INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : INST.03 TAHUN 2011 TENTANG TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
Mengingat
: a.
:
bahwa dalam rangka sinergi fungsi regulator dan operator di bidang penerbangan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2011 pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2011;
b.
bahwa hasil Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditindak lanjuti oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara;
c.
bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2011.
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
MENGINSTRUKSIKAN: Kepada
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; Para Kepala Bandar Udara UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) . Para General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero). Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
PERTAMA
:
Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.
KEDUA
:
Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sesuai pokok bahasan materi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
KETIGA
:
Menyampaikan Rencana Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara paling lambat 2 (dua) minggu setelah Instruksi ini dikeluarkan.
KEEMPAT
:
Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
KELIMA
:
Pelaksanaan hasil Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2011 akan dievaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan dan apabila dipandang perlu dapat dibahas kembali pada Rapat Koordinasi Teknis tahun berikutnya.
KEENAM
:
Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2011 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd. HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SETDITJEN HUBUD,
ISRAFULHAYAT
LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR INST.03 TAHUN 2011 TENTANG TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2011
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2011 A.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG KELEMBAGAAN DAN SDM, meliputi: 1. Masalah Tanah a. Terkait dengan pengadaan atau pembebasan tanah, perlu dilakukan inventarisasi kebutuhan lahan (sesuai rencana induk), penyusunan rencana induk bagi bandar udara yang belum memiliki rencana induk, dan koordinasi serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah guna mendapat dukungan pembiayaan pengadaan tanah. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Bandar Udara dan Para Kepala Bandar Udara, dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait dengan sengketa dan tuntutan tanah, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan (TNI dan atau Polri) setempat dan nantinya Ditjen Perhubungan Udara akan memberikan bantuan hukum setelah kasus dibawa ke pengadilan. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, dan Bagian Hukum dan Humas) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. c. Terkait dengan sertifikasi tanah, perlu diusulkan percepatan pembuatan sertifikat tanah bandar udara. Kebutuhan anggaran untuk proses sertifikasi tanah dibebankan kepada Ditjen Perhubungan Udara. Sertifikat tanah yang asli diserahkan kepada kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
d. Terkait dengan kepemilikan atau status tanah lahan bandar udara, perlu diterbitkan berita acara serah terima operasional (BASTO) dari pemerintah daerah kepada Ditjen Perhubunga Udara ata Kepala Bandar Udara untuk tahap awal. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) a. Terkait dengan kuantitas sumber daya manusia, perlu dilaksanakan program-program guna menambah jumlah SDM terutama tenaga teknisi penerbangan, tenaga dokter umum dan paramedis. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait dengan kualitas sumber daya manusia, perlu dilaksanakan program-program guna meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara agar memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 3. Prasarana a. Terkait dengan pengadaan peralatan atau fasilitas operasional bandar udara, perlu dilakukan penetapan skala prioritas dengan menjaga minimum kinerja pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembuatan Master Plan atau Rencana Strategis di seluruh bandar udara/UPT dan Unit Pelayanan Navigasi, pembuatan General Layout Pembangunan sebagai acuan untuk seluruh bandar udara yang diklasifikasikan non komersial, dan inventarisasi kebutuhan terutama bandar udara UPT/ Non UPT. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
