BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN SUKAMARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKAMARA Menimbang :
a. bahwa pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu memberikan bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non Formal; c. bahwa agar pemberian bantuan dapat di manfaatkan secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal Kabupaten Sukamara.
Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Instruksi Presiden Nomor 5 PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang Percepatan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0132/U/2004 Tentang Program Paket C; 10. Paraturan Mendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan; 12. Peraturan Mendiknas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN SUKAMARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
2.
3. 4. 5.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kesehatan spiritiual, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bantuan Operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah Bantuan yang dimulai dengan menghitung biaya satuan pendidikan yakni besarnya biaya yang diperlukan rata–rata setahun. BOP PNF adalah mencakup Biaya Operasional Personil dan Nonpersonil. Biaya Personil meliputi : Honor/Insentif; Biaya transpotasi; Biaya Peningkatan Mutu Tutor dan Penyelenggara. Biaya Non Personil meliputi : Biaya ATK; KBM; Evaluasi; Sarana Pembelajaran dan Administrasi Penyelenggara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1). Pedoman (petunjuk) ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C agar : a. Memahami Kebijakan Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun 2010; b. Dapat melaksanakan program secara transparan / akuntable, tepat waktu dan mengenai sasaran. (2). Pemberian bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal bertujuan: a. Peserta Didik Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. b. Peserta Didik Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti Pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar.
BAB III PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN Pasal 3 (1). Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Non Formal meliputi: a. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B dan Paket C) sebagaimana tercantum pada Lampiran I. b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kesetaraan (Pemberantasan Buta Aksara) sebagaimana tercantum pada Lampiran II. c. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada Lampiran III. (2). Rincian Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB IV PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.
Ditetapkan di Sukamara Pada tanggal 4 Januari 2010 BUPATI SUKAMARA ttd AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara Pada tanggal 4 Januari 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, ttd Drs. MURYADI HARMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19530128 197601 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 06.
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SUKAMARA Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Semenjak pemekaran kabupaten melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada setiap tahunnya memprogramkan pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan persiapan wajib belajar 12 tahun, serta pemberian akses kepada kelompok – kelompok belajar di masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan. Pendidikan Kesetaraan pada hakekatnya merupakan bagian dari Pendidikan Non Formal dan Informal yang menyelenggarkan pendidikan umum mencakup Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs. dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Program Paket A dan Program Paket B difokuskan pada pemerataan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pogram Paket C difokuskan untuk memperluas akses pendidikan menengah yang menekankan pada ketrampilan fungsional dan kepribadian profesional. Dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat melalui Pendidikan Kesetaraan telah mengalokasikan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk kelompok belajar Program Paket A, Paket B dan Paket C. Agar tercapai tujuan tersebut dan terlaksananya penyelenggaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dengan baik maka diperlukan satu pedoman (petunjuk) untuk pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Prrogram Paket A, Program Paket B dan Prgoram Paket C. Pedoman (petunjuk) pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PNF Program Paket A, Program Paket B,dan Program Paket C adalah dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui kelompok – kelompok belajar yang ada pada lembaga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dan pedoman ini nantinya merupakan acuan serta pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C melalui dana APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2010. B. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Instruksi Presiden No. 5 Nomor 19 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendiodikan Dasar 9 Tahun dan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara. 3. Peraturan PemerintahNomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0132/U/2004 tentang Program Paket C. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman (petunjuk) penyelenggara program Paket C agar : a. Memahami kebijakan Tahun 2010. b. Dapat melaksanakan mengenai sasaran.
ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada Pendidikan Kesetaran Program Paket A, Paket B dan penyelengaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C program secara transparan / akuntable, tepat waktu dan
2. Tujuan a. Peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. b. Peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar. D. Pengertian 1. Pemberian Bantuan Pemberian Bantuan adalah pemberian sejumlah uang/barang untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Non Foral serta penguatan kelembagaan pada lembaga, organisasi dan/atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Non Formal. 2. Program Paket A setara SD/MI Program Paket A adalah bentuk layanan program pendidikan dasar yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Non Formal bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap setara dengan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program Paket A setara SD/MI memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. 3. Program Paket B setara SMP/MTs Program Paket B adalah bentuk layanan program pendidikan dasar yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Non Formal bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk memperolah pengetahuan, ketrampilan dan sikap setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program Paket B setara SMP/MTs memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs. 4. Program Paket C setara SMA/MA Program Paket C adalah bentuk layanan program pendidikan menengah yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Non Formal bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket C setara SMA/MA memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.
