PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN VISA DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 BALIKPAPAN

PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN VISA DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 BALIKPAPAN ERIK FEBRIANTO

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman JL. Sambaliung Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email : [email protected] ABSTRAK Permasalahan yang terjadi khususnya di wilyah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan adalah mengenai pelanggaran izin visa dimana kepentingan orang asing, dalam hal ini orang asing yang datang kewilayah Balikpapan pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk bekerja dan berkunjung ada pula untuk kepentingan negara (visa diplomatik). Untuk itu orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang di keluarkan pejabat imigrasi yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, di identifikasi bahwa faktor penyebab pelanggaran visa adalah lemahnya pengawasan dan kelalaian orang asing itu sendiri tidak mengingat jangka waktu yang telah di berikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan. Adapun kewenangan dalam penegakan hukum pelanggaran visa ada di bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum adalah pertama yaitu hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kurangnya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dalam hal ini adalah orang asing. Selain itu terdapat kendala lainnya yaitu berupa dana atau biaya. Kata Kunci: Pelanggaran Visa, Kantor Imigrasi, Kewenangan. ABSTRACT Problems that occur particularly in the regions of the Immigration Office work Balikpapan Class 1 is the misuse visa permits where the interests of foreigners, in this case the foreigners who come kewilayah Balikpapan in fact have a purpose as well as different interests, in addition to work and visit there anyway to interests of the state (diplomatic visa). For those foreigners who enter the territory of Indonesia must have a permit issued immigration official authorities. Accordingly, this study focus on the kind of empirical legal research, to analyze the causes of abuse of authority of the Immigration visa and Balikpapan Class 1 visa abuse in law enforcement. Based on this research, in identifying the causes of abuse of visa is weak oversight and negligence stranger itself does not remember the time period given by the Immigration Class 1 Balikpapan. The authority of law enforcement abuse of visa is at the control and immigration enforcement. Constraints faced in implementing the rule of law is the first law itself which in this case is the Act No. 6 of 2011 on Immigration, lack of law enforcement officers in this case is the human resource, infrastructure facilities, and community factors in This was a foreigner. In addition there are other obstacles in the form of funds or fees. Keywords: Abuse Visa, the Immigration Authority.

1

Indonesia harus memiliki izin yang di keluarkan pejabat imigrasi yang berwenang. Izin tersebut adalah visa yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.2 Secara singkat Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Visa merupakan sebuah keterangan yang tertulis di dalam pasport atau dokumen perjalanan lainnya, yang menerangkan bahwa pembawa atau pemilik visa tersebut diperbolehkan memasuki atau memasuki kembali negara yang memberikan visa.3

Pendahuluan Dalam perkembangan dunia dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi, perpindahan orang atau penduduk tidak hanya untuk menetap, tetapi juga perpindahan sementara, yang lebih tepat dapat dikatakan adalah perjalanan orang dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti untuk berwisata, kerja, kunjungan keluarga dan lain-lain. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.1 Lalu lintas orang antara negara Republik Indonesia dengan negara lain mempunyai arti bahwa yang melakukan lalu lintas tersebut tidak hanya orang asing, tetapi juga termasuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan mencakup 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan sebagai suatu badan hukum yang membawahi 4 (empat) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu : Bandara Internasional Sepinggan, Pelabuhan Laut Semayang Balikpapan, Pelabuhan Laut Tanah Grogot, dan Pelabuhan Laut Lawe-lawe.

Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah berkembang pesat di sektor pertambangan dan migas, perindustrian, serta pembangunan. Para investor dari luar Pulau Kalimantan berdatangan untuk melihat peluang usaha dan bekerja di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai kepentingan orang datang ke wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana hampir sebagian besar dari mereka datang untuk melakukan bisnis atau bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Ada juga dari beberapa perusahaanperusahaan ini yang mendatangkan banyak tenaga ahli asing dengan maksud untuk lebih meningkatkan produktifitas dan kualitas produk perusahaan mereka. Pertambangan dan energi merupakan spesialisasi bidang pekerjaan yang paling banyak menyedot tenaga kerja asing,

Orang asing yang datang ke Indonesia khususnya wilayah Balikpapan pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk bekerja dan berkunjung ada pula untuk kepentingan negara. Untuk itu orang asing yang memasuki wilayah

2

Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3 R. Felix Hadi Mulyanto dan Ir. Endar Sugiarto,1997,Pabean, Imigrasi dan Karantina, PT. Gramedia PUstaka Utama, Jakarta, Halaman 47

1

Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2

dimana hal ini sangat terkait dengan hasil alam yang terkandung di Pulau Kalimantan ini. Diperlukan kegiatan pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatankegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus pelanggaran ijin tinggal keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional. Keberadaan orang asing di wilayah Kota Balikpapan wajib memiliki izin keimigrasian, izin yang dimaksud adalah izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas. Sedangkan Izin Tinggal Tetap di berikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.4 Pada tahun 2011 orang asing yang masuk ke wilayah Kota Balikpapan sekitar 20.859 orang asing. Dari data yang di dapat tercatat sekitar 4.262 orang asing yang memiliki visa. Orang asing tersebut memiliki visa bermacam-macam antara lain: Dari visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Dari data tersebut sekitar 105 orang asing yang melakukan pelanggaran visa, setiap tahunnya orang asing yang melakukan pelanggaran visa untuk bekerja bertambah di awal 2010, kondisi seperti ini sudah menjadi perhatian pihak Kantor Dinas Imigrasi Kelas 1 Balikpapan untuk

4

melakukan pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di Kota Balikpapan.5 Orang asing yang memiliki izin sebanyak 4.262. Dari 4.262 orang asing yang memiliki izin terdapat pelanggaran izin, yang paling dominan atau melakukan pelanggaran visa adalah warga negara asing berupa pelanggaran terhadap izin yang telah digunakan oleh warga negara asing, salah satunya adalah tentang Izin Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas di gunakan oleh orang asing untuk bekerja, atau melakukan kegiatan pelanggaran izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, sepertinya halnya visa diplomatik atau visa dinas yang digunakan oleh orang asing digunakan untuk kepentingan negara, setelah kepentingan negara selesai orang asing menggunakan untuk berkunjung atau berwisata. Hal ini tentu melanggar beberapa aturan (ketentuan) hukum yang berlaku salah satunya melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII dalam Pasal 42 ayat 1 “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Warga negara asing yang melakukan pelanggaran visa tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya Pasal 34 sampai Pasal 38. 1. Dalam penjelasan Pasal 34 sampai Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di atas terlihat jelas sudah bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran dan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 5 Data di peroleh dari hasil pra penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan, oleh kepala seksi bagian Kasi Lantaskim oleh Panji Komara,S.H., pada tanggal 27 Maret 2012.

Ibid. Halaman 37

3

tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Berdasarkan dari uraian singkat di atas maka pembahasab utama dalam tulisan ini adalah “Apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran visa di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan ?” dan “Bagaimana kewenangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan dalam penegakan hukum pelanggaran visa?”.

