FASILITASI UDARA
DIREKTUR ANGKUTAN UDARA Rapat Koordinasi FAL ke-‐7 Yogyakarta, 20 April 2016
Suatu rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil Internasional untuk mendukung kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang , kargo ,pos dan barang perbekalan pesawat serta dokumen di bandar udara internasional
1. Tujuan Program Fasilitasi Udara Nasional adalah untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang persediaan pesawat, tanpa hambatan dan penundaan yang Mdak perlu 2. Agar semua pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan FAL di Indonesia memahami ruang lingkup, prosedur dan tata cara sesuai dengan tugas, fungsi ,tanggung jawab insMtusi dan penyelenggara jasa terkait
1. Undang Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara 5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan Facilita'on (FAL) di Bandar Udara Internasional 6. ICAO Annex 9 – FacilitaMon 7. ICAO Doc. No. 9957 tentang FAL Manual
4
Pasal 226 (1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara melipuM : a. pembinaan kegiatan penerbangan; b. kepabeanan; c. keimigrasian; dan d. kekaranMnaan. (2) Pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OTORITAS BANDAR UDARA. (3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekaranMnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Kepabeanan (CUSTOMS) Harmonisasi peraturan perundangan CIQ dengan kewajiban dan rekomendasi dalam Annex 9- ICAO
Keimigrasian (IMMIGRATION)
KekaranMnaan (QUARANTINE)
Kesehatan
Ikan Hewan & Tumbuhan
KOMNASFAL UDARA Tim Teknis Komnasfal
Nasional
Sekretariat Komnasfal
Komfalbandara 27 Bandara
Bandara
Keanggotaan Komnasfal Udara (3 tahun) KETUA Direktur Jenderal Perhubungan Udara ANGGOTA v Customs, Immigration, Quarantine, v Konsuler, v pengawasan narkotika, v Intelijen negara v Pariwisata v Pengelola Bandara; v Airlines rute internasional
Keanggotaan Komfalbandara (3 tahun) Ketua Komfalbandara adalah : KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDARA pada Bandara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandara atau KEPALA BANDAR UDARA pada Bandara yang dikelola pemerintah yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara atau KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI pada Bandara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara
Keanggotaan Komfalbandara (3 tahun) Anggota ialah wakil dari instansi-‐instansi sebagai berikut : › Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota; › Bea dan Cukai Bandara; › Imigrasi Bandara; › KaranMna Kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara; › KaranMna Hewan dan Tumbuhan Bandara; › KaranMna Ikan Bandara; › Pengawasan NarkoMka Daerah; › Pengelola Bandara; › Perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan internasional; › Perusahaan penunjang bandara / groundhandling pada Bandara yang bersangkutan.
Keanggotaan Komfalbandara
Terkait Ketua dari Dishub Provinsi, berdasarkan kajian hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KADISHUB Provinsi dapat tetap menjadi Ketua Komfalbandara
Pengawasan kegiatan FAL di Bandara
Pengawasan dilakukan Inspektur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara yaitu kegiatan Evaluasi dan Pengawasan
Tujuan Pengawasan
Untuk mengevaluasi keadaan di lapangan secara langsung agar dapat memberikan masukan kepada Pimpinan untuk diMndaklanjuM
a. Bandara Soekarno Hatta - Tangerang, tgl 3 Juli 2015; c. Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar, tgl 5 Juli 2015; e. Bandara Kualanamu - Medan
tgl 9 Juli 2015;
g. Bandara I Gusti Ngurah Rai-Denpasar, tgl 9 Juli 2015; e. Bandara Juanda - Surabaya,
tgl 10 Juli 2015.
