ESS) PROYEK MULTILATERAL

PEDOMAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS / ESS) PROYEK MULTILATERAL

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2016

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL

Tanggal Ditetapkan:

DAFTAR ISI BAB I - PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1 2. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................... 1 3. Ruang Lingkup ............................................................................................................. 2 4. Landasan Hukum .......................................................................................................... 2 5. Pernyataan Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Perseroan ...................... 5 6. Pengecualian ................................................................................................................. 5 7. Definisi ......................................................................................................................... 6 BAB II – TUJUAN DAN ETIKA PENGELOLAAN ESS PROYEK MULTILATERAL 9 1. Tujuan Pengelolaan ...................................................................................................... 9 2. Etika Pengelolaan ......................................................................................................... 9 3. Risiko Pengelolaan ESS Proyek Multilateral ............................................................... 9 BAB III – ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB ..................................................... 11 1. Direksi ........................................................................................................................ 11 2. Divisi Environmental Social Safeguards and Business Continuity Management (ESSBCM).................................................................................................................. 11 3. Divisi Bisnis ............................................................................................................... 12 4. Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan (DPFP) .................................................... 12 5. Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory (DDPPA) ............................ 12 BAB IV – KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ................ 13 1. Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial ..................................... 13 2. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja .................................................................... 14 3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi ......................................................................... 16 4. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan ................................................................... 18 5. Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk ........................................................ 20 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ............. 23 7. Masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan ............................................................. 25 8. Warisan Budaya ......................................................................................................... 27 9. Konservasi Energi dan Energi Ramah Lingkungan ................................................... 29 10. Konsultasi dan Penanganan Keluhan ......................................................................... 30 BAB V – PENUTUP............................................................................................................... 33 BAB VI - LAMPIRAN........................................................................................................... 34 Lampiran I - Daftar Peraturan Republik Indonesia terkait Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sosial ........................................................................................ 34 Lampiran II - Outline Laporan Environmental and Social Due Diligence ...................... 41 Pedoman ESS Proyek Multilateral

i


Tanggal Ditetapkan:

DAFTAR ISI Lampiran III – Exclusion List ........................................................................................... 43 Lampiran IV – Environmental and Social Assessment Checklist .................................... 44

Pedoman ESS Proyek Multilateral

ii

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL PENDAHULUAN

Tanggal Ditetapkan:

BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang untuk selanjutnya disebut “Perseroan” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mendorong percepatan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Untuk mewujudkan maksud di atas, Perseroan berkomitmen untuk mengelola aktivitas bisnisnya yang berwawasan lingkungan dan memiliki pertanggungjawaban sosial. Untuk memberikan acuan agar aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi untuk proyek infrastruktur memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku di Indonesia, Perseroan perlu menyusun serta menerbitkan Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards / ESS) Proyek Multilateral (“Pedoman ESS Proyek Multilateral”).

2.

Maksud dan Tujuan Pedoman ESS Proyek Multilateral dimaksudkan sebagai acuan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi yang menggunakan Dana Multilateral dan/atau berdasarkan Kerjasama Multilateral dengan tujuan sebagai berikut: a.

Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) sehingga risiko lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta sosial dapat dinilai, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dimitigasi secara memadai.

b.

Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta peran dan fungsi tiap-tiap unit kerja terkait.

c.

Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja Perseroan dalam melaksanakan dan mengelola risiko lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial sebagai bagian dari aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi, sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

d.

Sebagai pedoman penerapan International Best Practice dalam menjalankan green and sustainability infrastructure projects di Indonesia.

e.

Mengidentifikasi bahaya dan risiko sedini mungkin dalam pengembangan fasilitas pembiayaan dan/atau siklus proyek, termasuk penggabungan dan pertimbangan ke dalam proses seleksi lokasi, proses desain produk, proses perencanaan rekayasa (engineering) untuk permintaan modal, permintaan pekerjaan rekayasa (engineering), otorisasi modifikasi fasilitas, atau perencanaan tata letak dan perubahan proses.

f.

Melibatkan profesional yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan kebutuhan pelatihan untuk menilai dan mengelola dampak dan risiko dan melakukan fungsi pengelolaan


1


Tanggal Ditetapkan:

BAB - I

lingkungan khusus, termasuk persiapan proyek atau perencanaan aktivitas yang spesifik dan prosedur yang di dalamnya terdapat rekomendasi teknis yang disajikan dalam dokumen yang relevan dengan proyeknya. g.

Memahami kemungkinan dan besaran risiko berdasarkan: i.

Sifat kegiatan proyek, seperti: apakah proyek akan menimbulkan sejumlah emisi atau effluent yang signifikan, atau melibatkan bahan atau proses Bahan Berbahaya Beracun (B3).

ii. Konsekuensi potensial terhadap pekerja, komunitas, atau lingkungan jika bahaya tidak dikelola secara memadai.

3.

4.

h.

Memprioritaskan strategi manajemen risiko dengan tujuan untuk mencapai pengurangan risiko keseluruhan terhadap kesehatan dan lingkungan, berfokus pada pencegahan dampak yang signifikan dan/atau tidak dapat diubah.

i.

Strategi yang mengeliminasi penyebab bahaya di sumbernya.

j.

Melakukan penggabungan rekayasa (engineering) dan kontrol manajemen untuk mengurangi atau minimalisasi kemungkinan dan besarnya konsekuensi yang tidak diharapkan, ketika dampak tidak dapat dihindari. Sebagai contoh dengan penerapan kontrol polusi untuk mengurangi tingkat kontaminan yang diemisikan ke pekerja atau lingkungan.

k.

Melakukan sosialisasi dan menyiapkan pekerja dan masyarakat terdekat dalam menanggapi kecelakaan, termasuk menyediakan sumber daya teknis dan finansial sehingga secara efektif dan aman dapat mengendalikan setiap kejadian, dan mengembalikan lingkungan tempat kerja dan komunitas ke kondisi yang aman dan sehat.

l.

Meningkatkan kinerja melalui kombinasi pemantauan kinerja fasilitas pendanaan untuk proyek yang sedang berlangsung dan akuntabilitas yang efektif.

Ruang Lingkup a.

Pedoman ESS Proyek Multilateral ini berisi panduan dalam melaksanakan pengelolaan risiko lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosial yang terkait dengan aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi dengan menggunakan Dana Multilateral dan/atau berdasarkan Kerjasama Multilateral.

b.

Terkait dengan kategori risiko pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial, pelaksanaan Environmental and Social Due Diligence (ESDD), administrasi dan pemantauan, tetap mengacu kepada Pedoman Environmental and Social Management System (ESMS) Proyek.

Landasan Hukum Pedoman ESS Proyek Multilateral disusun dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


2

Tanggal Ditetapkan:


BAB - I

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convension on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women).

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejaheraan Sosial.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity).

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

-

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah


9

Tahun

1998

tentang

Kemerdekaan

3


Tanggal Ditetapkan:

PENDAHULUAN

BAB - I

Berbahaya Beracun (B3). -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya Beracun (B3).

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

-

Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perseroan Infrastruktur.

-

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

-

Peta Jalan Program Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 5 Desember 2015.

-

Peraturan Republik Indonesia terkait Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan serta Sosial untuk spesifik sektor, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I.

-

Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur.

-

Pedoman Environmental and Social Management System (ESMS) Proyek.

-

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).

-

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct).

-

Pedoman Manajemen Risiko.

-

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perseroan.

-

Peraturan Direksi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Divisi Perseroan.

-

Peraturan dan/atau standar Internasional, seperti; IFC Performance Standards, The World Bank Safeguard Policies, ADB Safeguard Policy Statements (SPS), serta lembaga internasional lainnya.


Pembiayaan

4


Tanggal Ditetapkan:

PENDAHULUAN 5.

BAB - I

Pernyataan Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi pada sektor infrastruktur berkomitmen untuk: a. Mengembangkan dan menerapkan sistem perlindungan lingkungan dan sosial yang mengacu pada peraturan perundangan dan standar yang berlaku. b. Mengutamakan pembiayaan pembangunan yang memiliki dampak negatif yang minimal bagi lingkungan dan sosial. c. Mendukung konservasi sumber daya alam dan energi secara optimal. d. Memiliki, melaksanakan dan memenuhi ketentuan dokumen lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan operasional. e. Mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko lingkungan dan sosial f.

Melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial.

Untuk mewujudkannya, maka Perseroan akan melakukan:

6.



Penilaian aspek lingkungan dan sosial serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan meminimalisasi risiko sosial.



Pengawasan secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan Perseroan.



Advokasi perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam serta perlindungan sosial dan budaya pada proyek Perseroan.

Pengecualian Dalam hal terdapat keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pengecualian terhadap Pedoman ini, maka wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi. Apabila diperlukan, Direksi dapat meminta review terlebih dahulu dari Divisi ESSBCM. Pengecualian dimaksud harus didasarkan pada hasil analisis atas transaksi atau kegiatan usaha, memperhatikan faktor risiko yang dapat terjadi, dan pertimbangan manajerial yang seksama terkait kepentingan Perseroan.


5

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL PENDAHULUAN 7.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - I

Definisi a.

AMDAL

:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, merupakan dokumen yang diharuskan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. AMDAL terdiri dari 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: • Kerangka Acuan (KA ANDAL), berisi rencana ruang lingkup analisis dampak lingkungan. • Analisis Dampak dampak penting proyek/aktivitas.

Lingkungan (ANDAL), identifikasi positif dan negatif dari suatu

• Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), mendokumentasikan upaya rencana pengelolaan dampak penting. • Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), mendokumentasikan upaya rencana pemantauan untuk melengkapi upaya pemantauan dampak penting. b.

Bahan Berbahaya dan : Beracun (B3)

Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

c.

Dana Multilateral

:

Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan Multilateral.

d.

Divisi Bisnis

:

Divisi pelaksana aktivitas yang melakukan kegiatan usaha Perseroan yaitu kegiatan pembiayaan dan investasi atau pengembangan proyek atau jasa konsultasi.

e.

Environmental and Social Due Diligence (ESDD)

:

Proses untuk menginvestigasi/audit, yang dilakukan oleh Perseroan, terhadap potensi investasi secara rinci, seperti identifikasi proses operasional dan manajemen, verifikasi data di lapangan, terutama terkait sudut pandang lingkungan dan sosial.

f.

Environmental and Social Management System (“ESMS”)

:

Sebuah sistem pengelolaan proses dan prosedur perlindungan dimana sebuah organisasi menganalisa, mengontrol dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari aktivitas, produk, dan jasanya.


6


Tanggal Ditetapkan:

BAB - I

g.

Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards) / (“ESS”)

:

Sebuah dokumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan sosial untuk menganalisis, mengontrol dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari aktivitas proyek, produk dan jasanya.

h.

Exclusion List

:

Daftar proyek yang tidak diperkenankan mendapat jasa layanan Perseroan, terkait aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi.

i.

Jasa Konsultasi

:

Pemberian jasa keahlian profesional yang diberikan Perseroan dalam bidang infrastruktur kepada pengguna jasa berdasarkan perjanjian pemberian jasa konsultasi antara Perseroan dengan pengguna jasa.

j.

