EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA Hendra Setiawan Staff Kantor Imigrasi Samarinda Jl. Ir. H. Juanda no. 45 kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Email: [email protected]

Abstract Regarding the implementation of the supervision toward foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office has difficulties to supervise their stay and activity. As the rules and regulations are considered as adequate, then the weakness is not in the legal system but caused limited Immigration Officer. According to this government regulation, there are two types of supervision: administrative and field supervisions. Key words: effectiveness, supervision, foreigner

Abstrak Pelaksanaan pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan Orang asing di Kaltim. Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki Oleh Kantor Imigrasi Klas I Samarinda . Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Kata kunci: efektivitas, pengawasan, orang asing

Latar Belakang

atau United Nations Convention Against

Di dalam pergaulan internasional telah

Transnational OrganizedCrime, 2000, yang

berkembang hukum baru yang diwujudkan

telah diratifikasi dengan Undang-Undang

dalam bentuk konvensi internasional, Negara

Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya

Republik Indonesia menjadi salah satu negara

yang

peserta yang telah menandatangani konvensi

Keimigrasian menjadi semakin penting karena

tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan

konvensi tersebut telah mewajibkan negara

Bangsa-Bangsa

peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan

melawan

Kejahatan

Transnasional yang Terorganisasi, 2000,

menyebabkan

konvensi tersebut.

254

peranan

instansi

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013, Halaman 152-289

255

Di pihak lain, pengawasan terhadap

Dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan

Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan

dan memudahkan pengawasan dapat diatur

dengan meningkatnya kejahatan internasional

perjanjian

atau tindak pidana transnasional, seperti

perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

perdagangan

penyelundupan

Dengan demikian, dapat dihindari orang

manusia, dan tindak pidana narkotika yang

masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar

banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan

Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

orang,

lintas

batas

dan

diupayakan

internasional yang terorganisasi. Pengawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya,

terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan

Keimigrasian terhadap orang asing yang

pada saat mereka masuk, tetapi juga selama

datang ke Indonesia berwenang memberikan

mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk

izin tinggal, maupun sampai penolakan bagi

kegiatannya.

Keimigrasian

orang asing yang akan melakukan kunjungan

mencakup penegakan hukum Keimigrasian,

ke Indonesia karena suatu sebab. Dalam hal

baik yang bersifat administratif maupun

ini Keimigrasian memberikan Visa bagi orang

tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu,

asing. Visa sendiri sebagaimana disbeutkan

perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri

dalam pasal 1, angka 18 Undang-undang

Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

tugas

disebutkan bahwa: Visa Republik Indonesia

dan

Pengawasan

wewenang

secara

khusus

berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak

yang

pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana

keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat

khusus sehingga hukum formal dan hukum

yang berwenang di Perwakilan Republik

materiilnya berbeda dengan hukum pidana

Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan

umum, misalnya adanya pidana minimum

oleh Pemerintah Republik Indonesia yang

khusus.

memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk

Sementara pada aspek pelayanan dan

selanjutnya

disebut

Visa

adalah

menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

pengawasan tidak pula terlepas dari geografis

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan

Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau

orang asing di wilayah Kalimantan Timur,

yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan

Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami

berbatasan langsung dengan negara tetangga,

kesulitan dalam melaksanakan pengawasan

yang

Keimigrasian

terkait keberadaan orang asing di Kaltim.

di sepanjang garis perbatasan merupakan

Sementara itu pengawasan yang selama ini

kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat

diperoleh data-data yang Penulis peroleh

tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat

seperti Data Orang Asing di Kaltim selama

lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga

Tahun 2010 sebanyak 610 orang dari berbagai

negara Indonesia dan warga negara tetangga.

Negara yang berstatus sebagai pengunjung

pelaksanaan

Fungsi

Hendra Setiawan, Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah...

biasa,

sedangkan

yang

bekerja

pada

perusahaan di Kaltim sebanyak 175 orang.1

256

ijin dan kegiatan illegal dan crime. Bentuk

tindakan

keimigrasian:1.

Hal ini tidak sebanding dengan jumlah

Pembatasan, perubahan dan pembatalan ijin

petugas dari Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda

keberadaan; 2. Larangan berada di suatu tempat

yang ditempatkan pada bidang pengawasan

atau beberapa termpat tertentu di Indonesia;

sebanyak 3 orang, sedangkan ruang lingkup

3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu

kerja wilayah mengawasi sebanyak 5 (lima)

tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah

wilayah yaitu 3 (tiga) Kabupaten terdiri dari

Deteni Imigrasi atau sepadan); 4. Pengusiran

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten

atau deportasi.

Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur,

Pada kesempatan ini penulis mengambil

dan 2 (dua) kota, yaitu Kota Bontang dan

permasalahan

Kota

demikian

dikarenakan sampai saat ini pada kantor

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda dalam

imigrasi klas 1 samarinda masih lebih

sebulan selalu menerima laporan adanya

mendahulukan

penyimpangan izin tinggal bagi orang asing

yang berkaitan dengan pelayanan seperti

rata-rata 6 (enam) sampai 8 (delapan) laporan.

pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal

Tetapi pihak Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi

dengan mengenyampingkan hal-hal yang

Klas 1 Samarinda tidak dapat berbuat banyak

bersifat pengawasan sehingga pelaksanaan

mengingat personil yang sangat terbatas.

penegakan hukum diwilayah Kantor Imigrasi

Samarinda.

