PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI KANTOR IMIGRASI KLAS I PADANG Dian Dwi Ningsih1, Fitriati2, Yetisma Saini1 1 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Email:
[email protected] Abstract
Globalization area allows foreign nationals into the territorry of Indonesia in various interests such as tourism, social visits, bussiness and human smuggling, it is necessary for law enforcement especially in the field of immigration law enforcement against abuse of a residence permit as set in the law No. 6 of 2011 about Immigration. Formulation of the problem 1. How the implementation of the rule of law by investigating the immigration of the foreigners in the abuse of a residence permit at immigration office Class I Padang ? 2. What are the constraints that are found by investigators immigration office Class I Padang ? This research method is a juridical sociological. Data sources are primary data and secondary data. Data were analyzed qualitatively. The results showed 1. Implementation of law enforcement against abuse of residence is less effective because the action has not been done pro justicia. 2. Constrainst faced by investigators immigration is : a) Constrainst in terms of law enforcement are very limited b) Means of transport infrastructure funding adequate c) Foreign citizens are not aware of legislation Indonesia. Key Words : Establishment, Law, Immigration, Residence Permit atur dalam Undang-undang Nomor 6
Pendahuluan Zaman
globalisasi
Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
mendorong
tertariknya warga negara asing masuk ke wilayah
Indonesia
dalam
Terjadinya
peningkatan
arus
berbagai
migrasi antar negara dapat memberikan
kepentingan untuk berkunjung, berwisata
pengaruh positif dan pengaruh negatif.
maupun untuk mendapatkan kesempatan
Dampak
kerja yang lebih baik, dan kemajuan
modernisasi
teknologi
informasi,
modal asing mendorong pertumbuhan
transportasi
memudahkan
komunikasi, pergerakan
ekonomi
positif
antara
lain
masyarakat,
negara.
penanaman
Sedangkan
dampak
manusia sehingga memunculkan terjadinya
negatif
arus migrasi antar negara yang sangat
terhadap
signifikan.
tata
sendiri,banyaknya terjadi arus imigran
pengawasan dan tata pelayanan masuk
gelap, penyelundupan orang,perdagangan
keluarnya orang di wilayah Indonesia di
anak dan meningkatnya sindikat-sindikat
Untuk
menjamin
1
berupa
seperti
timbulnya
ancaman
pembangunan
itu
internasional
di
bidang
terorisme,
asing. Tindak Pidana keimigrasian yang
narkotika, pencucian uang dan lain-lain.
berkaitan dengan izin tinggal tersebut disebut juga penyalahgunaan izin tinggal di
Warga Negara Asing (WNA) yang
wilayah negara Indonesia. Meskipun dalam
masuk dan keluar wilayah Indonesia,
Undang-undang
pelayanan dan pengawasan di bidang
Keimigrasian
telah
memberikan sanksi pidana yang tegas
keimigrasian di laksanakan berdasarkan
tetapi tindakan ini tetap dilakukan oleh
prinsip yang selektif yang artinya dalam
warga negara asing tersebut.
rangka mewujudkan prinsip selektif di lakukan pengawasan terhadap orang asing
Pelaku
tindak
di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya
penyalahgunaan
orang asing ke dan dari wilayah Indonesia
dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan
dan keberadaan serta kegiatan orang asing
pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-
di wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip
undang
ini, hanya orang-orang asing yang dapat
“Dipidana dengan pidana penjara paling
memberikan manfaat bagi kesejahteraan
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
rakyat, bangsa dan Negara Republik
paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima
Indonesia
membahayakan
ratus juta rupiah)” Setiap orang asing yang
keamananan dan ketertiban serta tidak
dengan sengaja menyalahgunakan atau
bermusuhan baik terhadaprakyat,maupun
melakukan kegiatan yang tidak sesuai
negara kesatuan RI yang di izinkan masuk
dengan maksud dan tujuan pemberian izin
atau keluar wilayah Indonesia.
tinggal yang diberikan kepadanya.
serta
tidak
izin
pidana
Keimigrasian
tinggal
yang
dapat
berbunyi
Izin yang diberikan terhadap warga
Penegakan Hukum terhadap tindak
negara asing untuk berada di wilayah
pidana penyalahgunaan izin tinggal di
Indonesia disebut dengan Izin Tinggal.
