PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

1

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. 4. Tugas Pokok Widyaiswara yang selanjutnya disebut Tugas Pokok adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah masingmasing. 5. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara,

4

dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM. 6. Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata Diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada standar kompetensi Widyaiswara. 7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 8. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 10. Pejabat Pembina adalah Gubernur.

Kepegawaian

Daerah

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Provinsi

Daerah

12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Pengangkatan adalah pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Pembebasan adalah pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5

15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.

BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Widyaiswara wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan. (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Pasal 3 (1) Bahan penilaian angka kredit Widyaiswara disampaikan pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Widyaiswara menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Usul penetapan angka kredit Widyaiswara disampaikan kepada Tim Penilai setiap 1 (satu) tahun kegiatan dibuat dengan menggunakan contoh formulir dalam Lampiran I A, I B, I C, dan I D Peraturan Bersama ini. (4) Setiap usul penetapan angka kredit Widyaiswara dilampiri dengan: a. surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A;

6

b. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II B; c. surat tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini; d. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bersama ini; e. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan f.

surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f harus disertai dengan bukti fisik. Pasal 4 (1)

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Widyaiswara dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2)

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Widyaiswara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli.

7

Pasal 5 (1)

Setiap usul penetapan angka kredit bagi Widyaiswara harus dinilai secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009.

(2)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya. Pasal 6

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara adalah sebagai berikut: a. Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya; b. Pejabat Eselon I LAN yang membidangi Pembinaan Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya; c. Sekretaris Utama LAN untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina; d. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing; e. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing.

8

(2) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (3)

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pasal 7

(1) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan. (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 8 (1)

Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

(2)

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Lembaga Administrasi Negara; b. Sekretaris Tim Penilai; c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; d. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; e. Pejabat lain yang berkepentingan;

9

f. Widyaiswara yang bersangkutan; dan g. Arsip.

BAB III TIM PENILAI ANGKA KREDIT Pasal 9 Tim Penilai Angka Kredit (Tim Penilai) Jabatan Fungsional Widyaiswara terdiri dari: a.

Tim Penilai Widyaiswara Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat (TPP);

b.

Tim Penilai Widyaiswara Instansi, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi (TPI);

c.

Tim Penilai Widyaiswara Daerah, selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD). Pasal 10

(1) Syarat untuk diangkat menjadi Anggota Tim Penilai: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Widyaiswara; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (2)

Susunan Anggota Tim Penilai paling kurang tujuh orang terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang kediklatan, unsur kepegawaian, dan pejabat Widyaiswara, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur teknis; b. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3)

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Widyaiswara.

10

(4)

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pengembangan dan pelaksanaan diklat.

(5)

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapat rekomendasi dari Kepala LAN sebagai pimpinan instansi pembina.

(6)

Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(7)

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(8)

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(9)

Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(10) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara. Pasal 11 (1)

Tugas Tim Penilai Pusat, adalah: a. membantu Kepala LAN dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah; b. membantu Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN atau Pejabat eselon I yang membawahi unit pembinaan Widyaiswara dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Madya

11

Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LAN yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2)

Tugas Tim Penilai Instansi, adalah: a. membantu Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu, dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; b. memeriksa angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat di lingkungan instansi masing-masing; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau pejabat eselon I yang setingkat dengan itu, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3)

Tugas Tim Penilai Daerah adalah: a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; b. memeriksa angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e sebelum

12

diteruskan kepada Tim Penilai Pusat di lingkungan instansi masing-masing pada tiap-tiap daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Pasal 12 (1)

Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian prestasi kerja/angka kredit Widyaiswara dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.

(2)

Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Widyaiswara dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat secara geografis atau Tim Penilai Pusat. Pasal 13

(1)

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 14 (1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.

(2)

Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

13

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Pasal 15 Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Widyaiswara, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 16 (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila: a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; c. telah mengikuti dan lulus diklat kewidyaiswaraan berjenjang; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) huruf c, diberlakukan secara efektif bagi Widyaiswara yang akan naik jabatan sejak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. (3) Kenaikan jabatan Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing. (4) Kenaikan jabatan dari Widyaiswara Madya menjadi Widyaiswara Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

14

(5) Untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama; b. melakukan orasi ilmiah. (6) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini. Pasal 17 (1) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), penetapan angka kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. (2) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi. (3) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Pasal 18 (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila: a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

15

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN. (3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. (4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Widyaiswara Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang

16

bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

teknis

(7) Kenaikan pangkat Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, diusulkan bersamaan dengan kenaikan jabatannya kepada Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN. Pasal 19 (1) Kenaikan pangkat bagi Widyaiswara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Widyaiswara yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (3) Widyaiswara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat. Pasal 20 (1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan)

17

angka kredit harus pengembangan profesi.

berasal

dari

sub

unsur

(3) Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. Pasal 21 (1) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan profesi. (2) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi selain memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 22 Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18

Bagian Kesatu Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 23 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan; b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina. (3) Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Widyaiswara dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai Widyaiswara harus mengikuti dan telah lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Widyaiswara. (6) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini. Pasal 24 (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi syarat:

19

a. pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; b. berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan; c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan penetapan angka kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina; f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (general check-up/medical record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; dan g. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya. (3) Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (5) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang tugas pengajaran yang akan dilaksanakan. (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon I dengan syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus uji kompetensi; dan c. memenuhi formasi jabatan Fungsional Widyaiswara pada Diklatpim Tingkat II dan Tingkat I.

20

(7) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi terkait yaitu Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pengusul/Pengguna. (8) Pengajuan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian harus sudah mendapat rekomendasi dari LAN; dan b. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sudah harus ditetapkan sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan struktural yang didudukinya. (9) Pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit untuk penetapan jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi Pembina. (10) Surat Keputusan Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama ini. Pasal 25 (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara. (2) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

21

b.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

(3) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seorang Widyaiswara jumlah jam pelajaran minimal per tahun dari kegiatan tatap muka yaitu 500 (lima ratus) jam pelajaran (JP). (4) Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki Lembaga Diklat tidak dapat mengangkat Widyaiswara. Pasal 26 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat mengisi formasi CPNS, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan telah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara. Bagian Kedua Pembebasan Sementara Pasal 27 (1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki. (2) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

22

(3)

Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

(4)

Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(5)

Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.

(6)

Pembebasan sementara bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat dengan menggunakan contoh surat peringatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

(7)

Di samping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Widyaiswara juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Widyaiswara; d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(8)

Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan

23

ayat (7) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya. (9)

Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (7) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII pada Peraturan Bersama ini. Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali Pasal 28

(1)

Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit kekurangannya.

(2) Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir. (3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah. (4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman percobaan. (5) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan ketentuan usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum

24

mencapai batas usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya, kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon II atau eselon I. (6) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara. (7) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (8) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini. Pasal 29 (1)

Widyaiswara yang dibebaskan sementara, apabila diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Sementara.

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara.

(3)

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Widyaiswara yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit di Instansi Pembina. Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan Pasal 30

(1) Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis

25

hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. (2) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural. Pasal 32 (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan pembinaan Widyaiswara, Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Widyaiswara. (2) Untuk meningkatkan kemampuan Widyaiswara secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan: a. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Widyaiswara; b. penyelenggaraan Diklat fungsional/teknis fungsional bagi Widyaiswara; c. penyusunan pedoman penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara; d. penyusunan standar kompetensi Widyaiswara; e. penyusunan sertifikasi Widyaiswara; f. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; g. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Widyaiswara; h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan

26

i.

penyusunan daftar spesialisasi Widyaiswara dan mata Diklat. Pasal 33

Widyaiswara yang belum disertifikasi tetap melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Perhitungan angka kredit untuk kegiatan dari unsur utama dan unsur penunjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 menggunakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005. (2) Kenaikan pangkat sampai dengan per 1 Oktober 2010 dapat dipertimbangkan dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pasal 36 Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

27

Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasal 39 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2010

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

Ttd.

