138

5

Kanim Klas I Tanjung Priok

58

31

89

6

Kanim Klas I Jakarta Utara

49

22

71

7

Kanim Klas I Jakarta Timur

62

51

113

8

Kanim Klas I Jakarta Pusat

63

32

95

9

Rudenim Jakarta

47

6

53

10

Lapas Klas I Cipinang

307

86

393

11

Lapas Klas IIa Narkotika Jakarta

155

59

214

12

Lapas Klas IIa Salemba

154

50

204

13

Lapas Klas IIb Terbuka Jakarta

51

21

72

14

Rutan Klas I Jakarta Pusat

271

48

319

15

Rutan Klas I Cipinang

176

43

219

16

Rutan Klas IIa Jakarta Timur

128

139

267

17

Bapas Klas I Jakarta Selatan

14

27

41

18

Bapas Klas I Jakarta Pusat

15

20

35

19

Bapas Klas I Jakarta Timur-Utara

20

27

47

20

Bapas Klas I Jakarta Barat

13

22

35

21

Rupbasan Klas I Jakarta Utara

19

11

30

22

Rupbasan Klas I Jakarta Selatan

23

8

31

23

Rupbasan Klas I Jakarta Pusat

33

5

38

24

Rupbasan Klas I Jakarta Timur

21

12

33

25

Rupbasan Klas I Jakarta Barat

28

14

42

26

Balai Harta Peninggalan

18

22

40

JUMLAH


LAKI-LAKI PEREMPUAN 132 89

221

3433

46


Periode Desember 2012 NO

UNIT PELAKSANA TEKNIS

JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI PEREMPUAN 129 84 434 68 92 40 106 54 56 30 55 25 62 52 77 34 47 6 300 93 154 51 160 51 48 18 270 58 181 60 103 137 17 28 24 22 31 25 15 21 24 11 22 7 30 5 29 10 29 15 18 23

JUMLAH TOTAL

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA 213 Kanim Klas I Khusus Soekarno-Hatta 502 Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat 132 Kanim Klas I Khusus Jakarta Selatan 160 Kanim Klas I Tanjung Priok 86 Kanim Klas I Jakarta Utara 80 Kanim Klas I Jakarta Timur 114 Kanim Klas I Jakarta Pusat 111 Rudenim Jakarta 53 Lapas Klas I Cipinang 393 Lapas Klas IIa Narkotika Jakarta 205 Lapas Klas IIa Salemba 211 Lapas Klas IIb Terbuka Jakarta 66 Rutan Klas I Jakarta Pusat 328 Rutan Klas I Cipinang 241 Rutan Klas IIa Jakarta Timur 240 Bapas Klas I Jakarta Selatan 45 Bapas Klas I Jakarta Pusat 46 Bapas Klas I Jakarta Timur-Utara 56 Bapas Klas I Jakarta Barat 36 Rupbasan Klas I Jakarta Utara 35 Rupbasan Klas I Jakarta Selatan 29 Rupbasan Klas I Jakarta Pusat 35 Rupbasan Klas I Jakarta Timur 39 Rupbasan Klas I Jakarta Barat 44 Balai Harta Peninggalan 41 JUMLAH 3541 Penambahan dikarenakan pegawai yang pindah mutasi masuk pada tahun 2012, sedangkan pengurangan pegawai dikarenakan pensiun atau pindah mutasi. Namun, seluruh pegawai tiap bulan telah dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan dapat diukur dari jumlah laporan. Januari 2012 Realisasi = 221 pegawai Target = 215 pegawai Hasil capaian = 221/215 x 100 % = 102,79 % Desember 2012 Realisasi = 213 pegawai Target = 215 pegawai Hasil capaian = 213/215 x 100 % = 99,1 % Total Hasil Capaian = (102,79 + 99,1) / 2 = 100, 93 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


47


2. % Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas Jumlah Seluruh Pegawai Kanwil dan UPT Target Jumlah Pegawai yang menerima paket pakaian Dinas Hasil Capaian

: 3541 orang : 3541 orang : 3541 orang : 3541/3541 x 100 % = 100 %

Berikut Rincian Daftar Kuantitas Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

1

Bahan Pakaian Dinas

Meter

11.139

2

Bahan Jilbab/ slayer/ Slayer

Potong

2.000

3

PIN Kanwil DKI Jakarta

Buah

300

4

Bagde Kemenkumham

Buah

3.713

5

Bagde Pengayoman

Buah

3.713

6

Ikat Pinggang Kanwil DKI Jakarta

Set

160

7

Ikat Pinggang Pemasyarakatan

Set

1450

8

Ikat Pinggang Imigrasi

Set

870

3. % Perencanaan Pegawai Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Tahun 2012 menerima pegawai baru dengan klasifikasi penerimaan sebagai berikut. NO 1 2 3

Nama Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Penyuluh / Pembinaan napi Penyuluh / Pembinaan napi

4

Pemeriksaan Dokumen Imigrasi

5

Pemeriksaan Dokumen Imigrasi

6

Pengamanan Pemasyarakatan (Sipir) JUMLAH KESELURUHAN

Kualifikasi Pendidikan S1 Hukum S1 Syariah Agama Islam S1 Pertanian / Peternakan / Perikanan S1 Hukum / manajemen Keuangan / bahasa Inggris / Administrasi Fiskal / Politik Sosial S1 Hukum / Manajemen Keuangan / bahasa Inggris SLTA Sederajat + Komputer

Golongan / Ruang (III/a)

Alokasi Formasi 5

(III/a) (III/a)

16 2

(III/a)

46

(III/a)

48

(II/a)

114 231

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pegawai yang lulus dan diterima. Pegawai yang diterima dengan Klasifikasi sebagai berikut:


48


S1 = 117 orang SLTA = 114 orang, 1 mengundurkan diri Jumlah Kuota Pegawai yang diterima Jumlah Pegawai yang lulus dan diterima Hasil Capaian

: 231 orang : 230 orang : 230/231 x 100 % = 99,57 %

4. % Jumlah laporan evaluasi penyusunan RKA-KL UPT DKI Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 27 unit kerja. Dari 27 unit kerja, ditargetkan 26 unit kerja yang melakukan penyusunan. Dan realisasinya menjadi 27 unit kerja yang melakukan penyusunan RKA-K/L. Hal ini dikarenakan 1 (satu) UPT baru telah terbentuk pada pertengahan tahun 2012 yaitu Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang Kelas D sehingga RKA-K/L instansi dimaksud baru ada sekitar bulan Juli 2012 (semester II). Jumlah Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta : 27 Unit kerja Jumlah Unit Kerja yang menyusun Proker, Renker dan Kalender kerja : 27 Unit kerja Target : 26 Unit Kerja Hasil Capaian : 27/26 x 100 % = 103,85 %

5. % Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 27 unit kerja dan dalam menyusun LAKIP Tahun 2012 terdapat 26 unit kerja yang melakukan penyusunan. Hal ini dikarenakan 1 (satu) UPT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tidak mengirimkan LAKIP Tahun 2012 dengan alasan yang tidak diketahui. Jumlah Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta : 27 Unit kerja Jumlah Unit Kerja yang menyusun LAKIP 2012 : 26 Unit kerja Target : 27 Unit Kerja Hasil Capaian : 26/27 x 100 % = 96,29 %

6. % Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan meliputi Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Laporan yaitu peliputan kegiatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta tahun 2012. Ukuran Capaian kinerja dari indikator ini yaitu jumlah kegiatan yang diliput. Daftar kegiatan yang berhasil diliput tahun 2012 KEGIATAN WAKTU RAPAT PIMPINAN, RUANG RAPAT KAKANWIL 04 Januari 2012 Rapat Tindak Lanjut Pengarahan Menteri kpd Eselon 1 & Kakanwil Seluruh 10 Januari 2012 Indonesia, Hotel Bidakara BIMTEK KEUANGAN, Hotel Sentral Jakarta Timur 12 Januari 2012 Arisan Pengayoman (17-01-2012), Aula Lt4 17 Januari 2012 COFFEE MORNING, Aula Lt4 20 Januari 2012 BIMTEK LAKIP TA 2012, Aula Lt4 25 Januari 2012 BIMTEK Barjas 2012, Park Hotel Jakarta 30 Januari 2012 PERESMIAN GEDUNG KANIM SELATAN, JL WARUNG BUNCIT RAYA 01 februari 2012 NO 207 JAKARTA SELATAN


49


NO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KEGIATAN AUDIENSI DENGAN GUBERNUR, KANTOR GUBERNUR DKI JAKARTA Sosialisasi RB (3 Feb 2012), Aula Lt4 PERINGATAN MAULID, AULA LT 4 RAKOR PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKAKL, MASON PINE HOTEL BANDUNG RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS PEMASYARAKATAN, AULA LT 4 TELECONFERENCE, RUANG RAPAT KAKANWIL BIMTEK PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, BAPAS JAKARTA TIMUR Test Urine, AULA LT 4 SOSIALISASI PERPRES 54 TH 2010, AULA LT 4 SOSIALISAI INTELDAK DAN SISINFOKIM BAGI PETUGAS KANIM & RUDENIM JAKARTA, AULA LT 4 BIMTEK BARJAS, PARK HOTEL APEL SIAGA LAPAS CIPINANG, LAPAS CIPINANG JAKARTA BIMTEK KEHUMASAN, HOTEL KAWANUA AEROTEL JAKARTA PELANTIKAN KAKANWIL IRSYAD BUSTAMAN SOSIALISASI BIDANG LALU LINTAS, IJIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN, AULA LT 4 BEDAH BUKU, AULA LT 4 HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE-48, LAPAS CIPINANG JAKARTA BIMTEK SPIP, HOTEL HARRIS JAKARTA SOSIALISASI UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIMTEK PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN BAGI PETUGAS RUPBASAN DAN KANWIL, AULA LT 4 BIMTEK KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PEGAWAI, HOTEL MAHARANI MONITORING & EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN, AULA LT 4 APEL DAN PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS, LAPAS SALEMBA COFEE MORNING, RUANG RAPAT KAKANWIL Peresmian Website dan Medical Checkup Kanim Utara, KANIM JAKARTA UTARA Sertijab Kalapas Narkotika Jakarta, LAPAS NARKOTIKA JAKARTA Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kanim Jakarta Selatan, KANIM JAKARA SELATAN BUKA BERSAMA, LAPANGAN UPACARA Coffee Morning, AULA LT 4 Arisan Ibu Ibu Pengayoman, AULA LT 4 Monitoring dan Evaluasi kanim sutta dan rupbasan barat Rapat Penyerapan Anggran dan LPSE, RUANG RAPAT KAKANWIL


WAKTU 02 februari 2012 03 Februari 2012 15 Februari 2012 21, 22, 23, 24 Februari 2012 24 februari 2012 29 februari 2012 07 Maret 2012 19 Maret 2012 28 Maret 2012 29 Maret 2012 09, 10, 11, 12, 13, 14 April 2012 12 April 2012 18 April 2012 20 April 2012 24 April 2012 26 April 2012 27 April 2012 01 Mei 2012 03 Mei 2012 07 Mei 2012 10 Mei 2012 21 Mei 2012 28 Mei 2012 30 Mei 2012 04 Juni 2012 06 Juni 2012 08 Juni 2012 08 Juni 2012 12 Juni 2012 13 Juni 2012 13 Juni 2012 14 Juni 2012

50


NO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

KEGIATAN RAPAT YANKUM Monitoring, Rutan Cipinang Monitoring, LP Salemba Monitoring, Lapas Cipinang Monitoring, Rutan Jakarta Pusat PELANTIKAN PENGURUS KLUB CATUR, LAPAS CIPINANG JAKARTA BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, HOTEL KAISAR JAKARTA PENGANGKATAN SUMPAH CPNS, AULA LT 4 Management Development Program BEST PERFORMANCE MANAGEMENT PROGRAM, PADALARANG BANDUNG Pelantikan Kakanim Soekarno Hatta, AULA LT 4 Bimtek Kepegawaian, Hotel Park Jakarta Pisah Sambut Kadiv Imigrasi Kabul Priyono, AULA LT 4 KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PERANCANG PERUNDANGUNDANGAN DAERAH DI KANWIL DAN PEMDA DKI JAKARTA, RUANG RAPAT KAKANWIL PENINGKATAN KEMAMPUAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DI KANWIL DAN PEMDA, AULA LT 4 PENAJAMAN PRIORITAS TAHUNAN RKAKL 2012, AULA LT 4 Perayaan isra mirad kanwil dki, AULA LT 4 PEMBUKAAN PESANTREN KILAT MESJID NURUL IMAN, PERESMIAN VIHARA DHAMMABODHI DAN GEREJA GALILEA, RUTAN CIPINANG JAKARTA PENERIMAAN BERKAS CPNS 2012, KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA RAPAT TNDE, AULA LT 4 SOSIALISASI INTELIJEN DAN RUDENIM PEMBERKASAN CPNS 2012, SEPOLWAN VERIFIKASI BERKAS CPNS 2012, SEPOWLAN PENGARAHAN PROGRAM AKSI KANWIL, AULA LT 4 TES KESEHATAN CPNS 2012, SEPOLWAN EVALUASI LAPORAN, AULA LT 4 PEMBERIAN REMISI UMUM NASIONAL OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM RI, LAPAS CIPINANG UPACARA KANWIL 17 Agustus 2012, KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA HALAL BI HALA DAN APEL PAGI, LAPANGAN UPACARA TES FISIK PENERIMAAN CPNS 2012, SEPOLWAN RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI FIDUSIA, RUANG RAPAT KAKANWIL CPNS PERSIAPAN RUANG UJIAN TULIS PENERIMAAN CPNS 2012, SEPOLWAN FOTO BERSAMA DIVISI PAS, KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA


WAKTU 19 Juni 2012 20 Juni 2012 20 Juni 2012 20 Juni 2012 20 Juni 2012 20 Juni 2012 02, 03, 04 Juli 2012 03 Juli 2012 05, 06, 07 Juli 2012 09 Juli 2012 09 Juli 2012 09 Juli 2012 09 Juli 2012

10 Juli 2012 12 Juli 2012 13 Juli 2012 19 Juli 2012

23, 27, 30, 31 Juli 2012 25 Juli 2012 25 Juli 2012 09 Agustus 2012 09 Agustus 2012 14 Agustus 2012 14 Agustus 2012 15 Agustus 2012 17 Agustus 2012 17 Agustus 2012 24 Agustus 2012 27, 28 Agustus 2012 04 September 2012 07 September 2012 07 September 2012

51


NO 73 74 75 76

84 85 86 87 88 89 90 91

KEGIATAN UJIAN TULIS PENERIMAAN CPNS 2012, SEPOLWAN CAPACITY BUILDING SEMINAR FIDUSIA, GEDUNG BALAI KARTINI JAKARTA SELATAN Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, HOTEL HARRIS SENTUL BOGOR ARISAN IBU-IBU DHARMAWANITA, AULA LT 4 RAPAT, RUANG RAPAT KAKANWIL TELECONFERENCE REFLEKSI SATU TAHUN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, RUANG RAPAT KAKANWIL BIMTEK SMR, AULA LT 4 BIMTEK PENGELOLA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN TA 2012, PARK HOTEL JAKARTA TIMUR PELANTIKAN, SERAHTERIMA KAKANWIL SIDANG TERBUKA NOTARIS DAN PEMERIKSAAN NOTARIS, KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA WALIMATUSSAFAR KAKANWIL (SBLM PERGI HAJI) RAPAT ABSEN, RUANG RAPAT KAKANWIL BIMTEK BARJAS, HOTEL HARRIS TEBET SOSIALISASI PERPRES 70, HOTEL HARRIS SENTUL BOGOR SOSIALISASI FIDUSIA, AULA LT4 MONITORING TOUCHSCREEN, STASIUN GAMBIR BIMTEK RKA-KL 2012 HARI KARYA DHIKA

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

RAKOR RENCANA KERJA DIV IM + UPT IM T.A.2013 TELECONFERENCE, RUANG RAPAT KAKANWIL SOSIALISASI LPSE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, AULA LT 4 DHARMAWANITA, AULA LT 4 CPNS, AULA LT 4 BIMTEK SPIP, HARRIS HOTEL SENTUL BOGOR UPACARA HARI PAHLAWAN, LAPANGAN UPACARA RAPAT KELURAHAN PERSIAPAN STANDAR HUKUM PELANTIKAN NOTARIS PELANTIKAN PEJABAT ESELON III, IV, AULA LT 4 BIMTEK PENYULUHAN HUKUM, AULA LT4 SOSIALISAI PERPRES 70 TAHUN 2012, HOTEL MERCURE ANCOL PELATIHAN MIND SETTING, HOTEL SHERATON MEDIA PENYUSUNAN LAKIP 2012, HOTEL HARRIS TEBET RAPAT INTERNAL PELANTIKAN PEJABAT ESELON III,IV,V SOSIALISAI HAM SLTA, AULA LT4

77 78 79 80 81 82 83


WAKTU 08 September 2012 14, 15 September 2012 17 September 2012 17, 18, 19 September 2012 18 September 2012 18 September 2012 19 September 2012 25 September 2012 26 September 2012 26 September 2012 26 September 2012 01 Oktober 2012 02 Oktober 2012 09 Oktober 2012 09 Oktober 2012 10 Oktober 2012 12 Oktober 2012 15, 16, 17 Oktober 2012 15, 19, 22, 25, 29, 30 Oktober 2012 19 Oktober 2012 19 Oktober 2012 24 Oktober 2012 29 Oktober 2012 31 Oktober 2012 01, 02, 03, Oktober 2012 12 Oktober 2012 19 Oktober 2012 19 Oktober 2012 19 Oktober 2012 21 Oktober 2012 23, 24, 25 Oktober 2012 30 Oktober 2012 06, 07 Desember 2012 12 Desember 2012 13 Desember 2012 14 Desember 2012

52


NO 109 110 111 112

KEGIATAN

WAKTU 18 Desember 2012 19 Desember 2012 21 Desember 2012 21 Desember 2012

PENYERAHAN DIPA UPACARA PHI PELANTIKAN NOTARIS RAPAT PERESMIAN PERESMIAN KELUARAHAN SADAR HUKUM, KANWIL DKI PERESMIAN KELURAHAN SADAR HUKUM2, KANWIL DKI

113

27 Desember 2012

Jumlah Kegiatan Kanwil DKI Jakarta + UPT DKI Jakarta : 250 kegiatan Jumlah Kegiatan yang berhasil Diliput : 113 kegiatan Target : 90 % x 324 = 225 Hasil Capaian : 113/292 x 100 % = 50,22 % Hasil capaian kinerja hanya mencapai 50,22 %, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah SDM yang tugas dan fungsinya melakukan peliputan. Apabila ada kegiatan di luar Kantor Wilayah dan bersamaan dengan pekerjaan tugas dan fungsi lainnya maka pegawai tidak bisa melakukan peliputan. Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya, maka hendaknya dipertimbangkan beberapa hal berikut: Meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM petugas humas.