Kerjasama Multilateral

:

Skema kerjasama Perseroan dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga pembangunan internasional, terkait aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi.

k.

Lembaga Keuangan Multilateral

:

Lembaga keuangan dan/atau lembaga pembangunan internasional yang hubungan kerjasama anggotanya tidak dibatasi oleh kawasan tertentu, misalnya Bank Dunia (World Bank), IFC (International Finance Corporation), ADB (Asian Development Bank), GCF (Green Climate Fund), AFD (Agence Frainçaise de Développement).

l.

Pembiayaan

:

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Perseroan dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

m. Pengembangan Proyek

:

Pemberian jasa penyiapan dan pengembangan infrastruktur yang diberikan Perseroan.

n.

Pejabat Berwenang Memutus

:

Pejabat Perseroan yang berdasarkan Peraturan Direksi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas aktivitas tertentu.

o.

Proyek Multilateral

:

Aktivitas Perseroan terkait pembiayaan proyek, pengembangan proyek, dan jasa konsultasi yang bekerjasama dengan lembaga keuangan multilateral.

p.

Regulasi

:

Kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seluruh aktivitas, produk, dan layanan terkait ketentuan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial.


proyek

7


Tanggal Ditetapkan:

BAB - I

q.

Risiko

:

Potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan/sasaran Perseroan.

r.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

:

Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau pemilik kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

s.

Upaya Pengelolaan : Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan

Merupakan dokumen yang diharuskan untuk disiapkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan pelaksanaan penyiapannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dokumen UKLUPL disiapkan untuk proyek-proyek dimana dampak lingkungan dan sosialnya tidak signifikan, serta tidak termasuk ke dalam proyek/aktivitas seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

(UKL –UPL)


8

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL TUJUAN DAN ETIKA PENGELOLAAN ESS PROYEK MULTILATERAL

Tanggal Ditetapkan:

BAB - II

BAB II – TUJUAN DAN ETIKA PENGELOLAAN ESS PROYEK MULTILATERAL

1.

Tujuan Pengelolaan Perseroan berkomitmen untuk mengelola aktivitas bisnisnya untuk senantiasa berwawasan lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial dengan tujuan sebagai berikut: a. Memastikan bahwa manajemen dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dari perusahaan yang dibiayai memahami komitmen Pedoman ESS Proyek Multilateral yang dibuat oleh Perseroan. b. Memastikan bahwa seluruh pembiayaan dan investasi proyek multilateral, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi terkait dengan proyek multilateral yang dilakukan oleh Perseroan telah mematuhi seluruh regulasi nasional dan internasional yang telah diratifikasi terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sosial. c. Memastikan bahwa proses review, monitoring, dan surveillance terkait butir b. di atas dilakukan secara berkala dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

2.

Etika Pengelolaan Pelaksana dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ESS Proyek Multilateral harus mematuhi kode etik Perseroan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (code of conduct).

3.

Risiko Pengelolaan ESS Proyek Multilateral Dalam melakukan pengelolaan ESS Proyek Multilateral harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi risiko-risiko yang dapat terjadi dan berupaya melakukan tindakan mitigasi atas risiko tersebut: a.

Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan counterparty/debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati, termasuk dalam perjanjian pembiayaan. Mitigasi risiko kredit antara lain dengan melakukan pengidentifikasian, penilaian, pemantauan, dan pengendalian atas pengelolaan ESS terhadap proyek yang dibiayai.

b.

Risiko Operasional Risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi aktivitas usaha Perseroan, seperti kesalahan prosedural dalam melakukan pengelolaan ESS Proyek Multilateral atas aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi.


9

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL TUJUAN DAN ETIKA PENGELOLAAN ESS PROYEK MULTILATERAL

Tanggal Ditetapkan:

BAB - II

Mitigasi risiko operasional dititikberatkan pada kecukupan pedoman, prosedur dan manual/petunjuk teknis yang mengatur mengenai pengelolaan ESS Proyek, ketersediaan budaya kontrol (dual control) dan pemisahan tugas yang jelas (segregation of duties). c.

Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan aktivitas usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan terkait dengan tidak memadainya pengelolaan ESS Proyek Multilateral yang dilakukan oleh Perseroan. Mitigasi risiko reputasi antara lain melalui pengelolaan komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan media, melalui aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik (positive corporate image).


10


Tanggal Ditetapkan:

ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

BAB - III

BAB III – ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

1.

2.

Direksi a.

Menetapkan kebijakan dan risk appetite pelaksanaan ESS Proyek Multilateral pada aktivitas Perseroan.

b.

Menetapkan struktur organisasi termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang jelas terkait pelaksanaan ESS Proyek Multilateral pada aktivitas Perseroan.

c.

Memantau kepatuhan pelaksanaan pengelolaan ESS Proyek Multilateral dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan pengelolaan ESS Proyek Multilateral pada aktivitas Perseroan.

Divisi Environmental Social Safeguards and Business Continuity Management (ESSBCM) a.

Kepala Divisi ESSBCM dengan tanggung jawab sebagai berikut: i.

Memastikan aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian jasa konsultasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi, sesuai dengan lingkup ESS Proyek Multilateral.

ii.

Menetapkan kategori risiko pengelolaan ESS Proyek Multilateral.

iii. Menyetujui hasil laporan Environmental and Social Due Diligence (ESDD) dan hasil review atas laporan ESDD yang dipersiapkan oleh ESS Specialist. iv. Menyampaikan laporan ESDD kepada DPI, DPPIPL, DPPA, serta Komite Pembiayaan dan Komite Penyertaan Modal sebagai bahan pertimbangan keputusan pembiayaan dan penyertaan modal. v.

b.

Memastikan kecukupan atas sumber daya terkait pelaksanaan ESS Proyek Multilateral pada Divisi ESSBCM.

ESS Specialist dengan tanggung jawab sebagai berikut: i.

Mengevaluasi aktivitas pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian jasa konsultasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi, sesuai dengan lingkup ESS Proyek Multilateral.

ii.

Mengusulkan kategori risiko dan laporan pengelolaan ESS Proyek.

iii. Melakukan dan menyiapkan laporan site visit proyek. iv. Melakukan ESDD dan menyusun Laporan ESDD termasuk merekomendasikan Corrective Action Plan (CAP). v.

Melakukan review atas laporan ESDD bila disusun oleh Tenaga Ahli (Pool of Expert) DDPPA atau Konsultan.

vi. Melakukan koordinasi dengan Divisi Bisnis atas pemenuhan dan pengelolaan ESS selama Proyek berlangsung.


11

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

Tanggal Ditetapkan:

BAB - III

vii. Melakukan monitoring proyek secara berkala sesuai dengan yang disepakati bersama antara pihak Proyek dan Perseroan. viii. Menyimpan dan memelihara salinan dokumen ESS Proyek Multilateral dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

3.

4.

5.

Divisi Bisnis a.

Memastikan proyek tidak termasuk ke dalam Daftar Pengecualian (Exclusion List).

b.

Melakukan koordinasi dengan counterparty/debitur atas pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan ESS Proyek.

c.

Melakukan koordinasi dengan Divisi ESSBCM atas pemenuhan dan pengelolaan ESS selama Proyek berlangsung.

d.

Melakukan koordinasi dengan Divisi ESSBCM untuk melakukan pemantauan lingkungan dan sosial atas fasilitas pembiayaan dan investasi atau pengembangan proyek atau jasa konsultasi.

e.

Menyimpan dan memelihara salinan dokumen ESS Proyek Multilateral dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan (DPFP) a.

Memantau pemenuhan kepatuhan atas kewajiban-kewajiban para pihak termasuk pemenuhan Corrective Action Plan, sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan investasi.

b.

Penyimpanan dan pengelolaan fisik dokumen asli ESS Proyek Multilateral sebagai bagian dari dokumen pembiayaan dan investasi.

Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory (DDPPA) a.

Memantau atas pelaksanaan pengelolaan ESS Proyek Multilateral oleh Tenaga Ahli (Pool of Expert) - DDPPA / Konsultan.

b.

Penyimpanan dan pengelolaan fisik dokumen asli ESS Proyek Multilateral sebagai bagian dari dokumen aktivitas pengembangan proyek atau pemberian jasa konsultasi.

c.

Melakukan koordinasi dengan Divisi ESSBCM atas pemenuhan dan pengelolaan ESS selama Proyek berlangsung.


12

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

BAB IV – KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Perseroan menerapkan Elemen-Elemen Perlindungan Lingkungan dan Sosial Proyek Multilateral sebagai upaya mengelola risiko dampak lingkungan dan sosial dalam memberikan pembiayaan, pengembangan proyek, dan konsultasi (advisory) kepada sektor swasta, pemerintah, dan calon debitur yang layak untuk dibiayai. Sepuluh Elemen Perlindungan Lingkungan dan Sosial Proyek Multilateral yang digunakan sebagai standar umum pemenuhan pembiayaan, pengembangan proyek, dan konsultasi (advisory) Perseroan adalah: 1.

Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial Elemen pertama menekankan pentingnya pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan proyek. Pemenuhan aturan lingkungan dan sosial merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang dimulai oleh manajemen yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pemenuhan aturan lingkungan dan sosial adalah hal utama sebelum proyek dimulai. Hal ini menyangkut perizinan lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan lahan, maupun izin- izin lain yang diwajibkan sesuai dengan aturan perundangan Negara Republik Indonesia. Pemenuhan ini bersifat compliance yang meliputi unsur-unsur proses bisnis dari “perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan”, yang pelaksanaannya telah melalui kajian dan penilaian terhadap dampak dan risiko lingkungan dan sosial, serta menyiapkan mitigasi dan mengelola risiko yang ditemukan. a.

b.

Tujuan i.

Pemenuhan izin dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan dan sosial baik dampak positif maupun negatif sebelum proyek dilaksanakan.

ii.

Untuk mencegah, atau bila pencegahan tidak memungkinkan, meminimalisasi, mitigasi, atau kompensasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Lingkup Penerapan Elemen ini diterapkan untuk proyek dengan risiko rendah, menengah, dan tinggi, di mana seharusnya izin – izin yang ditetapkan telah didapatkan sebelum proyek dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dampak lingkungan dan sosial dapat dikelola secara berkelanjutan.

c.

Ketentuan i.

Proyek harus memiliki izin – izin yang telah diatur oleh aturan perundangan Negara Republik Indonesia sebelum proyek dilaksanakan dan melaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang. Proyek juga wajib untuk memperpanjang masa berlakunya bila izin – izin yang dimaksud telah habis masa berlakunya.

ii.

Jika proyek telah beroperasi dan diperlukan izin-izin tertentu sesuai dengan aturan perundangan, maka proyek wajib mendapatkan izin tersebut.


13


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

iii. Dalam proses due diligence ataupun monitoring yang dilakukan oleh Environmental and Sosial Safeguards Specialists maupun Pool of Expert direkomendasikan untuk mendapatkan izin tertentu, maka proyek diwajibkan untuk mendapatkan izin tersebut. iv. Jika proyek belum mempunyai izin-izin yang berkaitan dengan Izin Lingkungan maupun Izin Lokasi, maka proyek tidak bisa dibiayai oleh Perseroan dengan menggunakan Dana Multilateral dan/atau berdasarkan Kerjasama Multilateral. v.

