9 Oktober 2013 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Implementasi PP No. 31 Tahun 2013 Guna Pemberian Izin Keimigrasian kepada TKA dan pelaksanaan Implementasi Aplikasi Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Pemohonan Fasilitas Keimigrasian

9 Oktober 2013 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 1

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ADALAH

KEBIJAKAN SELEKTIF (SELECTIVE POLICE) DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA : BAHWA BERDASARKAN KEBIJAKAN DIMAKSUD

SERTA DALAM

RANGKA MELINDUNGI

KEPENTINGAN

NASIONAL HANYA ORANG ASING YANG MEMBERIKAN MANFAAT, SERTA TIDAK

MEMBAHAYAKAN

KEAMANAN

DAN

KETERTIBAN

UMUM

DIPERBOLEHKAN MASUK DAN BERADA DI WILAYAH INDONESIA, TENTUNYA

DENGAN

MENJUNJUNG

TINGGI

KEWAJIBAN HAK

ASASI

UNTUK

MENGHORMATI

MANUSIA

SEBAGAI

DAN

BAGIAN

KEHIDUPAN UNIVERSAL.

2

PENGERTIAN UMUM 

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yangberwenang di Perwakilan RI atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal (UU No.6/2011 Pasal 1 butir 18)

(PP No.31/2013 Pasal 1 butir 17) 

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia. (UU No.6/2011 Pasal 1 butir 21) (PP No.31/2013 Pasal 1 butir 18)



Izin Tinggal Tetap adalah Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. (UU No.6/2011 Pasal 1 butir 23) (PP No. 31/2013 Pasal 1 butir 19)



Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. (UU No.6/2011 Pasal 1 butir 26) (PP No.31/2013 Pasal 1 butir 20)



Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan orang yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (UU No.6/2011 Pasal 1 butir 25) (PP No.31/2013 Pasal 1 butir 21)

Klasifikasi Visa (Pasal 34 UU No. 6 / 2011 dan Pasal 74 PP No. 31/2013)

VISA

Dalam rangka bekerja

Tidak Dalam rangka bekerja a. b.

Visa Diplomatik; Visa Dinas.



Kementerian Luar Negeri

a. b.

Visa Kunjungan; Visa Tinggal Terbatas (Vitas)



Direktorat Jenderal Imigrasi

a. b. c. d. e. f.

Melakukan PMA Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah Mengikuti pendidikan Repatriasi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara Penyatuan keluarga yang meliputi : 1. OA menggabungkan diri dengan suami/isteri WNI 2. OA menggabungkan diri dengan suami/isteri pemegang ITAS/ITAP 3. Anak hasil perkawinan sah antara Orang Asing dan WNI 4. Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin 5. OA yang kawin secara sah dengan WNI 6. OA yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang ITAS / ITAP

4

TEMPAT PERMINTAAN VISA 

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Diajukan oleh orang asing yang bersangkutan



Direktorat Jenderal Imigrasi Diajukan oleh sponsornya di Indonesia



Tempat Pemeriksan Imigrasi Diajukan oleh orang asing yang bersangkutan pada saat kedatangannya di Indonesia Permintaan Visa dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2007 5

PEMBERIAN ITAS (PS. 141 PP No.31/2013) 

SUMBER : a. b. c. d.

VISA  VITAS LANGSUNG karena Kelahiran Alih Status ITK  ITAS Karena Ketentuan Perundang-undangan

PEMBERIAN ITAS A. VITAS

(PS.52 UU No.6/2011 Yo PS.141 Ayat 2. PP 31/2013 Ayat 2)

VITAS Tanda Masuk sekaligus sebagai ITAS sementara 30 hari

TPI

Max 30 hari

KANIM setempat Berbentuk Kartu (Ayat 148 PP No.31/2013)

a. b. c. d. e. f.

Pasal 141 ayat 1 huruf a Orang Asing masuk dengan VITAS

g.

h.

i. j.