Meskipun

Untuk melaksanakan itu sebenarnya dari sisi perencanaan dan keinginan dan pola yang dilakukan sudah disampaikan oleh Direktur pada

Direktorat Imigrasi Kementerian

dalam

hal

pengawasan

kepentingan-kepentingan

Klas 1 Samarinda tidak bisa terlaksana secara baik atau efektif. Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam

Hukum dan HAM, Dr. Muhammad Indra

penelitian ini, yaitu :

dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi

a. Apa

penyebab

lemahnya

fungsi

Pengawasan Orang Asing tertanggal 28 Juli

pengawasan Orang Asing pada Kantor

20102, mengatakan:

Imigrasi Klas I Samarinda ?

Pelanggaran

ijin

keimigrasian.

Jenis

b. Bagaimana

konsep

efesiensi

dan

pelanggaran keimigrasian meliputi keberadaan

efektifitas pengawasan orang asing pada

dan kegiatan, sehingga bisa dikategorikan

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda ?

illegal. Pelanggaran keberadaan meliputi

Penelitian

ini

menjalankan

metode

lewat waktu, dokumen palsu dan illegal.

penelitian yang difokuskan pada penerapan

Pelanggaran kegiatan meliputi bekerja tanpa

undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

1 Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, Laporan Tahunan, Samarinda, 2011. 2 Imigrasi, www.imigrasi.go.id, diakses 5 Mei 2012 pukul 09.00 WIB.


257

Keimigrasian mengenai pengawasan orang

Keimigrasian. Undang-undang ini mencabut

asing pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda.

Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak

Karena yang dimaksud adalah penerapan

diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik

Keimigrasian yang menekankan pada sistem

Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan

pengasawan orang asing, maka jenis penelitian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ini termasuk jenis yuridis Sosiologis,sehingga

5216.

Jenis penelitian yang Penulis pergunakan

Dengan

adanya

Undang-undang

ini,

dalam penelitian ini adalah hukum empiris

maka pengertian keimigrasian sebagaimana

dengan pendekatan yang digunakan adalah

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan:

yuridis sosiologis

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pembahasan A. Penyebab

Lemahnya

Fungsi

Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda

Seiring

orang

mencampuradukkan

kata dan pengertian emigrasi, imigrasi dan transmigrasi. Kalau tidak mengacaukannya, kadang-kadang

menyamakannya.

Dalam

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia

buku imigrasi, mengatakan, Secara etimologi,

telah mengalami 2 (dua) undang-undang

memanglah ketiga perkataan itu berasal

imigrasi.

Pertama

dari kata Latin “migratio”, yang artinya

produk

berupa

Indonesia

melahirkan

Undang-undang

yaitu

“perpindahan penduduk”.3


Perpindahan manusia dari satu tempat

Keimigrasian yang disahkan pada tanggal

ke tempat lain, dekat atau jauh. Perpindahan

31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian

manusia

imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada.

berlangsung sejak zaman purba. Terdapatnya

Seiring perkembangan dan perilaku manusia

daerah-daerah

dalam kehidupan bernegara, serta majunya

bertebarnya Menhir di seluruh Eropa terutama

teknologi mengenai lintas batas negara, maka

di sekitar Laut Tengah adalah bukti dari arus

pada tahu 2011 disahkan Undang-undang

migrasi tersebut. Juga lukisan-lukisan jejak

baru, sebagai pengganti dari Undang-undang

dari dan bayang-bayang yang menghiasi

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi denga

dinding-dinding gua Altamira, gua Lascaux


dan gua-gua lainnya.

(migrasi)

sebenarnya

kebudayaan

telah Afrika,

3 Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Dirjen Imigrasi, Jakarta, 2005, hlm. 10.


Ketika

negara-negara

berdiri,

berhubungan dengan aturan hukum yang

perpindahan manusia melampaui batas-batas

dibuat dan harus ditaati oleh siapapun. Secara

negara terus berlangsung. Migrasi adalah

fungsional pengawasan, seperti Penulis dari

salah satu hak asasi manusia. Secara klasik,

Makmur ialah …..keberhasilan suatu tugas

banyak motif yang mendorong orang untuk

dari pengawasan dapat diukur kemampuan

meninggalkan tanah airnya (Beremigrasi),

pengetahuan bidang pengawasan yang dimiliki

lalu

oleh pengawas yang bersangkutan. Disamping

memasuki

Sebagian

negara

disebabkan

sudah

258

lain

(imigrasi).

terdesaknya

suatu

itu juga bagi para pelaksana kegiatan yang

bangsa oleh penyerbuan bangsa lain. Sebagian

menjadi

lainnya karena dorongan tugas suci yakni

aturan-aturan yang mengikat pelaksanaan

untuk mengembangkan misi keagamaan.

sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga

Yang mendorong orang Eropa beremigrasi

jelas bahwa dalam sebuah kelembagaan

ke Amerika Serikat sampai menjelang abad

tidak semata-mata membutuhkan manusia

kedua puluh yang sebagian besar petani

atau pegawai yang memiliki keunggulan

miskin yang tak betanah adalah kemiskinan

dalam ilmu pengetahuan yang menciptakan

dan keyakinan untuk mengadu untung di

kecerdasan dan kemahiran atau keterampilan

negara yang baru itu, di samping ada pula yang

dalam

ingin menghindari kecemasan dan rasa tidak

pekerjaan.4

obyek

pengawasan

melakukan

suatu

memahami

tindakan

atau

aman di dunia lama. Kepentingan ekonomi

Bila dilihat dari pengawasan yang ada

mendorong kaum kapitalis untuk menjelajahi

pada keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi

berbagai penjuru dunia untuk dijadikan

Klas 1 Samarinda, maka sesuangguhnya

koloni tempat berinvestasi, sedangkan ilmu

kelemahan dalam sistem pengawasan bukan

pengetahuan telah memotivasi para ilmuwan

terletak semata-mata pada sistem aturan.

