KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA J.i-in Mivdflk.i
Ittepan: 3505550 • 350=003 (Senlral)
No.
Jakarta 10110 Kotak Pos No 1389 Jakarta 10013
Fax:3SC6136-35Mi:
3007144
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP. 152 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAMANAN KAROO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Mcnimbang
a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tcntang Program Keamanan Pcnerbangan Nasional lelah diaiur mengenai pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pcsawat udara; b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, pcrlu menetapkan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Pcrhubungan Udara;
Mengingat
1. Undang-undang
Nomor
1 tahun
2009
lentang
Pcnerbangan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun Pcmbentukan
2009 tcntang
dan
Organisasi Kementerian Negara scbagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011:
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kcdudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esclon I Kementerian
Ncgara
sebagaimana diubah
tcrakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun2010; 4.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun
2010 tentang Program Keamanan Pencrbangan Nasional; o.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Perhubungan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.
BAB1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri alas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, kcsclamatan dan keamanan, lingkungan hidup, scrta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2.
Pesawat udara adalah sctiap mesin atau alai yang dapat terbang di atmosfir karena gaya angkat dari reaksi udara tctapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan lempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas kcsclamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4.
Angkutan Udara adalah seliap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara kc bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5.
Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia bcrbentuk
perseroan
tcrbatas
atau
kopcrasi,
yang
kegiatan
utamanya
mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang. kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6.
Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disctujui pemcrintah Republik Indonesia.
7.
Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha
milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia bcrbentuk
perseroan
terbatas atau
kopcrasi, yang kegiatan
utamanya
mengoperasikan bandar udara untuk pclayanan umum. 8.
Unit Penyelcnggara Bandar Udara adalah lembaga pemeriniah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelcnggara bandar udara
yang membcrikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komcrsial. 9.
Keamanan Penerbangan adalah suatu kcadaan yang membcrikan
perlindungan kepada penerbangan dari lindakan mclawan hukum
mclalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas dan prosedur.
10. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat
udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 11.
Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah dacrahdaerah tertentu didalam bandar udara maupun diluar bandar udara
yang diidentifikasi sebagai daerah bercsiko tinggi untuk digunakan kepentingan keamanan penerbangan, penyelcnggara bandar udara dan
kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan scsuai ketemuan yang berlaku
12.
Daerah Terbatas adalah daerah-daerah tertentu yang digunakan kepentingan
penerbangan
dimana
daerah
tersebut
dilakukan
pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan sesuai ketcntuan yang berlaku.
13.
Pemeriksaan Keamanan {Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendelcksi orang atau
barang dilarang (prohibited articles) yang dapat mengancam atau
membahayakan keamanan penerbangan sipil atau untuk mclakukan tindakan melawan hukum.
14.
Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
15.
Barang pos untuk selanjutnya disebul pos adalah kantung atau wadah lain yang bcrisi himpunan surat pos dan atau pakct pos untuk dipcrtukarkan.
16. Surat Muatan Udara {airway bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuklainnya, yang merupakan salah
satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
17.
Direktur Jendcral adalah Direktur Jendcral Perhubungan Udara.
18. Oloritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menieri dan memiliki kewenangan untuk mcnjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketemuan peraluran perundangundangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
19. Pengirim Pabrikan {Known Shipper/Known Consignor) adalah Badan Hukum Indonesia yang discrtifikasi Direktur Jenderal untuk
melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang produksinya
secara rcguler dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara.
20. Regulated Agent adalah Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang mempcroleh izm dari Direktur Jenderal unluk melaksanakan
pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.
BAB II
PROGRAM KEAMANAN KARGO DAN POS Pasal2
Orang pcrscorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib mcmiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara atau Surat Mualan Udara
(airway bill) untuk kargo dan pos dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Pasal 3
Badan Usaha Angkutan Udara berlanggung jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan pos. Pasal 4
(1) Badan
Usaha
Angkutan
Udara
wajib
membual,
melaksanakan,
mcngcvaluasi, dan mengembangkan program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan bagian dari program keamanan angkutan udara.
