Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI KATA PENGANTAR Salam Perubahan.. Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Buku Saku Reformasi Birokrasi (RB) BPN RI dapat diselesaikan. Buku Saku ini berisi tentang informasi awal dan mendasar mengenai pelaksanaanRBdi lingkungan BPN RI. BPN RI telah menyampaikan Dokumen Usulan, dan Road Map Pelaksanaan RB kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai prasyarat utama bagi semua Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan RB. Buku Saku ini berkaitan dengan sosialisasidan internalisasi kegiatan RB sebagai wujud pemahaman dan persamaan persepsi. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dimaksud. Demikian, semoga Buku Saku ini bermanfaat bagi kita semua. Jakarta,28 Januari 2013 Tim RB BPN R.I. i

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI Daftar isi Kata Pengantar Daftar isi Yel-Yel Reformasi Birokrasi Semboyan BPN RI SaptaTertib Pertanahan Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI Latar Belakang Mengapa Reformasi Birokrasi diperlukan Arah Reformasi Birokrasi Visi dan Misi BPN RI 2010 -2014 Grand Design RB BPN RI 2010 - 2025 Road Map RB BPN RI (PERMENPAN dan RB NO.8/2011) 1. Program Manajenen Perubahan 2. Program PenataanPeraturan Perundang- Undangan 3. Program Penataandan PenguatanOrganisasi 4. Program PenataanTata Laksana 5. Program PenataanSistem Manajemen Aparatur 6. Program PenguatanPengawasan 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 9. Program Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Program Percepatan(Quick Wins) SK Kepala BPN Tentang TIM Pengarah RB SK Kepala BPN Tentang TIM Pelaksana RB SK Kepala BPN Tentang Asessor RB Bagan Alir Keterkaitan Antar Kegiatan RB ii

i ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 30 33

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI

Yel -Yel Reformasi Birokrasi

“Salam Perubahan .....”, “Siap Laksanakan,.. Sekarang”!!!

1


Semboyan BPN RI

“Lihat Kedepan, Lakukan Sesuatu Yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan Masyarakat”

2


Sapta Tertib Pertanahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tertib Administrasi Tertib Anggaran Tertib Perlengkapan Tertib Perkantoran Tertib Kepegawaian Tertib Disiplin Kerja Tertib Moral

3


Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4

Model Rekrutmen Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kode Perilaku Standar Minimum Profesi Pola Jenjang Karier Sistem Pengawasan Majelis Kehormatan KodePerilaku dan Profesi


LATAR BELAKANG MENGAPA REFORMASI BIROKRASI DIPERLUKAN ?

EKSTERNAL: Tuntutan masyarakat

EKSTERNAL: Globalisasi dan perubahan lingkungan strategis

INTERNAL: Birokrasi harus kompeten dan efisien struktur, tanpa menghambat fungsi atau pencapaian tujuan

EKSTERNAL: Perubahan politik, ekonomi dan sosial secara signifikan

EKSTERNAL: Kemajuan IPTEK

5

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI ARAH REFORMASI BIROKRASI VISI PEMBANGUNAN NASIONAL “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR” (UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025)

ARAH KEBIJAKAN “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN” (PERPRES No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 20102014.)

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI • Visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” • Misi • Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka Reformasi Birokrasi • Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. • Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. • Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien 6

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI Visi dan Misi BPN RI 2010-2014 VISI: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. MISI : Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan Kebijakan pertanahan untuk : 1.Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumbersumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 2.Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 3.Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 4.Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluasluasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat . 5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 7

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI GRAND DESIGN RB BPN RI 2010-2025 Tujuan Umum Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adatif, berintegritas, berkinerja tinggi , bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik , netral, sejahtera, berdedikasi dan memegangteguh nilai -nilai dasar dan kode etik aparatur Negara”. (Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, hal.17)

Sasaran Umum 1. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator penilaian Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPKWTP akan terwujud ; 2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator penilaian Indeks kemudahan Berusaha dan Indeks Integritas Pelayanan Publik; 3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator penilaian Indeks Efektifitas Pemerintahan dan Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, halaman 5 dan 17-18). 8

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI ROAD MAP RB BPN RI (PERMENPAN DAN RB NO.8/2011)