lingkungan keimigrasian dilakukan oleh
Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang
Penyidik
Keimigrasian, Izin tinggal adalah izin yang
Keimigrasian selanjutnya disebut sebagai
diberikan kepada orang asing oleh Pejabat
PPNS Keimigrasian. PPNS Keimigrasian
Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri
ini menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-
untuk berada di Wilayah Indonesia.
undang
Pegawai
Keimigrasian
Negeri
adalah
Sipil
pejabat
imigrasi yang diberi wewenang oleh
Pada dewasa ini sering terjadi
undang-undang
tindak pidana keimigrasian yang berkaitan
untuk
melakukan
penyidikan tindak pidana keimigrasian.
dengan izin tinggal bagi warga negara
PPNS 2
Keimigrasian
diberi
wewenang
sebagai
penyidik
tindak
pidana
warga
negara
asing
tersebut
telah
keimigrasian yang dilaksanakan sesuai
melanggar Pasal 122 huruf a Undang-
ketentuan undang-undang ini. Penegakan
undang Keimigrasian, setelah dilakukan
hukum terhadap pelaku penyalahgunaan
penyidikan terhadap 7 warga negara asing
izin tinggal PPNS Keimigrasian dapat
tersebut akhirnya mereka di deportasi
berkoordinasi dengan lembaga penegak
kenegara
hukum dalam negeri yaitu Kepolisian
penangkalan selama 6 bulan oleh kantor
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Imigrasi Padang.
Agung,
Badan
Koordinasi
Intelejen
Negara,
Departemen
Pertahanan
Keamanan.
Pada
penyidikan
tingkat
asalnya
dan
di
lakukan
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
koordinasi dilakukan dengan penyidik
1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagaimanakah pelaksanaan penegakan
Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi
hukum oleh Penyidik Keimigrasian
tumpang
terhadap Warga Negara Asing dalam
tindih
dalam
melakukan
penyidikan.
penyalahgunaan izin tinggal di Kantor
Penyalahgunaan izin tinggal ini
Imigrasi Klas I Padang ?
dapat di lihat pada kasus 7 orang warga Negara
Republik
Rakyat
China
2.
di
Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik Keimigrasian
Kabupaten Solok Selatan yaitu Pai Wei Sheng, Hu Chong, Chen, Liu Jian, Che Xi
Kantor Imigrasi klas I Padang dalam
Hong, Liu, Song Kui, 7 orang warga penegakan
negara asing tersebut tidak memiliki izin kerja dan sudah bekerja ditambang illegal,
hukum
terhadap
penyalahgunaan izin tinggal ?
Polres dan Dinas sosial tenaga kerja dan Metodologi
transmigrasi Solok Selatan menyerahkan kasus ini kepada kantor Imigrasi Klas I
Jenis
Padang untuk diperiksa, setelah dilakukan
dalam
pemeriksaan mereka hanya memiliki Visa Kunjungan
dan
tidak
memiliki
Izin
ini
bersifat
yuridis
beratkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu
jadi dipastikan bahwa mereka illegal. pemeriksaan,
penelitian
yang digunakan
sosiologis yaitu penelitian yang menitik
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA),
Berdasarkan
penelitian
juga dilakukan penelitian terhadap bahan
penyidikan 3
kepustakaan hukum untuk mendapatkan
berkaitan dengan permasalahan yang akan
data sekunder.
diteliti Analisis
Sumber data dalam penelitian ini
pertama.
Data
analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh
tersebut
informan baik secara tertulis maupun lisan,
diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara
dengan
Keimigrasian
3
yaitu
orang
diteliti
PPNS
Bapak
Kepala
Sub
utuh.
Seksi Hasil Penelitian dan Pembahasan
A.Md.Im.,S.H selaku Kepala Sub Seksi Keimigrasian
secara
penelitian ini.
