Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

edisi tahun 2017

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Dalam Mendukung Penataan Ruang & Pertanahan Wawancara Tokoh Implementasi Jaringan Informasi Geospsial Nasional (JIGN) di Pusat dan Daerah

Laporan Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia

Melihat Dari Dekat Selayang Pandang Kabupaten Banyuwangi

bersama: Drs. Adi Rusmanto, M.T. Deputi Kepala Badan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Ringkas Buku Land, Law, and Islam: Property & Human Rights in the Muslim World

susunan redaksi

daftar isi

Pelindung Deputi Bidang Pengembangan Regional

Wawancara Tokoh:

3

Penanggung Jawab Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Pemimpin Redaksi Santi Yulianti

Dewan Redaksi Aswicaksana Rinella Tambunan Nana Apriyana

Editor Rini Aditya Dewi Raditya Pranadi

Implementasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di Pusat dan Daerah oleh: Drs. Adi Rusmanto, M.T. (Deputi Kepala Badan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial)

11

Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia

17

Land, Law, and Islam: Property & Human Rights in the Muslim World

21

Selayang Pandang Kabupaten Banyuwangi

Laporan Kajian:

Ringkas Buku:

Redaksi Hernydawati Awan Setiawan Elmy Yasinta Ciptadi Riani Nurjanah Marita Putri Nirbaya M. Emil Widya Pradana Idham Khalik Gita Nurrahmi Fadiah Adlina Ulfah Edi Setiawan Mustanir Afif Andelissa Nur Imran Farish Alauddin Mega Sesotyaningtyas

Desain & Tata Letak Raditya Pranadi Meddy Chandra

Distribusi & Administrasi Sylvia Krisnawati Pratiwi Khoiriyah Sukino Widodo Redaksi menerima kiriman tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan dengan penataan ruang dan pertanahan, serta belum pernah dipublikasikan. Panjang naskah tidak dibatasi. Bagi yang ingin berkontribusi mengisi buletin ini, dapat mengirimkan naskah tulisan/artikel serta data identitas diri ke alamat: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No.2 Gedung Madiun Lt.3 Jakarta 10310 atau e-mail: [email protected] Isi tulisan/artikel berhak diedit oleh Redaksi.

Melihat dari Dekat:

1 dari redaksi

2,19 koordinasi trp

7 liputan khusus

9,16 dalam berita

10 trp in frame

14

24 data dan informasi

25 kliping berita

sosialisasi peraturan

28 agenda trp

daftar istilah ATR/BPN APBD APBN Bappeda Bappenas DPRD JIGN KEK KSP K/L Lokpri Musrenbang PKSN RTR RTRW TRP

: : : : : : : : : : : : : : : :

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jaringan Informasi Geospasial Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Strategis Provinsi Kementerian/Lembaga Lokasi Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Ruang dan Pertanahan

dari redaksi

dari redaksi Perencanaan pembangunan yang memiliki kualitas baik dihasilkan melalui proses penyusunan dan analisa berbasis bukti, data dan informasi (evidence based analysis) yang berasal dari seluruh pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk dapat menghasilkan rencana pembangunan yang holistik. Data dan informasi tersebut baik berupa data dan informasi spasial maupun aspasial. Perencanaan pembangunan kali ini melalui pendekatan Holistik-Integratif, Spasial dan Tematik (HITS) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensinergikan program-program pembangunan antar sektor dengan turut menyertakan aspek kewilayahan di dalamnya. Hal tersebut menjadi jawaban atas evaluasi bagi pemerintah tentunya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebelumnya bahwa seringkali program-program pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinergi satu sama lainnya. Pada bidang tata ruang dan pertanahan, tantangan yang seringkali dihadapi diantaranya adalah belum adanya kesesuaian antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebagai perwujudan aspek spasial dikarenakan antara lain tingginya variasi kualitas rencana tata ruang karena penggunaan sumber data yang beragam dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta masih terjadi tumpang tindih jenis dan kepemilikan data antar pemangku kepentingan sebagai produsen dan pemilik data. Pengelolaan dan pemanfaataan data dan informasi geospasial saat ini belum optimal disebabkan beberapa aspek, yaitu mekanisme koordinasi antar K/L/Daerah selaku wali data yang tidak jelas; produksi data yang tidak konsisten (tumpang tindih) dan tidak sesuai standar; distribusi data yang terbatas aksesnya; serta pemanfaatan data oleh K/L/Daerah yang rendah. Untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas secara optimal, diperlukan kegiatan sinkronisasi dan integrasi serta koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku koordinator dan penanggungjawab data dan Informasi Geospasial nasional telah membentuk infrastruktur data spasial nasional yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Buletin Tata Ruang dan Pertanahan (Buletin TRP) edisi kali ini mengangkat topik mengenai “Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam Mendukung Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan” untuk mengulas lebih jauh mengenai peran serta JIGN dalam proses mempercepat penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Melalui wawancara khusus bersama Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial BIG selaku aktor utama pelaksanaan JIGN, Tim Redaksi berusaha untuk mencari tahu lebih jauh usaha yang telah dicapai pemerintah dalam pembangunan infrastruktur data spasial serta implementasinya di lapangan. Tidak lupa pada edisi kali ini kami memuat berita-berita terkini maupun ringkas buku terkait isu penataan ruang, pertanahan serta reforma agraria. Selain itu juga terdapat laporan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2016 mengenai Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia. Kajian ini dilakukan oleh Bappenas untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia dalam upaya untuk mengubah sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi publikasi positif. Semoga Buletin TRP Edisi Tahun 2017 ini dapat memberikan pengetahuan baru terhadap para pembaca mengenai isu-isu tata ruang dan pertanahan, serta informasi geospasial khususnya. Selamat membaca.

Salam. Redaksi Buletin TRP

buletin tata ruang & pertanahan

1

koordinasi trp

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Tata Ruang Provinsi Maluku Utara

Gambar 1. Kasubdit Infosos TRP memimpin forum bersama Bappeda (sumber: Dokumentasi TRP)

T

ernate, (23/5). Maluku Utara dipilih sebagai salah satu kegiatan monev bidang tata ruang karena terkait dengan penetapan KEK Morotai, KI Buli, PKSN Daruba sebagai wilayah perbatasan negara, dan ada lima kecamatan yang ditetapkan sebagai Lokpri wilayah perbatasan negara. Menurut Bappeda Provinsi Maluku Utara terdapat dua isu strategis dalam pembangunan bidang tata ruang yakni isu strategis Sistem Penyeberangan dan isu strategis Sistem Bandar Udara.

Hingga saat ini Bappeda Provinsi Maluku Utara belum melakukan kegiatan penyusunan RTR KSP mengingat proses yang relatif lama sedangkan SDM di Bappeda sangat terbatas. Saran terhadap RTR KSP adalah sebaiknya digabungkan ke dalam RTRWP, sehingga dalam RTRWP terdapat kegiatan strategis provinsi yang skalanya lebih detail. Saat ini terdapat 1 RTRW Kabupaten yang belum diperdakan yaitu Kabupaten Pulau Taliabu, status penyelesaian hingga saat ini yakni perbaikan album peta Raperda RTRW berdasarkan hasil koreksi BIG. Pada 2017 Kementerian ATR/BPN tidak mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi sehingga berakibat pada perlambatan proses evaluasi Raperda RTRW Kab/Kota karena keterbatasan APBD daerah. Isu konflik pemanfaatan ruang lainnya seperti terdapat rencana pembangunan runway di kawasan hutan lindung (Kep Widi); belum terakomodasinya PLT Panas Bumi Jailolo ke dalam RTRW; dan pelanggaran pemanfaatan ruang di sepanjang pantai Jikomalamo. Pembangunan kota baru Sofifi juga perlu keseriusan dari pemerintah pusat mengingat saat ini pusat pertumbuhan ekonomi masih di Kota Ternate. [Subdit Infosos]

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

P

alu, (6/6). Untuk mengukur capaian pelaksanaan prioritas nasional bidang pertanahan yang dilakukan pemerintah pusat di tahun 2017, Direktorat TRP memilih Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi. Bertempat di Kanwil BPN Prov. Sulteng, monev kali ini dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama BPN, para staf Kanwil BPN Prov. Sulteng, dan 11 Kantah kabupaten/kota. Saat ini kondisi capaian peta dasar pertanahan dan bidang tanah bersertifikat di Prov. Sulteng masih sangat rendah. Jumlah juru ukur pertanahan masih sangat kurang dari jumlah ideal. Kasus-kasus pertanahan di Prov. Sulteng terdiri dari konflik pertanahan, perkara pertanahan, dan sengketa pertanahan. Masih ada masyarakat yang belum memahami hukum-hukum pertanahan. Perubahan K3 menjadi K1 dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap didasarkan pada kepastian subyek dan obyek. Di Kabupaten Banggai Kepulauan ada sekitar 750 target PTSL, diantaranya 696 potensi K1 dan sisanya sebanyak 54 masuk potensi K3. Saat ini tercatat lokasi PTSL di Kabupaten Tojo Una-una ada sekitar 1000 bidang. Kementerian LHK belum transparan dalam hal data tentang lokasi-lokasi batas kawasan hutan, diharapkan KLHK akan

2


Gambar 2. Para Peserta Monev (Perwakilan Kantah Kab/Kota) (sumber: Dokumentasi TRP)

melakukan publikasi tata batas kawasan hutan dengan cara memetakan ulang batas hutan yang sudah temu gelang (sudah ada SK Menteri Kehutanan) ke dalam skala kadastral. Dari permasalahan di atas, menurut Direktorat TRP dan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan sosialisasi pemahaman tentang tanah adat/ulayat, perlu dilakukan kegiatan reforma agraria di seluruh kabupaten/kota di Prov. Sulteng, dan perlu dikeluarkan kerangka regulasi pelepasan kawasan hutan agar tidak ada lagi kasus pelepasan kawasan hutan secara parsial. [Subdit Infosos]

Wawancara bersama Deputi Kepala Badan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

wawancara tokoh

Drs. Adi Rusmanto, M.T.