7. % Pengelolaan website dan jaringan internet Kanwil DKI Pengelolaan Website Kantor Wilayah DKI Jakarta terdiri dari 2 (dua) website yaitu kumhamjakarta.info dan Jakarta.kemenkumham.go.id. Pengelolaan website yang dilakukan adalah pemutakhiran berita kegiatan kanwil dan berita hukum dan HAM, serta pemutakhiran data lainnya pada kedua website tersebut. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Berita yang berhasil di mutakhirkan ke dalam website dengan rincian sebagai berikut. Konten Berita Kanwil Terkini 2012 : No. 1 2

Kegiatan Rapat Koordinasi Program Kerja dan Program Unggulan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2012

Lokasi Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Bapas Klas I Jakarta Timur Utara Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT

Tanggal Dimuat 10-Jan-2012 12-Jan-2012

3

Coffee Morning

4

Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti

5

Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT

25-Jan-2012

6

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Park Hotel Jakarta Timur

30-Jan-2012

7

Pelantikan Pejabat Eselon III, IV dan V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta


31-Jan-2012


20-Jan-2012 24-Jan-2012

53


No.

Kegiatan

8

Peresmian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan

9

Audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta

10

Sosialisasi Reformasi Birokrasi

11 12 13 14

15 16

Pelantikan/pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris se-DKI Jakarta Periode 2012-2015 Upacara Serah Terima Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Perayaan Maulid Nabi Muhamad SAW 1433 H Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Khusus Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan RKA-KL 2013 UPT DKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012. Bimtek Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara Tahun Anggaran 2012

Lokasi

Tanggal Dimuat

Jl. Warung Buncit raya No. 207 Jakarta Selatan

02-Feb-2012

Kantor Gubernur DIY

02-Feb-2012

Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT

03-Feb-2012 09-Feb-2012 14-Feb-2012 15-Feb-2012


24-Feb-2012


24-Feb-2012

Aula BAPAS Klas I Jakarta Timur-Utara Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT Aula Lt.4 Kemenkumham DKI JKT

07-Mar-2012

17

Penyumpahan WNI, Cuti Notaris dan Pindah Notaris

18

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

19

Sosialisasi Intelijen Penindakan Keimigrasian dan Sistem Informasi Keimigrasian Bagi Petugas Kantor Imigrasi & Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.


29-Mar-2012

20

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun anggaran 2012


09-Apr-2012

21

Perpindahan Notaris

22

Bimbingan Teknis Kehumasan tahun 2012

23

Sosialisasi Lalulintas, Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

24

BEDAH BUKU

25 26

27

28 29

UPACARA PERINGATAN HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE-48 DI LAPAS KLAS I SALEMBA JAKARTA PUSAT Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV dan Sumpah dan Pelantikan Notaris Serta Notaris Pengganti serta Pengambilan Sumpah dan Janji Setia Kewarganegaraan. Pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2012 Sosialisasi Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang


Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Hotel Kawanua Aerotel Jakarta. Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

15-Mar-2012 28-Mar-2012

20-Apr-2012 24-Apr-2012 25-Apr-2012 25-Apr-2012

Lapas Klas I Salemba

27-Apr-2012

Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

27-Apr-2012


30-Apr-2012

Hotel Harris Tebet

01-Mei-2012

Aula Lt. 4 Kanwil

07-Mei-2012

54


No.

30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41

42 43 44 45 46 47 48

Kegiatan

Lokasi

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA MEMBANGUN ZONE INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Bimbingan Teknis Kepegawaian Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV , Notaris dan Anggota Majelis Pengawas Daerah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM DKI jakarta Pelantikan dan Sumpah Notaris dan Kewarganegaraan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Penandatangan Pakta Integritas Jajaran Pegawai Pemasyarakatan Kantor Wilayah DKI Jakarta Rapat Koordinasi Penguatan Tugas PPNS Hak Kekayaan Intelektual Peresmian Website dan Medical Checkup pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Utara PELATIHAN MIND SETTING, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Kemenkumham DKI Jakarta

Coffee Morning, Bersama Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri COFFEE MORNING KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Pengawas Wilayah dan Notaris Pengganti serta Janji setia Kewarganegaraan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Pelantikan pengurus Klub Catur Benteng Ksatria Lapas Kelas I Cipinang. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penghargaan Pengelola Sistem Akuntansi Terbaik Tahun 2011 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Management Development Program Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2012 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Peningkatan Kemampuan Perancang Perundang-undangan daerah di Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah

49

PENAJAMAN PRIORITAS TAHUN 2013

50

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS 2012


Lapangan Upacara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Tanggal Dimuat

09-Mei-2012 10-Mei-2012


23-Mei-2012


23-Mei-2012


28-Mei-2012


28-Mei-2012

Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta

29-Mei-2012

Kanim Klas I Jakarta Utara

04-Jun-2012

Hotel Harris Sentul Bogor

05-Jun-2012

Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

05-Jun-2012 12-Jun-2012


18-Jun-2012


21-Jun-2012

Hotel Harris Tebet

26-Jun-2012 05-Jul-2012

Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat

09-Jul-2012

Hotel Kaisar Jakarta Selatan

09-Jul-2012


10-Jul-2012

Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta website cpns.kemenkumham.go.id

10-Jul-2012 12-Jul-2012 13-Jul-2012

55


No.

Kegiatan

Lokasi

Tanggal Dimuat

51

Pelantikan dan penyumpahan Notaris dan Notaris Pengganti/Cuti


19-Jul-2012

Rutan Klas I Cipinang

19-Jul-2012

Hotel Harris Tebet

25-Jul-2012

60 61

Kerukunan dalam Keragaman Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Peningkatan Penegakkan Hukum melalui Sosialisasi Inteligen dan Rudenim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS PENGGANTI Pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti dan Notaris pindahan Verifikasi Data dan Pengambilan Nomor Ujian CPNS Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2012 5.478 NAPI Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan Remisi Umum 17 Agustus 2012 UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI KE-67 Test Kesehatan dan Kesamaptaan CPNS Kemenkumham DKI Jakarta Pelantikan dan Penyumpahan Notaris dan Notaris Pengganti/Cuti Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pengganti / Cuti

62

kebersamaan di Capacity Building 2012

63

Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

52 53 54 55 56 57 58 59

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Seminar Perlindungan Jaminan Fidusia Pelantikan Pejabat Eselon II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bimbingan Teknis Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pengganti / Cuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti Upacara Peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012 Bimtek Penyusunan Program dan RKA-KL untuk Tahun Anggaran 2013 Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti Upacara Peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2012 Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Notaris Peringatan hari Pahlawan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Strutural Eselon III, IV dan V


Ruang Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Aula Lt. 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Sepolwan Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur Lap. Upacara Kanwil DKI

25-Jul-2012 08-Agu-2012 14-Agu-2012 17-Agu-2012 17-Agu-2012

Komplek Sepolwan Ciputat

30-Agu-2012

Aula Lt. 4 Kanwil DKI Aula Lt. 4 Kanwil DKI

05-Sep-2012 14-Sep-2012

Hotel Mason Pine Padalarang Bandung

17-Sep-2012

Hotel Harris Sentul Bogor

17-Sep-2012

Gedung Balai Kartini

18-Sep-2012

Aula Lt. 4 Kanwil DKI

24-Sep-2012


25-Sep-2012


02-Okt-2012

Hotel Harris Tebet Jakarta

09-Okt-2012


12-Okt-2012

Lap. Upacara Kanwil DKI

15-Okt-2012


19-Okt-2012


24-Okt-2012

Lap. Upacara Kanwil DKI

30-Okt-2012


06-Nov-2012

Aula Lt. 4 Kanwil DKI Lap. Upacara Kanwil DKI

09-Nov-2012 13-Nov-2012


19-Nov-2012

56


No.

Kegiatan

84

Pemberitahuan kepada seluruh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Notaris Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012 Sosialisasi HAM tingkat SLTA DKI Jakarta tahun 2012 Pengambilan Sumpah dan Alih Tugas Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V PENYERAHAN DIPA 2013 KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pengganti / Cuti

85

Peresmian Kelurahan Sadar Hukum

78 79 80 81 82 83

Lokasi

Tanggal Dimuat

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

22-Nov-2012


27-Nov-2012

Hotel Harris Tebet Jakarta

10-Des-2012


17-Des-2012


17-Des-2012

Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta Aula Lt. 4 Kanwil DKI Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

19-Des-2012 19-Des-2012 28-Des-2012

Konten Berita Hukum dan HAM 2012:

1 2 3

Anak di Luar Nikah Tetap Miliki Hubungan Perdata dengan Ayah Indonesia Resmi Ratifikasi Konvensi Anti Terorisme Ketua MUI Ibaratkan MK Seperti Tuhan

Tanggal Dimuat 20-Feb-2012 21-Mar-2012 22-Mar-2012

4 5 6 7 8 9 10

Usia Anak Bisa Dipidana Jadi 12 Tahun Komnas HAM: Merokok Tidak Termasuk Hak Asasi Orang Asing Tidak Boleh Langgar Adat Istiadat Indonesia Kualitas dan Kuantitas Penyidik Imigrasi Masih Minim Beberapa Rumah Detensi Imigrasi Over Kapasitas Pakar: landasan hukum "justice collaboration" mendesak Penggugat dan Tergugat Bisa Dapat Dana Bankum

22-Mar-2012 20-Apr-2012 08-Mei-2012 09-Mei-2012 10-Mei-2012 14-Mei-2012 28-Mei-2012

11 12 13 14 15 16

Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus MA Protes Larangan Kasasi Vonis Bebas Kemenkumham Tak Ingin Sendiri Rekrutmen CPNS RUU KUHAP: Jaksa-Pengacara Akan ‘Bertarung’ Tanpa Teks SBY Nilai Penegakan Hukum Belum Memuaskan Pemerintah Siapkan RUU Badan Usaha di Luar PT

17 18 19

Menhuk dan HAM: Pengetatan Remisi Koruptor Mulai 2013 Pelemahan Lembaga Antikorupsi Pengaruhi IPK Indonesia Revisi UU Advokat Diharapkan Jadi Solusi Perpecahan

No.

Berita

13-Jul-2012 13-Jul-2012 20-Jul-2012 24-Jul-2012 26-Jul-2012 26-Jul-2012 23-Agu-2012 11-Des-2012 11-Des-2012

Jumlah Berita Informasi yang di input ke website : 104 berita Target : 125 berita Hasil Capaian : 104/125 x 100 % = 83,2 %


57


8. % Kegiatan Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam pelaksanaan LPSE berperan sebagai admin agency dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Anggota Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Kanwil DKI Jakarta yaitu Admin yang bertugas mendaftarkan kepanitiaan pengadaan dan pegawai yang akan mendaftar di LSEP, Verifikator bertugas memverifikasi apabila ada penyedia yang akan mendaftar di LPSE, Trainer melatih Pegawai dan Penyedia yang belajar LPSE, Helpdesk bertugas memberikan informasi terkait LPSE. Kegiatan LPSE pada Kanwil DKI Jakarta antara lain pendaftaran Kepanitiaan Pengadaan, pendaftaran pegawai yang akan menjadi panitia pengadaan di LPSE, dan pendaftaran Penyedia Swasta yang akan ikut LPSE. Ukuran Kinerja dari indikator ini adalah jumlah pegawai yang terdaftar LPSE dan jumlah Kepanitiaan Pengadaan yang ada dalam LPSE dengan rincian sebagai berikut. Daftar pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang bersertifikat. NO NAMA UPT JABATAN Iswanti, S.Si. Kanwil Anggota 1 Lusia Wahyuniati,S.Sos.,M.Si. Kanwil Anggota 2 Iwan Santoso, SH.,M.Si. Kanwil Anggota 3 M. Ihwan Madjid Manrapi, SH BHP Anggota 4 Sukino, S.Sos. Kanwil Anggota 5 Dian Kartika Sari BHP Anggota 6 Agustina Suryaningtyas BHP Anggota 7 Budi Saryono Rupbasan Selatan Anggota 8 Sayuti Malik, SE. Kanwil Anggota 9 Kanwil Anggota 10 Tri Astuti, SE. Kanwil Anggota 11 Suratin Eko Supono, SH, S.IP. Kanwil Anggota 12 Lestari Sejati Pertiwi, SH Lapas Cipinang Anggota 13 Aditya Sarsito Sukarsono, SE. Bapas Selatan Anggota 14 Nanang Mahmud,A.Md.IP,S.Sos. Lapas Terbuka Anggota 15 Wahyu Trah U,S.Sos.,M.Si. Rudenim Anggota 16 Ali Purnomo Bapas Timur Utara Anggota 17 Erni Isnaeni Lapas Cipinang Anggota 18 Eko Adi Prasetio Rupbasan Timur Anggota 19 Muhamad Jajuli Rutan Cipinang Anggota 20 Putra Nugraha Satria Utama Rutan Pusat Anggota 21 Yuliawan Dwi Nugroho, Amd.IP Rupbasan Selatan Anggota 22 Lukman Hakim Wijaksono Rupbasan Utara Anggota 23 Agus Haryono Kanim Utara Anggota 24 M. Iwan Ardiyansyah, A.Md. Kanwil Anggota 25 Tanredi


58


NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

NAMA Bisri Mustofa, SH Sukarno Ali Yuliana, SH Dharma Putera, SE Kuswanto, SH Ade Kusuma, SH Ahmad Saipulloh Aldin Ningsih Arief Budianto Bob Zulfikar Deliansyah Cut Novita A.Md Didi Fadilah Maratun Isnaeni Nurman Firdaus, A.Md Ria Ngesti Rezeki, A.Md. Syaifuddin Latief, S.Mn Sri Astiana, SH. Unang Sunardi Achmad Fadjar Witjaksana,A.Md Alex Cosmas Pinem, SH Binawan Achmar Lukito, ST Galih Patria Nugraha, SH Hendro Prasetyo S.S Henny Adelina, S.Pd. Junaedi, S.S Frenky Muhammad Nur Ifan Hartoyo Muhamad Ropi Aprian, A.Md Mulyani Nia Viranita Hermanu,SE Nieke D B Nurman Rafiqul Adhim Putra Wibowo, A.Md. Taroni, SH Theresia Ririn Dwiastuti ,St Tri Budy Astyadi Wahyu Nurprayitno, Se. Widyo Sandhi Suprapto, A.Md.IM Yuddhogalih Yuliyanto, A.Md. Bayu krisna Putra


UPT Lapas Narkotika Lapas Salemba Rutan Pusat Rutan Timur Lapas Narkotik Bapas Barat Bapas Selatan Rudenim Rudenim Kanim Timur Lapas Terbuka Rupbasan Pusat Rudenim Kanim Utara Kanim Timur Kanwil Rupbasan Utara Kanim Selatan Kanwil Kanwil Kanwil Kanim Timur Kanim Soekarno Hatta Kanim Selatan Rupbasan Barat Kanim Utara Kanim Tj. Priok Kanim Utara Kanim Tj. Priok Kanim Timur Rutan Timur Kanwil Kanim Timur Kanim Pusat Rudenim Kanim Soekarno Hatta Kanim Utara Kanim Utara Kanwil

JABATAN Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

59


NO 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

NAMA Danny Ariana, A.Md.IM. S.IP Deddy Eduar Eka Saputra, Amd.IP Dwi Wahyu Meylawati Eddienur Jaka, S.E. Eka Satriawan Fathul Amin, Sh Fauzhan Akbar Fhazmie Basha Hernika Andriani, SH Muhamad, S. Sos Muhammad Ilham Andika Muhammad Windran Remond Christ Anggakara Rosmeri Sillalahi, SE Sarifani Simanjuntak, SH Taufik Hidayat, S.Kom Tri Hernanda Reza,Amd,IM Yulia Kartika, A.Md. Achmad Fauzi, A.Md. Alvian Bayu Indra Yudha, Amd.IM Anggun Satrio Wibowo,A.Md Dewa Made Krisna Gautama Dian Murtiningrum Dick Harianto, Se Dwi Anandita H.W.Amd.Im,SH.MH Ilham Yusuf Nasution, Amd., S. Muhamad Yupi Renni Anggraeni Richa Juniwardani Setiono Srikanti,Amd.IP, SH Vita Yulia Noorniawati, S.Kom. Ika Novarika


UPT Kanim Timur Bapas Timur – Utara Rupbasan Timur Kanim Barat Kanim Selatan Kanim Pusat Rutan Timur Rutan Cipinang Kanim Utara Kanim Selatan Kanim Barat Kanim Utara Bapas Pusat Kanim Utara Kanwil Kanim Utara Kanim Barat Lapas Terbuka Kanim Utara Kanwil Kanim Timur Kanim Soekarno Hatta Rutan Timur Kanim Selatan Kanim Barat Bapas Pusat Rupbasan Timur Rupbasan Selatan Lapas Salemba Lapas Narkotika Kanim Barat Kanim Utara

JABATAN Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

60


Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Tahun 2012. NO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENGADAAN Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus SoekarnoHatta Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus SoekarnoHatta Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Televisi Outdoor (Informasi Layanan Publik) Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BERUPA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PADA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADAAN PEKERJAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BERUPA PENGADAAN ROLL OPEC Penataan Kabel Listrik Gedung Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan/Penggantian Partisi Ruang Kerja Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH BERUPA LEMARI ARSIP, LEMARI PENYIMPANAN CD, DOOR ACCESS, PAPER SHREDDER, PRINTER PORTABLE, EXHAUST FAN DAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN TA 2012 PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH BERUPA LEMARI ARSIP, LEMARI PENYIMPANAN CD, DOOR ACCESS, PAPER SHREDDER, PRINTER PORTABLE, EXHAUST FAN DAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN


PAGU Rp 4.161.000.000,00

SATUAN KERJA Lapas Klas IIA Salemba

Rp 4.161.000.000,00

Lapas Klas IIA Salemba

Rp 4.161.000.000,00

Lapas Klas IIA Salemba

Rp 1.039.361.000,00


Rp 1.039.361.000,00


Rp 475.456.250,00

475.456.250,00 Kanim Klas I Jakarta Timur

Rp 443.354.000,00

Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang

Rp 1.008.000.000,00


Rp 500.000.000,00


Rp 300.000.000,00


Rp 1.219.350.000,00

Kanim Klas I Jakarta Pusa

Rp 1.219.350.000,00


61


NO 13

14 15

16

17 18 19

20

21

22

23

24

PENGADAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH BERUPA TELEVISI UNTUK PELAYANAN, MESIN FOTOCOPY BERWARNA, MESIN FOTOCOPY HITAM PUTIH, KOTAK UANG/CASHBOX, BRANGKAS, KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA PORTABEL TA 2012 Pengadaan Pekerjaan Penataan Jaringan Kabel Listrik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Pengadaan Pekerjaan Lay Out (Partisi Ruang Kerja) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN KANTOR IMIGRASI KLAS I TANJUNG PRIOK TAHUN ANGGARAN 2012 Perbaikan Service Area Lantai 1, 2, 3 dan 4 Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat TA 2012 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BERUPA PENGADAAN MEUBELAIR PADA KANTOR IMIGRASI KLAS I JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 LELANG ULANG PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PERSONAL COMPUTER, PERSONAL COMPUTER ALL IN ONE DAN LAPTOP PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN PENGADAAN DETEKTOR METAL, PERALATAN SATPAM, ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN HT PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Pengadaan Digital Proyektor, LCD TV, AC Cassette, CCTV dan Lemari Arsip Pada Kanim Jaksel TA.2012 Pengadaan Barang/Jasa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Kanopi Depan dan Kanan Kiri Gedung Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Barang/Jasa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Lobby dan Cladding Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Tahun Anggaran 201


PAGU Rp 500.000.000,00

SATUAN KERJA Kanim Klas I Jakarta Pusat

Rp 500.000.000,00

Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat

Rp 300.000.000,00

Rp 1.484.327.000,00

Kanim Klas I Tanjung Priok

Rp 1.600.769.000,00

Kanim Klas I Jakarta Pusat Kanim Klas I Jakarta Utara Kanim Klas I Jakarta Timur

Rp 1.628.000.000,00 Rp 2.139.538.000,00

Rp 1.650.000.000,00


Rp 475.811.000,00


Rp 1.600.000.000,00


Rp 1.400.000.000,00


Rp 1.318.163.000,00


62


NO 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

PENGADAAN Pengadaan Barang/Jasa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Lobby dan Cladding Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Barang/Jasa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Lobby dan Cladding Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur Perbaikan Sanitasi Kantor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Genset Gedung Kantor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Penggantian Atap dan Rangka Atap Gedung Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Perbaikan Plafond Gedung Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Perbaikan Lantai, Plafon, Partisi dan Gordyne Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 Jasa Medical Check Up (MCU) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Barang/Jasa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat T.A 2012 Pengadaan Belanja Modal Komputer dan Peralatan Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012


PAGU Rp 1.318.163.000,00

SATUAN KERJA Kanim Klas I Jakarta Pusat

Rp 1.318.163.000,00


Rp 6.793.000.000,00


Rp 685.208.000,00


Rp 840.000.000,00


Rp 900.000.000,00


Rp 1.149.430.000,00


Rp 737.298.000,00


Rp 2.235.269.000,00


Rp 476.050.000,00

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Rp 303.600.000,00


Rp 1.115.000.000,00


Rp 2.448.910.000,00


Rp 2.324.430.000,00


63


NO 39

40

41

42

43 44

45

46

47

48 49

50

PENGADAAN PAGU SATUAN KERJA Pengadaan Pekerjaan jaringan Internet (Web Site) Rp 400.000.000,00 Kanim Klas I Jakarta pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Tahun Timur 2012 Pengadaan Peralatan Kedokteran Gigi pada Kantor Rp 270.000.000,00 Kanim Klas I Khusus Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Tahun Jakarta Selatan Anggaran 2012 Pengadaan Alih Media Arsip Yang Dihapuskan Rp 625.000.000,00 Kanim Klas I Khusus Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Jakarta Selatan Selatan Pengadaan Cell Wagon dan Ambulance pada Rp 1.970.000.000,00 Kanim Klas I Khusus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Kendaraan Cell Wagon Rutan Klas I Rp 265.200.000,00 Rutan Klas I Jakarta Jakarta Pusat Pusat PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Rp 1.997.200.000,00 Rumah Detensi PEMBUATAN PAGAR RAZOR Imigrasi Jakarta TRANSPARANT DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA GEDUNG/KANTOR PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA 2 Jasa Medical Check Up (MCU) pada Kantor Rp 303.600.000,00 Kanim Klas I Khusus Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Tahun Jakarta Barat Anggaran 2012 Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Rp 324.000.000,00 Kanim Klas I Khusus Tubuh Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Barang/Jasa Program Dukungan Rp 1.117.500.000,00 Kanim Klas I Jakarta Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat T.A 2012 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 berupa Cell Rp 265.200.000,00 Rutan Klas I Jakarta Wagon pada Rutan Klas I Jakarta Pusat Pusat Paket Pengadaan Alat Pengolah Data Berupa Rp 1.650.000.000,00 Kanim Klas I Khusus Personal Computer, Personal Computer All In Jakarta Selatan One, dan Laptop Paket Pengadaan Printer, Scanner, UPS, dan Rp 1.617.500.000,00 Kanim Klas I Khusus Stabilizer Jakarta Selatan Jumlah Pegawai yang bersertifikat pengadaan barang/jasa : 97 orang Jumlah Pegawai yang bersertifikat yang terdaftar di LPSE : 79 orang target : 90 % x 97 = 88 orang Hasil Capaian : 79/88 x 100 % = 89,77 Jumlah Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa di LPSE : 50 Kepanitiaan Target : 90 % x 50 = 45 kepanitiaan Hasil Capaian : 61/55 x 100 % = 111,11 % Hasil Capaian Kegiatan LPSE : 89,77 + 110,91 = 100,44 %


64


9. % Jumlah laporan PROKER, RENKER dan kalendar kerja UPT DKI Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 27 unit kerja dan dalam menyusun Program Kerja, Rencana Kerja, dan Kalender Kerja terdapat 26 unit kerja yang melakukan penyusunan. Hal ini dikarenakan 1 (satu) UPT baru telah terbentuk pada pertengahan tahun 2012 yaitu Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang Kelas D. Jumlah Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta : 27 Unit kerja Jumlah Unit Kerja yang menyusun Proker, Renker dan Kalender kerja : 26 Unit kerja Target : 26 Unit Kerja Hasil Capaian : 26/27 x 100 % = 96,29 %

10.% Pelaksanaan SMS Blast Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan layanan SMS blast, hal ini di karenakan berkembangnya teknologi komunikasi dan telepon selular sudah merupakan kebutuhan pokok hampir untuk semua orang dan golongan saat ini. SMS Blast bagi organisasi pemerintahan digunakan untuk penyampaian informasi baik kepada pegawai internal maupun kepada masyarakat. SMS Blast dapat mengirimkan banyak SMS hanya dalam waktu yang singkat hanya dengan satu kali klik. Contohnya kita dapat mengirimkan 10.000 SMS Blast hanya dalam hitungan menit. dan biasanya kecepata SMS Blast per detiknya adalah 40-60 SMS tergantung load dari pada operator itu sendiri. Mekanisme SMS Blast adalah dari engine SMS yang berbasis web based dikirimkan ke engine operator melalui jalan pintas, pada saat melakukan blasting sms hanya cukup tersambung ke internet dan dari operator SMS Blast tersebut akan di lanjutkan ke pemegang handphone. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai SMS Blast dengan sender ID “Kumham DKI”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Kantor Wilayah DKI Jakarta baik kepada Pegawai di lingkungan Kanwil DKI Jakarta maupun masyarakat. Ukuran capaian kinerja indikator ini yaitu Jumlah kuota sms blast yang dikirimkan dengan rincian sebagai berikut. Jumlah Kuota SMS Blast tahun 2012 : 50.000 sms Target : 35.000 sms Realisasi : 30.000 sms Hasil Capaian : 30.000/35.000 x 100 % = 85,71 %

11.% Pengadaan toga/ pakaian kerja Sopir Pesuruh/ Perawat/ Dokter/ Satpam/ tenaga teknis lainnya kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai pegawai satpam, supir dan cleaning Service dengan rincian sebagai berikut. - Gaji Satpam : 6 orang - Gaji Supir : 5 orang - Gaji Cleaning Service : 12 orang Total : 23 orang


65


Jumlah Supir, Pesuruh dan Satpam pada Kantor Wilayah Jumlah Supir, Pesuruh dan Satpam yang mendapatkan pakaian Hasil Capaian : 23/23 x 100 % = 100 %

: 23 orang : 23 orang

12.% Pengambilan Sumpah Jabatan Mutasi dan pergantian pejabat struktural pada lingkungan birokrasi merupakan hal yang biasa. Karena hal ini merupakan keniscayaan dalam rangka penyegaran organisasi serta memberikan pengalaman kepada para pejabat untuk selalu mendapatkan dan berbagi pengetahuan di tempat tugas yang baru dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dewasa ini tantangan yang dihadapi tidak mudah seringkali masalah-masalah yang timbul terus bergantian. Baru saja suatu permasalahan dapat diselesaikan, namun tanpa kita duga kemudian tiba-tiba muncul suatu permasalahan baru yang lain. Daerah Khusus Iibukota Jakarta merupakan ibukota negara yang menjadi barometer pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga dituntut untuk selalu waspada dan tanggap dalam pelaksanaan tugas dan menghadapi permasalahanpermasalahan yang timbul.. Hal ini menempatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Sorotan masyarakat dan media tersebut hendaknya lebih memicu kita untuk selalu membenahi diri, bekerja lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, mutasi dan promosi pegawai perlu dilakukan. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Pejabat yang telah disumpah pada tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut.

No.

Nama

Pangkat / Gol Ruang

1

Drs. FRANS RICHARD SUGIYANTO, MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

2

DEWA PUTU GEDE, Bc.IP, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

3

ABU ZEID. RA, Bc.IP., SH, MH


4

MUCHLIS ADJIE, Bc.IP, SH, M.Si

Penata Tk. I (III/b)

5

HERU PRASETYO, A.Md.IP, S.Sos, MH

Pembina (IV/a)

6

DARMA SOFIYAN, S.pd.

Jabatan Lama

Penata Tk. I (III/d)


Jabatan Baru Kepala Divisi keimigrasian pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Kepala Balai Pemasyarakatan kelas I jakarta Selatan Kepala balai pemasyarakatan Kelas I Jakarta barat Kepla Lembaga permasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta Kepala Sub Bidang perawatan daan Bina Khusus Narkotika pada Kantor Wilayah Kem. Hukum dan HAM DKI Jakarta

Tanggal SK 3 Desember 2012

3 Desember 2012 20 November 2012 20 November 2012 20 November 2012

20 November 2012

66


Pangkat / Gol Ruang

No.

Nama

7

RINI SUSILOWATI, Bc.IP., S.H


8

HERI ARIS SUSILOWATI, A.Md.IP., S.H

Penata (III/c)

9

BAMBANG MARDI SUSILO, S.H., M.Si

Penata (III/c)

10

RISKI BURHANUDDIN, A.Md.IP, S.Sos, M.Si

Penata (III/c)

11

LUKMAN AGUNG WIDODO, S.Kom

Penata Muda Tk. I (III/b)

12

ANNA MERSI KRISTINA, S.Sos


13

LIWI BIANTANO, SH, M.Si

Penata (III/c)

14

ARIO JEN PINANGDITO, SH

15

Drs. JOHNY JOHAN SAAD

16

KHALID UMRI, SH

Jabatan Lama

Pembina (IV/a)

Kepala kantor Imigrasi Klas II Pematang Siantar

Penata (IV/a)

Kepala Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung

Penata (III/c)

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor


Jabatan Baru

Tanggal SK

Kepala Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kepala Kesatuan Pengamanan Pada Rumah tahanan Negara kelas I jakarta Pusat

20 November 2012

Kepala Seksi Administrasi keamanan dan Tata tertib pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kepala Sub bagian Umum, kepegawaian dan Hubungan Masyarakat pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kepala Sub bagian keuangan pada Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kepala Sub bagian Tata usaha pada Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta

20 November 2012

Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimgrasian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI

16 Oktober 2012

20 November 2012

20 November 2012

20 November 2012

20 November 2012

20 November 2012

16 Oktober 2012

16 Oktober 2012

67


No.

Nama

Pangkat / Gol Ruang

17

MOCHAMAD AKBAR ADHINUGROHO, Amd.Im,SH,S.Sos, MH

Penata (III/c)

18

CHARLES SIHITE, SH,M.Si

Penata (III/c)

19

SYAHRIOMA DELAVINO, S.Sos, MH

Penata (III/c)

20

MUHAMMAD FADHLI, Amd.Im, SH

Penata muda Tk. I(III/b)

21

KAMALUDIN NUR Amd.IM, SH

Penata Muda (III/b)

22

SELFARIO ADHITYAWAN PIKULUN,SH

Penata Muda (III/a)

23

TONI SUDIANTO, SH

Penata Muda Tk. I(III/b)

24

SARI KURNIAWATI, S,Pd

Penata Muda Tk. I(III/b)

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Tanggal SK

Imigrasi Klas I Bengkulu

Jakarta

Kepala sub Bagian Data dan Informasi pada Sekretariat Direktorat Jendral Imigrasi Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jendral Imigrasi Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Dumai Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Belawan Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Sabang

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Utara

16 Oktober 2012

Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

16 Oktober 2012

Kepala Sub Seksi Komunikasi pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

16 Oktober 2012

Kepala Sub seksi Penelaahan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

16 Oktober 2012

Kepala Sub seksi Lintas batas pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

16 Oktober 2012

Kepala Urusan Administrasi Ketarunaan pada Akademi Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Tembilahan Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi

Kepala Sub Seksi Periziznan Keimigrasian pada kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

16 Oktober 2012

Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Jakarta Utara

16 Oktober 2012

Kepala Sub Seksi Lintas Batas pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Utara

16 Oktober 2012


68


No.

Nama

Pangkat / Gol Ruang

25

Drs. BAMBANG WIDODO

Pembina Utama Muda (IV/c)

26

EKO KUSPRIYANTO, SH, MH


27

AMIROEL ICHSAN, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

28

EFENDY B. PERANGIN ANGIN, S.H.

Pembina TK. 1 (IV/b)

29

MUHAMMAD DRAIS SIDIK, Bc.IP.,S.H., M.H.

Pembina Tk.1 (IV/b)

30

SARIYUN, Bc.IP ., S.H.

Pembina Tk.1 (IV/b)

31

THURNAM SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum

Pembina (IV/a)

32

ABU ZEID. RA., Bc.IP., S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

33

TAUFIQURRAKHMAN , Bc .IP., S.Sos., S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

34

R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.IP., S.pd.

Penata (III/d)

Jabatan Lama Klas II Depok Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Kepala Sub Direktorat Alih Status Keimigrasian pada Direktorat Jendral Imigrasi Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kepulauan Riau Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan pada Kanwil Kem.Hukum dan HAM Kalimatan Tengah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga


Jabatan Baru

Tanggal SK

Kepala Divisi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum daqh HAM DKI Jakarta

5 September 2012

Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan

5 September 2012

Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta

21 Juni 2012

Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Khusus Seokarno Hatta

21 Juni 2012

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat

9 Mei 2012

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1 IIA Jakarta Kepala balai pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat

9 Mei 2012

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat

9 Mei 2012

Kepala Kesatuan Pengaman pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

9 Mei 2012

9 Mei 2012

9 Mei 2012

69


No.

Nama

Pangkat / Gol Ruang

Jabatan Lama

Cipinang

Penata TK .1 (III/d)

Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat

Kepala Subbag Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat

9 Mei 2012

Pengolah Data Administrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Kepala Sub Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat

Kepala Seksi Perawatan Naoi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang

9 Mei 2012

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat

9 Mei 2012

Kepla Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur-Utara

9 Mei 2012

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat

9 Mei 2012

Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang

Kepala Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang

9 Mei 2012

35

RIDHA MEDALIA, S.H.

36

DEWI SONDARI, Bc.IP., S.AN.

37

ROSMERI SILALAHI,S.E.

Penata (III/c)

38

DEDDY EDUAR EKA SAPUTRA,A.Md.IP., S.Sos., M.Si

Penata (III/c)

39

PADLI, S.H

Penata (III/c)

40

SASTRA IRAWAN, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penata (III/C)

Jabatan Baru

Tanggal SK

Jumlah Pejabat yang kedapatan SK Jabatan = 83 orang Jumlah Pejabat yang dilantik = 83 orang Hasil Capaian = 83/83 x 100 % = 100 %


70


B. % Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, Transparan dan Akuntabel 1. % Pemeliharaan Bangunan Kantor Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi bangunan kantor agar tetap terjaga baik secara fisik maupun nilainya. Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan tidak hanya pada saat ada bagian bangunan yang mengalami kerusakan, namun jika kondisi yang kurang layak, dapat dilakukan pemeliharaan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai luas Bangunan sebesar 6.954 M² dan luas halaman sebesar 2.500 M². Pada tahun 2012 anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan bangunan kantor sebesar Rp. 650.860.000,-. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pagu yang terserap dari hasil pemeliharaan bangunan kantor. Jumlah anggaran untuk pemeliharaan bangunan : Rp. 650.860.000,Jumlah realisasi pemeliharaan bangunan : Rp. 649.659.255,Target : 80% x 650.860.000,- = Rp. 520.688.000,Hasil Capaian : 649.659.255/520.688.000 x 100 % = 124,77 %

2. % Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kantor dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor antara lain : a. Belanja keperluan perkantoran dengan rincian: - Keperluan pokok - Gaji Satpam : 6 orang - Gaji Supir : 5 orang - Gaji Cleaning Service : 12 orang - internet dengan penyedia jasa “RAD NET” dengan kapasitas bandwith 10 MB dedicated, biaya per bulan Rp. 17.500.000,Realisasi belanja keperluan perkantoran sebesar 100 % karena terbayarkan semuanya. b. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dengan rincian: - Pemeliharaan komputer : 31 unit - Pemeliharaan AC : 68 unit dilakukan sebanyak 4 kali - Pemeliharaan AC Cassete : 5 unit dilakukan sebanyak 4 kali - Pemeliharaan lift : 1 unit - Pemeliharaan faksimile : 2 unit - Pemeliharaan inventaris kantor : 1 unit - Pemeliharaan Genset : 1 unit - Pemeliharaan mesin Fotocopy : 2 unit Total : 111 unit c. Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan rincian: Pembelian iInstalasi air dan mesin bor listrik : 1 unit pompa air : 1 unit alat pemadam kebakaran : 3 unit Instalasi listrik : 1 unit Komputer Tablet : 5 unit


71


Komputer Desktop : 2 unit LED TV 32 inch : 1 unit AC Cassete : 4 unit Mesin potong rumput : 1 unit Printer infus : 3 unit Printer biasa : 2 unit Mesin penghitung uang : 1 unit Brankas : 1 unit Total : 65 unit

Tangga : 1 unit Lambang Negara : 4 unit Meja lipat round table : 4 unit Meja lipat : 27 unit Sound sistem untuk apel : 1 unit Sound sistem celling speaker : 1 unit Sound sistem conference : 1 unit CCTV : 1 unit

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pagu yang terserap dari hasil Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor. Jumlah pagu : Rp. 228.410.000,Target : 80 % x 228.410.000,- = Rp. 182.728.000,Jumlah realisasi : Rp. 205.477.835,Hasil Capaian : 205.477.835 / 182.728.000 x 100 % = 112,45 %

3. % Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 Kantor Wilayah DKI Jakarta mempunyai kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut.

