a Iklim Investasi dan Iklim Usaha a Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

11/18/2009

PRIORITAS NASIONAL

-~

11 Prlorltas Naslonal

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009·2014

II Refonnasi Birokrasi dan Tata t\elola II Pendidikan II Kesehatan II Penanggulangan Kemiskinan II Kelahanan Pangan II Infrastruktur

a II a

Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

II Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik III Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

PROGRAM 100 HARI (1/3)

Bidang Politlk,

Hukum, dan

1. Penataan ulang tala laksana dan hubungan kerja sama anlar lembaga penegak hukum lermasuk KPK. Kepolisian dan Kejaksaan

Keamanan

2. 3. 4. 5. 6

Percepatan pelayanan pubJik

Pemberanlasan terorisme Pengelolaan wiJayah perbatasan Kerjasama inlernasionaJ dalam rangka penguatan demokrasi Tunjangan khusus bagi PNSfTNl/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan. terluar & perbalasan 7 Penegakan dan kepastian hukum 8 Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara 9 Reformasi birokrasi dan tala kelala pemerintahan 10.Peningkalan efektifilas atanami daerah

1

11/18/2009


Kelersedlaan lahan dan keterpaduan tala ruang

Bidang Perekonomlan

2. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruklur 3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategls 4 Pengadaan lahan bagi pertanian. perkebunan dan perikanan 5 Iklim inveslasl pertanian dan perikanan 6 Kesinambungan swasembada pangan 7 Jaminan pasokan energi 8 S,slem harga energl yang kompelltif 9. Kelahanan energi 10.Pengalihan sistem subsidi 88M. pupuk. dan listrik 11. Pengembangan energi terbarukan nasional 12 Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 13.Pengembangan UKM 14.Ketenagakerjaan 15.Kelancaran arus barang dan day a saing 16 Revitalisasi Industri pupuk dan gula 17 Pengembangan Klaster Industri Industn berbasls sumber day a alam fosil lerbarukan 18 Aksesibrlilas dan kelerhubungan (connectivity) Antar Wilayah 19 Keselamalan Transportasi


Bidang

Kesejahteraan Rakyat

,

1 Penlngkatan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri 2 Pengembangan 8anJuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga

ke~a

4. Peningkatan fasilitasl dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja 5. Penyempurnaan kerangka kebiJakan untuk mendorong peneiptaan lapangan kerja produktif 6. Peningkatan pembiayaan kesehalan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat 7 Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs 8 Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana 9 Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpeneil. lertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 1O.Peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang benmutu dan terjangkau 11. Peningkatan protes1onalisme dan pemerataan distribusi guru 12.Penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan keterampilan dengan kebuluhan kelersediaan lenaga kerja dalam mendukung ekonomi, tenmasuk ekonomi kreatif 13 Peningkatan daya saing pendidlkan tinggi 14.Penguatan posisi Indonesia pada Konferensi PBB ke-15 untuk Perubahan Iklim di Copenhagen. Denmark. 7-18 Desember 2009 15. Pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan kualitas pengelolaan bencana 16.Penyelenggaraan ibadah haji

----._----

2

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN

• Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagal bagian substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum • Penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan protesionalitas dan penegakan integrilas sumberdaya manus~ di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan

Kemenlerian Koordinalor Polijik. Hukum dan Keamanan

Depkumham. POLRI. Kejagung, KPK, Komis; Kejaksaan, Kempalnas, Kornisl Ombudsman, Komisl lainnya

• Sinkronisasi dan hannonisasi penegakan hukum anlara KPK, Kepolisian dan KeJaksaan

Kementerian Koordinalor Politik. Hukum dan Keamanan

Depkumham, POLRI, Kejagung, KPK. Komisi Kejaksaan, Kompolnas, Komisi Ombudsman, Komisi lainnya