untuk melakukan penelitian

Karena sistem aturan mengenai pengawasan

ilmiah di

orang asing di wilayah yuridiksi Kantor

berbagai daerah. Oleh karena itu pentinganya imigrasi

Imigrasi Klas 1 Samarinda, telah menjalankan

adalah menjalankan Fungsi pengawasan.

aturan

Pengawasan

sangat

Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02

Karena pengawasan identik

Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan,

menakutkan.

menjadi

hal

yang

Keputusan

Menteri

Kehakiman

lain.

Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan

Hal ini tentu saja tidak benar, dan bisa

Tindakan Keimigrasian, dan peraturan ini

menyesatkan dari hakekat dari pengawas

sebagai aturan teknis sebagaimana diatura

tersebut. Diperlukan adanya pengawasan,

dalam

orangnya disebut pengawas, tentunya sangat

Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang

dengan

mencari

kesalahan

orang

Peraturan

Pemerintah

Republik

4 Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 223.


259

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan

Dalam hal ini penulis berpendapat,

Keimigrasian. Sesuai ketentuan peraturan

bahwa

pemerintah ini, maka dalam melakukan

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang

perlu segera diambil langkah-langkah dalam

dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi

pembenahan

dan pengawasan lapangan.

asing.

dengan

adanya

sistem

Undang-undang

pengawasan

orang

Sistem pengawasan akan efektif

Pengawasan administrasi dan pengawasan

bilamana sistem pengawasan itu memenuhi

lapangan terhadap keberadaan orang orang

prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem

asing di wilayah Negara Republik Indonesia

pengawasan itu tetap dapat

adalah dua sistem pengawasan yang saling

meskipun terjadi perubahan terhadap rencana

berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi ini

yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam

sebagai wujud adanya ketergantungan sistem.

Makmur6 mengemukakan bahwa beberapa

Karena pengawasan lapangan tidak secara

sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan,

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan

bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan

kegunaannya. Oleh karena itu harus

administrasi mengenai penyimpangan izin

dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan

tinggal atau habis masa tinggalnya. Disini

membutuhkan sistem pengawasan tertentu

admistrasi, secara hukum apalagi memiliki

yang berlainan dengan sistem pengawasan

peranan penting. Sehingga seperti pendapatnya

bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan

Jimly Asshiddiqie,5 adminstrasi hukum (the

untuk bidang penjualan dan sistem untuk

administration of law) yang efektif dan efisien

bidang keuangan akan berbeda. Oleh

yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif)

karena itu sistem pengawasan harus dapat

yang

(accountable).

merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari

administrasi

kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan

hukum dan sistem hukum dapat disebut

dibidang penjualan umumnya tertuju

sebagai agenda penting yang keempat sebagai

pada

tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di

pengawasan dibidang keuangan tertuju

atas. Dalam arti luas, ‘the administration of

pada penerimaan dan penggunaan dana.

Karena

bertanggungjawab itu,

pengembangan

kuantitas

dipergunakan,

penjualan,

sementara

law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan

b. Pengawasan harus mengikuti pola yang

hukum (rules executing) dan tata administrasi

dianut organisasi. Titik berat pengawasan

hukum itu sendiri dalam pengertian yang

sesungguhnya berkisar pada manusia,

sempit.

sebab manusia itulah yang melakukan

5 Jimly Asshiddiqie, http://www.docudesk.com, diakses 21 Mei 2012 pukul 15.15 WIB. 6 Makmur, Op.cit., hlm. 246.


kegiatan

dalam

badan

usaha

atau

organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan yang

aspek

intern

perusahaan

kegiatan-kegiatannya

tergambar

meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan. f. Pengawasan harus ekonomis. Sifat

ekonomis

dalam pola organisasi, maka suatu sistem

pengawasan

pengawasan

dari

suatu

sistem

sungguh-sungguh

dapat

memenuhi

diperlukan. Tidak ada gunanya membuat

pola

organisasi.

sistem pengawasan yang mahal, bila

Ini berarti bahwa dengan suatu sistem

tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan

pengawasan , penyimpangan yang terjadi

dengan suatu sistem pengawasan yang

dapat ditunjukkan pada organisasi yang

lebih murah. Sistem pengawasan yang

bersangkutan.

dianut perusahaan-perusahaan besar tidak

prinsip

harus

260

berdasarkan

c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah

organisasi.Tujuan

perlu ditiru bila pengawasan itu tidak

utama

ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal

dari pengawasan ialah mengusahakan

yang perlu dipedomani adalah bagaimana

agar apa yang direncanakan menjadi

membuat

kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem

dengan benar-benar merealisasikan motif

pengawasan benar-benar efektif, artinya

ekonomi.

suatu

sistem

pengawasan

dapat merealisasi tujuannya, maka suatu

Dari sistem pengawasan tersebut yang

sistem pengawasan setidaknya harus

telah diuraikan diatas, maka dalam penegakan

dapat dengan segera mengidentifikasi

hukum sebagai bagian dari sistem yang

kesalahan yang terjadi dalam organisasi.

dibangun terhadap orang asing. Diperlukan

Dengan adanya identifikasi masalah atau

pola atau intrumen penegakan hukum dalam

penyimpangan, maka organisasi dapat

rangkan menjalankan fungsi pengawasan

segera mencari solusi agar keseluruhan

orang. Adapun instrumen penegakan hukum

kegiatan operasional benar-benar dapat

dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar

atau mendekati apa yang direncanakan

negara adalah7:

sebelumnya.

a. Dilakukan

penolakan

untuk

masuk

d. Pengawasan harus fleksibel.

terhadap orang yang terkena penangkalan

e. Suatu sistem pengawasan adalah efektif,

khususnya orang asing dan dapat berlaku

bilamana sistem pengawasan itu memenuhi

juga terhadap warga negara Indonesia

prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa

(yang terkena penangkalan).

pengawasan itu tetap dapat dipergunakan,

7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.