b. Terkait dengan rekondisi atau rehabilitasi peralatan operasional bandar udara, perlu dilakukan penganggaran biaya pemeliharaan semua peralatan yang digunakan/dioperasikan. Setiap usulan anggaran maintenance dan kalibrasi agar selalu dilengkapi dengan justifikasi sehingga apabila tidak masuk dalam SBU dapat diusulkan dalam SBK. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 4. Keuangan dan Aset a. Terkait dengan biaya perjalanan dinas bagi Inspektur Penerbangan, perlu disampaikan usulan anggaran perjalanan dinas Kantor Otoritas Bandar Udara untuk tahun anggaran 2012, dengan dilengkapi dengan justifikasi berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Term of Reference (TOR). Hal ini sehubungan dengan meluasnya kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait dengan tunjangan resiko pekerjaan, perlu diberikan tunjangan resiko kepada petugas keamanan penerbangan (AVSEC), PKP-PK dan jabatan yang beresiko lainnya. Kepala Bandar Udara diminta mengusulkan nama petugas petugas keamanan penerbangan (AVSEC) dan PKP-PK sebagai bahan justifikasi usulan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian dan Umum) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. c. Terkait dengan pola investasi, perlu dibuat mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaannya, secara teknis maupun pola rencana pemanfaatannya serta status aset dimaksud. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. d. Terkait dengan serah terima hasil kegiatan, bila dimungkinkan perlu dibuat aturan pelimpahan kewenangan kepada bandar udara induk yang mempunyai personil yang berkompeten. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
5. Klasifikasi Bandar Udara / Kelas Bandar Udara Terkait dengan peningkatan kelas bandar udara, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan KM. No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara serta mengevaluasi kelas bandar udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 6. Peraturan dan Perundang-undangan a. Terkait dengan buku pedoman atau peraturan-peraturan, perlu dilakukan inventarisasi peraturan terkait dengan penyelenggaraan UPT Bandar Udara, dan penyusunan program tahunan mengenai updating dan pengiriman peraturan terkait kepada semua Kepala UPT Bandar Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Hukum dan Humas) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait dengan tata hubungan kerja antara Kantor Pusat, Kantor Otoritas Bandar Udara dengan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi Cq. Dinas Perhubungan Propinsi sebagai akibat penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Perlu juga disusun Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai tindak lanjut pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Perencanaan dan Bagian Hukum dan Humas) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
c. Terkait dengan perizinan Izin Membangun Bangunan (IMB) terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan pertemuan antara pemerintah daerah dengan Penyelenggara Bandar Udara . Untuk IMB sendiri telah diatur dalam Pasal 215 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa IMB diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Hukum dan Humas) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. d. Terkait dengan penetapan fungsi, tugas dan posisi jabatan fungsional dan non fungsional, perlu dilakukan percepatan penyelesaian analisa jabatan sehingga dapat disusun program usulan tambahan jabatan fungsional dilingkungan penerbangan termasuk jabatan fungsional inspektur penerbangan. Hasil akhir dari analisa jabatan ini akan dihasilkan jabatan fungsional umum ataupun jabatan fungsional tertentu. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian) dan berkoordinasi dengan unit kerja lain. e. Terkait dengan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, perlu dilakukan revisi terhadap PP dimaksud terkait dengan jenis dan tarif PNBP, termasuk mengakomodir aset Ditjen Perhubungan Udara pada Bandar Udara BUMN maupun Bandar Udara Khusus. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan) dan berkoordinasi dengan unit kerja lain. f. Terkait dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu disesuaikan dengan usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setdjiten Perhubungan Udara (Bagian Keuangan) dan berkoordinasi dengan unit kerja lain.
g. Terkait dengan ketentuan batasan usia layak operasi dari kendaraan operasional PKP-PK, Kepala Bandar Udara dan General Manager di lingkungan PT. Angkasa Pur I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) perlu untuk mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 420 Tahun 2011 yang telah mengatur bahwa batas kendaraan PKP-PK adalah 20 tahun. Perlu juga dilakukan sosialisasi peraturan Dirjn Perhubungan Udara tersebut dalam waktu dekat. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja lain. h. Terkait dengan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang Terkait dengan Tingkat Pelayanan (Level of Service) di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan, perlu dilakukan kajian terhadap SKEP/284/X/1999 dan melakukan revisi terhadap perhitungan dan item yang kurang relevan. Nantinya hasil evaluasi akan diusulkan menjadi bagian dalam revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.28 Tahun 1999. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Bandar Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. i.