IMPLEMENTASI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (JIGN) DI PUSAT DAN DAERAH

U

ndang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dalam pasal 53 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur Informasi Geospasial untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Pembangunan Simpul-simpul Jaringan Data Spasial yang telah dilakukan di berbagai instansi dan daerah sesuai Perpres No. 85 Tahun 2007 merupakan salah satu perwujudan amanat undang-undang tersebut. Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku koordinator dan penanggungjawab data dan

informasi geospasial nasional telah membangun suatu infrastruktur data spasial nasional yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Namun kondisinya saat ini masih banyak data dan informasi geospasial yang diakses masih terbatas (belum optimal). Untuk menjawab permasalahan di atas, tim redaksi Buletin Tata Ruang dan Pertanahan berkesempatan mengunjungi Deputi IIG BIG Drs. Adi Rusmanto, M.T. di Cibinong pada Maret lalu. Sesi wawancara ini juga didampingi oleh Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan IG Dr. Suprajaka, M.T. Berikut petikan wawancaranya. buletin tata ruang & pertanahan

3

Foto: Dokumentasi TRP

Gambar 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas (keenam dari kanan) bersama Kepala BIG dan Para Pemenang Bhumandala Award 2016 (sumber: www.lapan.go.id)

Bagaimana kondisi implementasi JIGN di Indonesia saat ini? Jika kita menelisik arahan Perpres No.27 Tahun 2014 tentang JIGN yang dilandasi UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, JIGN mempunyai fungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial (IG) untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. BIG mendapat mandat sebagai penghubung Simpul Jaringan baik di pusat maupun di daerah. Simpul Jaringan IG pusat ada di instansi pemerintah, TNI, dan Kepolisian RI. Berdasarkan data dari Tahun 2015 sampai dengan 2016, sudah ada 5 (lima) Kementerian/Lembaga, 7 (tujuh) Provinsi, serta 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang sudah mengaktifkan Simpul Jaringannya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan infrastruktur data spasial dalam penyelenggaraan informasi geospasial, khususnya dalam pelaksanaan di daerah? Menurut saya, pengembangan penyelenggaraan informasi geospasial tidak terlepas dari komitmen pimpinan. Selain itu, perlu diperkuat implementasi 5 (lima) mandat pilar JIGN yaitu peraturan perundangan; kelembagaan; ketersediaan SDM; teknologi; serta standar dan data. Namun kami masih menyadari ada beberapa kelemahan di 5 (lima) pilar JIGN ini, seperti SDM yang kurang, komitmen pimpinan untuk berbagi pakai data, dan regulasi pusdatin K/L dan pemda yang belum semuanya mengatur tentang JIGN. Apa yang menjadi hambatan utama dalam mengembangkan simpul-simpul jaringan baik di tingkat pusat maupun daerah? Ada 3 (tiga) poin utama yang menghambat pengembangan simpul jaringan baik di pusat maupun di daerah, yakni komitmen pimpinan, komunikasi antarunit penyebarluasan di pusat dan daerah, serta kuantitas SDM pengelola simpul jaringan. Intinya adalah komitmen dari pimpinan K/L bahwa SJ itu

4


perlu diterapkan, maka dari itu BIG terus berupaya untuk selalu mensosialisasikan Perpres Kebijakan Satu Peta. Masing-masing kementerian seharusnya mengesahkan peraturan tentang Simpul Jaringan mengacu pada mandat yang diterima setiap kementerian di dalam Perpres tersebut. Menurt saya, saat ini peran BIG sebagai petugas penghubung Simpul Jaringan yang mengintegrasikan simpul jaringan secara nasional belum terlaksana. Dikatakan secara nasional apabila antara K/L dan pemda sudah terhubung. Saat ini masih dalam tahap on going process. Sampai saat ini ada 37 simpul jaringan K/L dari total 59 simpul jaringan, dan hanya 5 yang aktif. K/L yang belum memiliki pusat data/pusdatin, kita arahkan untuk membentuk pusat data guna menegakkan salah satu mandat dari 5 pilar JIGN. Dalam hal pengumpulan data, masih dibutuhkan identifikasi dan inventarisasi unit kerja di masing-masing K/L. Bagaimana strategi dalam menghadapinya? Dalam hal strategi, BIG saat ini bekerja sama dengan universitas negeri untuk membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang akan membantu pengembangan Simpul Jaringan Daerah. Kegiatan dari PPIDS ini antara lain penelitian, pelatihan terkait penyelenggaraan informasi geospasial untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IG di daerah, pembinaan simpul jaringan dan sosialisasi PPIDS kepada stakeholder di daerah. Kepala BIG akan MoU dengan rektor, kemudian rektor akan membuat SK yang berisi bahwa perlu dibentuk PPIDS untuk membantu BIG dalam penyelenggaraan IG di daerah. Universitas menjadi mirror dan penyedia SDM IG, dan BIG memantau Forum PPIDS. Diharapkan dengan adanya PPIDS di setiap provinsi, ilmu kebumian akan menyebarluas di Indonesia. BIG juga sudah memberitahu ke jajaran pemerintah daerah jika di provinsinya memiliki kampus dengan jurusan kebumian, bisa langsung bisa berkoordinasi. Kondisi saat ini baru ada 20 PPIDS yakni UGM; ITB; ITS;UNDIP; UNHAS; UNTAN; UNMUL; UNLAM; UNSYIAH; UNP; ITENAS; Univ. Udayana; Univ. Tanjungpura; Univ.

Haluoleo; UNILA; UNSRAT; UNSRI; UNG ; UNPATTI; dan UBB. Bagaimana dengan jaminan keamanan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi? Betul ada kekhawatiran dari pemerintah pusat, baik dari K/L, TNI, maupun Kepolisian RI mengenai pengamanan data agar tidak disalahgunakan, terutama data aset negara. Kami dari BIG mempunyai tim Komisi Teknis Informasi yang bertugas: 1) memfasilitasi terbentuknya standarisasi informasi data di Indonesia, 2) mengeluarkan SNI untuk data yang akan dibagi pakai, 3) mengawasi penerapan standar tersebut. Untuk protokol pengamanan berbagi pakai data, sedang kami diskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk penyeragaman standar data yang bisa dibagi pakai, ada Forum Wali Data Tematik yang akan memfilter, memveririfikasi, dan mengakomodir kualitas data yang akan di-share. Bagaimana kontrol satu tema data yang dikerjakan oleh berbagai pihak? Sebagai contoh peta penutup lahan, yang dikerjakan oleh KLHK, Kementan, BIG, dan BPN, akan diselesaikan di Forum Wali Data sehingga lebih penyeragaman data ini efisien. Berbagi pakai data, bukan berarti setiap data sudah layak untuk dibagikan. Agar tidak menyesatkan, data yang sudah terstruktur akan dikelola dengan aturan ini (metada). Di dalam data harus ada metada, di dalam metadata harus ada infromasi tentang kualitas data. Setalah diterapkan peraturan dan standar ini, berbagi pakai data akan menjadi lebih enak dan aman. Jika ada update, maka langsung terupdate di seluruh Simpul Jaringan. Apa dampak positif dari penyelenggaraan Penganugerahan Simpul Jaringan?

Dampak dari penganugerahan Simpul Jaringan atau yang biasa kami sebut Bhumandala Award adalah BIG dapat memotivasi daerah dan K/L untuk semangat mengembangkan simpul jaringan. Menjadi bagus ketika daerah sudah mampu dan memiliki komitmen mengalokasikan dana untuk kegiatan IG untuk kecepatan berbagi pakai data satu pintu, peraturannya sudah disiapkan, SDMnya ada, komitmen pemerintah ada, dan juga 5 pilar JIGN dijalankan dengan baik. Jika sudah berkomitmen, dampak lainnya adalah akan ada kemudahan dari Bappenas sebagai institusi perencana dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui IG. BIG sebagai pembina simpul jaringan melakukaan pembinaan secara tepat berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap kondisi terkini. Contohnya Bappeda Jabar, Satu Data Pembangunan, by name by address. Disitu terlihat komitmen pimpinan, semua data harus lewat Pusdalitbang jika mau diakui, seperti data investasi, dan lain-lain. Akan sangat bagus jika diterapkan se-Indonesia. Tema Bhumandala tahun ini adalah tentang inovasi IG. Berikutnya akan bertemakan tentang pengembangan IG. Strategi apa yang telah dilakukan oleh BIG dalam memacu Kementerian/Lembaga maupun pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan berbagi pakai data? Sampai saat ini kami sudah melakukan 5 langkah dalam peningkatan kegiatan berbagi pakai data di pusat dan di daerah, yakni mengembangkan aplikasi penyebarluasan berbasis open source, mengembangkan ina-geoportal, pemberian apresiasi penghargaan, sosialisasi dan desiminasi secara rutin, serta pendampingan pembangunan simpul jaringan. Saat ini BIG sudah memberikan bimbingan supervisi berupa pelatihan di daerah, namun belum masuk


5

ke kegiatan prioritas. Bagaimana peran JIGN dalam mendukung program nasional seperti kegiatan prioritas nasional di RKP maupun Percepatan Kebijakan Satu Peta? JIGN tentunya diperlukan untuk mendukung Kebijakan Satu Peta, kegiatannya berbentuk berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan Informasi Geospasial Dasar (IGD), dimana produk dari setiap K/L ini akan dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jaringan IG Pusat ini terbagi atas 85 peta tematik yang dihasilkan oleh 18 K/L di 34 provinsi. Data IGT dan IGD Gambar 3. Deputi Kepala BIG Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Drs. Adi Rusmanto M.T. (sumber: www.lapan.go.id) K/L sudah tentu didukung oleh setiap pemerintah daerah. Nantinya semua ini Dan saya sebagai bagian dari BIG berharap simpul jaringan akan menjadi Produk Kebijakan Satu Peta. yang aktif dan operasional semakin bertambah, kepatuhan Mekanisme berbagi data dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti standar dalam penyelenggaraan IG di daerah mendukung revisi peta tata ruang maupun tematik sektoral maupun di K/L semakin meningkat. Jika JIGN sudah (Pasal 6 (e) dan Pasal 2 Perpres 9 / 2016). Hal tersebut berkembang, tentunya akan meningkatkan investasi di menjadi bagian atau kegiatan sinkronisasi Informasi bidang industri dan SDM IG sehingga berpengaruh terhadap Geospasial Tematik. JIGN berperan dalam proses berbagi roda perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam pakai IGT dalam rangka mempercepat proses sinkronisasi pemanfaatan JIGN dapat mendorong terciptanya smart ini. government, smart city dan smart citizen. Contoh, perencanaan spasial dari tingkat terbawah di daerah sinkron Sebagai Deputi IIG, apa cita-cita dan harapan Anda dengan spasial yang tercantum dalam RPJMN. tentang perkembangan JIGN di Indonesia? Harapan saya lainnya adalah marilah kita mulai bersamasama menggunakan Simpul Jaringan dengan dukungan Presiden Joko Widodo pernah berkata, beliau berharap PPIDS. Semoga ada lembaga kuat yang mampu mengelola informasi geospasial segera dioperasionalkan dengan Simpul Jaringan untuk mengatakan ya dan tidak terhadap segala kekurangannya. Karena jika tidak dimulai sekarang protokol berbagi pakai data IG. maka data ini tidak akan termanfaatkan. Salah satunya seperti data untuk penyelenggaraan penataan ruang.

?

tahukah anda

Istilah-istilah Informasi Geospasial Informasi Geospasial Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilankeputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian (UU No. 4 Tahun 2011). Informasi Geospasial Strategis Informasi Geospasial yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perwujudan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam dimensi pembangunan nasional yang meliputi Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019. Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial yang dilakukan secara (a) bersama, tertib, terukur, terintegrasi, (b) berkesinambungan serta (c) berdaya guna. Jaringan IGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (pasal 2 Perpres 27 tahun 2014). Simpul Jaringan Institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Pada Perpes No. 27 Tahun 2014 pasal 5, disebutkan bahwa pada Simpul Jaringan ada 2 jenis unit kerja yaitu (1) unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial, dan (2) unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Penghubung Simpul Jaringan Institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG).