Penindakan dan Bapak Ahmad Jeffry,
Pengawasan
dipelajari
dengan permasalahan yang diangkat dalam
Penindakan dan Bapak Wihadi Sutrisno, selaku
dan
kemudian di tarik kesimpulan sesuai
Isman
Jayadi,Sos Selaku Kasi Pengawasan dan
A.Md.Im
secara
cara yang menghasilkan data deskriptif
primer yaitu data yang diperoleh langsung sumber
dilakukan
kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu
adalah data primer dan data sekunder. Data
dari
data
Pelaksanaan
penegakan
hukum
diKantor
oleh penyidik keimigrasian terhadap warga
Imigrasi Klas I Padang. Data sekunder
negara asing dalam penyalahgunaan izin
yaitu data yang diperoleh dari kantor
tinggal di kantor imigrasi klas I Padang
Imigrasi
dapat dilakukan dengan 2 cara:
berupa
data
statistik
kasus
penyalahgunaan izin tinggal di Kota
1. Penegakan
Padang Tahun 2013-2014. Teknik
hukum
secara
preventif
dilakukan untuk mencegah agar tidak yang
dilakukannya pelanggaran hukum oleh
dilakukan dalam penelitian ini adalah
warga masyarakat. Penegakan hukum
wawancara yaitu metode pengumpulan
secara
data untuk memperoleh keterangan dengan
penyalahgunaan izin tinggal di kantor
melakukan
Imigrasi
dengan
pengumpulan
tanya
jawab
informan.
data
secara
lisan
Wawancara
ini
preventif
klas
terhadap
I Padang
dilakukan
dengan cara pengawasan antara lain :
dilakukan dengan teknik wawancara semi
a. Pengawasan Administratif
terstruktur. Studi dokumen adalah teknik
Pengawasan administratif dilakukan
pengumpulan mempelajari
data bahan
dengan
cara
melalui Pengawasan orang asing
kepustakaan
atau
masuk ke wilayah Sumatera Barat
literatur-literatur yang ada, terdiri dari
dan
peraturan perundang-undangan, dokumen
Sumatera Barat dengan melakukan
dokumen, buku-buku dan jurnal yang
penelitian melalui surat-surat atau 4
ketika
berada
di
wilayah
dokumen
berupa
pencatatan,
tinggal
tersebut.
penegakan hukum
pengolahan data, penyajian maupun
represif yang dilakukan oleh Penyidik
penyebaran informasi secara manual
keimigrasian di kantor imigrasi kelas I
dan elektronik tentang lalu lintas
Padang yaitu dengan cara :
keberadaan dan kegiatan orang asing.
a. Non Pro justicia
b. Pengawasan Lapangan
Yaitu berupa tindakan administratif
Pengawasan ini dilakukan dengan
keimigrasian. Tindakan administratif
cara pemantauan, patroli, proses
keimigrasian yang dilakukan oleh
mengumpulkan keterangan terhadap
penyidik keimigrasian ini diatur di
kegiatan WNA di Sumatera Barat.
dalam pasal 75 ayat (2) Undang-
Pengawasan terhadap kegiatan WNA
undang Nomor 6 tahun 2011 tentang
yang telah mendapatkan izin masuk
Keimigrasian.Tindakan keimigrasian
di Sumatera Barat dilakukan dengan
ini dilakukan terhadap orang asing
cara mengawasi orang asing tersebut
yang berada di wilayah Indonesia
melakukan kegiatan apakah sesuai dengan
izin
keimigrasian
yang melakukan kegiatan berbahaya
yang
dan patut dididuga membahayakan
diberikan kepadanya atau tidak, serta
keamanan dan ketertiban umum atau
apakah kegiatan yang dilakukannya melanggar
aturan
mengganggu
hukum
keamanan
tidak
dan
mentaati
dan
Penegakan hukum represif dilakukan penegakan
hukum
dilakukan
yang
peraturan
melanggar
dimana
penyelesaian
Padang. Proses Pro Justicia belum
yang
pernah
dilakukan
dikarenakan
Penyalahgunaan Izin tinggal yang
dijalankan setelah penyalahgunaan izin
dilakukan oleh WNA tidak berat
tinggal dilakukan dan terbukti telah penyalahgunaan
tindakan
adalah
dilakukan di kantor Imigrasi kelas I
berlaku. Penegakan hukum represif ini
dilakukannya
Justicia
Pro Justicia ini belum pernah
ketentuan
perundang-undangan
Pro
sidang pengadilan, namun Tindakan
dengan
melakukan tindakan hukum kepada siapa
Tindakan
tinggal ini dilakukan melalui proses
terjadi pelanggaran hukum. Penegakan represif
perundang-
tindak pidana penyalahgunaan izin
preventif telah dilakukan tetapi masih
hukum
tidak
b. Tindakan Pro Justicia
2. Penegakan hukum secara represif
usaha
peraturan
atau
undangan.
ketertiban umum atau tidak.
apabila
menghormati
dan
izin 5
proses penyidikan sampai
dengan persidangan menghabiskan
3 (tiga) tahun terakhir cukup banyak,
waktu yang lama sehingga diskresi
dengan banyaknya WNA yang berada di
penyidik keimigrasian lebih efektif
wilayah kantor Imigrasi klas I Padang
dengan penyelesaian administratif
tersebut membuka peluang akan terjadinya
keimigrasian.