2.

Selain daripada itu, proyek diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut, sebagai bagian dari Pemenuhan Aturan Lingkungan dan Sosial: 

Melakukan asesmen lingkungan dan sosial



Program manajemen



Kapasitas dan kompetensi organisasi



Pelatihan



Respon dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat



Keterlibatan masyarakat



Pemantauan, peninjauan, dan pelaporan

Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja Elemen kedua menekankan upaya pertumbuhan ekonomi melalui ketenagakerjaan dan pendapatan yang seimbang sebagai hak dasar pekerja. Untuk semua proyek, tenaga kerja merupakan aset yang berharga dan hubungan yang baik antara pekerja dan manajemen adalah salah satu kunci kemajuan dan produktifitas perusahaan. Kegagalan dalam menjaga hubungan baik antara pekerja dan manajemen dapat menurunkan komitmen dan retensi pekerja dan dapat membahayakan proyek. Jika hubungan pekerja dan manajemen konstruktif dimana manajemen memperlakukan pekerja secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, maka proyek akan mendapatkan keuntungan seperti pencapaian efisiensi dan produktivitas operasional. a.

Tujuan i.

Meningkatkan dan memelihara hubungan antara pekerja dan manajemen;

ii.

Mendorong perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan kesempatan yang sama terhadap pekerja serta upaya kepatuhan terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan;

iii. Melindungi tenaga kerja dengan mencegah tenaga kerja anak-anak dan tenaga kerja paksa; dan iv. Mendorong kondisi kerja yang aman dan sehat, serta untuk melindungi dan mendorong kesehatan pekerja.


14

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL b.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Lingkup Penerapan Elemen kedua adalah salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan dalam melakukan penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai bagian dalam memitigasi risiko lingkungan dan sosial, baik yang dilakukan selama proyek dalam tahap konstruksi dan saat proyek beroperasi. Implementasi ini sebagai pemenuhan Undang-undang Ketenagakerjaan. Kewajiban manajemen proyek adalah memperlakukan pekerja dengan adil, baik kepada Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), dan Pekerja Alih Daya (outsource) dengan memperhatikan aturan pengupahan dan Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

c.

Ketentuan i.

Kebijakan Sumber Daya Manusia Proyek akan mengadopsi kebijakan sumber daya manusia yang sesuai dengan aturan dengan menggunakan pendekatan yang humanis untuk mengelola pekerja secara baik sesuai hak dan kewajiban termasuk hak mendapatkan remunerasi dan kompensasi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

ii.

Kondisi Kerja dan Syarat Kepegawaian Proyek akan menyediakan kondisi kerja yang baik sesuai dengan aturan perundangan dalam hal administrasi dan tata aturan kepegawaian seperti jam kerja, lembur, izin meninggalkan kantor karena sakit, melahirkan, perlindungan asuransi sosial dan asuransi kesehatan. Proyek akan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, dan aman untuk pekerja dengan mempertimbangkan risiko pada sektor tekait, termasuk bahaya fisika, kimia, biologi, dan radiologi. Manajemen Proyek harus mengambil langkah-langkah untuk pencegahan kecelakaan kerja dan panyakit akibat kerja.

iii. Organisasi Pekerja Manajemen Proyek tidak diperkenankan untuk melarang pekerja mengorganisasikan dirinya dalam organisasi pekerja dan pekerja berhak menyuarakan pendapat sesuai dengan undang-undang kebebasan berserikat dan mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Namun demikian pekerja juga harus mematuhi batasan-batasan yang diatur dalam perundangan yang berlaku, dalam berserikat dan menyuarakan pendapat di muka umum. iv. Non-Diskriminasi dan Kesempatan yang Adil Proyek tidak boleh membuat keputusan kepegawaian berdasarkan karakteristik di luar persyaratan pekerjaan yang melekat. Manajemen proyek harus menetapkan kesetaraan kesempatan dan keadilan sesuai aturan perundangan negara dalam memperlakukan pekerjanya tanpa mendiskriminasikan gender, suku, agama, pilihan politik, termasuk dalam proses perekrutan, pemberian kompensasi (termasuk gaji dan tunjangan), kondisi


15


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

kerja dan syarat kepegawaian, akses pelatihan, promosi, pemberhentian atau pensiun dan tindakan disiplin. v.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Manajemen proyek harus menyusun rencana untuk memitigasi dampak merugikan dari PHK terhadap pekerja.Bila karena sesuatu hal PHK terpaksa dilakukan, maka sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan harus dikonsultasikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat.

vi. Tenaga Kerja Anak-anak dan Tenaga Kerja Paksa Proyek tidak boleh mempekerjakan anak-anak dalam konteks kepentingan ekonomi atau yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak-anak tersebut atau melakukan kekerasan terhadap kesehatan atau fisik, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial anak. Semua Pekerja harus berumur minimal 18 tahun. Proyek tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja secara paksa atau mempekerjaan seseorang tidak dilakukan secara sukarela atau di bawah ancaman dengan pemaksaan atau hukuman. 3.

Pencegahan dan Pengurangan Polusi Elemen ketiga menekan upaya pencegahan dan pengurangan polusi pada kegiatan proyek dan industri terhadap polusi, air, tanah, dan udara termasuk emisi gas rumah kaca yang mengancam orang dan lingkungan. Elemen ini menggarisbawahi pendekatan ramah lingkungan dengan cara mengintegrasikan metode atau teknologi sejauh penggunaannya layak secara teknik dan finansial serta efektif secara biaya dalam konteks proyek bergantung pada keahlian dan sumber daya yang tersedia secara komersial. a.

b.

Tujuan i.

Untuk mencegah atau meminimalisasi dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan kualitas lingkungan dengan menghindari atau meminimalisasi polusi dari kegiatan proyek.

ii.

Untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada fenomena perubahan iklim global.

Lingkup Penerapan Penerapan Elemen ini dilakukan dalam Penilaian Lingkungan dan Sosial, baik sebelum proyek berlangsung maupun dalam penilaian berkala dan bila ditemukan suatu temuan, maka rekomendasi perbaikan segera dilakukan sebagai upaya perbaikan, dan dikelola melalui Sistem Manajemen lingkungan dan sosial pada proyek tersebut.


16

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL c.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Ketentuan i.

Ketentuan Umum Selama desain, konstruksi, operasi, dan commissioning, proyek harus memperhatikan kondisi ambien dan sumber daya yang layak, baik secara teknik maupun operasi. Proyek akan melakukan pencegahan dan pengendalian polusi yang paling sesuai untuk dihindari, atau bila tidak mungkin untuk dihindari maka perlu dilakukan upaya meminimalisasi atau mengurangi dampak merugikan pada kesehatan manusia dan lingkungan selama layak secara teknik dan finansial dan efektif secara biaya.

ii.

Pencegahan dan Pengurangan Polusi Proyek akan menghindari terlepasnya kontaminan atau polutan ke tanah, air, dan udara. Bila tidak mungkin dihindari, minimalisasi dan pengendalian intensitas atau besaran polutan yang terlepas perlu dijalankan. Penilaian risiko perlu dilakukan dalam kegiatan rutin, non-rutin, atau dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada orang dan lingkungan, dengan melakukan langkah-langkah yang terukur dalam kegiatan operasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip operasi ramah lingkungan.

iii. Limbah Proyek sedapat mungkin meminimalisasi limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan nonB3 dengan menggunakan metode Reduce atau mengurangi produksi limbah, Recycle atau mendaur ulang limbah dan Reuse atau menggunakan kembali limbah untuk suatu proses yang bermanfaat. Bila tidak bisa, proyek harus mengolah, memusnahkan, dan menimbun dengan cara-cara yang ramah lingkungan sesuai dengan aturan perundangan. Bila limbah yang ditimbulkan termasuk B3, maka proyek harus mengolah, memanfaatkan atau membuang sesuai dengan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bila pembuangan limbah dilakukan oleh pihak ketiga, Proyek harus menggunakan kontraktor yang bereputasi baik dan disahkan oleh instansi berwenang. iv. Bahan B3 Proyek harus menghindari atau, bila pencegahan tidak dapat dilakukan, meminimalisasi penggunaan atau mengendalikan terlepasnya bahan B3 yang digunakan dan dihasilkan dari kegiatan produksi, transportasi, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan untuk kegiatan proyek. Proyek harus menghindari pembuatan, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia dan B3 yang dilarang oleh pemerintah, atau disepakati untuk dikurangi oleh pemerintah, karena toksisitasnya yang tinggi terhadap organisme hidup, ketahanan lingkungan, atau potensi penipisan lapisan ozon. v.

Pestisida Proyek harus menghindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Bila penggunaan tidak dapat dihindarkan maka proyek harus meminimalkan penggunaan pestisida atau menggunakan alternatif lain yang lebih ramah lingkunganan. Proyek juga harus menghindari penggunaan pestisida yang dilarang oleh pemerintah.


17


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

vi. Kondisi Ambien Untuk mengatasi dampak negatif proyek pada kondisi ambien, maka proyek harus mencatat rona awal dan membandingkan dengan pengukuran kondisi ambien secara berkala. Bila diketemukan ada peningkatan secara signifikan, maka proyek harus mencari penyebabnya dan membuat action plan yang diperlukan. Meminimalisasi atau mengurangi terlepasnya polutan adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam menjaga kondisi ambien sebagai cara mengurangi risiko yang berpotensi terhadap perubahan kondisi ambien. vii. Emisi Gas Rumah Kaca Proyek akan mendorong pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang terkait dengan aktivitas proyek. Proyek akan menerapkan tindakan mitigasi gas rumah kaca dan langkah-langkah perkiraan potensi emisi gas rumah kaca dalam siklus proyek yang berbeda dari pra - konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi serta tahap operasional. Kuantifikasi dan pemantauan emisi GRK dilakukan setiap tahun mengacu pada metodologi yang diatur oleh pemerintah. Pengurangan emisi menggunakan cara ini termasuk pada peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, proses perubahan desain proyek, dan adopsi langkah-langkah mitigasi lainnya yang secara finansial dan enjiniring memungkinkan. 4.

Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Elemen keempat menekankan upaya kegiatan dalam pembangunan infrastruktur proyek yang membawa keuntungan terhadap masyarakat dalam perkembangan ekonomi. Namun demikian proyek juga dapat meningkatkan potensi paparan risiko dan dampak terhadap masyarakat yang timbul dari kecelakaan kerja karena kegagalan peralatan, kegagalan struktur, dan penyebaran bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, serta gangguan keamanan. Elemen ini digunakan sebagai tanggung jawab proyek dalam mencegah atau meminimalisasi risiko dan dampak terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan yang timbul dari kegiatan proyek. a.

b.

Tujuan i.

Untuk mencegah atau meminimalisasi risiko dan dampak terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan pekerja dan penduduk sekitar selama proyek berlangsung, baik dalam kegiatan rutin maupun non-rutin.

ii.