(2) Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara scbagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) bcrpedoman pada program keamanan penerbangan nasional. Pasal 5
Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara sekurang-kurangnya memuat: a. b. c. d.
personil; fasilitas/peralatan; proscdur untuk kegiatan;dan peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas. Pasal 6
Personil keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari : a. personil keamanan yang telah bersertifikat;
b. personil penanganan pengangkutan barang berbahaya [dangerous goods) yang telah bersertifikat; dan e.
administrasi. Pasal 7
Fasilitas/peralatan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari: a. gedung/ruangan untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;
b.
c.
peralatan pemeriksaan dan pengawasan kcamanan;dan
label atau segel keamanan.
Pasal 8
(1) Gcdung/ruangan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus dilctapkan daerah keamanan terbatas, dearah terbatas, daerah publik dan harus dibuat dalam bentuk pela.
(2) Daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan dilakukan pcngendalian, pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan. Pasal 9
(1) Peralatan pemeriksaan dan pengawasan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. mesin x-ray;
b.
detektor pelacak peledak (explosive trace detector);
c.
detektor logam genggam (hand held metal detector);
d.
gawang detektor logam (walk through metal detector);
c.
kaca detektor (mirror detector); dan
f.
pagar,
peralatan
pemantauan
keamanan
(dose
circuit
television/CCTV).
(2) Peralatan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus laik opcrasi dan mcmiliki sertifikal peralatan sesuai peraturan pcrundang-undangan. Pasal 10
(1) Label atau segel keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan tanda bahwa kargo dan pos telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
(2) Label atau segel keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1( harus memenuhi persyaratan:
a.
kuat dan melekat erat dan mudah rusak jika dibuka;
b. ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luarjdan c. mempunyai bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan lampiran peraturan ini. Pasal 11
Prosedur keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :
a.
Penerimaan kargo dan pos;
b.
Pemeriksaan;
c.
Penumpukan/storage;
d. e. f. g.
Pengepakan/bm'M up; Pcngangkutan/muat ke pesawat Udara; Penempatan di Pesawat Udara;dan Pcngangkuian dengan pesawat udara.
Pasal 12
(1) Prosedur pcncrimaan kargo dan pos harus memuat proses pemeriksaan terhadap dokumen antara lain: a. administrasi;
b.
pemberitahuan tentang isi/PTI {security declaration), sesuai contoh
c.
pada lampiran I peraturan ini; surat muatan udara [airway bill);
d.
daftar kargo dari perjanjian kerjasama bagi pengirim
pabrikan
{known shipper); dan
e.
dokumen lain yang dipcrlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
(2) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
a.
pemyataan pengiriman {shipper declaration) dan lembar data
keselamatan barang [material safety data sheet/MSDS) untuk barang bcrbahaya;
b.
surat izin kepemilikan/penggunaan bahan pclcdak dari instansi
c.
berwenang; surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
d.
surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
e.
sural izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif dari instansi berwenang.
(3)
Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga dan disimpan. Pasal 13
Pcta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d, mcrupakan denah daerah kerja untuk proses kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan menjadi lampiran program keamanan angkutan udara. Pasal 14
(1) Setiap kargo dan pos yang diterima harus dilakukan pemeriksaan keamanan.
(2) Pemeriksaan keamanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan
peralatan
pemeriksaan
keamanan
atau
pemeriksaan sccara manual.
(3) Pemeriksaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kondisi:
a. barang yang dicurigai;
b. peralatan pemeriksaan keamanan rusak tidak beriungsi;atau c. tidak tersedianya peralatan pemeriksaan.
(4)
Pemeriksaan kargo yang dilakukan secara manual disebabkan tidak
ketersediaan peralatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus mendapat izin dari Direktur, dengan pertimbangan :
a. perbandingan volume kargo dengan pcrsonel keamanan yang melakukan pemeriksaan; dan b. kondisi bandar udara terbatas.
Pasal 15
(1) Pemeriksaan kargo dan pos melalui peralatan pemeriksaan harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendctcksi jenis dan sifal kargo dan pos.
(2) Posisi yang tepat untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seharusnya dilakukan sesuai dengan kamampuan dan kapasitas x-ray yang tersedia.
(3) Kargo dan pos yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan surat pemberitahuan tentang isi (PTIJ dan surat muatan angkutan udara (S.MU).
