KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA

KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kualitas pelayanan yang belum sesuai dengan harapan menyebabkan masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap citra pemerintah dalam pemberian pelayanan publik. Dalam era reformasi dewasa ini, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga citra negatif terhadap pemerintah dapat diperbaiki. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memperbaiki citra negatif tersebut yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 1995, yang mengamanatkan untuk memberikan layanan prima sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berkaitan dengan itu diharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat hendaknya memperbaiki setiap sektor pelayanan yang masih dianggap kurang. Hal ini tentunya sejalan pula dengan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2015, dimana salah satu indikator kinerja utamanya adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Saat ini, seluruh Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah baik pada tingkat provonsi, kabupaten maupun kota telah melaksanakan reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi ini telah dilaksanakan secara terstruktur dan massive di seluruh instansi pemerintah. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dirumuskan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dan untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi tersebut diperlukan perubahan pada 8 (delapan) area perubahan birokrasi meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan serta pelayanan publik. Salah satu target yang ingin dicapai dalam 8 (delapan) area perubahan adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang keimigrasian. Salah satu target yang ingin dicapai adalah meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat maka perlu dilakukan survei terhadap pelayanan 1|Page



pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai acuan untuk melakukan survei pelayanan publik tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu kita ketahui letak kelemahan pelayanan tersebut. Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas I Polonia perlu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. B. Dasar Hukum Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dasar hukum yang melandasi pelaksanaan survei dimaksud yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

2|Page



C. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan untuk : 1.

Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;

2.

Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;

3.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;

4.

Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam survei dimaksud untuk mengukur kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. D. Sasaran Sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu : 1.

Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2.

Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

3.

Tumbuhnya kreativitas, prakarsa (inovasi) dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan, pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia. Adapun jenis pelayanan yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia antara lain : 1.

Pelayanan terhadap WNI a.

Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor RI, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI) guna kepentingan bepergian ke negara lain dengan berbagai tujuan antara lain wisata, pemerintahan, pendidikan, usaha hingga bekerja di luar negeri.

3|Page

KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA b.


Pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas;

c.

Pemberian tanda masuk dan bertolak bagi WNI yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

2.

Pelayanan terhadap WNA a.

pemberian izin tinggal; -

perpanjangan Izin Kunjungan;

-

Izin Tinggal Terbatas dan perpanjangannya;

-

Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya;

-

alih status izin tinggal.

b.

pemberian re-entry permit

c.

pemberian tanda masuk dan bertolak bagi WNI yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

F. Manfaat Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat survei dimaksud yaitu : 1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

2.

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;

4.

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Kantor Imigrasi;

5.

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Kantor Imigrasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6.

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

4|Page



BAB II GAMBARAN UMUM A. Profil Organisasi 1.

Sejarah Sejarah perkembangan daerah Polonia Medan tercatat sejak tahun 1872 dimana area

tersebut dimiliki oleh seorang berkebangsaan Polandia bernama Michalsky. Area rawa tak bertuan tersebut dibeli dan diolah oleh Michalsky menjadi area perkebunan tembakau yang cukup luas dan produktif. Dikarenakan wilayah tersebut masih merupakan wilayah tak bertuan maka Michalsky menamakan daerah tersebut Polonia, bahasa Latin untuk menyebut Polandia, dengan harapan daerah tersebut dapat dikembangkan sebagai perkampungan orang Polandia yang bekerja di daerah Sumatera Timur. Seiring dengan rencana kedatangan penerbangan perintis Fokker dari Belanda oleh Van der Hoop, VP Poelman, dan Van der Broeke menuju Medan, maka ada inisiatif dari pemerintah Gemeente (Kota Medan) untuk membangun sebuah lapangan terbang sederhana, meski kemudian keinginan tersebut gagal terpenuhi akibat waktu persiapan yang kurang matang. Pendaratan Van der Hoop beserta kawan-kawan kemudian dialihkan ke pacuan kuda Deli Renvereninging. Pembangunan lapangan terbang yang gagal tersebut kemudian dimunculkan kembali oleh Gubernur Sumatera Timur pada saat itu, CS van Kempen pada tahun 1910, dan berhasil diimplementasikan dengan terbangunnya sebuah lapangan terbang sederhana pada tahun 1928. Kedatangan 6 (enam) pesawat KNILM milik pemerintah kolonial menandai pembangunan tersebut, sekaligus peresmiannya. Nama Polonia kembali dicantumkan sebagai nama lapangan tersebut. Pada tahun 1936 landasan pacu lapangan udara tersebut direnovasi sejauh 600 meter. Seiring kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan lapangan udara Polonia menjadi vital, sehingga turut diakuisisi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan lapangan udara yang mengatur perjalanan kedirgantaraan arus lalu lintas udara Indonesia di bagian Sumatera tersebut menjadi tidak tergantikan, bahkan menjadikan Kota Medan sebagai kota terpadat ketiga di Indonesia di samping Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1975 Departemen Pertahanan dan Keamanan RI meresmikan status pengelolaan bersama lapangan udara Polonia menjadi 5|Page