5. Kelompok Belajar Awal Kelompok Belajar Awal adalah mereka yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan layanan pendidikan dasar 9 tahun baik yang usia wajib belajar pendidikan dasar, usia pendidikan menengah maupun usia dewasa yang dikarenakan keterpencilan geografis, dan mereka yang terlibat membantu ekonomi orang tua sehingga harus putus sekolah. Peserta didik Program Paket A setara kelas/tingkat IV SD/MI, peserta didik Program Paket B setara kelas/tingkat VII SMP/MTs, peserta didik Program Paket C setara kelas/tingkat X SMA/MA. 6. Kelompok Belajar Lanjutan Kelompok Belajar Lanjutan adalah peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C yang naik kelas/tingkat dan/atau peserta hasil tes penempatan dari peserta didik yang baru mendaftar ke kelas/tingkat lanjutan. Kelas/tingkat lanjutan program Paket A adalah setara kelas/tingkat V – VI SD/MI, program Paket B adalah setara kelas/tingkat VIII – IX SMP/MTs, dan program Paket C adalah setara kelas/tingkat XI – XII SMA/MA. 7. Lembaga Penyelenggara Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan adalah satuan Lembaga Pendidikan Non Formal dan atau sejenis berbadan hukum, memiliki ijin penyelenggaraan memilik tenaga pendidik dan kependidikan, sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang disyaratkan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C. 8. Tenaga Pendidik/Tutor Tenaga Pendidik/Tutor untuk Pendidikan Kesetaraan adalah Tutor, Pelatih/Instruktur, Pamong Belajar atau sebutan lain yang sesuai, dan memiliki kompetensi yang memadai dilihat dari: a. Diprioritaskan bagi yang pernah mengikuti pelatihan tutor b. Kualifikasi pendidikan diharapkan minimal D2 untuk Paket A, D3 untuk Paket B, dan S1 untuk Paket C, sesuai dengan kompetensinya pada Program Paket A, B, dan C. c. Guru SD/MI untuk Program Paket A, guru SMP/MTs untuk Program Paket B, dan guru SMA/MA untuk Program Paket C. d. Kyai, ustadz di pondok pesantren dan tokoh masyarakat dengan kompetensi yang sesuai dengan pelajaran yang berkaitan. e. Nara Sumber Teknis (NST) dengan kompetensi/kualifikasi sesuai dengan mata pelajaran ketrampilan yang diampunya, seperti penyuluh pertanian atau kelompok tani nelayan andalan (KTNA). f. Berpartisipasi dalam pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan/atau Program Paket C. g. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi tenaga pendidik/tutor. 9. Nara Sumber Teknis Nara Sumber Teknis adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai pembimbing dan pelatih dengan sebutan lain sesuai penyelenggaraan ketrampilan/vokasi. 10. Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 11. Standar Isi Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Standar Proses Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran pada satu pendidikan untuk mencapai standar lulusan. II. PENYELENGARAAN A. Jenis Lembaga Lembaga yang menyelenggarakan Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA. Adalah : 1. UPTD yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP2PNFI) dan atau sebutan lainnya yang sejenis. 2. Organisasi Sosial Masyarakat (PKK, LSM, Organisasi Kepemudaan, Yayasan, Forum/Paguyuban dan atau sejenisnya). 3. Organisasi Keagamaan. 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 5. Satuan pendidikan sejenis lainnya. B. Persyaratan 1. Administratif a. Lembaga berbadan hukum memiliki Akta Notaris atau surat keputusan pejabat pemerintah setempat; b. Memiliki rekening bank pemerintah dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga. c. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari instansi terkait. d. Memiliki Surat Keterangan Domisili dari instansi terkait. e. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. 2. Tehnis Operasional a. Memiliki peserta didik/warga belajar setiap (rombel) maksimal program Paket A setara SD/MI 20 orang, paket B setara SMP/MTs 25 orang dan paket C setara SMA/MA 30 orang. b. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yakni tutor dan nara sumber tehnis serta tenaga pendidik lain yang sesuai dengan kebutuhannya. c. Memiliki sarana prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek. d. Memiliki kantor/sekretariat, alamat dan struktur organisasi yang jelas sekurang-kurangnya terdiri dari : 1) Tenaga Kependidikan - Seorang Ketua - Tenaga Administrasi - Penanggung jawab program - Sekretaris - Bendahara 2) Tenaga Pendidik e. Memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga terkait proses pembelajaran.
