KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 197 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Pemerintah berwenang menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; b. bahwa dalam rangka desentralisasi daerah diberikan wewenang kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar an Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
tentang Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BID ANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat; 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup; 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota; 6. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan hidup. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pasal 2 (1) Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang terdiri dari jenis pelayanan indicator kinerja dan nilai : a. Pelayanan perlindungan sumber air: 1) Jumlah sumber air di hutan lindung yang dilindungi (100%) 2) Jumlah mata air di luar hutan lindung yang dilindungi (100%) 3) Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga (satu kawasan) b. Pelayanan pencegahan pencemaran air: Jumlah usaha dan atau ke giatan menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran air (100%). c. Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air: Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat pencemaran air (50%). d. Pelayanan pencegahan pencemaran udara: 1) 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas (100%); 2) Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya (100%); 3) Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya (5%); 4) Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (100%); 5) Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (100%) e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah: Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan (100%)
f.
Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan: Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (100%)
(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3 (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Secara operasional dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; b. Dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabu paten dan Daerah Kota, (2) Penyelenggaraan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi: a. penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. kerjasama antar Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
a. perhitungan kebutuhan biaya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; c. penilaian pengukuran kinerja; d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 6 Menteri melakukan supervisi dan pemberdayaan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 7 (1) Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sesuai pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Daerah masing-masing. (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan pencapaian kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 (1) Menteri melaksanakan evaluasi tingkat kemampuan Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (2) .. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Oktober 2004 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Ttd NABIEL MAKARIM, MPA, MSM
Dokumen ini belum diverifikasi ketepatannya