Pangkalan Udara AURI dan Pelabuhan Udara Sipil. Pada tahun 1985 pengelolaan tersebut beralih kepada PT. Angkasa Pura. Pada tanggal 1 Januari 1994, PT. Angkasa Pura berubah menjadi PT. Angkasa Pura II (Persero). Kantor Imigrasi Kelas I Polonia sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM RI pada mulanya berkedudukan di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi Bandara Polonia dengan memanfaatkan gedung Kantor Angkasa Pura II Cabang Medan dengan status pinjam pakai. Pelaksanaan kegiatan dan fungsi keimigrasian dilaksanakan di dua tempat, yakni Kantor Imigrasi Polonia serta Bandara Polonia yang terletak di Kecamatan Medan Polonia. 2. Letak Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Polonia terletak di Jalan Mangkubumi No. 2, Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, menempati gedung bekas Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 1987, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara

melalui suratnya

nomor : W2-07573.PL.02.01 tanggal 9 Juni 1987 secara resmi

menyerahkan bekas gedung Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta tanahnya kepada Imigrasi Polonia sebagai tempat beroperasinya kegiatan Kantor Imigrasi Polonia. 3. Potensi Daerah Propinsi Sumatera Utara yang memiliki 25 Kabupaten dan 8 kota bila dilihat dari Jumlah penduduk tahun 2010 penduduknya tercatat sebanyak 12.985.075 jiwa dengan kepadatan 177,9 jiwa/Km2. Ini sangat menjanjikan untuk para investor yang telah menanamkan modalnya di Propinsi Sumatera Utara dengan berbagai jenis kegiatan usaha/bisnis di bidang industri, perdagangan barang dan jasa dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dan asing. Kota Medan merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Imigras Kelas I Polonia yang sangat berpotensi dan berkedudukan di tengah Kota Medan. Kota Medan merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata di daerah Sumatera Utara. Kota Medan

tahun 2012 telah

mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata, adapun Jenis wisata yang dapat dinikmati dan dikunjungi adalah wisata Budaya, Kuliner, Belanja dan merupakan kota ke 3 terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya.

6|Page

KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA 4.


Wilayah Kerja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-

PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dinyatakan bahwa Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Polonia terdiri dari: Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, Deli Tua, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Pagar Merbau, Beringin, Pantai Labu, dan Medan Baru. Akan tetapi berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya volume kegiatan pemerintahan di daerah Sumatera Utara khususnya di Kotamadya Medan, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1991 dibentuk beberapa Kecamatan baru melalui pemekaran dari kecamatan. Pemekaran wilayah tersebut berupa pembentukan kecamatan baru namun pada waktu itu belum tertampung dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Polonia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Polonia. Untuk menghindari adanya ketidakjelasan dan kesimpangsiuran wilayah kerja tersebut, melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi No. F-PR.07.04-1105 tanggal 25 November 1992 telah ditegaskan tentang Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Polonia dengan berdasarkan Pemekaran Wilayah pada Kodya Medan dan Kabupaten Deli Serdang (serta daerah Bandara Polonia) yang meliputi beberapa Kecamatan sebagai berikut : 1.

Kecamatan Beringin;

2.

Kecamatan Deli Tua;

3.

Kecamatan Lubuk Pakam;

4.

Kecamatan Pagar Merbau;

5.

Kecamatan Pantai Labu;

6.

Kecamatan Tanjung Morawa;

7.

Kecamatan Medan Amplas;

8.

Kecamatan Medan Baru;

9.

Kecamatan Medan Johor;

10. Kecamatan Medan Maimun; 11. Kecamatan Medan Polonia; 12. Kecamatan Medan Selayang; 13. Kecamatan Medan Tuntungan.

7|Page



Di Kecamatan Medan Polonia terdapat Bandara Internasional Polonia, dengan demikian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia di samping memiliki kantor pelayanan keimigrasian juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Potensi daerah Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, Singapora, Thailand dan negara lain di Asia. Dengan demikian menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu lintas penerbangan nasional dan internasional cenderung padat dan terus meningkat setiap tahun. Lalu lintas orang yang melalui TPI Kualanamu tentunya berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di Sumatera Utara umumnya dan khususnya masyarakat Kota Medan. Sejak tanggal 25 Juli 2013 operasionalisasi Bandara Internasional Polonia dipindahkan ke Bandara Internasional Kualanamu, dimana bandara tersebut masih berada di bawah tanggungjawab Kantor Imigrasi Kelas I Polonia. Adapun letak dan kedudukan bandara tersebut merupakan bagian wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia (Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang). Bandara Internasional Kualanamu mulai sejak dioperasikannya pada tanggal tersebut telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan volume kegiatan sehingga memerlukan dukungan jumlah personil yang memadai khususnya lalu lintas penerbangan internasional. Seiring dengan perkembangan zaman serta diresmikannya Bandara Internasional Kualanamu sebagai pengganti Bandara Polonia, maka pelaksanaan tugas pemeriksaan keimigrasian di TPI Kualanamu dialihterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Penyerahan tersebut berlangsung pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.OT.01.02 Tahun 2014. Dengan beralihnya kewenangan operasional tersebut, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia pun berubah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan urgensi perwujudan terlaksananya tugas dan fungsi keimigrasian yang efektif. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia saat ini meliputi : 1.