dalam memfasilitasi
C. Tenaga Pendidik/Tutor 1. Jumlah pendidik/tutor setiap kelompok terdiri atas: a. Program Paket A setara SD/MI, 2 orang tiap kelompok belajar, terdiri atas 1 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor ketrampilan. b. Program Paket B setara SMP/MTs, 6 orang tiap kelompok belajar terdiri atas 5 orang Tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor ketrampilan. c. Program Paket C setara SMA/MA, 6 orang tiap kelompok belajar, terdiri dari 5 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 (satu) orang tutor ketrampilan. 2. Kualifikasi a. Pendidik/tutor diprioritaskan berpendidikan minimal D2 untuk Program Paket A, D3 untuk Program Paket B, dan S1 untuk Program Paket C. b. Pernah mengikuti pelatihan tutor Pendidikan Kesetaraan.
D. Bahan Ajar Berupa buku/modul Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA, setelah dinilai memiliki bobot yang sama tentang kelulusan dan kedalaman materi yang dipelajari atau dibelajarkan kepada peserta didik. E. Peserta Didik 1. Peserta didik kelas awal paket A setara SD/MI, prioritas adalah warga masyarakat usia wajib belajar (wajar) 9 tahun yang dimulai dari setara kelas IV atau usia 10 s/d 12 tahun atau 3 tahun diatas usia wajib belajar (wajar) yang belum mendapatkan layanan pendidikan setara SD atau putus sekolah SD/MTs dan sasaran secara umum peserta didik paket A setara SD adalah usia 10 s/d 44 tahun. 2. Peserta didik kelas awal paket B setara SMP/MTs adalah peserta didik yang telah lulus pada program paket A setara SD/MI dan atau mereka yang telah lulus SD/MI tetapi tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs karena oleh berbagai sebab ataupun putus pada kelas I SMP/MTs. Prioritas usia adalah 13 s/d 15 tahun dan secara umum sasaran peserta didik paket B setara SMP/MTs usia 13 s/d 44 tahun. 3. Peserta didik kelas awal paket C setara SMA/MA adalah peserta didik yang telah lulus pada program paket B setara SMP/MTs dan atau mereka yang telah lulus SMP/MTs tetapi tidak dapat melanjutkan ke SMA/MA ataupun putus pada kelas I SMA/MA dan tidak dapat melanjutkan karena berbagai sebab. Prioritas usia peserta didik adalah 16 s/d 18 tahun dan secara umum sasaran peserta didik paket C setara SMA/MA adalah usia 16 s/d 44 tahun. 4. Peserta didik kelas lanjutan Paket A, Paket B dan Paket C adalah peserta didik yang naik kelas dan atau peserta hasil tes penempatan dari peserta didik yang baru mendaftar. 5. Hak Peserta dan Kewajiban Peserta Didik a. Hak Peserta Didik - Mendapatkan pelayanan pendidikan secara akademik dan ketrampilan tidak dibebani biaya pendidikan - Mengikuti jenjang paket pembelajaran yang lebih tinggi apabila menyelesaikan jenjang sebelumnya. - Mengikuti Ujian Nasional Program Paket A, B, dan C apabila menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku. - Mendapatkan ijazah setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional Program A, B, dan C.