ada, melainkan orang asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, dan terkadang pula mereka mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian, hal ini tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran seperti: 1. Orang asing melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin keimigrasian. 2. Orang asing berada diwilayah Indonesia secara tidak sah. 3. Orang asing pindah alamat dan tidak melapor. 4. Orang asing mendapat Visa dan Kartu Identitas (KITAS) tidak melapor kepada POLRI untuk mendapatkan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dalam waktu 30 hari sejak di peroleh KITAS. keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). 5. Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Faktor Penyebab Pelanggaran Visa di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan. 1.1 Jenis Pelanggaran Pelanggaran Visa. Berbagai kepentingan orang datang ke wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang mana merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, dimana hampir sebagian besar dari mereka datang untuk melakukan bisnis atau bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Ada juga dari beberapa perusahaanperusahaan ini yang mendatangkan banyak tenaga ahli asing dengan maksud untuk lebih meningkatkan produktifitas dan kualitas produk perusahaan mereka. Pertambangan dan energi merupakan spesialisasi bidang pekerjaan yang paling banyak menyedot tenaga kerja asing, dimana hal ini sangat terkait dengan hasil alam yang terkandung di Pulau Kalimantan ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang penulis dapatkan di lapangan, pelanggaran visa yang terjadi seperti visa kunjungan digunakan untuk mencari pekerjaan, visa diplomatik digunakan untuk berwisata yang seharusnya menggunakan visa kunjungan, keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). 1.2 Faktor Penyebab Pelanggaran Visa.

Kondisi pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan, bila dilihat dari kondisi jumlah pelanggaran yang meningkat di tahun 2011 yang berjumlah 10 orang, pengawasan orang asing yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan adalah bisa dikatakan belum maksimal, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap orang asing sesuai dengan prosedur yang

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran visa adalah sebagai berikut : a. Lemahnya pengawasan. Dalam merupakan 4

pada

bidang

hal ini pengawasan sesuatu yang penting

dalam proses pelenggaran visa. Pelaksanaan pengawasan orang asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaaan dengan melakukan berupa penelitian dokumen keimigrasian (surat perjalanan berupa visa atau paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Dari pelaksanaan pengawasan Administrasi untuk penelitian berkas permohonan perizinan seorang pejabat Imigrasi menggunakan istilah “ tidak memakai apa yang dipikirkan tetapi apa yang di suratkan”. Hal ini mengandung maksud bahwa penelitian berkas (dokumen) permohonan harus dilakukan dengan selektif dan secermat mungkin dengan menggunakan keyakinan atas kebenaran permohonan. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan melakukan tindakan preventif (pengawasan operatif) yaitu dengan melakukan secara teliti dengan sekasama semua persyaratan tentang dokumen Imigrasi Izin Kerja (apabila yang bersangkutan bekerja) pada saat pemberian atau perpajangan SKLD, mengadakan pemeriksaan secara periodik terhadap kelengkapan identitas orang asing, mencatat dengan baik identitas dan kegiatan orang asing, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia maka secara administrasi pemeriksaan dilakukan dengan meneliti keabsahan dokumen-dokumen izin keimigrasian berupa visa, serta yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah data Cekal (Pencegahan dan Penangkalannya). Namun dalam kenyataanya pengawasan yang dilakukan belum mencapai tujuan pengawasan bagi orang asing. Dalam prinsip selective policy bahwa hanya orang asing yang

dapat membawa keuntungan bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Nasional, maka orang asing inilah yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu tujuan dari pengawasan orang asing adalah:6 1. Menciptakan keamanan dan stabilitas dari ancaman pihak luar, 2. Memberikan keamanan dan ketertiban bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, 3. Menjaga citra aman kepada dunia luar, 4. Untuk menegakan supremasi hukum, Untuk melaksanakan tata pemerintah, baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat operasional. Terdapat tindakan pengawasan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain meliputi: Pasal 67 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan 6

Frans Sischa Rombe,2008,Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Samarinda, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Halaman. 33

5

d. pengambilan foto dan sidik jari.

a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing; b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. Permasalahan yang terjadi saat ini di Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan Berdasarkan fakta di lapangan dapat dikatakan lemahnya pengawasan terhadap orang asing dalam pelanggaran visa dikarenakan beberapa kendala yaitu kendala dana atau biaya dan fasilitas sarana dan prasarana (perlengkapan).7

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pasal 69 (1)Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

b. Kelalaian oleh orang asing itu sendiri. Secara tidak langsung disini dikatakan ketidaktahuan bahwa kelalaian orang asing yang melakukan pelanggaranpelanggaran pelanggaran visa adalah tidak mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan dilakukan dengan koordinasi Kementerian Hukum dan HAM bersama

(2)Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing. Pasal 70 (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

7

Hasil wawancara kepada Bapak Ismail, Kepala seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan.