Bandara Udara Polonia;

2.

Kecamatan Medan Baru;

3.

Kecamatan Medan Johor;

4.

Kecamatan Medan Tuntungan;

5.

Kecamatan Delitua;

6.

Kecamatan Tanjung Morawa;

7.

Kecamatan Lubuk Pakam; dan

8.

Kecamatan Pagar Merbau.

8|Page



Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia

Tabel 1 Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi menjalankan tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang Keimigrasian di wilayah yang bersangkutan. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi : a. melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian; b. melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian; c. melaksanakan tugas di bidang status keimigrasian; d. melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Dalam implementasi tugas dan kewenangannya Kantor Imigrasi menganut prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, 9|Page



keterbukaan, efisien, dan keadilan yang merata. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari proses globalisasi, membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian secara lebih profesional dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan publik akan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang pada akhirnya akan memberikan citra positif terhadap kinerja imigrasi sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pintu kedaulatan negara. Secara sistemik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian yang meliputi pelayanan publik, penegakan hukum dan sekuriti, serta fasilitator pembangunan ekonomi terefleksikan dalam kegiatan pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Status Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian dan kegiatan fasilitatif.

B. Pengertian Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini yaitu sebagai berikut1 : 1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 2.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.

Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

4.

Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

10 | P a g e



Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayana publik.

6.

Kepuasan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

7.

Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.

Unsur Pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.

9. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan; 10. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 11. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 12. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 13. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan; 14. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 15. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan; 16. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 17. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11 | P a g e



C. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini mengacu kepada Standar Pelayanan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, meliputi : 1.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3.

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8.

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

9.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan pada pelayanan keimigrasian Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia yang terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian; 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; 3. Seksi Status Keimigrasian; serta 4. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;

12 | P a g e



terhadap responden dengan profil berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan. Responden berdasarkan umur dikelompokkan menjadi responden usia di bawah 21 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, di atas 50 tahun. Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dikelompokkan menjadi Laki-laki dan Perempuan. Responden berdasarkan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tingkat SMP atau lebih rendah, SMA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2, S3). Responden berdasarkan pekerjaan utama dapat dikeompokkan menjadi PNS/TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Pelajar/Mahasiswa dan Lainnya. D. Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut dan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Tahun 2015 disertai saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Tahun 2015 akan diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat akan disampaikan melalui media sosial dan website.

E. Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pelaksanan Survei Kepuasan Masyarakat ini pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesinoer disusun berdasarkan tujuan survei yaitu untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari 14 (empat belas) unsur pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik. Kuesioner untuk melakukan survei tersebut dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu : a.

Bagian I

: Identitas responden meliputi umur/usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah;

13 | P a g e

KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA b.

Bagian II


: Mutu pelayanan publik yaitu pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Sebagai contoh responden memberikan penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, sebagai berikut : a.

Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif;

b.

Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif;

c.

Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif;

d.

Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif. 1.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data a. Jumlah Responden Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 ditetapkan 30 orang responden. b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan pada unit pelayanan yang dimiliki masingmasing seksi, yakni Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Status Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, serta Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian. Sedangkan waktu pelaksanaan survei pada saat pelayanan dan jam kantor berlangsung. Kegiatan berlangsung pada tanggal 15, 16 dan 19 Oktober 2015.

2. Penyusunan Jadwal Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat memerlukan waktu dengan rincian sebagai berikut : 14 | P a g e



a. Persiapan, 3 hari kerja; b. Pelaksanaan pengumpulan data, 3 hari kerja; c. Pengolahan data indeks, 10 hari kerja; d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja. 3.

Pelaksanaan Pengumpulan Data a. Pengumpulan data Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 9 ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kuesioner. b. Pengisian kuesioner Kegiatan survei dilakukan oleh unit pelayanan publik. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan dan/atau dilakukan secara langsung oleh petugas.

4.

