PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 61 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan perubahan ketentuan tentang pembiayaan perjalanan dinas berdasarkan kebutuhan nyata (at cost) dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perjalanan dinas pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan at cost dan agar dapat dilaksanakan secara tertib dan terdapat kesatuan tindakan atau keseragaman penyusunan bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, perlu dibuat pedoman pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2.
Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
3.
Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
4.
Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai pemberi tugas untuk melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan dalam surat tugas tersebut, yang antara lain berisi tanggal, nomor, nama, jangka waktu, lokasi, maksud dan tujuan pelaksanaan tugas.
5.
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
6.
Pelaksana SPPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
7.
Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
8.
Biaya Riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah dan benar-benar dilaksanakan.
9.
Pengeluaran Riil adalah pengeluaran biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus, stasiun, bandara dan pelabuhan pergi atau pulang dan biaya transportasi dari bus, stasiun, bandara dan pelabuhan pergi atau pulang ke tempat tujuan yang tidak memiliki bukti yang sah.
10. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah kepala kantor atau satuan kerja yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada kepala kantor atau satuan kerja yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan. 13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN. 14. Verifikasi adalah penelitian atas kesesuaian, kelengkapan dan kewajaran bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas.
15. Verifikator adalah pegawai yang diberi tugas membantu PPK dalam menilai kesesuaian, kelengkapan dan kewajaran bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas. 16. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran. 17. SPM-LS adalah Langsung
Surat
Perintah
Pembayaran
BAB II PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pasal 2 (1)
Sebelum melaksanakan perjalanan dinas, pejabat atau pegawai mengajukan SPT untuk mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani kepala kantor.
(2)
Berdasarkan SPT tersebut, PPK membuat SPPD.
(3)
SPPD ditanda tangani oleh PPK dan kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk pada instansi/unit kerja tempat tujuan. Bagian Kedua Surat Perintah Tugas Pasal 3
(1)
SPT salah satu syarat yang harus dipertanggungjawabkan dalam perjalanan dinas setiap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagaimanatercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
(2)
Apabila pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan tanggal dan lokasi penugasan maka: a. perubahan jadwal yang tidak mempengaruhi jangka waktu dan lokasi penugasan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari atasan langsung; b. perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu dan/atau lokasi penugasan, dapat diberikan dengan melengkapi surat keterangan dari atasan langsung dan mendapatkan persetujuan dari kepala kantor; lokasi penugasan harus c. perubahan melampirkan surat keterangan yang disetujui oleh kepala kantor yang kemudian mengetahui PPK untuk selanjutnya diterbitkan SPT yang baru; d. surat keterangan dimaksud huruf a,b dan c, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. Bagian Ketiga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pasal 4
(1)
SPPD salah satu syarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
(2)
Lampiran SPPD harus dicap dan ditandatangani oleh pejabat, kepala kantor, satuan kerja, pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah atau pejabat BUMN setempat sesuai dengan lokasi penugasan yang tercantum dalam SPT termasuk perubahannya.
(3)
Tanggal dan hari dalam lampiran SPPD sesuai dengan pelaksanaan penugasan didukung dengan bukti tiket dan penginapan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya.
Bagian Keempat Jangka Waktu Perjalanan Dinas Pasal 5 Setiap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai ketentuan jangka waktu perjalanan dinas, sebagai berikut : a. jangka waktu perjalanan dinas dalam negeri dilakukan 3 (tiga) hari untuk setiap 1 (satu) lokasi tujuan; b. jika pelaksanaan perjalanan dinas tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 3 (tiga) hari, maka pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor. Pasal 6 (1)
Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Surat Persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
(2)
Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara. Bagian Kelima Pembayaran dan Biaya Perjalanan Dinas Pasal 7
(1)
Pembayaran biaya perjalanan dinas dilaksanakan dengan sistem pembayaran langsung (SPM – LS).