Road Map RB BPN RI 20102014, meliputi 9 Program dan 27 Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program Manajemen Perubahan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program PenataanTatalaksana Program Penataan Sistem ManajemenSDM Aparatur Program Penguatan Pengawasan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Monitoring dan Evaluasi

9

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 1. Program Manajemen Perubahan Kegiatan

Keluaran

1.Pembentukan Tim Manajemen PerubahanBPN RI

1.Terbentuknya Tim Manajemen PerubahanBPN RI

2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi BPN RI 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

10

2. Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi Komunikasi BPN RI 3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Hasil

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada BPN RI


2. Program Penataan Peraturan Perundangan undangan Kegiatan

Penataan Berbagai Peraturan Perundangundangan yang Dikeluarkan/Dite rbitkan oleh BPN RI

Keluaran

1.Identifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan/diterbi tkan oleh BPN RI 2. Pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan BPN RI masing-masing serta lainnya 3. Regulasi dan deregulasi peraturan perundangundangan

Hasil

Tercapainya peraturan perundangundangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efisien dan efektif

11


3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Kegiatan

Keluaran

1.Restrukturisasi/ Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada BPN RI

1.Peta tugas dan fungsi unit kerja pada BPN RIyang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

2. Penguatan Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian, dan Diklat

12

2. Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Hasil

Terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RIdan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi


4.Program Penataan Tata Laksana Kegiatan

Keluaran

1.Penyusunan

1.Dokumen SOP

SOP

penyelenggaraan

Penyelenggaraan

tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi 2.Pembangunan

yang disahkan 2. Tersedianya

/ Pengembangan

e-Government

e-Government

pada BPN RI

Hasil

Terwujudnya transparansi, akuntabilitas proses pemerintahan

13

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 5. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur Kegiatan

Keluaran

1.Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai

1.Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi

2.Analisis Jabatan 3.Evaluasi Jabatan 4.Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

2. Dokumen peta dan uraian jabatan

5.Asesmen Individu Pegawai Berdasarkan Kompetensi

4.Dokumen kualifikasi / standar kompetensi jabatan

6.Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pegawai 7.Pembangunan/ Pengembangan DatabasePegawai 8.Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi 14

3.Peringkat dan hargajabatan

5.Peta profil kompetensi individu 6.Indikator kinerja individu yang terukur 7.Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat 8.Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Hasil 1.Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan 2,3 .Tercapainya pemahaman atas tugas dan tanggung jawab yang diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4,5. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu 6. Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif dan terukur 7. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat 8. Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan


6.Program Penguatan Pengawasan Kegiatan

1.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) padaBPN RI 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurancedan Consulting

Keluaran

1.Peningkatan ketaatan,

Hasil

1.Tercapainya tujuan

efisiensi dan

organisasi secara

efektivitas

efisien dan

pelaksanaan

efektif serta taat

tugas dan fungsi

padaperaturan

2. Peningkatan

2. Berjalannya

kualitas

pengelolaan

pertanggungjawa

keuangannegara

ban pengelolaan

yang andal dan

keuangan negara

terpercaya

15

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan

Keluaran

Hasil

1.Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

1.Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

Terciptanya

2.Pengembanga n Sistem Manajemen Kinerja Organisasi 3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI

16

2.Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 3.Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI

sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif


8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan

1. .Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Kerja pada BPN RI 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keluaran

Hasil

1 .Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)

Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, 2. Peningkatan kualitas pelayanan lebih murah, dasar lebih aman, dan lebih mudah 3. Peningkatan partisipasi dijangkau

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

17

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 9.Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

1.Monitoring (Dilakukan Dua Kali Setahun) 2. Evaluasi (Dilakukan Setiap Tahun Sekali) 3. Evaluasi Menyeluruh (Dilakukan pada Semester Kedua 2014)

18

Keluaran

1.Dokumen monitoring

Hasil

Tersedianya panduan

2.Dokumen evaluasi tahunan

laporan

3.

monitoring

tahunan

dan evaluasi

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI Program Percepatan (Quick Wins) Kegiatan

Keluaran

Program Percepatan (Quick Wins) :

Dokumen Program percepatan (quick wins)

1.Dokumen 1.Pelayanan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah Pengecekan

2.Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah

Sertipikat Tanah

2.Dokumen Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah

Hasil

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada birokrasi (BPN)

19

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI SK Kepala BPN Tentang TIM Pengarah RB KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KEP-3.43/XI/2012 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KEP-3.43/X/2012 TANGGAL 09 OKTOBER 2012 TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 421/KEP-3.43/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; c. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi jabatan eselon I dan II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 10. Peraturan...