6

2011 Tentang Keimigrasian. 9 Christian Joseph Marie Cadieux, 55 tahun, Pria berkebangsaan Perancis yang dilaporkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2012 di Balikpapan dengan modus operandi overstay. Christian Joseph Marie Cadieux telah melewati masa berlaku ijin tinggal yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). Adapun pasal yang dilanggar Christian Joseph Marie Cadieux adalah pasal 78 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.10 Jika dilihat dari contoh di atas, pelanggaran yang dominan dilakukan oleh orang asing adalah keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). Adapun pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah pasal 78 yang menyatakan :

badan atau instansi terkait, yang dimaksud koordinasi bersama badan Kementerian Hukum dan HAM atau instantasi pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan oleh pejabat Imigrasi sepenuhnya. Mekanisme pelaksanaan harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Kementrian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Petahanan Keamanan, Kejaksaaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh orang asing yang melalaikan kewajibanya adalah Robert Edward Dunks, 66 tahun, Pria berkebangsaan Australia yang dilaporkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di Kantor Imigrasi Balikpapan dengan modus operandi overstay. Robert Edward Dunks telah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay) selama 25 (Dua Puluh Lima) hari. Adapun pasal yang dilanggar Robert Edward Dunks adalah pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.8 Selain itu Korchonnoff Vassili Emmanuel, 54 tahun, Pria berkebangsaan Perancis yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 04 November 2012 di Bandara Sepinggan Balikpapan dengan modus operandi overstay. Korchonnoff Vassili Emmanuel telah melewati masa berlaku ijin tinggal yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay) selama 4 (empat) hari. Adapun pasal yang dilanggar Korchonnoff Vassili Emmanuel adalah pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

(1)

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

(3)

9 Laporan Kejadian Nomor: MD.0002/BB/WSDK/XI/2011 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimatan Timur Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan 10 Laporan Kejadian Nomor: MD.0001/BB/WSDK/XI/2011 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimatan Timur Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan.

8 Laporan Kejadian Nomor: MD.0001/BB/WSDK/XI/2012 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimatan Timur Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan.

7

pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis melihat faktor utama terjadinya pelanggaran visa adalah lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan hanyalah pemeriksaan dokumen-dokumen atau visa terhadap orang asing dan orang asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pelanggaran visa adalah tidak mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan sehingga merupakan kelalaian oleh orang asing itu sendiri.

Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan berada di bawah naungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian pelaksanaan tugas bidang Keimigrasian di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai pelayan masyarakat (public servant), aparat keamanan (security), dan penegak hukum (law enforcement). Mengambil contoh pelanggaran keimigrasian oleh orang asing sebagaimana yang dibahas dalam pembahasan pertama seperti yang dilakukan Robert Edward Dunks, Korchonnoff Vassili Emmanuel, Christian Joseph Marie Cadieux, yang secara umum melakukan pelanggaran visa berupa keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). Dalam hal ini pelanggaran tersebut melanggar pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Kewenangan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Balikpapan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Visa. 2.1 Kewenangan Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.11 Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.12 Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan Negara, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata

Merujuk kepada penyahgunaanpelanggaran visa yang sering dilakukan oleh warga negara asing tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan memiliki wewenang berdasarkan Pasal 75 Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut : Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

11

M. Iman Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI)Jakarta, Halaman 1. 12

Bagir Manan,2000, Hukum Keimigrasian Sistem Hukum Nasional, disampaikan dalamRapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, Halaman 7.