telah telah yang Paket
b. Kewajiban Peserta Didik - Mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. - Menyelesaikan program pembelajaran seesuai dengan paket pembelajaran yang diikuti. F. Rombongan Belajar Jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar adalah: 1. Program Paket A setara SD/MI : 20 peserta didik 2. Program Paket B setara SMP/MTs : 25 peserta didik 3. Program Paket C setara SMA/MA : 30 peserta didik Penetapan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan. G. Program Pembelajaran 1. Pembelajaran Reguler Dilaksanakan dalam kelompok-kelompok belajar yang rata-rata belajar tiap minggu diatur oleh penyelenggara program. Penyelenggara wajib menyusun program pembelajaran dalam satu tahun. 2. Pembelajaran Terbuka Dalam pembelajaran ini dilakukan dengan sistem tutorial, sehingga dalam proses pembelejaran tidak seketat sistem reguler. Peserta didik diberi buku (bahan ajar) untuk belajar mandiri dan pertemuan dengan tutor diatur sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif. 3. Pembelajaran akselerasi Pembelajaran ini dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan rencana yang matang oleh penyelenggara. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dapat dipelajari dengan cepat melalui belajar mandiri dan evaluasi yang tepat. H. Penggunaan Dana 1. Dana Bantuan Operasional dapat digunakan untuk : a. Biaya Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (Rekrutmen Kelas awal ) meliputi : - Penggandaan Formulir - A T K lainnya. b. Biaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) meliputi: - Pengadaan A T K - Pengadaan Alat Peraga - Penggandaan Formulir Tes - Evaluasi Hasil Belajar (Semesteran) - Biaya Transport Tutor c. Biaya Kegiatan Manajemen Penyelenggara - Biaya Transpot Penyelenggara ke Disdikpora Kab. Sukamara - Biaya Insentif Penyelenggara - Biaya ATK (Pembuatan Proposal dan Penyusunan Laporan) - Biaya Kegiatan Monev. d. Biaya Operasional Lainnya - Biaya Sarana Pembelajaran - Biaya Pemeliharaan Ruang Kelas. 2. Dana Operasional Tidak Boleh digunakan untuk : a. Membeli barang yang tidak mendukung proses pembelajaran. b. Membeli pakaian siswa atau memberi bantuan transpotasi siswa c. Membangun saran prasarana d. Kegiatan investasi atau dipinjamkan kepada fihak lainnya.
III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Proses Seleksi a. Seluruh Proposal yang masuk dari Lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs. dan Paket C setara SMA/MA akan dilakukan seleksi secara kompetitif. b. Seleksi dilakukan melaui pentahapan : administrasi, substansi dan dukungan penyelenggaraan program, kualifikasi lembaga penerima bantuan penyelenggaraan dan penetapan lembaga c. Seleksi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. d. Seleksi kualifikasi lembaga meliputi : Kelengkapan legalitas sarana prasarana, jenis ketrampilan yang diajarkan, sumber daya pendukung pembelajaran. e. Hasil seleksi akhir dari tim seleksi dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sukamara. B. Tim Seleksi a. Tim Seleksi/Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sukamara b. Tim Seleksi/Penilai melakukan penilaian terhadap proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C dengan susunan organisasi terdiri atas 3 ( tiga ) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota. C. Prosedur Pemberian Bantuan 1. Tahap Persiapan : a. Membentuk Tim Seleksi/Penilai b. Menyusun Instrumen Penilaian 2. Tahap Pelaksanaan : a. Penilaian Proposal oleh Tim Seleksi/Penilai b. Penetapan Lembaga calon penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket. c. Penetapan Surat Keputusan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Sukamara d. Penandatanganan akad kerjasama antara Lembaga penerima bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sukamara e. Proses pencairan dana bantuan operasional penyelenggaraan paket. 3. Tahap Pengendalian : a. Monitoring dan evaluasi program. b. Penyusunan Laporan. D. Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Paket
dan
Penyaluran
Dana
Bantuan
Operasional
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sukamara menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A, Paket B dan Paket C. 2. Penandatanganan Surat Keputusan dilakukan setelah Tim Seleksi/Penilai melakukan cek ulang terhadap nama lembaga normatif yang dinyatakan lolos dalam seleksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. 3. Penyerahan SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Suikamara kepada Lembaga penerima bantuan.
4. Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket dilakukan langsung ke rekening lembaga melaui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. Kewajiban Lembaga Penyelenggara 1. Melaksanakan program pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. Memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket sesuai dengan usulan dan peruntukan dalam proposal. 3. Menyampaikan Laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sukamara. IV. PELAPORAN Pelaporan bantuan penyelenggaraan meliputi : 1. Laporan Tehnis Pelaksanaan Program Meliputi penjelasan dan data tentang program paket A, paket B dan paket C yang dilaksanakan sesuai proposal yang telah dibuat. 2. Laporan Keuangan Menjelaskan tentang pemanfaatan dana bantuan dan tingkat penyerapan dana dilampiri bukti – bukti pengeluaran yang syah. V. PENUTUP Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua fihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan melaui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs. dan Paket C setara SMA/MA. Dengan adanya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket ini diharapkan benar – benar dapat bermanfaat bagi warga masyarakat yang tidak mampu yang ingin memperoleh pendidikannya melaui Program paket A, paket B dan paket C sehingga memilki kesiapan untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja serta untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Bagi para petugas yang menangani program Pendidikan Kesetaraan pada Bidang Pendidikan Non Formal ( PNF ) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara agar dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada para Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sehingga bantuan operasional penyelenggaraan ini dapat sampai dan tepat sasaran serta sebagai wujud dari akuntabilitas dan pencintraan publik. Semoga pedoman ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang masih memerlukan bantuan dalam pendidikannya.
BUPATI SUKAMARA ttd AHMAD DIRMAN
Lampiran II : Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN NONFORMAL PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN (PEMBERANTASAN BUTA AKSARA) I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keaksaraan adalah prasyarat untuk memperolrh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapapun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapapun dari berbagai kalangan dan usia. Penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyrakat miskin, buruh berpenghasilan rendah atau pengangguran. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya akses terhadap informasi dan komunikasiyang penting untuk membuka cakrawala kehudupan dunia yang terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.Kondisi ini telah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) tergolong rendah. Dalam rangka perbaikan angka IPM pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara 15 tahun keatas diantaranya melalui program pemberantasan buta aksara. Sesuai dengan intruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buka Aksara. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2009 tersisa 7,7 juta orang dan selanjutnya pada tahun berikutnya akan tetap diprogramkan percepatan pemberantasan buta aksara. Sejalan dengan itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara mempunyai kewajiban dan ikut tanggung jawab dalam mengentaskan buta aksara di daerahnya. Hal ini pada tahun 2010 diprogramkan Bantuan Operasional program Pemberantasan Buta Aksara dengan tujuan membangun keaksaraan penduduk dewasa yang yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan ini diharapkan dalam dijadikan panduan bagi pelaksanan penyaluran dana bantuan sehingga lembaga/organisasi yang akan menyelenggarakan program Pendidikan Pengentasan Buta aksara dapat mengakses program ini. B. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor: 20Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Intruksi Presiden No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Intruksi Presiden No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 Tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal
C. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Pedoman (Petunjuk) ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan agar dapat melaksanakan progran secara transparan/akuntable, tepat waktu dan mengenai sasaran 2. Tujuan : a. Peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya b. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar. D. Pengertian Program Pendidikan Keaksaraan adalah bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Nonformal bagi kelompok masyarakat yang masih buta aksara. Kelompok masyarakat yang demikian tentu tertinggal pula dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Untuk itu dalam rangka pemberantasasn, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun dan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara, maka Program Pendidikan Keaksaraan sangatlah perlu ditingkatkan pelayanannya, baik melalui peningkatan akses maupun peningkatan mutu pendidikannya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya. II. PENYELENGGARAAN A. Lembaga yang menyelenggarakan Program pendidikan Keaksaraan ini adalah : 1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal (BP2PNFI) 2. Organisasi masyarakat ( LSM, PKK, Yayasan, dll. ) 3. Organisasi Keagamaan 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) B. Persyaratan 1. Lembaga tersebut berbadan hukum memiliki akte notaris 2. Memiliki Rekening Bank dan NPWP 3. Memilliki Ijin Operasional 4. Memiliki peserta didik ( warga belajar ) dan tenaga pendidik ( tutor ) 5. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai C. Tenaga Pendidik / Tutor 1.Jumlah tutor tiap kelompok belajar adalah 1 ( satu ) orang 2. Kualifikasi Pendidikan tutor minimal SMA sederajad. D. Bahan Ajar Sebagai bahan ajar untuk Program keaksaraan adalah buku modul yang memiliki bobot sama dengan Pendidikan Dasar (SD) E. Peserta Didik Adalah warga masyarakat /penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang tidak dapat membaca: a. Hak Peserta Didik - Mendapatkaqn pelayanan pendidikan secara akademik - Tidak dibebani biaya b. Kewajiban Peserta Didik - Mengikuti seluruh proses pembelajaran - Menyelesaikan program pembelajaran