6


Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017

M

usyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2017 telah selesai dilaksanakan. Musrenbangnas merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilakukan setiap tahunnya. Proses tersebut mulai dari rapat koordinasi teknis (Rakortek), trilateral meeting, bilateral meeting, Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) sampai dengan pelaksanaan Musrenbangnas di Hotel Bidakara 26 April - 9 Mei 2017 yang lalu. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menyusun rancangan awal RKP sesuai dengan agenda prioritas Nawacita yang kemudian dibahas dalam Sidang Kabinet pada awal Februari 2017. Rancangan awal RKP tersebut disempurnakan dengan masukan usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan wilayah barat yang telah dilaksanakan di Batam (21-24 Februari 2017), serta Rakortek Pembangunan wilayah timur di Makassar (28 Februari-3 Maret 2017). Rakortek yang diselenggarakan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut dilaksanakan untuk kali pertama, dengan tujuan untuk melibatkan daerah lebih awal dalam proses penyusunan RKP 2018, sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Awal RKP 2018 juga disempurnakan dengan masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi (Musrenbang) Provinsi dari semua pemangku kepentingan di daerah yang telah berlangsung dari 15 Maret hingga 25 April 2017. Selanjutnya, pada 11 April 2017, telah dilaksanakan Rapat

liputan khusus

Pusat (Rakorbangpus) untuk menyampaikan rancangan awal RKP 2018 serta Rancangan Kebijakan Fiskal dan Proyeksi Keuangan Negara Tahun 2018 kepada K/L dan pemerintah daerah. Hasil Rakorbangpus ditindaklanjuti dengan multilateral meeting (pertemuan multipihak) yang diikuti K/L yang berkontribusi mendukung setiap prioritas nasional untuk menyepakati berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Hasil kesepakatan dalam multilateral meeting dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait. Hasil trilateral meeting adalah kesepakatan penganggaran untuk proyek-proyek prioritas K/L untuk mendukung prioritas nasional beserta pagu anggaran dan lokasi proyeknya yang selanjutnya akan menjadi bahan utama untuk dibahas dalam Musrenbangnas. Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 dari 26 April hingga 9 Mei 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas 2017 dilaksanakan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Acara dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, dan para bupati/walikota. Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018. Dalam Musrenbangnas ini, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek beserta lokasinya akan dibahas bersama antara Kemen-

Gambar 1. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri membuka kegiatan Musrenbangnas 2017 (sumber: Dokumentasi Humas Bappenas)


7

terian/Lembaga dengan pemerintah provinsi. Pembahasan dilakukan dalam tiga pihak (dalam bentuk desk meeting) antara Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daearh dan K/L yang menangani prioritas nasional, dan program prioritas yang bersangkutan. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan, Musrenbangnas 2017 juga melaksanakan sesi pembahasan khusus Papua dan Papua Barat yang antara lain akan membahas hal-hal krusial pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, utamanya menitikberatkan pada bidang: 1) pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 3) pengembangan ekonomi lokal; 4) infrastruktur dasar dan konektivitas; serta 5) hukum, kelembagaan dan tata kelola. Dalam pembukaan Musrenbangnas 2017 tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya untuk diubah dan tentukan prioritas yang jelas. Selain itu perencanaan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas, kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan. “Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahuntahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome”. Dalam penggunaan APBN dan APBD terkait dengan program prioritas pemerintah, dimana prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik. Sebagai contoh sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol yang sudah dibangun seharusnya dapat dikelola secara baik dan bisa

Gambar 2. 10 Prioritas Nasional dalam RKP 2018 (sumber: www.bappenas.go.id)

8


Sumber: Google

Gambar 3. Presiden menyampaikan arahan pada Musrenbangnas 2017 (sumber: Dokumentasi Humas Bappenas)

ditawarkan ke pihak investor. Belum lagi dalam hal perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerah. Kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah untuk melakukan sinkronisasi dari berbagai aturan-aturan yang berbeda tersebut. Dalam rancangan RKP 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4—6,1 persen, atau pada titik 5,6 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan. Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan. Beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan bersamasama oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi Pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Hasil dan kesepakatan dalam Musrenbangnas selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Akhir RKP 2018 agar dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk ditetapkan menjadi RKP 2018 melalui Peraturan Presiden tentang RKP 2018 untuk kemudian diserahkan kepada DPR. RKP 2018 diharapkan dapat rampung dan disampaikan kepada publik dalam acara Peluncuran RKP 2018 oleh Presiden pada Juli 2017. [sy]

dalam berita

Review RPJPN 2005-2025

J

akarta, (24/2). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memimpin rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015 – 2025 yang diselenggarakan di Ruang SG 1-2. Menteri PPN/Kepala Bappeas didampingi Ahli Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Arsyad Temenggung dan dihadiri pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas. Review RPJPN ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi rencana pembangunan Indonesia serta keterkaitannya dengan adanya gagasan berlakunya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Disamping itu, dengan hadirnya para narasumber juga diharapkan pendapat dan masukan dari pakar-pakar diatas. Peranan Kementerian PPN/Bappenas harus diperkuat untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Menteri Bambang menegaskan bahwa saat zaman orde baru, Bappenas memiliki fungsi penting dalam menyusun perencanaan Indonesia sebagai negara industri. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa kemunculan Bappenas merupakan representasi dari rencana besar Presiden RI ke2 Soeharto untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara

Gambar. Menteri PPN/Ka.Bappenas bersama Ahli Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie (kiri) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) (sumber: Dokumentasi Humas Bappenas)

maju melalui GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Sedangkan menurut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, penguatan peran Bappenas penting untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang yang bersifat lintas kementerian sekaligus menjamin adanya sinergi pembangunan pusat daerah. [Subdit Infosos]

Persiapan Kegiatan Informasi Geospasial untuk Pengembangan Wilayah Perbatasan

C

ibinong, (6/4). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dan BIG mengadakan rapat persiapan kegiatan Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah pada PKSN dan Lokpri Kawasan Perbatasan NKRI di Gedung BIG pada Kamis (6/4). Sasaran dari kegiatan yang akan berlangsung selama 8 bulan ini antara lain: 1) Teridentifikasinya “sasaran kunci” pembangunan kawasan perbatasan pada tingkat PKSN dan Lokpri kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019, antara lain berdasarkan pada RTRWN, RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara, dan Potensi unggulan ekonomi lokal kawasan perbatasan; 2) Terumuskannya skenario implementasi program pembangunan kawasan perbatasan 2015-2019 yang memanfaatkan IGT terkait, seperti IGT rencana tata ruang dan pertanahan;

?

3) Termanfaatkannya model spasial dinamis untuk meningkatkan utilisasi IGT dalam perumusan strategi percepatan implementasi program pembangunan kawasan perbatasan; dll. Riani Nurjanah, tenaga ahli Subdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengingatkan Konsep Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Perbatasan Negara bukan terdiri dari Lokpri dan PKSN saja, tetapi Pusat Pelayanan Utama; Pusat Pelayanan Penyangga; dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang. Pendekatan pengembangan wilayah perbatasan negara pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan security, prosperity, dan environment. Selain itu, perlu dirumuskan terobosan untuk menanggulangi masalah terbatasnya ketersediaan data spasial skala besar. [Subdit Infosos]

tahukah anda

Apa keuntungan/manfaat menjadi Simpul Jaringan? Keuntungan utama menjadi Simpul Jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam berbagi pakai data secara horinsontal (antar unit/SKPD) atau secara vertikal. Selain itu, disediakan akses yang mudah untuk mendapatkan data asli (fitur maupun citra) dari Penghubung Simpul Jaringan/BIG.


9

Rangkaian Aktivitas Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (Januari-Juli 2017)

10

trp in frame

Foto 1. Workshop Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Reforma Agraria Nasional, 26 Januari 2017

Foto 2. Rapat Brainstorming Landasan Hukum Penetapan RDTR Kawasan Perbatasan, 3 April 2017

Foto 4. Survey Kajian Pengembangan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berbasis Spasial di Bitung, 22 Mei 2017

Foto 5. Sosialisasi Reforma Agraria Nasional di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, 6 Juni 2017

Foto 6. FGD Kajian Pengembangan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berbasis Spasial, 21 Juni 2017

Foto 7. Rapat Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Tahun 2017 di Ancol, 13 Juli 2017


PERSIAPAN PERUBAHAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DI INDONESIA

kajian

oleh: Tim Sekretariat Reforma Agraria Nasional Kementerian PPN/Bappenas

S

alah satu permasalahan serius bidang pertanahan yang dihadapi Indonesia adalah banyak terjadinya konflik pertanahan, baik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pengusaha, pengusaha dengan pengusaha, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2014) mencatat terdapat 5.878 kasus pertanahan yang masuk ke BPN-RI tahun 2014. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus yang belum terselesaikan di tahun 2013 sebanyak 1.927 kasus dan kasus baru di tahun 2014 sebanyak 3.906 kasus. Dari 5.878 kasus, sebanyak 2.910 kasus (57,92%) sudah terselesaikan dan masih ada sisa kasus sebanyak 2.968 kasus (Laporan Kinerja Pemerintah Kementerian ATR/BPN, 2014). Banyaknya konflik agraria ini menunjukkan bahwa administrasi pertanahan Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu akar permasalahan ini disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Berangkat dari permasalahan ini, Subdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan melakukan kajian berjudul Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui status kesiapan Indonesia dalam upaya merubah sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi publikasi positif. Ada 5 (lima) provinsi yang dipilih untuk penjaringan masukan yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif, pemerintah tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang bukti sah (sertifikat). Pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas data dan informasi yang ada di dalam sertifikat hak atas tanah. Data dan informasi dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang menggugat. Apabila data dalam sertifikat tidak benar, baik kesalahan register ataupun penipuan, maka perubahan data hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Berdasarkan realita ini, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 memutuskan untuk merubah sistem pendaftaran tanah di Indonesia menjadi sistem publikasi positif. Sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah (registration of titles) dikenal sebagai Sistem Torrens (Carruthers, 2015). Sistem Torrens (The Real Property Art) berasal dari Australia Selatan. Sistem pendaftaran tanah ini memberikan kemudahan bagi para pemilik tanah untuk memperoleh data yuridis tanpa harus melakukan title search pada akta-akta yang ada serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah secara absolut (Xavier, 2011; Carruthers, 2015). Pemerintah juga menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah adalah benar, lengkap, dan tidak dapat diganggu gugat (indefeasible). Apabila terjadi kesalahan administrasi oleh pemerintah (misalnya sertifikat ganda), pemerintah akan memberikan dana kompensasi ganti rugi atas kesalahan administrasi tersebut (Hanstad, 1998; Zevenbergen, 2002). Namun demikian, perubahan sistem pendaftaran menjadi publikasi positif memerlukan beberapa prasyarat, antara lain cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertifikat sudah mencapai 80%. Cakupan Peta Dasar Pertanahan Peta dasar pertanahan memiliki fungsi sebagai dasar dalam

Gambar 1. Rata-rata Capaian Peta Dasar Pertanahan di Indonesia (sumber: Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kajian, dan Hasil Analisis, 2016)


11

Gambar 2. Rata-rata Capaian Peta Dasar Pertanahan di Provinsi Kajian (sumber: Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kajian, dan Hasil Analisis, 2016)

pembuatan peta pendaftaran kepemilikan tanah, alat penunjukkan batas-batas kepemilikan tanah secara presisi, dan pencegah timbulnya permasalahan pertanahan. Rata-rata persentase capaian cakupan peta dasar pertanahan nasional menunjukkan bahwa capaian peta masih tergolong sedang, yaitu sekitar 45,67% dari luas total kawasan budidaya (Dit. Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN, Juni 2016). Capaian cakupan peta dasar pertanahan tertinggi (≥ 80%) hanya pada 7 (tujuh) provinsi (20,59% dari seluruh provinsi di Indonesia), yaitu Provinsi D.I Yogyakarta (99,98%), Bali (99,69%), Nusa Tenggara Timur (94,43%), Gorontalo (92,23%), Aceh (89,96%), Kalimantan Selatan (86,79%), dan Sulawesi Utara (82,32%). Sebaliknya, Provinsi Riau menjadi provinsi terendah (4,95%). Sementara itu, apabila di lihat dari cakupan peta pendaftaran tanah masing-masing provinsi kajian, rata-rata capaian peta dasar pertanahan juga tergolong sedang, yaitu sekitar 54% dari luas total kawasan budidaya. Di antara kelima provinsi kajian, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi tertinggi dalam capaian cakupan peta dasar pertanahan (100%), sebaliknya Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi terendah (1,96%). Akan tetapi, data cakupan peta dasar pertanahan nasional untuk kelima provinsi kajian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN hingga Juni 2016 memiliki perbedaan cukup signifikan dengan data cakupan peta yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN provinsi kajian, terutama Provinsi Sumatera Utara (data BPN pusat 40,49%, data Kanwil 1,96%), Sumatera Selatan (data BPN Pusat 36,27%, data Kanwil 87,08%), dan Kalimantan Selatan (data BPN Pusat 86,79%, data Kanwil 100%). Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat Rata-rata persentase capaian cakupan peta dasar pertanahan nasional menunjukkan bahwa capaian peta masih tergolong sangat rendah, yaitu sekitar 13% dari luas total kawasan budidaya (Bid. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Juni 2016).

