PERAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
16 APRIL 2015
VISI , MISI DAN TUSI KANWIL KEMENTERIAN. HUKUM & HAM JATENG VISI : Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum MISI : Melindungi Hak Asasi Manusia Tugas : Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; b.Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; d.Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM; e.Pelayanan hukum; f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; g. Pelaksaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah
WILAYAH KERJA
• Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai wilayah kerja seluas Propinsi Jawa Tengah, meliputi 67 satuan kerja / Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 35 kabupaten / kotadengan rincian : 1 1 6 44 8 6 1
Kantor Wilayah Rudenim Kanim Lapas / Rutan Rupbasan Bapas BHP
JUMLAH NAPI ANAK TAHUN 2014 44
45 40 35 30 25 20
12
15 10 5
4 4
6 1 1
1
15
12 3
9 2 3
5
5 1
5 1
0
TOTAL : 152 ORANG
1
4
7 1
5
JUMLAH TAHANAN ANAK TAHUN 2014 TOTAL : 45 ORANG 25
22
20
15
10
6 5
1 0
2
1
2
3
3 1
1
1
1
1
Data Anak Berdasarkan Jenis Tindak Pidana S.d. 27 Nopember 2014 LAPAS KELAS I SEMARANG LAPAS KELAS II B BREBES LAPAS KELAS II B CILACAP LAPAS KELAS II B KLATEN RUTAN KELAS II A PEKALONGAN RUTAN KELAS II B PURWODADI RUTAN KELAS II B WONOGIRI
Pencurian 16, Narkotika 2, Pengeroyokan 3, Perlindungan Anak 1, Pembunuhan 2, Pemerasan 3, Sajam 1 UU No. 23 Th. 2002 Pencurian 4, Perlindungan Anak 8, Pengeroyokan 1, Penganiayaan 1 UU No. 23 Th. 2002
Perlindungan Anak 5, Pencurian 4, Narkotika 1, Persetubuhan 1 Psl. 363 KUHP Perlindungan Anak 6, Pencurian 7, Narkotika 1, Perkosaan 1
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 UUSPPA)
HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
• Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Ps.1UU SPPA) • Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Ps.1UU SPPA)
• Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Ps.1UU SPPA)
HAK ANAK PELAKU 1. HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KHUSUS (Pasal 59 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 2. HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN (Pasal 40 Konvensi Hak Anak, Pasal 3 UU 11 tahun 2012 ) 3. HAK ANAK DALAM PENYIDIKAN (ps. 30, ps. 32, ps.33 UU No. 11 tahun 2012 ttg SPPA) 4. HAK KERAHASIAAN IDENTITAS (pasl 19 UU No. 11 tahun 2012 ttg SPPA) 5. HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM (PSL 40 KHA, (PSL 3 UU SPPA), Pasal 54 DAN 55 KUHAP,Pasal 23 UU SPPA)
Lanjutan HAK ANAK PELAKU 6. HAK ANAK YANG DITAHAN (Pasal 84 UU 11/2012, Pasal 57, 58, DAN 59 KUHAP) 7. HAK ANAK DALAM PROSES PENUNTUTAN (ps. 42 UU 11/2012) 8. HAK ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA (psl 64 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002, psl 3 UU 11/2012, Pasal 68 KUHAP) 9. HAK ANAK PIDANA( Pasal 4 UU SPPA, Pasal 85 UU SPPA)
HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA • PENCEGAHAN KORBAN ANAK DARI TINDAK PIDANA (Pasal 58 UU 39/1999 TTG HAM ) • HAK ABH atas PERLINDUNGAN KHUSUS (Pasal 59 DAN PS. 64 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002,) • HAK ANAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI (Pasal 39 KHA, PASAL 64 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002, Pasal 90 UU SPPA, Pasal 91 UU SPPA) • HAK REHABILITASI KORBAN TPPO (Pasal 51 UU 21/2007 ttg PTPPO, Pasal 68 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002, Pasal 10 UU 23/2004 ttg PKDRT) • HAK BANTUAN HUKUM (Pasal 18 UU PA)
HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA, • HAK DIRAHASIAKAN IDENTITAS (Pasal 64 UU PA, Pasal 19 UU SPPA, Pasal 10 UU 23/2004 ttg PKDRT , Pasal 61 UU SPPA) • HAK TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN (PASAL 64 UU PA, Pasal 90 UU SPPA) • KHUSUS KORBAN TPPO (Pasal 44 21/2007 ttg PTPPO, PASAL 91 UU SPPA, Pasal 3, 4, 5 UU 13/2006 ttg PSK)
• PELINDUNGAN ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM SPPA (Pasal 89 UU SPPA)
PELINDUNGAN ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM SPPA • HAK UNTUK DIDAMPINGI Pasal 89 UU SPPA Pasal 23 UU SPPA, Pasal 39 UU 21/2007 ttg PTPPO) • HAK ATAS INFORMASI PERKARA (Pasal 64 UU PA, Pasal 90 UU SPPA , Pasal 36 UU 21/2007 ttg PTPPO)
HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM PERSIDANGAN • HAK DIPERIKSA TANPA ATRIBUT KEDINASAN (PASAL 22 UU SPPA, Pasal 38 UU 21/2007 ttg PTPPO) • HAK DIPERIKSA DALAM SIDANG TERTUTUP Z9Pasal 39 UU 21/2007 ttg PTPPO) • HAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN (Pasal 58 UU SPPA, Pasal 39 UU 21/2007 ttg PTPPO, Pasal 40 UU 21/2007 ttg PTPPO) • HAK MEMBERIKAN PENDAPAT Pasal 12 KHA, Pasal 60 UU SPPA) • HAK RESTITUSI (Pasal 48 UU 21/2007 ttg PTPPO, Pasal 49 UU 21/2007 ttg PTPPO, Pasal 50 UU 21/2007 ttg PTPPO)
RINGKASAN HAK ANAK SAKSI • • • • •
HAK MEMPEROLEH REHABILITASI HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN SAKSI HAK DIRAHASIAKAN IDENTITAS HAK DIPERIKSA DALAM SIDANG TERTUTUP HAK DI DAMPINGI ORANG TUA/WALI DAN/ATAU PEKERJA SOSIAL • HAK DIPERIKSA TANPA ATRIBUT KEDINASAN • HAK MEMBERIKAN KESAKSIAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA ATAU DI LUAR RUANG SIDANG, MELALUI PEREKAMAN ATAU SECARA JARAK JAUH VIA AUDIOVISUAL • HAK DIRAHASIAKAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN
Tugas dan kewenangan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 1. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan pemasyarakatan; 2. meningkatkan pelayanan litmas, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; 3. menyiapkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan Petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak; 4. meningkatkan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua, dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (after care). 5. menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, dan pembimbingan, perawatan anak;
Lanjutan Tugas dan kewenangan kementerian Hukum dan
Hak asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
6. menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan; 7. menyediakan psikolog, tenaga pendidik, dan tenaga medis; 8. menyusun standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan Keadilan Restoratif; 9. meningkatkan peran serta masyarakat; 10. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan 11. melakukan sosialisasi internal.
Tugas Kemenkumham RI melaui Ditjen Pemasyarakatan Dalam Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Membangun kantor BAPAS di setiap Kab/Kota Memetakan kebutuhan Menyusun rencana wilayah yang akan dibangun kantor BAPAS
Melakukan Rekrutmen PK Memetakan kebutuhan PK
Melakukan Pelatihan PK Bekerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan PK Menyusun modul pelatihan Memanfaatkan e-learning untuk akselerasi Memberikan sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PK seperti laptop bagi setiap PK
Lanjutan Tugas Kemenkumham RI melalui Ditjen Pemasyarakatan Dalam Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Perubahan LP Anak menjadi LPKA Membuat blue print LPKA Menyusun rencana perubahan LP menjadi LPKA Melakukan pelatihan tentang UU SPPA
Menyiapkan blue print Lembaga Penempatan Anak Sementara (ex Rutan), bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Organisasi lain
Kegiatan yang telah dilakukan Kemenkumham Penyusunan Modul dengan melibatkan perwakilan dari semua lembaga terkait: Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, KemensosKPPPA dan Advokat Pelatihan terintegrasi dengan mengundang semua stakeholder terkait (3 angkatan dengan dana dari Unicef &AIPJ) dari 10 Provinsi termasuk dari Kanwil Kekenkumham Jateng. Menyusun RPP dan R Perpres Melakukan pelatihan PK secara online Penyusunan SOP
Kegiatan yang telah dilakukan Kemenkumham Membentuk 150 Pos BAPAS seluruh Indonesia. Dipropinsi Jawa Tengah Terdapat 15 Pos Bapas Persiapan pembangunan Kantor BAPAS Baru di Klaten Jawa Tengah Mendorong UPT Pemasyarakatan Untuk menjalin kerjasama dengan pihak Ke-3 dalam rangka pelayanan terhadap ABH, seperti Panti Rehabilitasi , Pondok pesantren, Lembaga Bantuan Hukum, LSM anak, Perguruan tinggi dan lembaga sosial peduli anak lainnya. Menyelenggarakan Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di Daerah/Propinsi Pelayanan hukum, Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia terutama tentang Hak ABH baik di internal kementerian seperti di Lapas dan Rutan maupun di beberapa instansi yang terkait.