(4) Surat pemberitahuan tentang isi (PTI) scbagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh pada Lampiran I peraturan ini. Pasal 16
(1) Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dapat dilakukan terhadap kargo dan pos :
a. jenazah dalam peti; b.
vaksin;
c.
plasma darah dan organ tubuh manusia;
d. barang-barang medis yang mudah rusak; e.
hewan;
f. g.
barang-barang yang mudah rusak; dan kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik kargo, dokumen dari
instansi lerkait dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 17
Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan detektor pelaeak peledak (explosive trace detector) harus dilakukan terhadap kargo dan pos :
a. secara random setiap 10%;
b. terindikasi mengandung bahan peledak; dan/atau c. pengirim yang dicurigai. Pasal 18
Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan diberi label
pemeriksaan keamanan (label security check) dan harus dijaga tingkat
keamanan nya.
Pasal 19
(1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan diluar bandar udara sctclah
memenuhi
pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 dan dilengkapi
alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.
(2) Proscdur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara di luar bandar udara harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara.
Pasal 20
(1) Alat angkut kargo dan pos dari luar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus :
a. diperiksa keamanannya scbclum digunakan;
b. alat angkut yang digunakan tcrtutup, kecuali kargo yang memerlukan perlakuan khusus;
c. selama dalam perjalanan sampai dengan kargo dan pos discrahkan
dan diterima oleh badan usaha angkutan udara harus dijaga tingkat keamanannya;
d. pintu alat angkut kargo dan pos diberi label pemeriksaan keamanan {security check label) dan kunei plastik solid {seal).
e. dilengkapi dengan sertifikat keamanan kiriman (Consignment Security Certificate) atau salinan sertifikat pengirim pabrikan {known f.
shipper/known consignor certificate); dan Kargo dan Pos yang diangkut telah dilabel.
(2) Sertifikat
keamanan
kiriman
[consignment
security
certificate)
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c. sesuai dengan contoh pada Lampiran II peraturan ini dengan ketentuan : a. nama, alamat dan logo perusahan; b. tanggal; c.
nomor sertifikat keamanan kiriman;
d. e.
jenis, jumlah dan berat barang; nomor dan tanggal pcnerbangan;
f.
kode khusus regulated agent [SPCL code);
g.
nomor surat muatan udara;
h. nomor seri label pemeriksaan keamanan (security check label) i.
(3)
kendaraan pengangkut; nomor seri kunci plastik solid;
j.
pengesahan dan stempcl regulated agent;
k.
keterangan garansi; dan
1.
nama dan nomor ID pengemudi dan/atau penumpang.
Label pemeriksaan keamanan [security check label) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, sesuai dengan contoh pada Lampiran III Adan B peraturan ini dengan ketentuan sebagiberikut:
a. warna dasar biru dengan tulisan warna kuning untuk pengirim pabrikan (known shipper);
b. warna dasar orange dengan tulisan warna hitam untuk pengirim non c.
pabrikan (unknown shipper); logo dan nama perusahaan;
d.
berukuran 29,7 cm x 21 cm;
e.
nomor seri label pemeriksaan keamanan {security check label);
f.
melekat erat dan mudah rusak jika dibuka; dan
g. ditempelkan diantara kedua daun pintu kendaraan pengangkut. (41
Kunci plastik solid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan contoh pada Lampiran IV peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
a. bemomor seri;
b. identitas perusahaan;
c. warna orange untuk pengirim non pabrikan (unknown shipper); dan
d. warna biru muda untuk pengirim pabrikan (known shipper).
Pasal 21
(1) Unit pcnyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan
pengelola
bandar
udara
khusus
dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengangkutan kiriman kargo dan pos harus: a.
menyediakan pintu masuk daerah keamanan terbatas.
b.
melakukan pemeriksaan keamanan terhadap :
1)
sertifikat
keamanan
kiriman
(consignment
security
certificate/CSC) atau salinan sertifikat pengirim pabrikan [known shipper/known consignor certificate);
c.
2)
segel keamanan kendaraan pengangkut;
3) 4)
izin masuk orang dan kendaraan; orang perseorangan dan kendaraan; dan
5)
barang bawaan;
menyediakan tempat penerimaan kargo dan pos.
(2) Daerah tempat penerimaan kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan pemeriksaan harus di daerah keamanan terbatas.
