PROSEDUR PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIBERIKAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN WISATA KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

PROSEDUR PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIBERIKAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN WISATA KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG Muharmonth Pembimbing : Andi M Rifiyan Arief, SST. MM. Par Email : [email protected] Program Studi Pariwisata FISIP Universitas Riau Program Studi Pariwisata FISIP Universitas Riau Kampus bina Widiya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293Telp/Fax. 0761-632777 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan keimigrasian bagimorang asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dalam rangka berwisata oleh kantor Imigrasi Kelas I Padang. Dengan berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif maka, dapat disimpulkan: pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Padang sudah berjalan sesuai dengan atran yang ditetapka oleh Pemerintah. Meskipun pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Sehingga hasil yang didapat pun belum maksimal. Dalam prosedur pengawasan keimigrasian yang dilakukan terdapat lima cara, yaitu: pengolahan data, pendaftaran orang asing, memantau keberadaan dan kegiatan orang asing, mengolah data mengenai keluarmasuknya serta kegiatan dan keberadaan orang asing dan beerkoordinasi dengan Instansi terkait yang melaksanakan pengawasan terhadap orang asing. Selain itu faktor penghambat kantor Imigrasi melakukan pengawasan antara lain faktor jangkauan wilayah kerja, yakni jarak tempuh antara kantor imigrasi dengan wilayah operasi yang jauh dan luas, kedua sikap masyarakat dan perusahaan yang mempekerjakan TKA yang kurang kooperatif terhadap tugas dan fungsi imigrasi, ketiga faktor internal dari sistem informasi manajemen keimigrasian yang membuat pengawasan melalui data orang asing kurang berjalan.

Key Words : pengawasan keimigrasian, orang asing dan bebas visa kunjungan wisata

PENDAHULUAN Pariwisata merupakan sektor industri yang menjanjikan yang dapat menunjang perekonomian dunia. Sektor pariwisata memegang peranan besar dalam menyumbangkan devisa negara. Dengan mengembangkan

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

pariwisata sebagi suatu industri, akan terjadi peningkatan dalam kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, pendapatan nasional dan sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran. Indonesia

Page 1

merupakan salah satu Negara yang menjadikan Pariwisata sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Didukung oleh bentangan alam yang sangat menawan menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim yang kaya dengan wisata alamnya. Tidak mengherankan jika banyak Wisatawan Asing yang berdatangan ke Indonesia hanya untuk pergi berwisata ke tempat-tempat yang dianggap paling menarik. Selain itu, kuliner dan sosial budaya Indonesia yang beraneka ragam membuat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Wisatawan Asing untuk dikunjungi. Memperkirakan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia merupakan peranan penting dalam industri pariwisata, karena hasil dari analisis kedatangan Wisatawan Mancanegara ke depan digunakan untuk menetapkan banyaknya jumlah Wisatawan Mancanegara yang akan mengunjungi Indonesia. Sesuai dengan data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwasanya setiap tahun Wisatawan Asing yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, fakta tersebut bisa dilihat dari tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia N Tahun Jumlah Kunjungan o Wisman ke Indonesia 1

2012

8,04 Juta

2

2013

8,80 Juta

3

2014

9,44 Juta

4

2015

10,41 Juta

5

2016

11,52 Juta

Sumber : Badan Pusat Statistik


Jika dilihat dari tabel diatas jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke indonesia jelas mengalami peningkatan, apalagi dari tahun 2015 ke tahun 2016 peningkatan kunjungan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang persentasinya 10,69 % . Adapun kunjungan terbanyak dilakukan oleh turis asal Singapura sebanyak 16,95 persen, Malaysia 13,97 persen, Cina 11,07 persen, Australia 9,96 persen, dan India 4,18 persen. Peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang sudah diterapkan oleh Indonesia pada 3 Maret Tahun 2016 lalu untuk 169 Negara. Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Tujuan dari Peraturan Presiden tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian pada khususnya. Semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan oleh Presiden RI Tahun 2016 membuat Wisatawan Asing semakin membludak untuk menyerbu masuk ke Indonesia. Oleh karena itu Wisatawan Asing yang datang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat indonesia, karena pada dasarnya Pemerintah hanya menerima Warga Negara Asing