Pengolahan Data a. Metode Pengolahan Data Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur yang terdapat dalam ruang lingkup Survei, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0,071 Jumlah Unsur 14 Tabel 2 Pengukuran Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : IKM = Total Nilai Persepsi Per Unsur Total Unsur Yang Terisi

x Nilai Penimbang

Tabel 3 Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

15 | P a g e



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25 Tabel 4 Pengukuran Interpretasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks dengan persepsi pelayanan, maka dapat dilihat dari tabel sebagaimana tersebut di bawah: Nilai Persepsi 1 2 3 4

Nilai Interval IKM 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00

Nilai Interval Konversi IKM 25,00 – 43,75 43,76 – 62, 50 62,51 – 81,25 81,26 – 100,0

Mutu Pelayanan D C B A

Kinerja Unit Pelayanan Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

Tabel 5 Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer/sistem database yaitu dengan cara entry data dan penghitungan indeks ke dalam program Microsoft Excel. c. Pengujian Kualitas Data Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kueisoner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas. 5. Laporan Hasil Penyusunan Indeks Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat akan disusun sesuai dengan unit pelayanan publik yang melakukan survei, disusun dengan materi utama sebagai berikut :

16 | P a g e



1. Indeks per Unsur Pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayan. 2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggai harus tetap dipertahankan.

17 | P a g e



BAB III HASIL SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA

A. Profil Responden Survei Kepuasan Masyarakat Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan instansi pemerintah. Pelaksanaan survei dilakukan secara mandiri oleh beberapa seksi/urusan yang melakukan pelayaan baik administratif maupun pelayanan masyarakat. Untuk layanan terhadap masyarakat dilakukan pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) yang melayani pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Survei ini sendiri dilakukan terhadap 30 responden. Adapun profil responden yaitu sebagai berikut : 1.

Usia

Usia 3,33% 10% 20%

Di bawah 21 tahun

40%

21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun

26,66%

Di atas 50 tahun

Tabel 6 Persentase Responden Berdasarkan Usia

Responden yang paling banyak memberikan pendapat berdasarkan usia yaitu pada usia 21-30 tahun yaitu sebesar 40%. Usia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun masing-masing sebanyak 26,66% dan 20%. Sedangkan usia di atas 50 tahun dan dibawah 21 tahun masing-masing sebanyak 10% dan 3,33%. Dari data tersebut di atas, dapat dilihat sebagian besar responden berusia antara 21-30 tahun.

18 | P a g e



Jenis Kelamin

Jenis Kelamin 43,33% Laki-laki

56,67%

Perempuan

Tabel 7 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa yang memberikan pendapat paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin Perempuan yaitu sebesar 56,67%, sedangkan di sisi Laki-laki dengan responden sebanyak 43,33%. 3.

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir 0% 10%

3,33% 23,33%

SMP atau lebih rendah SMA Diploma

63,33%

Sarjana (S1) Pascasarjana (S2, S3)

Tabel 8 Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

19 | P a g e



Responden yang memberikan pendapat berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu pendidikan Sarjana (S1) sebesar 63,33%, SMA sebesar 23,33%, Pascasarjana (S2,S3) sebesar 10%, Diploma sebesar 3,33%, dan 0% untuk responden dengan tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah. Dengan demikian maka responden dengan pendidikan Sarjana (S1) yang paling banyak memberikan pendapat. Dari grafik tersebut di atas, sebagian besar responden berpendidikan sarjana dan tidak terdapat responden dengan pendidikan SMP atau lebih rendah. 4.

Pekerjaan Utama

Pekerjaan Utama PNS/TNI/POLRI

16,67%

Pegawai Swasta

30% 13,33%

Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa Lainnya

23,33% 16,67% Tabel 9 Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Dari profil responden berdasarkan pekerjaan tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa responden yang memberikan pendapat dalam Survey Kepuasan Masyarakat ini bervariasi dari responden terbanyak yaitu PNS/TNI/POLRI dengan persentase 30%, diikuti Wiraswasta 23,33%. Pegawai Swasta dan Pekerjaan Lainnya memiliki jumlah persentase yang sama yaitu 16,67%. Sementara untuk Pelajar/Mahasiswa hanya 13,33%. B. Analisa Survei Kepuasan Masyarakat Dari responden tersebut di atas, maka dapat diperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, sebagaimana tersebut pada grafik tersebut di bawah ini :

20 | P a g e



1. Aspek Kemudahan Prosedur Pelayanan

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di kantor ini ? 0% 0% 10%

Tidak Mudah Kurang Mudah

Mudah Sangat Mudah

90%

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Mudah

0%

0

Kurang Mudah

0%

0

Mudah

90 %

27

Sangat Mudah

10 %

3

Tabel 10 Aspek Kemudahan Prosedur Pelayanan

Pada aspek ini, terdapat 10 % responden yang mengatakan “Sangat Mudah” mengenai kemudahan prosedur pelayanan, 90 % respinden mengatakan bahwa mereka dengan “Mudah” memahami prosedur pelayanan. Dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa pemahaman prosedur pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia “Kurang Mudah” dan “Tidak Mudah”.

21 | P a g e


KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA 2. Aspek Kesesuaian Biaya

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan ?