dalam

8

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3)Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing 2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. b. Seksi Lalu Lintas Keimgrasian Seksi lalu lintas keimigrasian (LANTASKIM) mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian di wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang seksi lantaskim mempunyai fungsi : 1. Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/keluar dan fasilitas keimigrasian. 2. Melakukan pemberian dokumen perjalanan. Izin berangkat dan masuk kembali. c. Seksi Status Keimigrasian Seksi status keimigrasian (STATUSKIM) melaksanakan pelayanan terhadap warga negara asing dengan memberikan izin tinggal atau perpanjangan izin tinggal kepada warga negara asing yang meliputi : 1. Izin tinggal kunjungan 2. Izin tinggal terbatas 3. Kemudahan khusus keimgrasian (DAHSUSKIM) 4. Surat keterangan keimgrasian (SKIM).

Adapun wewenang para pihak (pejabat) keimigrasian antara lain sebagai berikut : a.

Wewenang Pengawasan Penindakan Keimigrasian

dan

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM) berfungsi dan bertugas di bidang penegakan hukum dan pengamanan negara dengan melakukan pengawasan di bidang kegiatan dan keberadaan orang asing yang melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian di wilayah Kantor Kerja Imigrasi Kelas 1 Balikpapan yang meliputi kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Wewenang wasdakim mempunyai :

d. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Seksi informasi dan sarana komunikasi dan sarana komunikasi keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang seksi INFOKIM mempunyai fungsi : 1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data,

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan 9

2.

evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

berimplikasi kepada kerugian negara tempat tujuan kunjungan. Hal ini penting kiranya menjadi perhatian para stakeholders terkait untuk memperbaiki peraturan perundangundangan khususnya di bidang keimigrasian. 2. Faktor penegak hukum yaitu peran aparat penegak hukum sangat menentukan efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan, hal ini maka aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab sehingga tujuan suatu peraturan dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran visa yang dilakukan oleh orang asing lebih dominan kepada pelanggran administratif, seperti ketelambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak kantor imigrasi setempat (overstay). Dalam Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan Terdapat ada 6 pegawai pada bagian WASDAKIM, 5 pegawai pada bagian LANTASKIM, 8 pegawai pada bagian Tata Usaha dan 4 pegawai pada bagian INFOKIM.14 Dari jumlah pegawai Imigrasi Kelas 1 Balikpapan di atas semuanya berjumlah 23 orang yang mana dalam hal ini, belum mampu menangani dan mengawasi jumlah orang asing yang masuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan yang jumlah setiap tahunnya makin bertambah dan meningkat. Adanya hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan, karena masih banyak terjadi pelanggaran visa yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balipapan. Dalam hal

Selain tindakan Administratif, Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan juga berwenang melakukan tindakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran visa berupa sanksi pidana, yang akan memberikan efek jera kepada orang asing, serta akan terciptanya tertib hukum bagi orang asing, sebagaimana diatur dalam Bab XI Pasal 113-136 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2.2

Kendala Penegakan Hukum

Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa salah satu faktor pelanggaran visa adalah lemahnya pengawasan.13 Ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang pengawasan orang asing tersebut dari pihak Imigrasi, yaitu: 1. Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tidak menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran visa. Pelanggaran visa yang di maksud seperti visa kunjungan di gunakan untuk mencari pekerjaan, visa diplomatik di gunakan untuk berwisata, dan pelanggaranpelanggaran yang tidak di jelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hemat penulis, hal ini dapat di jadikan celah hukum oleh orang asing dalam melakukan pelanggaran pelanggaran visa yang

14

Melihat Profil Kantor Imigrasi Kelas 1 Balipapan yang di berikan oleh Ketua Sub, Bagian Tata Usaha.

13

Hasil wawancara oleh Bapak Ismail kepala seksi wasdakim Imigrasi Kelas 1 Balikpapan.