EDY TOPO ASHARI

ASMAWI REWANSYAH

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

Bambang Giyanto

28

Contoh:

LAMPIRAN I A: PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN

ANGKA KREDIT WIDYAISWARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 Tahun 2010 NOMOR 2 Tahun 2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERTAMA NOMOR: Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d ……. I

KETERANGAN PERORANGAN

1

Nama

:

2

NIP

:

3

Nomor Seri Karpeg

:

4

Tempat dan Tanggal Lahir

:

5

Jenis Kelamin

:

6

Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

:

7

Pangkat/Golongan/TMT

:

8

Jabatan/TMT

9

Masa Kerja Golongan

10

:

1 I. UTAMA

:

Baru

:

Unit Kerja

: UNSUR YANG DINILAI

II UNSUR

Lama

SUB UNSUR 2 A. PENDIDIKAN

KEGIATAN

1

3 Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan

2 Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat

B. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

1

JUMLAH Penganalisisan Kebutuhan Diklat (AKD)

2 Penyusunan kurikulum Diklat

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT KODE TIM PENILAI BUTIR INSTANSI PENGUSUL KEG. LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

4 Mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan, jenjang:

5

a. Doktor (S3)

1

b. Pasca Sarjana (S2) c. Sarjana (S1)

2 3

Mengikuti Diklat dan memperoleh STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran.

4

6

7

8

9

10

11

Melaksanakan AKD, sebagai: a. Ketua

5

b. Anggota

6

Menyusun kurikulum Diklat pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Golongan III, sebagai: a) Ketua b) Anggota b. Diklat Struktural : 1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklatpim Tingkat III, sebagai: a) Ketua b) Anggota 3) Diklatpim Tingkat II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 4) Diklatpim Tingkat I, sebagai: a) Ketua b) Anggota c. Diklat Fungsional: 1) Diklat pembentukan jabatan fungsional, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklat Fungsional Penjenjangan a) Tingkat Dasar, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota b) Tingkat Lanjutan, sebagai:

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

21 22

29

1

2

3

3 Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya

4 1) Ketua 2) Anggota c) Tingkat Menengah, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota d) Tingkat Tinggi, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota d. Diklat Teknis, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota a. Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan 3) a) Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis b. Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan 3) a) Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis c. Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan 3) a) Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis d. Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin b) Golongan III 2) Tin Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin c) Diklatpim Tingkat II Tin d) Diklatpim Tingkat I 3) Tin a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis e. Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada:

5 23 24

6

7

8

9

10

11

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

30

1

2

3

4 Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya

4 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan 3) a) Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pada:

a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat 5 Pemeriksaan jawaban Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada: ujian Diklat sesuai spesialisasinya a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat 6 Pembimbingan a. Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklat Struktural peserta Diklat pada sesuai spesialisasinya: Diklat Struktural sesuai spesialisasinya 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) 2) 3) 4)

Diklatpim Diklatpim Diklatpim Diklatpim

Tingkat IV Tingkat III Tingkat II Tingkat I

5

6

7

8

9

10

11

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114

115 116 117 118

119 120 121 122

c. Menjadi moderator/ narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I 7 Pengelolaan Program Mengelola program Diklat di Diklat di Instansinya instansinya, sebagai: a. penanggung jawab (minimal 30 JP)

123 124 125 126

b. anggota (minimal 30 JP) Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada: a. Diklat Prajabatan 1) Golongan I dan II 2) Golongan III

128

8 Pengevaluasian program Diklat

127

129 130

31

1

2

C Pengembangan Profesi

3

JUMLAH 1 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya

4 b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat

5

6

7

8

9

10

11

131 132 133 134

135 136 137 138 139 140

Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional, sebagai: 1) Penulis

141

2) Editor

142

b. Non Buku, yang dimuat dalam: 1) Jurnal Ilmiah: a) Internasional b) Nasional terakreditasi c) Instansi 2) Majalah Ilmiah:

143 144 145

a) Terakreditasi b) Tidak terakreditasi 3) Buku Proceeding:

146 147

a) Internasional b) Nasional 4) Surat Kabar: a) Nasional b) Lokal 5) Website c. Naskah:

4 Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

150 151 152

1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah

153

2) didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga

154

3) diakui oleh instansi yang bersangkutan

155

2 Penerjemahan/ a. Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan penyaduran buku dan dan/atau pengembangan bahan ilmiah lainnya spesialisasinya, dalam bentuk: selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau 1) Buku pengembangan 2) Naskah spesialisasinya b. Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk naskah. 3 Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan

148 149

156 157 158

Membuat peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk: a. Produk Perundang-undangan

159

b. Panduan Kediklatan

160

Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

161

JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA II. PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA

A Peran Serta dalam Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: seminar/lokakarya a. Narasumber/pembahas/penyaji/ dalam rangka ketua panitia pengembangan b. Moderator/peserta/anggota panitia wawasan kompetensi Widyaiswara

B Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

162 163

Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, sebagai: a. Pengurus

164

b. Anggota

165

32

1

2

3 C Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara D Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya

4 Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara

5 166

Membimbing kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya

167

E Perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada program:

F

Perolehan Piagam Kehormatan/ Tanda Jasa

a. Doktor (S3)

168

b. Pasca Sarjana (S2)

169

c.

170

Sarjana (S1)

6

7

8

9

10

11

a. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya, lamanya:

b c.

1) 30 (tiga puluh) tahun

171

2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah

172 173 174

Memperoleh gelar kehormatan akademis

175

JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Keterangan : Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya

33

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

34

III

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara 5. Dan Seterusnya

………………., ……………………

NIP. IV

Catatan Pejabat Pengusul : 1. …. 2. …. 3. …. 4. dan seterusnya

(Jabatan)

(nama pejabat pengusul) NIP. V

Catatan Anggota Tim Penilai : 1. …. 2. …. 3. …. 4. dan seterusnya

…………………… , ………………..

(nama penilai I) NIP. …………………… , ………………..

(nama penilai II) NIP. VI

Catatan Ketua Tim Penilai : 1. …. 2. …. 3. …. 4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

( Nama ) NIP.

35

Contoh:

LAMPIRAN I B: PERATURAN BERSAMA





DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MUDA NOMOR: Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d ……. I


1

Nama

:

2

NIP

:

3

Nomor Seri Karpeg

:

4


:

5

Jenis Kelamin

:

6


:

7


:

8

Jabatan/TMT

9

Masa Kerja Golongan

10

:

1 I. UTAMA

:

Baru

:

Unit Kerja


II UNSUR

Lama

SUB UNSUR

KEGIATAN

2 A. PENDIDIKAN

3 1

Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan

2 Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat B. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

BUTIR KEGIATAN

1



4

KODE BUTIR KEG. 5

Mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan, jenjang: a. Doktor (S3)

1


2

c. Sarjana (S1) Mengikuti Diklat dan memperoleh STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran.

3 4

Melaksanakan AKD, sebagai: a. Ketua b. Anggota Menyusun kurikulum Diklat pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Golongan III, sebagai: a) Ketua b) Anggota b. Diklat Struktural : 1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklatpim Tingkat III, sebagai: a) Ketua b) Anggota 3) Diklatpim Tingkat II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 4) Diklatpim Tingkat I, sebagai: a) Ketua b) Anggota c. Diklat Fungsional: 1) Diklat pembentukan jabatan fungsional, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklat Fungsional Penjenjangan a) Tingkat Dasar, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

6

7

8

9

BARU JUMLAH 10

11

5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

21 22

b) Tingkat Lanjutan, sebagai: 1) Ketua

23

2) Anggota

24

c) Tingkat Menengah, sebagai: 1) Ketua

25

2) Anggota

26

d) Tingkat Tinggi, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

27 28

d. Diklat Teknis, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

29 30

36

1

2

3

4


a. Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin b) Golongan III 2) Tin Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin c) Diklatpim Tingkat II Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis b. Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

c.

5

7

8

9

10

11

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51

(3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II

52 53 54

b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

56

Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis d. Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan:

6

55

57 58 59 60 61

b)

62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

(1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

74 75

(3) Tingkat Menengah

76

(4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis e. Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis

77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

37

1

2

3

4

4 Pelaksanaan tatap Melaksanakan tatap muka di depan kelas muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pada: Diklat sesuai spesialisasinya a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar

6 Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya

c.