(2)
Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan uang persediaan melalui uang muka untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3)
Uang muka perjalanan dinas dibayarkan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total
anggaran yang diusulkan dengan memberikan bukti pembayaran uang muka kepada bendahara pengeluaran. (4)
Biaya perjalanan dinas berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan Menteri Keuangan. Bagian Keenam Bukti-Bukti Pengeluaran Yang Harus Dipertanggungjawabkan Pasal 8
(1)
Biaya transportasi dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, sebagai berikut : a. bukti pengeluaran yang sah untuk transportasi berupa tiket pesawat (dilampiri boarding pass dan JP2U), tiket kapal laut, tiket kereta api atau tiket bus; b. bukti pengeluaran yang sah untuk penginapan berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh hotel, wisma, mess dan lain-lain disertai cap dan tandatangan pemilik dan/atau pengelola (khusus untuk penginapan tingkat Kabupaten/Daerah terpencil dilengkapi dengan biaya sewa kamar); c. untuk penginapan yang tidak resmi, tidak dikomersialkan atau tidak disewakan untuk umum (rumah penduduk, mess dan Iain-Iain), bukti pengeluaran dibuat dengan menggunakan kuitansi yang ditandatangani pemilik rumah dan/atau mess dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU). d. biaya transportasi untuk penugasan di Bogor, Bekasi dan Bandung sebesarRp. 170.000,(seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Banten sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pergi/pulang; e. biaya taksi dari terminal, stasiun, bandara atau pelabuhan ke lokasi tujuan sekali perjalanan (oneway) minimal 3 (tiga) orang setiap taxi sesuai biaya taxi daerah setempat dan
pertanggungjawabannya melekat pada ketua tim atau ketua koordinator; f. sewa alat transportasi menggunakan kendaraan roda-4 (bukan angkutan dalam kota), ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit per hari dengan ketentuan lokasi tujuan minimal 5 km dari batas wilayah atau kota; g. untuk penggunaan sewa kendaraan roda-4, kapal laut, speed boat dan pesawat udara, diberikan penggantian sesuai jarak tempuh yang telah diprogramkan, dengan tanda bukti berupa kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) lengkap dengan cap, nama jelas, identitas perusahaan dan diketahui oleh atasan serta melampirkan surat keterangan persetujuan dari atasan terkait dan menyebutkan nilai nominal sewa, sebagaimana termuat dalam Lampiran IV Peraturan ini; h. untuk penggunaan sewa kendaraan roda-4, kapal laut/speed boat dan pesawat udara, yang tidak sesuai dengan rute perjalanan yang telah ditetapkan, diberikan penggantian sesuai dengan jarak tempuh yang dilalui dengan tanda bukti berupa kuitansi bermaterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) lengkap dengan cap, nama jelas, identitas perusahaan dan diketahui oleh atasan serta melampirkan surat persetujuan dari atasan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menyebutkan nilai nominal sewa. (2)
Biaya transportasi, penginapan dan uang harian berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan Menteri Keuangan.
(3)
Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pasal 9 (1)
Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipertanggungjawabkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung uang muka diterima.
(2)
Pertanggungjawaban rampung untuk kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan perjalanan langsung (SPM-LS) paling lambat disampaikan kepada PPK 14 (empat belas) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas.
(3)
Biaya perjalanan dinas dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara nyata (at cost) dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
(4)
Bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) dikumpulkan oleh ketua atau koordinator tim untuk kemudian diserahkan kepada PPK paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT berakhir.
(5)
PPK melalui petugas verifikasi melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan seluruh berkas/bukti pertanggungjawaban keuangan yang diterima dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 8 ayat (1).
(6)
Setelah dokumen perjalanan dinas dinyatakan lengkap, PPK membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas rampung dan dikumpulkan kepada Pejabat SPM untuk proses lanjut, paling lambat 1 (satu) minggu setelah berkas diterima.
(7)
Pejabat SPM melakukan verifikasi dan selanjutnya menerbitkan SPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen pertanggungjawaban rampung diterima.
(8)
Bendahara pengeluaran menerima pengembalian bila terdapat kelebihan dan membayar bila terdapat kekurangan dari uang muka yang telah diberikan kepada yang bersangkutan dengan bukti pembayaran/penerimaan.
(9)
Dalam hal terdapat kekurangan bukti yang diperlukan dalam penilaian kesesuaian, kelengkapan dan kewajaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan, maka PPK melalui verifikator melakukan konfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan dengan menentukan batas waktu pemenuhan bukti maksimal 2 (dua) hari dan apabila terjadi perbedaan pendapat maka akan diselesaikan oleh KPA masing-masing unit kerja.
(10) Apabila kekurangan bukti persyaratan yang diperlukan sebagaimana ayat (7) melewati batas waktu yang telah ditentukan maka pembayaran hanya diberikan sesuai dengan bukti sah yang ada. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1)
Setiap pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)
Laporan pelaksanaan perjalanan dinas disampaikan kepada kepala kantor atau unit kerja masing-masing pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
(3)
Apabila jumlah biaya perjalanan dinas tim yang diajukan melebihi pangusulan tim per bulan, harus memperoleh persetujuan dari Direktorat masingmasing.
(4)
Laporan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
BAB IV SANKSI Pasal 11 (1)
Pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
(2)
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 12
Apabila diketahui bahwa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas melanggar ketentuan ini dengan membuat bukti-bukti palsu, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: JAKARTA
Pada tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
Tembusan :
1. 2. 3. 4.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. 6. 7. 8. 9.
Para Para Para Para Para
Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Kepala kantor Otoritas Bandar Udara; Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Kepala Bandar Udara lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara;
10. Para Kepala Satuan Kerja lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas
Skditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
Lampiran I Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 61 TAHUN 2013
Tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
SURAT PERINTAH TUGAS No.