12


Provinsi-provinsi yang sudah memiliki cakupan peta bidang tanah bersertifikat terdigitasi cukup tinggi hingga Juni 2016 hanya Provinsi DKI Jakarta (50,31%) dan Provinsi Riau (53,72%). Sebaliknya, provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan capaian peta bidang tanah bersertifikat terendah, yaitu hanya 0,82%. Sementara itu, apabila di lihat dari cakupan peta bidang tanah bersretifikat yang terdigitasi masing-masing provinsi kajian, rata-rata capaian peta bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi masih tergolong rendah, yaitu sekitar 28%. Di antara kelima provinsi kajian, Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi tertinggi dalam capaian cakupan peta dasar pertanahan (78,48%), sebaliknya Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi terendah (0,82%). Akan tetapi, data cakupan peta bidang tanah bersertifikat untuk kelima provinsi kajian yang dikeluarkan oleh Bid. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN hingga Juni 2016 memiliki perbedaan cukup signifikan dengan data cakupan peta yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN provinsi kajian, terutama Provinsi Sumatera Utara (data BPN Pusat 16,43%, data Kanwil 28,80%) dan Sumatera Selatan (data BPN Pusat 5,36%, data Kanwil 78,48%). Perbedaan capaian cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi antara BPN Pusat dengan Kanwil BPN diduga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pemerintah, data capaian peta di daerah masih saling tumpang tindih, atau data di daerah belum tersusun dengan rapi. Meskipun demikian, uraian analisis data capaian cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat ini telah menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar capaian peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi di Indonesia belum memenuhi prasyarat. Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan Ketersediaan jumlah juru ukur pertanahan yang memadai merupakan bagian penting yang harus ada di setiap kantor pertanahan guna melancarkan kegiatan pelayanan pertanahan. Akan tetapi, data tahun 2014 menunjukkan

Provinsi Sumatera Utara Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Utara

Jumlah Pegawai 191 121 466 458 326

Jumlah Juru Ukur 99 77 67 96 34

Jumlah Non Juru Ukur 92 44 399 362 292

Jumlah Juru Ukur Ideal (40%) 76 48 186 183 130

Penambahan Jumlah Juru Ukur 119 87 96

Tabel 1. Jumlah Pegawai Juru Ukur Pertanahan Masing-masing Provinsi Kajian Tahun 2016 (sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Kajian dan Hasil Analisis, 2016)

bahwa jumlah juru ukur pertanahan masih sangat kurang, yaitu hanya 1.689 orang (sekitar 8%) dari seluruh jumlah pegawai sebanyak 20.184 orang (Laporan Kinerja Pemerintah Kementerian ATR/BPN, 2014).

uraian analisis data capaian cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat ini telah menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif

Bahkan, data jumlah pegawai juru ukur pertanahan pada tahun 2016 melalui sampel lima provinsi kajian juga menunjukkan bahwa pegawai juru ukur pertanahan belum memenuhi komposisi ideal juru ukur. Agar jumlah pegawai juru ukur pertanahan di Indonesia dapat ideal, maka jumlah juru ukur perlu ditambah sekitar 150 sampai 200 orang pegawai. Dalam upaya mengatasi berbagai faktor yang menghambat pencapaian cakupan peta-peta di atas, berikut ini terdapat beberapa usulan upaya penyelesaian masalah yang telah disampaikan oleh kelima Kanwil BPN provinsi kajian (Gambar 4).

Kesimpulan Beberapa kesimpulan dari kajian ini antara lain: 1) Pelaksanaan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif belum dapat dilakukan secara parsial ataupun serentak karena capaian cakupan peta dasar pertanahan maupun peta bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi belum memenuhi prasyarat dan substansi peraturan perundang-undangan belum diubah sesuai dengan sistem publikasi positif. 2) Rata-rata persentase capaian peta dasar pertanahan secara nasional maupun provinsi kajian masih tergolong sedang, yaitu sekitar 45% - 46% di luar kawasan hutan. 3) Rata-rata persentase capaian cakupan peta bidang tanah bersertifikat terdigitasi secara nasional maupun provinsi kasjian masih tergolong sangat rendah, yaitu baru mencapai sekitar 12% - 16% di luar kawasan hutan. 4) Faktor-faktor utama penghambat pencapaian cakupan peta, antara lain kurangnya jumlah juru ukur, sebagian besar peta masih berkoordinat lokal, dan data analog belum dikelompokkan dengan baik. Dari hasil telaah dan analisis, rekomendasi yang dapat diberikan untuk Kementerian ATR/BPN yakni:

1) Indonesia perlu mempercepat cakupan peta dasar pertanahan mencapai 51.462.505 Ha (bertambah 34,33%) di luar kawasan hutan agar memenuhi prasyarat perubahan sistem pendafatran tanah publikasi positif. 2) Indonesia perlu mempercepat cakupan peta bidang tanah bersertifikat mencapai 37.134.681 Ha (bertambah 57,73%) di luar kawasan hutan agar memenuhi prasyarat perubahan sistem pendafatran tanah publikasi positif. 3) BPN perlu segera melakukan tinjauan dan revisi/perubahan substansi peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah sesuai dengan Gambar 4. Upaya Percepatan Capaian Peta yang Paling Banyak di Pilih konsep sistem publikasi positif, baik (sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Kajian dan Hasil Analisis, 2016) UUPA, PP 24/1997, maupun peraturan lain yang terkait.

**Tulisan laporan kajian selengkapnya dapat dibaca pada situs Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan: http://www.trp.or.id/


13

sosialisasi peraturan

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

J

aringan Informasi Geospasial Nasional atau JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan dan pengelolaan informasi geospasial yang dilakukan secara, antara lain: (I) bersama, tertib, terintegrasi; (ii) berkesinambungan, serta: (3) berdaya guna. JIGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komuniikasi (Pasal 2 Perpres 27/2014). Pada JIGN terdapat 2 (dua) jenis institusi, yaitu Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Sedangkan Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional. Pengaturan Umum Peraturan

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Penghubung Simpul Jaringan dapat dilihat pada Gambar 2.

Tujuan dari adanya Perpres Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap kepentingan para pemangku kebijakan terkait penyebarluasan dan berbagi pakai informasi geospasial. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan keberadaan Perpres Nomo 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting. Beberapa hal yang diatur antara lain yaitu penyelenggaraan informasi geospasial yang terdiri dari kelembagaan serta tugas dan fungsinya.

Gambar 2. Tugas dan Fungsi Penghubung Simpul Jaringan (sumber: Paparan BIG: Mekanisme Pertukaran Data Melalui JIGN, 2016)

Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi Pada pasal 5 disebutkan bahwa dalam bertugas menyelenggaraan informasi geospasial, Simpul Jaringan terdiri dari dua jenis unit kerja yaitu: (1) unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial (2) unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial

Secara keseluruhan, jaringan informasi geospasial terdiri dari jaringan informasi geospasial di tingkat pusat dan daerah. Jaringan informasi geospasial tingkat pusat meliputi lembaga tinggi negara, instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara jaringan informasi geospasial di tingkat daerah meliputi pemerintah daerah. Masing-masing lembaga/instansi pemerintah tersebut bertugas sebagai Simpul Jaringan yang akan dihubungkan oleh Penghubung Simpul Jaringan melalui sebuah geoportal.

Simpul Jaringan dapat berupa instansi/lembaga yang ada di tingkat pusat maupun satuan kerja perangkat daerah.

Kerangka besar kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (sumber: Paparan BIG: Mekanisme Pertukaran Data Melalui JIGN, 2016)

Gambar 1. Tugas dan Fungsi Simpul Jaringan (sumber: Paparan BIG: Mekanisme Pertukaran Data Melalui JIGN, 2016)

Kelembagaan lainnya adalah Penghubung Simpul Jaringan. Penghubung Simpul Jaringan yang dimaksud adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghubung Simpul Jaringan juga memiliki tugas dan fungsi yang diatur pada pasal 10.

14


Pada peraturan ini juga diperbolehkan bagi Simpul Jaringan maupun Penghubung Simpul Jaringan untuk dapat mengikutsertakan setiap orang (individu) dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk keikutsertaan yang dimaksud dapat berupa: (I) pemanfaatan, (ii) penyampaian koreksi atau masukkan, serta (iii) penyebarluasan data dan/atau informasi geospasial melalui JIGN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

D

alam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dikatakan bahwa seluruh kegiatan yang masuk ke dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang memiliki keterkaitan satu sama lain yang bersifat sekuensial. Perencanaan ini memiliki tiga tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten dimana ketiganya seyogyanya sesuai satu sama lain. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah. RTR biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk mengevaluasi rancangan peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pedoman melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah yang dituangkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 5 ayat 2 menyebut rancangan pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan daerah untuk dievaluasi. Skema pengajuan evaluasi rancangan perda RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Indikator Penilaian Rancangan Perda Provinsi Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kesesuaian Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Daerah dengan kepentingan umum diukur dengan parameter: 1) Keabsahan konsultasi publik 2) Keabsahan kesepakatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan 3) Keabsahan kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi 4) Keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi Kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah dengan kepentingan umum diukur dengan parameter: 1) Keabsahan konsultasi publik 2) Keabsahan kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota yang berbatasan 3) Keabsahan kesepakatan rapat konsultasi dengan Pemda Provinsi 4) Keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi

Gambar 1. Skema Proses Evaluasi Rancangan Perda RTR Provinsi (sumber: Hasil Olahan, 2016))

Gambar 2. Skema Proses Evaluasi Rancangan Perda RTR Kabupaten/Kota (sumber: Hasil Olahan, 2016))


15

dalam berita

Konsultasi Revisi RTRW Kota Tomohon

Gambar. Kasubdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (kiri) memberikan kenang-kenangan kepada perwakilan DPRD Tomohon (sumber: Dokumentasi TRP)

