KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
^
Jalan Merdeka Barat No. 8
Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)
Jakarta 10110 KotakPosNo. 1389
Fax:3505136-3505139 3507144
Jakarta 10013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP2TAHUN2013 TENTANG
KRITERIA PENEMPATAN PERALATAN DAN UTILITAS BANDAR UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan pengoperasian peralatan dan utilitas bandar udara secara optimal, perlu diatur kriteria penempatan peralatan dan utilitas bandar udara ditinjau dari aspek teknis maupun aspek operasional;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Kriteria Penempatan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan
dan
Keselamatan
Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2012
tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2012
Nomor
71,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295); 4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana
telah
diubah
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
dengan
Peraturan
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
7.
Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/98 tentang Tata Cara Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Penerbangan;
9.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan
Fasilitas
Elektronika
dan
Listrik
Penerbangan;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/302/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 (Advisory Circular CASR Part 139-11), Lisensi Personel Bandar Udara;
11.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.289 TAHUN 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-19 (Advisory Circular CASR Part 139-19), Prosedur Pengujian Di Darat Alat Bantu Pendaratan Visual; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG KRITERIA PENEMPATAN PERALATAN DAN UTILITAS BANDAR UDARA. Pasal 1
1.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.
Peralatan
dan
Utilitas
Bandar
Udara
adalah
peralatan bandar udara yang digunakan untuk menunjang operasi bandar udara. 3.
Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar
Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus. 4.
Direktur adalah Direktur Bandar Udara. Pasal 2
Setiap Penyelenggara Bandar Udara harus menempatkan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sesuai dengan kriteria penempatan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 3
Peralatan dan Utilitas Bandar Udara dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : a.
sebagaimana
alat 1) 2) 3) 4) 5) 6)
bantu pendaratan visual, terdiri dari : Approach Lighting System; PAPI/A-PAPI; Runway Threshold Identification Light (RTIL); Lead In Light (LIL); Circling Guidance Light; Runway Edge Light;
7) 8)
Runway Threshold Light/Runway End Light; Runway Center line Light;
9) 10)
Turning Area Light; Runway Touchdown Zone Light;
11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)
Stopway Light; Taxiway Edge Light; Taxiway Centerline Light; Stopbar Light; Runway Guard Light; Rotating Beacon; Wind Direction Indicator; Obstruction Light; Taxiway Guidance Sign; Aircraft Docking Guidance System (ADGS)/Visual Docking Guidance System (VDGS); dan 21) Constant Current Regulator (CCR). b.
sistem mekanikal dan elektrikal bangunan, terdiri dari :
1) 2) 3) 4)
Perlengkapan Hubung Bagi (PHB); Kabel Tanah (Underground Cable); Transformator; dan Air Conditioning (AC) Split.
c. sistem pengamanan kelistrikan, yaitu penangkal petir;
d. sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, terdiri dari Fire Fighting System ( Hydrant Pillar, Hydrant Box, Hydrant Pump, Sprinkler, dan APARj;
e.
sistem informasi dan elektronika bandar udara, terdiri dari:
1) 2)
f.
Flight Information Display System (FIDS); dan Public Address System (PAS).
sistem catu daya, yaitu Generating Set (Genset)
g. pencahayaan bandar udara, yaitu apron flood light. Pasal 4
Direktur mengawasi pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 5
Pada
saat
Peraturan
ini
mulai
berlaku,
Ketentuan
mengenai kriteria penempatan peralatan dan utilitas bandar udara dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/113/VI/2002 tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: :
JAKARTA 4 JANUARI 2013
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; Para Kepala Bandar Udara UPT di lingkungan Ditjen Hubud; Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I; dan Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SETniTJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
: KP 2 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA PENEMPATAN PERALATAN DAN UTILITAS BANDAR UDARA
TANGGAL
: 4 JANUARI 2013
KRITERIA PENEMPATAN
PERALATAN DAN UTILITAS BANDAR UDARA
A.
ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL A. 1. APPROACH LIGHTING SYSTEM A.l.l.