Departemen Oalam Negeri

Depkeu, Depdag, Deperin, Pemda, Depkumham, BKPM

• Fasililasi Pemda tentang peraturan perundangan lerkait dengan penyederhanaan perijinan unluk memulai usaha (starting of business)

Depanemen Dalam Negeri

Depkeu, Depdag, Deper;n, Pemda, Depkumham. BKPM

• Perluasan citizen service pada perwakilan RI dl luar neger; (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka. NY, Kuching, Penang)

Oepartemen Luar Negeri

Kemenko Polhukam, Depkumham, TNI, Pol", BIN, Depnakertrans, BNP2TKJ


;

• Pelayanan paspor yang mudah, Iransparan & tepal waktu dari 7 had menjadi 4 hari lermasuk pelayanan bagi TKJ bennasalah di luar negeri

Departemen Hukum dan HAM

Deplu, Kejaksaan Agung, Dephub

• Penyempumaan prosedur pengesahan badan hukum (PT) dar; 1 bulan menjadi 7 har;

Oepartemen Hukum dan HAM

Depru. Kejaksaan Agung, Dephub

• Penyelesaian tunggakan permohonan HKI: hak clpta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas. paten 1 250 berkas, merk 17.000 berkas

Departemen Hukum dan HAM

Deplu, Depdag. Depag

• Mengoptimalkan pembayaran lilang dengan menggunakan fasilitas elektronik

Markas Besar POLRI

Pemda, Dephub, Jasa Rahardja, Depkes. Depkeu

• Mengembangkan fasilitas j3ringan dala kecelakaan & pelanggaran lalu linlas

Markas Besar POLRI

Pemda, Dephub, Jasa Rahardja, Depkes, Depkeu

--

-~~--------'

.;I ;--_._----------,------------------

11/18/2009

PROGRAM 100 HARt BtDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN

• Membangun & mengembangkan siSlem Informasi & dokumenlasi untuk mengelola informasl publlk

Pemda

• Mengoptimafkan pelaksanaan SP2HP di jsjaran Polr!

Markas Besar POLRI

Kejagung. MA

• Membentuk komisi pengawas penyldlk

Markas Besar POLRI

Kejagung. MA

• Mengoptlmalkan sosialisasi SP2HP secara Ivas kepada masyarakat mala/ui media

Markas Besar POLR I

Kejagung. MA

• Mendorong penyediaan pelayanan safu alap pada 10 Kementerian Negara kola sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah Pendayagunaan Apar atur ada Nagara & Reformasi 8irokrasi

• Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjul hasil raker dengan komisl I OPR RI lenlang peningkalan kapasitas Desk Koordinasi Pemberanlasan Terorisme menjadi Badan Koordinasi Pemberanlasan Terorisme

Pemda. Depdagri. Depdag. POLRI. TNI. Depkeu

Oepartamen Hukum dan HAM

Oepkes

Kementerian Koordlnator Politik, Hukum dan Keamanan

Depdagri. Deplu. Dephan. POLRI. TNI. BIN. Kemeneg PAN dan Reformasi 8lrokrasi. Depkeu & Selneg


,

• Koordinasi & Sinkronisasi Akselerasi Penyelesaian Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan PertJatasan (BNPP) • Menyiapkan program invenlarisasi pulau-pulau

tenuarfterdepan

Kemenlerian Koordlnator Polillk, Hukum dan Keamanan

Depdagri. Deplu. Dephan. DKP. Selneg

• Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara Peninjau di luar Kawasan ASIa

Oepartemen Luar Negeri

Oepdagri. Kemenko Polhukam. TN I. POLRI. Depkumham. Bappenas

• Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) unluk merumuskan kebljakan lunjangan khusus bagi penjaga perbalasan

Departemen Penahanan

Setneg, Oepkeu, Bappenas, Kemenko Polhukam. Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi

• Koordlnasi dengan Oepkeu & departemen ler1
Oepartemen Pertahanan

Selneg. Depkeu. Bappenas. Kemenko Polhukam. Kemeneg PAN dan Reformasi Blrokrasi

• Mengajukan rancangan Perpres tenlang tunjangan khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah perbalasan, terdepan & lerpencil

Departemen Pertahanan·

Selneg. Depkeu, Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi

- - - - --- - - - - - - - - - - - -

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

-

Projjra~'7 f'enegakan dan KepastialJ Hukum .... ,~~~-_.:.~~ 'rl'

·.