F. Program Pembelajaran a. Pelaksanaannya diatur secara reguler. b. Penyelenggara wajib menyusun program pembelajaran dalam satu semester. G. Penggunaan Dana Bantuan Operasional dapat digunakan untuk ; 1. Biaya Kegiatan Penerimaan Siwa Baru( Rekrutmen kelas awal) meliputi : - Pengadaan Formulir - ATK lainnya 2. Biaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) meliputi : - Pengadaan ATK - Biaya Insentif Tutor 3. Biaya Kegiatan Manajemen Penyelenggaraan - Biaya Transport Penyelenggara - Biaya Insentif Penyelenggara 4. Biaya operasional lainnya - Biaya sarana pembelajaran - Biaya pemeliharaan ruang belajar (kelas)
III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Proses Seleksi 1. Seluruh proposal yang masuk akan dilakukan seleksi secara kompetitif 2. Seleksi administrasi meliputi: kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Seleksi kualifikasi lembaga meliputi: kelengkapan legalitas, sarana dan prasarana, dan sumber daya pendukung 4. Hasil seleksi akhir dari tim seleksi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara B. Tim Seleksi 1. Tim seleksi/penilai terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota 2. Tim seleksi melakukan penilaian terhadap proposal secara obyektif C. Prosedur Pemberian Bantuan 1. Proposal yang telah dinilai untuk mendapatkan bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara sebagai Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan 2. Penandatanganan kerjasama (MoU) antara Lembaga Penerima Dana Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara D. Kewajiban Penyelenggara 1. Melaksanakan program pembelajaran 2. Memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Keaksaraan 3. Melaporkan secara tertulis pertanggung jawaban penggunaan dana operasional IV. PELAPORAN Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan meliputi: 1. Laporan Teknis Pelaksanaan Program Penjelasan dan data tentang pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan 2. Laporan Keuangan Menjelaskan tentang pemanfaatan atas Dana Bantuan dan tingkat penyerapan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang syah
V. PENUTUP Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penyelenggara program Pendidikan Keaksaraan. Dengan adanya Bantuan Operasional ini diharapkan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat buta aksara yang ingin memperoleh pendidikan melalui Program Pendidikan Keaksaraan sehingga memiliki kesiapan untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Bagi para petugas yang menangani Program Pendidikan Keaksaraan pada Bidang Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara agar dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan sehingga dana Bantuan Operasional dimaksud dapat sampai dan tepat sasaran serta sebagai wujud dari akuntabilitas dan pencitraan publik. Semoga Pedoman ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang memerlukan bantuan Pendidikan Keaksaraan.
BUPATI SUKAMARA Ttd AHMAD DIRMAN
Lampiran III : Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat fundamental, para pakar berpendapat bahwa usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Dikatakan pendidikan yang sangat fundamental, dikarenakan masa usia dini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat potensial, apabila pada masa tersebut diberkan stimulasi yang tepat, maka akan menjadi modal penting bagi perkembangan anak dikemudian hari. Paling tidak PAUD melejitkan potensi kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar dan mengembangkan kemampuan dasar. Secara Nasional perhatian Pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaar dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam UU Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14 ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah “Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 2-5 disebutkan bahwa: 1. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal dan informal 2. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau RA 3. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat 4. Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan Memahami betapa pentingnya penyelenggaraan PAUD dalam rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam pembentukan karakter di masa depan, pemerintah daerah melalui APBD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2010 telah menyiapkan Dana Bantuan Operasional untuk diarahkan kepadan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan PAUD. Selanjutnya agar kucuran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ini tepat sasaran, maka diperlukan suatu pedoman (petunjuk) pemberian Bantuan Operasional. Petunjuk (Pedoman) ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksaan pendidikan PAUD. B. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
