MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Jakarta, 15 April 2016

MULTILATERAL MEETING II • Multilateral Meeting II dilaksanakan selama 14-18 April 2016 di Bappenas merupakan periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting tahap I ke dalam forum lengkap di masingmasing topik. • Input :

• Hasil Multilateral Meeting Tahap I dan Bilateral Meetinng Tahap I terkait kesepakatan awal Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tercantum dalam Aplikasi SIMU (Sistem Informasi Multilateral); • Rekapitulasi sementara usulan daerah terhadap Program dan Kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang. • Keluaran : • Output 1 : Finalisasi hasil penajaman Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017 ;

• Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas; • Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh 2 Koordinator Prioritas

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan

Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Musrenbangnas

Jadwal

Input

Output

14 – 18 April 2016

1. 1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang 2. dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi 3. SIMU

19 – 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam dan dan Kegiatan K/L yang mendukung Multilateral Meeting Tahap II; dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah Daerah oleh Bappenas – K/L kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

20 April – 4 Mei 2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

3

Slide - 3

PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PENDAHULUAN • Pada tahun 2017, investasi tetap diharapkan sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih produktif. • Dalam rangka pencapaian target investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh dengan laju yang tinggi.

PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyederhanaan perizinan dan penyediaan saranan layanan/fasilitasi investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia secara berimbang

Arah Kebijakan

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

Peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB)

120

109

40*

35

Pertumbuhan Investasi(PMTB) (%)

4,6

5,1

5,2

6,0-6,6

Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)

463,1

519,5

594,8

638,8

Kontribusi PMDN (%)

33,7

33,8

35

36,3

Sasaran

*) Arahan Presiden : Ranking EODB 2016 sebesar 40

TARGET REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN PROVINSI Aceh 1,54% 9,61

Sumatera Utara 1,41% Riau 9,00 1,41% 9,00

Kalimantan Utara

Gorontalo 0,03% 0,21

4,89% Kep. Riau 31,22 3,06% Sumber: Hitungan Bappenas 19,56 Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Jambi 1,52% 4,99% 0,32% Sumatera Barat 9,71 Kep. Babel Kalimantan Barat Kalimantan Tengah 31,85 Sulawesi Barat 2,02 2,55% 0,25% 4,37% 1,78% 0,23% 16,27 Sumatera 1,62 27,93 11,37 1,50 Selatan Sulawesi Tenggara Bengkulu 13,87% Sulawesi Selatan 2,44% 0,13% 24,69 DKI Jakarta Kalimantan Selatan 15,57 1,88% 0,85 3,32% 10,51% 12,03 Lampung 21,20 67,14 Jawa Tengah 0,46% 5,33% Jawa Timur 2,93 34,05 13,18% 84,22 Banten Jawa Barat 9,28% 1,54% D.I. Yogyakarta 59,26 Bali NTT 13,82 0,14% NTB 1,05% 1,05% 0,92 0,45% 6,68 6,69 2,88

Persentase

Target (Rp T)

Sulawesi Utara

0,46% 2,94

Papua Barat

Maluku Utara

1,35% 8,62

2,14% 13,65

Maluku 0,15% 0,93

Papua 0,64% 4,09

PRIORITAS NASIONAL: PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Level 1

1. Peningkatan kemudahan berusaha 2. Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah

7. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis

6. Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis

Prioritas Nasional

Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3. Pengembangan layanan perizinan terpadu

5. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

4. Peningkatan persaingan usaha yang sehat

Program Prioritas

Level 2 KEMENDAG, KEMENKEU

1.10 Perbaikan kemudahan perdagangan lintas negara

1.1 Perbaikan kemudahan memulai usaha

KEMENAKER, BPJS, KEMENDAG, KEPALA BPTSP DKI JAKARTA, KEPALA BKPPM KOTA SURABAYA KEMEN PU PR, KEPALA BPTSP DKI,KEPALA BKPPM KOTA SURABAYA

1.2 Perbaikan kemudahan mendirikan bangunan

Kegiatan Prioritas

1.9 OTORITAS JASA KEUANGAN

1.3

Perbaikan kemudahan perlindungan terhadap investor minoritas

1

Program Prioritas 1.4 Perbaikan kemudahan penyambungan listrik

Perbaikan kemudahan penyelesaian perkara kepailitan

1.7 MAHKAMAH AGUNG

KEMEN ATR, KEMENKEU

Peningkatan kemudahan berusaha

1.8

KEMENKUMHAM

Perbaikan kemudahan pendaftaran properti

Perbaikan kemudahan penegakan kontrak

1.6 Perbaikan kemudahan peringkat akses perkreditan

1.5 Perbaikan kemudahan pembayaran pajak BANK INDONESIA, OJK, KEMENKUMHAM

PT PLN, ESDM

DIRJEN PAJAK KEMENKEU,KEPALA BPJS KESEHATAN

I. SASARAN PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA No

1.1

Kegiatan Prioritas

Perbaikan kemudahan memulai usaha

Sasaran

 