Penanam Modal Bekerja sebagai Tenaga Ahli Rohaniawan Diklat Penelitian Ilmiah Menggabungkan diri dengan suami/istri pemegang ITAS Menggabungkan diri dengan ortu bagi anak asing yang mempunyai hubungan keluarga dengan ortu WNI Menggabungkan diri dengan ortu pemegang ITAS atau ITAP bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun dan belum kawin Orang Asing eks WNI Wisatawan lanjut usia mancanegara

Kitas max 2 Tahun max 6 Tahun

Berbentuk Cap (Ayat 149 PP No.31/2013)

• •

Kitas max 90 hari untuk melakukan pekerjaan Dapat diperpanjang 30 hari

Max 180 Hari

ITAS asal VITAS saat Kedatangan (Ayat 150 PP No.31/2013)

Kitas max 30 hari Tidak dapat diperpanjang

IZIN TINGGAL (INTAL)

DIPLOMATIK IZIN TINGGAL

ITAS diberikan kepada : (Pasal 52 UU No. 6 / 2011 dan Pasal 141 PP No. 31 / 2013)

DINAS KUNJUNGAN

a. b.

ITAS ITAP

c. d.

e. f.

Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas; anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas; Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan; nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. 8

Orang asing pada point a dan point c dari Pemberian ITAS (PP No. 31 / 2013 Pasal 141 ayat 2) :

1.

Orang Asing dalam rangka penanaman modal;

2.

bekerja sebagai tenaga ahli;

3.

melakukan tugas sebagai rohaniawan;

4.

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

5.

mengadakan penelitian ilmiah;

6.

menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas (baru);

7.

menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia (tanpa batas usia dan status perkawinan);

8.

menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;

9.

Orang Asing eks warga Negara Indonesia; dan

10. wisatawan

lanjut usia mancanegara. 9

PROSES PERMOHONAN KONVERSI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN KE ITAS PERMOHONAN

UPT / KANIM : - Melengkapi persyaratan -Meneruskan ke Kanwil dengan pendapat / saran

UPT / KANIM : Penerbitan / Penolakan KITAS

KANWIL / KADIV IM : -Telaahan -Meneruskan ke Ditjenim dengan pendapat dan saran

KANWIL

SUBDIT ALIH STATUS : -Telaahan -Ditambah Keterangan dari Direktur Intaltuskim

DIREKTUR INTALTUSKIM : -Persetujuan atau -Penolakan 10

Jenis Izin Tinggal Terbatas sesuai masa berlakunya (RPP Pasal 145, pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 147)

ITAS untuk maksimal 2 tahun -Dapat diperpanjang s/d 6 tahun

ITAS UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN SINGKAT - Paling lama 90 hari -Dapat diperpanjang paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di wilayah RI tidak lebih dari 180 hari (maksimal 6 bulan)

ITAS BAGI PEMEGANG VISA TERBATAS SAAT KEDATANGAN - Paling lama 30 hari -Tidak dapat diperpanjang

11

Izin Kerja Bagi Orang Asing (Berdasarkan Pasal 28 Permenakertrans R.I No. PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

(1)

IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS

12

PROSES PERMOHONAN ALIHSTATUS ITAS KE ITAP PERMOHONAN UPT / KANIM : - Melengkapi persyaratan -Meneruskan ke Kanwil dengan pendapat / saran

UPT / KANIM : Penerbitan / Penolakan KITAP

KANWIL / KADIV IM : -Telaahan -Meneruskan ke Ditjenim dengan pendapat dan saran

KANWIL

SUBDIT ALIH STATUS : -Telaahan -Ditambah Keterangan dari Direktur Intaltuskim

DIREKTUR INTALTUSKIM : -Telaahan - Persetujuan dan Pendapat

DIRJENIM : - Persetujuan atau - Penolakan

13

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada : (Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)

Pasal 60 (1) 1. PEMEGANG ITAS ROHANIWAN, PEKERJA, INVESTOR DAN LANJUT USIA 2. PEMEGANG ITAS TELAH 3 TAHUN

Juga dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia (Pasal 152 ayat 2 huruf c)