99

d)

Tingkat Tinggi

101

7 Pengelolaan Program Diklat di Instansinya 8 Pengevaluasian program Diklat

1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I Mengelola program Diklat di instansinya, sebagai: a. penanggung jawab (minimal 30 JP) b. anggota (minimal 30 JP) Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada: a. Diklat Prajabatan 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin b) Tingkat Lanjutan Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat


JUMLAH 1 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau

10

11

98 100

3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I Menjadi moderator/ narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

9

97

Tingkat Menengah

1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III

8

92

c)

2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin c) Tingkat Menengah Tin Tingkat Tinggi d) d. Diklat Teknis a. Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

7

93 94 95 96

Tingkat Lanjutan

Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

6

91

b)

d. Diklat Teknis 5 Pemeriksaan jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya

5

102

103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114

115 116 117 118

119 120 121 122

123 124 125 126

127 128

129 130 131 132 133 134 135

136 137 138 139 140

Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional, sebagai: 1) Penulis 2) Editor

141 142

38

1

2

3

4 b. Non Buku, yang dimuat dalam: 1) Jurnal Ilmiah: a) Internasional b) Nasional terakreditasi c) Instansi 2) Majalah Ilmiah: a)

Terakreditasi

b)

Tidak terakreditasi

3) Buku Proceeding: a) Internasional b) Nasional 4) Surat Kabar: a) Nasional b) Lokal 5) Website c. Naskah: 1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah

2 Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya

II. PENUNJANG TUGAS PENUNJANG WIDYAISWARA

Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada program: a. Doktor (S3) b. Pasca Sarjana (S2) c. Sarjana (S1) a. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya, lamanya: 1) 30 (tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun b Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah c. Memperoleh gelar kehormatan akademis

Membimbing kepada Widyaiswara jenjang kepada Widyaiswara dibawahnya jenjang dibawahnya

F Perolehan Piagam Kehormatan/ Tanda Jasa

9

10

11

150 151 152 153

156 157 158

C Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional D Widyaiswara Pembimbingan

8

148 149

1) Buku 2) Naskah b. Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk naskah.

b. Anggota

7

146 147

154

Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, sebagai: a. Pengurus

6

143 144 145

2) didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga 3) diakui oleh instansi yang bersangkutan a. Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk:

3 Pembuatan Membuat peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk: peraturan/panduan dalam lingkup a. Produk Perundang-undangan kediklatan b. Panduan Kediklatan 4 Pelaksanaan Orasi Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya Ilmiah sesuai spesialisasinya JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA A Peran Serta dalam Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: seminar/lokakarya a. Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua dalam rangka panitia pengembangan b. Moderator/peserta/anggota panitia wawasan kompetensi Widyaiswara B Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

5

155

159 160 161

162 163

164 165 166

167

168 169 170

171 172 173 174 175

JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG Keterangan : Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya

39

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


40

III


………………., ……………………

NIP. IV


(Jabatan)



…………………… , ………………..




Ketua Tim Penilai,

( Nama ) NIP.

41

Contoh:

LAMPIRAN I C: PERATURAN BERSAMA





DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MADYA NOMOR: Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d ……. I


1

Nama

:

2

NIP

:

3

Nomor Seri Karpeg

:

4


:

5

Jenis Kelamin

:

6


:

7


:

8

Jabatan/TMT

9

Masa Kerja Golongan

10

1 I. UTAMA

:

Baru

:

Unit Kerja


II UNSUR

: Lama

SUB UNSUR 2 A. PENDIDIKAN

KEGIATAN 3 1 Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan

2 Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat

B. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

BUTIR KEGIATAN

JUMLAH 1 Penganalisisan Kebutuhan Diklat (AKD) 2 Penyusunan kurikulum Diklat

4

KODE BUTIR KEG. 5

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

6

7

8

9

10

11


1


2


3 4


5

b. Anggota

6

Menyusun kurikulum Diklat pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Golongan III, sebagai: a) Ketua b) Anggota b. Diklat Struktural : 1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklatpim Tingkat III, sebagai: a) Ketua b) Anggota 3) Diklatpim Tingkat II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 4) Diklatpim Tingkat I, sebagai: a) Ketua b) Anggota c. Diklat Fungsional: 1) Diklat pembentukan jabatan fungsional, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklat Fungsional Penjenjangan a) Tingkat Dasar, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

21 22

b) Tingkat Lanjutan, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota c) Tingkat Menengah, sebagai:

23 24

1) Ketua 2) Anggota d) Tingkat Tinggi, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

25 26

d. Diklat Teknis, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

27 28 29 30

42

1

2

3 3 Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya

4

5

a. Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis b. Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural:

11

43 44

46 47 48 49

50 52 53 54

55 56 IV III II I

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

b) Diklat Fungsional Tin Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis d. Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) 2) Tin Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) 3) Tin a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b)

10

38 39 40 41 42

51

3) a)

9

37

(2) Tingkat Lanjutan

Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat Tin Diklatpim Tingkat b) Tin Diklatpim Tingkat c) Tin Diklatpim Tingkat d)

8

33 34 35 36

45

1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin b) Golongan III

7

31 32

a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin c) Diklatpim Tingkat II Tin d) Diklatpim Tingkat I 3) Tin a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis c. Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya, pada:

6

57 58 59 60 61

62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

74 75


76

(4) Tingkat Tinggi

77 78

4) Diklat Teknis e. Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis

79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

43

1

2

3

4

4 Pelaksanaan tatap Melaksanakan tatap muka di depan kelas muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pada: Diklat sesuai a. Diklat Prajabatan: spesialisasinya 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar

5

7

8

9

10

11

91 92 93 94 95 96

97 98

b)

Tingkat Lanjutan

99

c)

Tingkat Menengah

100

d)

Tingkat Tinggi

101

d. Diklat Teknis

6

102

5 Pemeriksaan Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai jawaban ujian Diklat spesialisasinya, pada: sesuai spesialisasinya

a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin d) Tingkat Tinggi



105 106 107 108

109 110 111 112 113

d. Diklat Teknis a. Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

114

1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Menjadi moderator/ narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I Mengelola program Diklat di instansinya, sebagai:

119 120 121 122

a. penanggung jawab (minimal 30 JP) b. anggota (minimal 30 JP) Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada: a. Diklat Prajabatan

127 128

1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural:

129 130

1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

131 132 133 134

2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat C Pengembangan Profesi

103 104

115 116 117 118

123 124 125 126

135

136 137 138 139 140

JUMLAH 1 Pembuatan Karya Membuat KTI yang terkait lingkup Tulis Ilmiah (KTI) kediklatan dan/atau pengembangan yang terkait lingkup spesialisasinya, dalam bentuk: kediklatan dan/atau a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional, sebagai: 1) Penulis 2) Editor

141 142

44

1

2

3

4 b. Non Buku, yang dimuat dalam: 1) Jurnal Ilmiah: a) Internasional b) Nasional terakreditasi c) Instansi 2) Majalah Ilmiah: a)

Terakreditasi

b)

Tidak terakreditasi

3) Buku Proceeding: a) Internasional b) Nasional 4) Surat Kabar: a) Nasional b) Lokal 5) Website c. Naskah: 1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah 2) didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga 3) diakui oleh instansi yang bersangkutan 2 Penerjemahan/ a. penyaduran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan b. spesialisasinya

3 Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan 4 Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

II. PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA

5

6

7

8

9

10

11

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: 1) Buku 2) Naskah Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk naskah.

156 157 158

Membuat peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk: a. Produk Perundang-undangan b. Panduan Kediklatan Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA A Peran Serta dalam Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: seminar/lokakarya a. Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua dalam rangka panitia pengembangan b. Moderator/peserta/anggota panitia wawasan kompetensi Widyaiswara

159 160 161

162 163

B Keanggotaan dalam Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, Organisasi Profesi sebagai: a. Pengurus

164

b. Anggota

165 166

C Keanggotaan dalam Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara Fungsional Widyaiswara

D Pembimbingan Membimbing kepada Widyaiswara jenjang kepada Widyaiswara dibawahnya jenjang dibawahnya


167

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada program: a. Doktor (S3) b. Pasca Sarjana (S2) c. Sarjana (S1)

F Perolehan Piagam a. Memperoleh penghargaan Satya Kehormatan/ Tanda Lencana Karya Satya, lamanya: Jasa 1) 30 (tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun b Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah c. Memperoleh gelar kehormatan JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

168 169 170

171 172 173 174 175

Keterangan : Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya

45

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


46

III


………………., ……………………

NIP.