Page 2

yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan Negara. Akan tetapi faktanya di2. lapangan tidak seperti yang dibayangkan oleh Pemerintah. Izin kunjungan wisata yang diberikan kepada orang asing rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Orang asing yang 2. menyalahgunakan izin kunjungannya ke wilayah hukum Indonesia datang dengan modus berwisata lalu mereka mencari pekerjaan atau membuka lahan usaha dan menetap di suatu wilayah tertentu untuk keuntungan pribadi masing-masing. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Karena Kota Padang adalah salah satu Kota yang paling menarik untuk dikunjungi di Indonesia serta banyaknya destinasi 3. wisata menjadikan Kota Padang dan beberapa Kabupaten disekitarnya banyak dituju oleh para wisatawan yang bukan cuma berasal dari dalam Kota Padang tetapi luar Kota Padang bahkan Luar Negeri. Ditambah lagi dengan beberapa daerah sekitar Kota Padang yang termasuk ke dalam wilayah hukum Imigrasi Padang banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang beberapa diantara perusahaan tersebut izin operasinya sudah tidak berlaku lagi, sehingga tak heran jika ada orang asing yang melakukan penambangan 4. secara ilegal ataupun bekerja dengan bermoduskan visa kunjungan wisata ke Padang 1. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi Padang terhadap WNA yang


memiliki bebas visa kunjungan wisata di wilayah hukum imigrasi Padang ? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Imigrasi Padang dalam mengawasi WNA yang memiliki bebas visa kunjungan wisata di wilayah hukum imigrasi Padang ? Batasan Masalah Mengingat masalah yang dipaparkan sangat luas, maka untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan diatas, peneliti membatasi masalah dengan seperti apa prosedur pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi Padang terhadap WNA yang memiliki bebas visa kunjungan ke Indonesia. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi Padang terhadap WNA yang memiliki bebas visa kunjungan wisata di wilayah hukum imigrasi Padang. 2. Untuk mengetahui apa saja kendala dari Imigrasi Padang dalam mengawasi WNA yang memiliki bebas visa kunjungan wisata di wilayah hukum imigrasi Padang. Manfaat Penelitian 1. Dengan penelitian ini penulis mendapatkan gambaran tentang kebijakan tentang pengawasan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang. 2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang pelanggaran yang dilakukan WNA yang memiliki bebas visa kunjungan serta tindakan yang akan diambil oleh Imigrasi Padang dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh WNA lainnya.

Page 3

3. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihakpihak terkait. 4. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di program studi usaha perjalanan wisata fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Pengawasan Keimigrasian Dalam hal ini yang menjadi sasaran pengawasan adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Indonesia dan orang-orang asing yang dicurigai melakukan penyimpangan atau pelanggaran keimigrasian. Setiap orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah hukum Indonesia wajib memberikan identitas, keterangan kedatangan, atau keberangkatan dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang Asing yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua, Orang Asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa : 1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian sistem peradilan pidana (peradilan, penuntutan, penyidikan) dan atau 2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah


tindakan administratif dalam bidang keimigraian diluar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigraian ini diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Marbun S.F. 2007). Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di TPI, ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya, selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (M. Iman, 2006). Pengawasan WNA yang dilakukan meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberaadaan orang asing sejak masuknya ke wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang diberlakukan baginya. Normanorma yang berlaku bagi orang asing antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut izin keberadaanya, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, wisata dan lain sebagainya. Selain itu norma yang berlaku adalah norma agama, adat istiadat, kebudayaan yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma tersebut, terhadap