10

ini berbicara tentang kuantitas dan kualitas SDM yang kurang di Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan menyebabkan penegakan hukum dalam bidang pengawasan tidak maksimal. 3. Faktor Sarana atau fasilitas merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran visa oleh orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan. Hal ini terjadi tidak lain karena kurangnya sarana atau fasilitas untuk melaksanakan peraturan tersebut. Tenaga ahli jumlahnya terbatas, terbatasnya alatalat kerja, kendaraan operasional yang tidak memadai serta dana yang minim. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawab peranannya yang seharusnya. Salah satu yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pengawasan adalah faktor penunjang seperti sarana dan prasana yang memadai sebagaimana yang di harapkan seperti halnya komputer, alat komunikasi seperti telpon, serta

alat transportasi seperti mobil, helikopter dan kamera untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

4. Faktor masyarakat juga berpengaruh, hal ini terkait dengan tempat berlakunya sebuah peraturan yang mana sangat mempengaruhi berjalan atau tidak sebuah aturan hukum, karena jika peraturan diadakan di satu wilayah ataupun dalam lingkungan masyarakat tanpa sosialisasi dan kepahaman, yang sebenarnya peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat, maka fungsi memaksa dan mengatur dari peraturan tersebut menjadi tidak terlaksana dengan maksimal jika sebagian besar masyarakat dalam hal ini orang asing belum mengetahui perihal peraturan tersebut. Banyak orang asing yang beranggapan bahwa pelanggaran visa tidak terlalu penting untuk dapat melakukan kegiatan.

5. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan terdapat kendala-kendala lain yaitu Dana atau Biaya yang tidak memadai, sudah menjadi rahasia umum bahwa kendala pelaksanaan kegiatan pengawasan yang di lakukan pasti di sebabkan karena minimnya atau kecilnya dana operasional untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kebupaten penajam dan paser, luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan membuat dana yang di keluarkan juga harus besar. Sebagai dampak minimnya dana yang di dapat oleh pihak Imigrasi Kelas I Balikpapan mengakibatkan sistem pelaksanaannya kurang maksimal.

11

peningkatan kualitas diperlukan penambahan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tugas pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan. Hal ini mengingat minimnya tenaga sumber daya manusia yang ada. Dalam hal peningkatan kualitas, perlunya pendidikan dan pelatihan (diklat) secara intensif bagi pegawai Kantor Imiigrasi Kleas 1 Balikpapan, untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem maupun perundangundangan yang berlaku. Peningkatan kualitas maupun kuantitas, menurut hemat penulis sangat penting dilakukan agar penegakan hukum dalam pengawasan orang asing dapat dilakukan secara maksimal.

Ini artinya suatu peraturan dapat dikatakan telah berjalan efektif, jika peraturan, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat berjalan seiring atau seimbang satu sama lain harus saling mendukung dalam penegakan hukum. Tanpa adanya keseimbangan antara semua faktor tersebut akan sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu aturan hukum.

2.3 Upaya Mengatasi Penegakan Hukum Pelanggaran Visa

Kendala dalam

Berdasarkan dari kendala-kendala yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka upaya yang harus dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan adalah upaya untuk mengatasi kendala yang selama ini terjadi, dapat di uraikan sebagai berikut:

3. Faktor Dana dan atau Biaya Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan, minimnya dana oprasional untuk melakukan pengawasan terhadap merupakan suatu kendala dalam melakukan penegakan hukum yang berimplikasi kepada pelaksanaan sistem yang kurang maksimal. Dalam hal ini penulis memberikan masukkan bahwa perlunya penambahan Anggaran melalui Kementrian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat sumber dana Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan instansi pusat dibawah Kementrian Hukum dan HAM. Pendanaan merupakan suatu masalah yang penting, jika kendala dana dan biaya dapat teratasi maka kendala-kendala penegakan hukum lainnya dapat diselasaikan.