IV


(Jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. V

Catatan Anggota Tim Penilai : 1. …. 2. …. 3. ….

…………………… , ………………..

4. dan seterusnya




Ketua Tim Penilai,

( Nama ) NIP.

47

Contoh:

LAMPIRAN I D: PERATURAN BERSAMA





DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA NOMOR: Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d ……. I


1

Nama

:

2

NIP

:

3

Nomor Seri Karpeg

:

4


:

5

Jenis Kelamin

:

6


:

7


:

8

Jabatan/TMT

9

Masa Kerja Golongan

10

:

1 I. UTAMA

:

Baru

:

Unit Kerja


II UNSUR

Lama

SUB UNSUR

KEGIATAN

2 A. PENDIDIKAN

BUTIR KEGIATAN

3 1


2 Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat B. PENGEMBANGAN 1 DAN PELAKSANAAN DIKLAT



4

KODE BUTIR KEG. 5

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL LAMA

BARU

6

7

JUMLA H 8

TIM PENILAI LAMA

BARU

JUMLAH

9

10

11


1


2


3 4


5

b. Anggota

6

Menyusun kurikulum Diklat pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Golongan III, sebagai: a) Ketua b) Anggota b. Diklat Struktural : 1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklatpim Tingkat III, sebagai: a) Ketua b) Anggota 3) Diklatpim Tingkat II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 4) Diklatpim Tingkat I, sebagai: a) Ketua b) Anggota c. Diklat Fungsional: 1) Diklat pembentukan jabatan fungsional, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklat Fungsional Penjenjangan a) Tingkat Dasar, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

21 22

b) Tingkat Lanjutan, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota c) Tingkat Menengah, sebagai:

23 24

1) Ketua

25

2) Anggota

26

d) Tingkat Tinggi, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota

27 28

d. Diklat Teknis, sebagai:

48

1

2

3


4

5

1) Ketua 2) Anggota a. Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis b. Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada:

29 30

1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural:

c.

c) d)

Diklatpim Tingkat II Diklatpim Tingkat I

46 47 48

3) a)

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis d. Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b)

49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

74 75


76

(4) Tingkat Tinggi

77

4) Diklat Teknis e. Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) 3) Tin a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi

11

43 44 45

Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin Diklatpim Tingkat III b) Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d)

10

38 39 40 41 42

Diklatpim Tingkat III

(3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin b) Golongan III

9

37

Diklatpim Tingkat IV

b)

8

33 34 35 36

b)

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

7

31 32

a)

3) a)

6

78

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

49

1

2

3

4 4) Diklat Teknis

4 Pelaksanaan tatap Melaksanakan tatap muka di depan kelas muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pada: Diklat sesuai spesialisasinya a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin b) Tingkat Lanjutan Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) Tin d. Diklat Teknis 5 Pemeriksaan Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai jawaban ujian Diklat spesialisasinya, pada: sesuai a. Diklat Prajabatan: spesialisasinya 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional


2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar b) Tingkat Lanjutan c) Tingkat Menengah d) Tingkat Tinggi d. Diklat Teknis a. Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) 2) 3) 4)



5

6

7

8

9

10

11

90

91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114

115 116 117 118

b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

c.


1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III

119

3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I Menjadi moderator/ narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

121 122

120

1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I Mengelola program Diklat di instansinya, sebagai:

123 124 125 126

a. penanggung jawab (minimal 30 JP) b. anggota (minimal 30 JP) Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada: a. Diklat Prajabatan 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

127 128

129 130 131 132 133 134 135

2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat

136 137 138 139 140

JUMLAH

50

1

2 C Pengembangan Profesi

3

4

1 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya

Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional, sebagai: 1) Penulis 2) Editor b. Non Buku, yang dimuat dalam: 1) Jurnal Ilmiah: a) Internasional b) Nasional terakreditasi c) Instansi 2) Majalah Ilmiah: a)

Terakreditasi

b)

Tidak terakreditasi

3) Buku Proceeding: a) Internasional b) Nasional 4) Surat Kabar: a) Nasional b) Lokal 5) Website c. Naskah: 1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah


3 Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan 4 Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

II. PENUNJANG TUGAS PENUNJANG WIDYAISWARA

a. Pengurus b. Anggota Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara

Membimbing kepada Widyaiswara jenjang D Pembimbingan kepada Widyaiswara dibawahnya jenjang dibawahnya E Perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya


9

10

11

148 149 150 151 152 153

155

Membuat peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk: a. Produk Perundang-undangan b. Panduan Kediklatan Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

8

146 147

3) diakui oleh instansi yang bersangkutan

2) Naskah b. Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk naskah.

7

143 144 145

154

a. Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: 1) Buku

6

141 142

2) didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga

JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA A Peran Serta dalam Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: seminar/lokakarya a. Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua dalam rangka b. Moderator/peserta/anggota panitia pengembangan wawasan kompetensi Widyaiswara B Keanggotaan dalam Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, sebagai: Organisasi Profesi

C Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara

5

156 157 158

159 160 161

162 163

164 165 166

167

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada program: a. b. c. a.

b c.

Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya, lamanya: 1) 30 (tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah Memperoleh gelar kehormatan akademis

168 169 170

171 172 173 174 175

JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG Keterangan : Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya

51

Butir Kegiatan jenjang jabatan di bawah 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


52

III


………………., ……………………

NIP. IV


(Jabatan)



…………………… , ………………..




Ketua Tim Penilai,

( Nama ) NIP.

53

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

LAMPIRAN IIA: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/TMT Unit Kerja

: : : : :

Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/TMT Unit Kerja

: : : : :

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3*) dengan data-data sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nomor dan tanggal surat ijin/tugas belajar Tanggal, bulan, tahun ijazah Nama Perguruan Tinggi Jurusan Kualifikasi Pendidikan Tanggal, bulan, tahun lulus ujian Penyesuaian ijazah 7. Jumlah angka kredit

: : : : : Utama/Penunjang*) : :

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung,

Nama Jelas NIP.

*) coret yang tidak perlu

54

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN IIB: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


: : : : :


: : : : :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut: NO

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan Hasil

Jumlah Volume Kegiatan

Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit

Keterangan/ Bukti Fisik

1. 2. 3. 4. 5. dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung,

Nama Jelas NIP.

55

CONTOH : SURAT TUGAS

LAMPIRAN III:

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

SURAT TUGAS MELAKSANAKAN KEGIATAN WIDYAISWARA


: : : : :

Menugaskan: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/TMT Unit Kerja

: : : : :

untuk melakukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: NO

URAIAN KEGIATAN

KODE BUTIR KEGIATAN

TEMPAT/ INSTANSI

TANGGAL, BULAN, TAHUN

JUMLAH VOLUME KEGIATAN

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. dst

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nama Jelas NIP.

56

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

LAMPIRAN IV:


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/TMT Unit Kerja

: : : : :


: : : : :

Telah melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat, sebagai berikut:

NO

URAIAN KEGIATAN

KODE BUTIR KEGIATAN

TANGGAL

SATUAN HASIL


ANGKA KREDIT

JUMLAH ANGKA KREDIT

KETERANGAN/ BUKTI FISIK

1. 2. 3. 4. 5. dst


Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara Kegiatan,

Nama Jelas NIP.

57

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN V:


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/TMT Unit Kerja

: : : : :


: : : : :

Telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Profesi, sebagai berikut:

NO

URAIAN KEGIATAN

KODE BUTIR KEGIATAN

TANGGAL

SATUAN HASIL


ANGKA KREDIT

JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5. dst



Nama Jelas NIP.

58

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA

LAMPIRAN VI:


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA


: : : : :


: : : : :

Telah melaksanakan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara, sebagai berikut:

NO

URAIAN KEGIATAN

KODE BUTIR KEGIATAN

TANGGAL

SATUAN HASIL


ANGKA KREDIT

JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5. dst


Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung/Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara Kegiatan,

Nama Jelas NIP.

59

CONTOH : PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA

LAMPIRAN VII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA NOMOR : INSTANSI : A.

