PERAN DAN DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TAHUN 2016
Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 18 : Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
Pasal 38 Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 98 (1) Orang Asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia; (2) Negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 3 : Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan Keimigrasian Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Bentuk pelayanan keimigrasian : 1. Memberikan Tanda Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan jenis visa dan memberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 2. Melakukan pemeriksaan status keimigrasian berdasarkan data Pencegahan dan Penangkalan; 3. Melakukan sosialisasi masyarakat nasional dan internasional melalui website www.imigrasi.go.id dan portal keimigrasian untuk jajaran internal ; 4. Berperan aktif koordinasi dengan K/L dan Perwakilan Asing di Indonesia
Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 111 PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bentuk penegakan hukum : a. Tindakan Administrasi Keimigrasian; b. Pro – Justitia.
Keamanan Negara di bidang Keimigrasian Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Pasal 100 (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis. (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
Fasilisator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di bidang Keimigrasian Pasal 38 dan pasal 98 , Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan, mengatur masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui : - Masuk melalui 5 bandara dan 9 pelabuhan laut tertentu; - Keluar melalui 29 bandara, 88 pelabuhan laut dan 7 pos lintas batas. (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, Dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, mengatur masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui : - 29 bandara; 88 pelabuhan laut, dan 7 pos lintas batas.
Fasilisator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di bidang Keimigrasian Pasal 38 dan pasal 98 , Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi 1. 2. 3.
4. 5.
Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-OT.01.01-2260, tanggal 27 Juli 2015, perihal Permintaan Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-UM.01.01.5-1214, tanggal 15 September 2015, perihal : Tempat Pemeriksaan Imigrasi Subyek Bebas Visa Kunjungan untuk Wisata; Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-3763.GR.01.07 Tahun 2015, tanggal 7 Desember 2015, perihal : Peruntukan dan Pengawasan Penggunaan Izin Tinggal Yang Diberikan Berdasarkan Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan; Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.07-0775, tanggal 28 Maret 2016, perihal : Tujuan Kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan; Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-UM.01.01-1.382, tanggal 6 April 2016, perihal : Penggunaan Cap Tanda Masuk Bagi Subyek Bebas Visa Kunjungan;
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian melalui Portal Keimigrasian
SHARING dan KERAHASIAAN DATA Pasal 7 (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
“ TERIMA KASIH “ DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Jakarta, 15 September 2016