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JL. VETERAN NO.11 JAKARTA PUSAT
PROSES BISNIS PEMASYARAKATAN DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM BALAI PEMASYARAKATAN
PROSES PRA ADJUDIKASI, ADJUDIKASI DAN POS-ADJUDIKASI
POLISI
JAKSA
A. BAPAS • Registrasi • Penggalian data dan informasi • Litmas (mencakup data dan informasi hasil profilling dan assesment) • Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan B. RUTAN,LPAS • Registrasi • Klasifikasi dan penempatan • Pelayanan dan perawatan C. RUPBASAN • Registrasi • Klasifikasi dan penempatan • Pemeliharaan
PEMASYARAKATAN
HAKIM
T P P
PEMBINAAN TAHAP AWAL 0 – 1/3 1.Registrasi 2.Pengenalan lingkungan 3.Pengamatan 4.Penggalian data dan informasi 5.Litmas (mencakup hasil profilling dan assesment) 6.Klasifikasi dan penempatan 7.Sidang TPP untuk menentukan Rencana pembinaan dan pembimbingan 8.Pembinaan kepribadian dan kemandirian 9.Evaluasi program melalui TPP MAKSIMUM SECURITY
T P P
1.Penilaian Kemasyarakatan lanjutan (profiling dan assesment); 2.Klasifikasi dan penempatan berdasarkan hasil penilaian lanjuta 3. Melanjutkan dan Meningkatkan program pembinaan (kepribadian dan kemandirian) 3.Evaluasi program melalui TPP
TAHAP AKHIR 2/3 MP – REINTEGRASI
TAHAP LANJUTAN II 1/2 – 2/3 MP
TAHAP LANJUTAN I 1/3 – 1/2 MP
T P P
1.Penilaian Kemasyarakatan lanjutan (profiling dan assesment); 2.Klasifikasi dan penempatan berdasarkan hasil penilaian lanjuta 3. Melanjutkan dan Meningkatkan program pembinaan (kepribadian dan kemandirian) 3.Evaluasi program melalui TPP
MEDIUM SECURITY
T P P
1.Penilaian Kemasyarakatan lanjutan (profiling dan assesment); 2.Klasifikasi dan penempatan berdasarkan hasil penilaian lanjuta 3. Melanjutkan dan Meningkatkan program pembinaan (kepribadian dan kemandirian) 3.Evaluasi program melalui TPP
MINIMUM SECURITY
TUJUAN PEMASYARA KATAN REINTEGRASI SOSIAL PEMULIHAN HIDUP KEHIDUPAN DAN PENGHIDUP AN
PERAN PEMASYARAKATAN (BAPAS) BERDASARKAN AMANAT SPPA a.
Pra Ajudikasi Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan PK wajib memberikan bantuan hukum dan melakukan mediasi disetiap tingkat pemeriksaan (kepolisian/kejaksaan) dengan disertai penelitian kemasyarakatan ( pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012) PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012)
b.
Ajudikasi Mediasi dan pendampingan anak pada Sidang Pengadilan Anak , serta monitoring dan evaluasi. (UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 55, 56,57 dan 58 )
Lanjutan... c.
Post Ajudikasi. - Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk penentuan program pembinaan narapidana didalam dan diluar Lapas. (Litmas pembinaan dalam, Asimilasi, dan Integrasi) - Melakukan Asessment (PK sebagai Asesor) - Melakukan pengawasan dan pembimbingan klien Pemasyarakatan. (kerjasama bapas dengan polisi dan kejaksaan) - Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dalam rangka bimbingan lanjut ( After Care )
REKOMENDASI 1.
2. 3.
4.
Meningkatkan upaya bersama berbagai pihak untuk terwujudnya persamaan persepsi diantara jejaring kerja dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan Meningkatkan efektivitas Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu. Meningkatkan Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM ABH dalam berbagai tingkatan, yakni penanganan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan, dan pembinaan pemasyarakatan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.