KETERANGAN PERORANGAN 1 NAMA 2 NIP 3 NOMOR SERI KARPEG 4 PANGKAT/GOL RUANG/TMT 5 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR 6 JENIS KELAMIN 7 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA 8 JABATAN WIDYAISWARA/TMT 9

B.

Masa Penilaian ......... s/d ...........

MASA KERJA GOLONGAN

LAMA : BARU :

10 UNIT KERJA PENETAPAN ANGKA KREDIT I

LAMA

UNSUR UTAMA A. Pendidikan: 1.


2.

Pendidikan dan pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat

3.

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat

BARU

JUMLAH

B. Pengembangan dan pelaksanaan Diklat C. Pengembangan profesi JUMLAH UNSUR UTAMA II

UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

C.

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN … /PANGKAT … /TMT… Ditetapkan di: Pada tanggal: Nama Jelas NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ... TEMBUSAN disampaikan kepada: 1. Widyaiswara yang bersangkutan; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan 7. Arsip.

60

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR : ....................................... TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Membaca Menimbang

: :

Mengingat

:

Surat ………………………….. Nomor :……… tanggal ………. (usulan) a. bahwa Saudara ………………. (NIP ………………..) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara yang setingkat lebih tinggi; b. Bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan ; 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5.


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;

8.

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA :

KEDUA KETIGA

: :

Terhitung mulai tanggal ................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ......................................... b. NIP : ......................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ......................................... d. Unit kerja : ......................................... Dalam jabatan .............................................. dengan angka kredit sebesar ............ dan sertifikat lulus Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat............... Nomor ............... tanggal........ **) ...................................................................................... **) ......................................................................................

61

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ................................... pada tanggal : ........................

NIP.

TEMBUSAN :

Asli disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ... TEMBUSAN disampaikan kepada: 1. Widyaiswara yang bersangkutan; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan 7. Arsip. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

62

CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA

LAMPIRAN IX:


KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ….................. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Menimbang

: a.

b.

Mengingat

Memperhatikan

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara …... dalam jabatan Widyaiswara. ….............................................................................. ….............................................................................. …..............................................................................

: 1.


2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

4.


5.


6.


7.


8.

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010. Surat Rekomendasi Kepala LAN Nomor …................ Tanggal .................

:

MEMUTUSKAN : Menetapkan Pertama

: Terhitung mulai tanggal : ….................................................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a.

Nama

: …..................................

b.

NIP

: …...................................

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT

: …...................................

d.

Unit kerja

: …...................................

dalam jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar.... (….)

63

Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku sebesar ...........

fungsional

Ketiga

: **) ..................................................................................

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

yang

Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ ….............................................

Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

64

CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAISWARA

LAMPIRAN X:


KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ….................. TENTANG PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAISWARA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Menimbang

: a.

b.

Mengingat

Memperhatikan

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara …... dalam jabatan Widyaiswara. ….............................................................................. ….............................................................................. …..............................................................................

: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010. Surat Rekomendasi Kepala LAN Nomor …............. Tanggal ..................

:

MEMUTUSKAN : Menetapkan Pertama

: Terhitung mulai tanggal : ….................................................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a.

Nama

: …..................................

b.

NIP

: …...................................

c.


: …...................................

d.

Unit kerja

: …...................................

Kedua

dalam jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar.... (….) : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku sebesar ...........

Ketiga

: **) ..................................................................................

65

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

yang

Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ ….............................................

Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

66

CONTOH : SURAT PEMBERITAHUAN

LAMPIRAN XI:


SURAT PERINGATAN NOMOR: ….................. Dari Kepada Yth. Alamat Tanggal Perihal 1.

: : : : :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Unit Kerja : Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ......... (........) tahun menduduki jabatan Widyaiswara ......, tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....

2.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 dan 2 Tahun 2010, dimintakan agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3.

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Widyaiswara.

4.

Demikian untuk dimaklumi dan harap menjadi perhatian Saudara sebagaimana mestinya Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ ….............................................

Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat Instansi yang Berkepentingan.

67

CONTOH : KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN WIDYAISWARA

LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ….................. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN WIDYAISWARA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Saudara: …... NIP: …... Jabatan....Pangkat…... Golongan Ruang: ......., berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang: ...... Nomor: ......, tanggal: .......

b.

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil dalam jabatan Widyaiswara dipandang perlu membebaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari jabatan Widyaiswara

: 1. 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.


3.


4.


5.


6.


MEMUTUSKAN: Menetapkan Pertama

Kedua

Ketiga

: Terhitung mulai tanggal: ….................................... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Widyaiswara: a.

Nama

: ….....................................

b.

NIP

: ….....................................

c.


: ….....................................

d.

Unit Kerja

: ….....................................

dari jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar ...... (…...) : Selama masa pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Widyaiswara yang bersangkutan tidak menerima tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini. : Saudara ...... dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara ......... Apabila telah .........................................................................

68

Keempat

: **) .......................................................................................

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: ….............................. pada tanggal: ….............................. …................................................

Nama Jelas NIP.

Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

69

CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ….................. TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Menimbang

: a.

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara : …………………………. dalam jabatan Widyaiswara;

………………………………………………………………………………………… ………………..................................................................................................... ............... : 1. 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; b.

Mengingat

2.


3.


4.


5.


6.


MEMUTUSKAN: Menetapkan Pertama

: Terhitung mulai tanggal ................. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : …...................................... b.

NIP

: …......................................

c.


: …......................................

d.

Unit Kerja

: …......................................

Kedua Ketiga

: **) ........................................................................................................ : **) ......................................................................................

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

70

Ditetapkan di: ….............................. Pada tanggal: ….............................. …................................................

Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

71

CONTOH : KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN WIDYAISWARA

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ….................. TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN WIDYAISWARA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*) MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Menimbang

Mengingat

Bahwa Saudara : …………………………. NIP: ...................... pangkat/golongan ruang .............................., jabatan ...................., terhitung mulai tanggal ………….. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang Nomor ………………….. tanggal ……………….. / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan Widyaiswara; b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Widyaiswara, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Widyaiswara. : 1. 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; : a.

2.


3.


4.


5.


6.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga

: Terhitung mulai tanggal: …................................... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Widyaiswara: a.

Nama

: …......................................

b.

NIP

: …......................................

c.


: …......................................

d.

Unit Kerja

: …......................................

: **) ...................................................................................... : **) ......................................................................................

72

Keempat

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya Ditetapkan di: ….............................. Pada tanggal: ….............................. …................................................

Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

73

LAMPIRAN XV:

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 14 TAHUN 2009

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006 tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

74

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

75

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

76

Memperhatikan: 1.

Usul Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan surat Nomor 18/Kep/III/2009 tanggal 23 Maret 2009;

2.

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.134-1/93 tanggal 22 Juli 2009; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;

2.

Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah;

3.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS;

4.

Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM;

5.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural;

77

6.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing;

7.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS;

8.

Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerjanya;

9.

Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif;

10. Pendidikan dan Pelatihan tingkat tinggi adalah Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon I, Eselon II, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang utama, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Utama, dan Diklat Teknis lainnya yang setara; 11. Pendidikan dan Pelatihan tingkat menengah adalah Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon III, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang madya, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Madya, dan Diklat Teknis lainnya yang setara; 12. Pendidikan dan Pelatihan tingkat lanjutan adalah Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon IV, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang muda atau yang setara, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Muda, dan Diklat Teknis lainnya yang setara;

78

13. Pendidikan dan Pelatihan tingkat dasar adalah Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencapai persyaratan kompetensi PNS yaitu Diklat Prajabatan, dan Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang terdiri dari Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang setara; 14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya; 15. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 3 Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah. Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 4 Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.

79

(3)

Widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Diklat Pemerintah di luar instansinya, harus mendapat surat penugasan dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5

(1)

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN).