~~.

-

~4.

.

,:;:"'~.~

.... ~\

-

.

.

INSTANSI TERKAIT

-",

• Penyusunan design pola pengualan & pemantapan hubungan kelembagaan anlar penegak hukum

Kementerian Koord.nalof Politik, Hukum dan Keamanan

Depkumham, PDLRI Kejagung. Sea Cuka, (Depkeu), KPK

Kornls1 Kejaksaan. Kompolnas. Kom.si Ombudsman KomrSI La1nnya

• Pemanlapan Qfganisasl pad a tembaga penegak hukum dalam pflnsip klneqa yang Iransparan & akuntabel

Kemenlerian Koordinator Polilik, Hukum dan Keamanan

Depkumham, POLRI, Kelagung, Sea Cuka, (Depkeuj. KPK,

Korn,sl KeJaksaan, Kompolnas KomislOmbudsman Korn.s,

• Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oJeh Kejagung & 7 (Iujuh) Kelal; DKI, Banlen, Jabar. Jaleng_ Jal;m, Sulsel, Sumul

Kejaksaan Agung

Depkumham, POLRI

• Mengkoordinasl upaya Inventaflsasi seluruh peraluran perundangan yang menghambal pelaksanaan program dllapangan

Kemenlerran Koord,nalor Polilik, Hukum dan

Keamanan

Depkumham. Depdagrl

• Merumuskan Iindak lanJut peradllan mliller

Kemenlerian Koordlnator Polillk, Hukum dan

Keamanan

Oepkumham Dephan TNI

La.nnya

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN RENCANAAKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

Penyusunan cetakblru mimmum essentialforce yang melipuk

aluisisla (adlaUau) SDM

sarpras

kodal

Departemen Pertahanan

TN!. Kemeneg PPN/Ka

Bappenas Depkeu, Kemeneg BUMN

Revilalisasl sumber pengadaan - Induslfl slralegls dalam negerl

- kern Ilraan dengan luar negeri

Departemen Pertahanan

TNI. Kemeneg PPN/Ka

Bappenas, Oepkeu. Kemeneg

BUMN

Penyusunan skJm anggaran multiyears (3 renslra)


TNI, Kemeneg PPN/Ka Bappenas, Depkeu, Kemeneg SUMN

Pengembal1an sukarela V'lNI asal Papua & Papua Baral ke wilayah NKRI sebanyak 702 orang

Departemen Luar Negeri

KemenkoPolhukam. Depkumham. Oepkes. Oepnakertrans. TNI. PaIn, BIN. Oephub. Pemda

Pembentukan anggota Tim Pengendah Pelaksanaan Pengalihan Aktlvllas Bisnis TNl sesual keputusan Menhannomor KEP/190IM!XJ2009IanggaI21 Oklaber

Depart em en Pertahanan

SClneg. Oepkeu, Kemeneg PPNI Ka 8appenas Kernenko Polhukam. Kemeneg BUMN


Selneg, Oepkeu, Kemeneg PPNI Ka 8appen~s. Kemenko PoJtlukam. Kemeneg BUMN

2009 Penyeles31an penyusunan peraluran Menkeu & peraluran Pangllma TNI yang dlkoordJnaSlkan oletl Timnas Pengalihan Aklivilas 815nis TNI

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN RENCANAAKSI

....

~ ,~

PENANGGUNG JAWAB

,...

>

si·~!~st<1an. ala K'!lola Pemeiiiitahan .