NO

MERK

NO POLISI

TAHUN PEMBUATAN

DAYA MESIN

HARGA PEROLEHAN

JENIS KENDARAAN RODA RODA DUA EMPAT √

1

Honda GL MAX

B 4790 JQ

1998

125 CC

4.600.000

2 3

B 5340 JQ B 4791 JQ

2000 1998

125 CC 125 CC

10.804.500 4.600.000

√ √

B 6160 YAQ

2007

200 CC

17.871.481

√

5 6 7 8

Honda GL MAX Honda GL MAX HONDA TIGER GL 200 D HONDA HONDA HONDA HONDA MEGA PRO

B 6627 TQA B 6628 TQA B 6629 TQA B3665SQA

2009 2009 2009 2012

00125 00125 125 CC

14.773.000 14.773.000 13.770.000 18.805.500

√ √ √ √

9 10 11 12 13 14 15

HONDA MEGA PRO HONDA MEGA PRO HONDA MEGA PRO HONDA VARIO HONDA VARIO HONDA VARIO HONDA VARIO

B3661SQA B3658SQA B3662SQA B3641SQA B3623SQA B3634SQA B3639SQA

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

18.805.500 18.805.500 18.805.000 14.357.000 14.357.000 14.357.000 14.357.000

√ √ √ √ √ √ √

16 17 18 19

HONDA SUPRA HONDA SUPRA HONDA SUPRA HONDA MEGA PRO HONDA MEGA PRO GL15A1RRMT HINO

B3633SQA B3647SQA B3644SQA B 3653 SQA

2012 2012 2012 2012

15.176.500 15.176.500 15.176.500 18.805.500

√ √ √ √

B 3694 SQA

2012

18.805.500

√

B9179POQ

2011

3.366.065.000

√

4

20 21


04009

72


NO

MERK

NO POLISI

TAHUN PEMBUATAN

DAYA MESIN

HARGA PEROLEHAN

JENIS KENDARAAN RODA RODA DUA EMPAT √ √

22 23

Toyota Kijang Toyota Kijang

B 2848 MQ B 1399 DQ

2004 2004

01781 CC 1100 CC

138.800.000 138.800.000

24 25 26 27 28 29 30

Toyota Kijang Inova Toyota Kijang Inova TOYOTA Toyota Avanza 1500S Toyota Avanza 1500S NISSAN TOYOTA

B 2949 SQ B 2675 SQ

1998 CC 1998 CC

B 1372 SQO B 1373 SQO B10 59UQN B 1428 TQN

2007 2006 2010 2011 2011 2012 2012

168.635.045 189.298.500 249.890.600 165.871.500 165.871.500 349.223.680 179.190.000

√ √ √ √ √ √ √

31 32 33 34 35

ISUZU ISUZU ISUZU Toyota Vios Type G TOYOTA

B 1861 SQO B 1860 SQO B 1864 SQO B 1839 EQ B 1023 TQA

2012 2012 2012 2007 2012

02499 02499 02499 1497 CC

243.925.000 243.925.000 243.925.000 173.600.000 353.050.000

√ √ √ √ √

01498 01498

Pengukuran capaian indikator ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan perawatan dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total kendaraan bermotor : 35 unit Jumlah kendaraan yang terpelihara : 35 unit Target : 13 unit Hasil Capaian : 35/13 x 100 % = 269,23 %

C. % Unit kerja yg memiliki SDM profesional kaderisasi yg berkesinambungan

sesuai kebutuhan dan

1. % Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek Guna peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dilakukan Pendidikan dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis antara lain sebagai berikut. NO

DIKLAT/BIMTEK

PESERTA (Orang)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pelatihan Mind Setting Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Manajemen Development Program Capacity Building Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bimbingan Teknis Lakip Bimbingan Teknis Kepegawaian Bimbingan Teknis Kehumasan Bimbingan Teknis Penyusunan Program dan RKA-K/L UPT DKI

100 60 110 200 67 50 65 40 80


ANGGARAN 462.600.000 339.850.000 582.150.000 415.500.000 125.150.000 51.250.000 127.500.000 103.150.000 240.370.000

73


NO

PESERTA (Orang)

DIKLAT/BIMTEK

10

Bimbingan Teknis Penatausahaan Bmn dan Pelaporan BMN Tingkat Satker Bimbingan Teknis SPIP Bimbingan Teknis Standar Minimum Rule (SMR) Bagi Petugas Lapas/Rutan dan Kanwil Bimbingan Teknis Pengelolaan Basan dan Baran Bagi Petugas Rupbasan dan Kantor Wilayah DKI Jakarta Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluhan Hukum/Rakortek Penyuluhan Hukum Bimbingan Teknis Penyusunan Program Legislasi Daerah Peningkatan Kemampuan Perancangan Perundang-Undangan Daerah di Kanwil dan Pemda

11 12 13 14 15 16 17

Bimbingan Teknis HAM TOTAL

ANGGARAN

37

78.050.000

50 35

180.400.000 50.000.000

45

35.800.000

50

35.500.000

64 37

93.400.000 46.000.000

50 1140

78.960.000 -

Jumlah Peserta yang direncanakan mengikuti diklat/bimtek = 1140 orang Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek = 1140 orang Hasil Capaian = 1140/1140 x 100 % = 100 %

D. % Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel 1. % Pengelolaan Keuangan Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, akurat, dan tertib sesuai peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan keuangan yang berlaku, dengan memenuhi pembayaran insentif/honor bagi petugas yang berwenang menangani bidang keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Petugas Pengelola Keuangan terdiri dari : -

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (2 orang) Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Bendahara Penerima Bendahara Pengeluaran

-

Bendaharan Pemegang Uang Muka (5 orang) Pembuat Daftar Gaji Staf Pengelola (6 orang) Pejabat Pengadaan (7 orang) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (7 orang)

Kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari: - Pengajuan dan Pembayaran Belanja Pegawai, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan; - Pengajuan dan Pembayaran Belanja Barang;


74


-

Pengajuan dan Pembayaran Belanja Modal, yang dalam hal ini terlibat langsung adalah Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerima; dan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga.

Kegiatan tersebut berlangsung setiap bulan sesuai jadwal kebutuhan anggaran, sehingga pengukuran didasarkan atas jumlah bulan dalam tahun 2012: Realisasi = 12/12 x 100 % = 100 % Target = 100 % Hasil Capaian = 100/100 x 100 % = 100 %

2. % Pengelolaan SAP Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang baik, akurat, dan tertib sesuai peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan keuangan yang berlaku. Pengelolaan SAP terdiri dari 2 pengelolaan aplikasi, yaitu aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) dan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilaksanakan pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Dalam hal ini kegiatan SAP menghasilkan 1 laporan rekonsiliasi pada awal bulan, sehingga jumlahnya sebanyak 12 laporan setiap tahun dan ada 26 unit kerja yang menyusun laporan rekonsiliasi. Pada bulan Juli 2012 dikeluarkannya DIPA untuk Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D, sehingga RS Cipinang hanya menyusun 6 laporan saja. Jumlah Unit Kerja yang menyusun laporan rekonsiliasi = 12 bln x 26 = 312 + 6 = 318 lap. Target = 90% x 318 = 287 laporan Realisasi = 318 laporan Hasil Capaian = 318/287 x 100 % = 110,80 %

3. % Pengelolaan SIMAK BMN Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara yang baik, akurat, dan tertib sesuai peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan yang berlaku. Yang menjadi objek pengelolaan SIMAK BMN diantaranya Asset Tetap (Gedung dan Bangunan), Asset Tetap Lainnya, dan Peralatan Mesin. Kegiatan pengelolaan SIMAK BMN meliputi input data ke dalam aplikasi, baik penambahan ataupun pengurangan inventaris, pada saat terjadi transaksi seperti: - Belanja Modal (Pengadaan Peralatan dan Mesin) sebanyak 2 (dua) kali; - Transfer Masuk Barang dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta; - Penghapusan Inventaris, sebagai tindak lanjut dari Pengajuan Penghapusan pada Tahun 2011. Seluruh kegiatan penambahan dan pengurangan inventaris terdata setiap bulan berupa Laporan dari Operator Pengelola SIMAK BMN.


76


Berikut laporan data kondisi BMN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2012. KONDISI NO

BARANG

KUANTITAS 7.300M2 7.300M2 2.004 1 3 3

BAIK

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

7.300M2

0

0

1 3 3

0 0 0

0 0 0

A 1 B 1 2 3

TANAH Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

4 5 6 7 8 9

Sedan Jeep Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah) Sepeda Motor Mobil Ambulance Mobil Patroli

2 0 9 20 0 3

2

0

0

9 20

0 0

0 0

3

0

0

10 11 12 13 14 15 16

Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya Mesin Kompresor Mesin bor Listrik Tangan Mesin Ketik manual Portable (11-13 Inci) Mesin Ketik Manual standard (14-16 Inci) Mesin Ketik Elektronik / Selektrik Mesin Penghitung Uang

1 1 1 0 9 1 1

1 1 1 0 9 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0

17 18 19 20 21 22

Mesin Fotocopy Folio Mesin fotocopy Lainnya Lemari Besi / Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu

3 1 10 118 40 3

3 1 10 115 40 3

0 0 0 3 0 0

0 0 1 1 0 0

23 24 25 26 27 28 29

Filing cabinet Besi Brandkas Buffet Tabung Pemadam Api Hydrant Sprinkler Papan Visual / Papan Nama

36 2 14 10 1 1 17

29 2 12 10 0 1 17

7 0 2 0 1 0 0

3 0 0 0 0 0 0

30 31 32 33 34 35

Movited Board White Board Peta Alat Penghancur Kertas Mesin Absensi Headmachine Besar

3 1 1 2 2 1

3 1 1 2 2 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

36 37 38

Perforator Besar Overhead Projector White Board Electronic

1 3 1

1 3 1

0 0 0

0 0 0

PERALATAN DAN MESIN Elevator / Lift Stationary Water Pump Pompa Air


77


1

1

KONDISI RUSAK RINGAN 0

LCD Projector / Infocus Focusing Screen / Layar LCD Projector Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi / Mental Sice Bangku Panjang Besi / Mental

2 1 3 265 677 24 14

2 1 3 265 676 23 14

0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 2 106 3 0

47 48 49 50 51 52

Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Sketsel Meja Makan Kayu Mesin Potong Rumput

0 41 60 1 3 1

0 41 58 1 3 1

0 0 2 0 0 0

5 0 2 0 0 0

53 54 55 56 57 58

Lemari Es A.C. Sentral A.C Split Kompor Gas (Alat Dapur) Rice Cooker (Alat Dapur) Kitchen Set

2 20 70 5 4 1

2 20 70 5 4 1

0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 0

59 60 61 62 63 64 65

Alat Dapur lainnya televisi Loundspeaker Sound System Wireless Microphone Microphone Table Stand

24 4 2 8 3 3 2

24 4 2 7 3 3 2

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

66 67 68 69 70 71

Mic Conference Camera Video Tustel Lambing garuda Pancasila Tiang Bendera Tangga Aluminium

2 1 3 4 1 4

2 1 3 4 1 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

72 73 74 75 76 77

Dispenser Mimbar / Podium Handy Cam Asbak Tinggi Kabel Tangki Air

6 1 3 5 1 1

6 1 3 0 1 1

0 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0

78 79 80

Microphone / Boom Stand Uninterruptible Power Supply (UPS) Battery Charger (Peralatan Studio Audio)

2 2 5

2 2 5

0 0 0

0 0 0

NO

BARANG

39

Display

40 41 42 43 44 45 46


KUANTITAS

BAIK

RUSAK BERAT 0

78


81

Microphone Cable

1

1


82 83 84 85 86 87 88

Celling Mount Bracket Cable Video Monitor Power Supply (Peralatan studio Video dan Film) Lensa kamera Video audio Jack Panel Automatic Emergency Light

2 2 2 1 1 3 10

2 2 2 1 1 3 10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

89 90 92 92 93 94

Camera digital LCD Monitor Telephone (PABX) Pesawat Telephone Handy Talky (HT) Faximile

7 2 2 1 5 5

7 2 2 1 5 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

95 96 97 98 99 100

Switcher/Patch Panel Sterilisator Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum) Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) Tensimeter Waskom

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

101 102 103 104 105 106 107

Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) Chirurgical Pinset Gunting Bengkok Gunting Lurus Tabung 02 Bak Spuit Chyntologi Bantal

1 3 1 1 1 1 1

1 3 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

108 109 110 111 112 113

Forcep Neagle Kieland Piper Lemari Obat (Kaca) Needle Holder Dental Unit Amalgamator Amalgam Pistol Stoper ( Alat Kedokteran Gigi)

1 2 1 1 1 2

1 2 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

114 115 116 117 118 119

Bend Pusher Boor Gigi Bracket Holder Burnisher Exkavator Kaca Mulut/Spigel

1 1 1 4 6 6

1 1 1 4 6 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

120 121 122

Knope Sonda Light Curing Unit Pinset Dental

6 1 6

6 1 6

0 0 0

0 0 0

NO

BARANG


KUANTITAS

BAIK

RUSAK BERAT 0

79


123

Plastik Instrument

6

6


124 125 126 127

2 3 2 13

2 3 2 13

0 0 0 0

0 0 0 01

1

1

0

0

129 130 131

Spatel Gips Tang Clamer Tang Tulang Toples THT Examination Set For TI Hindra Laringos Cape 847635 Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Film) Adaptor (Alat Laboratorium Fisika) Alat Pemadam Kebakaran

1 1 3

1 1 3

0 0 0

0 0 0

132 133 134 135 136 137

Uninterupted Power Supply (UPS) P.C unit Lap Top Ultra Mobile P.C Printer ( Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer)

3 112 29 5 93 12

3 112 29 5 93 12

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 5 0

138 139 140 141 142 143

External Portable Hardisk Router Modem Wireless Access Point Mobile Modem GSM/CDMA TAS Laptop, Kedap Air Untuk Membawa Leptop

2 2 1 1 2 1

2 2 1 1 2 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

144 C 1 2 3 4 5

Closed Circuit Television(CCTV)

2

2

0

0

GEDUNG DAN BANGUNGAN Bangungan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gudang Tertutup Permanen Bangunan Rumah Sakit Khusus Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

23 5 1 1 1 1

5 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 7 8 9 10 D

Gedung Pos Jaga Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

1 1 5 2 5

1 1 5 2 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

IRIGASI Bangunan Syphon (Bangunan Perlengkapan Air Kotor)

3 1

1

0

0

Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah JARINGAN Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Besar Instalasi Penangkalan Petir Manual

2 4 1 1 1

2

0

0

1 1 1

0 0 0

0 0 0

NO

128

1 2 E 1 2 3

BARANG


KUANTITAS

BAIK

RUSAK BERAT 0

80


1

1


1.144 1.144

1.144

0

0

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN Jeep Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Lemari Besi/Mental

136 0 1 1 1

-

-

-

5 6 7 8 9 10

Lemari Kayu Filing Cabinet besi Meja Kerja Kayu Kursi Besi mental Sice Bangku panjang Kayu

1 3 2 106 3 5

-

-

-

11 12 13 14

Meja Komputer A.C Split P.C Unit Printer (Peralatan Personal Komputer)

2 4 2 5

3117

23

137

NO

BARANG

67

Instalasi Lain-lain

F 1 G 1 2 3 4

ASET TETAP LAINNYA Monografi

TOTAL

KUANTITAS

3179

BAIK

RUSAK BERAT 0

Dalam hal ini kegiatan Pengelolaan BMN menghasilkan 27 laporan dari 27 UPT yang membuat laporan BMN yang dilakukan setiap bulan selama 12 bulan. Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi jumlah laporan BMN yang disusun oleh semua unit kerja pada tahun 2012. dari 27 unit kerja, hanya 1 unit kerja yaitu RS Cipinang yang membuat 6 laporan saja, karena RS Cipinang baru diresmikan pada bulan uli 2012. Jumlah Unit Kerja yang menyusun laporan BMN = 12 bln x 26 = 312 + 6 = 318 lap. Target = 90% x 318 = 287 laporan Realisasi = 318 laporan Hasil Capaian = 318/287 x 100 % = 110,80 %

SARANA DAN PRASARANA KANWIL / UPT A. % Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan Kanwil yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran 1. % Penyelesaian Pembangunan Turab Lanjutan Kanwil DKI Jakarta Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pagu yang terserap dari hasil pengadaan barang/jasa Pembangunan Turab Lanjutan. Jumlah anggaran untuk pembangunan turab lanjutan: Rp. 4.339.770.000,Jumlah realisasi pembangunan turab lanjutan : Rp. 3.413.311.000,Hasil Capaian : 3.413.311.000 / 4.339.770.000 x 100 % = 78,65 %


81


2. % Rehab Gedung Bapas Kelas I Jakarta Selatan Tahap 2 Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pagu yang terserap dari hasil pengadaan barang/jasa Rehab Gedung Bapas Kelas I Jakarta Selatan Tahap 2. Jumlah anggaran untuk rehab gedung : Rp. 300.000.000,Jumlah realisasi rehab gedung : Rp. 262.918.000,Hasil Capaian : 262.918.000 / 300.000.000 x 100 % = 87,64 %

3. % Pembangunan Pagar Razor Rudenim Jakarta Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pagu yang terserap dari hasil pengadaan barang/jasa Pembangunan Pagar Razor Rudenim Jakarta. Jumlah anggaran untuk pagar razor : Rp. 2.160.000.000,Jumlah realisasi pagar razor : Rp. 1.905.804.000,Hasil Capaian : 1.905.804.000 / 2.160.000.000 x 100 % = 88,23 %


82




Sasaran Indikator Ouput Indikator outcome Strategis (Kegiatan) Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan kerja memenuhi % pencapaian standar pelayanan % kasus pengaduan masyarakat yg standar prima dan target kinerja dengan ditindaklanjuti pelayanan prima administrasi yg akuntabel % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg dan mencapai ditindaklanjuti target kinerja % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang dengan TPP administrasi % Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan yang akuntabel Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta % UPT Pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar % Pengadaan Bahan Makanan NAPI/ Tahanan

Target

Realisasi Capaian

100 %

100 %

100 %

100 %

92,59 %

92,59 %

60 %

60,90 %

101,5 %

70 %

65,07 %

92,95 %

60 %

60,90 %

101,5 %

5 UPT

5 UPT

100 %

100 %

108,09 % 108,09 %

Capaian Kinerja : LAPORAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN

DAN

PEMBINAAN

BIDANG

A. % pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yg akuntabel 1. % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti Berikut ini daftar nomor telepon layanan pengaduan UPT Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta.