(3) Penetapan pintu masuk ke daerah keamanan terbatas, tempat penerimaan kargo dan pos dan prosedur pemeriksaan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1( harus memenuhi pcrsyaratan keamanan tcrmuat dalam Program Keamanan Bandar Udara. Pasal 22
(1) Badan Usaha Angkutan Udara yang menerima kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus melakukan pemeriksaan terhadap:
a. sertifikat keamanan kiriman (consignment security certificate); b. kcutuhan segel keamanan kendaraan pengangkut;
c.
sural muatan udara [airway bill); dan
d. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
(2) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a.
pernyataan pengiriman {shipper declaration) dan lembar data
keselamatan barang {material safety data sheet/MSDS) untuk barang berbahaya;
b.
surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
c.
surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
e.
surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif dari instansi berwenang.
(3) Pada kondisi meningkat ancaman keamanan penerbangan dan/atau dikhawatirkannya keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan
pesawat udara, Badan Usaha Angkutan Udara dapat melakukan pemenksaan ulang keamanan kargo dan pos sebelum dimuat ke pesawat
udara.
(4) Proscdur pemeriksaan kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat (3) harus termuat dalam program keamanan angkutan udara.
Pasal 23
(1) Dalam hal tcrjadi insiden keamanan badan usaha angkutan udara harus segera melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
(2) Laporan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. ancaman bom;
b. pencmuan barang dilarang (prohibited item) yang tidak sesuai dengan ketentuan;
c. manipulasi dokumen pemberitahuan tentang isi (PTI); dan d. sabolase terhadap pengiriman kargo dan pos. (3)
Prosedur pclaporan insiden keamanan sebagaimana dimana dimaksud
pada ayat (1) harus termuat dalam program keamanan pengoperasian pesawat udara. Pasal 24
(1)
Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha Angkutan Udara, sctclah memiliki:
a. izin regulated agent unluk badan hukum yang bergerak dibidang bandar udara atau pengiriman kargo dan pos dengan pesawat udara.
b. sertifikat sebagai pengirim pabrikan {known shipper/known consignor) untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi barang yang bersifal reguler.
(2)
Badan Usaha Angkutan Udara yang pemeriksaan kargo dan pos
dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam program keamanan angkutan udara. Pasal 25
Izin regulated agent dan sertifikat sebagai pengirim pabrikan {known shipper/known consignor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibcrikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi. Pasal 26
(1)
Untuk mendapatkan izin regulated agent sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1| huruf a harus memenuhi persyaralan : a. mcmiliki aklc perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
b. memiliki organisasi yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan;
c. memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan :
1)
Ruangan/Gedung/Bangunan
untuk
2)
Peralatan pemeriksaan keamanan;
kegiatan
pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;
penerimaan,
3) Peralatan/sislcm pengawasan keamanan; 4) Alat angkut kargo dan pos;dan 5) Label dan segel keamanan. d. memiliki personil : 1) bcrlisensi Keamanan Penerbangan;
2)
berlisensi
penanganan
3)
administrasi.
pengangkutan
barang
bcrbahaya
{dangerous goods); e. memiliki dokumen :
1)
Program Keamanan Kargo dan Pos;
2) 3) 4)
Standar Operasi Proscdur (SOP); Barang Berbahaya [dangerous goods document); Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tata cara dan pcrsyaratan pengiriman kargo dan pos.
(2|
Untuk mendapalkan sertifikat pengirim pabrikan [known stupper/known
consignor) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki izin-izin dari instansi terkait dalam menjalankan usaha produksinya;
b. memiliki area/tempat penyimpanan barang scmentara sebelum diangkut kc bandar udara yang dijamin tingkat keamanannya; c. memiliki unit organisasi yang bcrtanggung jawab dalam pengawasan keamanan proses produksi;
d. memiliki daftar/list barang yang diproduksi, jika barang yang diproduksi adalah kategori barang berbahaya (dangerous goods) harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku;
f. memiliki organisasi yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan;
g. mcmiliki sistem pengendalian orang/barang/kendaraan yang masuk dan kcluar perusahaan; h. memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan : 1) peralatan/sistem pengawasan keamanan;
2)
alat angkut kargo dan pos;dan
3) Label dan segel keamanan. i. memiliki personil : 1) berlisensi Keamanan Penerbangan;
2)
berlisensi
penanganan
pengangkutan
barang
berbahaya
{dangerous good's!; 3)
administrasi.
j. memiliki dokumen :
1)
Program Keamanan Pengirim Pabrikan {known shipper/known consignor);
2) 3)
Standar Operasi Prosedur (SOP); Barang Berbahaya [dangerous goods document);
4)
Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tata cara dan pcrsyaratan pengiriman kargo dan pos. Pasal 27
(1) Permohonan izin regulated agent atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan {known shipper/known consignor) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24
diajukan secara lertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan : a. akle perusahaan; b. struktur oganisasi;
c. daftar fasilitas dan peralatan;
d. daftar personil;
e. prosedur pemeriksaan, pcnumpukan dan pengangkutan; f. domisili perusahaan; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (N PWP);
(2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap dan memenuhi persyaratan diterbitkan izin regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan.