• Pelaksanaan reformasi bifokrasl yang progres.f berdasarkan Program Aksi Reformasi BlrokraSI 2010 2011 yang dilerbitkan Januar. 2010

• Memulai tindak Janjul yang dlperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengadllan Tlplkor

~J;"

INSTANSI TERKAIT ~

'"

>

., "

,

Kemeneg PAN dan Re(ormasl Birokrasi

Kemenlerran Koordlnator Pohtrk. Hukum dan

Depkumham, KPK. Kejagung

Keamanan

~~i§;~ii!h'ijJji~ai~!1;Ef~kUfilasP lonoml Oaerah

-

Kementerran Koordlnalor Pollilk. Hukum dan Keamanan

_ . ~;..~

':l·;~·..',

_.

"

~

"

...

,

,.

• Menyiapkan prosedur. mekan,sme dan langkahlangkah untuk evalu3si menyeluruh lerhadap

pemekaran daerah

Kementerian Koordinator

• Menyiapkan kansep pengkaj,an ulang daram rangka peningkalan efektifrlas pelaksanaan alanamr daerah,

lermasuk olonami khusus

Kementerlan Koordinalor Pohtlk, Hukum dan

Keamanan

Depdagri

• Mengevaluasi sislem dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)

Kemenlerlan Koordinalor Polit,k, Hukum dan Keamanan

Depdagri

• Mengevaluasl slstem dan menrngkatkan etekli/itas penggunaan dana perlmbangan daerah

Kernenterlan Koordlnator Pohllk, Hukum dan Keamanan

Depdagn. Depkeu

• Mengembangkan konsep penrngkalan kapasltas aparalur pemerinlah daerah

Kemenlenan Koordinalar Pollilk. Hukum dan Keamanan

Depdagri. Kemeneg PAN dan Reformasi 8irokrasi

Depdagri

Polrlik, Hukum dan

Keamanan

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN

.

Depdagri. Dephukham. Selneg • Penyempumaan standar prosedur operaslonaJ pengaluran pengaluran dan pelayanan pertanahan (mengaeu pada UU NomoI 25 Tahun 2009 lenlang

Pelayanan Publik)

Kepala Badan Penanahan Nasional

Depdagri, Dephukham. Deplan. Dephul. Selneg

Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online

Kepala Badan Pert anahan Naslonal

Depdagri, Dephukham. Deplan. Dephul. Selneg

Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA)

Kepala Badan Pert anahan NaSlonal

Depdagri, Dephukham

Penyusunan RPP lentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Depart em en Kehulanan

Depdagri, DepESDM. Deplan. DepKP, KemeneglH, Depnakertrans. DepPU. KemenegPDT

• Penyusunan RPP tentang Pemanfaalan Kawasan Hutan

Depanemen Kehutanan

Depdagri. DepESDM. Deplan. DepKP. KemeneglH. Depnakertrans. DepPU. KemenegPDT

'r------------------,--'-------------,-------------------------------- - -

i

11/18/2009

~


• Revtew sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lerkail dengan lala ruang

Bidang Perekonomian

• Penyempumaan standar prosedur operasional pengaluran pengaturan dan pelayanan pertanahan

Pertanahan Nasional

Depdagri, Dephukham, Deplan, DephuI, Selneg

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Depdagri, Dephul
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Depdagri, Dephukham

• Penyusunan RPP ten tang Perubahan Perunlukan Kawasan Hutan

Oepartemen Kehutanan

Depdagri, DepESDM, Deptan, DepKP, KemenegLH, Depnakertrans, DepPU, KemenegPDT

• Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan Hulan

Oepartamen Kehutanan

Depdagri, DepESDM, Deptan, DepKP, KemenegLH, Depnakertrans, DepPU, KemenegPDT

Kementerian Koordinator

Kepala Badan

Depdagri, Dephukham, Selneg

(mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) •

Inlegr8si data dan pelayanan pertanahan nasianal

S8Cara online • Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak

(lARASITA)