Penyalahgunaan izin tinggal dan dari sedemikian WNA yang telah mendapatkan
Kendala-kendala Yang ditemukan
izin
Penyidik Keimigrasian klas I Padang dalam
penegakan
hukum
tinggal
maka
yang
melakukan
penyalahgunaan Izin tinggal dapat di lihat
terhadap
dari tabel berikut:
penyalahgunaan Izin tinggal tidak terlepas dari pengaruh jumlah Warga Negara Asing
Tabel II
yang berada di daerah wilayah hukum
Data Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang
kantor Imigrasi klas I Padang. Hal ini
dilakukan Penindakan Keimigrasian
dapat di lihat dari tabel berikut :
(Deportasi) Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Klas I Padang
Tabel I
2012 s/d 2014
Izin Tinggal Bagi WNA Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Klas I Padang
Izin Yang Dimiliki
2012 s/d 2014 No No
Tahun
Tahun Izin Izin Kunjung Tinggal an Terbatas
1
2012
770
780
Izin Tingg al Tetap 2
2
2013
687
619
1
3
2014
808
408
3
Izin Yang Dimiliki
1
2012
Izin Kunjun gan 770
Izin Tinggal Terbatas 780
Izin Tinggal Tetap 2
2
2013
687
619
1
3
2014
808
408
3
Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Padang, 2015
Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Padang, 2014
Dari tabel diatas dapat di lihat data
Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa
WNA yang melakukan penyalahgunaan
yang
izin tinggal dari 3 tahun terakhir ini
memiliki izin tinggal yang terdata Kantor
mengalami penurunan ini tidak terlepas
Imigrasi Klas I Padang dalam kurun waktu
dari tugas dan kerja keras Penyidik
jumlah
Warga
Negara
Asing
Keimigrasian dalam melakukan Penegakan 6
Hukum
Keimigrasian
menjalankan
namun
tugasnya
dalam
darat
dengan kendaraan bermotor
Penyidik
menuju daerah tersebut tidak tersedia
Keimigrasian mengalami berbagai kendala
dengan baik. Kadang kala para PPNS
dan masalah sehingga penegakan hukum
Keimigrasian harus menempuh daerah
tidak berjalan dengan maksimal. Penyidik
tersebut dengan menyeberangi sungai
Keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas I
maupun laut.
Padang mengatakan ada beberapa kendala
2.
Kendala Dari Sarana dan Prasarana
yang dihadapi dalam penegakan hukum
Penyalahgunaan Izin tinggal yang
terhadap
terjadi kebanyakan ditempat-tempat
Penyalahgunaan
Izin
tinggal
antara lain : 1.
yang jauh dari kota padang sehingga menyulitkan Penyidik Keimigrasian
Jumlah Personil Terbatas
dalam sarana dan prasarana yang Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
kurang memadaiuntuk
(PPNS)
sebagai pendukung tugas pelaksanaan
Keimigrasian
di
kantor
digunakan
wilayah Imigrasi klas I Padang sangat
akan
terbatas. Pada saat ini hanya 7 orang
pengawasan
yang ditempatkan sebagai Penyidik
penyalahgunaan Izin tinggal tidak
Keimigrasian
dengan
berjalan dengan baik. Sarana dan
sedikitnya jumlah PPNS keimigrasian
prasarana yang dimaksud disini salah
tersebut berbanding terbalik dengan
satunya dapat di lihat dari sarana dan
wilayah kerja dan tempat-tempat yang
prasarana
akan
digunakan.
