Peran TIMPORA terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Disampaikan pada Acara: OLEH: ARI TRI ESTHI MOELJANTORO
Rapat TIMPORA Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Jumat, 30 September 2016
Keimigrasian adalah: “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” (Pasal 1 angka 1 UU 6/2011)
DEFINISI
Fungsi Keimigrasian adalah: “bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.” (Pasal 1 angka 3 UU 6/2011)
UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN terhadap orang asing dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait
Pasal 69 UU 6/2011 (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah
Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.
Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU 6/2011 Yang dimaksud dengan “badan atau instansi pemerintah terkait” misalnya
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 (PASAL 194 – 200)
Pasal 195
Pasal 196
Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing. 1.
2.
Tim pengawasan Orang Asing sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 194 dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari instansi dan / atau lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Tim pengawasan Orang Asing sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 194, terdiri atas:. a) tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat; dan b) tim pengawasan Orang Asing tingkat daerah: 1. Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi; dan 2. Tim pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
Pasal 197 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 (PASAL 194 – 200)
Pasal 198
Pasal 199
1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri. 2) Tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. 1. 2.
Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1) Tim pengawasan Orang Asing kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi. 2) Tim pengawasan Orang Asing kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.
Pasal 200 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 (PASAL 194 – 200)
1) Tim pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing. 2) Selain bertugas memberikan saran dan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan 3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. Operasi gabungan yang bersifat khusus; atau b. Operasi gabungan yang bersifat insidental 4) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana operasi. 5) Dalam hal tim pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA)
TIM PENGAWASAN ORANG ASING
Pusat Keputusan Menteri
Pasal 197 Ayat 1
Provinsi
Pasal 198 Ayat 1
Kabupaten/Kota Keputusan Kepala Kantor Imigrasi
Pasal 199 Ayat 1
Kecamatan
Pasal 199 Ayat 1
Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI
(Pasal 194 PP 31/2013)
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi
Keanggotaan Tim PORA Tingkat Pusat antara lain:
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, POLRI, TNI, Kejakgung RI, dan Kemenakertrans.
[Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU 6/2011]
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2010
1. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi 2. Pemantauan orang asing dan organiasai masyarakat asing dalam wilayah kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Komindan provinsi dan kabupaten/kota. 4. Kominda sebagaimana dimasksud pada ayat (3) memilki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2010
1. Pemantauan TKA dalam lingkup provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi
2. Pemantauan TKA dalam lingkup kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda dan kabupaten/kota 4. Kominda sebagaimana dimasksud pada ayat (3) memilki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
Visa Diplomatic
Jenis visa (Pasal 34 UU Keimigrasian no. 6/2011)
Visa Dinas Visa Kunjungan Visa Tinggal Terbatas
Bebas visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah untuk TUJUAN WISATA; Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan wisata secara langsung diberikan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang telah ditunjuk; Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan wisata tanpa melalui proses penyaringan/pemeriksaan baik di Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun di KBRI, sebagaimana visa kunjungan lainnya.
Mekanisme penyaringan orang asing
• Pemeriksaan permohonan penguasaan visa oleh Ditjenim (untuk vitas dan Negara rawan) • Pemeriksaan permohonan visa oleh KBRI • Pemeriksaan pada saat masuk wilayah Indonesia di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) • Pemeriksaan pada saat perpanjangan ijin tinggal.
Implementasi kebijakan selektif saat orang asing masuk/keluar wilayah indonesia
PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Pejabat Imigrasi atau Pejabat Pejabat
Imigrasi
dapat
yang ditunjuk dapat menolak MENOLAK masuk (denied entry) permohonan Visa yang diajukan atau tidak memberikan Tanda oleh Orang Asing
Keluar terhadap Orang Asing
Kewajiban orang asing SAAT MASUK/KELUAR WILAYAH INDONESIA Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
Visa yang sah dan masih berlaku Melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di TPI Memiliki Tanda Masuk SAAT BERADA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA Memiliki Ijin Tinggal Memiliki Penjamin (ITAS dan ITAP)
Memberikan keterangan tentang identitas diri dan keluarga serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, dan alamat kepada Kantor Imigrasi setempat Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Keimigrasian kepada Petugas Imigrasi dalam rangka Pengawasan Keimigrasian Melakukan kegiatan sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki
KEBERADAAN ORANG ASING DI INDONESIA MEMENUHI PERSYARATAN APABILA
memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku tidak termasuk dalam daftar cekal memiliki visa yang sah dan masih berlaku kecuali fasilitas bebas visa kunjungan wisata masuk/keluar melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di TPI memiliki Tanda Masuk memiliki Izin Tinggal
45 Negara
Kebijakan bebas visa kunjungan untuk tujuan wisata
Perpres Nomor 69 Tahun 2015
104 Negara
169 Negara
Perpres Nomor 104 Tahun 2015
Perpres Nomor 21 Tahun 2016
1. Pemerintah c.q. Ditjen Imigrasi kehilangan pemasukan PNBP sebesar kurang lebih 1 Trilyun (pembelian Visa On Arrival) 2. Terjadinya penyalahgunaan ijin keimigrasian untuk kegiatan lainnya (bekerja secara illegal)
DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA WISATA
3. Berkurangnya pendapatan negara dari sector pajak TKA
4. Keresahan masyarakat karena semakin minimnya lapangan pekerjaan. 5. Kerawanan terhadap tindak pidana pemalsuan persyaratan dokumen paspor (KTP, KK, Akte Lahir) 6. Pemanfaatan fasilitas bebas visa kunjungan wisata untuk tujuan lain. 7. Kegiatan teroris, penyebaran paham radikal, separatis, narkoba, human trafficking, transnational crime.