(3) Pcnolakan terhadap permohonan izin regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan harus dilengkapi dengan alasan. Pasal 28
Pemcgang izin regulated agent atau pemegang sertifikat pengirim pabrikan wajib :
a. melakukan kegiatan pemcriksan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyala paling lambat 12 (dua belas) bulan scjak izin atau sertifikat diterbitkan;
b. memaluhi
ketentuan
perundang-undangan
yang
terkait
dengan
pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
d. melaksanakan, mcmclihara dan memperlahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
e. melaksanakan pcriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan pengawasan {quality control) internal;
g. memenuhi standar Tasilitas dan personil yang ditctapkan; h. melaporkan apabila terjadi pcrubahan penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personil kepada Direktorai Keamanan; dan
i. melaporkan kegiatan pemeriksan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara kepada Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Keamanan setiap 1 (satu) tahun. Pasal 29
(1( Pemegang izin regulated agent atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan {known shipper/known consignor) yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif dan denda.
(2) Sanksi administratif scbagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa : a.
peringatan;
b. c.
pembekuan izin; dan pencabutan izin.
(3| Besaran denda sanksi administrasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerinlah tcntang Penerimaan Ncgara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 30
(1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali bcrturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak
diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waklu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada perbaikan oleh regulated agent, izin dicabut. Pasal 31
(1) Biaya pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara disesuaikan dengan jasa yang dibcrikan dan besaran
tarif ditetapkan
oleh penyedia jasa
terkait
berdasarkan
kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. (2) Komponen tarif jasa pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.
personil;
b. operasional; c. persedian; d. deprcsiasi dan amortisasi;
e. margin paling tinggi 10% dari total biaya belanja; dan f.
Iain-lain. Pasal 32
Pemberian ijin regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan [known
shipper/known consignor) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dibidang keuangan negara tcntang Penerimaan Ncgara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 33
Badan Hukum Indonesia pemegang izin Regulated Agent atau pemegang sertifikat Pengirim Pabrikan {known shipper/known consignor) sebagaimana dimaksud Pasal 24 merupakan perwakilan/bcrtindak untuk dan atas nama Badan Usaha Angkutan Udara. Pasal 34
Pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara tidak meniadakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada instansi pemerintah lain. Pasal 35
Direktur Keamanan Penerbangan dan/atau Kepala Kantor Otorilas melaksanakan pengawasan terhadap regulated agent dalam pemenuhan peraturan keamanan penerbangan untuk pemeriksaan keamanan kargo dan pos. BAB III
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36
Pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun scjak peraturan ini berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Pada saat ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
SKEP/255/1V/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 20 April 2012 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ltd HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1.
Menteri Perhubungan;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan; Menteri Pertanian; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Sckrctaris Jenderal; Inspektur Jenderal;
9.
Sckretaris Direktoral Jendcral Perhubungan Udara;
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jendcral Perhubungan Udara; 11. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
12. Para Kepala Bandar Udara UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); 14. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); 15. KetuaKADIN; 16. KetualNACA.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA-BJVGW HUKUM DAN HUMAS
.HAYAT
a (lV/a) 9 199403 1 002
Lampiran I Peraiuran Direktur Jenderal Pcrhubungan Udara Nomor
: KP. 152 TAHUN 2012
Tanggal
: 20 April 2012
CONTOH
FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG ISI (PTI) Yang bcrtanda tangan di bawah ini : Nama Alamat
: :
Nomor KTP/Identitas lainnya :
Menerangkan oleh
bahwa
kiriman
yang
diserahkan
untuk
diangkut
yang dialamatka n kepada ;
Nama Alamat
: :
Dengan Surat Muatan Udara Nomor : Berisi barang sebagai bcrikut:
JUMLAH
SATUAN
JUMLAHBERAT
PENJELASAN
BERAT KG
KG
Selain daripada itu, apabila pengisian Ibrmulir ini temyata tidak benar maka pengirim bcrscdia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jakarta.