20

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -210. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 12. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Mad Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins; 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); 23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga; 24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

25.Peraturan ...

21

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -325. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN : : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KEP-3.43/X/2012 TANGGAL 09 OKTOBER 2012 TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA : Mengubah susunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pengarah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 421/KEP-3.43/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012, keseluruhan susunan keanggotaan menjadi berbunyi sebagai berikut: Ketua

: Hendarman Supandji. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sekretaris

: Managam Manurung, S.H., M.Kn. Sekretaris Utama.

Anggota

KEDUA

:

: 1. Dr. Ir. Irawan Sumarto, M.Sc. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 2. Gede Ariyuda, S.H. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 3. Dr. Yuswanda A. Temenggung. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan. 4. Suwandi Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. 5. Effendi, S.H., M.H. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 6. Ir. Benny, M.Si. Inspektur Utama. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 201211 April 2011 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

22

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI SK Kepala BPN Tentang TIM Pelaksana RB KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 497/KEP-3.43/XI/2012 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KEP-3.43/IX/2012 TANGGAL18 SEPTEMBER 2012 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas telah disahkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor391/KEP-3.43/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 9. Peraturan…

23

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -29. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17. 18. 19. 20. 21.

22.

23.

24

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Mad Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 24. Peraturan ...

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -324. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KEP-3.43/IX/2012 TANGGAL18 SEPTEMBER 2012 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 391/KEP-3.43/IX/2012 Tanggal18 September 2012 menjadi berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. HENDARMAN SUPANDJI

25

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -4Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

: 497/KEP-3.43/XI/2012

Tanggal : 19 SEPTEMBER 2012

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Ketua

: Managam Manurung, S.H., M.Kn.

Sekretaris

: Drs. Jusfin Ketaren, M.M.

Sekretaris Utama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kelompok Kerja 1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN 1.1. Ketua : Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc. Direktur Survei Potensi Tanah

1.2. Sekretaris

:

Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si . Kepala Bagian Perlengkapan

1.3. Anggota : 1.3.1. Ir. Usman, M.Sc. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi 1.3.2. Ir. Muslim Faizi, M.Eng.Sc. Kepala Subdirektorat Wilayah Administrasi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 1.3.3. Ade Juhari, S.SiT., S.IP., M.M. Kepala Subbagian Mutasi I 2. POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Ketua

:

2.2. Sekretaris

:

Dr. KurniaToha, S.H., LL.M. Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Reiner Manurung, S.H. Kepala Bidang Perundang-undangan

2.3. Anggota : 2.3.1. Luki Ambarwinarti, S.E. Kepala Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum 2.3.2. Saikun, S.H. Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III 2.3.3. Utami DewiIndriyati, S.Psi. Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai

26

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -53. POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.1. Ketua

:

3.2. Sekretaris

:

Ir. Putu Suweken, MURP. Direktur Landreform Barkah Yulianto, S.P., M.T Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform

3.3. Anggota : 3.3.1. Dr. Ir. Muhammad Irdan, M.Eng.Sc. Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah 3.3.2. Ir. Trias Wiriahadi Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 3.3.3. Bambang Irjanto, A.Ptnh., M.M. Kepala Subbagian Kelembagaan

4. POKJA PENATAAN TATALAKSANA 4.1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. Direktur Penatagunaan Tanah 4.2. Sekretaris : Dwi Purnama, S.H., M.Kn. Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak 4.3. Anggota : 4.3.1. Ir. Chopep Tolandho Mochtar Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan 4.3.2. Ir. SuyusWindayana, M.App.Sc. Kepala Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan 4.3.3. Dody Hendriono, S.T., M.Eng. Kepala Subbagian Tatalaksana 5. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5.1. Ketua : Drs. Jusfin Ketaren, M.M. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