Pasal 60 (3)

Pasal 60 (2) 1. KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR 2. PERKAWINAN TELAH 2 TAHUN

LANGSUNG

-Eks Anak Ganda Terbatas -Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Tua Pemegang ITAP

LANGSUNG di KANIM

-Eks Warga Negara Indonesia (WNI) -Suami / Isteri dari pemegang ITAP

ALIH STATUS

Catatan Untuk mendapatkan ITAP harus menandatangani Pernyataan Integrasi Kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 60 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

14

ITAP dapat berakhir karena pemegang ITAP (pasal 62 ayat 1) a.

Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. Tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun; c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. Dikenai tindakan Deportasi; atau f. Meninggal dunia. 15

ITAP dibatalkan karena pemegang ITAP (pasal 62 ayat 2) 1.

Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2.

Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;

3.

Melanggar Pernyataan Integrasi;

4.

Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;

5.

Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal tetap;

6.

Orang asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, atau

7.

Putus hubungan perkawinan Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap (pasal 1 angka 22) 16

SISTEM PENJAMINAN WNA (PASAL 63 UU No. 6/2011 MENGATUR SOAL PENJAMINAN Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia (pasal 1 angka 26) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 25) 1. Pasal 63 ayat (1) Penjaminan  warganegara asing tertentu (wajib pemegang ITAS & ITAP) 2. Pasal 63 ayat (2) Penjamin bertanggung jawab : -

Keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin;

-

Melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, perubahan alamat

3. Pasal 63 ayat (3) -

Membayar biaya yang timbul untuk memulangkan/mengeluarkan orang asing yang dijamin dari wilayah Indonesia, apabila orang asing yang bersangkutan :

-

Telah habis masa berlaku izin tinggal;

-

Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

4. Pasal 63 ayat (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia 5. Pasal 63 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 17

Alih Penjamin

Korporasi 1. 2.

Korporasi

Perorangan

Perorangan

Dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam satu grup Dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang hasil produksinya berhubungan

3.

Dari perusahaan ke suami/isteri Warga Negara Indonesia atau ke Warga Negara Indonesia bagi eks. Warga Negara Indonesia

4.

Kawin Campur, eks WNI, eks ganda terbatas ke Perusahaan

5.

Karena Perceraian/putusan pengadilan, kematian suami/isteri Warga Negar Indonesia, kematian Orang tua Warga Negara Indonesia 18

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TETAP

Gugur ITAP < 10 TAHUN Tidak Gugur (apabila ada penjamin) Waktu 60 hari

CERAI HIDUP

Pasal 63 ayat (4)

> 10 TAHUN

ORANG ASING KAWIN DENGAN WNI

Tidak Gugur (harus ada penjamin)

Penjaminan tidak berlaku

CERAI MATI

ITAS & ITAP tidak gugur (harus ada penjamin) 19

SINKRONISASI PENGATURAN PASAL 61 UU NO 6 TAHUN 2011

Pasal 52 huruf e dan huruf f e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia; atau f.

Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d b. Keluarga karena perkawinan campuran d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

Dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan / atau keluarganya 20

Alih Status yang diberikan secara langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi SE Dirjenim No. IMI.1228GR.01.13 Th.2009 ttg Alih Status Izin Tinggal Dinas menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pertimbangan Terbitnya Circular Note dari Kemenlu pada tgl 9 Januari 2008 yang isinya bahwa sejak tgl 1 Januari 2008 Kemenlu tidak lagi menerbitkan Visa Diplomatik, Visa Dinas, Izin Tinggal Dinas dan MERP bagi WNA pemegang Paspor biasa yang akan bekerja sebagai

Tenaga Ahli Asing dalam rangka kerjasama bantuan program/teknik/proyek dari luar negeri kepeada pemerintah R.I

Staf non Diplomatik pada Perwakilan Negara Asing

Bekerja pada non Government Organization (NGO) asing, atau

Pelajar/mahasiswa dalam rangka program kemitraan Negara Berkembang (KNB)