J

akarta, (5/4). Pansus DPRD Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara mengunjungi Bappenas guna berkonsultasi terkait Penyusunan Raperda Kota Tomohon tentang “Perubahan atas Perda No.6/2013 tentang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033” pada Rabu (5/4) di ruang SS. Pansus DPRD Kota Tomohon menyampaikan kebimbangannya atas revisi RTRW mengingat adanya multiinterpretasi terhadap pengertian “sekali dalam 5 tahun” yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2010. Perda RTRW Kota Tomohon diterbitkan pada Oktober 2013, sehingga pada Oktober 2018 dapat direvisi. Pertanyaan yang diajukan apakah Pemda Tomohon harus menunggu hingga Oktober

2017 atau bisa dimulai sebelum itu, di sisi lain juga mempertimbangkan situasi Peraturan Menteri ATR/BPN terkait Peninjauan Kembali akan diterbitkan dalam waktu dekat. Menurut Pansus, revisi RTRW Kota Tomohon harus segera dilakukan untuk memperbaiki tata ruang kota. Kondisi saat ini di Tomohon sedang dilakukan pembangunan besarbesaran, maka dari itu jika tidak segera dilakukan revisi dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran tata ruang. Pansus sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR/BPN, dan dinyatakan bahwa jika kurang dari 20% maka tidak perlu dilakukan Persub untuk perubahan RTRW tsb. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang diwakili oleh Kasubdit Tata Ruang Rinella Tambunan memberikan masukan dari segi substansi. Disebutkan bahwa meskipun belum mulai masa PK, namun sudah dapat dilakukan ancang-ancang persiapan dalam menyusun naskah akademis atau background study. Dikarenakan acuan hukum yang berlaku masih PP No. 15 Tahun 2010, maka pada Oktober nanti apabila Peraturan Menteri ATR tentang PK masih belum diterbitkan, maka dapat menggunakan PP No. 15 Tahun 2010. Apabila PK akan tetap dilakukan sebelum Oktober 2017, maka sebaiknya perlu diatur di ketentuan peralihan pada SK Walikota yang dibuat, sehingga apabila sewaktu-waktu dalam tenggat waktu sampai Oktober 2017 Kementerian ATR menerbitkan Permen tentang PK, maka dapat diantisipasi pada ketentuan peralihan tersebut. [Subdit Infosos]

Bimbingan Teknis Reforma Agraria Tahun 2017

S

emarang, (22/5). Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN mengadakan bimtek Reforma Agraria TA 2017. Bimtek ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan reforma agraria dengan mengidentifikasi subyek dan obyek tanah obyek reforma agraria (TORA). Bimtek ini diadakan di Gumaya Tower Hotel Semarang dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ATR/BPN; Direktorat TRP Bappenas; Kepala Bagian Penataan Agraria Kanwil BPN Provinsi; dan Kepala Seksi Penataan Agraria Kantor Pertanahan. Reforma agraria merupakan amanat peraturan perundangan, Nawacita, RPJMN 2015-2019 dan sudah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas. Untuk itu, pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan semua sektor. Saat ini pelaksanaan reforma agraria di daerah belum sinergi dengan pemerintah daerah. Beberapa Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan terutama di wilayah timur masih sangat kekurangan SDM sehingga mengganggu pencapaian target reforma agraria. Selain itu, di beberapa daerah masih kekurangan infrastruktur pendukung seperti komputer, peta dasar pertanahan, serta peralatan survey dan pengukuran. Reforma agraria harus melibatkan partisipasi masyarakat

16


mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pemantauan. Pelaksanaan reforma agraria perlu melibatkan semua pihak termasuk militer. Kantah dan Kanwil BPN di daerah merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di daerah. Perlu koordinasi Kantah dan Kanwil BPN dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan subyek dan obyek reforma agraria. Untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan reforma agraria perlu dibuat tabel rekapitulasi capaian yang dilengkapi dengan peta spasial. Dalam rangka percepatan reforma agraria, Kemenko Perekonomian telah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Tingkat Nasional (Kep Menko Ekon 73/2017) yang terdiri atas beberapa menteri terkait, antara lain: Menko Perekonomian, Menteri ATR/BPN, Mendagri, Menteri PDTT, Menteri LHK, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN. Tim tersebut terdiri atas 3 Pokja yaitu: Pokja Pelepasan Kawasan Hutan, Pokja Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah, dan Pokja Pemberdayaan Masyarakat. Tim pelaksanaan reforma agraria yang dibentuk oleh Menko Perekonomian tidak melibatkan Bappenas untuk itu setiap laporan capaian pelaksanaan reforma agraria perlu ditembuskan juga kepada Bappenas sehingga dapat diketahui capaian pelaksanaannya pada akhir periode pemerintahan. [Subdit Infosos]

ringkas buku

Ringkas Buku:

Land, Law and Islam: Property & Human Rights in the Muslim World

T

ulisan ini merupakan review singkat dari buku berjudul “Land, Law , and Islam” yang merupakan publikasi hasil penelitian oleh Siraj Saiy dan Hilary Lim, peneliti dari United Nations Human Settlements Programme atau lebih dikenal dengan nama UN Habitat. UN Habitat merupakan sebuah program yang dilakukan oleh PBB dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui penyediaan perumahan yang laik dan berkelanjutan. Penelitian ini telah meningkatkan perhatian yang sangat signifikan di kalangan pembuat kebijakan, profesional, maupun pemangku kepentingan lainnya yang berurusan dengan urusan pertanahan mengenai konsep hak dan kepemilikan tanah dalam kacamata Islam. Prinsip Dasar dalam Islam

Lebih dari 20% jumlah penduduk di dunia saat ini merupakan muslim, yang berarti dapat dikatakan bahwa hampir lebih dari seperempat penduduk dunia saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada urusan mengenai tanah beserta hak kepemilikannya. Sayangnya, sang peneliti yaitu Siraj Sait dan Hilary Lim mengemukakan fakta bahwa prinsip Islam dalam hal pertanahan dan hak kepemilikannya jarang diakui secara global. Padahal menurut mereka, berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan menyebutkan bahwa prinsip Islam sangat berpotensi memberikan keuntungan dan meningkatkan kepastian hak dan akses kepemilikan terhadap tanah. Ditemukan gap literatur antara teori-teori dan pengetahuan mengenai kepastian hak dan akses kepemilikan terhadap tanah berdasarkan perspektif Islam dengan berdasarkan perspektif Barat. Prinsip-prinsip Islam didasarkan pada nilai bahwa perintah Allah adalah wajib untuk diikuti sehingga seharusnya dengan mudah umat muslim mendorong kebijakan akses kepemilikan dan redistribusi tanah bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan sesuai perintah Allah. Dalam Islam, merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh setiap muslim bahwa segala sesuatu yang berada di dunia berupa harta benda milik manusia sejatinya hanyalah titipan dari Allah, termasuk di dalamnya sumberdaya tanah sebagai harta benda (aset). Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al Baqarah: 30, sehingga sudah seharusnya sumberdaya tanah yang ada harus dijaga dan dimanfaatkan secara terus menerus (produktif) sebagai bentuk tanggungjawab Allah yang telah menitipkannya kepada kita. Pemanfaatannya yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Mengenai hak terhadap suatu hal seperti harta benda, pada prinsipnya diatur dalam Islam dengan syarat bahwa harta benda yang dimiliki tidak digunakan secara sia-sia dan orang lain mendapat kesempatan juga untuk ikut memiliki (Q.S. Al Baqarah: 188). Artinya, segala hal yang ada di dunia ini tidak hanya untuk pribadi semata, tapi juga digunakan untuk kepentingan banyak orang.

Hak-hak Kepemilikan Tanah Secara garis besar, hak kepemilikan tanah dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis: milik publik (umum), milik negara, dan milik pribadi (privat). Sedangkan jika mengacu pada sistem kepemilikan tanah yang digunakan pada masa Kekaisaran Ottoman dalam Ottoman Code of 1858, prinsip kepemilikan tanah dalam Islam dapat dibagi menjadi 4 (empat): (1) Tanah milik pribadi (mulk); (2) Tanah milik negara (miri); (3) Tanah santunan (waqf); dan (4) Tanah terlantar/kosong (mawat). Selain itu juga dikenal klasifikasi lainnya seperti tanah negara yang tidak digunakan/disita (mehlul); tanah biasa/milik umum (metruke); dan tanah komunal (musha). Jika dibandingkan secara teori pada sistem kapitalis hak individu terhadap tanah tidak dibatasi, namun keberadaannya belum tentu bisa terjamin. Sedangkan di dalam Islam hak individu terhadap tanah dibatasi, namun tetap dijamin keberadaanya. Kepemilikan pribadi atas tanah dapat diperoleh melalui proses transaksi jual-beli, hibah, maupun akuisisi terhadap tanah terlantar/kosong dan warisan. Sumberdaya yang termasuk ke dalam kepemilikan publik diantarnya seperti hutan, padang rumput, sungai, tambang, dan segala macam yang ada di laut. Namun sebuah tanah milik publik bisa menjadi milik pribadi apabila terdapat aktivitas yang dilakukan oleh individu diatas tanah tersebut (sama seperti proses akuisisi tanah yang terlantar). Sebagai contoh, apabila pada sebuah bagian wilayah laut dilakukan reklamasi diatasnya dan tanah tersebut menjadi milik pribadi, maka wilayah laut yang tertimbun tersebut ikut serta

Gambar 1. Kepemilikan properti dalam Islam sangat dijamin (ilustrasi) (sumber: Islamic Principles and Land: Opportunities for Engagement, 2011)


17

berubah hak kepemilikannya menjadi wilayah pribadi (privat). Cakupan Isi Buku Buku ini merupakan laporan penelitian sebagai bagian dari upaya negara-negara dunia melalui UN Habitat untuk terlibat secara aktif dalam mempromosikan akses terhadap tanah, properti, dan perumahan yang pada umumnya bersifat lintas kultur budaya dan pada praktiknya dilakukan dengan bentuk yang berbeda-beda. Studi ini dilakukan sebagai rintisan untuk dapat mengisi kekosongan terhadap pemahaman mengenai isu-isu permasalahan dan praktik pengelolaan tanah di belahan dunia, khususnya dalam dunia Islam. Buku ini terbagi dalam 8 bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, teori, konsep, metodologi, serta aplikasi dari proses pengelolaan tanah dalam kerangka hukum Islam. Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Beragamnya kultur budaya masyarakat penganut agama Islam di berbagai belahan dunia membuat masalah dan aplikasi dalam implementasi konsep pengelolaan tanah di masing-masing negara berbeda. Bab ini memberikan pengantar untuk konteks, metodologi dan skema penelitian ini, konsepsi khas tentang kepemilikan lahan dan hak dalam teori Islam, serta prinsipprinsip ekonomi utama yang mempromosikan kepemilikan pribadi masyarakat dan perannya dalam pengelolaan tanah saat ini serta potensi dalam mempromosikan akses terhadap tanah. Selanjutnya pada bab ini juga menguraikan penerapan perspektif Islam tentang pendaftaran tanah, perencanaan kota dan kelestarian lingkungan. Bab kedua memperlihatkan bagaimana hukum Islam berkaitan dengan sistem hak dan kepemilikan atas tanah di masyarakat muslim. Hal yang menjadi ciri khas dari masyarakat muslim adalah tingginya kepatuhan dan kebergantungan masyarakat muslim terhadap budaya hukum (syariah) yang muncul karena cakupan pengaturan dan penerapan syariah yang luas. Hukum Islam tidak bersifat konvensional dan statis, tetapi terus dapat hidup beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Ciri khas hukum Islam disertai dengan metodologi dan keragaman penerapannya memungkinkan untuk dapat menjadi solusi bagi penyelesaian isu masalah sengketa dan keamanan kepemilikan lahan.