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN RENCAr~A

AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

t!:~~~~::-:_:\_l~~~ig~~l~j.fi'1ili~l~·~~ Kementerian PPNIKepala Bappenas

Oepdagri, Depkeu, DepPU, Dephub, DepESDM, DepBUMN

• PerJuasan modal ~mbaga pembiayaan infraslruktur

Oepartemen Keuangan

Depkeu, DepPU

• Perubahan Keppres Nomor 80 lahun 2003 tenlang

Kementerian P PNIKepala Bappenas

Depkeu, Selkab,

• Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 lenlang Kerjasama Pemerinlah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infraslruklur

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah • Penyempumaan Keppres 8012003 mengenai tata cara

pengadaan barang dan jase pemerintah yang

Departemen PPNlKepala Bappenas

mencakup skema co-financing dan mengakomodasl tata cara pengadaan hasil induslri kreatff, inovatif, budaya. dan hasil penetilian laboratorium atau instilusi

pendidikan • Penetapan skema cxrfinancing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerinlah

dan SwaslaIBUMN (Public Private Partnership)

Kementerian Koordinalor Bidang Perekonomian

KemenegPPN, Depkeu

--

---_._-------~--

11/18/2009


RENCANA AKSI $._.....

_kP-e

..

,_9 JIE ilI1;l!"!'!"IIh'. ara""ar! n

PENANGGUNG JAWAB

s '"

• Peningkatan kesehalan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum dl 1 379 lokasilkawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanllaSI masyarakat dr 61 lokasi • Penyelesalan audit lekrus unluk pengembahan dan pemastian tungsl embung, waduk. bendung dan bendungan. sen a jaringan Irigasl secara hohslik dan terintegrasl

INSTANSI TERKAIT

ktur S lrateg,s. Departemen Pekeqaan Umum

Depkes

Departemen Pekeqaan

Oeplan

Umum

• Peningkalan kapasltas Jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dan pembangunan jalan liotas Sum at era. Jawa. Bah, Nusa Te0993r3 Safar. Nusa Tenggara Timur. Kalimantan, Sulawesi dan Papua sepanJang 19 370 km daJam 5 lahun

Oepartamen Pekeqaan Umum

• Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumalera yang bertugas melakukan stud. kelayakan

Oepartemen PekerJaan Umum

• Penyelesalan struklur penampang basah prasarana pengendallan banJif BanjJr Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengallrkan atr

Oepartemen Pekerjaan Umum

"


• Peningkatan lingkat hunIan rusunawa yang sudahJsedang dibangun dari sekllar 40°'" menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kajl ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunaml

Kemenlerian Negara Perumahan Rakyat

• Penyelesaian penyediaan akses telepon dl 32 provinsi. mencakup 25 000 desa (Desa 8erdeflngj

Departemen Komunikasl dan lnformalika

• Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi Jokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source)

Departemen KomunlkaSI dan lnformallka

• Peningkatan layanan transporlaSI bag. masyarakal d. daerah tertJnggal, terdepan, lerluar dan pasca-konfllk

Kemenlerian Koordfnator Bidang Perekonomlan

Oephub, OepPU, KemenegPOT

• Oimulainya perbalkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penye<:haan sarana at( berslh dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan slslem ranlai dingln mulai dan penyortlran dl laul sampal dengan d. tempal pemasarannya

Oepartemen Kelaulan dan Perrkanan

DepPU

• Perubahan PP Nomor 36 Tahun 1998 lenlang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlanlar

Kepala Badan Pertanahan Naslonal

Depdagri, Dephukham, Deplan. Dephul,Oepnakertrans, DepESDM, DepKP, Selneg

• Perubahan PP Nomar 46 Tahun 2002 tentang PNBP Bldang Pertanahan

Kepala 8adan Pertanahan Naslonal

Oepdagri, Oephukham. Oeplan, Oephut. Oepnakertrans, DepESDM, DepKP. Selneg

-- - - - - - - - - -

------ " - - - - - - - - - .