0% 3,33% 23,33% Tidak Sesuai Kurang Sesuai

73,33%

Sesuai Sangat Sesuai

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Sesuai

0

%

0

Kurang Sesuai

3,33 %

1

Sesuai

73,33 %

22

Sangat Sesuai

23,33 %

7

Tabel 11 Aspek Kesesuaian Biaya

Pada aspek ini, sebanyak 23,33 % responden mengatakan bahwa kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan “Sangat Sesuai”, dan 73,33 % “Sesuai”. Tetapi di samping itu terdapat 3,33 % responden mengatakan “Kurang Sesuai” dan tidak ada reponden yang mengatakan “Tidak Sesuai”. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kesesuaian biaya telah baik. Sedangkan mengenai 3,33 % responden yang mengatakan bahwa kurang sesuainya biaya dengan yang ditetapkan harus dijadikan sebagai bahan acuan melakukan perubahan, apakah betul telah terjadi ketidaksesuaian biaya atau karena ketidakpahaman responden terhadap komponen biaya pelayanan keimigrasian yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 22 | P a g e



Aspek Keadilan Petugas

Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan petugas yang melayani ? 0% 0% 16,67%

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

83,33%

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Baik

0

%

0

Kurang Baik

0

%

0

Baik

83,33 %

25

Sangat Baik

16,67 %

5

Tabel 12 Aspek Keadilan Petugas

Dalam aspek ini menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat 16,67 % responden yang menjawab “Sangat Baik”, dan 83,33 % yang menjawab “Baik”, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” dan “Tidak Baik” berjumlah 0 %. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan telah melakukan pelayanan prima dengan bersikap adil terhadap pemohon.

23 | P a g e



Aspek Kedisiplinan Petugas Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan ?

0% 3,33% 20% Tidak Disiplin Kurang Disiplin Disiplin Sangat Disiplin

76,67%

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Disiplin

0

%

0

Kurang Disiplin

3,33 %

1

Disiplin

76,67 %

23

Sangat Disiplin

20

%

6

Tabel 13 Aspek Kedisiplinan Petugas

Berdasarkan data di atas, jumlah responden yang mengatakan kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan “Sangat Disiplin” berjumlah 20 %, “Disiplin” sebanyak 76,67 %. Sedangkan responden yang menjawab “Kurang Disiplin” sebanyak 3,33 % dan “Tidak Disiplin” sebanyak 0 %. Secara umum kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan patut mendapatkan apresiasi walaupun masih juga ada beberapa petugas yang kurang disiplin. Dan hal tersebut menjadikan dorongan bagi petugas agar lebih mendisiplinkan diri lagi dalam memberikan pelayanan.

24 | P a g e



Aspek Tanggung Jawab Petugas Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan ? 0% 0% 16,67%

Tidak Bertanggungjawab Kurang Bertanggungjawab 83,33%

Bertanggungjawab Sangat Bertanggungjawab

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Bertanggungjawab

0

%

0

Kurang Bertanggungjawab

0

%

0

Bertanggungjawab

83,33 %

25

Sangat Bertanggungjawab

16,67 %

5

Tabel 14 Aspek Tanggungjawab Petugas

Dalam aspek ini sebanyak 16,67 % responden mengatakan bahwa petugas “Sangat Bertanggungjawab” dalam memberikan pelayanan dan 83,33 % responden mengatakan bahwa petugas “Bertanggungjawab” dalam memberikan pelayanan. Sedangkan tidak ada satupun responden yang mengatakan bahwa petugas “Kurang Bertanggungjawab” dan “Tidak Bertanggungjawab” dalam memberikan pelayanan.

25 | P a g e



Aspek Kemampuan Petugas

Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ? 0% 0% 30%

Tidak Mampu Kurang Mampu Mampu Sangat Mampu

70%

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Mampu

0%

0

Kurang Mampu

0%

0

Mampu

70 %

21

Sangat Mampu

30 %

9

Tabel 15 Aspek Kemampuan Petugas

Pada aspek ini sebanyak 30 % responden mengatakan bahwa petugas “Sangat Mampu” dan 70 % responden menjawab “Mampu”. Sedangkan 0 % responden menjawab “Kurang Mampu” dan “Tidak Mampu”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa para petugas dari segi kemampuan telah dapat memberikan pelayanan kepada pemohon pelayanan keimigrasian. Dan demi meningkatkan kemampuan petugas lebih baik lagi dapat dilakukan pelatihan-pelatihan/training yang dapat menambahkan wawasan petugas terhadap ilmu pelayanan. 26 | P a g e



Aspek Kecepatan Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di Kantor ini ? 6,67%

0% 3,33% Tidak Cepat Kurang Cepat Cepat

90%

Answer Options

Sangat Cepat

Response Percent

Response Count

Tidak Cepat

0

%

0

Kurang Cepat

3,33 %

1

Cepat

90

Sangat Cepat

%

27

6,67 %

2

Tabel 16 Aspek Kecepatan Pelayanan

Berdasarkan data di atas jumlah responden yang mengatakan kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan “Sangat Cepat” berjumlah 6,67 %, reponden yang mengatakan “Cepat” sebanyak 90 %. Sedangkan 3,33 % responden mengatakan petugas “Kurang Cepat” dalam memberikan pelayanan dan 0 % untuk responden yang mengatakan “Tidak Cepat”. Pada aspek ini banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan pelayanan antara lain sistem pelayanan baik pelayanan Warga Negara Asing (WNA) maupun pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI). 27 | P a g e



Aspek Kesesuaian Waktu Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang jangka waktu penyelesaian Paspor RI yang telah ditentukan di kantor ini ?