1. Penempatan dan pengoperasian Thermal Scanner kurang maksimal dan tidak dilakukan pada semua penerbangan internasional , hanya diprioritaskan pada penerbangan dari Negara wabah; 2. Petugas pengoperasian thermal scanner untuk mengarahkan penumpang tidak ada; 3. Holding Room / ruang observasi / ruang isolasi sesuai SOP tidak tersedia. 4. General Declaration bagian kesehatan tidak terisi dan tidak ada tanda tangan kapten penerbang atau crew senior serta penyerahannya tidak dilakukan per kedatangan dan keberangkatan pesawat udara 5. Petugas KKP membagikan Health Alert Card (HAC) kepada awak pesawat untuk disebarkan kepada penumpang, namun penumpang tidak terinformasi kegunaan dari HAC tersebut sehingga masih banyak penumpang yang tidak mengisi HAC. 6. Petugas KKP tidak diperbolehkan naik kedalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan crew yang akan berangkat, dengan alasan akan menggangu persiapan Airline terbang. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hanya 8 – 10 menit. 7. Tidak ada ambulance elektrik/fasilitas khusus untuk membawa suspect penumpang keluar menuju ke ambulance yang parkir di luar Bandara, sehingga menghindari penumpang umum lainnya tertular oleh suspect penumpang tsb
§ UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 134(2) bahwa pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-‐anak dibawah 12 tahun atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa: a. Pemberian prioritas tambahan tempat duduk; b. Penyedian fasilitas kemudahan untuk naik ke/dari turun pesawat; c. Penyedian fasilitas untuk penyandang cacat selama berada dalam pesawat udara; d. Sarana bantu bagi orang sakit; e. Penyedian fasilitas untuk anak-‐anak selama berada dalam pesawat udara; f. Tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-‐anak dan/atau orang sakit; g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerM oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
§ PM61/2015 tentang Fasilitasi Udara
1. Penyelenggara Bandara dan Airlines wajib memberikan bantuan khusus kepada penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus agar dapat menerima pelayanan yang lazim diberikan kepada masyarakat umum; 2. Penyelenggara Bandara dan Airlines wajib menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus sejak kedatangan dibandara keberangkatan hingga meninggalkan bandara tujuan; 3. Penyelenggara Bandara, Airlines, Ground Handling wajib membuat dan mempublikasikan standard pelayanan / operasi minimum bagi penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan akses dan transportasi sejak kedatangan dibandara keberangkatan hingga meninggalkan bandara tujuan; 4. Penyelenggara Bandara, Airlines, Ground Handling dan agen perjalanan wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus, dalam bentuk yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas kogniMf dan sensoris, dan ground handling memberikan bantuan yang dibutuhkan selama perjalanan. 5. Penyelenggara Bandara, Airlines, Ground Handling wajib membuat dan berkoordinasi dalam program pelaMhan agar tersedia petugas yang terlaMh dalam .......... membantu penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus .
Dalam rangka mengikuM perkembangan peraturan Internasional FAL, Ditjen Perhubungan Udara akMf dalam:
• Melakukan amendment Annex 9 (melipuM amendment 23, 24 dan 25) • Menghadiri ICAO FalcilitaMon Panel • Menghadiri Regional Seminar ICAO FacilitaMon • Audit ICAO Universal Security Audit Programme (USAP)
1. Menyusun Amendment ke-‐26 Annex 9 Konvensi Chicago; 2. Adanya wacana pembentukan sistem Facilita'on Audit (FAL Audit) dengan merujuk best prac'ces pelaksanaan audit USOAP-‐CMA dan USAP-‐CMA; 3. Pelaksanaan penyediaan Advance Passenger Informa'on (API) khususnya terhadap individu-‐individu terduga teroris sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 (2014); 4. Memasukkan kolom keterangan kewarganegaraan pada manifest penumpang
5.
Adanya penyempurnaan definisi, pengaturan, dan perlakuan terkait anak di bawah umur (minors) baik yang terbang dengan pendamping maupun tanpa pendamping guna menjamin keselamatan penumpang anak di bawah umur;
6.
Memuat pengaturan mengenai Enhanced PNR (Passenger Name Record) , Automated Border Control, Standardized Electronic Travel Systems, dan pengembangan Passenger Data Informa'on System;
7.
Usulan pembentukan sistem “job-‐cards” untuk memperjelas tugas pokok kelompok kerja FALP berikut dengan perkembangan dan hasil capaiannya (deliverables);
8.
Usulan pengembangan Global Avia'on Facilita'on Plan (GAFP) dengan tujuan dan target terukur yang mencerminkan kebutuhan negara anggota dan kawasan.
Ø Audit dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober – 5 November 2015 Ø 16 Protocol QuesMons terkait FAL 2 findings Findings yang harus diselesaikan:
Peraturan tentang pengembalian dokumen perjalanan palsu yang disita, ke pihak yang berwenang atau perwakilan diplomaMk dari Negara yang menerbitkan atau yang disebutkan dalam dokumen perjalanan tersebut
CE2 (RegulaMon) Indonesia belum mempunyai peraturan nasional
CE8 (ImplementaMon) Indonesia Mdak dapat mengimplementasikan karena belum adanya peraturan nasional
