BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEIMIGRASIAN DAN VISA KUNJUNGAN
2.1.
Pengertian Imigrasi Berdasarkan hukum internasional klasik,indiviu mendapatkan kedudukan
dari aturan –aturan penting hukum kebiasaan internasional , misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing1. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi menyebutkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk aatau keluar wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
1
Schwarzenberger, 1976, A Manual Of Internastional law, Stevens And Sons, 6th ed, London, hal.102.
Bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang
menimbulkan berbagai dampak, baik yang
menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin
kepastian hukum
yang sejalan dengan penghormatan,
perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Meskipun migrasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, konsep modern imigrasi, khususnya di abad ke-19, terkait dengan perkembangan negarabangsa dengan kriteria yang jelas untuk kewarganegaraan, paspor, pengawasan perbatasan permanen, serta kebangsaan hukum, Anggota imigrasi dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan tugas untuk mengawasi kedatangan dan keberangkatan dari warga / orang untuk melihat / memvalidasi identitas orang yang akan bepergian ke luar negeri juga memiliki tugas untuk mengawasi orangorang yang datang dari luar negeri ke imigrasi itu sendiri, tugas imigrasi antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi kedatangan negara untuk imigrasi sendiri Lokasi Anggota imigrasi itu sendiri, antara lain: Bandara Internasional, International Pelabuhan Laut dan Perbatasan Negara untuk mempertahankan, mengawasi, dan memperhatikan kedatangan dan keberangkatan orang atau barang yang datang dan pergi dari satu negara atau lainnya negara.
Dalam hal ini ada empat pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara-negara yang bukan negaranya : (a) Suatu negara wajib menerima semua orang asing (b) Suatu negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang tak diingini lainya. (c) Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tetapi bisa mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka. (d) Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya. Sejauh menyangkut praktek yang dilakukan negara, dapat dikatakan bahwa pandangan yang pertama tidak pernah diterima sebagai suatu peraturan umum dalam hukum internasional. Kebanyakan negara menegaskan dalam teori hukum untuk melarang masuk semua orang asing semau-maunya, menegaskan bahwa hak seperti itu merupakan atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat.2 Oleh karena itu dari pandangan tersebut imigrasi yang disini sebagai tolak ukur suatu negara dalam hal lintas batas negara yang menjadi lembaga yang dapat memfilter atau menyaring sapa saja individu-individu maupun kelompok yang dapat keluar masuk suatu negara, sesuai dengan prinsip keimigrasian yaitu selective policy (kebijkan selektif) bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, tidak 18
J.G.starke, loc.cit.
membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia.3 Sehingga tidak semua warga negara asing dapat diijinkan tinggal menetap di dalam wilayah negara Indonesia sebagai salah satu tugas dari Direktorak Jendral Imigrasi yang menyeleksi setiap warga negara asing yang akan mengajukan ijin tinggal disuatu wilayah negara Indonesia.
2.2
Pengertian Visa Kunjungan Jika kita tinjau kehidupan negara-negara selalu kita melihat hubungan
antara negara yang satu dengan yang lain yang diluar wilayah kekuasaan negara tertentu hubungan tersebut dapat bercorak politk, ekonomi, sosial, kultural, sampai
pada
perikemanusiaan
hubungan
demikian
itu
dapat
meliputi
daerah/region dan sekaligus merupakan hubungan tetangga terdekat, maupun menunjukan daerah yang lebih luas lagi sampai melampaui batas-batas benua sendiri dan meliputi seluruh dunia4. Dalam lalu lintas negara yang meliputi
warga negaranya diperlukan
sebuah aturan untuk mengunjungi suatu negara terutama di Indonesia
untuk
tinggal menetap sementara dalam jangka waktu tertentu warga negara asing wajib 19
Muahamad Arief, Op.cit, hal.20.
19
hal .1.
Misbach DKK, 1980, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Negri Jember,
memiliki visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Ijin Tinggal 5. Hal tersebut dikeluarkan oleh direktorat jendral Keimigrasian yang digunakan oleh warga negara asing yang tiba di indonesia sebagai tanda bukti boleh berkunjung yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diajukan di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu. Pasal 34 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keiimigrasian menyebutkan ,visa terdiri atas : a. b. c. d.