Page 4

orang asing tersebut diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan justicial ataupun tindakan keimigrasian. Pengawasan terkait masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi baik izin yang diberikan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun di Kantor Imigrasi, pengawasan ini bersifat adminstratif dengan data yang lengkap yang berada di Imigrasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Pengawasan orang asing adalah wewenang dan tanggungjawab Menteri yang dilaksanakan dengan cara : 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang : a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia b. Berada di wilayah Indonesia c. Melakukan kegiatan di wilayah Indonesia 2. Pendaftaran Orang Asing Setiap orang asing yang telah diberikan izin keimigrasian (singgah, kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap), perlu diketahui keberadaannya selama yang bersangkutan berada di Indonesia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Untuk keperluan itu, setiap orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia


harus mendaftarkan dirinya di Kantor Imigrasi setempat dimana dia bertempat tinggal. Pendaftaran orang asing dimaksudkan untuk : a. Kepentingan orang asing yag bersangkutan, jika terjadi hal-hal yang menyangkut orang asing tersebut, seperti kecelakaan yang menimbulkan data-data dari yang bersangkutan, maka untuk mengidentifikasikan orang asing tersebut dapat dilihat dari datadata pendaftarannya di Kantor Imigrasi, atau diperlukan oleh perwakilan Negara dari orang asing tersebut, dapat dimintakan dari Kantor Imigrasi yang mendaftarkan orang asing tersebut. b. Untuk kepentingan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Dengan pendaftaran itu, Instansi Pemerintahan atau perwakilan negara dari orang asing memerlukan data-data orang asing tersebut yang berada atau pernah berada di wilayah Indonesia, bisa mendapatkan data-data dari pendaftaran orang asing. Dengan pendaftaran orang asing, akan diketahui identitas orang asing yang berada di wilayah Indonesia, sejak kedatangannya, izin keimigrasian yang dimilikinya, status sipilnya, keluarganya, pekerjaannya baik di negaranya atau selama berada di wilayah Indonesia, sponsor yang menjaminnya di indonesia dan lainlain keterangan yang diperlukan mengenai kedudukan orang asing tersebut . Orang asing yang dikenai wajib lapor adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 Hari sejak kedatangannya di wilayah Indonesia yang terdiri dari : - Orang asing yang diberikan izin kunjungan lebih dari 90 Hari - Orang asing yang diberikan izin tinggal terbatas

Page 5

- Orang asing yang diberikan izin tinggal tetap Kewajiban melakukan pendaftaran orang asing tidak diberlakukan terhadap orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik. 3. Pemantauan Keberadaan Orang Asing dan Kegiatannya Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatan orang asing di Indonesia, pejabat imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian. Dalam rangka melakukan pemantauan keimigrasian pejabat imigrasi berwenang: a) Menerima laporan dari masyarakat atau instansi pemerintah tentang adanya pelanggaran keimigrasian. b) Mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberaaan orang asing dan kegiatannya. 1) c) Memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing. 2) Pejabat Imigrasi yang berwenang di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melakukan pemeriksaaan atas laporan yang diterima apabila ada pelanggaran di bidang keimigrasian baik dari masyarakat, mess media3) maupun instansi pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaaan. 4. Pengolahan Data dan4) Informasi Kegiatan Orang Asing Setiap Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi melakukan pengolahan dan informasi mengenai masuk atau keluar, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing. Hasil pengolahan tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengolahan data dan informasi serta


pelaporan diatur dengan Keputusan Menteri. 5. Bekerjasama Dengan Badan dan Instansi Pemerintah Pengawasan terhadap orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. 2. Warga Negara Asing (WNA) Warga negara asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian). Menurut Starke (1992:21) mengemukakan bahwa, ada 4 pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke NegaraNegara yang bukan Negaranya ; Semua negara wajib menerima semua orang asing Semua negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tak diingini lainnya. Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tapi mengenakan syarasyarat tertentu atas penerimaan mereka. Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya Negara juga mempunyai kekuasaan terhadap orang asing atau warga negara lain yang ingin memasuki wilayah suatu negara termasuk diantaranya memasuki wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar supaya lebih menjamin kepastian hukum Indonesia.

Page 6

a.

b.