261

b. Dilakukan penolakan untuk berangkat

jumlah tenaga atau aparat penegak hukum,

keluar negeri terhadap orang-orang yang

dalam hal ini pegawai yang diposisikan pada

terkena pencegahan berlaku terhadap

sub seksi pengawasan, demikian pula pada

orang Indonesia maupun orang asing.

sub seksi penindakan.

c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada

saat

maupun

pemeriksaan

keberangkatan,

kedatangan diketemukan

Demikian pula terhadap kedatangan orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda pada tahun 2012.

orang-orang yang diduga melakukan

Sedangkan untuk tahun berjalan 2012 ini

pelanggaran hukum keimigrasian, misal:

baru ada 1 (satu) orang yang berhasil dilakukan

visa palsu, izin keimigrasian yang tidak

penindakan berupan deportasi ke negeri

beriaku lagi, paspor palsu (termasuk

asalnya yaitu Mr. Jun Allan Dacuno Bundac

pengertian

sebagian

berkebangsaan Fhilipina. Pendeportasian ini

ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

dilakukan karena yang bersangkutan sudah

Jadi penegakan hukum dalam rangka

melanggar izin tinggal karena tidak dilakukan

pengawasan orang asing, tidak bisa hanya

perpanjangan di wilayah Negara Republik

dilakukan sendiri oleh Negara kita, melainkan

Indonesia.

pemalsuan

baik

perlu adanya pembangunan suatu sistem

Kemudian terjadinya deportasi tersebut

penangkalan atau penolakan masuknya dan

ada beberapa sebab, seperti penyalahgunaan

berangkatnya ke luar negeri terhadap alat bukti

izin tinggal, kunjungan dan sebagainya. Warga

izin yang berupa paspor dan visa, termasuk

Negara Asing (WNA) berbagai motivasi

izin tinggal sementara, dan lainnya.

masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan

Pengawasan

dan

pada umumnya menggunakan BVKS maupun

pengawasan lapangan juga sangat dipengaruhi

menggunakan visa wisata akan mendapat izin

jumlah

melaksanakan

kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk

tugasnya. Terbukti tidak seimbangnya antara

baik dengan visa atau bebas visa. Secara jelas

luas wilayah, jumlah kedatangan dengan

dalam visa kunjungan disebutkan bahwa visa

personil bidang pengawasana pada Kantor

kunjungan dipergunakan untuk kunjungan

Imigrasi Klas 1 Samarinda yang hanya 43

wisata. Penyalahgunaan visa itu bisa terjadi

0rang.

karena peluangnya tersedia untuk dilakukan

personil

secara

administrasi

dalam

Dari ruang lingkup jangakuan wilayah

oleh orang asing tersebut. Apalagi faktor-

yang menjadi yuridiksi Kantor Imigrasi Klas

faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa

1 Samarinda yang meliputi wilayah Kota

yang dinilai sangat luas, termasuk pemberian

Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara,

tenggang waktu pada izin kunjungan wisata

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

yang terlalu lama.

Timur, dan Kota Bontang adalah dari segi

Selain itu penyalahgunaan izin tinggal


262

juga bisa terjadi, karena merasa ada sponsor

bersikap biasa saja. Tanpa ada keinginan

yang menjamin, maka orang asing bisa saja

untuk mengetahui bagaimana keberadaan

untuk

orang

tidak

melaporkan

keberadaannya.

asing

tersebut.

Dengan

harapan

Termasuk orang asing laki-laki yang sponsori

sebenarnya adanya budaya hukum untuk

isterinya. Tapi tidak melapor kepada petugas

proaktif membantu dalam pengawasan orang

bahwa izin tinggalnya sudah habis.

asing. Selama ini yang dianggap efektif secara

Sedangkan apabila yang bersangkutan

langsung mengawasi keberadaan orang asing

melakukan perbuatan yang bukan dalam

oleh masyarakat adalah pihak Rukun Tetangga

kategori yang dimaksud dalam keimigrasian,

(RT) setempat, karena adanya ketentuan wajib

maka proses hukum tetap diberlakukan seperti

lapor selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

masalah pidana umum atau kejahatan lain seperti narkoba. Inilah

Oleh karena itu keterbatasan dalam pengawasan ini masih sangat banyak yang

kendala-kendala

dalam

hal

perlu dibenahi, termasuk sosialisasi dan

pengawasan atas keberadaan orang asing

penyuluhan yang ditujukan kepada pengusaha,

yang berada di wilayah yuridiksi Kantor

masyarakat

Imigrasi Klas 1 Samarinda. Dalam hal ini

perusahaan dan umum. Selain itu diperlukan

penulis masih menyampaikan satu hal yang

koordinasi yang baik dari semua pihak terkait,

juga termasuk kendala yang dihadapi pihak

baik pihak keamanan dan terlebih lagi dengan

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda terkait

pihak pemerintah daerah setempat.