1. Faktor Sarana dan Prasarana Membahas tentang upaya mengatasi kendala dalam hal sarana dan prasarana (perlengkapan) tidak terlepas dari pembahasan di atas yaitu masalah dana dan biaya yang tidak memadai. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan seperti komputer, alat komunikasi, transportasi serta dokumentasi agar pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Faktor Penegak Hukum

Selama ini, kendala terbesar dalam pengawasan dan penindakan izin keimigrasian adalah penegakan hukum dan fasilitas sarana dan prasarana serta biaya yang tidak mendukung terhadap pengawasan keimigrasian. Diperlukan dukungan regulasi dan keterlibatan semua

Sumber daya manusia merupakan suatu unsur terpenting dalam penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas. Sumber daya manusia dalam hal ini para penegak hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan perlu ditingkatkan. Untuk 12

prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan seperti komputer, alat komunikasi, transportasi serta dokumentasi agar pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Untuk peningkatan kualitas diperlukan penambahan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tugas pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan dan dalam hal peningkatan kualitas, perlunya pendidikan dan pelatihan (diklat) secara intensif bagi pegawai Kantor Imiigrasi Kleas 1 Balikpapan, untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem maupun perundangundangan yang berlaku, serta bahwa perlunya penambahan Anggaran melalui Kementrian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

pihak yang memangku kepentingan untuk kemudahan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran keimigrasian tersebut. Maka dapat diketahui sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi dan berbagai pihak terkait sesuai dengan kewenagan masing-masing. Hal yang harus dihadapi secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan dan kebijakan dari para pemangku kebijakan terkait hal tersebut. Dengan tanggung jawab sesuai dengan hak ataupun kewajiban yang harus dilkakuan secara sebaik-baiknya maka persoalan tersebut dapat terus diminimalisir atau bahkan dapat teratasi sepenuhnya. PENUTUP 1. Faktor utama penyebab pelanggaran visa adalah lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan hanyalah pemeriksaan dokumen-dokumen atau visa terhadap orang asing, selain itu fakor utama penyebab pelanggaran visa adalah faktor kelalaian orang asing itu sendiri yang tidak mengingat jangka waktu visanya. Adapun pelanggaran yang dominan dilakukan oleh orang asing adalah keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat (overstay). 2. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing berada di bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM). Selama ini, kendala terbesar dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah dana atau biaya, fasilitas sarana dan prasarana (perlengkapan) dan sumber daya manusia yang tidak mendukung terhadap pengawasan keimigrasian. Adapn solusi yang di tawarkan adalah perlunya pengadaan sarana dan

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali, Moh. 1997, keimigrasian di indonesia, suatu pengantar, Pusat pendidikan dan latihan pegawai dapartemen Kehakiman, jakarta. Arif, Moh., “Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar” Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departrmen Kehakiman, 1997. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muharam, Hidayat, 2006, Hukum

Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Mulyanto, R. Felix Hadi dan Sugiarto, Endar, Pabean, Imigrasi dan Karantina, PT. Gramedia PUstaka Utama Jakarta, 1997. 13

Koentjoro, Halim, Diana , 2004, Hukum Ghalia Administrasi Negara, Indonesia, Bogor Selatan Santoso, M. Iman, 2004,Perspektif

Samarinda,

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. D. Artikel Jurnal ILmiah, Artikel Koran, Artikel Internet dan Makalah Seminar Drs. M. Sofyan Lubis, SH, Penegakan Hukum antara Harapan & Kenyataan, http://www.kantorhukum, diakses pada tanggal 1 Oktober 2012.

Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI Press,). Sukaya, Zaelani, Endang, Zubaidi, Achmad, Sartini dan H.R.Parnomo, 2002, Pendididkan Kewarganeraan, Paradigma Yogyakarta. Syarifin, Pipin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung. N.E.Algra, Mr.K.Van Duyvendjik, C.T. Simorangkir, dan Boerhannoeddin Soetan Batoeh,S.H., 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo, Jakata. Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor

Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi Rombe, Sischa, Frans, 2008,

Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi 14