(2)

Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas pembinaan antara lain meliputi: a. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; b. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara; c. menyelenggarakan

dan

memfasilitasi

seleksi

dan

pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara; d. menyusun

kurikulum

Diklat

Jabatan

Fungsional

Widyaiswara; e. menyelenggarakan dan memfasilitasi Diklat Fungsional Widyaiswara dan Diklat Teknis bagi Widyaiswara; f. melakukan

evaluasi

dan

penempatan

Jabatan

Fungsional Widyaiswara; g. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; h. menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;

80

i.

menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;

j.

mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara serta petunjuk pelaksanaannya;

k. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan l.

memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Widyaiswara. BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 6

(1)

Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara yang dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. Pendidikan, terdiri dari: 1. Pendidikan sekolah yang terakreditasi memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan;

dan

2. Diklat dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan 3. Diklat Prajabatan dan memperoleh STTPP/sertifikat. b. Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat, terdiri dari: 1. penganalisisan kebutuhan Diklat; 2. penyusunan kurikulum Diklat; 3. penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya; 4. pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya; 5. pemeriksaan ujian Diklat sesuai spesialisasinya; 6. pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya; 7. pengelolaan program Diklat di instansinya; dan 8. pengevaluasian program Diklat.

81

c. Pengembangan Profesi, terdiri dari: 1. pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya; 3. pembuatan peraturan/panduan kediklatan; dan

dalam

lingkup

4. pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya. d. Penunjang, meliputi: 1. peran serta dalam seminar/lokakarya dalam rangka pengembangan wawasan/kompetensi Widyaiswara; 2. keanggotaan dalam organisasi profesi; 3. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara; 4. pembimbingan bawahnya;

kepada Widyaiswara

jenjang

di

5. perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya; 6. perolehan piagam kehormatan/tanda jasa; (2)

Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian angka kreditnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 7

(1)

Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

yang

a. Widyaiswara Pertama; b. Widyaiswara Muda; c. Widyaiswara Madya; d. Widyaiswara Utama.

82

(2)

Jenjang pangkat Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Widyaiswara Pertama: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Widyaiswara Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Widyaiswara Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Widyaiswara Utama: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3)

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

(4)

Penetapan jenjang jabatan Widyaiswara untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

83

BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI Pasal 8 (1)

Rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut: a. Widyaiswara Pertama, yaitu: 1. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; 3. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; 4. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; 5. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 6. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 7. menyusun kurikulum Diklat Fungsional PenjenjanganTingkat Lanjutan; 8. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 9. menyusun kurikulum Diklat Teknis; 10. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan I dan II; 11. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan III; 12. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 13. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 14. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

84

15. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 16. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 17. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 18. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 19. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 22. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;

85

28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 29. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 32. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 33. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 34. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 35. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 36. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 37. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

38. mengelola program Diklat di instansinya; 39. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 40. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; 41. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 42. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. b. Widyaiswara Muda, yaitu: 1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;

86

2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; 4. menyusun Tingkat IV;

kurikulum

Diklat

pada

Diklatpim

5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; 6. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 7. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

pada

Diklat

8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 9. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 10. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 11. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 12. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; 13. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 14. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 15. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis; 17. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;

sesuai

18. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

87

19. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 20. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 22. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 23. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 24. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 26. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 27. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 28. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 30. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 31. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 32. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 34. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

88

35. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 36. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 37. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;

sesuai

38. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 39. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 40. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

41. membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 42. membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Observasi Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 43. menjadi moderator/narasumber seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

pada pada

44. mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota; 45. melaksanakan evaluasi Diklatpim Tingkat IV;

program

Diklat

pada

46. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 47. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 48. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.

89

c. Widyaiswara Madya, yaitu: 1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; 2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 3. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; 4. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; 5. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; 6. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II; 7. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I; 8. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 9. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 10. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 11. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat menengah; 12. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 13. menyusun kurikulum

Diklat Teknis;

14. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 15. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 17. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;

sesuai

18. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 19. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;

90

21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 22. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 32. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;

sesuai

33. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 34. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

35. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 36. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 37. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

91

38. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 39. menjadi moderator/narasumber lokakarya/diskusi dalam kelas Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

pada pada

seminar/ Diklatpim

40. menjadi moderator/narasumber lokakarya/diskusi dalam kelas Tingkat III sesuai spesialisasinya;

pada pada

seminar/ Diklatpim

41. mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 42. melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III; 43. melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 44. melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis. d. Widyaiswara Utama, yaitu: 1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; 2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; 3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 4. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I; 5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 6. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 7. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; 9. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 10. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;

92

11. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 12. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 13. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;

sesuai

14. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;

sesuai

15. menyusun GBPP/RBPMD spesialisasinya pada

dan SAP/RP sesuai Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Tinggi; 16. menyusun

GBPP/RBPMD

dan

SAP/RP

sesuai

spesialisasinya pada Diklat Teknis; 17. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 18. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 19. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 21. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 22. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;

93

26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 32. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;

sesuai

34. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;

sesuai

35. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 36. memeriksa jawaban ujian Diklat spesialisasinya pada Diklat Teknis;

sesuai

37. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 38. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 39. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 40. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya; 41. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

94

42. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 43. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 44. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya; 45. menjadi

moderator/narasumber

lokakarya/diskusi

dalam

kelas

pada

seminar/

pada

Diklatpim

pada

seminar/

pada

Diklatpim

Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 46. menjadi


lokakarya/diskusi

dalam

kelas

Tingkat III sesuai spesialisasinya; 47. menjadi


seminar/lokakarya/diskusi

dalam

pada

kelas

pada

Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 48. menjadi


lokakarya/diskusi

dalam

kelas

pada

seminar/

pada

Diklatpim

Tingkat I sesuai spesialisasinya; 49. mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 50. melaksanakan

evaluasi

program

Diklat

pada

program

Diklat

pada

Diklatpim Tingkat II; 51. melaksanakan

evaluasi

Diklatpim Tingkat I; 52. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 53. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis; (2)

Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas Widyaiswara diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

95

Pasal 9 (1)

Widyaiswara yang melaksanakan butir kegiatan tatap muka, menyusun bahan ajar diklat, GBPP/SAP, dan bahan tayang pada suatu Lembaga Diklat Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar dan/atau melatih non PNS diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a.

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

b.

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

c.

Angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis yang dijenjangkan oleh Instansi Pembina Teknis diperhitungkan sama dengan angka kredit pada kegiatan Diklat Fungsional sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

d.

Apabila pada suatu lembaga Diklat terdapat pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang belum ada penetapan jenjang Diklatnya oleh Instansi Pembina Teknis dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional, maka angka kredit kegiatannya akan diperhitungkan sama dengan angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis jenjang Tingkat Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

96

Pasal 11 (1) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada suatu Lembaga Diklat diutamakan Widyaiswara yang sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat sepanjang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan tingkatnya. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Pasal 12 Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan: a.

paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, termasuk didalamnya paling rendah 30 % (tiga puluh persen) harus berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat.

b.

paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pasal 13

(1)

Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;

(2)

Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;

97

(3)

Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;

(4)

Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas)

angka

kredit

harus

berasal

dari

sub

unsur

pengembangan profesi. Pasal 14 (1)

Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun sejak

diangkat

dalam

jabatan/pangkatnya

diwajibkan

mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan profesi. (2)

Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi

selain

memenuhi

angka

kredit

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II. Pasal 15 Widyaiswara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

98

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 16 (1)

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Widyaiswara diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2)

Dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara hierarki Widyaiswara wajib mengajukan usul penetapan angka kredit ke Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3)

Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Pasal 17

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan Widyaiswara adalah sebagai berikut:

angka

kredit

a. Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya; b. Pejabat Eselon I yang membidangi Pembinaan Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya; c. Sekretaris Utama LAN untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina; d. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing; e. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing.

99

(2)

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara pusat, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat (TPP); b. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara instansi, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi (TPI); c. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara daerah, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD). Pasal 18

(1)

Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara terdiri dari unsur teknis yang membidangi kediklatan, unsur kepegawaian, dan pejabat Widyaiswara.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Widyaiswara, sebagai berikut:

Penilai

Angka

Kredit

a. Seorang ketua merangkap anggota; b. Seorang wakil ketua merangkap anggota; c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Widyaiswara. (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Widyaiswara; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

100

(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala LAN untuk TPP; b. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I atau yang setingkat dengan itu untuk TPI; c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk TPD Provinsi; d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota

untuk

TPD

(6) Pembentukan dan keanggotaan TPI dan TPD Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekomendasi dari Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina. (1)

Pasal 19 Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh TPP.

(2)

Apabila TPD Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh TPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang terdekat secara geografis atau TPP.