dengan soal budaya hukum masyarakat kita terhadap keberadaan orang asing. Penulis berpendapat kendala ini tidak perlu menjadi suatu

runtutan

yang

terstruktur

seperti

disebutkan diatas, melainkan kendala ini bukan timbul secara terstruktur. Melainkan budaya hukum masyarakat dalam pandangan mereka terhadap orang asing. Dimana mereka memandang

orang

asing

adalah

sosok

asing yang masuk dengan tidak perlu untuk diperhatikan secara serius. Masyarakat Kaltim umumnya, terlebih lagi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Imigrasi Klas 1 Samarinda terhadap kedatangan atau keberadaan orang asing, begitu percaya dan bersikap apatis atau

B.

setempat

terutama

disekitar

Efesiensi dan efektifitas terhadap Pelaksanaan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda Pelaksanaan pengawasan terhadap orang

asing yang dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Pengawasan ini adalah bagian dari proses setelah izin tinggal di wilayah Republik Indonesia diberikan kepada yang bersangkutan. Karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, diatur secara jelas tentang jenis izin keimigrasian terdiri dari: a. Izin Singgah. b. Izin Kunjungan. c. Izin Tinggal Terbatas. d. Izin Tinggal Tetap.

263


Sedangkan dengan diberlakukan Undang-

c. Memiliki

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

dokumen

Keimigrasian

yang palsu;

Keimigrasian, mengenai izin bagi orang

d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang

asing, maka Penulis membaginya pengawasan

dibebaskan dari kewajiban memiliki

berdasarkan Undang-undang tersebut dan

Visa;

realita dilapangan, dibagi menjadi 3 (tiga)

e. Telah memberi keterangan yang tidak

fase, yakni fase sebelum masuknya orang

benar dalam memperoleh Visa;

asing, fase setelah pemberian izin bagi orang

f. Menderita penyakit menular yang

asing dan fase saat keluarnya orang asing,

membahayakan kesehatan umum;

yang penulis jabarkan sebagai berikut:

g. Terlibat kejahatan internasional dan

1. Fase Sebelum masuknya Orang Asing.

tindak pidana transnasional yang

terorganisasi;

Fase ini dilakukan pengawasan Imigrasi dalam rangka menjalankan tugasnya pada

h. Termasuk dalam daftar pencarian

tempat tertentu pintu masuknya orang

orang untuk ditangkap dari suatu

asing. Seperti bandara udara, pelabuhan

Negara asing;

laut, termasuk adanya wajib lapor bagi

dalam

orang asing ke kantor Imigrasi, dalam hal

terhadap

ini Kantor Iigrasi Klas 1 Samarinda.

Indonesia, atau

kegiatan

Pemerintah

maker Republik

Apabila dokumen atau syarat yang

j. Termasuk dalam jaringan praktik

ditentukan oleh hukum Indonesia melalui

atau kegiatan prostitusi, perdagangan

perundang-undangan yang berlaku tidak

orang, dan penyelundupan manusia.

dipenuhi, maka imigrasi wajib untuk

i. Terlibat

Dengan dilakukan pengawasan saat akan

menolak kedatangan orang asing di

masuknya orang asing, maka Imigrasi bisa

Indonesia.

melakukan penolakan kehadiran orang

Penolakan ini sebagaimana diatur dalam

asing tersebut. Penolakan ini merupakan

pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor

bentuk tindakan atau penindakan yang

6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,

dilakukan oleh Imigrasi, dan upaya ini

sebagai berikut :

sebagai bentuk upaya priventif, atau

Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing

pencegahan. Pencegahan ini dilakukan

masuk Wilayah Indonesia dalam hal

apabila syarat baik secara administrasi

orang asing tersebut :

dan teknis tidak terpenuhi. Orang asing

a. Namanya tercantum dalam daftar

tersebut belum mendapat izin tinggal

Penangkalan; b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;

atau berada di Indonesia dalam waktu cukup, melainkan saat masuk dan atau akan masuk.


2. Fase setelah pemberian izin bagi Orang

perpanjangan Izin Kunjungan atau

Asing. Fase

pemberian Izin Tinggal Terbatas. ini

dalam

penegakan

hukum

(4) Kewajiban mendaftar sebagaimana

dilakukan

untuk

pengawasan

orang

dimaksud dalam ayat (1), bagi

asing, dimana orang asing tersebut telah

anak yang berumur sampai dengan

mendapatkan izin tinggal di wilayah

16 (enam belas) tahun dan belum

Negara Republik Indonesia. Selama

kawin dilakukan oleh orang tua atau

orang asing berada tersebut pengawasan

walinya.

yang dilakukan menyangkut aktivitas

264

Dari ketentuan ini, apabila bagi setiap

yang berhubungan dengan batas waktu

orang asing yang berada di Indonesia

izin tinggal sementara di wilayah Negara

yang melanggar ketentuan pasal ini, maka

Republik Indonesia.

hasil pengawasan terhadap orang asing,

Pada fase ini pula berarti bahwa orang

dapat diambil tindakan. Disinilah fungsi

asing tersebut secara administrasi telah

pengawasan benar-benar bisa dijalankan

memenuhi syarat dan mendapat izin

oleh sub seksi pengawasan. Pengawasan

tinggal di wilayah Negara Republik

dijalankan apabila terjadi pelanggaran

Indonesia.

orang

yang dilakukan oleh orang asing.