Visa diplomatik Visa dinas Visa kunjungan Visa tinggal terbatas Dalam hal ini penulis mengkhususkan pada visa kunjungan, yang mana
pasal 38 UU Keimigrasian menyebutkan : visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. visa kunjungan terdiri dari :
5
http://kbri-astana.kz/id/visa-95%7C96.html , di akses pada tanggal 16 Juni 2015
1. visa kunjungan (VK) 2. visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) 3. visa kunjungan saat kedatangan (VKSK)
visa kunjungan dapat diberikan untuk: 1 (satu) kaliperjalanan dan beberapa kali perjalanan.visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan kegiatan: a.wisata b.keluarga c.sosial d.seni dan budaya e.tugas pemerintahan f.olahraga yang tidak bersifat komersial g.studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat h. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia I. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak J. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang l. melakukan pembicaraan bisnis m.melakukan pembelian barang
N.memberikan ceramah atau mengikuti seminar O.mengikuti pameran internasional P. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia Q.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia r.calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja s.meneruskan perjalanan ke negara lain, dan t.bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan:
a. Kunjungan keluarga b. Kunjungan bisnis, dan c. Kunjungan tugas pemerintahan.
visa kunjungan beberapa kali perjalanan digunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 tahun, dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak lebih dari 60 hari.
Pasal 41 UU Keimigrasian juga menyebutkan : (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan ditempat pemeriksaan Imigrasi. (2) Orang asing yang dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan mentri. (3) Pemberian visa kunjuangan saaat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi
2.3
Prosedur Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui
prosedur yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan khusus bagi warga negara asing berikut penjelasan singkat mengenai pengaturan keluar masuk wilayah Indonesia Warga negara asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Memiliki Surat Perjalanan masuk yang sah dan masih berlaku; 2. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik; 3. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang-orang yang tidak diwajibkan memiliki visa. Dan yang tidak diwajibkan memiliki visa antara lain: a)
Warga Negara Asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa
b)
Orang asing yang memiliki izin masuk kembali
c)
Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara wilayah Indonesia;
d)
Penumpang transit.
Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap warga negara asing yang akan memasuki wilayah Negara Republik Indonesia, meliputi :
1. Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya; 2. Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa; 3. Memeriksa pengisian lembar E/D, dan 4. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
Adapun tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan (laut), bandara udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tempat-tempat pemeriksaan imigrasi tersebut maksudnya adalah seperti perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Serawak (Malaysia) dan perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste. Pemberian atau penolakan ijin masuk yang dicirikan melalui visa atau surat perjalanan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat imigrasi yang bertugas ditempat pemeriksaan imigrasi, masuk atau keluarnya subjek keimigrasian dalam hal ini adalah orang yang masuk ke wilayah atau pun orang yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, warga negara asing (WNA). Dan terkait hal tersebut, negara kita memiliki prosedur atau
tata cara tersendiri sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai Keimigrasian, bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan menggunakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri maupun kembali masuk ke Negara
Indonesia, dalam Undang-Undang
Keimigrasian telah diatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah :
Tanda Bertolak;
Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam hal melakukan perjalanan ke luar negeri;
Surat Izin masuk kembali ke wilayah Indonesia.
Secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan telah diatur kewajiban Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan oleh petugas imigrasi, dan lebih lanjut pemeriksaan keimigrasian diatur sebagai berikut :
1.
Pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi: 1)
Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya
2.
2)
Memeriksa pengisian lembar E/D;
3)
Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
Pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
1)
Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya
2)
Memeriksa visa bagi orang asing bagi mereka yang diwajibkan memiliki visa
3)
Memeriksa pengisian lembar E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik
4)
Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan sebagai berikut:
1.
Tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain;
2.
Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia; atau
3.
Keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas imigrasi dapat memberi keputusan sebagai berikut :
1.
Menolak pemberian ijin masuk (penolakan) karena dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas; atau
2.
Memberikan ijin masuk karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas atau untuk yang telah memiliki ijin masuk kembali, masih berlaku ijinnya.
Terkait penolakan pihak keimigrasian, dalam hal pihak asing tersebut :
1.
Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau tidak berlaku;
2.
Tidak memiliki Visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, yakni ”orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa
3.
Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
4.
Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/ atau visa.
2.4
Undang-undang Keimigrasian Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan
Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dients yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda immigratie dan bahasa Latin immigratio6. Kataimigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang
artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu
6
T.S.G.Mulia dan K.A.H.Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, W. Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, 1957, hal.649.
negeri7. 35 Pada saat itu jumlah kantor cabang Imigrasi di Indonesia sangat terbatas, hanya di kota-kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal yang datang maupun berangkat ke luar negeri. Menurut Staatsblad 1916 No. 47 Pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan IzinMasuk (PIM) dinyatakan bahwa : "Untuk turun kedarat diperlukan suatu Surat izin dari pegawai yang ditunjuk oleh Presiden yang dalam pekerjaan disebut pejabat urusan pendaratan (Pejabat Imigrasi). Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan negara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Kantor Imigrasi sebagai kantor penting pada zaman penjajahan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekaligus menjadi Jawatan Imigrasi yang dipimpin oleh putra Indonesia Mr.H.Jusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sejak adanya Jabatan Imigrasi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan sistim hukum yang berlaku termasuk merumuskan masalah Hukum Keimigrasian diantaranya perubahan kebijakan keimigrasian dari open deur policy untuk kepentingan pemerintah Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selective policy
7
M.Iman Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional, hal.17.
yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia, artinya hanya bagi mereka yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut: 2.5
Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin Pada kamus hukum, izin (vergunning) sebagai “Overheidstoestemming
door wet of verordening gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk wonden beschouwd”8 (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintahan yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang ada pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). Ateng syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,9 atau “Als Opheffing van een algemene
8 S.J. Fockema Andreae, 1951, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druk,J.B. Wolter Uitgeversmaatshappij N.V, Groningen, hal.311.
verbodsregel in het concrete geval”10 (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umumu dilarang.11 Secara teoritis, tindakan hukum berarti “de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechtgevolf”12 (tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkanya ketetapan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan tertentu. Akibat hukum terhadap keputusan administratif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan yang dapat dibatalkan dan keputusan yang batal demi hukum keputusan yang dapat dibatalkan adalah yang kepentinganya tidak mematuhi pembatasan – pembatasan, syarat –syarat atau ketentuan peraturan perundangperundangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran dengan
9
Ateng Syarifudin, perizinan untuk berbagi kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hal.1.
10
M.M Van Praag, 1950, Algemeen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, S Gravenhage, hal.54. 11 Bagir Manan, 1995, Ketentuan – Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelengaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUd 1945, Makalah, Tidak dipublikasikan, Jakarata, hal.8 12
R.J.H.M Huisman, Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding.Amsterdam : Kobra. hal.13
sendirinya hampir dapat dipastikan bahwa apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat-syarat atau pembatasan yang dikaitkan pada izin, maka tata usaha negara dapat beraksi dengan penarikan kembali. Dalam banyak hal ini ditetapkan secara teliti oleh pembuat Undangundang apabila pemberlakuan surut dikaitkan dengan penarikan kembali (yang biasanya pada izin tidak ada artinya, berlainan dengan subsidi atau pembayaran), maka pemberlakuan surut tidak dapat lebih jauh daripada yang dibenarkan dari tidak dipatuhinya syarat-syarat, peraturan Perundang-undangan atau pembatasanpembatasan. Keputusan yang batal demi hukum adalah penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pada kenyataanya juga merupakan perbuatan dari suatu keputusan/perbuatan ketetapan (beschikkingsdaad van de administratie) dengan menerbitkan ketetapan baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan ) yang terdahulu, sebagai suatu keputusan (ketetapan), maka keputusan (ketetapan) yang memuat penarikan kembali keputusan (ketetapan) tersebut niscaya menimbulkan akibat hukum yang baru bagi seorang warga atau badan hukum perdata yang dikenakan keputusan (ketetapan) itu. Dalam hal seorang warga atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh akibat hukum yang timbul dri keputusan (ketetapan) penarikan kembali itu, maka ia berhak mengajukan banding administratif (administratiefberoep) atau
menggunakan upaya hukum yang tersedia di Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan yakni cara membawakan permasalahanya ke hadapan hakim (Tata Usaha Negara).13
13
Philipus M Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Surabaya, hal.260.