UPT Lapas Klas I Cipinang Lapas Klas IIA Salemba Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Rutan Klas I Cipinang Rutan Klas I Jakarta Pusat Rutan Klas IIA Jakarta Timur


NOMOR TELEPON 021 - 7169 8455 021 - 6022 5587 021 - 9842 5866 0812 9898 9894 021 - 3300 8528 021 - 9386 7336 021 - 4152 9705

83


UPT

NOMOR TELEPON

Rutan Klas I Jakarta Timur-Utara Bapas Klas I Jakarta Pusat Bapas Klas I Jakarta Selatan Bapas Klas I Jakarta Barat Rupbasan Klas I Jakarta Timur Rupbasan Klas I Jakarta Utara Rupbasan Klas I Jakarta Barat Rupbasan Klas I Jakarta selatan Rupbasan Klas I Jakarta Pusat Divisi PAS Kanwil KUMHAM DKI Jakarta

• 021 - 8590 9187 • 021 - 8191 641 021 - 5128 9551 0812 9586 146 0813 1851 5171 021 - 8590 5604 • 021 - 4483 6136 • 021 - 4494 0822 021 - 5539 476 • 0896 5350 7458 • 0812 373 7441 • 021 - 7093 4690 • 021 – 8590 2250 021 – 3313 8565

Berikut ini data pengaduan masyarakat tahun 2012. Jenis Pengaduan Bentuk Tindak No. UPT Yang Yang Lanjut diterima ditindaklanjuti Rutan Kelas I Jakarta Pusat 4 4 4 1 Lapas Kelas IIA Salemba 1 1 1 2 Lapas Kelas I Cipinang 3 3 3 3 Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta 3 3 3 4 Rutan Kelas IIA Jakarta Timur 12 12 12 5 23 23 23 Total Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima = 23 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 23 Target = 100 % Hasil Capaian = 23/23 x 100 % = 100 %

2. % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti Berikut ini data pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai UPT PAS Tahun 2012.

Muhammad Fazriansyah

Rupbassan Jakarta Pusat Rupbassan Jakarta Pusat

Laporan Pelanggaran alasan jenis hukuman Tidak masuk 27 hari Hukdis tingkat kerja tanpa alasan sah berat Terbukti sah menyimpan Hukdis tingkat dan memiliki narkoba berat

3

Tirta Wahyu Praptono

Rupbassan Jakarta Pusat

Tidak masuk selama 3 bulan tanpa alasan ssah

4

Eko Pudi Rahmanto

Rupbassan Jakarta

No.

Nama

1

Irwan Santoso

2

UPT


Hukdis tingkat berat Hukdis tingkat

Bentuk tindak lanjut Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian tidak dengan hormat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pernyataan tidak puas

84


No.

Nama

Pusat Rupbassan Jakarta Pusat Rupbassan Jakarta Pusat Rupbassan Jakarta Pusat Rupbasan Jakarta Selatan

Laporan Pelanggaran alasan jenis hukuman sedang Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat sedang Tidak masuk selama 12 Hukdis tingkat hari tanpa alasan sah ringan

UPT

5

Tiopan Padapotan Situmorang

6

Muslih Sofar

7

Andi Mulyadi

8

Joko Mangunkoro P.U

9

Hari Setiawan

Rupbasan Jakarta Selatan

Tidak masuk selama 10 hari tanpa alasan sah

Hukdis tingkat ringan

10

Rudiyoko

Rupbasan Jakarta Pusat

Pencurian barang di kantor

Hukdis tingkat berat

Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang

Melanggar Pasal 9 angka 17 PP 53 Tahun 2010 Melanggar Pasal 9 angka 17 PP 53 Tahun 2010 Melanggar Pasal 9 angka 17 PP 53 Tahun 2010 Melanggar Pasal 9 angka 17 PP 53 Tahun 2010 Melanggar Pasal 8 angka 3 PP 53 Tahun 2010 Melanggar Pasal 8 angka 3 PP 53 Tahun 2010

Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat sedang Hukdis tingkat ringan Hukdis tingkat ringan

Rutan Kelas I Cipiang

Melanggar Pasal 9 angka 4 PP 53 Tahun 2010

Hukdis tingkat sedang

Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang Rutan Kelas I Cipiang

Melanggar Pasal 3 angka 9 PP 53 Tahun 2010

Hukdis tingkat ringan

Tidak masuk selama 46 hari kerja tanpa alasan sah

Hukdis tingkat berat

11 12 13 14 15 16 17 18

Syapril Wino Sukarno Putro Bambang Noercahyo Antonius Handoko Susilo Yusup Edi P Ahmad Fauzi, Amd.IP., S.Sos. Fonika Affandi, Amd.IP., SH. Dede Mulyadi, Amd.IP., S.Sos., M.Si. Suharman, Bc.IP., SH., MH

19

Achmad Wahyudi

20

Farhan Fauzi

21

Kuspariyanto

22

Indra Giri

23

Tito Harijadi

24

Ali Pujianto

25

Aris Setyawan

26

dr. Ridwan



Bentuk tindak lanjut secara tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Penundaan KGB 1 tahun Masih proses Masih proses Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Penundaan KGB 1 tahun Penundaan KGB 1 tahun Penundaan KGB 1 tahun Penundaan KGB 1 tahun Teguran tertulis Teguran tertulis Penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun Pernyataan tidak puas secara tertulis Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Peringatan keras oleh Inspektur Jenderal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

85


No. 27

Nama

UPT

dr. Yenny Sulistyowati


Laporan Pelanggaran alasan jenis hukuman Tidak masuk selama 46 Hukdis tingkat hari kerja tanpa alasan berat sah

Bentuk tindak lanjut Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti tahun 2012 Jumlah pelanggaran disiplin dan kode etik = 27 kasus Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti = 25 Target = 100 % x 27 = 27 kasus Hasil Capaian = 25/27 x 100 % = 92,59

3. % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP Tim Pengamat Pemasyarakatan (T.P. P) ini masing-masing berperan memberikan pertimbangan dalam tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan warga binaan masyarakat. Untuk mendayagunakan peranan T.P.P. ini, maka keanggotaannya terdiri pegawai Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta agar dapat meningkatkan kualitas pembinaan. Jumlah NAPI/Tahanan yang diusulkan sidang TPP Jumlah NAPI/Tahanan yang selesai Proses sidang TPP Target : 60 % x 3007 = 1805 Hasil Capaian : 1832/1805 x 100 % = 101,5 %

: 3007 : 1832

4. % Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Berikut ini rekapitulasi data pelaksanaan putusan Pengadilan dan Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012. Rekapitulasi Data Permintaan Vonis dan Eksekusi pada Lapas/Rutan DKI Jakarta per 28 Februari 2012 NO 1

UNIT PELAKSANA TEHNIS LAPAS KLAS I CIPINANG

PN JAKTIM

PN JAKBAR

PN JAKPUS

PN JAKUT

PN JAKSEL

PN LAIN

PT

MA

KEJARI

JUMLAH

80

96

49

48

20

-

24

23

-

340

2

LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA

-

-

-

-

-

-

-

-

674

674

3

LAPAS KLAS IIA SALEMBA

-

62

-

-

-

-

-

-

-

62

4

LAPAS KLAS IIB TERBUKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

5

RUTAN KLAS I CIPINANG

-

-

-

350

223

-

-

-

167

740

6

RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT

-

710

561

-

-

-

-

-

-

1271


86


NO

7

UNIT PELAKSANA TEHNIS RUTAN KLAS II JAKARTA TIMUR

PN JAKTIM

PN JAKBAR

PN JAKPUS

PN JAKUT

PN JAKSEL

PN LAIN

PT

MA

KEJARI

JUMLAH

42

146

169

-

34

-

20

72

-

483

122

1014

779

398

277

0

44

95

841

3570

JUMLAH

Rekapitulasi Data Permintaan Vonis dan Eksekusi pada Lapas/Rutan DKI Jakarta Sampai Desember 2012 NO

1 2 3 4 5 6 7

UNIT PELAKSANA TEHNIS

PN JAKTIM

PN JAKBAR

PN JAKPUS

PN JAKUT

PN JAKSEL

PN LAIN

PT

MA

JUMLAH

22

16

29

8

4

-

7

17

103

86

120

147

58

42

-

-

-

453

13

6

17

10

10

-

-

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

0

177

0

0

117

221

0

0

0

515

-

-

393

-

-

-

-

-

393

10

36

45

7

11

5

7

-

121

308

178

631

200

288

5

14

17

1641

LAPAS KLAS I CIPINANG LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA LAPAS KLAS IIA SALEMBA LAPAS KLAS IIB TERBUKA RUTAN KLAS I CIPINANG RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT RUTAN KLAS II JAKARTA TIMUR JUMLAH

Rekapitulasi Data Permintaan Eksekusi Kejaksaan Sampai Desember 2012 NO

1 2 3 4 5 6 7

UNIT PELAKSANA TEHNIS

LAPAS KLAS I CIPINANG LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA LAPAS KLAS IIA SALEMBA LAPAS KLAS IIB TERBUKA RUTAN KLAS I CIPINANG RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT RUTAN KLAS II JAKARTA TIMUR JUMLAH

Kejari JAKTIM

Kejari JAKBAR

Kejari JAKPUS

Kejari JAKUT

Kejari JAKSEL

Kejari LAIN

Kejati

Kejagung

Jumlah

9

137

102

1

7

-

-

6

262

-

-

127

-

-

-

-

-

127

2

113

90

9

1

-

-

-

215

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

173

0

0

160

0

0

0

0

333

4

51

25

19

8

5

11

8

131

188

301

344

189

16

5

11

14

1068


87


Keterangan: Untuk pemintaan vonis dan eksekusi pada Pengadilan adalah Narapidana yang sudah diputus/vonis namun belum menerima putusan vonis dan belum di eksekusi. Untuk permintaan eksekusi pada Kejaksaan adalah Narapidana yang sudah diputus/vonis dan sudah menerima putusan vonis, namun belum di eksekusi. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana yang akan di eksekusi tahun 2012. - Jumlah narapidana yang sudah di putus namun belum mendapatkan putusan vonis dan belum di eksekusi = 1641 orang - jumlah narapidana yang akan dieksekusi = 1068 orang - Target = 70 % x 1641 = 1149 - Hasil Capaian = 1068/1149 x 100 % = 92,95 %

5. % UPT Pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya Ukuran Keberhasilannya yaitu dari dikelurakannya SK PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rincian Data Sebagai Berikut. CUTI BERSYARAT (CB)

ASIMILASI UPT

ADMISI ORIENTASI 3

LP TERBUKA 4

PIHAK III 5

LUAR LAPAS 6

0

7

11

0

0

0

LAPAS KLAS IIB TERBUKA RUTAN KLAS I CIPINANG RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR Jumlah

2 LAPAS KLAS I CIPINANG LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA LAPAS KLAS IIA SALEMBA

CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) PELAKSAN DIUSULKAN AAN 10 11

PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) PELAKSAN DIUSULKAN AAN 12 13

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) 14

MANDIRI

DIUSULKAN

PELAKSANAAN

7

8

9

2

0

31

33

2

3

555

179

0

0

1

0

0

0

0

0

347

23

0

5

0

0

0

56

62

1

6

259

128

0

0

0

3

0

0

0

8

0

0

34

1

0

0

7

3

1

0

304

306

5

2

329

223

0

0

48

0

0

0

272

335

14

7

366

243

0

0

0

1

0

0

110

79

15

16

218

89

0

0

67

18

4

0

773

823 4750

37

34

2108

886

0

Total

Jumlah SK yang diusulkan Jumlah SK yang dilaksanakan Target Realisasi Hasil Capaian

= 3007 SK = 1832 SK = 60 % x 3007 = 1805 SK = 1832 SK = 1832/1805 x 100 % = 101,5 %


88


6. Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar Pemeliharaan dan pengamanan terhadap basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan termasuk salah satu tugas dan fungsi dalam pengelolaan basan dan baran. Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi basan dan baran yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi basan dan baran. Sedangkan pelaksanaan pengamanan basan dan baran dilakukan dengan cara mengawasi dan menjaga basan dan baran agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, kebanjiran atau pencegahan dari gangguan bencana alam. Berikut data barang sitaan yang rusak pada Rupbasan di Wilayah DKI Jakarta. Basan/Baran yang Rusak Rupbasan Jakarta Timur Desember 2012 No.

NAMA BASAN DAN BARAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Kendaraan roda 2 segala merk

114 Buah

RUSAK

2.

Mesin Jackpat

4 Buah

RUSAK

3.

Salon Speaker

1 Buah

RUSAK

4.

Kendaraan roda empat

1 Buah

RUSAK

5.

Beras

2 Buah

RUSAK

Basan/Baran yang Rusak Rupbasan Jakarta Pusat Desember 2012 No. 1.

NAMA BASAN DAN BARAN Mobil

JUMLAH

KET

9 Buah. Terdiri dari 1 Buah Minibus Volvo 5 Toyota Kijang 1 Buah Suzuki Escudo 1 Buah Mitsubishi Lancer

RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK

Basan/Baran yang Rusak Rupbasan Jakarta Utara Desember 2012 No.


JUMLAH

KET

1.

Sepeda Motor,berbagai jenis merk

35 Buah

RUSAK

2.

Kendaraan roda empat

6 Buah

RUSAK

3.

Lain-lain,


89


No.

NAMA BASAN DAN BARAN 1. Pupuk urea 2. Beras Raskin 3. Mesin Keping jenis popey 4. Mesin Keping jenis party berikut UCB 5. Mesin Keping jenis World Cup berikut UCB

JUMLAH

KET

1.160 Karung

RUSAK

55 Karung

RUSAK

93 Unit

RUSAK

5 Unit

RUSAK

5 Unit

RUSAK

Basan/Baran yang Rusak Rupbasan Jakarta Selatan Desember 2012 No.


JUMLAH

KET

1.

Kendaraan roda empat berbagai merk

14 Buah

RUSAK

2.

CPU Komputer

6 Unit

RUSAK

3.

Account Oppening Form

3 Bundel

RUSAK

4.

Treding Deposit Note

1 Bundel

RUSAK

5.

Tanda lulus ujian profesi

3 Lembar

RUSAK

6.

Bukti Transfer/Setoran ke Bank

2 Bundel

RUSAK

7.

Form bukti jual beli

1 Bundel

RUSAK

8.

Buku alamat konsultan

3 Buah

RUSAK

9.

Produk kosmetik

18 Jenis

RUSAK

10.

Mesin Dingdong

45 Unit

RUSAK

11.

Mesin mini baby Jackpat

20 Unit

RUSAK

12.

Sepeda motor berbagai jenis merk

56 Buah

RUSAK

1 Bundel

RUSAK

1 Bundel

RUSAK

1 Bundel

RUSAK

13. 14.

15.

Fotocopy akta no. 99 tentang perubahan nama perseroan Print out transaksi dengan No Rek. 122-00-11033-1 An. PT. ALPHATAS MICRO FUTURES Print out transaksi dengan No Rek. 035-3049329 An. PT PESONA KHARISMA FUTURES

16.

Produk obat-obatan

2 Jenis

RUSAK

17.

Buku daftar pelana

1 Buah

RUSAK

18.

Daily Order Record

1 Buah

RUSAK

19.

Daily Bussines Record

4 Buah

RUSAK

20.

Penyajian Langganan

1 Bundel

RUSAK

21.

Contoh Trading Deposit

1 Bundel

RUSAK

22.

Konfirmasi AB contract and Balance

4 Lembar

RUSAK


90


No.


JUMLAH

KET

1 Bundel

RUSAK

1 Bundel

RUSAK

Sheet 23. 24.

Daily Marking Report Prima Tgl. 2308-2006 Daily Marking Progressive 23-082006

Basan/Baran yang Rusak Rupbasan Jakarta Barat Desember 2012 No.


JUMLAH

KET

1.

Kendaraan roda 2 berbagai Merck

1 Buah

RUSAK

2.

AC duduk merk Changhong

3 Unit

RUSAK

3.

Outdor AC

10 Unit

RUSAK

4.

Indor AC

2 Unit

RUSAK

5.

Filling cabinet

2 Unit

RUSAK

6.

Kasur

1 Buah

RUSAK

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Rupbasan yang tidak mengalami kehilangan basan dan baran dibagi jumlah Rupbasan seluruh DKI Jakarta. Pada tahun 2012, dari 5 UPT Rupbasan seluruh Indonesia tidak ada yang mengalami kehilangan. Dengan demikian terdapat 5 UPT yang melakukan pengelolaan basan dan baran dengan baik. Hasil Capaian = 5/5 x 100 % = 100 % Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya, maka hendaknya dipertimbangkan beberapa hal berikut: Meningkatkan kemampuan teknis petugas pengamanan Rupbasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memelihara dan mengamankan basan dan baran sesuai dengan karakteristik barang masing – masing. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan di tiap Rupbasan.

7. % Pengadaan Bahan Makanan NAPI/ Tahanan Pemberian makan bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No: M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/ Anak dan Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan. Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayanaan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Tujuan dari Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan yaitu Terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan bagi WBP yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menunjang tugas pokok Lapas dan Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan


91


keamanan. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah NAPI/Tahanan yang mendapatkan makanan baik di Lapas maupun di Rutan di Wilayah DKI Jakarta. Data Penerimaan Bahan Makanan NAPI / Tahanan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012. No.