Gambar 2. Al Quran, sumber hukum tertinggi bagi masyarakat Islam (sumber: Islamic Principles and Land: Opportunities for Engagement, 2011)

18


Kemudian pada bab ketiga membahas bagaimana perbedaan-perbedaan dalam konsep penguasaan tanah, keragaman dan ciri khasnya, kategorisasi serta pengaturannya di dalam hukum Islam berkaitan dengan hubungan kepemilikan dalam lingkup masyarakat muslim kontemporer. Fokus perhatian terhadap konteks historis kepemilikan tanah di masyarakat muslim dan bentukbentuknya berkontribusi terhadap pengembangan strategi yang otentik dan inovatif untuk meningkatkan akses terhadap hak atas tanah. Selanjutnya pada bab keempat diuraikan identifikasi dan pengujian terhadap hubungan antara hak asasi manusia di tingkat internasional dengan konsepsi Islam mengenai hak asasi manusia dalam teori dan praktiknya. Hal tersebut sehubungan dengan keberadaan hak atas tanah, bahwa perbedaan dari kedua hak tersebut sangat sedikit dan sensitif. Dengan mempertimbangkan nilai agama dan kondisi politik Islam, hak asasi manusia internasional secara lebih efektif dapat diterima oleh masyarakat muslim tanpa perlu menyinggung prinsip-prinsip Islam. Pada bab kelima, mengeksplorasi lebih detail sifat dan ruang lingkup mengenai hak-hak perempuan atas tanah dan properti di dalam hukum Islam (syariah) melalui latar belakang sosio-historis tentang hak kepemilikan perempuan, penilaian terhadap reformasi hukum modern dan jalur untuk meningkatkan keamanan terhadap kepemilikan tanah dan properti mereka. Terlepas dari asumsi yang bertolak belakang, terdapat strategi pemberdayaan yang berpotensi bagi perempuan melalui hukum Islam yang dapat meningkatkan akses perempuan terhadap tanah dan penegakkan hak kepemilikan mereka yang lain. Bab keenam meninjau bagaimana masyarakat muslim pada umumnya memperoleh aturan pembagian warisan kepemilikan tanah dan properti milik seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan sumber-sumber keagamaan yang ada, dimana beberapa diantaranya cukup kontroversial. Namun hal tersebut dibantah dengan argumen bahwa penerapan peraturan pembagian warisan dan bagi hasil secara formal harus dipahami dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi serta sistem praktik pewarisan yang lebih luas. Sedangkan bab ketujuh menguraikan wakaf sebagai institusi utama dalam Islam yang menjadi bagian dari hubungan hukum kepemilikan tanah dalam masyarakat muslim serta erat kaitannya dengan prinsip beramal dalam agama. Reformasi modern yang terjadi di beberapa negara muslim menyebabkan dihapusnya atau telah dilakukan nasionalisasi sumbangan yang berkaitan dengan keagamaan, maupun diperketatnya aturan-aturan namun pelaksanaan wakaf tetap berpengaruh pada kehidupan. Bab ini mengevaluasi peran wakaf dalam strategi untuk meningkatkan keamanan kepemilikan berdasarkan dasar hukum, sejarah dan dampak sosial-ekonominya. Di akhir, pada bab kedelapan membahas konteks Islam dalam perekonomian mikro seperti kredit perumahan untuk mendukung permintaan masyarakat yang tinggi terhadap layanan keuangan sesuai syariah. [rp]

Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2017 akarta, 29 April 2017. Dalam rangka mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2017. Tujuan pemberian APN ini untuk mendorong setiap daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 diberikan pada provinsi/kabupaten/kota terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan. Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: (a) keterkaitan; (b) konsistensi; (c) kelengkapan dan kedalaman; (d) keterukuran; (e) inovasi kebijakan; (f) proses perencanaan dari bawah (bottom up); (g) proses perencanaan dari atas (top down); (h) proses perencanaan teknokratik; (i) proses perencanaan politik; (j) inovasi proses dan program daerah; (k) tampilan dan materi presentasi; serta (l) kemampuan presentasi dan penguasaan materi. Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria: (a) inovasi kebijakan; dan (b) inovasi proses dan program daerah. Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan ditetapkan dengan kriteria: (a) secara konsisten nilainya naik selama tiga periode penilaian berturut-turut; (b) nilai peningkatan total terbesar.

J

koordinasi trp

Pemberian APN ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan berbagai perubahan penilaian yang dilakukan oleh para tim penilai yang terdiri dari tim penilai Independent (TPI), tim penilai utama (TPU), dan tim penilai teknis (TPT) serta dukungan dari sekretariat APN 2017 yang dikoordinasikan oleh Kedeputian Evaluasi bekerjasama dengan Kedeputian Pengembangan Regional. Tim ini menyeleksi seluruh provinsi/kabupaten/kota melalui tiga tahap. Tahap Pertama, penilaian dokumen oleh Tim Penilai Teknis yang beranggotakan Perencana Muda sampai dengan Perencana Madya ataupun Pejabat Eselon III Kementerian PPN/Bappenas. Tahap Kedua, penilaian proses perencanaan oleh Tim Penilai Utama yakni Pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Penilai Independen. Tahap Ketiga, verifikasi dokumen dan proses perencanaan oleh Tim Penilai Independen yang beranggotakan para ahli di berbagai bidang penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan penganugerahan penghargaan APN 2017 diberikan pada saat pembukaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta dihadiri oleh para Menteri Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Penganugerahan APN tersebut diserahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. “Semoga prestasi ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Gambar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama para Kepala Daerah atau perwakilan penerima penghargaan APN 2017 (sumber: Dokumentasi Humas Bappenas)


19

Pada 2018 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan untuk mengganti penamaan Anugerah Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan perencanaannya dengan baik. Selain itu, juga menyebutkan tentang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 serta penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi yang pertama kali berhasil mengimplementasikan Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pembangunan infrastruktur. Untuk awal Tahun 2017 ini, penghargaan untuk skema KPBU ini diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 meliputi (1) pemberian Trofi Anugerah Pangripta Nusantara 2017, (2) Sertifikat Anugerah Pangripta Nusantara 2017 yang tidak hanya diberikan kepada para pemenang tetapi bagi para Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk dalam nominasi penilaian mendapatkan sertifikat juga, dan (3) penayangan Video Pendek yang menggambarkan latar belakang dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, dan informasi mengenai proses penilaian Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dari tahap awal hingga akhir penilaian.

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan diraih oleh Kabupaten Muara Enim. Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan diraih oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 direncanakan akan diberikan semacam penghargaan (reward) bagi Provinsi/Kabupaten/Kota pemenang dalam bentuk pelatihan di dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keahlian bagi para aparatur pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dalam bagaimana menyusun dokumen, proses pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring dari dokumen rencana pembangunan yang akan dibuat dari setiap provinsi/kabupaten/kota tersebut. Diharapkan kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya sehingga dokumen rencana pembangunan daerah tetap terjaga berkualitas dan bermutu dan dapat mendukung program-program pembangunan pemerintah kedepannya. [sy]

Daftar Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2017 Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik Juara I Juara III Juara II Prov. D.I. Yogyakarta Prov. DKI Jakarta Prov. Sumatera Selatan

Kategori Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik Juara I Kab. Tabanan

Juara II Kab. Ende

Juara III Kab. Sigi

Kategori Kota dengan Perencanaan Terbaik Juara I Kota Batu

Juara II Kota Pekalongan

Juara III Kota Tanjung Pinang

Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan

Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik Prov. DKI Jakarta

Juara Prov. Sulawesi Tengah

Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik Kab. Muara Enim

20


Selayang Pandang Kabupaten Banyuwangi

melihat dari dekat

oleh: Santi Yulianti, S.IP., M.M. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas RI

B

anyuwangi adalah kabupaten yang berada di ujung paling timur Propinsi Jawa Timur yang memiliki keragaman pemandangan alam, kekayaan seni dan budaya, serta adat tradisi. Panorama alam yang indah dan mempesona membentang dari wilayah utara sampai selatan, serta wilayah barat sampai timur . Hamparan gunung, hutan dan pantai memberi corak berbeda pada masing-masing wilayah. Di sebelah utara terdapat kawah Ijen, yang memiliki keindahan kawah danau nya yang tiada duanya di dunia. Penambang belerang tradisional yang naik-turun kawah serta bukit Gunung Merapi, dan perkebunan yang melingkupi lereng gunung. Di sebelah selatan disuguhkan keajaiban Taman Nasional Alas Purwo dengan pantai Plengkung yang berombak tinggi, hutan yang masih perawan, dan satwa liar yang habitatnya sudah langka. Tak kalah menarik, Taman Nasional Meru Betiri, yang di dalamnya hidup binatang langkah seperti harimau jawa dan penyu. Tempattempat tersebut merupakan sentral wilayah pengembangan pariwisata (WPP) yang disebut dengan “Segitiga Berlian”, yang menghuubngkan tempat pariwisata satu dengan lainnya di Banyuwangi. Banyuwangi juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya, serta adat tradisi. Salah satu keseninaan khas Banyuwangi adalah Gandrung, yaitu tarian khas untuk menyambut para tamu. Tarian ini telah dijadikan maskot pariwisata Banyuwangi. Ada juga tari seblang, Kuntulan, Damarwulan, Barong, Angklung, Kenang Kempul, Jaranan, dan kesenian daerah khas lainnya. Tak ketinggal adat tradisi yang dilaksanakan setiap tahun. Seperti tradisi petik laut, metik (padi dan kopi), Rebo wekasan, kebo-keboan, ruwatan, tumplek punjen, gredoan, endog –endogan, dan tradisi lainnya. Adat tradisi tersebut ditampilkan setiap tahun dan dikemas dalam Calender of Events. Kerajian daerah dan makanan khas yang merupakan hasil dari home industry bisa ditemukan di seluruh wilayah Banyuwnagi. Beberapa produk dan tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah kerajinan batik tulis di Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi dan Desa Tampo, kecamatan Cluring. Ada juga kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan, Keamatan Rogo-jampi dan Kecamatan Kalipuro dan kerajinan unik lainnya. Beragam suku berdiam di Banyuwangi. Ada suku Using, yang merupakan suku asli Banyuwangi dan memiliki bahasa sendiri. Namun, suku Jawa merupakan mayoritas penduduk yanag tinggal di Banyuwangi. Secara Gambar 1. Peta Kabupaten Banyuwangi berdampingan (sumber: Dokumentasi Pribadi) suku Madura, Bali dan Banjar, juga hidup harmonis di Banyuwangi. Keanekaragaman pemandangan alam, kekayaan seni dan budaya, serta adat tradisi Banyuwangi itu merupakan mahkota yang harus dipelihara dan ditunjukkan kepada dunia luar. Dengan

begitu, potensi itu dapat bermanfaat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kekayaan tersebut menjadi modal pembangunan terutama di bidang pariwisata yang harus diangkat ke kancah pariwisata nasional maupun internasional. Untuk mencapai Banyuwangi, ada dua jalur utama yang bisa ditempuh. Jalur pertama dari Surabaya, sedangkan jalur kedua dari Bali. Dari Surabaya, pengunjung dapat mencapai Banyuwangi dengan dua alternatif jalur daerat, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Pengunjung dapat memanfaatkan transportasi, seperti kereta api, bus, taksi, dan moda transportasi lain dengan jurusan Banyuwangi. Jarak Surabaya-Banyuwangi sekitar 300 km dan bisa ditempuh dalam waktu 5-6 jam dengan bus atau kereta api. Jika ingin menghemat waktu, maka bisa memilih jalur transportasi udara melalui Bandara Juanda, Surabaya menuju Bandara Blimingsari, Banyuwangi. Waktu tempunya sangat singkat, yakni hanya 45 menit. Sejarah Banyuwangi Berdasarkan data sejarah, nama Banyuwangi tidak terlepas dengan Kerajaan Blambangan . Sejak zaman Pangeran Tawang Alun (1655 – 1691) dan Pangeran Danuningrat (1736 – 1763), bahkan sampai ketika Blambangan berada di bawa perlindungan Bali (1763 – 1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan. Nah pada tahun 1743, Jawa Bagian Timur (termsuk Blambangan) diserahkan oleh Pakubowono II kepada VOC. Saat itu, VOC sudah merasa Blambangan menjadi miliknya. Namun, untuk sementara masih dibiarkan akan dikelola sewaktu-waktu ketika sudah diperlukan. Secara umum, dalam peperangan yang terjadi selama 5 tahun, pada tahun 1767 – 1772 itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus, sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwnagi, yang waktu itu mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan yang telah dikuasai Inggris. Jadi, sudah jelas bahwa lahirnya sebuah tempat, yang kemudian terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus jual beli terjadinya peperangan dahsyat, perang puputan Bayu. Kalau saja Inggris tidak bercokol di