UUD RI tahun 1945 (Pasal 28 C ayat (2) amandemen UUD 1945) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2000 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/V/1997 tentanga Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman (petunjuk) ini dimaksudkan untuk memberi arahan penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan agar dapat melaksanakan program secara transparan/akuntabel, tepat waktu dan mengenai sasaran 2. Tujuan a. peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. b. peserta didik dapat mengikuti pembelejaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar. D. Pengertian Program Pendidikan Keaksaraan adalah bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Nonformal bagi kelompok masyarakat yang masih buta aksara. Kelompok masyarakat yang demikian tentu tertinggal pula dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan Untuk itu dalam rangka pemberantasan, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun dan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara, maka Program Pendidikan Keaksaraan sangatlah perlu ditingkatkan pelayanannya, baik melalui peningkatan akses maupun peningkatan mutu pendidikannya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya. II. PENYELENGGARAAN A. Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Keaksaraan ini adalah : 1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal (BP2PNFI) 2. Organisasi masyarakat (LSM, PKK, Organisasi Pemuda, Yayasan, dll.) 3. Organisasi Keagamaan 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) B. Persyaratan 1. Lembaga tersebut berbadan hukum memiliki akte notaris 2. Memiliki Rekening Bank dan NPWP 3. Memilliki Ijin Operasional 4. Memiliki peserta didik (warga belajar) dan tenaga pendidik (tutor) 5. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai C. Tenaga Pendidik / Tutor 1. Jumlah tutor tiap kelompok belajar adalah 1 (satu) orang 2. Kualifikasi pendidikan tutor minimal SMA sederajad D. Bahan Ajar sebagai bahan ajar untuk program keaksaraan adalah buku modul yang memiliki bobot sama dengan Pendidikan dasar (SD). E. Peserta Didik Adalah Warga masyarakat/penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang tidak dapat membaca : a. Hak Peserta Didik - Mendapatkan pelayanan pendidikan secara akademik - Tidak program biaya. b. Kewajiban Peserta Didik - Mengikuti seluruh proses pembelajaran - Menyelesaikan program pembelajaran
F. Program Pembelajaran a. Pelaksanaannya diatur secara reguler b. Penyelenggaraannya wajib menyusun program pembelajaran dalam satu semester G. Penggunaan dana Bantuan Operasional dapat digunakan untuk: 1. Biaya kegiatan penerimaan siswa baru (rekrutmen kelas awal) meliputi: - Pengadaan formulir - ATK, dll. 2. Biaya kegiatan belajar mengajar (KBM) meliputi: - Pengadaan ATK - Biaya insentif pamong - Bantuan transport pamong 3. Biaya kegiatan manajemen penyelenggara: - Biaya Transport Penyelenggara - Biaya Insentif Penyelenggara - Biaya ATK (pembuat proposal dan penyusunan proposal) 4. Biaya operasional lainnya - Biaya sarana pembelajaran - Biaya pemeliharaan ruang belajar (kelas)
III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Proses Seleksi 1. Seluruh proposal yang masuk akan dilakukan seleksi secara kompetitif 2. Seleksi administrasi meliputi: kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Seleksi kualifikasi lembaga meliputi: kelengkapan legalitas, sarana dan prasarana, dan sumber daya pendukung 4. Hasil seleksi akhir dari tim seleksi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara B. Tim Seleksi 1. Tim seleksi/penilai terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota 2. Tim seleksi melakukan penilaian terhadap proposal secara obyektif C. Prosedur Pemberian Bantuan 1. Proposal yang telah dinilai untuk mendapatkan bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara sebagai Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan 2. Penandatanganan kerjasama (MoU) antara Lembaga Penerima Dana Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara D. Kewajiban Penyelenggara 1. Melaksanakan program pembelajaran 2. Memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Keaksaraan 3. Melaporkan secara tertulis pertanggung jawaban penggunaan dana operasional. IV. PELAPORAN Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan meliputi: 1. Laporan Teknis Pelaksanaan Program Penjelasan dan data tentang pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan 2. Laporan Keuangan Menjelaskan tentang pemanfaatan atas Dana Bantuan dan tingkat penyerapan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang syah
IV. PENUTUP Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal. Dengan adanya Dana Bantuan Operasional ini diharapkan benarbenar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang anaknya dapat diterima di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dalam rangka ingin memperoleh pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga anaknya memiliki kesiapan, kecakapan dan ketrampilan untuk dapat melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut. Bagi para petugas yang menangani Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidian Non Formal di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara agar dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada pengelola/penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dana bantuan operasional dimaksud dapat sampai dan tepat sasaran serta sebagai wujud dari akuntabilitas dan pencitraan publik. Semoga Pedoman ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang anaknya memerlukan bantuan pendidikan.
BUPATI SUKAMARA ttd AHMAD DIRMAN