UPT

Bulan Januari

Desember

1

LP Cipinang

2150 orang

2527 orang

2

LP Narkotika Jakarta

2556 orang

2700 orang

3

LP Salemba

1200 orang

1550 orang

4

LP Terbuka Jakarta

10 orang

11 orang

5

Rutan Cipinang

2700 orang

2900 orang

6

Rutan Jakarta Pusat

3100 orang

3077 orang

7

Rutan Jakarta Timur

1000 orang

980 orang

12.716 orang

13.745 orang

Total

Jumlah NAPI/Tahanan yang mendapatkan bahan makanan: 13.745 orang Target : 12.716 orang Realisasi : 13.745 orang Hasil Capaian : 13.745/12.716 x 100 % = 108,09 %


92


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Instansi Unit Eselon II Tahun Sasaran Strategis Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel


Indikator outcome

Target

Realisasi Capaian

70 %

100,02 % 142,86 %

80 %

99,98 %

124,98 %

95 %

99,25 %

104,47 %

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi % pencapaian standar pelayanan prima % Pelayanan keimigrasian yg memenuhi dan terget kinerja dgn administrasi yg standar akuntabel % Penindakan yang akurat dan tepat waktu % pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

Capaian Kinerja : LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BIDANG IMIGRASI A. % pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yg akuntabel 1. % Pelayanan keimigrasian yg memenuhi standar Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Dokumen Keimigrasian yang diproses mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil DKI Jakarta, UPT Kantor Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta sampai kepada masyarakat umum pada tahun 2012. Data Pengiriman DOKIM bulan Januari – Desember 2012 dari Ditjen Imigrasi BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI

PASPOR 48 HAL BIASA ELEKTRONIK 55000 1000 54000 49.000 35.000 67.000 44.500 34.000 -

PASPOR 24 HAL BIASA ELEKTRONIK


7000

-

-

-

93


BULAN AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Total

PASPOR 48 HAL BIASA ELEKTRONIK 18.000 36.000 39.349 35.000 357.849

PASPOR 24 HAL BIASA ELEKTRONIK -

-

-

-

Data Pendistribusian DOKIM bulan Januari – Desember 2012 ke Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta BULAN PASPOR 48 HAL PASPOR 24 HAL BIASA ELEKTRONIK BIASA 43.750 8.500 JANUARI 45.500 500 8.000 FEBRUARI 45.000 250 500 MARERT 37.500 250 APRIL MEI 43.500 JUNI 44.000 JULI 16.000 AGUSTUS 34.500 750 SEPTEMBER OKTOBER 30.599 NOVEMBER 34.250 DESEMBER 374.599 1.750 17.000 Total Data Jenis Pelayanan No. 1 2 3 4 5

Pelayanan Izin Tinggal Kunjungan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Pemberian Izin Tinggal Tetap Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Tahun 2011 2012 47.808 46.590 32.213 32.442 33.676 33.352 91 113 632 378

% Capaian 142,86 % 142,86 % 142,86 % 142,86 % 142,86 %

% Dokumen Keimigrasian (Paspor) yang dipakai = (374.599 - 357.849) + 1750 + 17.000 = 35.500 dokumen Target = 70 % x 35.500 = 24.850 dokumen Realisasi = 35.500 dokumen Capaian = 142,86 % Untuk % Pelayanan Izin Tinggal Kunjungan, ITAS, dan ITAP = 142,86 %


94


2. % Penindakan yang akurat dan tepat waktu Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia, sedangkan masalah pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia, Imigrasi sebagai pilar yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah penegakkan hukum Keimigrasian yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut. No. 1 2 3 4 5

Penegakkan hukum Pendeportasian Penyidikan Penindakan Penangkalan Pencegahan TOTAL

Jumlah Penegakkan Hukum Tahun 2012 Target Realisasi Hasil Capaian

Tahun 2011 239 orang 4512 orang 2385 orang 7136 orang

2012 343 orang 5 orang 3694 orang 2641 orang 6638 orang

= 6.638 orang = 80 % x 6.638 orang = 5.311 orang = 6.638 orang = 6.638/5.709 x 100% = 124,98 %

3. % pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur Seiring dengan perkembangan teknologì informasi dan komunikasi serta dalam rangka penìngkatan kualitas pengamanan data keimigrasian mengenai lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemerìksaan Imigrasì, Direktur Jenderal Imigrassi membangun dan mengembangkan sebuah sistem pendeteksian pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian yang disebut Sistem Border Control Management sebagai bagìan darì Sistem Informasì Manajemen Keimigrasian Substantif guna mendukung peningkatan efisiensì, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sistem tersebut juga dapat memberikan keseragaman alur kerja yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi setiap pejabat atau petugas imigrasi dalam perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia dan pemeriksaan Keimigrasian secara tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.


95


Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah data cegah dan tangkal yang dilakukan secara tepat waktu dan terukur dengan rincian sebagai berikut. No.

UPT

1 2 3

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara TOTAL

2011 2012 Cegah Tangkal Cegah Tangkal 149 288 79 286 9 8 15 149 312 79 294

data Cegah Tahun 2012 Target Realisasi Capaian

= 79 orang = 95 % x 79 = 76 orang = 79 orang = 79/76 x 100 % = 103,94 %

data Tangkal Tahun 2012 Target Realisasi Capaian

= 294 = 95 % x 294 = 280 = 294 = 294/280 x 100 % = 105 %

Total Hasil Capaian

= (103,94 + 105) / 2 = 104,47 %


96




Sasaran Indikator Ouput Indikator Outcome Target Strategis (kegiatan) Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM kerja memenuhi % Pencapaian Standar Pelayanan % anggota jaringan hukum yang terintegrasi 15 % standar Prima Dan target kinerja dengan secara online dalam jaringan informasi pelayanan prima administrasi yang akuntabel hukum secara nasional dengan dukungan dan mencapai kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap target kinerja % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat 25 % dengan daerah yang terintegrasi administrasi % permasalahan hukum yang dilakukan 70 % yang akuntabel pengkajian hukum Jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian % Harmonisasi Peraturan Daerah % desa sadar hukum % Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan % informasi HAM yang terintegrasi secara online Jumlah kab atau kota yang melaksanakan RANHAM

Realisasi Capaian 14,25 %

95 %

21,87 %

87,5 %

58,69 %

83,84 %

3 penelitian 3 penelitian

100 %

40 % 2%

40 % 3,33 %

100 % 166,7 %

40 %

40 %

100 %

90 %

90 %

100 %

5 kab/kota 5 kab/kota

100 %

Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang 50 orang mengikuti sosialisasi HAM % penindakan terhadap notaris yang 90 % melakukan pelanggaran kode etik

50 orang

100 %

72,86 %

80,95 %

% kab/kota yang memiliki notaris % pelayanan fidusia yang sesuai standar

100 % 100 % 163,63 % 163,63 %

100 % 100 %

Capaian Kinerja : LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BIDANG HUKUM DAN HAM A. % pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yg akuntabel


97


1. % anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Daerah merupakan satu sistem yang terdiri dari kesatuan-kesatuan / unit-unit / anggota-anggota dari jaringan yang bekerja bersama dalam koridor kesisteman yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk suatu kesatuan secara utuh. Untuk itu telah dilakukan pengintegrasian Anggota JDIH secara online dan pemantauan pengelolaan JDIH melalui portal situs web : http://kumhamdki-jdih.16mb.com dan http://kumhamdki-jdih.herobo.com. Pembinaan dan Pengembangan JDIH Daerah dilakukan secara tertib menurut teknis dan metodis tertentu, terpadu antara Pusat dan Anggota JDIH dan berkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu telah dilakukan pemetaan profil Anggota JDIH (1 kegiatan) untuk menentukan strategi pembinaan lebih lanjut. Untuk meningkatkan penyajian layanan dokumentasi dan informasi hukum dalam bentuk elektronik dilakukan melalui media digital (CD-ROM) dan online (portal situs dari website: http://kumhamdki-jdih.16mb.com dan http://kumhamdki-jdih.herobo.com). Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan dan pengembangan database Peraturan perundang-undangan Tingkat Pusat, Tingkat Kementerian dan Daerah dan Web Online Public Access Catalog. Sedangkan pengelolaan dan pengisian konten serta pengembangan fitur situs web http://kumhamdki-jdih.16mb.com dan http://kumhamdki-jdih.herobo.com dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan secara online melalui jaringan internet dilakukan secara berkala. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah membangun aplikasi berbasis web yaitu http://kumhamdkijdih.16mb.com dan http://kumhamdki-jdih.herobo.com bagi Anggota Jaringan untuk memuat produk hukum / peraturan perundang-undangan dan Web Online Public Access Catalog. Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses melalui jaringan internet http://kumhamdkijdih.16mb.com dan http://kumhamdki-jdih.herobo.com sehingga dapat meningkatkan kelancaran akses informasi terutama peraturan dan buku-buku yang diperlukan. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah anggota jaringan hukum website yang reintegrasi dengan rincian sebagai berikut. Jumlah seluruh seluruh anggota jaringan = 127 jaringan kota/kabupaten Target = 15 % x 127 = 19 jaringan Anggota Jaringan yang reintegrasi = 20 jaringan Hasil Capaian = 20/26 x 100 % = 95 %

2. % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang reintegrasi Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Raperda yang sudah disahkan. Kebutuhan hukum daerah hasil penelitian dan pemetaan hukum dalam daftar Prolegda = 34 Raperda Target = 25 % x 34 = 8 Raperda Raperda yang sudah disahkan = 7 Raperda Hasil Capaian = 7/10 x 100 % = 87,5 %


98


Daftar PROLEGDA Tahun 2012 NO.

JUDUL RAPERDA

1.

REVISI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RAPERDA RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT) RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2012-2017 RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2005-2025 RAPERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK RAPERDA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA RAPERDA PENGELOLAAN SISTEM BUS RAPID TRANSIT (BRT) REVISI PERDA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (PD) DHARMA JAYA REVISI PERDA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERPARKIRAN

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

REVISI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2002 TETNTANG PERPASARAN SWASTA RAPERDA PENYELENGGARAAN ERP (ELECTRONIC ROAD PRICING) REVISI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA REVISI PERDA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAPERDA TRANSPORTASI

POSISI PERKEMBANGAN BELUM DIBAHAS

PEMRAKARSA/BIDANG PEMERINTAHAN

BELUM DIBAHAS

PEMERINTAHAN

BELUM DIBAHAS

PEMERINTAHAN

SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN)

PEMERINTAHAN

BELUM DIBAHAS

PEMERINTAHAN

BELUM DIBAHAS

PEREKONOMIAN

BELUM DIBAHAS

PEREKONOMIAN

BELUM DIBAHAS

PEREKONOMIAN

SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN) MASIH DALAM PEMBAHASAN BELUM DIBAHAS

PEREKONOMIAN

BELUM DIBAHAS

PEREKONOMIAN

SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN)

PEREKONOMIAN

MASIH DALAM PEMBAHASAN

PEREKONOMIAN


PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN

99


NO.

JUDUL RAPERDA

15.

RAPERDA PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PERIZINAN USAHA/PENANAMAN MODAL RAPERDA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH RAPERDA DANA CADANGAN DAERAH RAPERDA PENYERTAAN MODEL PEMERINTAH RAPERDA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

16. 17. 18. 19.


KEUANGAN DAERAH

BELUM DIBAHAS

KEUANGAN DAERAH

BELUM DIBAHAS

KEUANGAN DAERAH

SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN) SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN) SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN) SELESAI DIBAHAS (SUDAH DISAHKAN) BELUM DIBAHAS

KEUANGAN DAERAH

BELUM DIBAHAS BELUM DIBAHAS

KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH

BELUM DIBAHAS

PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

RAPERDA PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

21.

RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

22.

RAPERDA PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

23.

28.

REVISI PERDA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH RAPERDA PAJAK ROKOK RAPERDA ONLINE SISTEM PAJAK DAERAH REVISI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME RAPERDA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) RAPERDA ZONASI

29.

RAPERDA SUMUR RESAPAN AIR

MASIH DALAM PEMBAHASAN MASIH DALAM PEMBAHASAN BELUM DIBAHAS

30.

RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH

BELUM DIBAHAS

31.

RAPERDA LINGKUNGAN HIDUP

BELUM DIBAHAS

32.

RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK

BELUM DIBAHAS

33.

REVISI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2006 TETNTANG SISTEM PENDIDIKAN

BELUM DIBAHAS

26.

27.

PEREKONOMIAN

BELUM DIBAHAS

20.

24. 25.

PEMRAKARSA/BIDANG


KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN DAERAH

100


NO.

JUDUL RAPERDA

34.

REVISI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH


PEMRAKARSA/BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

3. % permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum Data permasalahan hukum DKI Jakarta Tahun 2011 dan 2012. NO 1 2 3 4 5 6

Permasalahan Hukum Perampokan Pembunuhan Premanisme (Pemerasan dan Pengancaman) Narkotika Kenakalan Remaja Kebakaran TOTAL

Kasus 2011 935 67 580 4817 30 67 6496

2012 1094 69 707 4836 41 69 6816

Pengukuran capaian dari indikator ini menggunakan formulasi jumlah permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum. Jumlah permasalahan hukum = 6816 target = 70 % x 6816 = 4771 realisasi = 4000 Hasil Capaian = 4000/4771 x 100 % = 83,84 %

4. Jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Jadi Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1981). Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membahas 3 (tiga) penelitian hukum dengan rincian sebagai berikut. No.

Penelitian Hukum

Penelitian Hukum yang dikaji

1

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

V

2

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam Upaya Pencegahan,

V


101


Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Eksistensi Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di 3 Propinsi DKI Jakarta (tinjauan yuridis dan HAM) Jumlah Penelitian Hukum = 3 penelitian Penelitian Hukum yang dikaji = 3 penelitian Target = 3 penelitian Hasil Capaian = 3/3 x 100 % = 100 %

V

5. % Harmonisasi Peraturan Daerah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kanwil), salah satu tugasnya adalah analisa dan evaluasi peraturan daerah (perda), serta mengoordinasi program legislasi daerah. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta mengoordinasikan program legislasi daerah ini merupakan sebuah bagian dari apa yang disebut sebagai harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah. Berikut data Judul Raperda yang sudah diharmonisasi Tahun 2012. No.

JUDUL RAPERDA

1.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengelolaan Sampah.

2.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Kesejahteraan Sosial.

3.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Energi Daerah.

4.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Daerah.

5.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi Daerah.

tentang Penegakan Peraturan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah Raperda yang sudah diharmonisasi dengan rincian sebagai berikut. Jumlah permohonan pengharmonisasian = 12 peraturan Jumlah yang sudah diharmonisasi = 5 peraturan Target = 40 % x 12 = 5 peraturan Realisasi = 5 peraturan Hasil Capaian = 5/5 x 100 % = 100 % Hasil capaian tercerabut belum mencapai maksimal dikarenakan beberapa sebab antara lain: 1) Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sudah ada beberapa yang pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, namun belum ada yang menjadi fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara resmi. 2) Keterlibatan Kanwil dalam penyusunan perda sangat bergantung pada kemauan pemda untuk melibatkan kanwil atau tidak. Hal tersebut terlihat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah angka 7 yang menyatakan bahwa para Gubernur/Bupati/walikota dapat mendayagunakan


102


keberadaan para Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di daerahnya masing-masing untuk melakukan harmonisasi maupun evaluasi raperda atau perda tersebut. Kata dapat di angka 7 Surat Edaran tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan perda adalah fakultatif, sehingga tidak ada aturan yang mewajibkan Pemda untuk melibatkan Kanwil Hukum dan HAM di Daerah di dalam penyusunan perda. Oleh karena itu dibuat Lay terobosan yaitu membuat MoU dengan Pemda tentang kerja sama penyusunan Perda.

6. % desa sadar hukum Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan dalam rangka penciptaan supremasi Hukum, dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk sadar Hukum serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprilaku berlandasakan atas Hukum untuk mewujudkan kesadarah Hukum masyarakat akan Hak dan Kewajibannya sebagai warga Ibukota Jakarta. Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan indikator Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, rendahnya angka kriminalitas, rendahnya angka penggunaan narkoba, tidak adanya usia pernikahan dini serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tinggi. Maksud dan tujuan khusus dari pembinaan kelurahan sadar hukum antara lain: 1) Menciptakan masyarakat yang taat dan sadar akan hukum; 2) Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat; 3) Masyarakat lebih mengetahui peraturan-peraturan yang baru; 4) Membentuk dan membina Kelurahan Sadar Hukum. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin Meresmikan Kelurahan Sadar Hukum, Pameran Peningkatan Budaya Hukum, Penyerahan Penghargaan ISO 9001 ; 2008 dan Launching Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, pada Kamis (27/12) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kelurahan yang diresmikan sebagai Kelurahan sadar hukum antara lain: 1) Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat; 2) Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Administratif Jakarta Pusat; 3) Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Adminsistratif Jakarta Timur; 4) Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administratif Jakarta Timur; 5) Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administratif Jakarta Utara; 6) Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administratif Jakarta Selatan; 7) Kelurahan Pesanggrahan, kecamatan Pesanggrahan, Kota Administratif Jakarta Selatan; 8) Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adminstratif Jakarta Barat; 9) Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administratif Jakarta Barat; 10) Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kelurahan yang resmi sebagai kelurahan sadar hukum dengan rincian sebagai berikut. Jumlah Kelurahan di DKI Jakarta = 267 Kelurahan Jumlah Kelurahan sadar hukum = 10 Kelurahan Target = 2 % x 267 = 6 Kelurahan Realisasi = 10 Kelurahan Hasil Capaian = 10/6 x 100 % = 166,7 %


103


7. % Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan Berikut Ini Data Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 2011 dan 2012. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Nama Warga Negara Pemohon Peter Ronald Beilby Stephen William Dodds Aubert Dominique Razafin Drabinina Lioe Ha Fie Pai An Chun Citra Kemala Steed Fransisco Noriega Malave Mariah Tan Tjoen Lian Wu Zhenxi Hoo Kew Ming Naresh Makhijani Joen Daewul Seiichi Ito Mukesh Laungani Wu Chen Ming Hong Kah Ing Keswani Gulabrai Keswani Majod Lin Juei Ying Sanjai Gurudhino Vazirani Jikramdas Jhamatmal Purswani Ricky Murly Nathani Thea Pormarejo Haroen Parina Umesh Kalani Natacha Chene Chan Pong Nyee Su Ching Kuei Ayman Ahmed Mohamed Saeid Seo Kyung Suk Louis Jasper Wardlaw P Chu Chih Houng Varsha Tiris Giant Chandami Kim Tae Seong Rossi Charles Antony M. Salem Mohamed Jeddov Chang Min Tong Als. Tau Bantoni Huang Chin Chang HA. Rjani Hoor Huri

Yang disetujui                         Diproses          


Asal Negara

Pasal

2011

Selandia Baru Inggris Madagaskar R.R.C Taiwan Amerika Serikat Venezuele Belanda China Malaysia India Korea Selatan Jepang India Taiwan Malaysia India Taiwan India India India Philipina India Prancis Malaysia Taiwan Sudan Korea Venezuele Taiwan India Korea Selatan South Africa Mouritana Malaysia RRC Singapore

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

                                    

2012

104


No. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Nama Warga Negara Pemohon Chen Ming Chia Won Young Tae Xue Laiyuan Mohammad Yasin S.O Sultan Muhammad Jun Dae Sung Mahmoud Sirajeddin Jabakji Zhu Haijun Naresh Kumar Jevanmall Hioe Tsub Wei Willy Lu sheng Zhang Teh seng Hock Lee Dong Eui Shen Hongyi Jiva Navin Punjabi Mohammad Alam Monesh Dileep Amarnani Savlani Meena Ishwarlal Christian Pierre Baudouin Indrani Banerjee Syed Hussain Ahmed James Graham Kenneth Neil Guo Huaping Chen Ke Du Junqing Liauw Him Sun Tai, yu Chun Arnold sebastian Egg Basheer Mohammed Rasheed Xue Mingqin Liu Xiu Qing Wang Changde Chen Sheue Li Jeffrey Cornad Jones Shahid Pervez Chaidhry Lai Robert Bautista He Wenguang Mini Hanova Holida Chen Mingjian Wu Mei Ling

Yang disetujui   

Asal Negara

Pasal

2011

Taiwan Korea Selatan RRC

19 19 19

  



Afganistan

19



       

Republik Korea Syira RRC Malaysia Inggris China Malaysia Korea RRC India Pakistan India India Belgia India Bangladesh Australia China RRC China RRC Taiwan Belanda India Budha China RRC Singapore Amerika Serikat Pakistan Philipina China Uzbekistan RRC Taiwan

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

   

                    Diproses   Diproses


2012

                              

105


No.

