KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: INST 01 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SEBAGAI REGULATOR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator dalam melaksanakan fungsi pembinaan keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu menetapkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
MENGINSTRUSIKAN: Kepada
:
1. 2. 3. 4.
PERTAMA
:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Untuk peningkatan peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator dalam melaksanakan fungsi pembinaan keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. b. c.
d.
penyiapan pemenuhan peraturan perundangundangan di bidang penerbangan baik di bidang keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan; meningkatkan kompetensi, profesionalisme, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dari sumber daya manusia; meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pelaksanaaan tugas dan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penerbangan; dan peningkatan tertib administrasi perkantoran menuju efektifitas dan efisiensi.
KEDUA
:
Menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap hasil Rapat Kerja Dinas dan daftar inventarisasi permasalahan masingmasing unit kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
KETIGA
:
Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
KEEMPAT
:
Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: :
JAKARTA 29 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd. HERRY BAKTI
LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : INST 01 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SEBAGAI REGULATOR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN
I.
PENYELESAIAN HASIL RAPAT KERJA DINAS TAHUN 2011, meliputi: Penyusunan prosedur proses lelang angkutan udara perintis dalam bentuk kontrak jangka panjang (multiyears contract), koordinator adalah Direktorat Angkutan Udara dengan melibatkan unit kerja terkait (Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Bagian Hukum dan Humas)).
II.
INVENTARISASI PERMASALAHAN MASING-MASING UNIT KERJA YANG TIDAK DIBAHAS DALAM RAPAT KERJA DINAS TAHUN 2012, meliputi:
1.
Inventarisasi jasa profesi bidang penerbangan yang akan dibuka, penyusunan persyaratan administrasi dan kompetensi untuk sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di bidang penerbangan di Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa profesi pada tingkat ASEAN tahun 2015, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Hukum dan Humas) dengan melibatkan unit kerja terkait (seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara).
2.
Pemutakhiran data penerbangan yang termuat dalam AIP, AIP Supplement dan AIC terhadap peningkatan fasilitas di bandar udara, pengoperasian bandar udara dan heliport baru, koordinator adalah Direktorat Navigasi Penerbangan dengan melibatkan unit kerja terkait (Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Keamanan Penerbangan).
3.
Penyusunan pedoman analisa koefisien pekerjaan fisik bandar udara (runway, taxiway dan apron) di luar standar Kementerian Pekerjaan Umum, koordinator adalah Direktorat Bandar Udara dengan melibatkan unit kerja terkait unit kerja terkait (Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan dan Bagian Hukum dan Humas)).
4.
Penyusunan peraturan pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, koordinator adalah Direktorat Bandar Udara dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5.
Penyusunan harga satuan kalibrasi peralatan Precision Approach Path Indicator (PAPI) pada bandar udara Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, koordinator adalah Balai Kalibrasi Penerbangan dengan melibatkan unit kerja terkait (Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan)).
6.
Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2767/XII/2010 tentang Kriteria Kepala Bandar Udara, Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara dan Pejabat Bidang Keamanan Bandar Udara secara bertahap, koordinator adalah Direktorat Bandar Udara dengan melibatkan unit kerja terkait (Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum)).
7.
Penyusunan prosedur dan tata kerja dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna optimalisasi kerja PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, koordinator adalah Direktorat Keamanan dengan melibatkan unit kerja terkait.
8.
Peningkatan koordinasi dalam penyusunan Rencana Induk Bandar Udara pada bandar udara yang akan dibangun atau dikembangkan terkait bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, koordinator adalah Direktorat Bandar Udara dengan melibatkan unit kerja terkait.
9.
Penyiapan penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan terkait tugas dan fungsi masing-masing Direktorat, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan) dengan melibatkan unit kerja terkait.
10. Penyesuaian mata anggaran kegiatan pemotongan bukit terkait keselamatan penerbangan yang semula belanja modal menjadi belanja barang, koordinator adalah Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan dengan melibatkan unit kerja terkait (Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan)). 11. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian form Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan memberikan teguran kepada pejabat/pegawai yang tidak menyerahkan LHKPN, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum). 12. Penyusunan program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2013 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait dengan kode etik, sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur, kontrak kinerja dan pakta integritas, e-procurement, dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengisian jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum).
13. Peningkatan koordinasi dalam rangka renovasi dan penataan ruang kantor serta penambahan penggunaan listrik terkait dengan kemampuan dan kapasitas bangunan, ketersediaan daya listrik serta pencatatan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum). 14. Evaluasi dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai pelaksana dan sarana pendukung Aplikasi Sistem Informasi Tata Laksana Persuratan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, koordinator adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum).
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.
HERRY BAKTI