Walaupun suatu Negara mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya tetapi pada kenyataannya dalam hal-hal tertentu hukum suatu negara dapat diabaikan keberlakuannya seperti terhadap ; 1. Kepala Negara asing 2. Perwakilan-perwakilan diplomatik 3. Angkatan bersenjata negara asing 4. Lembaga-lembaga internasional Orang asing karana alasan-alasan tertentu seperti sikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk sementara waktu dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Dalam undang-undang keimigrasian ditentukan persyaratan tertentu bagi orang asing yang ingina) masuk wilayah Indonesia, oleh karena itu menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 menyatakanb) bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajibc) mempunyai surat perjalanan yang sah. Selai itu juga ditentukan hal lain bagi orang asing yang masuk wilayah indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 9d) Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut ; Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tidak semua orang asing yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang berbunyi setiap


orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Pemberian visa bagi orang asing ke Indonesia hanya orang asing yang akan membawa manfaat seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Terhadap ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 diaadakan ketentuan seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal 7 UU Nomor 9 tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut : (I) Dikecualikan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 adalah Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan keputusan presiden tidak diwajibkan memiliki visa Orang asing yang memiliki izin masuk kembali Kapten atau nakhoda yang dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di pelabuhan udara di wilayah Indonesia Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (2) ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal atau yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia maka oleh Undang-Undang diberikan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut, bagi

Page 7

orang asing tertentu dapat ditolak untuk memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang berbunyi pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan immigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut ; i. Tidak memiliki surat perjalanan yang b. sah ii. Tidak memiliki visa kecuali bagi orang asing dari negara tertentu yang dibebaskan dari visa untuk masuk ke Indonesia iii. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.

wawancara mendalam kepada Kantor Imigrasi Kelas I Padang Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung (Siswanto, 2011:58) peneliti mengadakan Tanya jawab dengan informan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistemetis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, dirncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya (reliabelitas) dan kesahihannya (validitasnya) (Husnaini dan purnomo, 2011), Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi yang diperoleh dengan METODOLOGI PENELITIAN Desain penelitian adalah suatu mengadakan pengamatan langsung ke rencana penelaahan/penelitian secara lokasi penelitian untuk memperoleh ilmiah atau identifikasi masalah gambaran jelas tentang pelaksanaan (Sekaran : 2003 dan Zulganef: 2008). Promosi paket wisata pada Kantor Menurut Nawawi (2007: 174), Imigrasi Kelas I Padang and Travel. Pendekatan kualitatif merupakan c. Dokumentasi pendekatan yang bersifat atau Teknik pengumpulan data sebagaimana adanya, dengan tidak dengan dokumentasi ialah diubah dalam bentuk simbol-simbol pengambilan data yang diperoleh atau bilangan. Penelitian ini melalui dokumen-dokumen. (Husaini, menggunakan metode deskriptif 2011) dalam penelitian ini dengan kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data berupa foto, berusaha serta dokumen pendukung mendeskripsikan/menggambarkan atau penelitiannya. melukiskan fenomena atau hubungan a. Lokasi Penelitian dan Waktu antar fenomena yang diteliti dengan penelitian sistematis, factual dan akurat Adapun lokasi penelitian yang (Kusmayadi, 2009:29). akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang berlokasi di Jalan Khaib Sulaiman NO. 55 Belanti 1. Teknik Pengumpulan Data Padang Sumatera Barat Indonesia dari bulan Febuari 2017- Mei 2017 a. Wawancara Selain itu teknik pengumpulan PEMBAHASAN data yang lain adalah melalui


Page 8

pengolahan informasi mengenai masuk atau keluarnya orang asing serta kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Imigrasi padang melakukan pengolahan informasi mengenai keluar masuknya orang asingserta kegiatan dan Dari hasil wawancara penulis, keberadaannya. sub variabel pendataan orang asing 5. Bekerjasama dengan badan atau yang terdiri dari masuk atau keluar instansi pemerintah wilayah indonesia, berada di wilayah Dari hasil wawancara penulis, indonesia dan melakukan kegiatan di dari sub variabel bekerjasama dengan wilayah indonesia. Imigrasi Padang badan atau instansi pemerintah yang melakukan pendataan terhadap orang terdiri dari 1 indikator, tim koordinasi asing yang masuk dan keluar, pengawasan orang asing, Kantor melakukan kegiatan dan berada di Imigrasi Kelas I Padang membentuk wilayah indonesia. tim koordinasi pengawasan orang asing.