asing berkewajiban memenuhi, seperti

3. Fase saat keluarnya orang asing.

disebutkan dalam pasal 12 Peraturan

Karena

itu

bagi

Dalam kondisi keluarnya orang asing

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

dari wilayah Negara Republik Indonesia.

tentang Pengawasan Orang Asing dan

Sebab keluarnya orang asing dari wilayah

Tindakan Keimigrasian, berbunyi :

Indonesia tersebut tentunya ditentukan

(1) Orang asing yang berada di wilayah

dari beberapa sebab, yaitu :

Negara Republik Indonesia lebih

a. Keluarnya

orang

asing

karena

dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib

habisnya izin tinggal di wilayah

mendaftarkan

Negara Republik Indonesia.

diri

pada

Kantor

Imigrasi setempat.

b. Adanya pelanggaran atau perbuatan

(2) Pendaftaran pada Kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke 91 (sembilan puluh satu).

pidana sehingga dia dijatuhi sanksi pidana. Oleh karena itu potensi terjadinya pelanggaran atau untuk menghindari

(3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana

terkenanya sanksi dari habisnya izin

dimaksud dalam ayat (1) dapat

tinggal dan lainnya. Keluarnya orang

dilakukan

saat

asing juga masih dalam pengawasan

memperoleh

imigrasi. Sehingga oleh imigrasi bisa

yang

bersamaan

bersangkutan

pada

265


dilakukan deportasi keluar negeri dan atau

a. Paspor; dan

ke Negara asalnya berada. Di Samarinda

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

dilakukan deprtasi seperti data yang telah

2. Paspor terdiri atas :

Penulis sajikan terdahulu dalam 2 (dua)

a. Paspor diplomatik;

tahun terakhir ada 2 (dua) kasus. Kedua-

b. Paspor dinas; dan

duanya sama yaitu habis masa izin tinggal

c. Paspor biasa.

sementara di wilayah yurisdiksi Kantor

3. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri

Imigrasi Klas 1 Samarinda. Atas kasus

atas :

yang terjadi ini, pengawasan dilakukan

a. Surat Perjalanan Laksana Paspor

secara

efektif

pada

pengawasan

administrasi. Menjadi kesulitan adalah untuk melakukan penjemputan secara baik apalagi secara paksa. Karena jumlah tenaga pengawasan dan penindakan yang

untuk warga Negara Indonesia; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan c. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

sangat kurang. Sehingga masih sangat

4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

tergantung dengan bantuan dari aparat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hukum lainnya seperti Kepolisian untuk

merupakan dokumen Negara.

melakukan penindakan secara langsung. Sedangkan

dalam

dan

bertindak dalam hal member, bukan bersifat

pemberian izin tinggal dan perjalan

menerima. Karena disini peranan Imigrasi

artinya baik dalam prosesnya masuk

bertindaknya pun menjadi aktif. Sedangkan

dan keluar wilayah Negara Republik

dalam hal menerima, Imigrasi bertindak

Indonesia,

menjadi pasif.

oleh

pengawasan

Pasal 24 ini konteknya adalah Imigrasi

Imigrasi

dilakukan

bukan hanya terhadap orang asing, tapi

Berperan aktif ini, karena Imigrasi wajib

juga berlaku bagi orang Indonesia yang

untuk meminta kepada yang bersangkutan

akan keluar. Sehingga jenis dokumennya

untuk memenuhi syarat terlebih dulu, sampai

pun disesuaikan dengan siapa yang

pada proses pemberian dokumen. Imigrasi

akan diberikan izin berupa dokumen

bertindak sebagai wakil Negara yang aktif

tersebut, juga dalam rangka aktivitas apa

meminta syarat-syarat kepada pemohon.

yang dilakukan. Hal ini sebagaimana

Kemudian

dalam

hal

ini

kaitannya

disebutkan dalam bab IV Dokumen

dengan efektifitas pengawasan orang asing

Perjalanan Republik Indonesia, pasal 24,

yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas

berbunyi :

1 Samarinda, Penulis perlu uji dari ketiga

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas :

hal mendasar dalam efektifitas pengawasan orang asing. Sebagaimana telah disampaikan


266

oleh Lawrance F. Friedman, ada tiga hal

Dalam arti sempit, aparatur penegak

yang mendasar ketika kita membicarakan

hukum yang terlibat dalam proses tegaknya

efektifitas, yaitu struktur (structure), substansi

hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat

(substance), dan Budaya hukum masyarakat

hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir

(culture).

pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur

Terhadap pelaksanaan dari efektifitas

terkait mencakup pula pihak-pihak yang

hukum ini, maka dalam penegakan hukum

bersangkutan dengan tugas atau perannya

yang dilakukan secara preventif dan refresif.

yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan

Bahwa dalam rangka pengawasan yang

atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,

bersifat preventif adalah seperti yang Penulis

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

uraikan di atas mengenai fase-fase yang dalam

pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

kembali (resosialisasi) terpidana.