dilakukan
(PPNS)
Pengawasan
dan
mengakibatkan dan
serta
upaya penindakan
transportasi
Dengan
yang
daerah/medan
Penindakan yang begitu luas meliputi
tempat
7 Kabupaten dan 4 Kota, sehingga
ditempuh
dalam melakukan proses penegakan
transportasi yang mampu membantu
hukum apabila dilakukan pengawasan
Penyidik keimigrasian dan petugas
dan penindakan kepada WNA yang
imigrasi agar sampai menuju daerah
diduga
penyalahgunaan
tersebut. Alat transportasi itu seperti
Izin tinggal sulit dilakukan. Selain itu
mobil yang mampu melewati jalan
biasanya daerah tempat tinggal dan
yang jelek serta dapat mengarungi
kerja WNA sulit dijangkau hal ini
sungai. Pada saat ini di lihat faktanya
disebabkan karena WNA tersebut
alat transportasi yang mendukung
bekerja sebagai penambang dalam
seperti itu belum terpenuhi dengan
hutan yang jauh dari Kota dan Akses
baik.
melakukan
7
beradanya itu
WNA
sulit
dibutuhkan
alat
3.
Kendala Dari Warga Negara Asing Warga
Negara
Asing
yang diterapkan adalah secara represif yaitu dengan cara non pro justicia
yang
berupa
berada di Indonesia tidak mengetahui peraturan
keimigrasian
perundang-undangan
mengingat
menertibkan masyarakat dan apabila
banding,
peraturan itu tidak diketahui maka
ini
tentu
tinggi,
mengingat
dana
klas I Padang dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal
yang penting sehingga tetap mereka
ditemui beberapa a. Kendala dari segi
Padahal
petugas/pejabat imigrasi b. Kendala
kenyataannya adalah mereka bekerja
dalam
peraturan ada
yang
penyidik keimigrasian kantor Imigrasi
peroleh itu bukanlah suatu masalah
yang
grasi
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh
bekerja tidak sesuai izin yang mereka
perundang-undangan
atau
hukum
operasional dari negara sangat terbatas.
WNA itu menganggap dengan mereka
melanggar
kasasi,
upaya
tindakan
cukup
perundang-
undangan yang ada di Indonesia.
dengan
satunya
membutuhkan biaya operasional yang
Indonesia ini mereka tidak mengenal
tersebut.
adanya
justicia,
Warga negara asing yang berada di
hal
salah
apabila di tempuh dengan cara pro
peraturan itu menjadi tidak terlaksana.
lakukan
yang
dijatuhkan kepada warga negara asing
fungsi mengatur dan memaksa dari
peraturan
administratif
pendeportasian. Hal ini dikarenakan
Indonesia Peraturan bertujuan untuk
bagaimana
tindakan
segi
sarana
dan
prasarana
transportasi c. Kendala Dari Warga
di
Negara Asing yang tidak mengetahui
Indonesia.
peraturanperundang-undangan Penutup
Indonesia khususnya keimigrasian.
Berdasarkan hasil pembahasan dan
Berdasarkan kesimpulan di atas,
penelitian yang telah penulis lakukan di
maka penulis menyarankan, Penegakan
Kantor Imigrasi Klas I Padang, maka dapat
hukum
diambil kesimpulan sebagai berikut:
penyalahgunaan
1. Pelaksanaan penegakan hukum yang
kedepannya
pihak
dilakukan oleh Penyidik Keimigrasian
Penyidik
Keimigrasian
tehadap warga negara asing dalam
melakukan tindakan pro justicia, agar
penyalahgunaan izin tinggal di kantor
terciptanya
Imigrasi klas I Padang kurang efektif
memberikan
karena selama ini penegakan hukum
melakukan pelanggaran dalam ruang 8
keimigrasian izin
tertib efek
terhadap
tinggal
untuk
imigrasi
yaitu
hukum jera
harus
sehingga
bagi
yang
lingkup
keimigrasian.
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol 2, No 1 (2013).
Seharusnya
Pemerintah lebih meningkatkan lagi
Muladi (B), 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
fasilitas, sarana dan prasarana serta kesejahteraan bagi para menambah
jumlah
pegawai dan Penyidik
keimigrasian di Kantor Imigrasi klas I
Romli
Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Sihar
Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
Padang.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Barda Nawawi arief, 2005, Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______________, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Heri Tahir, 2010, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo,1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
Imam Bahri, 2013, Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dalam Rangka Pendeportasian Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 1 No 1 (2013).
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.
M.Imam Santoso, 2007, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Against Transnasional and Organized Crimes, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
Muhammad Robiyansah, 2013, Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Jurnal Beraja Niti,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, 9
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
10