(3)

Penetapan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada instansi Tim Penilai.

(1)

Pasal 20 Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

101

Pasal 21 Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Widyaiswara ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina. Pasal 22 Usul penetapan angka kredit Widyaiswara diajukan oleh: a.

Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon I lainnya serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN untuk angka kredit Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e;

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah atau pejabat di bidang kediklatan serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN atau Pejabat Eselon I yang membawahi unit Pembinaan Widyaiswara untuk angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;

c.

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat di bidang kediklatan serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Sekretaris Utama LAN untuk angka kredit Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pembina;

d.

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon I lainnya untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing;

102

e.

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing. Pasal 23

(1)

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

angka

kredit,

digunakan

untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara yang bersangkutan. BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Pasal 24 Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Widyaiswara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

Pasal 25 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan; b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) rata-rata harus bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

103

(2)

Kualifikasi

pendidikan

untuk

jabatan

Widyaiswara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh instansi Pembina (3)

Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Widyaiswara dari CPNS.

(4)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai Widyaiswara harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(5)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan diberhentikan dari jabatan Widyaiswara. Pasal 26

(1)

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat: a. pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; b. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan; c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; d. telah

mengikuti

dan

Kewidyaiswaraan

yang

lulus

Diklat

ditentukan

Fungsional

oleh

Instansi

Pembina; e. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam jabatan Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina;

104

f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (general check-up/medical record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; dan g. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 rata-rata harus bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2)

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya.

(3)

Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.

(4)

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(5)

Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang tugas pengajaran yang akan dilaksanakan.

(6)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) adalah bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon I, sehat jasmani dan rokhani serta lulus uji kompetensi untuk memenuhi formasi Widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok pada Diklatpim Tingkat II dan Tingkat I.

(7)

Pelaksanaan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi terkait yaitu Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pengusul/ Pengguna.

105

(8) Pengajuan pengangkatan pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambatlambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tiga bulan setelah diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian, paling lambat 3 (tiga) bulan rekomendasi dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara. b. Setelah mendapat rekomendasi paling lambat 3(tiga) bulan harus telah diajukan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat. (9)

Pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit untuk penetapan jenjang jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi Pembina. Pasal 27

(1)

Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Widyaiswara, sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pusat dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Pegawai Negeri Sipil daerah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

(2)

Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk seorang Widyaiswara jumlah jam pelajaran minimal pertahun dari kegiatan tatap muka yaitu 500 Jam Pelajaran (JP).

(3)

Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki Lembaga Diklat tidak dapat mengangkat Widyaiswara.

106

BAB IX KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA UTAMA Pasal 28 Untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama di samping memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama; b. melakukan orasi ilmiah. Pasal 29 (1)

Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan angka kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

(2)

Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.

(3)

Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. BAB X DIKLAT KEWIDYAISWARAAN Pasal 30

(1)

Widyaiswara yang diangkat pertama kali dalam jabatan Widyaiswara wajib mengikuti dan lulus Diklat Kewidyaiswaraan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

107

(2)

Widyaiswara yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi, selain memenuhi angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan wajib mengikuti Diklat Kewidyaiswaraan yang pedomannya ditetapkan oleh instansi Pembina. BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN Pasal 31 (1)

Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu

5

(lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir dalam jabatan Widyaiswaranya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2)

Widyaiswara

Utama,

dibebaskan

sementara

dari

jabatannya apabila setiap 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1). (3)

Di

samping

pembebasan

sementara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

108

Pasal 32 (1)

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara.

(2)

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara.

(3)

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.

(4)

Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dilaksanakan apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya.

(5)

Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

(6)

Widyaiswara yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) butir a, c, d, dan e, dapat mengajukan usul penetapan angka kredit Widyaiswara dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama dibebaskan sementara dari jabatan Widyaiswara. Pasal 33

Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila: a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

109

b.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau

c.

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pada instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XII PENUTUP Pasal 35 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Kepala LAN dan Kepala BKN. Pasal 36 Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/22/M.PAN/4/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dianggap tidak sesuai lagi, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat ditinjau kembali.

110

Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Jakarta

pada tanggal: 25 September 2009

111

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 14 TAHUN 2009 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA NO 1 I

UNSUR 2 UTAMA

SUB-UNSUR 3 A. PENDIDIKAN

1

KODE BUTIR KEG.

4

5

6

7

8

9

10


Mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan, jenjang: a. Doktor (S-3)

1

200

200

200

200

Ijazah

b. Pascasarjana (S-2)

2

150

150

150

150

Ijazah

c.

3

100

100

100

100

Ijazah

4

1

1

1

1

STTPP/ Sertifikat.

2

Laporan

1

1.50

Laporan

0.30

Laporan Laporan

0.30

Laporan Laporan

0.30

Laporan Laporan

2 Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat B. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

1

PELAKSANA/ANGKA KREDIT Wid. Wid. Wid. Wid. Pertama Muda Madya Utama

BUTIR KEGIATAN

KEGIATAN

Penganalisisan Kebutuhan Diklat


Sarjana (S-1)

Mengikuti Diklat dan memperoleh STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran (JP).

SATUAN HASIL 11

Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat (AKD), sebagai: a. Ketua

5

b. Anggota

6

Menyusun kurikulum Diklat pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Golongan III, sebagai: a) Ketua b) Anggota b. Diklat Struktural : 1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai: a) Ketua b) Anggota 2) Diklatpim Tingkat III, sebagai: a) Ketua b) Anggota 3) Diklatpim Tingkat II, sebagai: a) Ketua b) Anggota

112

7 8

0.10

0.20

9 10

0.10

0.20

11 12

0.10

0.20

13 14

0.15

0.30

0.45

0.36

0.54

15 16

0.60

Laporan Laporan

0.72

Laporan Laporan

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN

PELAKSANA/ANGKA KREDIT

BUTIR KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

4

4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:

c.

a) Ketua b) Anggota Diklat Fungsional:

17 18

0.80 0.60

Laporan Laporan

1) Diklat pembentukan jabatan fungsional, sebagai:


a) Ketua b) Anggota 2) Diklat Fungsional Penjenjangan a) Tingkat Dasar, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota b) Tingkat Lanjutan, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota c) Tingkat Menengah, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota d) Tingkat Tinggi, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota d. Diklat Teknis, sebagai: 1) Ketua 2) Anggota a. Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin b) Golongan III Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin c) Diklatpim Tingkat II Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis

113

19 20

0.20

0.40

21 22

0.10

0.20

23 24

0.10

0.20

0.30

25 26

0.10

0.20

0.30

0.20

0.30

27 28 29 30

0.10

31 32

0.10 0.10

Laporan Laporan

0.30

Laporan Laporan

0.30

0.40

Laporan Laporan

0.40

Laporan Laporan

0.40

Laporan Laporan

0.40

Laporan Laporan

0.20

Naskah Naskah 0.20

33 34 35 36

0.30 0.40 0.40 0.20

37

38 39 40 41 42

0.60

0.10 0.20 0.30 0.10

0.10

0.10

0.40 0.10

Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah

Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN


BUTIR KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

43 44

0.10 0.10

4

b. Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada:

c.