Jumlah negara bebas visa kunjungan yang dikenakan Tindakan Adiminstrasi Keimigrasian (TAK)
TOTAL (TAK) th 2016
(+-) 6201
DATA PROJUSTITIA IMIGRASI SELURUH INDONESIA Periode 01 Januari 2016 – 19 Agustus 2016
I. Berdasarkan Jumlah Projustitia JANUARI - AGUSTUS 2016 Total
261 Projustitia
II. Tahapan Perkembangan Projustitia Ditjenim & UPT/Kanim TAHUN 2016
No.
JUMLAH KASUS
SPDP
P21
SP3
INCRACH T
9
5
5
28
-
22
43
1
30
41
-
12
3 126
-
1
6
56
1.
Ditjenim
16
16
2.
Kelas I Khusus
43
32
3.
Kelas I
83
67
4.
Kelas II
64
64
3 209
3
5. Kelas III Total
171
No
Berdasarkan Peringkat 5 (lima) besar Pelanggaran Pasal
Tahun 2016 PASAL
116 : OA yang tidak melakukan kewajibannya pidana kurungan paling 1. lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 122 huruf (a) : OA yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 2. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya 113 : Orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3. 119 ayat (1) : OA yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 126 huruf c : memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 4. bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
NO
DATA PELAKU WNA BERDASARKAN TINDAK PIDANA TA. 2015 – 2016 (JAN – AGT)
KASUS KEJAHATAN
2015
2016
1.
LEGALITAS DOKUMEN
271
91
2.
PEMBUNUHAN
37
19
3.
PENIPUAN ONLINE / CYBER CRIME
189
82
4.
PERDAGANGAN MANUSIA
91
19
5.
PENGANIAYAAN
4
13
6.
PENCURIAN
7
3
7.
NARKOBA
28
27
8.
TERORISME
-
2
9.
LAIN-LAIN
88
7
716
270
TOTAL
DATA JUMLAH WNA KORBAN TINDAK PIDANA TA. 2016 (JAN – AGT)
NO
KORBAN
JUMLAH
1.
PENGANIAYAAN
31
2.
PENCURIAN
9
3.
PENIPUAN
8
4.
PEMBUNUHAN
12
5.
KECELAKAAN
49
6.
PEMERASAN
5
7.
PEMERKOSAAN
9
TOTAL
123
PENYALAHGUNAAN DOK KEIMIGRASIAN
KERAWANAN & PERMASALAHAN YANG DI TIMBULKAN OA
LEGALITAS DAN PENYELAHGUNAAN DOKUMEN
KEJAHATAN TRANSNATIONAL, KONVENSIONAL & KAMNEG
PENYALAHGUNAAN DOK KETENAGAKERJAAN
• GIAT INTELIJEN ASING (SPIONASE, INFILTRASI, SABOTASE, KONFLIK) • TRANSNATIONAL CRIME: TERRORISME, NARKOBA, PEOPLE SMUGGLING, CYBER CRIME, FRAUD DOCUMENT • CONVENTIONAL CRIME: PEMBUNUHAN, PENIPUAN, HIPNOTIS • PENGUASAAN SDA ILLEGAL FISHING / LOGGING / MINING
• LEGALITAS DAN KELENGKAPAN DOKUMEN IMTA / RPTKA • PELANGGARAN TERHADAP IJIN KERJA (KETIDAKSESUAIAN JENIS JABATAN, RANGKAP JABATAN DAN LOKASI KERJA TIDAK SESUAI IMTA, TIDAK ADA PENDAMPING SESUAI KETENTUAN)
TRANSNATIONAL CRIME
1.TERRORISME 2.NARKOBA 3.PEOPLE SMUGGLING 4.CYBER CRIME 5.TRAFFICKING
1. Pembunuhan : a.Korban Angt Polri, Pelaku WNA Inggris dan Australia, 17082016, Bali
b.Korban Angt Polri, Pelaku Amokrane, WNA Prancis, Pelaku ditembak mati 2. Penipuan : Afrika ( Dollar palsu , properti palsu, scam, paket , penipuan kartu)
CONVENTIONAL CRIME
3. Hipnotis : Turki dan Pakistan 4. Penganiayaan : China, Korea dan Australia
5. Malpraktik Kedokteran a)Chiropraktik : Australia b)RS / Dokter ilegal : China 6. Pedhofilia a.Kasus JIS WNA Kanada / Amerika b.Kasus Bali : Australia
Langkah yang dilakukan ditjen Imigrasi
Peningkatan pengawasan orang asing dengan Optimalisasi forum Timpora tingkat pusat dan daerah; Membangun Sekretariat Timpora di tiaptiap UPT; Melakukan kegiatan operasi bersama; Melakukan pemantauan dan dukungan kegiatan pengawasan orang asing oleh Ditjen Imigrasi kepada UPT; Membangun system APOA (Aplikasi Pendaftaran Orang Asing) di setiap UPT; Melakukan MoU dengan Interpol (I-247).
Kendala ditjen imigrasi
SDM; Kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (TIMPORA); Minimnya Sarana pendukung; (pam laut, darat dan udara) Cakupan wilayah kerja yang cukup luas dan Tidak seluruh kabupaten memiliki Kantor Imigrasi; Minimnya kesadaran/pemahaman masyarakat tentang orang asing;
KESIMPULAN
1. Dapat dilakukan evaluasi Perpres No. 21 Tahun 2016 (Pasal 6: Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, menteri dapat menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3).) terhadap Negaranegara: a) Yang memiliki potensi tinggi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b) Negara-negara yang tidak memiliki potensi terhadap penyumbang turis ke Indonesia. 2. Dilakukan peningkatan kerjasama dalam pengawasan orang asing oleh seluruh stake holder secara sinergi dalam forum TIMPORA.
TERIMA KASIH DIREKTORAT Jenderal Imigrasi 2016