2011 tentang keimigrasian, maka fase pertama

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak

penangkalan atau pencegahan masuknya

hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang

orang asing ke Indonesia. Sepanjang syarat

mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak

yang ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh

hukum beserta berbagai perangkat sarana

yang bersangkutan.

dan prasarana pendukung dan mekanisme

Dalam

secara

kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang

struktur, maka yang perlu untuk diperhatikan

terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

adalah

Kelembagaan

kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat

paut

dengan

peraturan yang mendukung baik kinerja

soal kewenangan, melainkan dengan segi

kelembagaannya maupun yang mengatur

personil pada sub seksi pengawasan yang

materi hukum yang dijadikan standar kerja,

tidak relevan dengan tugas dan fungsinya.

baik hukum materielnya maupun hukum

Dengan jumlah 4 (empat) orang sub seksi

acaranya. Upaya penegakan hukum secara

pengawasan pada Kantor Imigrasi Klas 1

sistemik haruslahAparatur penegak hukum

Samarinda tidak bisa melakukan pengawasan

mencakup pengertian mengenai institusi

secara efektif. Pentingnya aparatur Negara

penegak hukum dan aparat (orangnya)

dalam

hukum

penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur

melalui fungsinya pengawasan, maka seperti

penegak hukum yang terlibat dalam proses

pendapat Jimly Asshiddiqie8, memberikan

tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,

pendapat Aparatur penegak hukum mencakup

penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas

pengertian mengenai institusi penegak hukum

sipir pemasyarakatan.

disini

pandangan

efektifitas

kelembagaan. bukan

bersangkut

melaksanakan

penegakan

dan aparat (orangnya) penegak hukum. 8 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 3-4.

267


Setiap

aparat

terkait

tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu

mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan

sendiri tidak atau belum mencerminkan

dengan tugas atau perannya yaitu terkait

perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup

dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,

dalam masyarakatnya.

penyelidikan,

dan

aparatur

penyidikan,

penuntutan,

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian

jika materinya sebagian besar merupakan

sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali

warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi

(resosialisasi) terpidana.

dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak

yang kita hadapi bukan saja berkenaan

hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang

dengan upaya penegakan hukum tetapi

mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak

juga pembaruan hukum atau pembuatan

hukum beserta berbagai perangkat sarana

hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi

dan prasarana pendukung dan mekanisme

penting yang memerlukan perhatian yang

kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang

seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum

terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

(‘the legislation of law’ atau ‘law and rule

kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat

making’), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan

peraturan yang mendukung baik kinerja

bahkan pembudayaan hukum (socialization

kelembagaannya maupun yang mengatur

and promulgation of law, dan (iii) penegakan

materi hukum yang dijadikan standar kerja,

hukum (the enforcement of law).

baik hukum materielnya maupun hukum

Pengawasan tersebut bisa dilakukan tetapi

acaranya. Upaya penegakan hukum secara

terbatas pada pengawasan yang dilakukan

sistemik haruslah memperhatikan ketiga

secara administrasi, tidak bisa kelapangan

aspek itu secara simultan, sehingga proses

secara keseluruhan. Sementara pertambahan

penegakan hukum dan keadilan itu sendiri

jumlah orang asing di wilayah yuridiksi

secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda semakin

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan

banyak. Dari data yang ada sebanyak 132

berkenaan dengan kinerja penegakan hukum

(seratus Tiga Puluh Dua) orang asing yang

di negara kita selama ini, sebenarnya juga

tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Disini yang

memerlukan analisis yang lebih menyeluruh

dituntut untuk berperan aktif bagi keberadaan

lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu

orang asing tersebut berada pada sponsornya.

elemen saja dari keseluruhan persoalan kita

Sponsor membantu sekatif mungkin dalam

sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan

mengurus izin orang asing itu. Sehingga

upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan

peranan sub seksi pengawasan dibatasi oleh

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum

hal tersebut.


Disini secara substansi atau pada isi

268

undang Nomor 6 Tahun 2011 ini belum

peraturan, pada Undang-undang Noor 6

diiringi

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dituntut

berupa Peraturan Pemerintah yang baru

adanya peranan secara aktif dari Keimigrasian

sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah

untuk melakukan penangkalan masuknya

Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

orang asing seperti menolak kedatangan.

1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan

Pengawasan

Tindakan

sebagaimana

Undang-undang

Nomor

diatur 6

Tahun

dalam

dengan

Peraturan

Keimigrasian.

pelaksanaan

Pada

Peraturan

2011

Pemerintah tersebut tidak menuntut banyak

tersebut mulai dari pasal 66 sampai pasal 73

peranan Keimigrasian secara aktif. Karena

menghendaki adanya peranan secara aktif dari

juga pelaksanaannya masih didasarkan pada

Imigrasi, mengenai keberadaan orang asing.


Terutama Penulis lihat pada ketentuan pasal

Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992

68 ayat (1) huruf c, berbunyi : Pengawasan

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

terhadap keberadaan dan kegiatan Orang

Nomor 3474).

Asing di Wilayah Indonesia.

Kemudian yang berhubungan dengan

Demikian pula tuntutan secara aktif di

soal budaya (culture), mengenai efektivitas

lapangan untuk melakukan pengawasan dan

ini Penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu

kemudian diambil tindakan oleh bagian lain

budaya masyarakat secara umum, dan kedua

pada Imigrasi, adalah pada pasal 70 ayat (1)

budaya masyarakat secara khusus, kekhususan

huruf d, berbunyi : pengumpulan data warga

ini terkait dengan budaya kerja dan potensi

Negara asing yang dalam proses penindakan

kerja pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda.