21

Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansi ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena peristiwa itu, puncak perang Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian terdapat hubungan erat antara perang Gambar 2. Logo Kabupaten Banyuwangi Puputan Bayu (sumber: Dokumentasi Pribadi) dengan lahirnya sebuah tempat bernama Banyuwangi. Dengan kata lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Jadi, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai Hari Jadi Banyuwangi didasarkan kepada fakta-fakta sejarah tersebut.

berbeda dengan masalah kabupaten/kota lain di Indonesia. Misalnya, kondisi geografis Banyuwangi yang luas, membuat jarak berkendara menjadi teramat jauh. Hal ini bakal menyusahkan masyarakat ketika ingin mengurus administrasi. Sehingga, masalah itu perlu disederhanakan melalui pemanfaatan teknologi. Maka itu, Pemkab Banyuwangi telah membuat banyak program yang diawali kata smart antara lain Smart Economy, Smart Mobility, Smart People, Smart Environment, Smart Living, Smart Governance, dan Smart Farming. “Mimpi Besar” Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada intinya adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di wilayah. Sebagai suatu rencana, RTRW tidak hanya menggambarkan tata letak dan keterkaitan hirarki ruang, baik antara kegiatan maupun antar pusat kegiatan, akan tetapi kualitas komponen-komponen yang menjadi penyusunan ruang. Pada dasarnya urusan tata ruang diarahkan pada revitalisasi penataan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan.

Kota Cerdas Kabupaten Banyuwangi Sebagai daerah yang mempunyai pengalaman sejarah tersebut diatas, Banyuwangi pun merupakan kota yang telah memiliki tata kota terbaik. Adalah wajar jika kemudian Banyuwangi menjadi perwakilan Indonesia dan berhasil meraih penghargaan terbai di ajang United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Awards ke 12 di Madrid, Spanyol. Kota yang berjuluk “Sunrise of Java” ini berhasil meraih penghargaan The Winner of Re-inventing Government in Tourism dalam kategori Innovation in Public Policy Governance (Inovasi kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan). Nah, lalu apa kiatnya sehingga Banyuwangi sukses dalam tata kelola kota? Ternyata, rahasianya diawali dari persamaan perspektif jajaran birokrasinya mau menjadi sales pemasaran wisata daerah. Terdapat tiga wisatawan yang dibidik, yaitu kaum perempuan, anak muda, dan pengguna internet aktif. Tentu dengan suatu alasan yakni dikarenakan ketiganya punya pasar yang sangat besar. Sebab, dari data diketahui jumlah perempuan di Indonesia ada 120 juta jiwa. Jumlah anak muda (16-30 tahun) hingga 62 juta jiwa. Pengguna internet 82 juta. Ketiga segmen pasar tersebut saling beririsan. Namun, ketiganya tetap memerlukan pendekatan pemasaran yang spesifik. Guna menggaet wisatwan, ragam festival pun digelar mulai dari Banyuwangi Festival, musik jazz, batik. Ajang festival berbasis wisata alam, budaya, dan olahraga yang berlangsung setahun penuh. Dalam setahun sendiri ada sekitar 35 event wisata. Tujuannya, untuk mengenalkan potensi lokal. Banyuwangi punya pekerjaan rumah yang cukup menantang dalam menciptakan tata kelola daerah berbasis smart city (kota cerdas). Alih-alih membuat smart city, Pemkab Banyuwangi memilih menyebutnya sebagai Smart Kampung. Pasalnya, masalah yang dihadapi Banyuwangi

22


Terkait dengan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi, pada intinya Kabupaten Banyuwangi ingin mewujudkan (i) harmonisasi pengelolaan kawasan lindung dan mitigasi daerah rawan bencana, (ii) tersedianya infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi, (iii) sentra ekonomi unggulan yang berbasis pada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta (iv) pengembangan pendidikan yang berbasis sumberdaya daerah. Adapun Visi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah : Terwujudnya pengembangan wilayah dan Gambar 3. Banyuwangi fokus pada sektor jasa pertumbuhan (sumber: Dokumentasi Pribadi) ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana. Sedangkan Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah: 1) Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan; 2) Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah;

3) Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4) Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi; 5) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia; 6) Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dibawah kepemimpinan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas bermimpi ingin mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan untuk 50 tahun ke depan. Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan terutama dalam detail tata ruang yang langsung dikerucutkan pada masing-masing sektor pembangunan daerah seperti tata ruang cagar budaya, tata ruang jalan tol, tata ruang pariwisata dan tata ruang industri. Terutama untuk bangunan yang memiliki nilai sejarah dan bangunan khas Banyuwangi dipercantik dan diluaskan fungsinya. Seluruh grand desain yang tertuang dalam pembangunan Banyuwangi juga dibungkus dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Wilayah Perkotaan Banyuwangi. Dari RDRT ini diharapkan jadi tolak ukur dalam pembangunan Banyuwangi selama 50 tahun ke depan. Seiring perkembangan Kabupaten Banyuwangi yang semakin pesat, pemerintah daerah terus memantapkan perencanaan tata ruang dan pengembangannya. Dengan telah disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam Perda tersebut. Selanjutnya, dengan telah ditetapkan Perda RTRW tersebut, maka Kabupaten Banyuwangi wajib untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri, RDTR Kota Banyuwangi dan kawasan strategis Ketapang. Untuk kawasan industri akan dikonsentrasikan di kawasan utara, dimana masih diperlukan win-win solution dengan masyarakat. Pihak yang masih bersengketa dengan masyarakat, wilayahnya dikecualikan dalam tata ruang kawasan industri. Di kawasan utara juga ada zonasi untuk pengembangan wisata. Sebagai konsekuensinya, bangunan gudang di kawasan tersebut tidak boleh berada di pinggir jalan utama dan harus masuk 100 meter ke dalam, agar semua tertata dengan baik. Untuk pengembangan pariwisata di sisi utara, Banyuwangi menyiapkan daerah sempadan pantai mulai dari Wongsorejo hingga ke Pantai Watu Dodol sebagai zonasi penunjang pariwisata.

Gambar 4. Kawasan pantai menjadi destinasi pariwisata di Banyuwangi (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sepanjang pantai tersebut tidak boleh dibangun kecuali fasilitas penunjang pariwisata, seperti hotel. Zonasi pertanian juga didetailkan. Hal ini ditujukan untuk memproteksi daerah pertanian dari proses alih lahan menjadi kawasan perumahan atau pun industri. Zonasi pertanian menjadi penting, untuk memproteksi dari alih lahan menjadi perumahan atau lainnya. Terkait dengan jalur transportasi, maka Ketapang adalah tempat di mana pelabuhan penyerangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali berada, sekaligus menjadi salah satu daerah strategis di Banyuwangi. Jalur transportasi juga menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang tersebut. Pada pembangunan jalan lintas timur Banyuwangi yang membentang dari Pantai Boom sampai Bandara Blimbingsari akan disempurnakan dengan mengurangi tikungan-tikungan tajam. Adapun untuk di wilayah perkotaan, perencanaan tata ruang akan mengatur detail tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang akan dibuka di setiap sudut-sudut jalan. Pemerintah daerah secara bertahap akan membebaskan lahan di sudutsudut jalan protokol untuk disulap menjadi RTH. Hal ini diharapkan agar penampakan kota tampak hijau, tidak terkesan kaku dengan adanya bangunan-bangunan di sudut-sudut jalan. Begitu pula dengan keberadaan cagar budaya di wilayah perkotaan juga dimasukkan dalam rencana tata ruang tersebut. Pemerintah akan meminta masukan dengan para budayawan dan ahli arkeologi penyusunannya. Walaupun sampai saat ini, Banyuwangi masih belum mempunyai aturan tata ruang cagar budaya. Selain mempersiapkan pembangunan Banyuwangi ke depan, dalam penyusunan RDTR tersebut, Pemkab juga memasukkan sejumlah program nasional dalam perencanaannya. Rencana pemerintah pusat untuk membangun jalur tol yang menghubungkan Banyuwangi sampai Probolinggo juga dimasukkan dalam detail rencana tata ruang tersebut. Persiapan detail tata ruang untuk pembangunan jalan tol Banyuwangi-Probolinggo yang diperkirakan panjangnya untuk daerah Banyuwangi sekitar 35 km. Rencana pembangunan jalur SUTET oleh pemerintah pusat pun sudah dimasukkan dalam penyusunan RDTR. Hal ini sebagai bagian upaya jika ketika pemerintah pusat akan merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah siap. [sy]


23

data & informasi

24


kliping berita

Berita Tata Ruang dan Pertanahan

(Januari - Juni 2017)

B

erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta, Badan Informasi Geospasial (BIG) saat ini sedang menyusun Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy untuk menciptakan satu standar bagi peta-peta tematik di seluruh Indonesia. T ujuan dari One Map Policy ini adalah untuk memperkecil potensi konflik lahan yang disebabkan tumpang tindihnya batas wilayah. Ada sekitar sembilan kementerian/lembaga yang berperan sebagai walidata peta tematik. Saat ini pemerintah fokus pada peta skala 1:50.000 karena skala tersebut yang paling operasional. Dengan adanya percepatan kebijakan satu peta berskala 1: 50.000 ini akan tersedia peta-peta tematik yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. JANUARI

FEBRUARI

Pemetaan Skala Desa Butuh 80.000 Tenaga Kerja Pemetaan skala besar, yakni 1:5.000, dilakukan pada semua desa. Saat ini, ada sekitar 40.000 desa di Indonesia. Hal itu perlu melibatkan sekitar 80.000 tenaga kerja dengan disiplin ilmu terkait informasi geospasial, antara lain geodesi, geografi, teknologi informasi, dan telekomunikasi.

Tol dan Pelabuhan Dominasi KPBU Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Buku Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU 2017. Dari 22 proyek yang ditawar-kan kepada investor, proyek pembangunan jalan tol dan pelabuhan masih mendominasi.