11/18/2009


,.

• Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food Estate)

Departemen Pertanian

Depdag. Depe"". DepBUMN.

• Pencanangan Food Estate dl Merauke

Departamen Pertanian

Oepdagn

Ospartamen Pertanian

Oepenn

Pemenuhan B8M dalam negan khususnya unluk Indonesia bagian timur

Departemen ESDM

Depkeu. DepBUMN.

Perencanaan pasokan gas bum. unluk keperluan

domestik

Departemen ESDM

Depkeu. DepBUMN.

• Penerbilan PP dan Peraluran Menlari ESDM tentang

Departemen ESDM

Depkeu. DepBUMN.

Departemen ESDM

Depkeu. DepBUMN Selkab

Oepkeu

Dephukham. Selneg

Pasokan balubara Dalam Nege" IDMO)

Penerbilan Perpres tenlang Proyek Percepalan

Pembangunan Pembangklt Tenaga Llslrik 10000 MW

TaMp II

.,


RENCANAAKSI

• Penerbilan Perpres tentang Harga Patokan Pembelian

PENANGGUNG JAWAB

Oepartemen ESOM

Lislrik Dati Panas Bumi

INSTANSI TERKAIT

Depkeu. Deperin, DepBUMN, Setkab

i~~~~Dit9l~*~~~?~fr~-~~:: ~~~~:.~~~~.:t:~~~f)~~~~: • Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkal korporal PT PLN • Penunlasan reorganisasi PLN dan Pertamlna

. '-';:{~.. ;"

Oepartamen ESOM

Depkeu. Kemeneg BUMN

Kemenlenan Negara

DepESDM

BUMN • Pemanfaalan coal bed methane melalui penyusunan

perangkat peraturan sehingga bisa menghasllkan

energi pada tahun 2011

• Perumusan pengalihan sistem subsidi" 88M. pupuk dan listrik

Oepartemen ESOM. Oepartemen Pertanlan

Depkeu, Kemeneg BUMN

;f:~l?t!ffiQ!.:iN!~g~!t!fi)i'!9r.t~~~l'J1i~i~~E'?""".f:r.~~.. Menerbllkan Peraluran Menleri Keuangan tentang Insenlif pemanlaatan renewable energy

Departemen Keuangan

', "~'9:~'"

:C:;i.\~ "..... '.' ..


--------------------------------

11/18/2009

~~,J , .~


'tt';:-::

Oepat1emen Keuangan Kementenan Negata Kcperasl dan UKM

Kemeneg BUMN. Deplan. DKP. Depdag. Deperin. Oepdagn

• Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran KUR

Kemenlenan KoordinatOf Bldang Perekonomlan

Depkeu. Depkop & UKM. Deplan. DKP. Depdag. Deperrn. Depdagri, Kemeneg BUMN

• Perluasan akses KUR linkage anlara perbankan besar nasional dan bank daerah

Kementenan Negara Koperasl dan UKM

Depkeu, Kemeneg BUMN

• Memperluas program dtklal dan pendldtkan vocational bagi pelaku UKM

Kemenlertan Nagara Koperasi dan UKM


• Perluasan One Village One Product (OVOP)

Kementenan Nagara Koper8s1 dan UKM

Depdag. Deperrn

• Percepalan pembangunan alau revllahsasl pasar

Oepanemen Perdagangan

Depdagri

Depanemen Tenagakeqa dan Transmrgrasl

Depenn. Depdagn. Depdag, Deptan, DepESDM, Dephub. Dephul. DKP

tradislonal sebanyak 90 pasar

• Perubahan Peraluran renlang Upah M,nimum Sektoral

.i~


Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan kepabeanan 24/am per hari dan 7 han per rnlnggu