Keimigrasian. Ketentuan ini juga berhubungan

Secara internal, personil yang ada bekerja

secara aktif ke lapangan adalah padal pasal 72

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

ayat (1) dan (2), berbunyi :

yang berlaku. Sehingga pelaksanaan tugas

1. Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat

sangat ditekankan pada kedisiplinan.

meminta keterangan dari setiap orang

Sedangkan budaya yang masyarakat secara

yang member kesempatan menginap

umum, menyangkut kebiasaan masyarakat

kepada Orang Asing mengenai data Orang

kita yang lebih bersifat apatis, tidak mau tahu

Asing yang bersangkutan.

dengan keberadaan orang asing. Menjadi

2. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib

memberikan

data

kesulitan pula bagi Kantor Imigrasi Klas 1

mengenai

Samarinda dalam melakukan pengumpulan

Orang Asing yang menginap di tempat

data di lapangan, karena bagamaina pun

penginapannya jika diminta oleh Pejabat

adanya peran aktif dari masyarakat dalam

Imigrasi yang bertugas.

memberikan

Pada saat sekarang ini dengan Undang-

peran aktif masyarakat dalam memberikan

informasi.

Karena

adanya


269

informasi mempermudah kerjaan pengawasan

atau tindakan yang melanggar hukum

yang dilakukan kantor Imigrasi tersebut.

negaranya sudah tentu terhadapnya akan

Oleh

karena

itu

tindakan

terkahir

yang dilakukan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap pengawasan orang

dikenakan tindakan seperti diadili dan menghukumnya. 2. Kelompok

orang-orang

yang

bukan

asing adalah dengan tindakan pendeportasian

warga negara atau orang-orang asing.

orang asing tersebut ke Negara asalnya.

Bila mereka, telah masuk dalam wilayah

Oleh karena itu deportase menurut

Indonesia, maka ia harus tunduk kedalam

Syahrin A.K9, berpendapat bahwa deportase

yurisdiksi negara-negara setempat. Tetapi

merupakan hak sebuah negara untuk mengusir

walaupun demikian, umumnya mereka

orang

melanggar

diberikan pembatasan khusus mengenai

peraturan dan yang mereka tidak inginkan,

haknya, contohnya hak untuk turut serta

hal ini dianggap sebagai kedaulatan teritorial

dalam pemerintahan hak unutk dipilih dan

suatu negara.

memilih, bahwa orang asing tidak tidak

asing

Sedangkan

yang

dianggap

sebagaimana

disebutkan

diperkenankan dalam pemilihan ini.

dalam pasal 1 angka 36, Undang-undang

Sedangkan alasan dilakukan deportase

Nomor 6 Tahun 2011, berbunyi : Deportasi

menurut O’Connel dalam Sri Setianingsih

adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang

Suwandi10 adalah :

Asing dari Wilayah Indonesia.

1. Karena

Konsekuensi logis masuk dan beradanya orang

asing

dengan

berbagai

motivasi

kegiatannya akan membawa pula pengaruh yang positif maupun negaratif terhadap negara yang dimasukinya. Sehingga bagi

melakukan

tindakan

yang

membahayakan kepentingan umum; 2. Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya; 3. Karena melakukan kejahatan berhubungan dengan pelacuran;

setiap WNA yang berada di dalam wilayah

4. Karena menderita penyakit menular;

negara yang dimasukinya harus tunduk dan

5. Karena alasan-alasan politik, misalnya

patuh pada tatanan hukumnya. Sehingga orang asing di Indonesia tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Kelompok orang-orang yang menjadi warga negara dari negara setempat. Bagi mereka, bila melakukan suatu perbuatan

mengadakan

kegiatan

spionase

atau

kegiatan politik lainnya; 6. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat; 7. Karena menghina bendera negara yang bersangkutan.

9 Syharin. A.K., Hukum Internasional Publik, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 158. 10 Sri Setianingsih Suwandi, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun 1977.


Simpulan

270

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai

Sesuai dengan pembahasan yang telah

Barat; dan (2)bahwa konsep efisiensi dan

Penulis sampaikan pada bab pembahasan

efektivitas pengawasan Orang Asing pada

terdahulu, maka dapat disimpulkan mengenai

Kantor Imigrasi Klas I Samarinda yaitu

efektivitas pengawasan Keimigrasian pada

dengan tetap menjalankan 3 fase pengawasan

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, sebagai

menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun

berikut : (1)bahwa penyebab lemahnya fungsi

2011 tentang Keimigrasian dimana fase

pengawasan Orang Asing pada wilayah kerja

tersebut dimulai dari fase sebelum masuknya

Kantor Imigrasi Samarinda adalah karena

Orang Asing ke Indonesia, fase setelah

adanyaketerbatasan jumlah petugas imigrasi

pemberian ijin tinggal bagi Orang Asing dan

yang di tempatkan di bagian pengawasan

fase saat keluarnya Orang Asing dari wilayah

Orang Asing dan juga dikarenakan luasnya

Indonesia ditambah lagi dengan adanya

wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Samarinda

penambahan jumlah Pegawai Imigrasi yang

itu sendiri yang terdiri dari Kota Samarinda,

bertugas di bidang Pengawasan Orang Asing,

Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara,

sehingga pengawasan secara preventif dan refresif dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA Buku

Peraturan Perundang-undangan

Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, 2011,


Laporan Tahunan, Samarinda.

Kemigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

Hukum dan HAM RI, 2005, Lintas

tentang Pengawasan Orang Asing

Sejarah Imigrasi Indonesia, Dirjen

dan Tindakan Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Imigrasi, Jakarta. Makmur,

2011,

Efektivitas

Kebijakan

Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung. Syharin. A.K., 1992, Hukum Internasional Publik, Bina Cipta, Bandung. Sri Setianingsih Suwandi, 1977, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun 1977.

Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

271


Naskah Internet Jimly Asshiddiqie, http://www.docudesk.com. Imigrasi, www.imigrasi.go.id.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA

Recommend Documents