0% 0% Tidak Sesuai

33,33%

Kurang Sesuai Sesuai

66,67%

Answer Options

Sangat Sesuai

Response Percent

Response Count

Tidak Sesuai

0

%

0

Kurang Sesuai

0

%

0

Sesuai

66,67 %

20

Sangat Sesuai

33,33 %

10

Tabel 17 Aspek Kesesuaian Waktu Pelayanan

Dalam penentuan kesesuaian waktu pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan standar jangka waktu penyelesaian Paspor RI yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Paspor RI dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-710-GR.01.01 Tahun 2013 TentangPenerbitan Paspor Republik Indonesia Dalam Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak Dilakukan Foto Dan Wawancara. Sampling ini diambil karena masyarakat pemohon lebih mengenal Paspor RI sebagai produk pelayanan Kantor Imigrasi. Berdasarkan data di atas jumlah responden yang mengatakan kesesuaian jangka waktu penyelesaian Paspor RI “Sangat Sesuai” berjumlah 33,33 %, reponden yang menjawab “Sesuai” 28 | P a g e



sebanyak 66,67 %. Sedangkan responden yang menjawab “Kurang Sesuai” dan “Tidak Sesuai” sebanyak 0 %. 9.

Aspek Ketepatan Jadwal Pelayanan Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan jam kerja pelayanan di Kantor ini ?

13,33% 0%

0% Tidak Tepat Kurang Tepat Tepat Sangat Tepat

86,67%

Answer Options

Response Percent

Response Count

Tidak Tepat

0

%

0

Kurang Tepat

0

%

0

Tepat

86,67 %

26

Sangat Tepat

13,33 %

4

Tabel 18 Aspek Ketepatan Jadwal Pelayanan

Sebanyak

13,33 % responden mengatakan bahwa

petugas “Sangat Tepat” dalam

melaksanakan pelayanan terhadap jam kerja pelayanan dan 86,67 % responden mengatakan “Tepat”. Sedangkan responden yang mengatakan masing-masing “Kurang Tepat” dan “Tidak Tepat” sebanyak 0 %. Namun untuk beberapa pelayanan yang terkadang membutuhkan waktu lebih, beberapa petugas

29 | P a g e



melebihkan waktu kerja demi menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini misalnya terjadi pada penyelesaian Paspor RI bagi pemohon yang sakit berat dan akan pergi berobat ke luar negeri. 10. Aspek Kenyamanan Lingkungan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan kantor ini ? 3,33% 0% 26,67%

Tidak Nyaman Kurang Nyaman

Nyaman Sangat Nyaman

70%

Answer Options Tidak Nyaman

Response Percent %

0

Kurang Nyaman

26,67 %

8

Nyaman

70

Sangat Nyaman

0

Response Count

%

21

3,33 %

1

Tabel 19 Aspek Kenyamanan Lingkungan

Pada aspek ini sebanyak 3,33% responden mengatakan “Sangat Nyaman”, 70 % responden mengatakan “Nyaman”, sedangkan masih terdapat 26,67 % responden menjawab “Kurang Nyaman” serta 0 % yang menjawab “Tidak Nyaman”. Beberapa saran yang disampaikan dalam kuesioner didominasi saran mengenai aspek kenyamanan lingkungan ini. Beberapa responden menyarankan penyediaan sarana prasarana pendukung seperti toilet umum untuk pemohon, peningkatan

30 | P a g e



kebersihan, penambahan kapasitas ruang tunggu, serta penambahan fasilitas pendingin ruangan pada ruang tunggu. 11. Aspek Keamanan Pelayanan Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di kantor ini ?

0% 10% 13,33% Tidak Aman Kurang Aman Aman

76,67%

Answer Options Tidak Aman

Sangat Aman

Response Percent 0

Response Count

%

0

Kurang Aman

13,33 %

4

Aman

76,67 %

23

Sangat Aman

10

%

3

Tabel 20 Aspek Keamanan Pelayanan

Berdasarkan diagram di atas terdapat 10 % responden yang menjawab “Sangat Aman”, 76,67 % responden menjawab “Aman”, 13, 33 % menjawab “Kurang Aman” dan 0 % responden mengatakan “Tidak Aman” terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia. Peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan menyediakan Petugas Satuan Pengaman pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

31 | P a g e



12. Aspek Kesopanan Petugas

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan petugas saat melayani pemohon ?