DIPERINTAHKAN KEPADA :
NAMA/NIP
NO
GOL
JABATAN
1
2
Untuk pergi ke Keperluan Berkendaraan
Lama Tugas Mulai s.d tanggal Keterangan Iain-lain
1. Selesai tugas harap melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.
2. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan kepada DIPA unit kerja masing-masing. Dikeluarkan di
:
Pada tanggal
:
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Kepala Kantor)
Nama
Golongan NIP.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Selditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 61 TAHUN 2013
Tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
SURAT KETERANGAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP
Pangkat/ Golongan Jabatan Peran
No. SPT
Lokasi Penugasan
Dengan ini menerangkan bahwa saya dan Tim telah melebihi tanggal penugasan/menambah/merubah lokasi tugas/penugasan lain yang disebabkan karena : 1 2 3
4.
Dst,
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
(yang membuat keterangan)
Mengetahui/Menyetujui, Direktur/Sesditjen
Nama :
Nama :
NIP.:
NIP.: DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Sfitditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
I. Berangkat (Tempat kedudukan)
:
Ke
:
Pada tanggal
: U.b. PPK (Unit Kerja) Nama PPK NIP.:
II.
Tibadi
:
Berangkat dari
Pada tanggal Kepada
:
Ke
:
Pada Tanggal Kepada
:
(
)
(
)
NIP.:
NIP.:
III.
:
Tibadi
:
Berangkat dari
Pada tanggal Kepada
:
Ke
: :
Pada Tanggal
:
Kepada
(
)
(
) NIP.:
NIP.:
IV.
Tibadi
:
Berangkat dari
Pada tanggal
:
Ke
:
Pada Tanggal Kepada
:
Kepada
(
)
(
Tibadi
:
Berangkat dari
Pada tanggal Kepada
:
Ke
:
Pada Tanggal Kepada
:
(
) NIP.:
VI.
)
NIP.:
NIP.:
V.
:
:
(
)
NIP.:
Tibadi
:
Pada tanggal
:
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal
U.b. PPK (Unit Kerja)
U.b. PPK (Unit Kerja)
Nama PPK NIP.:
VII. VIII.
Nama PPK NIP.:
Catatan Iain-lain PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Setclitjen Hubud
ISRAFULHAYAT
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 61 TAHUN 2013 Tanggal : 22 FEBRUARI 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Lembar Ke Kode No Nomor
: : :
:
002/AU/SPPD/KUM/I/2011
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
1.
Pejabat yang berwenang memberi perintah
2.
Nama/ NIP Pegawai yang diperintah
3.
a.
Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP. No. 6 tahun 1997
b.
Jabatan / Instansi
c.
Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
a. b. c.
4.
Maksud perjalanan dinas
5.
Alat angkutan yang dipergunakan
6.
a.
Tempat berangkat
a.
b.
Tempat tujuan
b. Bogor
a.
Lamanya perjalanan dinas
a.
b.
Tanggal berangkat
b.
c.
tanggal harus kembali
c.
7.
8.
Pengikut
Nama
Tanggal Lahir
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. 9.
Pembebanan anggaran a.
Instansi
a.
b.
Mata anggaran
b.
10. Keterangan lain-lain
*) Coret yang tidak perlu
Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal
:
An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Sekretaris Direktorat Jenderal Ub. PPK (unit kerja)
(Nama PPK) Pangkat NIP.
Lampiran IV Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 61 TAHUN 2013
Tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP
Pangkat Jabatan dalam Tim
Berdasarkan Surat Perintah Tugas No ditugaskan untuk melakukan tugas pada :
Tanggal
1
2
Mengingat lokasi di tidak tersedia transportasi umum maka Tim menggunakan kendaraan sewa, berupa ( kendaraan roda-4, kapal laut, speedboat atau charter pesawat terbang ) selama .jam perjalanan pergi/ pulang sebesar Rp ( ) dengan kuitansi sesuai ketentuan. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. Jakarta,
Mengetahui/Menyetujui
Yang memberi keterangan
Direktur/ Setditj en
Ketua Tim
Nama
Nama:
NIP
NIP.:.. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Satditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
Lampiran V Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 61 TAHUN 2013
Tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
LAPORAN PENGELUARAN RILL
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal A.
DATA PEGAWAI *) No.
B.
Nomor.
Nama
NIP
Gol
Jabatan dalam Tim
URAIAN KEGIATAN *) No.
Uraian
Jumlah
Jumlah
kalau halaman ini kurang dapat ditambah Biaya transport tersebut diatas dapat dipertangung jawabkan secara rill dan benar- benar
dikeluarkan untuk perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebuat ke Kas Negara.
Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Negara/Pegawai Negeri Yang melakukan perjalanan dinas
Nama.
Nama.
NIP
NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
Lampiran VI Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 61 TAHUN 2013
Tanggal
: 22 FEBRUARI 2013
LAPORAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS
A. DATA PEGAWAI *) No.
Nama
Gol
Tanggal berangkat
Lamanya berpergian
Kota
Tujuan
B. LAPORAN KEGIATAN *)
Maksud dan Tujuan :
Laporan hasil kegiatan :
f) kalau halaman ini kurang dapat ditambah Jakarta,
Yang Melaporkan,
Nama NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Hubud
ISRAFULHAYAT