Nama Warga Negara Pemohon

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109 110. 111. 112. 113.

Yu Cheng Hsia Als. Vivian Yu Kim Kyung Sik Tsai Wen Hsiang Mohamed Mohamud Hasab Rajkumar Jivatram Asrani Gautam Lekh Raj Jayantri Vashi Khemnani Mohammad Akmal Shabbir Ahmed Jan Wang Philip Pei Fan Rika Kato Mahendra Sohaib Ali Jasmin Kvot, Bruno, Max, Marie Rangga Luis Karta Amijaya Cordero Jacqueline Ariesta Boulanger Richard Rama Shepherd Twenth Royce Alexandre Surya Pratama Joselito JR Ritonga Fransisco Richard Ritonga Francisco Benjamin Hungwan Lyman Abrar Ali Melphanie Koh Siew Fen Clifh Portella Yasmine Leeds Wildblood Brenda Chantung Sobandi Bodirique Changtung Sobandi Adrien Lucat Slany Loic Basse Maya Kawai Wu Fei Bilal Asif Moona Jyostsna Reivindra Choe Yun Yeong Kim Dal Soo Shinwon Chul Kim Seong Seon B Havna Ashok Advani Reny Harlock Lee Yoon Sang

Yang disetujui Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses                Diproses Diproses Diproses     Diproses    


Asal Negara

Pasal

Taiwan Korea Selatan Roc Taiwan Kenya India India India Pakistan Pakistan Amerika Serikat Philipina Irak Perancis Philipina Perancis Inggris Malaysia Perancis Philipines Philipines British India Malaysia Perancis Inggris Singapore Mauritius Mauritias Perancis Jepang RRC Pakistan India Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan India Australia Korea selatan

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2011

2012             

                          

106


114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

Liew Sei Lan Xue xiu Zhen Pai Hsiad Yih Sherin Pai Kim Hong Seok Hason Bruno Antoineelie Chen Xiong Han Youliang Chen Jinshou Lin Kong Hui Li Yulan Li Quancai Jyoti Dalmia Arun Dalmia Kanishk Laroya Jose Chima Nwakoro Huang Rui Qin Marjula Chandamarak Shan Seo Gi Jeong Khampun Duangjan Sherin Murli Nathani Sarasuti Murli Nathani Fatoumata Sylla Eps Doucoure Hwang Seong Chul Ashit Dinesh Chandra Mehta Tseng Yuan Hsu Jonnson Tseng Tseng Hsueh Sung Bhimani Vitesh Jayankumar Wu Jian He Jian Zheng Shaoyi

Yang disetujui  Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses     Diproses Diproses  Diproses Diproses  Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses

144.

Yip Chim Lan Anna

Diproses

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Shah Nikeshkumar Bhailal Lin Hongying Wu Chang Juan Weng Mei Lalc Handani Kishan Tirthdas Irfan Saeed Tinawi Mohamad Roudwan

Diproses Diproses  Diproses Diproses Diproses 

No.

Nama Warga Negara Pemohon


Asal Negara

Pasal

2011

Malaysia RRC Taiwan Korea Selatan Perancis RRC RRC RRC RRC RRC RRC India India India Nigeria China India Korea Selatan Thailand India India Mali Korea India Taiwan Taiwan India RRC RRC RRC British Nationality Overseas India RRC RRC RRC India Pakistan Suriah

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

                             

9



9 9 9 9 9 9 9

      

2012

107


No. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

Nama Warga Negara Pemohon Yu Xiu Yun Wkanchelvan Subramanian Shi Viaowen Ahmad Muzaffar Rajesh Shewakram Bhambani Dinesh Murli Nathani Hai Yu Jiang Zugen Lee Yuk Kee Kim Jae Yong Wei Xia Qing Hwang Gui Ran Wang Chang Xian Wang Yu Mei Veena Lalchand Karamcandani Kim Dong wook Chung Gab Sik Chong Sung Kim Han Xiao Zhang Wang Ya Chun Chen Xian Lin Kongwen Xue Meiyu Xue You Bang Jiang Xunfu Sanjay kumar Tekriwal Wu Qian ping Wang Feijing Yang Ziru Ho Cuik Wang Songhuai Lin Yanbin He Sheng Shi Chang Long Lin Zhen Long Wu Deguan Yang Tae Hwa Yu Xianen He Zhuguang Xue Guochad

Yang disetujui Diproses Diproses   Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses  Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses


Asal Negara

Pasal

2011

RRC India RRC Pakistan India India RRC RRC Inggris Korea Selatan RRC Korea Selatan RRC RRC India Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan RRC RRC RRC RRC RRC RRC RRC India RRC RRC RRC RRC RRC RRC RRC RRC RRC RRC Korea Selatan RRC RRC RRC

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

                                       

2012

108


No. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.

Nama Warga Negara Pemohon Wu Xianqiang Wu Xiaojian Jin Kyung Hwan Jeong Tae Ik Norma Cecilia Liem Youn Jeong Im Lim Jong Ray Koo Han Hoe Kim Da Ae Chiu Mei Chu Park Jin Wook Lee Myung Ho Kim Young Soo Tashi Chhoma Lama Tjoa Peng Toan Jigmi Norbu Lama Lee Kang Yong Dela Cruz Maria Alma Hong Tingtang Xue Hang Qing Xue Xuewen Asha Deepak Rajwani Sharan Deepak Rajwani Gauran Deepak Rajwani Lie Poey Hioen Lie Kieng Siung Sukanya Nimitjarqon Ting Ching Tiong Ting Jin Ho Bang Je Sang Salah Asmed Nayel Saeed Surya Pranata Haryanto Ayesha Kanwal Naeemullah Xue Youzhi Kim Jong Hun Lee Jong Nam Choi Jung Sik Chin Chia Sheng Yang Seung Sik

Yang disetujui Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses  Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses


Asal Negara

Pasal

2011

RRC RRC Korea Selatan Korea Selatan Belanda Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Taiwan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Nepal RRC Nepal Korea Selatan Korea Selatan RRC RRC RRC India India India RRC RRC Thailand Malaysia Malaysia Korea Selatan

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

         

Belgia Pakistan Pakistan RRC Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan

2012

                             

109


No. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267.

Nama Warga Negara Pemohon Chang Chun Sod Suthee Sirithorn Kim Ho Know Sung Kiyun Ravi Shyam Sadarangi Ashley Charles Platis Andi Santoso Jimmy Santoso Lim Pau Kuo Hong Chaosha Hong Tingting Jung Yong Wan Tatchimo Jonas Wilson Seung Beom Soo Dudaney Pradep Rana Umar Daraz Khan Chung Bijung Soo Celeste Francis Noor Yanong He Longwang Kim Dae Ryong Anton Massoni Nabil Wareeth Tsoi Wah Keung Yun Tae Hyun Yang Lichwan Durdana Adison Barua Diallo Diaraye Young Han Kang Christos Grigoriadis Anton Aslanov` Lee Seok Hyeon Invonne Christina, Wong Karan Ramesh Lawlani Diallo Mamadou Alimou Lin Jun Goh Thiam Huat

Yang disetujui Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses Diproses

Asal Negara

Pasal

Korea Selatan Thailand Korea selatan Korea Selatan India Unilid Kingdom RRC RRC RRC RRC RRC Korea Selatan Kamerun Korea Selatan India Pakistan Korea Selatan Philipina RRC Korea Selatan Italia Inggris Hongkong Sar Korea Selatan RRC Bangladesh Guinea Korea Selatan Yunani Rusia Korea Selatan Malaysia India Guinea RRC Malaysia

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2011

2012                                    

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah warga negara asing yang sudah distejujui menjadi warga negara Indonesia dengan rincian sebagai berikut.


110


Jumlah pemohon kewarganegaraan = 267 orang Jumlah warga negara yang masih proses = 161 orang Jumlah warga negara yang sudah disetujui = 106 orang Target = 40 % x 267 = 106 orang Realisasi = 106 orang Hasil Capaian = 106/106 x 100 % = 100 %

8. Jumlah kab atau kota yang melaksanakan RANHAM Instansi yang mengikuti kegiatan Kesekretariatan RANHAM 2012 antara lain: - Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi; - Panitia Pelaksana RANHAM 5 (lima) Kota Administrasi se-DKI Jakarta antara lain: Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur; - Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten administrasi di wilayah DKI Jakarta. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kota / kabupaten yang melaksanakan RANHAM dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kota/kabupaten DKI Jakarta = 5 kab/kota Jumlah kota/kabupaten yang melaksanakan RANHAM = 5 kab/kota Target = 5 kab/kota Hasil Capaian = 5/5 x 100 % = 100 %

9. Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang mengikuti sosialisasi HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tahun 2012 menyelenggarakan Sosialisasi HAM dengan anggaran sebesar Rp. 34.040.000,-. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah aparatur Pemda yang mengikuti Sosialisasi HAM dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total peserta sosialisasi HAM = 50 orang Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti sosialisasi HAM = 50 orang Target = 50 orang Hasil Capaian = 50/50 x 100 % = 100 %

10.% penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.


111


Berikut data notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tahun 2012. NO.

1

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

ASAL SURAT

PERKARA NOMOR

MPDN JAKARTA SELATAN

NO. 465/PN.02.02/VIII/ 2008, 12 Agustus 2008

MPDN JAKARTA BARAT

NO. 255/10/MPDNJB/2008, 30 Oktober 2008

MPDN JAKARTA TIMUR

NO. 294/MPDNJaktim/ B-XI/2008 13 November 2008


NO. 109/PN.02.02/II/20 09 23 Pebruari 2009


NO. 155/PN.02.02/III/20 09 10 Maret 2009

MPDN JAKARTA UTARA

NO. 01/SP/MPD.JU//06/ 2009 01 Juni 2009

MPDN JAKARTA UTARA MPDN JAKARTA BARAT MPDN JAKARTA SELATAN

ORANG TIM

PELAPOR

TIM A

TH. TITI S.A.D.W. BAGIONO, SH, M.Hum

TIM B

LINNY MARLIANTY TOH

PUTUSAN NOMOR/ TANGGAL

SANKSI

SOEGIONO HALIM

Nomor :01/Pts/MPW.JKT /V/2009 13 Mei 2009

Teguran Lisan

LILYWATI WIDJAJA,SH

Nomor : 02/Pts/MPW.JKT/ VIII/2009 24 Agustus 2009

Teguran Tertulis Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris

TERLAPOR / NOTARIS

Notaris melaksanakan telah Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2004

TIM C

SUPRIYADI, MM, dkk.

BONAR SIHOMBING, SH.


TIM A

JOHANNA.V. LUMANAUW

BUDIONO WIDJAJA, SH.



TIM B

SOEBAGIJO

AGUS MADJID, SH.

Nomor : 03/Pts/MPW.JKT/ I/2010 28 Januari 2010

Pasal 73 ayat (1) huruf f angka 1 UU No. 30 tahun 2004

TIM A

MPD Jakarta Utara

BAMBANG HERYANTO, SH.


Pasal 73 ayat (1) huruf f angka 1 UU No. 30 tahun 2004

NO. 18/UM/MPD.JU/07 /2009

TIM C

DR.GOBIND DIALDAS

YAN ARMIN, SH.



NO. 001/PM/MPDNJB/2009

TIM A

LIM PEDRO SATRIJADI

BURHANUDD IN, SH.

-

Adanya perdamaian para pihak

TIM B

Budi Kurniawati Nauli Saroyo & Diah Budi Darmawati Saroyo

H. YUNARDI, SH

-

NO. 564/PN. 02.02/VIII/ 2009


NO. 023/PN.02.02/II/20 10

TIM C

PT. BRI (PERSERO) Kanwil Jkt 2

R. Johanes Sarwono, SH.

05/Pts/MPW.JKT/ I/2011 25 Januari 2011


NO. 158/PN.02.02/III/20 10

TIM B

Ny. Lita Aurelia Dewi Schulz

TH. Titi Sri Amiretno Diah Wassisti Bagiono, SH.M.Hum.

04/Pts/MPW.JKT/ I/2011 25 Januari 2011 tentang RUPS PT. Sacna Graha Eka


NO. 155/PN.02.02/III/20 10

TIM C

Eddy Leo

Ny. Suryati Moerwibowo, SH.

06/Pts/MPW.JKT/ II/2011 25 Januari 2011


Adanya Perdamaian

Teguran Tertulis Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris melaksanakan telah Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2004

Adanya Perdamaian

112


NO.

ASAL SURAT

PERKARA NOMOR

ORANG TIM

PELAPOR

TERLAPOR / NOTARIS


SANKSI

tentang Penitipan Sertifikat

13

14.

15.

16

17

18.

MPDN JAKARTA BARAT

MPDN JAKARTA BARAT

MPDN JAKARTA UTARA

NO. M.06/Reg.Pkr/MP WN Prov.DKI.Jkt/X/201 0

NO. M.07/Reg.Pkr/MP WN Prov.DKI.Jkt/X/201 0

NO. M.05/Reg.Pkr/MP WN Prov DKI.Jkt/VI/2012

Linggo Darsono, SH

01/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/VII/2012 19 Juli 2012 tentang Perbuatan tercela

Tenno W Bauty

Hanita Sentono, SH

02/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/VII/2012 19 Juli 2012 tentang adanya perubahan nilai objek dan pelanggaran penandatangan akte diluar wilayah jabatan

Djuitje Tjahyadi dan Lisa Attan

Pranata Nusantara, SH Jl. Taman Sunter Indah Blok HJ 2/32 Jakut

Sugiharto Husodo

NO. M.01/Reg.Pkr/MP WN Prov.DKI Jkt/I/2012

MPDN JAKARTA PUSAT

NO. M.02/Reg.Pkr/MP WN Prov.DKI Jkt/I/2012

Dipl. Ing Harjadi Jahja, SH., MH

SH.Leoprayogo, SH,Spn

M.02/Reg. Pkr/MPWN Prov.DKI.Jkt/IV/ 2011 M.01/Reg. Pkr/MPWN Prov.DKI.Jkt/II/2 011 M.03/Reg. Pkr/MPWN Prov.DKI.Jkt/IX/ 2011 M.04/Reg. Pkr/MPWN Prov.DKI.Jkt/IX/ 2011

R.A. Laksmiani Rahayu

E.M.Retno Pudjiastuti, SH

Anton Widjaya Wiguna

Siti Masnuroh, SH

Bayu Aji Nordono

Tety Artati, SH

Celestine

Ina Rosaina, SH

MPD JAKARTA TIMUR

19.

JAKARTA UTARA

20.

MPD JAKARTA BARAT

21.

MPD JAKARTA BARAT


Tentang RUPS Apartemen Puri Kemayoran 04/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012

MPDN JAKARTA UTARA

Wang Xiangyang

03/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012

Yan Armin, SH

Tentang RUPS PT Sung Putra Persada 05/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012

Tentang RUPS Aparetemen Slipi

Teguran Lisan

Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris Teguran Tertulis Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris

Teguran Tertulis Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris Teguran Tertulis Pasal 73 ayat (1) huruf e UU No. 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris melaksanakan telah Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2004

Tidak dapat dilanjutkan karena terlapor pensiun

Masih dalam proses

Masih dalam proses

Masih dalam Proses

113


NO.

ASAL SURAT

22.

MPD JAKARTA UTARA

23.

24.

MPD JAKARTA PUSAT MPD JAKARTA PUSAT

PERKARA NOMOR

ORANG TIM

M.05/Reg. Pkr/MPWN Prov.DKI.Jkt/IX/ 2011 M.06/Reg.pkr/MP WN Prov.DKI.Jkt/III/2 011 M.03/Reg.Pkr/MP WN. Prov.DKI.Jkt/V/2 012

TERLAPOR / NOTARIS


Andry, A

Stephanie Wilamarta, SH., MH

Masih dalam proses

M.Rifky Tadjoedin

R.M.S Soenarto, SH

Tidak dapat dilanjutkan karena Pelapor sudah meninggal

Pandji Samodra, SE

Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH

Masih dalam Proses perdamaian

PELAPOR

SANKSI

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kasus notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yang selesai dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total pelaporan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik = 24 kasus Jumlah kasus yang selesai = 17 kasus Target = 90% x 24 kasus = 21 Hasil Capaian = 17/21 x 100 % = 80,95 %

11.% kab/kota yang memiliki notaris Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti bahwa notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kota / kabupaten yang memiliki notaris dengan rincian sebagai berikut. Berikut data jumlah notaris di wilayah DKI Jakarta Tahun 2012. No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Notaris 2011

2012

1

Jakarta Timur

171

171

2

Jakarta Pusat

140

150

3

Jakarta Utara

102

116

4

Jakarta Selatan

277

275

5

Jakarta Barat

174

174


114


Dari data tersebut maka dapat disimpulkan seluruh kabupaten/kota memiliki notaris. Jumlah kota/kabupaten DKI Jakarta = 5 kab/kota Jumlah kota/kabupaten yang memiliki notaris = 5 kab/kota Target = 5 kab/kota Hasil Capaian = 5/5 x 100 % = 100 %

12.% pelayanan fidusia yang sesuai standar Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ( UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pelayanan hukum dalam Jaminan fidusia lebih menitik beratkan pada Perusahaan-perusahaan Finance guna memberikan jaminan kepastian hukum kepada kedua para pihak khususnya perusahaan sehingga terhindar dari resiko kredit macet yang ditimbulkan dikemudian hari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah sertifikat fidusia yang telah di proses dengan rincian sebagai berikut. Jumlah Sertifikat Fidusia bulan Januari 2012 = 55.000 sertifikat Jumlah Sertifikat Fidusia bulan Desember 2012 = 90.000 sertifikat Target = 100 % x 55.000 = 55.000 sertifikat Realisasi = 90.000 sertifikat Hasil Capaian = 90.000/55.000 x 100 % = 163,63 %


115


C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut. 1.