5.2. Sekretaris

:

5.3. Anggota

:

Elijas Bambang Tjahajadi, S.E., M.M. Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian

5.3.1. Ir. Asmadi Adnan, M.Si. Kepala Subdirektorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil danPerairan 5.3.2. Sri Untari, S.H. Kepala Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama 5.3.3. Deni Prasetyo, S.E., M.M. Kepala Subbagian Analisis Jabatan

27

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -66. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN 6.1. Ketua : Erna Muchniarty Mochtar, S.H., M.Si. Inspektur Wilayah II 6.2. Sekretaris : Sarjono Agus Santoro, S.H. Kepala Bagian Umum Kepegawaian 6.3. Anggota : 6.3.1. Danik Paramayanti, S.H. Auditor Ahli Madya 6.3.2. Setyowantini, S.H., M.Kn. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama 6.3.3. Agus Soefiana, S.H. Kepala Subbagian Disiplin Pegawai 7. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 7.1. Ketua : Ir. H. Doddy Imron Cholid, M.S. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 7.2. Sekretaris : Ahmad Makmuri, S.H. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat 7.3. Anggota : 7.3.1. Ir. Julianto, M.T. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah 7.3.2. Heni Hendrati, S.H. Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah 7.3.3. Asnaedi, A.Ptnh. Kepala Subbagian Mutasi III 8. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

8.1. Ketua

:

8.2. Sekretaris

:

Ir. HeruSusantoWartiono Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Deni Santo, S.T., M.Sc. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara

8.3. Anggota : 8.3.1. Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M. Kepala Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi Simtanas 8.3.2. Ir. Endri Diyanto, Dipl.Ph. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Bidang Tanah 8.3.3. Ir. UtariHargiyanti Kepala Subbagian Ujian Dinas dan Ujian Jabatan

28

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI -79. POKJA MONITORING DAN EVALUASI

9.1. Ketua

:

Dr. Drs. RonsenPasaribu, S.H., M.M. Direktur Konflik Pertanahan

9.2. Sekretaris

:

9.3. Anggota

:

Siswantoro, S.H., M.H. Kepala Subdirektorat Konflik Kelompok Masyarakat

9.3.1. M. Unu Ibnudin, S.E., M.Si. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 9.3.2. Rosalina Tamba, S.H. Kepala Subdirektorat Sengketa Landreform 9.3.3. Martina Widiastuti, S.H., M.Kn. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penerapan Program Pertanahan 10. SEKRETARIAT

10.1. Yuli Pristiowati, S.ST. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10.2. Much. Handian Sulistya, S.IP Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10.3. M. Insan Kamil, S.H. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10.4. Ardi Fachruzi, S.Kom. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10.5. Dyah Ayu Puspitaningtyas Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10.6. Iswatun Hasanah Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. HENDARMAN SUPANDJI

29

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI SK Kepala BPN Tentang Assesor RB KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 510/KEP-3.43/XI/2012 TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (ASSESOR) TAHUN 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu disusun Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 10. Peraturan...

30

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Reformasi Birokrasi; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quicks Wins; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga. 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online; 20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (ASSESOR) TAHUN 2012. KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Assesor) Tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Managam Manurung S.H., M.Kn Sekretaris Utama Koordinator : Ir. Benny, M.Si. Inspektur Utama Anggota...

31

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI Anggota

: 1. Drs. Heri Santoso Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran 2. Drs. Suhaily Syam, M.M Inspektur wilayah III 3. Ir. Tri Suprijanto., S.H., M.Si. Direktur Pemetaan Tematik 4. Ir. Ibnu Wardono S.H., M.M., M.Kn Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah 5. Ir. Sri Yatno, M.M. Direktur Konsolidasi Tanah 6. Drs. H. Teddy Rukfiadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 7. Andjar Setiana, S.H. Direktur Perkara Pertanahan

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: 1. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 3. Menyampaikan hasil penilaian dan data informasi lainnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online. KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. HENDARMAN SUPANDJI Tembusan: 1. Sekretaris Utama selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta; 2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, di Jakarta; 3. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, di Jakarta; 4. Yang bersangkutan.

32


33


Terima Kasih

34

Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI

Recommend Documents