BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI, MENTERI DALAM NEGERI RI DAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - RI
PADA RAPAT KERJA DENGAN ACARA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH DAN PEMBENTUKAN PANITIA KERJA
TANGGAL 23 NOVEMBER 2011 1
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua,
Perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat
dan
karunia-Nya
yang
telah
dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat
iman
dan
nikmat
kesehatan,
sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat yang terhormat ini guna menunaikan salah
satu
tugas
kenegaraan,
yakni
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan pembentukan Panitia Kerja (Panja). 2
Dalam
kesempatan
yang
berbahagia
ini,
izinkanlah kami menyampaikan terimakasih dan
penghargaan
yang
setinggi-tingginya
kepada Pimpinan DPR RI, Wakil Pimpinan DPR RI dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah meluangkan waktu, mengundang kami beserta Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri
Hukum
dan
melaksanakan
salah
pemerintahan
dan
HAM
satu
RI
untuk
tugas
mulia
kenegaraan,
dalam
menyelesaikan RUU ASN.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,
Setelah kami perhatikan, dan mencermati serta menghayati makna yang terkandung dalam RUU ASN ini sungguh luar biasa, suatu RUU yang ditunggu-tunggu
sangat reformis dan oleh
masyarakat.
RUU 3
tersebut
diharapkan
dapat
mewujudkan
paradigma baru dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik, sebuah pelayanan yang
sangat
dinantikan
oleh
seluruh
masyarakat. Dengan hadirnya RUU ASN, diharapkan akan dapat diwujudkan birokrasi yang lebih bersih, cakap, profesional, disiplin, berkinerja tinggi,
sejahtera,
mampu
memberikan
pelayanan publik yang berkualitas, dapat meningkatkan
pembangunan,
perkembangan
dunia
usaha,
memajukan menambah
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menambah pendapatan masyarakat. Ini suatu RUU reformis yang kita cita-citakan bersama. Kami dari Pemerintah,
sekali lagi
mengucapkan terimakasih, atas insiatif DPR RI untuk menerbitkan RUU ASN.
4
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,
Terhadap
materi
RUU
ASN,
setelah
diadakan pembahasan substansi, pemerintah sependapat
dengan
beberapa
pandangan
sebagai berikut:
1. Judul : Mengenai
judul
RUU
yang
diusulkan
adalah RUU tentang Aparatur Sipil Negara, meskipun
dalam
prolegnas
ditetapkan
untuk menyusun RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tetapi setelah
dilakukan
pembahasan
secara
mendalam terhadap RUU inisiatif DPR ini, pemerintah sependapat dengan judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga 5
akan mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi Aparatur Sipil Negara.
2. Landasan Teoritik : Terhadap
konsep
manajemen
stratejik
SDM yang terkandung dalam RUU ASN, Pemerintah sependapat bahwa reformasi birokrasi khususnya reformasi di bidang SDM menghendaki perubahan dari konsep administrasi kepegawaian menjadi konsep manajemen sumber daya manusia yang dapat
mengembangkan
potensi
human
capital.
3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara : Terhadap usul dalam RUU ASN, bahwa Pegawai ASN terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah;
6
Pemerintah sependapat dengan tambahan perlu penjelasan rumusan tugas masingmasing.
4. Jabatan Aparatur Sipil Negara : Dalam RUU diusulkan bahwa jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan
Eksekutif
Senior
(Executive
Service); b. Jabatan Administrasi (General Service); c. Jabatan Fungsional (Functional Service);
Pemerintah sependapat atas pembagian jabatan
Aparatur
Sipil
Negara
dengan
tambahan bahwa Jabatan Eksekutif Senior adalah aparatur yang saat ini setingkat dengan Eselon I
(I.a dan I.b) di Instansi
Pusat, Eselon I.b di Provinsi (Sekretaris Daerah Provinsi), Eselon II.a di Provinsi dan
Eselon
II.a
di
Kabupaten/Kota
(Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota). 7
5. Pengisian Jabatan Eksekutif Senior : Dalam RUU ASN diusulkan bahwa Jabatan Eksekutif Senior pengisiannya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara terbuka dan bersifat nasional.
Pemerintah penyeleksian Eselon I
berpendapat Jabatan
bahwa
Eksekutif
Senior
(I.a dan I.b) di Instansi Pusat,
Eselon I.b di Provinsi (Sekretaris Daerah Provinsi)
dilakukan
terbuka
dan
selanjutnya
oleh
bersifat hasil
KASN
secara
nasional
seleksi
dan
tersebut
disampaikan kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk ditetapkan oleh Presiden.
Untuk Jabatan Eksekutif Senior Eselon II.a (di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) diusulkan Tim Pemerintah yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 8
Negeri,
Menteri
Keuangan,
Menteri
pengusul dan Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya
disampaikan
kepada
Baperjakat
masing-masing
untuk
ditetapkan
oleh
Kepegawaian.
Pejabat
Khusus
Kabupaten/Kota
Pembina
untuk
disampaikan
Sekda kepada
Baperjakat Provinsi.