0% 0% 16,67% Tidak Sopan Kurang Sopan

83,33%

Answer Options

Response Percent

Sopan Sangat Sopan

Response Count

Tidak Sopan

0 %

0

Kurang Sopan

0 %

0

Sopan

83,33 %

25

Sangat Sopan

16,67 %

5

Tabel 21 Aspek Kesopanan Petugas

Dalam aspek ini menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat 16,67 % responden yang menjawab “Sangat Sopan”, dan 83,33 % responden yang menjawab “Sopan”, sedangkan yang menjawab “Kurang Sopan” dan “Tidak Sopan” berjumlah 0 %. Dapat disimpulkan bahwa petugas telah melakukan pelayanan dengan sopan terhadap pemohon pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

32 | P a g e



13. Aspek Pelayanan Khusus

Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan lanjut usia, orang sakit dan anak-anak ? 0% 6,67%

Tidak Dilayani

43,33%

Kurang Dilayani

Dilayani

50%

Answer Options

Sangat Dilayani

Response Percent

Response Count

Tidak Dilayani

0

%

0

Kurang Dilayani

6,67 %

2

Dilayani

50

%

15

Sangat Dilayani

43,33 %

13

Tabel 22 Aspek Pelayanan Khusus

Berdasarkan data di atas pada aspek pelayanan khusus kepada pemohon lanjut usia, orang sakit dan anak-anak terdapat 43,33 % responden menjawab “Sangat Dilayani”, 50 % responden menjawab “Dilayani”, 6,67 % responden menjawab “Kurang Dilayani” dan 0 % responden menjawab “Tidak Dilayani”. Dari hasil di atas secara keseluruhan pelayanan keimigrasian telah menyasar kepada kalangan yang membutuhkan perhatian lebih seperti lanjut usia, orang sakit, anak-anak dan yang berkebutuhan khusus.

33 | P a g e



14. Aspek Informasi Layanan dan Pengaduan Bagaimana pendapat Saudara tentang layanan informasi dan pengaduan (penjelasan dan kepastian) dari petugas ?

3,33%

0%

6,67% Tidak Ditanggapi Kurang Ditanggapi Ditanggapi

90%

Answer Options

Sangat Ditanggapi

Response Percent

Response Count

Tidak Ditanggapi

0

%

0

Kurang Ditanggapi

6,67 %

2

Ditanggapi

90

Sangat Ditanggapi

%

27

3,33 %

1

Tabel 23 Aspek Informasi Layanan dan Pengaduan

Berdasarkan data diagram di atas terkait informasi layanan dan pengaduan (penjelasan dan kepastian) dari petugas, terdapat 3,33 % responden yang mengatakan “Sangat Ditanggapi”, 90 % responden mengatakan “Ditanggapi”, sedangkan 6,67 % responden menyatakan “Kurang Ditanggapi” dan 0 % menyatakan “Tidak Ditanggapi”. Kuesioner yang dibagikan kepada responden dilengkapi dengan kolom saran untuk diisi oleh para responden. Beberapa kesimpulan dari beberapa kritik dan saran yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut : 34 | P a g e



1.

Lebih intensif memberi informasinya lagi apabila ada kerusakan alat atau jaringan;

2.

Fasilitas kantor seperti kamar mandi untuk masyarakat di perbanyak lagi;

3.

Pendinginan ruangan yang masih kurang supaya kantor lebih segar dan bersih;

4.

Tingkatkan perangkat untuk pelayanan;

5.

Mempercepat antrian;

6.

Mohon toilet pemohon agar diperhatikan;

7.

Untuk kenyamanan, kursi agar diperbaharui, banyak yang sobek;

8.

Untuk keamanan dan kenyamanan bersama, mohon toilet umum agar diperbaiki dan ditambah;

9.

Jumlah perangkat diperbanyak supaya pelayanan lebih cepat;

10.

Toilet umum diperbanyak dan kebersihan diperhatikan;

11.

Kebersihan ruangan tunggu dan keharuman tolong diperhatikan;

12.

Sarana toilet umum agar ditambah dan diperhatikan;

13.

Ruangan kurang luas;

14.

Kenyamanan kantor kurang bagus, fasilitas toilet sangat buruk;

15.

Kurangnya rasa nyaman digunakan ruangan panas;

16.

Kebersihan dijaga;

17.

Perbaikan kamar mandi untuk pemohon;

18.

Tingkatkan kondisi yang nyaman bagi pemohon;

19.

Toilet mohon diperhatikan kebersihannya;

20.

Tingkatkan perangkat pelayanan untuk mempercepat antrian;

21.

Layanan informasi mohon ditambah;

22.

Ruangan tunggu mohon dibuat aman dan nyaman;

23.

Tingkatkan kebersihan, kurang nyamannya toilet.