Pendapatan Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yang berakhir tanggal 31 Desembar 2012. Kegiatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan adalah yang pertama Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang kedua Hibah.Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan tahun 2011 dapat dilihat pada tabledibawah ini.

Tabel Pendapatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2012. No.

Jenis Pendapatan

1.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH: a. Penerimaan Dalam Negeri:  Penerimaan Perpajakan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Realisasi diatas (bawah) Anggaran

% Realisasi Anggaran

0 0 0

7.388.526 0 7.388.526

7.388.526 0 7.388.526

0 0 0

0

7.388.526

7.388.526

0

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target Pendapatan pada tahun 2011 terdapat realisasi seperti pada tabel, yang menunjukkan Pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendukung keberhasilan pembangunan sangat baik.


116


2.

Belanja Untuk melaksanakan kegiatannya,Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan tahun 2012 adalah pada tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Kinerja Keuangan tahun 2012 No.

Jenis Pendapatan

BELANJA : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembayaran Bunga Hutang e. Subsidi f. Hibah g. Bantuan Sosial h. Belanja Lain-lain JUMLAH BELANJA

1.

3.

Anggaran (Rupiah)

10.347.185.000 23.662.320.000 4.815.820.000 0 0 0 0 0 38.825.325.000

Realisasi (Rupiah)


10.250.688.000 22.905.838.125 3.911.358.950 0 0 0 0 0 37.067.885.797

(1.757.439.203) (96.496.278) (904.461.050) 0 0 0 0 0 (1.757.439.203)


95.47 99.07 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.47

Pembiayaan Mengenai masalah pembiayaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran dan realisasinya atau bernilai nol. Pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.

Jenis Pendapatan

C

PEMBIAYAAN : 1. Pembiayaan Dalam Negeri (NETO): a. Perbankan Dalam Negeri b. Non Perbankan Dalam Negeri 2. Pembiayaan Luar Negeri (NETO) : Penarikan Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)

4.

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aset Pada neraca Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2011 total aset bernilai Rp. 129.501.037.756,- dengan rincian pada tabel di bawah ini.


117


NO. 1.

NAMA PERKIRAAN Aset Lancar : a. Persediaan JUMLAH ASET LANCAR Aset Tetap : a. Tanah b. Peralatan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset tetap lainnya JUMLAH ASET TETAP JUMLAH SELURUH ASET

2.

5.

JUMLAH (Rupiah) 10.823.639.569 10.823.639.569 112.802.261.838 14.738.276.396 18.202.106.555 602.478.820 77.162.340 146.422.285.949 157.275.812.141

Kewajiban Kewajiban pada Neraca Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO. 1.

NAMA PERKIRAAN Kewajiban Jangka Pendek : a. Hutang kepada pihak ketiga JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH SELURUH KEWAJIBAN

6.

JUMLAH Rp. 871.768.745,Rp. 871.768.745,Rp. 871.768.745,-

Ekuitas Dana Ekuitas dana yang disajikan pada Neraca Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO. 1.

2.

NAMA PERKIRAAN Ekuitas Dana Lancar : a. Cadangan Persediaan b. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Investasi : a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA


JUMLAH (Rupiah) 10.823.639.569 (871.768.745) 9.951.870.824 146.422.285.949 146.452.172.572 157.275.812.141

118


7.

Laporan SAI ( SAK dan SABMN ) Laporan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) di tingkat Satker dan Kantor Wilayah sebagaimana

mestinya. Pelaksanaan SAK di

sudah

lingkungan Kantor

berjalan Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua unit pelaksana teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring / pengawasan SAK dan SABMN Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT). Pelaksanaan SABMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat dilaporkan bahwa seluruh Satker Kantor Wilayah sudah menjalankan aplikasi tersebut.

8.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari Pelayanan Hukum, Kantor Imigrasi, bidang Pelayanan Hukum dan bidang Pemasyarakatan selalu mengalami peningkatan penghasilan di setiap tahunnya.


119


Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Data s.d bulan Desember 2012 Realisasi Pendapatan

Uraian

Estimasi Pendapatan

Bulan ini

Jumlah

Pengembalian

Jumlah Netto

1

2

3

4

5

6

% Real Pendapatan 7

PNBP Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

0

324.848

3.540.438

0

3.540.438

0.00

JUMLAH PENERIMAAN

0

324.848

3.540.438

0

324.848

0.00

Penerimaan Kembali Belanja pegawai Pusat TAYL

0

0

3.848.088

0

3.848.088

0.00

JUMLAH PENERIMAAN

0

324.848

7.388.526

0

7.388.526

0.00

JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI

0

324.848

7.388.526

0

7.388.526

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0

324.848

7.388.526

0

7.388.526

0.00

JUMLAH TOTAL PNBP

0

324.848

7.388.526

0

7.388.526

0.00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu


120


BAB IV KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA A. KESIMPULAN Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana konstribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dngan memperhatikan penting tidaknya konstribusi masingmasing. Penetapan bobot antar indikator, antar kegiatan, antar program dan antar kebijakan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Indikator yang menunjukkan outcome atau benefit diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator yang menunjukkan input dan output. 2. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan, program dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi. 3. Indikator yang mempunyai kegiatan keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih erat diberi bobot tinggi 4. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi dan dapat dikendalikan (controlable) oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai tolak ukur bobot menggunakan persentase melalui skala ordinal sebagai berikut :


121


SKALA PENGUKURAN ORDINAL DALAM PERSENTASE 90 – 100 80 - < 90 70 - < 80 < 70

NO 1 2 3 4

KATEGORI SANGAT BERHASIL BERHASIL CUKUP BERHASIL KURANG BERHASIL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam melaksanakan program telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 38.825.325.000,- dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 Nomor 0030/01301.2.01/11/2012, tanggal 09 Desember 2011 dan total anggaran seluruh unit kerja Kanwil DKI Jakarta sebesar Rp. 437.434.275.000,-. yang dalam pelaksanaannya dialokasi ke dalam 2 (dua) Program. Program dan kegiatan tersebut diatas di dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, masalah / kendala, peluang dan adanya keberhasilan serta kegagalan. Keadaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Tantangan a.

Luasnya wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

b.

Sarana dan prasarana kerja dan anggaran yang belum memadai

c.

Belum maksimalnya sistem pelayanan prima

d.

Belum tercukupinya kualitas aparatur pelaksana

e.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai masih terbatas.

2. Masalah/ kendala a.

Sosialisasi tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah belum optimal;

b.

Penempatan anggaran yang belum tepat dengan jumlah yang masih belum memadai;

c.

Kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para pegawai;

d.

Kurangnya sarana prasarana;

e.

Kurangnya sistem layanan yang belum maksimal.

3. Peluang a.

Motivasi kerja aparatur yang baik;

b.

Hubungan kerja antar instansi penegak hukum yang baik;


122


c.

Dukungan peraturan perundang-undangan;

d.

Dukungan anggaran dan sarana prasarana.

4. Keberhasilan dan kegagalan a.

Keberhasilan - Terciptanya para aparatur yang profesional; - Terlaksananya pengelolaan keuangan; - Terlaksananya pelaksanaan ketatausahaan; - Terlaksananya sistem pelayanan yang prima; - Terlaksananya kesadaran hukum masyarakat;

b.

Kegagalan - Belum terciptanya sumber daya manusia yang profesional; - Pengembangan kualitas aparatur pelaksana (pegawai) masih terbatas; - Peningkatan sistem pelayanan yang optimal; - Meningkatnya pelanggaran hukum masyarakat;

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2012 terdapat 1 sasaran utama (teknis) dan 1 sasaran pendukung berupa sasaran manajemen administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana dari 11 sasaran strategis sebagai mana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. 2. Untuk mencapai seluruh sasaran utama tersebut diatas, dilaksanakan 2 program kerja yang terdiri dari : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. 3. Sasaran utama yang ditargetkan dalam capaian kinerja tahun 2012 : 1) Seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel, tercapai rata-rata 104,51 %;


123


Sasaran Strategis

Indikator outcome

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel

% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat

% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, Transparan dan Akuntabel % Unit kerja yg memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan % Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan Kanwil yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran

Indikator Ouput (kegiatan) % Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai % Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas % Perencanaan Pegawai Baru Jumlah laporan evaluasi penyusunan RKA-KL UPT DKI Jakarta % Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah % Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan % Pengelolaan website dan jaringan internet Kanwil DKI % Kegiatan Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik Jumlah laporan PROKER , RENKER , dan kalendar kerja UPT DKI Jakarta % Pelaksanaan SMS Blast % Pengadaan toga/ pakaian kerja Sopir Pesuruh/ Perawat/ Dokter/ Satpam/ tenaga teknis lainnya % Pengambilan Sumpah Jabatan % Pemeliharaan Bangunan Kantor % Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor % Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 % Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek

% Penyelesaian Pembangunan Turab Lanjutan Kanwil DKI Jakarta % Rehab Gedung Bapas Kelas I Jakarta Selatan Tahap 2 % Pembangunan Pagar Razor Rudenim Jakarta

Capaian 100,93 % 100 % 99,57 % 103,85 % 96,29 % 50,22 % 83,2 % 100,44 % 96, 29 % 85,71 % 100 % 100 % 124,77 % 112,45 % 269,23 % 100 %

78,65 % 87,64 % 88,23 %

2) Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel, tercapai rata-rata 106,37 %. Sasaran Strategis Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel

Indikator outcome % pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yg akuntabel

Indikator Ouput (kegiatan) % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti

Capaian

% kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP

92,59 %

% Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta % UPT Pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya

92,95 %


100 %

101,5 %

101,5 %

124


Sasaran Strategis

Indikator outcome

Indikator Ouput (kegiatan) Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar % Pengadaan Bahan Makanan NAPI/ Tahanan

108,09 %

% Pelayanan keimigrasian yg memenuhi standar % Penindakan yang akurat dan tepat waktu

142,86 % 124,98 %


104,47 %

% anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi % permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum Jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian % Harmonisasi Peraturan Daerah % desa sadar hukum % Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan % informasi HAM yang terintegrasi secara online Jumlah kab atau kota yang melaksanakan RANHAM Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang mengikuti sosialisasi HAM % penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik % kab/kota yang memiliki notaris % pelayanan fidusia yang sesuai standar

Capaian 100 %

95 %

87,5 % 83,84 % 100 % 100 % 166,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80,95 % 100 % 163,63 %

4. Dari 2 sasaran tersebut terdapat beberapa indikator output (kegiatan) yang belum mencapai maksimal 100 % terlihat pada tabel diatas. 5. Dengan tercapainya 2 (dua) Sasaran Utama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta secara maksimal dengan rata-rata telah mencapai kinerja 100%, maka di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melaksanakan perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik sebagaimana yang menjadi prioritas pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.


125


B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain : 1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah. 2. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan. b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan. c. Memberikan layanan informasi kepada narapidana dan masyarakat khususnya informasi

tentang

pelaksanaan

program

reintegrasi

dan

pelayanan

pemasyarakatan. 3. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk: a. Pelayanan jasa hukum dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat akuntabel dan transparan. b. Penegasan status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai. d. Untuk

meningkatkan

pembentukan

desa/kelurahan

sadar

hukum

dan

terbentuknya kelompok sadar hukum dalam upaya mencapai sasaran seluruh kelurahan di wilayah DKI Jakarta yang luas dan terdiri dari 267 kelurahan menjadi kelurahan sadar hukum, perlu adanya kegiatan percepatan pencapaian target dengan membentuk kantor – kantor pelayanan hukum ditingkat kota (kanyankum), meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melibatkan warga masyarakat dengan mempersiapkan kader sebagai penggerak masyarakat menjadi sadar hukum dengan memberikan pelatihan setingkat pelatih (trainer).


126


Penyuluhan hukum, serta meningkatkan anggaran program pembinaan hukum nasional khususnya kegiatan penyuluhan hukum. e. Untuk mendorong terlaksananya kebijakan pemerintah yang memenuhi dan menghormati HAM diseluruh wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 5 kota/kabupaten, maka para pejabat yang berwenang menetapkan

kebijakan

pemerintah harus memahami dan meresponi nilai-nilai hak asasi manusia melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia. Agar implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, maka setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah harus dikendalikan dan diharmonisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selaku koordinator RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tingkat daerah. 4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk: a. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal b. Melakukan

inovasi

di

bidang

pelayanan

publik

Keimigrasian,

guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan. c. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik. d. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong DKI Jakarta menjadi Ibukota yang


127


lebih maju dan bermartabat serta diperhitungkan dijajaran provinsi-provinsi maju di Indonesia. Demikianlah uraian Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Tahun 2011 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang serta dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor :7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


128




Sasaran Indikator Ouput Target Anggaran Indikator outcome Strategis (kegiatan) 2013 (Rupiah) Seluruh Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran perencanaan, pelaksanaan, 1 % Perencanaan penganggaran dan % Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100 % pengendalian pelaksanaan dalam kerangka dan pelaporan pengeluaran jangka menengah dan % Jumlah Pegawai yang mendapatkan 100 % dilakukan berbasis kinerja yang terintegrasi, pakaian dinas secara tepat tepat waktu dan akurat % Perencanaan Pegawai Baru 100 % waktu dengan administrasi Jumlah laporan evaluasi penyusunan RKA- 26 laporan yang akuntabel KL UPT DKI Jakarta ,% Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 100 % Instansi Pemerintah % Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan

90 %

% Pengelolaan website dan jaringan internet Kanwil DKI

90 %

% Kegiatan Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik

90 %

Jumlah laporan PROKER , RENKER , dan kalendar kerja UPT DKI Jakarta

27 laporan

% Pelaksanaan SMS Blast

90 %

% Pengadaan toga/ pakaian kerja Sopir Pesuruh/ Perawat/ Dokter/ Satpam/ tenaga teknis lainnya % Pengambilan Sumpah Jabatan

100 %

2 % Pengelolaan Barang Milik Negara % Pemeliharaan Bangunan Kantor yang tepat waktu, Transparan dan Akuntabel % Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor

80 %

3 % Unit kerja yg memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan

100 %

80 %

% Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6

40 %

% Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek

100 %


3.626.235.000,-

129


Sasaran Strategis

Indikator outcome 4 % Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel

Indikator Ouput (kegiatan) % Pengelola Keuangan

Target 2013 90 %

% Pengelolaan SAP

90 %


90 %

Anggaran (Rupiah)

Sarana dan Prasarana Kanwil / UPT % Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan % Pengadaan Pembangunan Sarana dan Kanwil yang terpenuhi secara tepat Prasarana waktu dan akuntabel sesuai anggaran

100 %

800.000.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Divisi Administrasi: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran

: Rp. 3.626.235.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM : Rp.

800.000.000,-

Jakarta, 10 Januari 2013 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI

TRISASI DWI HANDAHYNI, S.H. NIP. 19560312 198203 2 001


130



Sasaran Strategis



Indikator outcome

Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan kerja memenuhi % pencapaian standar pelayanan prima % kasus pengaduan masyarakat yg standar dan target kinerja dengan administrasi ditindaklanjuti pelayanan prima yg akuntabel % kasus pelanggaran disiplin dan kode efik dan mencapai yg ditindaklanjuti target kinerja dengan % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang administrasi TPP yang akuntabel % % Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Eksekusi Terpidana di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta % UPT Pas yg mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yg akuntabel di wilayah kerjanya

Target 2013

Anggaran (Rupiah)

100 % 100 % 60 % 70 % 679.175.000,60 %

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar

5 UPT

% Pengadaan Bahan Makanan NAPI/ Tahanan

100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Divisi Pemasyarakatan: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Pemasyarakatan

: Rp. 679.175.000,-,-

Jakarta, 10 Januari 2013 KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

A. MIRZA ZULKARNAIN, Bc.IP., SH., M.Si. NIP. 19580925 198002 1 001


131


FORMULIR PENETAPAN KINERJA Instansi Unit Eselon II Tahun Sasaran Strategis Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel


Indikator outcome

Target 2013

Anggaran (Rupiah)

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi % pencapaian standar pelayanan prima % Pelayanan keimigrasian yg memenuhi dan terget kinerja dgn administrasi yg standar akuntabel % Penindakan yang akurat dan tepat waktu

70 % 80 % 287.300.000,-


95 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Divisi Keimigrasian: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Imigrasi

: Rp. 287.300.000,

Jakarta, 10 Januari 2013 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

Drs. FRANS RICHARD SUGIYANTO, MM. NIP. 19550515 198103 1 001


132




Sasaran Indikator Ouput Indikator Outcome Strategis (kegiatan) Seluruh unit Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM kerja memenuhi % Pencapaian Standar Pelayanan % anggota jaringan hukum yang terintegrasi standar Prima Dan target kinerja dengan secara online dalam jaringan informasi pelayanan prima administrasi yang akuntabel hukum secara nasional dengan dukungan dan mencapai kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap target kinerja % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat dengan daerah yang terintegrasi administrasi % permasalahan hukum yang dilakukan yang akuntabel pengkajian hukum Jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian % Harmonisasi Peraturan Daerah

Target 2013 15 %

25 % 70 % 3 penelitian 40 %

% desa sadar hukum

2%

% Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan % informasi HAM yang terintegrasi secara online Jumlah kab atau kota yang melaksanakan RANHAM

40 %

Jumlah aparatur Pemerintahan daerah yang mengikuti sosialisasi HAM % penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik % kab/kota yang memiliki notaris % pelayanan fidusia yang sesuai standar

Anggaran (Rupiah)

2.021.936.000,-

90 % 5 kab/kota 50 orang 90 % 100 % 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Hukum dan HAM : Rp. 2.021.926.000,-

Jakarta, 10 Januari 2013 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

AUDY MURFY M. Z., SH., MH. NIP. 19630327 198903 1 001


133



134

Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil DKI Jakarta DAFTAR ISI

Recommend Documents