Hasil Wawancara dan Observasi mengenai Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata di Kantor Imigrasi Kelas I Padang 1. Pendataan orang asing

2. Pendaftaran Orang asing Dari hasil wawancara penulis, dari sub variabel pendaftaran orang asing yang terdiri dari mengetahui keberadaan orang asing, imigrasi padang mengetahui keberadaan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing. 3. Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing Dari hasil wawancara penulis, dari sub variabel Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing yang terdiri dari menerima laporan 1. dari masyarakat, mendatangi tempattempat mengenai keberadaan orang asing dan memeriksa dokume perjalanan dan dokumen keimigrasian. Kantor Imigrasi menerima laporan dari masyarakat, mendatangi tempattempat mengenai keberadaan orang a. asing dan memeriksa dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian. 4. Pengolahan Data dan Informasi Orang Asing Dari hasil wawancara penulis, b. dari sub variabel pengolahan data yang terdiri dari satu indikator, melakukan


PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang, maka dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam melakukan pengawasan telah melaksanakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian. Yang terdiri dari variabel berikut: Pendataan orang asing yang dilakukan terhadap keluar masuknya orang asing , melakukan kegiatan di wilayah indonesia dan berada di wilayah indonesia. Pendaftaran orang asing dilakukan untuk mengetahui keberadaa oorang

Page 9

asing selama berada di wilayah 3. indonesia. c. Pemantauan keberadaan orang asing dilakukan dengan cara menerima laporan dari masyarakat, mendatangi tempat-tempat mengenai keberadaan orang asing dan memeriksa surat perjalanan dan dokumen keimigrasian. d. Pengolahan data dan informasi orang asing yang masuk dan keluar serta berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia e. Bekerjasama dengan badan atau instansi pemerintah melalui tim koordinasi penngawasan orang asing Dari kelima tata cara pengawasan tersebut, semuanya berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat dalam rangka wisata. Saran Dari hasil penjabaran kesimpulan dalam penelitian terkait prosedur pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata di Kantor Imigrasi Kelas I Padang maka penulis mengemukakan berapa saran sebagai berikut: 1. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Padang terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada pihak hotel, perusahaan yang mempekerjakan orang asing serta masyarakat khususnya agar berperan serta dalam mengawasi orang asing. 2. Perlu diupayakan penambahan jumlah personil di bidang pengawasan untuk dapat menjangkau pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja yang luas sehingga pengawasan bisa lebih efektif.


Memaksimalkan keberadaan Tim Pora dengan selalu berkoordinasi dan kerjasama antar instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

DAFTAR PUSTAKA Awaluddin Djamin, . Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000. Lembang : Sanyata Sumasana Wira Arikunto,2003. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung : Alfabeta. Koerniatmo Soetoprawiro, 1996. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta : Gramedia Marbun S.F., 2007. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif. Yogyakarta : Liberty Muchtar Kusuma Atmaja, 1990. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Bina Cipta Moh. Arif , 1998. Keimigrasian di Indonesia. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kehakiman Rachmat, Kriyantono. 2006, Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Penerbit Alfabeta: Bandung. Saleh, John Sarodja. 2008. Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian : hasil suatu kajian tim : doktrin intelijen keimigrasian. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham Santoso, M. Iman. 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan

Page 10

Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) Sugiyono, 2007. Arikunton, 2003, metode & teknik menyusun Proposalpenelitian, bandung Alfabeta Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia Undang-Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian http://www.tribunnews.com/metropoli tan/2017/01/ 02 , diakses pada tanggal 18 Maret 2017 http://harianhaluan.com/2017/09/12, diakses pada tanggal 18 Maret 2017 http://news.klikpositif.com/2016/08/01 , diakses pada tanggal 18 Maret 2017


Page 11

PROSEDUR PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIBERIKAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN WISATA KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

Recommend Documents