Untuk memastikan perlindungan terhadap personil dan properti dilakukan dengan baik sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi risiko keselamatan dan keamanan masyarakat.

Lingkup Penerapan Penerapan elemen ini dilakukan sebagai bagian dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial. Elemen ini menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada proyek yang meliputi tata cara perlindungan keselamatan kerja, kesehatan


18


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

dan lingkungan untuk menghindari dampak pada kesehatan manusia serta keamanan proyek untruk mengantisipasi gangguan keamanan. c.

Ketentuan i.

Keselamatan dan Kesehatan kerja Proyek akan mengevaluasi risiko dan dampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat yang terkena dampak mulai tahap desain, konstruksi, operasi, dan commissioning proyek, dan menyusun langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan risiko dan dampak yang teridentifikasi. Langkahlangkah tersebut dapat mendukung pencegahan risiko dan dampak melalui minimalisasi dan pengurangan bahaya.

ii.

Keselamatan Infrastruktur dan Peralatan Proyek akan mengikuti unsur-unsur atau komponen proyek secara struktural dan harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, dimulai pada tahap menyiapkan desain, konstruksi, operasional, dan commissioning. Proyek harus mempertimbangan potensi risiko terhadap bahaya, khususnya bila dapat diakses oleh masyarakat atau bila kegagalan dalam masa konstruksi dan operasi dapat menyebabkan masyarakat mengalami cedera. Unsur-unsur yang penting dalam proyek harus didesain dan dibangun oleh tenaga profesional yang berkualitas dan berpengalaman, serta tersertifikasi atau disetujui oleh instansi pemerintah atau tenaga profesional yang kompeten. Pada proyek yang mengoperasikan peralatan bergerak di jalan umum dan proyek infrastruktur lainnya, manajemen proyek harus mengusahakan untuk mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan.

iii. Masalah Lingkungan dan Sumber Daya Alam Proyek akan menghindari atau meminimalisasi potensi bencana alam seperti longsor atau banjir yang mungkin terjadi akibat perubahan fungsi lahan terkait kegiatan proyek. Proyek akan menghindari atau meminimalisasi dampak merugikan akibat kegiatan proyek yang terkait dengan tanah, air dan sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh masyarakat sekitar. iv. Adaptasi pada Dampak Perubahan Iklim Proyek akan mempromosikan langkah-langkah yang berbeda terkait adaptasi dari dampak perubahan iklim. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim kepada masyarakat dan mengurangi kerentanan serta meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi risiko terkait perubahan iklim di berbagai sektor yang berbeda v.

Masyarakat Terpapar Penyakit Proyek akan menghindari atau meminimalisasi potensi paparan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas proyek. Bila penyakit di masyarakat yang terpengaruh proyek bersifat endemis, proyek sedapat mungkin melakukan pemantauan dan mendorong


19


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

terciptanya peluang-peluang untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat selama proyek, sehingga dapat mengurangi jumlah paparan. vi. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Proyek akan menilai risiko dan dampak potensial dari kegiatan proyek dan menginformasikan masyarakat sekitar mengenai bahaya yang signifikan dengan caracara yang sesuai dengan budaya setempat. Proyek dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam persiapan tanggap darurat agar dalam keadaan darurat penanganan berjalan dengan efektif. Proyek sebaiknya mendokumentasikan kegiatan kesiapsiagaan tanggap darurat, alat dan peralatan, tim tanggap darurat, dan penanggung jawab dalam kondisi darurat, serta menyampaikan informasi yang sesuai pada rencana tindakan atau dokumen lain yang relevan kepada pekerja dan masyarakat sekitar serta instansi pemerintah setempat. vii. Personil Keamanan Proyek akan mempekerjakan karyawan atau kontraktor sebagai tenaga keamanan yang akan bertanggung jawab terhadap personil dan propertinya. Proyek akan menilai risiko di dalam dan luar lokasi proyek yang diajukan oleh perusahaan pengamanan. Dalam menyusun pengaturan tersebut, proyek akan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perekrutan, pelatihan, dan pelaksanaan pola pengamanan. Manajemen tidak boleh memerintahkan petugas keamanan untuk melakukan tindakan represif. Satuan Pengamanan digunakan untuk tindakan pencegahan dan pengamanan sesuai dengan aturan Kepolisian sesuai dengan sifat dan jangkauan ancaman keamanan proyek.

5.

Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk Elemen kelima menjelaskan tentang pembebasan lahan dan pemindahan penduduk yang mencakup pemindahan secara fisik (relokasi) dan pemindahan secara ekonomi (kehilangan aset atau akses yang mengakibatkan kehilangan sumber pendapatan dan/hal-hal lain terkait taraf hidup penduduk ), sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait proyek. Pemindahan penduduk menjadi tidak sukarela bila individu atau masyarakat terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan yang berakibat pada pemindahan paksa. Pemindahan permukiman secara tidak sukarela dapat mengakibatkan kondisi yang sulit dan kemiskinan jangka panjang pada orang dan masyarakat yang terkena dampak, serta kerusakan lingkungan dan tekanan sosial pada area dimana mereka dipindahkan, bila tidak ditangani dengan benar. Pemindahan permukiman secara tidak sukarela harus dihindari atau setidaknya diminimalisasi. Bila tidak dapat dihindari, proses dan tahapan pemindahan penduduk harus dimitigasi untuk mengurangi dampak merugikan terhadap orang-orang yang dipindahkan. Proses dan tahapan pemindahan penduduk harus direncanakan dan diimplementasikan dengan hati-hati.


20

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL a.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Tujuan i.

Untuk menghindari dampak negatif atau setidaknya meminimalisasi risiko perpindahan permukiman secara tidak sukarela sebaik mungkin.

ii.

Untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan pada orang-orang yang terkena dampak dari penggunaan lahan dengan: (a) menyediakan kompensasi untuk penduduk yang kehilangan aset dengan biaya penggantian; dan (b) memastikan kegiatan pemindahan permukiman dilakukan dengan membuka informasi, konsultasi, dan partisipasi yang disampaikan secara benar kepada mereka yang terkena dampak.

iii. Untuk meningkatkan atau setidaknya mengembalikan sesuai dengan kondisi awal penghidupan, dan standar kehidupan orang-orang yang dipindahkan. b.

Lingkup Penerapan Penerapan Elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan pembebasan lahan dari kegiatan proyek yang berdampak merugikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau lingkungan. Pembebasan lahan yang menimbulkan kehilangan akses kepada aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan, maka dampak tersebut harus dihindari, diminimalisasi, dimitigasi, atau dikompensasi melalui proses yang adil sesuai dengan asas saling menguntungkan. Elemen ini tidak diterapkan untuk pemindahan permukiman secara sukarela berdasarkan transaksi jual beli lahan secara menguntungkan.

c.

Ketentuan i.

Desain Proyek Proyek akan mempertimbangkan desain proyek alternatif yang layak secara teknis dan finansial untuk menghindari atau setidaknya meminimalisasi pemindahan fisik atau ekonomi dengan paksa.

ii.

Kompensasi dan Tunjangan untuk Orang-Orang yang Dipindahkan dengan Paksa Jika pemindahan paksa tidak dapat dihindari, proyek harus menawarkan kepada penduduk atau masyarakat yang dipindahkan secara paksa berupa ganti rugi lahan dan kompensasi karena kehilangan aset dengan biaya penggantian tanah dan bangunan, bantuan biaya pemindahan, dan pendampingan lain untuk membantu mereka meningkatkan atau setidaknya mengembalikan harkat kehidupan dan penghidupan mereka.

iii. Konsultasi Manajemen proyek akan memfasilitasi mekanisme keluhan, membuka kesempatan berpartisipasi dalam proyek bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan masyarakat yang terkena dampak, dengan melibatkan pemerintah setempat dalam Pedoman ESS Proyek Multilateral

21


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

proses pengambilan keputusan terkait pemindahan pemukiman, termasuk pengawasan dan evaluasi pembayaran ganti rugi serta kompensasi lainnya. iv. Mekanisme Keluhan Proyek akan menyusun mekanisme pertemuan dan menampung keluhan untuk menerima dan membahas masalah spesifik tentang kompensasi dan relokasi yang muncul dari penduduk yang dipindahkan secara paksa atau anggota masyarakat setempat, termasuk mekanisme penyelesaiannya sebagai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan. v.

Perencanaan dan Implementasi Pemindahan Permukiman Bila pemindahan permukian secara tidak sukarela tidak dapat dihindari maka proyek akan melakukan sensus dengan data awal/baseline untuk mengidentifikasi orang-orang yang harus dipindahkan, untuk menentukan siapa yang berhak menerima kompensasi dan orang-orang yang tidak berhak. Pemerintah setempat harus dilibatkan sebagai bagian dalam panitia pembebasan lahan. Orang-orang yang dipindahkan dengan paksa dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang yang: (i) memiliki hak-hak legal formal terhadap lahan yang ditempati; (ii) tidak memiliki hak-hak legal formal, namun mengklaim lahan tersebut dan diakui atau dapat diakui oleh hukum negaraa atau (iii) tidak memiliki hak legal atau klaim terhadap lahan yang ditempati.

vi. Perpindahan Fisik Jika penduduk yang tinggal di area proyek harus pindah ke lokasi lain, Proyek akan : 1)

Menawarkan pilihan diantara pilihan-pilihan yang memungkinkan kepada orang yang dipindah, termasuk tempat tinggal pengganti yang layak atau kompensasi ganti rugi yang sesuai.

2)

Menyediakan pendampingan relokasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok orang-orang yang dipindah, dengan perhatian khusus diberikan pada orang yang tidak mampu.

Bila penduduk adat harus dipindahkan secara fisik dari tanah adat mereka, proyek harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada elemen masyarakat adat dan masyarakat tempatan. vii. Pemindahan Ekonomi Bila pembebasan lahan untuk proyek menyebabkan kehilangan pendapatan atau penghidupan, proyek akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: -

Memberikan kompensasi kepada orang yang dipindah secara ekonomi atas kehilangan aset atau akses terhadap aset dengan biaya penggantian penuh.

-

Dalam kasus pembebasan lahan yang berdampak pada struktur komersial, kompensasi diberikan kepada pemilik usaha atas biaya pembangunan ulang kegiatan komersial di tempat lain, dan biaya pemindahan peralatan dan re-instalasi pabrik, mesin, atau perlengkapan lainnya


22


Tanggal Ditetapkan:

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

BAB - IV

-

Memberikan ganti rugi lahan berdasarkan acuan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau lebih besar atau kompensasi biaya penggantian penuh bila memungkinkan kepada orang-orang yang berhak atas tanah tersebut yang dibuktikan dengan legalitas terhadap lahan yang diakui atau dapat diakui oleh hukum Negara.

-

Kompensasi untuk orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi namun tidak memiliki klaim legal terhadap lahan seperti pertanian, infrastruktur, dan irigasi dengan biaya penggantian penuh sesuai aturan perundangan yang berlaku

-

Menyediakan pendampingan tambahan seperti pelatihan atau peluang kerja dan peluang-peluang lainnya untuk meningkatkan atau mengembalikan kemampuan penduduk yang dipindahkan dalam memperoleh penghasilan.