21

IMPLIKASI KEIMIGRASIAN PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DAN PENERBITAN PERMENHUKHAM RI NOMOR 22 TAHUN 2012

LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006

DIATUR DALAM SE MENHUKHAM NO. M.09-IZ.03.10 TAHUN 2006

SOSIALISASI: INTERNAL EKSTERNAL

Subyek Pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

LAHIR SETELAH 1 AGUSTUS 2006

DIATUR DALAM PERMENHUKHAM No.22 Tahun 2012 (Sebagai Pengganti Permenhukham No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007) 22

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS Pasal 6 UU No. 12 tahun 2006

ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA REPUBLIK INDONESIA YANG BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN WAJIB MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN MASA PENYAMPAIAN ADALAH 3 (TIGA) TAHUN SEJAK BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN 23

Tata Cara Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Permen No. 22 Tahun 2012 DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM b. Kantor Imigrasi

Memilih Indonesia

Memilih Asing

a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; b. mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi; c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA a. Perwakilan Republik Indonesia b. Tempat lain yang ditunjuk Menteri

Memilih Indonesia

Memilih Asing

a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda; b. mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi; c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 24

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006 “HARUS MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MEMILIKI AFFIDAVIT” LAHIR SESUDAH 1 AGUSTUS 2006 “MEMILIKI AFFIDAVIT” 25


MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA TEMPAT : 1.

2.

DALAM NEGERI a.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

b.

KANTOR IMIGRASI

LUAR NEGERI

a.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

b.

TEMPAT LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI, MISALNYA KAMAR DAGANG EKONOMI INDONESIA (KDEI) 26

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA 1.

MENGISI FORMULIR PERMOHONAN

2.

MELAMPIRKAN : i.

FOTOCOPY KUTIPAN AKTE LAHIR DI LEGALISIR

ii.

FOTOCOPY KUTIPAN AKTE PERKAWINAN/BUKU NIKAH ORANG TUA DI LEGALISIR

iii.

FOTOCOPY KUTIPAN AKTE PERKAWINAN/BUKU NIKAH JIKA BELUM BERUSIA 18 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH

iv.

FOTOCOPY PASPOR RI DAN/ ATAU PASPOR ASING ATAU SURAT LAINNYA YANG DILEGALISIR

v.

SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN ASING DAN ANAK YANG MENGAJUKAN SURAT PERNYATAAN DI ATAS KERTAS BERMATERAI YANG DISETUJU OLEH PEJABAT NEGARA ASING YANG BERWENANG/KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING

vi.

PAS FOTO BERWARNA TERBARU 4x6 SEBANYAK 6 LEMBAR 27


MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA •

APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, MAKA KANTOR WILAYAH WAJIB : a.

MENERUSKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI BESERTA PERSYARATANNYA KEPADA DIRJEN AHU

b.

MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

c.

MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNI DALAM SIMKIM

d.

MEMBERIKAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI DAN PENCABUTAN AFFIDAVIT SEBAGAI DIMAKSUD PADA HURUF a DAN b

28

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA •

APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR IMIGRASI, MAKA KANTOR IMIGRASI WAJIB : a.

MENERUSKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI BESERTA PERSYARATANNYA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

b.


c.

MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNI DALAM SIMKIM

d.


29

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA •

APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, MAKA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI WAJIB : a.

MENERUSKAN PENYAMPAIAN KEWARGANEGARAAN RI BESERTA DIREKTUR JENDERAL AHU

PERNYATAAN PERSYARATANNYA

MEMILIH KEPADA

b.


c.

MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM HAL SISTEM INFORMASI PADA KANTOR PERWAKILAN TELAH TERINTEGRASI DENGAN SIMKIM PADA DITJENIM

d.


30


MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI DAN PENCABUTAN AFFIDAVIT DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PASPOR RI PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI DIKENAKAN BIAYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU 31


MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING TEMPAT : 1.