Dari seluruh aspek tersebut di atas, maka dapat dilihat rata-rata indeks kepuasan per unsur pelayanan yaitu sebagaimana tercantum dalam grafik sebagai berikut :

35 | P a g e



Rata-Rata Indeks Per Unsur Pelayanan Informasi Layanan dan Pengaduan Pelayanan Khusus Kesopanan Petugas Keamanan Pelayanan Kenyamanan Lingkungan Ketepatan Jadwal Pelayanan Kesesuaian Waktu Pelayanan Kecepatan Pelayanan Kemampuan Petugas Tanggung Jawab Petugas Kedisiplinan Petugas Keadilan Petugas Kesesuaian Biaya Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan

3,47 3,83

Kesesuaian Biaya

3,6

Keadilan Petugas

3,37

Kedisiplinan Petugas

3,03

Tanggung Jawab Petugas

3,47

Kemampuan Petugas

3,63

Kecepatan Pelayanan

3,27

Kesesuaian Waktu Pelayanan

3,53 3,37

Ketepatan Jadwal Pelayanan

3,33

Kenyamanan Lingkungan

3,3

Keamanan Pelayanan

3,3

Kesopanan Petugas

3,17

0

2

4

Pelayanan Khusus

6

Informasi Layanan dan Pengaduan

Tabel 24 Rata-rata Indeks Per Unsur Pelayanan

Untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanandan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, digunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0,071 Jumlah Unsur 14

Dengan begitu, dari grafik di atas dapat diambil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tertimbang per unsur = (3,17 x 0,071) + (3,30 x 0,071) + (3,30 x 0,071) + (3,33 x 0,071) + (3,37 x 0,071) + (3,53 x 0,071) + (3,27 x 0,071) + (3,63 x 0,071) + (3,47 x 0,071) + (3,03 x 0,071) + (3,37 x 0,071) + (3,60 x 0,071) + (3,83 x 0,071) + (3,47 x 0,071) = 3,39 Dan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

36 | P a g e


KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA IKM Unit Pelayanan x 25 Sehingga nilai persepsi Survei Kepuasan Masyarakat = 3,39 x 25 = 84,75 Nilai Persepsi 1 2 3 4

Nilai Interval IKM 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00

Nilai Interval Konversi IKM 25,00 – 43,75 43,76 – 62, 50 62,51 – 81,25 81,26 – 100,0

Mutu Pelayanan D C B A

Kinerja Unit Pelayanan Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

Dari grafik tersebut didapatkan nilai persepsi Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 84,75 dengan mutu pelayanan “A” sehingga dengan demikian kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dikatakan “Sangat Baik”. Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat juga bahwa unsur pelayanan yang tertinggi yaitu pada unsur pelayanan khusus kepada pemohon lanjut usia, orang sakit dan anak-anak dengan nilai sebesar 3,83. Sedangkan unsur kenyamanan lingkungan menempati posisi paling rendah dengan nilia 3,03 sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek kenyamanan lingkungan pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia masih kurang dan perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang. B. Hambatan Dalam Pelayanan Dalam melaksanakan pelayanan tentunya mengalami hambatan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Adapun hambatan yang ditemui yaitu : 1.

Belum tersedianya sarana prasarana dan fasilitas yang memadai bagi pemohon, seperti toilet/kamar mandi, pendingin ruangan, kursi tunggu pemohon, ruang tunggu.

2.

Lay out bangunan kantor yang kurang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian.

37 | P a g e



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Dari hasil analisa Hasil Survei dan Pengolahan Data, maka dapat disimpulkan bahwa : 1.

Persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dengan nilai 84,75 dengan mutu pelayanan “A” atau kategori “Sangat Baik”;

2.

Unsur pelayanan yang dirasakan puas dan memperoleh nilai sangat tinggi yaitu pelayanan khusus kepada pemohon lanjut usia, orang sakit dan anak-anak. Untuk itu perlu dipertahanan dan ditingkatkan lagi;

3.

Pendapat masyarakat tentang unsur pelayanan yang masih dirasakan sangat kurang yaitu unsur kenyamanan lingkungan. Masyarakat merasakan bahwa lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia belumlah terasa nyaman. Hal ini mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

B. Rekomendasi Dari kesimpulan tersebut di atas, maka diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1.

Perlunya renovasi atau pemindahan bangunan gedung Kantor Imigrasi Kelas I Polonia yang saat ini sudah tidak memadai baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keimigrasian;

2.

Perlunya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana baik berupa perangkat mikroelektronika yang berkaitan langsung tugas pokok fungsi keimigrasian maupun sarana prasarana yang berkaitan dengan kenyamanan pemohon;

3.

Perlunya perubahan pola pikir (mind set) serta budaya kerja (work culture) para pegawai yang dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop serta seminar pengembangan sumber daya manusia.

38 | P a g e

KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA

Recommend Documents