6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Elemen keenam menjelaskan tentang perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, variasi kehidupan hewan dan tumbuhan dalam berbagai bentuk, termasuk genetik, spesies, dan keanekaragaman ekosistem adalah hal penting untuk pembangunan berkelanjutan. Komponen keanekaragaman hayati termasuk ekosistem dan habitat, spesies, dan komunitas. Proyek akan menghindari atau memitigasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang mungkin muncul sejak masa konstruksi hingga operasional. Selain itu proyek akan mengelola sumber daya alam yang bertujuan untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara terencana dan terarah secara berkelanjutan. a.

b.

Tujuan i.

Melindungi dan mengkonservasi keanekaragaman hayati.

ii.

Mendorong pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam melalui penerapan-penerapan konservasi yang terintegrasi.

Lingkup Penerapan Penerapan Elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam standar yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya alam.

c.

Ketentuan i.

Habitat Perusakan habitat merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati. Habitat dapat dibedakan menjadi habitat alami yaitu tanah dan air, yang merupakan komunitas biologi yang dibentuk oleh lingkungan tumbuhan dan hewan asli (tanpa campur tangan kegiatan manusia) dan habitat modifikasi, yaitu habitat yang mengalami perubahan dengan munculnya spesies tumbuhan dan hewan asing. Kedua jenis habitat tersebut dapat mendukung keanekaragaman pada semua tingkatan kehidupan tumbuhan dan hewan, termasuk spesies endemik atau yang terancam kelangsungan hidupnya.


23

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ii.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Habitat Kritis Habitat kritis merupakan bagian dari habitat alam dan modifikasi yang layak diperhatikan secara khusus. Habitat kritis meliputi area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk habitat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies yang terancam punah atau hampir punah, serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, atau budaya terhadap masyarakat lokal. Dalam area habitat kritis, proyek dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan : -

Tidak ada dampak merugikan yang terukur pada kemampuan habitat kritis untuk mendukung populasi spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi.

-

Tidak ada penurunan populasi spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi yang terancam punah atau hampir punah.

-

Dampak negatif dan merugikan spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi telah dimitigasi.

iii. Area yang Dilindungi oleh Hukum Jika proyek berlokasi di area yang dilindungi oleh hukum, maka Manajemen Proyek akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: -

Bertindak konsisten dengan rencana pengelolaan area yang dilindungi.

-

Membuka forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat pada wilayah tersebut.

-

Mengimplementasikan program tambahan untuk mendorong dan mencapai tujuan konservasi area yang dilindungi.

-

Proyek tidak boleh dengan sengaja memasukkan spesies baru yang tidak terdapat di wilayah proyek tersebut kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang.

iv. Hutan Alam dan Hutan Lindung Jika proyek berada di area hutan alam atau hutan lindung maka proyek wajib mendapatkan ijin dari yang berwenang, serta proyek tidak boleh menyebabkan konversi atau degradasi terhadap habitat kritis. Sebagai tambahan, proyek harus memastikan semua hutan alam dan hutan lindung tidak terganggu ekosistemnya, kecuali pada tempat yang telah mendapatkan izin lokasi proyek dari instansi yang berwenang. v.

Penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah Jika proyek memerlukan penggunaan air permukaan dan air tanah maka proyek wajib melakukan penilaian lingkungan dan sosial serta memitigasi risiko yang mungkin timbul. Semua penggunaan air permukaan dan air tanah wajib mendapatkan izin dari yang berwenang sebelum menggunakannya.


24

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 7.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan Elemen ketujuh menjelaskan tentang masyarakat adat dan masyarakat tempatan sebagai kelompok sosial dengan identitas yang mungkin berbeda dengan kelompok dominan dalam masyarakat. Masyarakat ini memiliki status ekonomi, sosial, dan hukum yang terbatas dalam mempertahankan kepentingan dan hak mereka terhadap tanah serta sumber daya alam dan budayanya, serta mempunyai keterbatasan dalam berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan. Selain daripada itu, masyarakat tersebut di atas rentan terutama saat tanah dan sumber daya mereka digunakan oleh pihak luar dan terdegradasi secara signifikan. Bahasa, budaya, dan sumber daya alam sebagai penopang utama kehidupan mereka dapat terancam serta terpapar perubahan oleh masyarakat luar. Proyek dapat membuka peluang bagi masyarakat adat dan masayarakat tempatan untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan terkait proyek sehingga dapat membantu memenuhi aspirasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Disamping itu proyek dapat mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendorong dan mengelola kegiatan dan bisnis sebagai rekan pembangunan. a.

b.

Tujuan i.

Untuk melindungi dan membantu masyarakat adat dan masyarakat tempatan dari pengaruh-pengaruh pembangunan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, sosial dan budayanya.

ii.

Untuk mendorong masyarakat adat dan masyarakat tempatan sebagai rekan pembangunan dan mendapatkan manfaat proyek secara sosial dan ekonomi.

Lingkup Penerapan Penerapan elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam standar yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Tidak ada definisi masyarakat adat yang baku. Masyarakat adat dan masyarakat tempatan dapat berbeda penyebutannya pada berbagai daerah. Istilah “masyarakat adat” digunakan secara umum untuk menunjuk kelompok sosial dan budaya yang berbeda dengan karanteristik sebagai berikut: i.

Identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok budaya yang berbeda dan penunjukan identitas ini pada orang lain.

ii.

Bagian dari komunitas yang berbeda secara geografi atau wilayah leluhur dalam area proyek dan sumber daya alam dalam wilayah tersebut.

iii. Institusi budaya, ekonomi, sosial yang secara tradisional terpisah dari masyarakat atau budaya yang dominan. iv. Bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Pedoman ESS Proyek Multilateral

25


Tanggal Ditetapkan:

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL v. c.

BAB - IV

Masyarakat yang secara turun temurun mendiami daerah tertentu.

Ketentuan i.

Pencegahan Dampak Merugikan Proyek akan mengidentifikasi melalui proses Penilaian Lingkungan dan Sosial terhadap semua komunitas masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan yang mungkin terkena dampak di dalam area proyek, serta sifat dan tingkatan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang diperkirakan terhadap mereka, dan mencegah dampak merugikan sebisa mungkin. Bila pencegahan tidak mungkin dilakukan, Manajemen proyek harus meminimalisasi, memitigasi, atau memberi kompensasi pada dampak-dampak tersebut sesuai dengan kearifan lokal budaya yang ada.

ii.

Pemberitahuan Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi Proyek akan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan yang terkena dampak sedini mungkin dalam perencanaan proyek dan selama proyek berjalan. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai dengan budaya serta risiko dan dampak potensial terhadap masyarakat adat. Proses tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: -

Melibatkan badan perwakilan masyarakat adat yaitu perhimpunan ketua adat atau kelompok desa, kepala suku, dan pemuka adat.

-

Menyediakan waktu khusus yang cukup untuk masyarakat adat dapat melakukan proses musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.

-

Memfasilitasi masyarakat adat dalam mengekspresikan pandangan dalam tata cara budaya dan bahasa yang mereka sendiri tanpa campur tangan, atau pemaksaan dan/atau intimidasi.

iii. Dampak pada Lahan Tradisional atau Tanah Adat yang Digunakan Masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan seringkali terikat dengan lahan tradisional atau tanah adat. Bila lahan tersebut tidak dimiliki secara legal berdasarkan hukum negara, penggunaan lahan ini termasuk penggunaan secara musiman oleh komunitas masyarakat adat untuk kehidupan mereka atau dengan tujuan budaya, upacara adat atau spiritual, dengan menunjukkan identitas dan komunitas mereka, maka dapat dibenarkan sebagai bukti dan dokumentasi atas tanah tersebut. Jika proyek berada di lahan dimana terdapat sumber daya alam di dalamnya, penggunaan lahan tradisional atau tanah adat oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan maka Manajemen proyek harus menghargai penggunaannya dengan melakukan langkah-langkah berikut: -

Proyek melakukan upaya-upaya untuk menghindari meminimalisasi ukuran lahan yang diajukan untuk proyek


atau

setidaknya

26


Tanggal Ditetapkan:

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

BAB - IV

-

Penggunaan lahan masyarakat adat harus dirumuskan oleh pemerintah bersama dengan tokoh masyarakat adat yang terkena dampak.

-

Masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan yang terkena dampak harus diberitahukan hak-haknya atas tanah di bawah hukum negara, termasuk hukum negara yang mengakui hak atau penggunaan tanah adat.

-

Proyek harus menawarkan kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan yang terkena dampak setidaknya kompensasi berbentuk lahan pengganti atau tunjangan tambahan jika memungkinkan.

iv. Relokasi Masyarakat Adat dari Lahan Tradisional atau Tanah Leluhur Proyek akan mempertimbangkan desain proyek alternatif yang layak untuk mencegah relokasi masyarakat adat dari lahan tradisional atau tanah adatnya. Jika relokasi tidak dapat dihindari maka proyek dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemuka adat.

8. Warisan Budaya Elemen kedelapan menjelaskan tentang warisan budaya untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Konsisten dengan Undang-undang mengenai Cagar Budaya yang bertujuan melindungi warisan budaya nasional, maka Perseroan menekankan tanggung jawab sosial agar proyekproyek tetap melindungi warisan budaya dalam operasional bisnis. a.

b.

Tujuan i.

Untuk melindungi warisan budaya dari dampak merugikan kegiatan proyek dan mendukung kelestarianya.

ii.

Untuk mendorong tanggung jawab Manajemen proyek dalam kegiatan bisnisnya tetap melindungi warisan budaya di sekitar area proyek.

Lingkup Penerapan Penerapan Elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam standar yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Warisan budaya mengacu pada bentuk terukur dari warisan budaya, seperti properti dan lokasi yang memiliki sisi arkeologi (prasejarah), paleontologi, historis, budaya, artistik, dan nilai-nilai agama, serta bagian lingkungan alam yang unik yang mengandung nilai-nilai budaya, seperti hutan yang disakralkan, termasuk juga gaya hidup tradisional yang diamalkan oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat tempatan sekitar proyek.


27

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL c.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Ketentuan i.

Perlindungan situs budaya Ketika lokasi proyek yang diajukan diperkirakan terdapat situs warisan budaya, sedapat mungkin proyek mengalihkan lokasi ke tempat yang sesuai secara teknis dan finansial. Jika tidak dapat, maka Manajemen Proyek harus mengimplementasikan prosedur kerja yang tidak akan merusak dan menggangu situs budaya tersebut. Penilaian oleh tenaga ahli yang kompeten atau rekomendasi dari pemerintah setempat sebaiknya didapatkan bila masih ada keraguan dalam melakukan upaya-upaya perlindungan ini.

ii.