Terkait dengan perlu adanya aturan yang bersifat khusus terkait dengan petugas watchroom, perlu dibahas lebih lanjut tentang tenaga outsourcing dalam penyelenggaraan bandar udara di lingkup regulator. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
j. Terkait dengan pembuatan aturan terkait legalitas penggunaan SDM PKP-PK dan apron movement control (AMC) outsourcing, perlu dibahas lebih lanjut tentang tenaga outsourcing dalam penyelenggaraan bandar udara di lingkup regulator.Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Hukum dan Humas) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
B.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN OPERASIONAL, meliputi:
DI
BIDANG
TEKNIS
1. Bandar Udara a. Terkait mekanisme pengambil alihan operasional bandar udara di luar Bandar Udara UPT, perlu dibuat mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaannya (SOP) yang secara teknis maupun operasional terkait pola pengambil-alihan operasional bandara, dapat berupa Peraturan Menteri Perhubungan maupun peraturan lainnya. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait masih ada beberapa bandar udara yang belum memiliki sertifikat bandar udara (SBU), perlu dilakukan percepatan penyelesaian sertifikat bandar udara (SBU) termasuk register bandar udara (RBU). Kepala bandar udara diminta proaktif mengusulkan dan memenuhi persyaratan penerbitan SBU dan RBU. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Bandar Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. c. Terkait banyak bandar udara yang belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perlu dilakukan inventarisasi bandar udara yang belum memiliki dokumen AMDAL dan pengalokasian anggaran penyusunan AMDAL. Penyelenggara bandar udara mengusulkan penyusunan dokumen AMDAL kepada Ditjen Perhubungan Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Bandar Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja lain. 2. Navigasi Penerbangan a. Terkait kalibrasi alat – alat navigasi, perlu dilakukan revitalisasi Balai Kalibrasi Penerbangan termasuk penyediaan dana penambahan anggaran untuk perbaikan armada dan kalibrasi serta mempercepat Balai Kalibrasi Penerbangan menjadi badan layanan umum (BLU). Penyelenggara bandar udara diminta mengusulkan anggaran untuk biaya kalibrasi peralatan bantu navigasi di bandar udara, Instrument Flight Procedure dan peralatan lainnya yang harus dikalibrasi. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Navigasi Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
b. Terkait belum tersedianya alat kelengkapan navigasi dan kecukupan jumlah sumber daya manusia di bidang navigasi penerbangan, perlu ada usulan pengadaan Wind Direction Indicator dari Kepala Bandar Udara. Perlu juga dilakukan rapat koordinasi teknis antara Ditjen Perhubungan Udara dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk membahas permasalahan di bidang pelayanan meteorologi termasuk, antara lain yaitu pendataan bandar udara terkait dengan pelayanan Meteorologi Penerbangan, spesifikasi pelayanan, tata hubungan kerja kedua pihak, dan penyelesaian permasalahan aset dan keuangan. Kepala Bandar Udara atau General Manager menginventarisir dan menyampaikan jumlah kebutuhan SDM di bidang navigasi penerbangan. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Navigasi Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 3. Keamanan Penerbangan a. Terkait Airport Security Programme (ASP), perlu dilakukan updating ASP berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan melakukan sosialisasi ASP secara berkala kepada para personel keamanan penerbangan. Masing-masing ASP disusun oleh operator bandar udara dan difasilitasi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait Internal Quality Control, perlu dibentuk Internal Quality Control Unit dalam rangka pengendalian intern terhadap pelaksanaan keamanan penerbangan termasuk pembuatan standar operasional prosedur (SOP). Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. c. Terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaaan penumpang dan tata kerja personel pelaksana pemeriksaaan keamanan penerbangan. Personel keamanan penerbangan perlu diawasi untuk meningkatkan tugas pemeriksaan. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
d. Terkait Access Control, perlu dilakukan peningkatan security awareness dan penambahan personil keamanan penerbangan guna peningkatan pengawasan di wilayan Access Control. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. e. Terkait Document Airport Emergency Plan (AEP), perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 10 (Advisory Circular CASR Part 139 -10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.378 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 16 (Advisory Circular CASR Part 139 – 16), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara. Para kepala bandar udara diminta untuk memprogramkan dan mengganggarkan pelatihan tabletop, partial dan full scale. Perlu juga disusun program terinci selama satu tahun terkait pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PGD). Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. f. Terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlu dilakukan penempatan personel PPNS di Kantor Otoritas Bandar Udara serta pengusulan anggaran kegiatan PPNS dalam melaksanakan peningkatan kemampuan PPNS melalui pelatihan/diklat dan workshop serta sosialisasi tugas dan kewenangan PPNS khususnya terhadap kejahatan di bidang penerbangan bagi entitas penerbangan. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Keamanan Penerbangan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Pelayanan a. Terkait kenaikan tarif bandar udara, perlu dilakukan percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, guna penyesuaian PJP2U di masing-masing kelas bandar udara dan sewa lahan terminal. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Setditjen Perhubungan Udara (Bagian Keuangan) dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. b. Terkait rute dan jadwal penerbangan, perlu dilakukan evaluasi pengguna jasa di bandar udara. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penambahan rute dan jadwal penerbangan, termasuk juga sebagai pertimbangan dalam menyediakan angkutan udara perintis. Penyelenggara bandar udara diminta untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penerbangan oleh badan usaha angkutan udara mengacu ketentuan yang telah ditetapkan baik untuk pelayanan penumpang maupun kargo. Sebagai koordinator penyelesaian adalah Direktorat Angkutan Udara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd. HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SETDITJEN HUBUD,
ISRAFULHAYAT
