SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 137 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) ATAS PERUBAHAN KEGIATAN PROYEK KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN SEGARA ANAKAN OLEH PROYEK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY – CIWULAN DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PRASYARAT PEMRAKARSA MENYELESAIKAN PRO – KONTRA SUDETAN CITANDUY DAN PERSYARATAN LAINNYA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
: a. bahwa rencana kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); b. bahwa rencana kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat telah mengalami beberapa perubahan; c. bahwa perubahan kegiatan proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup; d. bahwa perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas perubahan kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan
1
Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat sebagian belum diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KL.03.02.MN/262 tanggal 11 Desember 1996 perihal Penetapan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) beserta RKL dan RPL Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Segara Anakan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat; e. bahwa kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan berada melintasi dua Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah; f.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam penetapan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan kewenangan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
g. bahwa perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas perubahan kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat sebagai salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Pusat; h. bahwa perubahan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencanapemantauan lingkungan hidup (RPL) atas perubahan kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat tetap akan menimbulkan kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana kegiatan proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat; i.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g dan huruf h di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
2
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas Perubahan Kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat; Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
Memperhatikan: 1. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 660.1/1427/V/Bangda tertanggal 19 Agustus 2002 Perihal Ekspose Proyek SACDP Loan ADB No. 1475/76 (SF) – INO Berkaitan dengan Dokumen AMDAL; 2.
Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat di Jakarta pada tanggal tanggal 30 April 2003 tentang penilaian dokumen revisi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
3
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat; 3. Hasil serangkaian pertemuan dengan para ahli untuk memberikan masukan atau menanggapi hasil studi AMDAL Kegiatan Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat; 4. Saran dan pendapat berbagai kalangan baik secara tertulis maupun tidak terhadap rencana Kegiatan Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Barat;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
PERUBAHAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) ATAS PERUBAHAN KEGIATAN PROYEK KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN SEGARA ANAKAN OLEH PROYEK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY – CIWULAN DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PRASYARAT PEMRAKARSA MENYELESAIKAN PRO – KONTRA SUDETAN CITANDUY DAN PERSYARATAN LAINNYA.
KEDUA
:
Perubahan kegiatan proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan yang dilaksanakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Pembuatan sudetan Sungai Cimeneng sepanjang 8,7 km; 2. Pembuatan sudetan Sungai Citanduy sepanjang 3 km; 3. Pengerukan perairan laguna Segara Anakan sebesar 9 juta m3;
4. Peningkatan kapasitas/normalisasi sungai Cikonde sepanjang 20 km;
4
5. Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak seluas 1.125 ha di
sekitar laguna Segara Anakan dan mempertahankan kelestarian hutan mangrove seluas 5.000 ha melalui partisipasi masyarakat; 6. Percontohan akuakultur berwawasan lingkungan seluas 20 ha, di Majingklak 2 ha dan Kawunganten 18 ha; 7. Peningkatan jalan antar desa sepanjang 20 km dan pembuatan 2 buah jembatan Cimeneng; 8. Peningkatan kondisi penyehatan lingkungan permukiman di desa-desa; 9. Konservasi tanah dan reboisasi Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Cimeneng dan DPS Cikawung; 10. Pengawasan proyek; 11. Pengelolaan program pembangunan desa; 12. Pengelolaan pemantauan lingkungan; 13. Rencana cost recovery dan Operasi dan Pemeliharaan Laguna Segara Anakan; 14. Pelatihan dan public awareness; 15. Ortho photo, cadastral survey dan aerial photo.
KETIGA
:
Kecuali butir 2 diktum KEDUA, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Pusat, maka dengan Keputusan ini kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan layak dari aspek lingkungan hidup.
KEEMPAT
:
Khusus bagi kegiatan pembuatan sudetan Citanduy sepanjang 3 (tiga) km sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA butir 2, hanya dapat dilaksanakan bilamana pemrakarsa telah berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak pemangku kepentingan yang pro dan kontra terhadap rencana pembuatan sudetan Citanduy, dalam bentuk Pernyataan Tertulis tentang Kesepakatan Bersama.
KELIMA
:
Di samping prasyarat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, pihak pemrakarsa berkewajiban pula untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan revegetasi/penghijauan dan membangun/memfungsikan dam pengendali dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi terutama di hulu DPS Citanduy; 2. Melaksanakan kegiatan pengerukan di laguna Segara Anakan dan di muara sudetan Citanduy; 3. Membangun dan memfungsikan pintu air di clossure dam yang bertujuan untuk : a. menjamin keberlanjutan pasokan air tawar dari sungai Citanduy ke laguna Segara Anakan; b. memenuhi kebutuhan air tawar bagi masyarakat sekitar. 4. Memfungsikan clossure dam yang memungkinkan ikan tetap dapat bermigrasi;
5
5. Dalam rangka menjamin keberlanjutan upaya konservasi Segara Anakan, Pemrakarsa membentuk lembaga yang keanggotaannya berasal dari instansi-instansi terkait dan pihak-pihak lain, yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setelah masa proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan berakhir, 6. Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir 5 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa kerja proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan berakhir; KEENAM
:
Pemrakarsa wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA serta ketentuan pada diktum KEEMPAT dan KELIMA;
KETUJUH
:
Pemrakarsa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cilacap, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departeman Kehutanan, Departemen Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KEDELAPAN
:
Instansi pemberi ijin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban, baik yang tertuang dalam Keputusan ini maupun dalam dokumen perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam ijin melakukan kegiatan Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan.
KESEMBILAN :
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan tentang Penetapan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) beserta RKL dan RPL Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Segara Anakan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
6
KESEPULUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : __________________________ Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Nabiel Makarim, MPA, MSM Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Kehutanan; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 7. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 8. Gubernur Jawa Tengah; 9. Gubernur Jawa Barat; 10. Bupati Cilacap; 11. Bupati Ciamis. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup
Hoetomo, MPA.
7