DALAM NEGERI a.

2.

KANTOR IMIGRASI

LUAR NEGERI a.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

b.

TEMPAT LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI, MISALNYA KAMAR DAGANG EKONOMI INDONESIA (KDEI)

32


MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING SYARAT : 1. 2. 3. 4.

MENGISI FORMULIR PASPOR KEBANGSAAN AFFIDAVIT SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BAGI YANG LAHIR SEBELUM TANGGAL 1 AGUSTUS 2006 5. APABILA DIAJUKAN DI KANTOR IMIGRASI, MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN 33


MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING •

APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, MAKA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI WAJIB :

a.

MENERIMA PENGEMBALIAN PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

b.

MENCABUT AFFIDAVIT DAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

c.

MENCABUT PASPOR RI BAGI YANG MEMILIKI

d.

MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM HAL SISTEM INFORMASI PADA KANTOR PERWAKILAN TELAH TERINTEGRASI DENGAN SIMKIM PADA DITJENIM

MENYAMPAIKAN

KEPADA

34


MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING •

APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR IMIGRASI, MAKA KANTOR IMIGRASI WAJIB :

a.

MENERIMA PENGEMBALIAN PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

b.

MENCABUT AFFIDAVIT DAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

c.

MENCABUT PASPOR RI BAGI YANG MEMILIKI

d.

MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM SIMKIM

e.

MENERBITKAN DOKUMEN TINGGAL TETAP

MENYAMPAIKAN

KEIMIGRASIAN

KEPADA

BERUPA

IZIN 35


MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING

“PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH YANG DILAKUKAN PADA KANTOR IMIGRASI BERDASARKAN ASAS DOMISILI ATAU TEMPAT TINGGAL” “PENERBITAN ITAP DIKENAKAN BIAYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU” 36

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN  BERADA DI WILAYAH RI  MERUPAKAN WNA (PASAL 65 PP NO. 2 TAHUN 2007)  DIBERIKAN ITAP BERDASARKAN PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  PENERBITAN ITAP DIKENAKAN BIAYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU 37

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN SYARAT : 1.

PASPOR KEBANGSAAN

2.

PASPOR RI

3.

KUTIPAN AKTE KELAHIRAN

4.

AFFIDAVIT

5.

PETIKAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BAGI YANG LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006

6.

BERITA ACARA PENDAPAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN YANG BERSANGKUTAN 38

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN BERITA ACARA PENDAPAT MEMUAT : 1.

NAMA, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

2.

ALAMAT TINGGAL

3.

PEKERJAAN

4.

KETERANGAN/ALASAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN

5.

STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

6.

DASAR PERTIMBANGAN KAKANIM MEREKOMENDASIKAN PENERBITAN ITAP BAGI YANG BERSANGKUTAN 39

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN



APABILA BERADA DI LUAR WILAYAH RI, KEPALA PERWAKILAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK HARUS MENCABUT PASPOR, AFFIDAVIT DAN ATAU PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

40

TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS “AFFIDAVIT HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA RI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMILIKI PASPOR ASING”

“PENERBITAN AFFIDAVIT TIDAK PERLU DIIKUTI DENGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN PENGURANGAN DATA IZIN TINGGAL PENCABUTAN DOKIM MENJADI WNI” 41

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK R.I NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Di wilayah Indonesia Kantor Imigrasi setempat (yang wil.kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda)---Pasal 3 ayat (1)

1. Dibuat fasilitas keimigrasian yang berbentuk kartu 2. Dapat diberikan paspor RI dengan peneraan cap subyek ganda terbatas pada halaman pengesahan 3. Dicatat dalam buku register tersendiri 4. Masa berlaku Paspor dibatasi hanya sampai anak berusia 21 tahun.

Di luar wilayah Indonesia Kepala Perwakilan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b)

43

44

45

46

47

Bentuk Cap Faskim bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berdasarkan Permen No. 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian)

48

49

9 Oktober 2013 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Recommend Documents