1.2

Perbaikan kemudahan mendirikan bangunan



1.3

Perbaikan kemudahan pendaftaran properti



1.4

Perbaikan kemudahan penyambungan listrik



1.5

Perbaikan kemudahan pembayaran pajak



Jumlah waktu memulai usaha 5 hari, 3 prosedur dan biaya Rp. 1.200.000,Tersedianya prosedur perizinan usaha perdagangan yang disederhanakan menjadi 1 prosedur Jumlah waktu mendirikan bangunan 25 hari, prosedur mendirikan bangunan 3 prosedur, dan biaya 6persen dari income per kapita Jumlah waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah(HGB) selama 5 hari, prosedur pendaftaran sebanyak 3 prosedur dan biaya pendaftaran hak atas tanah sebesar 5 persen dari nilai properti Jumlah waktu penyambungan listrik 25 hari, prosedur penyambungan 3 prosedur, dan biaya penyambungan sebesar 116 persen dari income per capita Jumlah waktu kemudahan pembayaran pajak menjadi 80 jam per tahun, prosedur pembayaran (online) menjadi 9 kali

K/L

         

Kemenaker BPJS Kemendag Kepala BPTSP DKI Jakarta Kepala BKPPM Kota Surabaya Kemen PU PR Kepala BPTSP DKI Jakarta Kepala BKPPM Kota Surabaya Kemen ATR Kemenkeu

 

PT PLN Kemen ESDM

 

Dirjen Pajak Kemenkeu Dirut BPJS Kesehatan

I. SASARAN PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA No

Kegiatan Prioritas

1.6

Perbaikan kemudahan peningkatan akses perkreditan Perbaikan kemudahan penegakan kontrak



Perbaikan kemudahan penyelesaian perkara kepailitan Perbaikan kemudahan terhadap investor minoritas

Perbaikan kemudahan perdagangan lintas negara



1.7

1.8

1.9

1.10

Sasaran

K/L

Jumlah perusahaan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta yang telah operasional sebanyak 2 perusahaan Jumlah waktu penegakan kontrak menjadi 38 hari, 11 prosedur dan biaya pendaftaran penegakan kontrak sebesar kurang dari Rp.1.000.000,-

   

Bank Indonesia OJK Kemenkumham Mahkamah Agung



Jumlah waktu penyelesaian perkara kepailitan menjadi 94 hari, dan 11 prosedur penyelesaian



Kemenkumham



Indeks hak pemegang saham investor minoritas menjadi 8 dari 10, indeks kepemilikan dan kontrol menjadi 8 dari 10 dan indeks transparansi perusahaan menjadi 8 dari 10 Jumlah prosedur ekspor dan impor melalui NSW sebanyak masing-masing 1 dokumen, dan persentase penurunan biaya ekspor dan impor menjadi 20 persen



OJK

 

Kemendag Kemenkeu



KEMENDAGRI; PEMDA/PTSP DAERAH KEMENKUMHAM

2.1

Level 2

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

2 Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah 2.2 BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PERIZINAN, PEMDA/PTSP, KEMENKUMHAM

2.3 Penyederhanaan peraturan dan perizinan

Pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PERIZINAN, PEMDA, KEMENDAGRI, KEMENKUMHAM

II. SASARAN PELAKSANAAN DEREGULASI DAN HARMONISASI REGULASI PERIZINAN PUSAT DAN DAERAH No

Kegiatan Prioritas

Sasaran

2.1 Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi



Rumusan pembatalan perda dan perkada yang menghambat investasi dan perizinan yang diharmonisasi

• • •

K/L Kemendagri; Pemda/PTSP Daerah Kemenkumham

2.2 Pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah



Rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian/Lembaga dan tingkat daerah yang diharmonisasi dan disinkronisasi

• • • •

K/L Terkait Perizinan Pemda Kemendagri Kemenkumham



20 persen daerah yang melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap peraturan pajak daerah dan retribusi 80 persen rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang diharmonisasikan • •

BKPM Kemenko Perekonomian K/L Terkait Perizinan Pemda/PTSP Kemenkumham

 2.3 Penyederhanaan  peraturan dan perizinan 

Rumusan rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi untuk meningkatkan peringkat indeks Ease of Doing Business < 100

• Rumusan kebijakan penyederhanaan peraturan dan bisnis • • proses perizinan di Pusat dan di daerah