1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II b) Golongan III 2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV b) Diklatpim Tingkat III c) Diklatpim Tingkat II d) Diklatpim Tingkat I 3) a) b)

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Diklat Fungsional Penjenjangan: (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan

(3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis

45 46 47 48

GBPP dan SAP GBPP dan SAP 0.20 0.30 0.40 0.40 0.20

49 50 51 52 53 54

0.10

55 56

0.10 0.10

0.20 0.30 0.10

57 58 59 60

0.10

0.10

0.40 0.10

0.30 0.40 0.40

62 63 64 65

0.10

66

0.10

67 68

0.60 0.60

GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP

Bahan Tayang Bahan Tayang 0.20

61

GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP GBPP dan SAP

Bahan Tayang Bahan Tayang Bahan Tayang Bahan Tayang

0.20

Bahan Tayang

0.20

Bahan Tayang Bahan Tayang 0.30

0.10

0.10

0.40 0.10

Bahan Tayang Bahan Tayang Bahan Tayang

d. Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya, pada: 1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin

114

Modul Modul

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

4

2) Diklat Struktural: a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin Diklat Pembentukan Jabatan 3) a) Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis e. Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya, pada:

4 Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya


BUTIR KEGIATAN

1) Diklat Prajabatan: a) Golongan I dan II Tin Golongan III b) Tin Struktural: 2) Diklat a) Diklatpim Tingkat IV Tin b) Diklatpim Tingkat III Tin Diklatpim Tingkat II c) Tin Diklatpim Tingkat I d) Tin 3) a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b) Diklat Fungsional Penjenjangan: Tin (1) Tingkat Dasar (2) Tingkat Lanjutan (3) Tingkat Menengah (4) Tingkat Tinggi 4) Diklat Teknis Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I

115

1.20

69 70 71 72

1.80 2.40 2.40 1.20

73 74 75 76 77 78

0.60

79 80

0.02 0.02

1.20 1.80 0.60

0.60

2.40 0.60

0.06 0.08 0.08

86 87 88 89 90

0.02

91 92

0.025 0.025

0.04 0.06 0.02

0.02

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

0.04

85

Modul Modul Modul Modul Modul

Laporan Laporan 0.04

81 82 83 84

93 94 95 96

0.60

Modul Modul Modul Modul Modul

0.02

0.08 0.02


Jam Pelajaran Jam Pelajaran 0.04 0.05 0.06 0.06

Jam Jam Jam Jam

Pelajaran Pelajaran Pelajaran Pelajaran

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN


BUTIR KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

4

Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat 5 Pemeriksaan jawaban ujian Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai Diklat sesuai spesialisasinya spesialisasinya, pada: a. Diklat Prajabatan: 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c.

Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin c) Tingkat Menengah Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat a. Membimbing peserta Diklat dalam penulisan 6 Pembimbingan peserta KK pada Diklat Struktural sesuai Diklat pada Diklat Struktural spesialisasinya: sesuai spesialisasinya 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:

Jam Pelajaran

0.04

97 98 99 100 101 102

0.025

103 104

0.02 0.02

0.04 0.05 0.025

0.025

0.025

0.06 0.025

Jam Jam Jam Jam Jam

Pelajaran Pelajaran Pelajaran Pelajaran Pelajaran

Laporan Laporan

105 106 107 108

0.02

109

0.04

0.04 0.24 0.24

Laporan Laporan Laporan Laporan

c.

1) 2) 3) 4)



116

110 111 112 113 114

Laporan

0.02 0.04 0.06 0.02

0.08 0.02


0.02

0.02

115 116 117 118

0.10

0.10 0.15

0.10 0.15 0.40 0.60

Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK

119 120 121 122

0.10

0.10 0.15

0.10 0.15 0.40 0.60


NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

Menjadi moderator/ narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I

123 124 125 126

0.08

0.08 0.12

0.08 0.12 0.16 0.16


0.03

0.04

Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK

4 c.


BUTIR KEGIATAN

7 Pengelolaan Program Diklat Mengelola program Diklat di instansinya, sebagai: di Instansinya

8 Pengevaluasian program Diklat


1 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya

a. penanggung jawab (minimal 30 JP) b. anggota (minimal 30 JP) Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada: a. Diklat Prajabatan 1) Golongan I dan II 2) Golongan III b. Diklat Struktural: 1) Diklatpim Tingkat IV 2) Diklatpim Tingkat III 3) Diklatpim Tingkat II 4) Diklatpim Tingkat I c. Diklat Fungsional: 1) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 2) Diklat Fungsional Penjenjangan: a) Tingkat Dasar Tin Tingkat Lanjutan b) Tin Tingkat Menengah c) Tin Tingkat Tinggi d) TinTeknis d. Diklat

127 128

0.01

129 130

0.03 0.03

0.02

131 132 133 134

0.06

135

0.06

0.09 0.12 0.12

Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK Laporan Pembimbingan KK

136 137 138 139 140

0.03

0.03

0.03

0.03

0.12 0.03

141 142

20 5

20 5

20 5

20 5

Buku Buku

143 144 145

5 2.50 1

5 2.50 1

5 2.50 1

5 2.50 1

Artikel Artikel Artikel

0.06 0.09

Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional, sebagai: 1) Penulis 2) Editor b. Non Buku, yang dimuat dalam: 1) Jurnal Ilmiah: a) Internasional b) Nasional terakreditasi c) Instansi

117

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN

KODE BUTIR KEG.

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

SATUAN HASIL

5

6

7

8

9

10

11

146 147

3 1.50

3 1.50

3 1.50

3 1.50

Artikel Artikel

148 149

5 2.50

5 2.50

5 2.50

5 2.50

Artikel Artikel

150 151 152

3 1.50 2

3 1.50 2

3 1.50 2

3 1.50 2

Artikel Artikel Artikel

1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah

153

3

3

3

3

Naskah

2) didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga 3) diakui oleh instansi yang bersangkutan

154

2

2

2

2

Naskah

155

1

1

1

1

Naskah

156 157 158

7 1.50 1

7 1.50 1

7 1.50 1

7 1.50 1

Buku Naskah Naskah

159 160 161

3 1.50

3 1.50

3 1.50

3 1.50 5

Peraturan Panduan Berita Acara dan Sinopsis

a. Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua panitia

162

2

2

2

2

Setiap Kali

b. Moderator/peserta/anggota panitia

163

1

1

1

1

Setiap Kali

164 165 166

1 0.75 0.04

1 0.75 0.04

1 0.75 0.04

1 0.75 0.04

4

2) Majalah Ilmiah: a) Terakreditasi b) Tidak terakreditasi 3) Buku Proceeding: a) Internasional b) Nasional 4) Surat Kabar: a) Nasional b) Lokal 5) Website c. Naskah:


3 Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan 4 Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya II

PENUNJANG PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA

a. Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk: 1) Buku 2) Naskah b. Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk naskah. Membuat peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk: a. Produk Perundang-undangan b. Panduan Kediklatan Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya

A Peran Serta dalam seminar/ lokakarya dalam rangka pengembangan wawasan kompetensi Widyaiswara

Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:

B Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, sebagai:

C Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara


BUTIR KEGIATAN

a. Pengurus b. Anggota Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara

118

Setiap Tahun Setiap Tahun DUPAK

NO 1

UNSUR 2

SUB-UNSUR 3

KEGIATAN

BUTIR KEGIATAN

PELAKSANA/ANGKA KREDIT SATUAN HASIL

Wid. Pertama

Wid. Muda

Wid. Madya

Wid. Utama

167

7 0.25

8 0.25

9 0.25

10 0.25

a. Doktor (S-3)

168

15

15

15

15

Ijazah

b. Pasca Sarjana (S-2)

169

10

10

10

10

Ijazah

c.

170

5

5

5

5

Ijazah

1) 30 (tiga puluh) tahun

171

3

3

3

3

Piagam

2) 20 (dua puluh) tahun

172

2

2

2

2

Piagam

3) 10 (sepuluh) tahun

173

1

1

1

1

Piagam

Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah Memperoleh gelar kehormatan akademis

174

1

1

1

1

Piagam

175

10

10

10

10

Gelar

4

5

D Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya

Membimbing kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada program:


KODE BUTIR KEG.

Sarjana (S-1)

6

11 Laporan

a. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya, lamanya:

b c.

119

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 14 TAHUN 2009 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.

1

UNSUR

PERSENTASE

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

100

100

100

100

100

100

100

100

100

≥ 80%

-

40

80

160

240

360

480

600

760

≤ 20%

-

10

20

40

60

90

120

150

190

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Pengembangan & Pelaksanaan Diklat C Pengembangan profesi

2

UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas di bidang diklat JUMLAH

120

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 14 TAHUN 2009 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.

1

UNSUR

PERSENTASE

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

150

150

150

150

150

150

150

150

≥ 80%

-

40

120

200

320

440

560

720

≤ 20%

-

10

30

50

80

110

140

180

150

200

300

400

550

700

850

1050


2


121

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 14 TAHUN 2009 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.

1

UNSUR

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

PERSENTASE

MUDA

MADYA

UTAMA

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

200

200

200

200

200

200

200

≥ 80%

-

80

160

280

400

520

680

≤ 20%

-

20

40

70

100

130

170

200

300

400

550

700

850

1050


2


122

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG

Recommend Documents