~

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dephukham. Depkeu, Dephub. Oepdag. Oepkominfo, Depertn. DepESDM. Deplan. Dephul, Depkes

Departemen Perhubvngan dan Oeparternen Keuangan

Deplan, Depkes/BPOM, Dephukham

• Penyusunan rencana aksi revilallsasl InduSlrt pupuk dan gula

Oepanemen Perlndustnan

• Pencanangan ktaster induslri berbasls perlanlan, oleochemical dl Sum at era Utara, Kahmantan Tlmur. dan Riau

Oepanemen Pert ani an

OepESOM, Oeperln. Oepdag. Oephub

• Pencanangan klaster induslfl berbaSIS mrgas. kondesal dl Jawa Timur dan Kalimanlan Timur

Oepartemen Pertanian

DepESDM. Depenn. Depdag Dephub

.,

11/18/2009

~lJ


• Penyusunan cetak biru lransportasi mullimoda sesual dengan cetak biru sistem logistik nasional •

Depkeu, Depdag, DepPU, Oepdagri, Bappenas

Penyusunan konsep dasar perencanaan Jaringan fransportasi angkulan laut dan rencana pembangunan pefabuhan

Oepartemen Perhubungan

Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan anlar-moda. dimulai di Jakan3 dengan penerapan tiket lerusan kereta api dan busway

Oepartemen Pemubungan

• Penyusunan pedoman teknis lenrang keselamalan Iransportasl

~'

Oepartamen Perhubungan

DepPU, Kemeneg PDT, Kemeneg PPN/Kepala Bappenas

Po~i,

DepPU, Deperin

"

PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• Sosialisasi SK Menkeu lentang Dana Usaha Bersama di 570 KablKola

Departamen Keuangan

• Sosiaiisasl dan bantuan PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbaf dan Jabaf

Departemen Oalam Negeri. Departemen Pemkerjaan Urn urn

Bappenas, Kemenko Kesra, Oepkeu. Pemda Sum bar

• Melanjulkan PKH bagi 770 000 RTSM dengan Jdentifikasi 50 000 calon peserta baru PKH di 5 proplnsr

Depar1emen Sosial

PT Pos, Depkes, Depdiknas, Oepag, Pemda

Kepri. Bali, Kalleng, Sulteng dan Sulsel dengan

penambahan anggaran Rp 200 M (Tolal Rp 1 3 T pada lhn, 2010) • PelunaJran progfam Bantuan 50 sIal Terpadu Berbasls Keluarga yang mengintegrasikan bantuan bidang kesehatan. pendidikan. pangan dan bantuan langsung

• Melakukan koordinasi antara pemefjnrah pus at dan pemerinlah daerah untuk meogembangkan Lembaga Pelatihan Kerja {LPK} berbasis kompetensl dl daerah ~

Penguatan kelembagaan kelembagaan Badan Naslonal Serliftkasi Protesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri dan independen.

Kementerian Koordinatof

8idang Kesejahtefaan Rakyal

Oepartemen Tenaga Kel')a dan Transmigrasl

Oepnakertrans

Depart em en Tenaga Ke'la dan Transmigrasl

BNSP

11/18/2009


RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

Pr~ram-4: ~e,!I!lg~atarrF!,slhtasl dan-Perl',"!d_ungan untuk Mendukung Mob.htas Tenaga Ke'la .. Idenlifikasi peraluran yang menghambat perpindahan dan perjaJanan penduduk unluk melakukan kegialan

ekonomi ke suatu daerah khususnya daJam mencari

pekerjaan

Depart em en Tenaga Keqa dan Transmlgras'