Warisan Budaya Daerah Sebagian besar warisan budaya paling baik dilindungi kelestariannya di lokasi aslinya. Proyek sedapat mungkin tidak memindahkan atau menghilangkan segala bentuk warisan budaya, kecuali tidak ada alternatif teknis atau finansial lain yang layak. Hal ini bisa dilakukan stelah ada kajian dari tenaga ahli, konsultasi dengan pemangku budaya masyarakat adat setempat, dan juga pemerintah daerah.

iii. Warisan Budaya Kritis Warisan budaya yang kritis terdiri dari: 1)

Praktik – praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat secara turun temurun.

2)

Cagar Budaya yang dilindungi hukum.

Proyek tidak mengubah secara signifikan, merusak, atau menghapus berbagai bentuk warisan budaya. Warisan budaya yang dilindungi hukum adalah bagian penting untuk perlindungan dan konservasi warisan budaya. Jika proyek dibangun di areah sekitar Cagar Budaya, maka diperlukan adanya langkah-langkah tambahan, termasuk perizinan dari pemerintah, konsultasi dengan masyarakat adat, dan juga langkah-langkah perlindungan berdasarkan rekomendasi tenaga ahli yang berkompeten dan mengimplementasikan program tambahan yang sesuai untuk mendorong dan mencapai tujuan area yang dilindungi. iv. Penggunaan Warisan Budaya secara Komersial Ketika proyek menggunakan sumber daya budaya, wawasan, atau praktik-praktik masyarakat lokal yang mengandung gaya hidup tradisional untuk tujuan komersial, proyek harus menginformasikan masyarakat tersebut tentang: -

Hak-hak mereka yang dilindungi hukum negara; serta

-

Lingkup dan sifat komersialisasi yang diajukan.

Proyek tidak boleh memproses komersialisasi tersebut kecuali: 1)

Melalui negosiasi yang baik dengan masyarakat lokal terkena dampak.


28


9.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

2)

Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat.

3)

Membagi hasil yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, inovasi, atau praktik-praktik kebiasaan dan tradisi budaya tersebut.

Konservasi Energi dan Energi Ramah Lingkungan Elemen kesembilan menjelaskan tentang konservasi energi sebagai salah satu elemen penting dalam upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Penggunaan energi yang efisien akan menghasilkan keuntungan secara fisik dan finansial. Perseroan juga sangat mendorong penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan dan mendorong proyek energi baru dan terbarukan sebagai bagian tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial Energi ramah lingkungan yang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang juga menjadi salah satu hal penting dalam kampanye perubahan iklim dan pengurangan karbon sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek sebaiknya mempunyai kebijakan penghematan energi dengan melakukan penilaian lingkungan dan sosial yang dapat dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga yang berkompeten sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghemaan secara menyeluruh pada aktivitas proyek. Jika tidak memungkinkan adanya konservasi energi pada aktivitas proyek, maka penggunaan alat-alat hemat energi dan upaya meminimalisasi penggunaan energi adalah hal penting yang bisa dilakukan sebagai bagian dari pengurangan emisi yang dihasilkan oleh aktivitas proyek. Penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. a.

Tujuan i.

Mendorong konservasi energi sebagai upaya penghematan dalam pemakaian sumber daya dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan mendorong penggunaan sumber daya secara terencana dan terarah secara berkelanjutan.

ii.

Mendorong pembangunan berkelanjutan dan penggunaan energi melalui penerapanpenerapan konservasi yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan.

iii. Mendorong pembangunan fasilitas energi hijau yang ramah lingkungan dalam upaya peningkatan energi baru dan terbarukan. b.

Lingkup Penerapan Penerapan elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam standar yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan konservasi energi dan energi hijau ramah lingkungan serta energi baru dan terbarukan.


29


Tanggal Ditetapkan:

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL c.

BAB - IV

Ketentuan i.

Konservasi Energi Konservasi (penghematan) energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi atau penggunaan energi yang optimal sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan menurunkan biaya energi yang dikeluarkan. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan proyek yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan dan sosial.

ii.

Energi Ramah Lingkungan Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi. Semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi, dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah energi hijau yang ramah lingkungan telah menjadi isu penting sebagai upaya kebijakan untuk mengatasi kelangkaan energi yang semakin parah dan pertumbuhan energi yang sangat tinggi. Pengembangan sumbersumber energi alternatif yang tentunya bersifat baru dan terbarukan dan ramah lingkungan juga mutlak didorong untuk digalakkan.

10. Konsultasi dan Penanganan Keluhan Elemen kesepuluh menjelaskan tentang konsultasi dan penanganan keluhan, sesuai dengan tatacara yang didasari oleh pemberian informasi kepada stakeholders suatu proyek dalam: -

Perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan pada mereka, atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, meredam dan memberikan ganti rugi atas dampak-dampak seperti itu;

-

Menginformasikan manfaat proyek pada mereka dengan cara yang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat;

-

Memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai, tepat pada waktunya, bisa dipahami, dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak;

-

Dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaaan;

-

Terbuka dan tidak mendiskriminasikan gender, serta disesuaikan dengan adat budaya setempat.


30

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL a.

Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

Tujuan i.

Medorong keterbukaan informasi dan mendorong peran serta masyarakat serta stakeholders lainnya sebagai upaya konsultasi dalam kesetaran yang saling menguntungkan.

ii.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terkena dampak.

iii. Sebagai upaya yang memfasilitasi budaya musyawarah untuk mufakat pada proyek dan masyarakat yang terkena dampak sebagai mekanisme penanganan keluhan. b.

Lingkup Penerapan Penerapan Elemen ini dilakukan dalam proses Penilaian Lingkungan dan Sosial sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam standar yang dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, musyawarah dan mufakat, serta aturan kebebasan mengungkapkan pendapat.

c.

Ketentuan i.

Mekanisme Konsultasi Proyek membentuk suatu mekanisme konsultasi dengan pemerintah daerah dan keluhan Penduduk atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak. Mekanisme konsultasi tersebut tidak boleh menghambat akses ke penyelesaian secara hukum atau administratif di suatu daerah. Penduduk dan/atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak akan diberi informasi tentang mekanisme tersebut dengan semestinya. Jika Penduduk atau Masyarakat yang terkena dampak mempunyai perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan tentang proyek, maka Manajemen Proyek melakukan perundingan dengan baik untuk memecahkan perbedaan dan ketidaksepakatan tersebut melalui upaya konsultasi yang dibentuk yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat.

ii.

Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek membentuk suatu mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi pemecahan permasalahan, komplain, dan keluhan Penduduk atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak. Mekanisme penanganan keluhan harus mempunyai skala yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan proyek dan bisa menjawab permasalahan dan keluhan dengan cepat dengan menggunakan satu proses yang bisa dipahami dan transparan yang selaras dengan budaya, peka gender, dan langsung bisa dijangkau oleh Penduduk dan/atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak tanpa mengeluarkan biaya. Mekanisme tersebut tidak boleh menghambat akses ke penyelesaian secara hukum atau administratif di suatu daerah. Penduduk dan/atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak akan diberi informasi tentang mekanisme tersebut dengan semestinya.


31


Tanggal Ditetapkan:

BAB - IV

iii. Pengungkapan Informasi Proyek akan memberikan informasi yang relevan, termasuk informasi dari dokumendokumen proyek pengelolaan Lingkungan dan sosial sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Jika penduduk atau Masyarakat tempatan yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya tidak mempunyai kemampuan baca tulis, metode-metode komunikasi lain yang tepat akan digunakan. iv. Monitoring dan Pelaporan Proyek harus menyusun laporan-laporan pemantauan berkala tentang pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku serta memasukan masalah-masalah kepatuhan dan tindakan-tindakan perbaikan secara transparan.


32

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL PENUTUP

Tanggal Ditetapkan:

BAB - V

BAB V – PENUTUP

Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal penetapan Peraturan Direksinya. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam manual/petunjuk teknis pelaksanaan. Pada saat Pedoman ini berlaku, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diusulkan Oleh

Diperiksa Oleh

Farida Zaituni Divisi ESSBCM

Muhammad Oriza Plt. Kepala Divisi ESSBCM


33

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL LAMPIRAN I – DAFTAR PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA SOSIAL

Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

BAB VI - LAMPIRAN Lampiran I - Daftar Peraturan Republik Indonesia terkait Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sosial

Daftar Peraturan – Berlaku untuk semua sektor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

5.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convension on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women).

7.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejaheraan Sosial. 11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. 14. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity). 16. Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. 17. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 18. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 19. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Pedoman ESS Proyek Multilateral

34


Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

Daftar Peraturan – Berlaku untuk semua sektor Alam Hayati dan Ekosistemnya. 20. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 21. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3). 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya Beracun (B3). 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun. 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Aktivitas Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman ESS Proyek Multilateral

35


Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

Daftar Peraturan – Berlaku untuk semua sektor Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. 38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2015 tentang Baku Mutu Air Limbah. 40. Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 41. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 42. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. 43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan ELEMEN Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. 44. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. 45. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 46. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. 47. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran. 48. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. 49. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Aktivitas Konstruksi. 50. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). 51. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.


36


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN I – DAFTAR PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA SOSIAL

BAB - VI

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Kelistrikan 1.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

3.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

4.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Aktivitas Pembangkit Tenaga Listrik Termal

5.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

6.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

8.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

9.

Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN (Persero).

10. Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero). Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi 1.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

3.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Aktivitas Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

4.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Aktivitas Minyak dan Gas Bumi.

5.

Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.


37


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN I – DAFTAR PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA SOSIAL

BAB - VI

6.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Aktivitas Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi.

7.

Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan ELEMEN Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib.

8.

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi.

9.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Transportasi 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

3.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.

4.


5.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Air Minum 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

2.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

3.

Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

4.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Jalan 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2.



38


Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Telekomunikasi 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

3.


Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Bendungan 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

2.

Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Pengairan/Irigasi 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

2.

Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

3.

Peraturan Menteri Pertanian No. 79/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Air Limbah 1.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, dan Perniagaan 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

3.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

4.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu.

5.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.


39


Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

Daftar Peraturan – Berlaku khusus untuk sektor Rumah Sakit 1.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

3.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.


40


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN II – OUTLINE LAPORAN ESDD

BAB - VI

Lampiran II - Outline Laporan Environmental and Social Due Diligence

Outline Laporan ESDD 1.

Latar Belakang

2.

Tujuan

3.

Deskripsi Proyek

4.

Status Perizinan Lingkungan, dan Sosial

5.

Pengelolaan Isu Lingkungan: a. Pengelolaan Emisi b. Pengelolaan Air c. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun d. Pengelolaan Limbah Cair e. Pengelolaan Limbah Domestik f.

Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

g. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati h. Program Konservasi Energi 6.

Pengelolaan Potensi Bencana Alam: a. Potensi Longsor b. Potensi Banjir c. Potensi Gempa Bumi d. Potensi Bencana Alam Lainnya

7.

Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan: a. Kebijakan dan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja b. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

8.

Pengelolaan Isu Sosial: a. Program Konsultasi dan Komunikasi dengan Masyarakat dan Pemerintah b. Penanganan keluhan dan Penyelesaian keluhan c. Pengelolaan Masyarakat Adat / Masyarakat Tempatan d. Pengelolaan Cagar Budaya e. Program Bina Lingkungan Corporate Social Responsibility


41


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN II – OUTLINE LAPORAN ESDD 9.

