SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 407 TAHUN 2006 TENTANG
TIM PENGARAH PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai
Keanekaragaman
Hayati)
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 4.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1997
tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6.
Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
1
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto
Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 9.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2004
tentang
Pengesahan
Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM PENGARAH PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.
PERTAMA
:
Membentuk Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau dengan susunan
keanggotaan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Keputusan Menteri ini. KEDUA
:
Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA bertugas: a.
memberikan masukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai pembinaan dan peningkatan Program Menuju Indonesia Hijau;
b.
memberikan masukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan kebijakan Program Menuju Indonesia Hijau;
c.
melakukan
evaluasi
Indonesia Hijau; dan
2
terhadap
pelaksanaan
Program
Menuju
d.
melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
Menteri
Negara
Lingkungan Hidup berkaitan dengan Program Menuju Indonesia Hijau. KETIGA
: Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
KEEMPAT
: Masing-masing anggota Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau wajib melaporkan kegiatannya kepada pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini
dibebankan pada Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
KEENAM
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2006 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA.
3
Lampiran
:
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
: 407 Tahun 2006
Tanggal
: 15 September 2006
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
NO. 1.
NAMA Dra. Masnellyarti
Hilman, MSc.
JABATAN/INSTANSI
KEDUDUKAN
Deputi III MENLH Bidang Peningkatan Konservasi
Ketua
Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
Kementerian
Negara
Lingkungan
Hidup 2.
Sukawati, AB, SKM,
Deputi II Menko Kesra Bidang Kesehatan dan
MSc.
Lingkungan
Hidup,
Kementerian
Wakil Ketua
Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.
H. Syamsul Arief
Direktur
4.
Ir. Darori, MM.
Direktur
Rivai, Msi.
Jenderal
Bina
Departemen Dalam Negeri Jenderal
Pembangunan
Rehabilitasi
Daerah,
Lahan
Anggota
dan
Anggota
Penghutanan Sosial, Departemen Kehutanan 5.
Prof.Ir. Widi Agoes
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
Anggota
6.
Ir. Siswoko, Dipl.HE.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen
Anggota
Pratikto, MSc. Ph.D.
Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
Pekerjaan Umum 7.
8.
9.
Ir. Hilman Manan,
Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air,
Anggota
Ir. Achmad Mangga
Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen
Anggota
Barani, MM.
Pertanian
DR. Achmad
Direktur Jenderal Anggaran Keuangan Negara,
Dipl.HE.
Rochyadi.
Departemen Pertanian
Departemen Keuangan
4
Anggota
NO. 10.
NAMA
JABATAN/INSTANSI
KEDUDUKAN
Ir. Bemby Uripto,
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Anggota
MSc.
Hidup,
Kementerian
Pembangunan
Nasional/
Negara Badan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Nasional 11.
Dr. Aris Poniman.
Deputi Bidang Pemetaan Sumber Daya Alam, Badan
Anggota
12.
Drs. Bambang
Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga
Anggota
Tedjasukmana,
Antariksa dan Penerbangan Nasional
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
Dipl.Ing.
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA.
5