3.1 Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

Level 2

KEMENDAGRI PEMDA K/L TERKAIT

3 KEMENDAGRI, PTSP PUSAT, PTSP DAERAH K/L TERKAIT

3.4 Pemantauan PTSP di daerah

Pengembangan layanan perizinan terpadu

3.3

BKPM, KEMENDAGRI, KEMENPAN RB PTSP PUSAT, PTSP DAERAH K/L TERKAIT

Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional

3.2 Pengembangan sistem perizinan nasional

PEMDA/PTSP DAERAH BKPM K/L TERKAIT

III. SASARAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN TERPADU No

Kegiatan Prioritas

3.1

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah Pengembangan sistem perizinan nasional

3.2

Sasaran 





3.3

Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional



3.4

Pemantauan PTSP di daerah



Terbentuknya PTSP di daerah dan pelimpahan kewenangan perijinan kepada PTSP daerah Tersedianya 1 paket pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ 50 PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan Tracking System Tersedianya satu paket SOP pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal

561 PTSP penanaman modal di daerah yang dipantau penyelenggaraannya

K/L •

Kemendagri (belum ada dalam SIMU untuk kegiatan ini)

• • •

Pemda/PTSP Daerah BKPM K/L Terkait

• • • • • • • • • •

BKPM Kemendagri Kemenpan RB PTSP Pusat PTSP Daerah K/L Terkait Kemendagri, PTSP Pusat PTSP Daerah K/L Terkait

4.1

KPPU, KEMENKOP UKM

Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang sehat

Level 2

4 Peningkatan persaingan usaha yang sehat

4.2 4.3

KPPU, KEMENKOP UKM

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat

Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

KPPU, KEMENKOP UKM

IV. SASARAN PENINGKATAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT No 4.1

4.2

4.3

Kegiatan Prioritas

Sasaran

Penegakan hukum terhadap  praktek anti persaingan usaha yang sehat 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas investigasi dan penyelidikan perkara persaingan usaha



Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberkasan, litigasi, dan eksekusi perkara persaingan usaha



Terlaksananya penelitian, penyelidikan, dan inspeksi pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM

Pengawasan kegiatan usaha  yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat Pencegahan terhadap praktek  persaingan usaha yang tidak sehat 

K/L  

KPPU KEMENKOP UKM

Terlaksananya 20 pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha

 

KPPU KEMENKOP UKM

Tersedianya 106 penilaian merger dan akuisisi

 

KPPU KEMENKOP UKM

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan perkara persaingan usaha

Tersusunnya 11 saran dan pertimbangan terhadap kebijakan sektor strategis

KEMEN ATR, PEMDA/PTSP DAERAH 5.1

Level 2

Penyederhanaan peraturan pertanahan

5 Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi 5.2 5.3 BKPM, K/L TERKAIT, PTSP PUSAT, PTSP DAERAH, PEMDA

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di Kawasan Strategis

KEMENTERIAN ATR, KEMENDAGRI, PEMDA

V. SASARAN PERCEPATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH INVESTASI No

Kegiatan Prioritas

Sasaran

K/L

5.1

Penyederhanaan peraturan  pertanahan

Terbitnya /revisi peraturan pertanahan yang lebih sederhana



5.2

Percepatan penyusunan  RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Terlaksananya bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR di 8 KEK Tersusunnya materi teknis RDTR kabupaten/kota di sekitar 5 KEK Terlaksananya pembinaan bimbingan teknis penyusunan RDTR di sekitar 14 kawasan industri prioritas Tersusunnya materi teknis RDTR kabupaten/kota di sekitar 3 kawasan industri prioritas 10 Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,7 perusahaan di wilayah II, 12 perusahaan di wilayah III dan 8 perusahaan di wilayah IV

Kementerian ATR Kemendagri Pemda

 



5.3

Penyelesaian pengaduan masalah investasi





Terselesaikannya 2 permasalahan investasi bidang infrastruktur

    

Kemen ATR/BPN ( belum ada dalam SIMU untuk kegiatan ini)

BKPM K/L Terkait PTSP Pusat PTSP Daerah Pemda

PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Level 2

1. Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum

Kegiatan Prioritas 6.

Kemenhub, BMKG, BNPB

Kemenhub, BUMN, BPPT, BIG

2. Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional

Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Kemenhub, BPPT, BUMN

Konektivitas (tol) Laut dan Industri Maritim

Program Prioritas

Kemenkeu, BKPM

Kemenperin, BUMN, BPPT

5. Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

3. Insentif Usaha dan Iklim Investasi

4. Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan

Kemenhub, Kemenristekdikti

Usulan dari KSP BKPM mendukung keg PN ini

TERIMA KASIH