Nama Terang (Tanda Tangan)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ltd
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA^BAQIAN HUKUM DAN HUMAS
HAYAT
(IV/a) 199403 1 002
Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Tanggal
: KP. 152 TAHUN 2012 ; 20 April 2012
CONTOH SERTIFIKAT KEAMANAN KIRIMAN CONSIGNMENT SECURITY CERTIFICATE (CSC) .tUUBANAUMVT
REGULATED AGEVr
Tanfwitl (Dale)
llmte.'Fiv:
CSC NO.
Nttma Pengirim (Ctiusignee Name/.... Perusahaan {tympany/ : Alamat (Addtess/
,.
Comraci oiniodity
(Nature of Goods)
:
Quantity
Weight
Flight
SPCL
(Pes)
(Kg)
No/Date
Code
AWS/SMU No.
Total Remarks :
Tanda Tangan RA/KC
K&terangan Garanal:
Regulated Agent/KnownConsignor Sign
AUianumfi (Nnuia I'tiuiuhmin PenEirimi •aya yangbertanda tangan di btiwtih ini mcmaaiikajj bnhwn, kccuaH iPTtulis selaiiuiyabahwa w-mua barang untuk prniKiriroau melalui udum olrh saya/pcrusahuun soya ;
A. Tidak oilmandim£bfihan pekdjk uMu bnhan yanguiudah terbakai;
D
Adalah tciliiiduugi rimgan usaha wnktrimnj saya. terhadap
cmnpuT tangan yang tidnkberkcpcntingan srlnir.a pctslapan, penyimpnnau dan pengirimnn; C
Adalah iliprraapkan oleh waf tirpercaya yaugdijwkwjflkan okb
saya/ppmruihiuui saya. Driver name&i u Ko.
XamaPcmjmoaiig&ID No.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd
KERRY BAKT1
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAi*Ift}tf HUKUM DAN HUMAS
1 002
Lampiran III A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP. 152 TAHUN 2012
Tanggal
: 20 April 2012
CONTOH LABEL PEMERIKSAAN KEAMANAN
(SECURITY CHECK LABEL) UNTUK DIPASANG DI KEMASAN
Nama Petusahasn
Losg Pctiaabaan
PT.XXXX
.•"•'•.
PT.XXXX
PT.XXXX
i)
SECURITY CHECKED BY REGULATED REGULATED AGENTI AGENT! RA L.OGO UCK ^_ y PT.XXXX
PT. XXXX
29.7 cm
r
PT.XXXX
Lampiran III D Peraturan Direktur Jendcral Perhubungan Udara Nomor
: KP.
Tanggal
: 20 April 2012
152 TAHUN 2012
CONTOH LABEL PEMERIKSAAN KEAMANAN
(SECURITY CHECK LABEL) UTUK DIPASANG DI KENDARAAN
No. Sen 3 an
N&H3 Pen-ssiaan
I" PT.XXXX
L090 Perusanasn
PT.XXXX
PT.XXXX
E
13345678 Srcur'TYCHecked Br regulated agentIra logo
-. s
PT.XXXX
PT.XXXX
PT.XXXX
CHLARANG MEMBUKA ATAU MELEPASSEGEL PENGAMAN INITANPASEIJIN PT XXXX DONOT REMOVE THIS LABEL WITHOUT PERMISSION BY PT XXXX 29,7 cm
1 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA
N HUKUM DAN HUMAS
•Peiftbina (IV/a)
.'il9£8b619 199403 1 002
Lampiran IV Peraturan Direktur Jendcral Perhubungan Udari Nomor Tanggal
: KP. 152 TAHUN 2012 : 20 April 2012
CONTOH KUNCI PLASTIC SOLID UNTUK DIPASANG DI KENDARAAN
1
lan
PT.XXX
?
«-
1H4G978
^J
1
*-Q I CM
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd
HERRY BAKTI
Salinan sesuaidengan aslinya KEPALA J^KHAN HUKUM DAN HUMAS
lOLHAYAT
rntina (IV/a) 619 199403 1 002