BAB - VI

Pengelolaan Ketenagakerjaan a. Penanganan Ketenagakerjaan b. Pengeloaan Lingkungan Kerja

10. Pengelolaan Pengadaan Lahan: a. Persoalan Pengadaan Lahan b. Pemindahan Penduduk 11. Kesimpulan Status Pengelolaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial 12. Corrective Action Plan


42


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN III – EXCLUSION LIST

BAB - VI

Lampiran III – Exclusion List

Daftar Pengecualian (Exclusion List) Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan Proyek, dan Pemberian Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut: 1.

Produksi atau jual beli segala jenis produk atau aktivitas yang dianggap ilegal berdasarkan undangundang dan peraturan Negara atau konvensi dan perjanjian internasional atau subyek yang dilarang secara internasional, seperti obat-obatan terlarang, pestisida/herbisida, zat perusak ozon, polychlorinated biphenyls (PCBs), margasatwa atau produk yang diatur dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

2.

Produksi atau jual beli senjata dan amunisi.

3.

Produksi atau jual beli minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur).

4.

Produksi atau jual beli tembakau.

5.

Judi, Kasino dan perusahaan sejenis.

6.

Produksi atau jual beli bahan radioaktif. Tidak termasuk produksi atau jual beli untuk alat medis, alat quality control (pengukuran) dan peralatan lainya dalam jumlah yang sangat kecil dan/atau cukup terlindungi.

7.

Produksi atau jual beli serat asbestos yang tidak terikat. Tidak termasuk pembelian atau penggunaan lembaran asbestos semen yang terikat dengan konsentrasi asbestos kurang dari 20%.

8.

Drift net fishing di dalam lingkungan perairan menggunakan jaring yang panjangnya lebih dari 2.5 km.

9.

Produksi atau aktivitas yang terkait dengan eksploitasi dan pekerjaan berbahaya oleh pekerja paksa1/ pekerja anak2.

10. Perdagangan hasil operasional penebangan hutan untuk digunakan yang berasal dari hutan hujan tropis. 11. Produksi atau jual beli kayu atau hasil produksi hutan lainnya selain dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan. 12. Aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pornografi dan prostitusi. 13. Perusakan terhadap habitat yang kritis. 14. Perdagangan lintas-batas untuk limbah dan produknya, kecuali sesuai dengan Konvensi Bassel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 15. Produksi dan distribusi barang dan media yang bersifat rasis, anti demokrasi dan/atau sentimen kelompok tertentu. 16. Produksi dan distribusi barang dan media yang bersifat radikalisme keagamaan.

1 2

Pekerja paksa adalah suatu pekerjaan atau jasa yang dikerjakan secara tidak sukarela dari seseorang dibawah ancaman kekuatan atau finalti Pekerja anak adalah mempekerjakan anak yang secara ekonomi diekploitasi ataupun membahayakan anak tersebut atau mengganggu pendidikan anak atau berbahaya untuk kesehatan anak ataupun perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak


43

Tanggal Ditetapkan:

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL LAMPIRAN IV – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST Lampiran IV – Environmental

BAB - VI

and Social Assessment Checklist

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST Nama Proyek/Counterparty Nama Pemerintah Daerah/ Counterparty Deskripsi Proyek/Counterparty

: :

Alamat Proyek/Counterparty

:

:

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT CHECKLIST PERIZINAN PROYEK Keterangan No.

Jenis Perizinan

1.

AMDAL / UKL – UPL / SPPL

2.

Izin Lokasi

3.

Izin Pembuangan Limbah B3

4.

Izin Penyimpanan Bahan B3

5.

Izin Pemanfaatan Air Tanah

6.

Izin Lainnya

Ya

Tidak

N/A

MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN Komponen Ya Tidak N/A

No. 1.

Hutan Lindung

2.

Area Resapan Air

3.

Pantai

4.

Sungai

5.

Danau

6.

Habitat Alam

7.

Cagar Alam

8.

Hutan Bakau


(Nomor, Tanggal Penerbitan, Masa Berlaku, dan Instansi Penerbit Izin)

Keterangan

44

Tanggal Ditetapkan:

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL LAMPIRAN IV – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST

9.

BAB - VI

MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN Taman Nasional

10. Hutan Rakyat 11. Area Perlindungan Plasma Nutfah 12. Batu karang 13. Lainnya

SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST Penggunaan Lahan, Pembebasan Lahan - Pemindahan Penduduk No. 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Komponen Apakah proyek termasuk pembebasan lahan hak milik masyarakat? Apakah proyek termasuk pembebasan lahan hak milik pemerintah? Apakah ada rumah dan fasilitas umum masyarakat yang dipindahkan? Apakah ada penduduk yang dipindahkan? Apakah penduduk kehilangan akses ke mata pencahariannya? Apakah proyek menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, termasuk kesempatan kerja untuk perempuan? Apakah proyek memiliki perhatian yang cukup untuk pengurangan kemiskinan masyarakat setempat? Jumlah keluarga di bawah garis kemiskinan yang diajukan memperoleh keuntungan dari proyek Apakah terdapat kelompok sosialbudaya tertentu di dalam area proyek (kelompok suku, minoritas,


Ya

Tidak

N/A

Keterangan

45


Tanggal Ditetapkan:

BAB - VI

Penggunaan Lahan, Pembebasan Lahan - Pemindahan Penduduk

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

atau masyarakat adat)? Apakah kelompok tersebut mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda? Apakah kelompok tersebut memelihara institusi budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda dengan masyarakat dan budaya umumnya? Apakah kelompok tersebut berbicara dalam bahasa atau dialek yang berbeda? Apakah kelompok tersebut pernah termarginalkan, dilemahkan, dikecualikan, dan/atau didiskriminasikan secara latar belakang sejarah, sosial, dan ekonomi? Apakah proyek bermanfaat secara langsung atau tidak langsung untuk masyarakat adat dan masyarakat tempatan? Apakah proyek secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan sosial-budaya tradisional dan kepercayaan? (Misalnya membesarkan anak, kesehatan, pendidikan, kesenian, dan pemerintahan) Apakah proyek mempengaruhi sistem penghidupan masyarakat adat dan masyarakat tempatan? (Misalnya sistem produksi makanan, pengelolaan sumber daya alam, kerajinan dan perdagangan, status tenaga kerja) Apakah proyek berada di dalam lahan yang ditempati, dimiliki, atau digunakan oleh masyarakat adat


46

Tanggal Ditetapkan:


BAB - VI

Penggunaan Lahan, Pembebasan Lahan - Pemindahan Penduduk dan masyarakat tempatan, dan/atau diklaim sebagai tanah leluhur?

Suplai Air No.

Proses

1.

Pengambilan Air

2.

Pengolahan Air

Deskripsi Apakah pengaruh negatif dari pengambilan air permukaan sudah dievaluasi? Apakah penilaian alur lingkungan yang sesuai sudah dilakukan untuk menentukan debit pengambilan air yang sesuai? Apakah suplai air baku memiliki sumber polusi pada hulunya seperti industri, pertanian, air limbah domestik, dan erosi tanah? Apakah sudah dilakukan langkahlangkah antisipasi? Apakah proyek menyebabkan bahaya penurunan tanah akibat pemompaan air tanah secara berlebihan? Apakah air olahan memenuhi standar nasional? Apakah sudah dilakukan langkahlangkah yang sesuai


Ya

Tidak

N/A

Keterangan

47

Tanggal Ditetapkan:

PEDOMAN ESS PROYEK MULTILATERAL LAMPIRAN IV – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST No.

Proses

Deskripsi untuk mengurangi timbulan residu limbah padat dari proses pengolahan air? Apakah efluen dari proses pengolahan air seperti filter backwash, reject streams dari proses filtrasi membran, dan brine streams dari ion exchange atau proses demineralisasi memenuhi standar nasional? Apakah sudah dilakukan langkahlangkah untuk mencegah dan mengendalikan bahaya selama penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya? Apakah terdapat emisi cerobong dari proses pengolahan air? Apakah sudah dilakukan langkahlangkah mitigasi terhadap dampak tersebut? Apakah fasilitas pengolahan air berlokasi dalam area yang dilindungi? Apakah kegiatan proyek menyebabkan kerusakan? Apakah fasilitas pengolahan air


Ya

Tidak

N/A

BAB - VI Keterangan

48

Tanggal Ditetapkan:


Proses

3.

Distribusi Air

4.

Fasilitas Pendukung

5.

Keselamatan dan Kesehatan

Deskripsi berlokasi di dalam area padat penduduk atau pada area dengan kegiatan pembangunan yang tinggi?

Ya

Tidak

N/A

BAB - VI Keterangan

Apakah sudah dibuat desain sistem distribusi termasuk pengecekan dan langkah-langkah untuk meminimalisasi kebocoran dan kehilangan tekanan? Apakah air pembuangan telah memenuhi ketentuan nasional? Apakah fasilitas suplai air didukung oleh jaringan air yang cukup? Apakah potensi gangguan terkait jalur transmisi dan jalan akses sudah dikelola dengan baik? Apakah kenaikan suplai air didukung oleh jaringan dan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang cukup? Apakah sudah dilakukan langkahlangkah yang sesuai untuk mencegah, meminimalisasi, dan mitigasi terhadap bahaya keselamatan


49

Tanggal Ditetapkan:


Proses

Deskripsi dan kesehatan kerja pada proyek?

Air Limbah Domestik dan Sanitasi No. Proses Deskripsi Apakah disediakan fasilitas yang memadai untuk Sistem On1. penyimpanan, site penanganan, dan pengolahan air limbah domestik? Apakah desain sistem penyaluran air limbah domestik memenuhi standar nasional? Apakah sudah Sistem dilakukan langkahSaluran Air 2. langkah yang cukup Limbah untuk mencegah dan Domestik meminimalisasi kebocoran dari sistem penyaluran air limbah domestik ke dalam tanah? Apakah air limbah domestik diolah dengan sesuai sebelum dibuang ke sistem perairan? Apakah memenuhi standar nasional? Apakah lumpur yang Pengolahan ditimbulkan dari 3. Air Limbah lokasi pengolahan Domestik dibuang sesuai spesifikasi nasional? Apakah langkahlangkah yang cukup telah dilakukan untuk meminimalisasi bau dari fasilitas pengolahan? Pedoman ESS Proyek Multilateral

BAB - VI

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

50

Tanggal Ditetapkan:


4.

Proses

Air Limbah Industri

Deskripsi Apakah efluen dari fasilitas pengolahan memenuhi standar nasional untuk pembuangan ke dalam sistem perairan? Apakah telah dilakukan langkahlangkah yang cukup untuk menghindari dan mengendalikan bahaya selama penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya? Apakah langkahlangkah yang cukup telah dilakukan untuk menghindari overflow dan banjir air limbah yang belum diolah ke properti masyarakat sekitar? Apakah fasilitas pengolahan air berlokasi di area yang dilindungi? Apakah kegiatan proyek menyebabkan kerusakan terhadap area tersebut? Apakah fasilitas pengolahan air berlokasi di area padat penduduk atau area dengan kegiatan pembangunan yang tinggi? Apakah air limbah industri diolah dengan memadai sebelum dilepaskan ke sistem penyaluran


Ya

Tidak

N/A

BAB - VI Keterangan

51

Tanggal Ditetapkan:


5.