6. Pengadaan Calon Pegawai ASN : Pemerintah dalam
sependapat
RUU
pegawai
ASN,
ASN
dengan
bahwa
yaitu
lowongan
jabatan
perbandingan
obyektif
usulan
pengadaan
untuk
mengisi
berdasarkan kualifikasi
dan
kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompentensi yang dimiliki calon.
Seleksi dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah masing-masing berdasarkan norma,
standar
dan
prosedur
serta 9
dilakukan terbuka,
pengawasan bebas
KKN,
berstandar
secara
obyektif,
Akuntabel
nasional
dan
dengan
biaya/anggaran seleksi dibebankan pada APBN.
7. A-politisasi Pegawai Aparatur Sipil Negara : Pemerintah
sependapat
dengan
usulan
dalam RUU ASN yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. Larangan bagi pegawai ASN menjadi pengurus dan menjadi anggota parpol; b. Prinsip
merit
dalam
penerimaan,
penetapan, pengangkatan, dan promosi pegawai ASN; karena hal-hal tersebut akan mendukung pegawai ASN bersifat a-politis.
8. Pejabat yang berwenang : Pemerintah penambahan
sependapat bahwa
pejabat
dengan yang 10
berwenang
mengangkat,
memindahkan
dan memberhentikan pegawai ASN adalah Presiden
yang
mendelegasikan
kepada
pejabat karier tertinggi pada instansi pusat dan daerah.
9. Fungsi PNS sebagai Perekat NKRI : Pemerintah
sependapat
dengan
konsep
dalam RUU ASN yang memuat bahwa Jabatan Eksekutif Senior adalah unsur pimpinan dalam jajaran aparatur negara di pusat dan daerah. Mutasi antar daerah dan antar sektor sebagai syarat untuk promosi pada jabatan eksekutif senior dapat mengurangi kooptasi politik atas birokrasi, menyebarkan pengetahuan yang dimiliki
oleh
pegawai
dan
membuka
lowongan jabatan yang lebih luas. Hal ini merupakan
instrumen
perekat
dalam
NKRI. 11
10. Pengisian Dalam jabatan : RUU
ASN
mengusulkan
bahwa
pengangkatan dalam jabatan dilakukan: a. Secara kompetitif terbuka atau semi terbuka; b. Atas
perbandingan
relatif
antara
kompetensi yang diperlukan pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki calon; c. Penilaian melalui Assessment Center; Pemerintah
sependapat
menciptakan
bahwa
untuk
profesionalisme
dan
kompetisi dalam birokrasi perlu dilakukan pengangkatan terbuka teknis,
dalam
melalui
jabatan
penilaian
kompetensi
secara
kompetensi
perilaku
dan
kepemimpinan serta catatan kinerja calon (rekam jejak).
11. Komisi Aparatur Sipil Negara : Dalam
RUU
bahwa
KASN
ASN,
DPR
antara
mengusulkan
lain
berwenang 12
menetapkan
peraturan
mengenai
kebijakan pembinaan profesi ASN.
Pemerintah
berpendapat
bahwa
kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan profesi ASN adalah kewenangan Pemerintah membidangi
melalui
Kementerian
urusan
tertentu
yang dalam
pemerintahan, sedangkan Komisi adalah pelaksana kebijakan meskipun saat ini pemerintah
dan
DPR
mengevaluasi
lembaga Nonstruktural yang tidak efektif .
12. Badan
Pertimbangan
Aparatur
Sipil
Negara: Dalam
RUU
ASN,
bahwa
banding
DPR
mengusulkan
administratif
diajukan
kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
13
Pemerintah
berpendapat
Pertimbangan
Aparatur
bahwa
Badan
Sipil
Negara
sebaiknya dihapuskan dan penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui lembaga peradilan (Peradilan Tata Usaha Negara).
13. Pemerintah sependapat terhadap sanksi pidana
dan/atau
mengesampingkan
denda sanksi
tanpa administrasi
bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap seleksi penerimaan pegawai ASN dan menjanjikan sesuatu kepada KASN.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang terhormat. Hadirin yang berbahagia,
Sebelum dan
kami
pendapat
mengakhiri
pandangan
pemerintah
ini,
perkenankanlah kami mengemukakan bahwa 14
sebenarnya
pemerintah
juga
telah
mempunyai suatu gagasan perlunya disusun undang-undang Negara
tentang
yang
SDM
Aparatur
memayungi
seluruh
penyelenggara negara untuk dijadikan dasar pengaturan
mengenai
sistem
manajemen
penyelenggara negara yang pembiayaannya bersumber dari anggaran belanja negara. Demikian pokok–pokok pemikiran atas RUU ASN inisiatif DPR RI yang dapat kami sampaikan. Hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini, sampaikan
secara
rinci
kami
dalam
Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM). Atas
perhatian
Pimpinan
dan
para
Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat, kami
mengucapkan
terimakasih,
semoga
Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama.
15
Sekian dan Terima Kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Ir. H. Azwar Abubakar, MM
16