Salah satu sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyediaan informasi geospasial ialah tenaga kadaster atau pengukur persil tanah. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyatakan jumlah kadaster yang dibutuhkan mencapai 10.000 orang. Untuk menyediakan tenaga juru ukur tanah, perlu pendirian dan pengembangan sekolah menengah kejuruan serta politeknik geodesi dan geografi siap kerja. (Kompas, 2 Januari 2017) Sei Mangkei Semakin Tak Kompetitif Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, semakin tidak kompetitif. Itu terjadi menyusul Keputusan Menteri Perhubungan yang mengalihkan hub internasional dari bakal Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Biaya logistik meningkat hingga 50 persen karena ekspor dari kawasan harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, berbagai masalah di kawasan itu belum teratasi, seperti tidak kompetitifnya harga gas dan krisis listrik yang masih terjadi. Menurut Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Parlindungan Purba Kementerian Perhubungan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan pengembangan kawasan. Pembangunan Kuala Tanjung harus satu kesatuan dengan pengembangan KEK Sei Mangkei. (Kompas, 31 Januari 2017)

Pembangunan jalan tol yang ditawarkan antara lain proyek pembangunan jalan tol Sukabumi-Ciranjang, JakartaCikampek II, akses Tol Tanjung Priok, Yogyakarta-Solo, dan Yogyakarta-Bawen. Adapun proyek pembangunan pelabuhan meliputi Pelabuhan Kabil (Batam); Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung (Sumatera Utara); Pelabuhan Internasional Bitung (Sulawesi Utara); Pelabuhan Baru Makassar (Sulawesi Selatan); dan Pelabuhan Patimban (Jawa Barat). (Kompas, 20 Februari 2017) Kawasan yang Telah Berubah dari RTH Jadi Perumahan dan Area Perdagangan Kondisi tata ruang Jakarta saat ini ternyata sudah melenceng jauh dari perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985-2005. Berdasarkan RUTR 1985-2005 yang dimiliki, tercatat ada delapan daerah yang kini sudah berubah fungsi. Daerahdaerah tersebut adalah Kemang, Antasari, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Cengkareng, Pondok Indah, Senayan, dan Sunter. Sejarahwan JJ Rizal menilai, jika Pemprov DKI berani menertibkan permukiman kumuh yang berada di atas RTH, hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk perumahan mewah dan pusat-pusat perbelanjaan. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa


25

membongkar bangunan komersial yang berdiri di atas wilayah yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Karena, kini semua pemilik properti sudah memiliki lahan tersebut secara sah. Hal yang tak pernah dilakukan oleh warga yang bermukim di kawasan kumuh. Menurut Ahok, dahulu tidak ada peraturan yang mengatur pengubahan peruntukan kawasan hijau. Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2030. (Kompas, 23 Februari 2017) MARET Zonasi 111 Pulau Kecil Terluar Disiapkan Pemerintah menetapkan pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia dari semula berjumlah 92 pulau menjadi 111. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar pada 2 Maret 2017. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengemukakan, rencana zonasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar. Adapun 19 pulau terluar yang ditambahkan itu adalah Pulau Berakit, Malang Berdaun, dan Bintan (Kepulauan Riau); Karang Unarang (Kalimantan Utara); Kabaruan (Sulawesi Utara); serta Habe, Puriri, dan Komolom (Papua). Selain itu, Pulau Pagai Utara (Sumatera Barat); Rangsang, Rupat, dan Bengkalis (Riau); Nusa Penida (Bali); Weh (Aceh); Nuhu Yut (Maluku); Sabu (Nusa Tenggara Timur); Batukolotok (Jawa Barat); serta Gulahakolak dan Karang Pabayang (Banten). (Kompas, 8 Maret 2017) Tanah di Jawa Diarahkan untuk Konservasi Hutan Pemerintah berencana menerapkan sistem kluster dalam pengelolaan tanah obyek reforma agraria dan perhutanan sosial yang dilepas kepada masyarakat. Selain dinilai lebih efisien secara ekonomi, sistem ini juga memberi kemudahan pengawasan dan perlindungan lingkungan. "Dibutuhkan aturan yang lebih terperinci tentang pengelolaan TORA dan perhutanan sosial. Jangan sampai TORA dipecah-pecah dalam sistem waris ataupun diperjualbelikan karena akan merusak sistem kluster," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Ia menekankan, tanah obyek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial di Pulau Jawa tidak boleh digunakan untuk membuka sawah. Sawah yang sudah ada dimaksimalkan perawatan dan produksinya. TORA dan perhutanan sosial di Jawa hendaknya digunakan untuk menanam tumbuhan produktif lain ataupun penghijauan hutan. Langkah ini lebih mendukung konservasi hutan. (Kompas, 27 Maret 2017) APRIL

26


Dengan Cara Ini Proyek Strategis Jokowi Tak Lagi Terhambat Pembebasan Lahan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meluncurkan skema pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua skema ini yaitu skema pembayaran langsung kepada penerima ganti rugi dan skema pembayaran tidak Iangsung yang ditindaklanjuti dengan alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp 16 triliun di APBN-P 2016 dan Rp 20 triliun di APBN 2017. "Dengan dianggarkannya dana itu, pemerintah yakin dan berharap, proyek strategis nasional yang sering agak terhambat karena pengadaan tanah bisa diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan yang frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal pembebasan tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan terpusat oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. (Detik.com, 4 April 2017) Dukung TOD, Sofyan Bakal Ubah Peruntukkan Tata Ruang Stasiun Kereta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana mengubah peruntukkan tata ruang yang ada di stasiun-stasiun kereta agar bisa dibangun hunian. Perubahan itu terkait dengan rencana pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di lokasi tersebut. Alasan dibangunnya konsep TOD di stasiunstasiun kereta menurut Sofyan agar masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya transportasi tiap bulan yang cenderung besar. Meski begitu, Sofyan juga menegaskan dia tidak akan mengubah Undang Undang (UU) Tata Ruang untuk mengakomodasi konsep TOD tersebut. Usulan pengembangan tahap pertama kawasan yang terintegrasi dan inklusif berbasis TOD ini akan dibangun di Stasiun Bogor, Stasiun Tanjung Barat, dan Stasiun Pondok Cina. (Kompas Online, 12 April 2017) MEI Penerapan Pajak Progresif Tanah Nganggur Ditunda Pemerintah memastikan rencana penerapan pajak progresif untuk tanah nganggur ditunda. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk merevisi Undang-undang Pertanahan. Aturan tanah menganggur juga akan diperkuat di dalam revisi Undang-undang Pertanahan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, revisi aturan pertanahan itu bertujuan agar tanah tidak sekedar dijadikan komoditi atau dijual belikan untuk kepentingan segelintir orang sehingga harga tanah meroket. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak progresif tanah nganggur belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah lebih memilih kebijakan reforma agraria, pelatihan vokasi, penyediaan lahan pertanian dan perkebunan, penataan usaha retail, dan penyediaan perumahan untuk rakyat miskin di perkotaan

sebagai prioritas. (Kompas Online, 4 Mei 2017) Bagikan Sertifikat untuk Warga, Jokowi Berharap Sengketa Lahan Berkurang Presiden Joko Widodo berharap jumlah kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, berkurang pascaprogram sertifikasi tanah rakyat. Menurut dia, di Indonesia sendiri terdapat 126 juta bidang tanah yang mestinya memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 46 juta yang memiliki bukti pengakuan.

“Maka, saya perintahkan kepada Pak Menteri Agraria. Dahulu setahun hanya keluar sertifikat 400.000 hingga 500.000, ini sampai puluhan tahun tidak akan yang namanya rakyat itu pegang sertifikat. Pada tahun ini saya targetkan 5.000.000 harus keluar sertifikat. Pada tahun depan 7.000.000, tahun depannya lagi 9.000.000," kata Presiden. (Kompas Online, 7 Mei 2017) JUNI

Atasi Konflik Lahan, BIG Susun Kebijakan Satu Peta Badan Informasi Geospasial sedang menyusun kebijakan satu peta atau one map policy untuk menciptakan satu standar bagi petapeta tematik di seluruh Indonesia. Kebijakan satu peta ini juga untuk memperkecil potensi konflik lahan yang disebabkan tumpang tindihnya batas wilayah. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial, Nurwadjedi mengatakan kebijakan satu peta ini diimplementasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Ada sekitar sembilan kementerian/lembaga sebagai walidata yang terlibat dalam program ini. Menurut Nurwadjedi, pemerintah fokus pada skala 1:50 ribu karena skala tersebut yang paling operasional. Peta dasar seluruh Indonesia yang dimiliki Badan Informasi Geospasial menggunakan skala 1:50 ribu. Diharapkan dengan percepatan kebijakan satu peta berskala 1: 50 ribu ini akan tersedia peta-peta tematik yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. "Karena peta RTRW ini sangat fundamental untuk perencanaan pembangunan. Terjadinya konflik lahan di daerah itu karena peta RTRW-nya nggak benar," ujar Nurwadjedi. (Republika Online, 14 Juni 2017)

Dua Peta Tematik Belum Rampung, Ini Penjelasan Menteri Agraria Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang dua peta geospasial tematik terkait kebijakan one map policy atau peta tunggal yang belum dirampungkan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Laporan yang diterima Presiden dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur di dalam Perpres 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia, 57 peta lainnya masih dalam tahap kompilasi. Adapun 2 peta tematik lainnya belum rampung. Kementerian ATR/BPN belum bisa merampungkan dua peta itu atas alasan teknis. Khusus merumuskan peta desa, kata Sofyan, pihaknya agak kesulitan untuk menentukan batas wilayah desa-desa di luar Pulau Jawa. Sebab, pulau-pulau di luar Jawa sangat luas sehingga membutuhkan waktu sekaligus tenaga ekstra untuk menyelesaikannya. "Kalau desa di Jawa ini mudah dikenali. Tapi jika (desa) di hutan di luar Jawa ini sulit. Hutannya saja sekian ribu hektare. Kan sulit," ujar Sofyan. (Kompas Online, 13 Juni 2017)


27

Agenda Tata Ruang dan Pertanahan (Juli- Desember 2017) JULI 1

Pelaksanaan Evaluasi RKP 2016 dan Monitoring RKP 2017 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

2

Penyusunan Laporan Hasil Pengumpulan Data dan Informasi Kajian Monev Berbasis Spasial KIP Bitung

3

Uji Coba Hasil Sementara Kajian Monev Berbasis Spasial KIP Bitung

4

Sosialisasi Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional di Provinsi Aceh

5

Pengisian e-performance kinerja direktorat tata ruang dan pertanahan triwulan II/2016

AGUSTUS 1

Penerbitan Buletin TRP Edisi I Tahun 2017

2

Penyusunan lampiran pidato Presiden (Lampid) 2017

3

Koordinasi substansi materi monev RKP Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dengan Mitra Kerja K/L

SEPTEMBER 1

Pengisian e-performance kinerja direktorat tata ruang dan pertanahan triwulan III/2015

OKTOBER 1


2

Penyusunan KAK dan rencana kerja Direktorat TRP tahun 2018

NOVEMBER 1


DESEMBER

28

1

Finalisasi laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, kajian TRP Tahun 2017

2

Penerbitan Buletin TRP Edisi II Tahun 2017


Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No.2 Gedung Madiun Lt.3 Jakarta 10310 e-mail: [email protected] website: http://www.trp.or.id

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

Recommend Documents