Proses

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengelolaan Limbah No. Proses

1.

Pengumpulan dan Pengangkutan

2.

Penerimaan Sampah,

BAB - VI

Deskripsi air limbah atau sistem perairan? Apakah efluen memenuhi standar nasional? Apakah telah dilakukan langkahlangkah yang cukup untuk mencegah kecelakaan dan cedera terhadap pekerja ketika bekerja? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk mencegah bahaya kimia selama penanganan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya? Apakah disediakan APD (Alat Pelindung Diri) dan pelatihan untuk pekerja dalam menghindari bahaya?

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

Deskripsi Apakah tempat sampah dan layanan pengumpulan sampah tersedia untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan dan secara sembunyisembunyi? Apakah telah dilakukan langkahlangkah mitigasi terhadap emisi udara? Apakah telah dilakukan langkah-

Ya

Tidak

N/A

Keterangan


52

Tanggal Ditetapkan:


Proses Bongkar Muat, Pemrosesan, dan Penyimpanan

3.

Pengolahan Biologi

4.

Landfilling

Deskripsi langkah untuk mencegah perpindahan lindi ke dalam tanah, air permukaan, dan air tanah? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk mencegah, meminimalisasi, dan mengendalikan limbah proyek? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk mengendalikan lindi dan air limpasan dari area penyimpanan dan pemrosesan sampah? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk menghindari pembakaran sampah? Apakah lokasi landfill sesuai dengan ketentuan nasional? Apakah sudah dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan lindi dari landfill dengan tepat? Apakah kuantitas timbulan lindi dipantau secara periodik? Apakah sistem pengumpulan gas landfill didesain dan


Ya

Tidak

N/A

BAB - VI Keterangan

53

Tanggal Ditetapkan:


Proses

5.

Fasilitas Insinerasi

6.

Kesehatan dan keselamatan

Deskripsi dioperasikan sesuai dengan ketentuan nasional? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk mencegah, meminimalisasi, dan mengendalikan penyebaran sampah? Apakah terdapat buffer zone di sekitar landfill yang dipelihara dengan sesuai untuk mengurangi gangguan? Apakah proyek memiliki insinerator limbah non-B3? Bila ya, apakah sudah memiliki izin yang masih berlaku? Apakah emisi cerobong sudah memenuhi ketentuan izin dan peraturan nasional? Apakah abu dan residu lain yang dibuang sesuai dengan ketentuan nasional? Apakah telah dilakukan langkahlangkah untuk meminimalisasi dan mitigasi terhadap bahaya kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja dari gas beracun dan bahan B3 di lokasi on site?


Ya

Tidak

N/A

BAB - VI Keterangan

Nomor izin: Tanggal penerbitan: Masa berlaku: Instansi penerbit:

54

Tanggal Ditetapkan:


Proses

Deskripsi Apakah sudah dilakukan langkahlangkah yang cukup untuk melindungi masyarakat dari bau, asap dari api/kebakaran, penyakit yang dibawa oleh lalat, tikus, serangga, burung, dll?

Ya

Tidak

BAB - VI

N/A

Keterangan

Limbah B3 No.

Proses

1.

Pengumpulan dan Pengangkutan

2.

Penerimaan Limbah, Pembongkar an Limbah, Pemrosesan, dan Penyimpanan

Deskripsi Apakah sudah dilakukan langkah-langkah yang cukup untuk mencegah tumpahan dan terlepasnya limbah B3 ke lingkungan? Apakah pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan bahan B3 dan limbah B3 mengikuti ketentuan nasional? Apakah limbah B3 yang masuk diidentifikasi dan diklasidikasi secara memadai untuk penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah tumpahan dan tersepasnya limbah B3 selama penyimpanan dan penanganan limbah? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan dalam pemrosesan limbah?


Ya

Tidak

N/A

Keterangan

55


Tanggal Ditetapkan:

LAMPIRAN IV – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHECKLIST No.

3.

4.

Proses

Pengolahan secara biologi dan fisika-kimia

Fasilitas Insinerasi

Deskripsi Apakah fasilitas didesain dan dioperasikan sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan lindi dan air limpasan dari area penyimpanan dan pemrosesan limbah B3? Apakah proyek memiliki insinerator limbah B3? Bila ya, apakah sudah memiliki izin yang masih berlaku? Apakah emisi cerobong sudah memenuhi ketentuan izin dan peraturan nasional? Apakah abu dan residu lain yang dibuang sesuai dengan ketentuan nasional?

Ya

Deskripsi

Ya

Akses Jalan Komponen No. Lingkungan

1.

Ekologi

Tidak

BAB - VI N/A

Keterangan

Nomor izin: Tanggal penerbitan: Masa berlaku: Instansi penerbit:

Tidak

N/A

Keterangan

Apakah proyek dekat dengan atau melintasi Kawasan Hutan Lindung? Apakah proyek atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap habitat di darat dan perairan? Bila ya, apakah dampak tersebut menyebabkan  Fragmentasi habitat hutan;


56


Tanggal Ditetapkan:


Komponen Lingkungan

Deskripsi 





2.

Hidrologi

Ya

Tidak

BAB - VI

N/A

Keterangan

Kehilangan lokasi sarang spesies yang langka, terancam, atau dalam keadaan bahaya dan/atau keanekaragaman hayati yang tinggi/habitat yang sensitif; gangguan terhadap anak sungai; Menciptakan barrier terhadap pergerakan habitat liar; Gangguan visual dan audio sehubungan dengan adanya mesin, pekerjaan konstruksi, dan peralatan terkait

Apakah pada proyek dilakukan pemeliharaan rutin vegetasi dan penanaman kembali yang menyebabkan kemungkinan munculnya spesies baru? Apakah perubahan topografi dan instalasi komponen proyek seperti terowongan berdampak negatif terhadap aliran air permukaan dan air


57


Tanggal Ditetapkan:


Komponen Lingkungan

3.

Topografi dan Geologi

4.

Banjir

5.

Limbah

6.

Kualitas Udara

Deskripsi

Ya

Tidak

BAB - VI

N/A

Keterangan

tanah? Apakah pada proyek terdapat kegiatan yang mungkin menyebabkan kegagalan lereng dan tanah longsor? Apakah proyek atau kegiatannya menyebabkan peningkatan debit air limpasan pada permukaan tanah? Apakah proyek atau kegiatannya menyebabkan timbulan jenis limbah berikut  Limbah padat yang mungkin timbul selama konstruksi dan pemeliharaan  Limbah vegetasi  Sedimen dan lumpur dari pemeliharaan sistem drainase banjir  Limbah yang ditimbulkan dari pemeliharaan jalan dan jembatan Apakah proyek akan menyebabkan peningkatan polusi udara lokal sehubungan dengan pekerjaan penghancuran batu, cut & fill, dan uap kimia dari pemrosesan aspal?


58


Tanggal Ditetapkan:


Komponen Lingkungan

7.

Kualitas Air

8.

Kesehatan Masyarakat

9.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Deskripsi

Ya

Tidak

BAB - VI

N/A

Keterangan

Apakah air limpasan dari area cut & fill menyebabkan degradasi kualitas air pada badan air hilir? Apakah air limpasan dari jalan mengkontaminasi sumber air dan/atau air tanah di sekitar area proyek? Apakah proyek menyebabkan terbentuknya perkembangbiakan habitat temporer bagi nyamuk sebagai vektor penyakit? Apakah terdapat risiko kecelakaan terkait lalulintas kendaraan, yang menyebabkan kehilangan nyawa (masyarakat sekitar proyek)? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah bahaya fisik selama mengoperasikan mesin, memindahkan kendaraan, serta bekerja di elevasi jembatan dan jembatan penyeberangan? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah yang cukup untuk mencegah bahaya kimia dari kegiatan konstruksi dan pemasangan ubin, emisi


59


Tanggal Ditetapkan:


Komponen Lingkungan

Deskripsi

BAB - VI

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

cerobong dari alat berat dan kendaraan bermotor selama kegiatan konstruksi dan pemeliharaan? Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah paparan terhadap tingkat kebisingan yang tinggi dari operasional alat berat dan dari bekerja dekat dengan lalu-lintas kendaraan?

Kondisi Ambien No.

1.

Proses

Kualitas Udara Ambien

Deskripsi Apakah emisi dari proyek dan kegiatan pendukungnya (transportasi alat berat, bongkar muat, dll) mempengaruhi kualitas udara ambien secara negatif? Apakah telah dilakukan langkahlangkah mitigasi terhadap dampak tersebut? Apakah terdapat industri lain yang berkontribusi terhadap polusi udara di sekitar area proyek? Apakah proyek akan menambah beban polusi udara di area tersebut? Apakah kualitas udara ambien proyek memenuhi standar


60


Tanggal Ditetapkan:


2.

Proses

Kebisingan dan Getaran

Deskripsi nasional? Apakah buffer di sekitar area proyek (pompa, lokasi pengolahan air bersih dan air limbah, pembangkit listrik, serta sistem dan peralatan lainnya) cukup dipelihara untuk mengurangi kebisingan dan getaran? Apakah telah dilakukan langkah-langkah mitigasi terhadap kebisingan dan getaran dari kegiatan mobilisasi kendaraan dan alat berat? Apakah terdapat industri lain yang berkontribusi terhadap kebisingan dan getaran di sekitar area proyek? Apakah tingkat kebisingan dan getaran memenuhi standar nasional?

Ya

Tidak

BAB - VI N/A

Keterangan

N/A

Keterangan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) No.

Proses

1.

Sistem Manajemen

2.

Personil

3

Manhours

Deskripsi Apakah proyek sudah menerapkan SMK3? Apakah sudah dilakukan Audit/Evaluasi SMK3 secara periodik? Apakah proyek sudah mempekerjakan personil yang kompeten dalam bidang SMK3 dan K3 yang terkait bidang proyek? Apakah proyek mencatat


Ya

Tidak

61

Tanggal Ditetapkan:


4.

Proses (Jam Kerja Orang)

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Deskripsi jam kerja orang? bila iya berapa jumlah saat ini, bila tidak, mengapa tidak mencatat Apakah proyek sudah memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk menghadapi kondisi darurat?

BAB - VI

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

Ya

Tidak

N/A

Keterangan

Pemantauan dan Pelaporan No.

1.

Proses

AMDAL / UKL-UPL / SPPL

Deskripsi Apakah telah dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik sesuai ketentuan dokumen AMDAL/UKLUPL/SPPL yang telah disahkan? Apakah telah dilakukan pelaporan kepada instansi pemerintah yang berwenang?

……………….,…………2016 Dilaporkan oleh:

…………………………………


Disetujui oleh:

…………………………………

62

ESS) PROYEK MULTILATERAL

Recommend Documents