UMUM
Approach Lighting System merupakan salah satu peralatan bantu pendaratan visual yang berfungsi memberikan informasi/panduan secara visual kepada penerbang mengenai arah menuju landas pacu pada saat terakhir akan mendarat (final approach). Approach Lighting System merupakan konflgurasi susunan lampu-lampu yang terpasang simetris dari ujung perpanjangan landas pacu pada approach area sampai dengan ambang landas pacu (threshold). A. 1.2.
KRITERIA PENEMPATAN APPROACH LIGHTING SYSTEM
A. 1.2.1.
ODALS System)
(Omnidirectional
Approach
Lighting
Omnidirectional Approach Lighting System (ODALS) menyediakan alternatif Simple Approach terdiri dari 6 (enam) unit lampu strobe omnidirectional terletak diperpanjangan garis tengah landas pacu dengan jarak 540 meter jarak antar lampu 90 meter. Lihat Gambar 1.1. A. 1.2.2
SALS (Simple Approach Lighting System)
Simple Approach Lighting System (SALS) sebuah garis cahaya pada perpanjangan landas pacu terdiri dari 17 (tujuh belas) unit lampu omnidirectional dimana memungkinkan berjarak 420 meter dari ambang landas pacu (threshold) dengan sebuah garis melintang (Cross Bar) sepanjang 18 meter atau 30 meter pada jarak 300 meter dari ambang landas pacu (threshold) jarak antar lampu 60 meter. Lihat Gambar 1.2.
540 M 90 M
90 M
/
/
SFL
SFL
Q —
C
X
-H-n
SFL
SFL
SFL
SFL
H-"-- -SH3-- - H
Gambar 1.1 ODALS (Omnidirectional Approach Lighting System)
420 M 300 M
/f—/
60 M
D
60 M
1
----Qa--[}a-{]a--na [}a—Qa-Qa
Da
Gambar 1.2 SALS (Simple Approach Lighting System)
A. 1.2.3
MALS (Medium Approach Lighting System) Sebuah garis cahaya pada perpanjangan landas pacu terdiri 45 (empat puluh lima) unit lampu omnidirectional, dimana memungkinkan berjarak 420 meter dari ambang landas pacu (threshold) dengan sebuah garis cahaya melintang (Cross Bar) sepanjang 21 meter pada jarak 30 meter dari ambang landasan (threshold) jarak antar bar 60 meter. Lihat Gambar 1.3.
A. 1.2.4
Precision Approach Runway Runway yang dilengkapi dengan peralatan bantu visual yang memberikan arah dan sudut kemiringan pesawat yang harus diikuti untuk keselamatan mendarat, dilayani juga oleh ILS (Instrument Landing System).
a. Precision Approach Lighting System (PALS) CAT adalah sebuah garis cahaya pada I perpanjangan landas pacu dimana memungkinkan berjarak 900 meter dari ambang landas pacu (threshold) dengan sebuah garis cahaya melintang (Cross Bar) sepanjang 30 meter pada jarak 300 meter dari ambang landasan (threshold) jarak antar bar 30 meter. Lihat Gambar 1.4.
b. Precision Approach Lighting System (PALS) CAT II dan III adalah sebuah garis cahaya pada perpanjangan landas pacu dimana memungkinkan berjarak 900 meter dari ambang landas pacu (threshold) dengan 2 (dua) garis cahaya melintang (Cross Bar) sepanjang 30 meter pada jarak 150 meter dan
300 meter dari threshold dan mempunyai 2 (dua) sisi garis cahaya sepanjang 270 meter dari threshold yang disebut Siderow. Serta dipasang Runway Touch Down Zone Light pada area Runway Touch Down Zone. Lihat Gambar 1.5.
Pemasangan pada permukaan tanah
kemiringan maksimal yang diperbolehkan untuk permukaan tanah yang tinggi
Lampu dipasang pada kenaikan
A - Tanah Naik
Ketinggian pemasangan alternative jika tanahnya lebih mudah dan lampu dapat dipasang antara 3 m dan 6 m diatas level permukaan tanah
Permukaan approach (batas tertinggi lampu)
Pola sudut turun untuk menghindari ketinggian melebihi 12 m