Pemda

.. Kajian terhadap ralifikasl konvensl buruh mtgran dan keJuarganya

Departemen Tenaga Kefja dan Transmlgrasl

Oeplu. Oepnakertrans

.. Penyelesaian pemutangan pekeqa migran bermasalah

Oepartemen Tenaga Keqa dan Transmigrasl

Oepsos. Oeplu. Depnakertrans, BNP2TKI

frOii.;;!i;!r~i'periyeinpumiiariKeriingka Kebijak~nuntuk Mimdorong Penciplaan Lapangan Kerja Produktif • Penyempurnaan kebtJakan ketenaga kerjaan secara '''partll an tara pemerlnlah. asoslasi pengvsaha dan

serikal pekeqa

,Pro'iilirii

Kemenlenan Koordlnalor Bldang Perekonomlan

Depnakenrans

6: Pefi,;;'gkatan pembiayj;"an kesehatan,untuk membei-ikan jaminan kesehatan masyarakat

• Peningkatan pelayanan pada 76.4 Jula penduduk mlskln dalam sistem Jaminan kesehatan dengan anggaran sebesar 4,6 IriJiun

Depal1emen Kesehalan

Kemenko Kesra. Depkes.

Oeotan

"


"

'<"\ , " ..

~ Ct

• Meningkalkan kesehatan masyarakal pedesaan melalui pemanlapan Puskesmas, Posyandu, Bidan Oasa. dan KB-Kesehatan Reproduksi. dengan - Meranjutkan pendataan ibu hamil dan penyediaan Buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA) bag! lbu hamlr

baru di 60 000 desa Pembuatan buku saku lenlang

penyamaan persepsl glZI bag I pengambrl kepulusan

dan masyarakat Ivas

- Pembenan b.aya operas1onal240 000 Posyandu unluk Nov & Des 2009.

- Pencanangan Kanu MenuJu Sehal (KMS)

- Penanganan kasus gill buruk oleh kader Posyandu.

dimulai dengan 6 000 kasus.

- Pengembangan model reglstrasl kemattan

- Upaya kesehatan sekolall dan Puskesmas untuk

meningkalkan kesehatan anak

Oepal1emen Kesehalan

Oepkes. BKKBN. Kemeneg PP PA

Penelapan Pembalasan Harga Eceran Tenlnggl (HET) dan Obal Generik Benogo (OGB)

Oepartemen Kesehatan

Oepkes.8KKBN

• Revitalisasl Permenkes lenlang kewaJiban menuliskan resep dan penggunaan abat generik di sarana

peJayanan kesehatan pemeflntah

Oepartemen Kesehalan

Oepkes. BKK8N

~

h'

"

11/18/2009

, PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

RENCANAAKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

·,~ra'!:!' 8:, P hgendalian'p~,"y'~ dan' pen;jhjggiJ!"ngan~s"I"Jfk~~hi'iai' 'iklbal beneana • Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan AcqUired Immune DefiCIency Syndrome (AIDS)' - Pengamanan dan penyedlaan Anti Refro Viral (ARV) unluk 16000 Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA). penyedlaan reagent HIV unluk pengamanan darah (950.000 tes). survailans (200 000 lesl dan diagnoslik (1.000 000 les I, - Pusal pengobalan TuberculOSIS (TS) HIV ct. Provlnsl


Papua • Penanggulangan Malaria - Penemuan dan pengobatan 300 000 penderita malaria, - Distribusr 2.5 Jula kelambu (Impragnated bed nel) - Screening 450.000 lbu hamll untuk perhndungan lerhadap malaria - Pos malaria tenntegrasl dengan Oesa Slaga

Departemen Kesehatan

• Penlngkatan Universal Child tmmunlzallon (UCI) dIS provinsl Jawa (Jallm. Jaleng. Jabar. Banten OKl

Oepanemen Kesehalan

Jakarta). • Pengawasan abal

Depanemen Kesehalan

• Operaslonahsasl 8alal Pengobatan HaJllndonesra


(BPHII baru d, Makkah Arab Saudi,


.,~~~~~~a~~~c';o ~~,rul~~j, di'e~~~/~t~~,il • Depkes. Kemeng PP dan PA

• Otsusunnya Permenkes tentang Praktek lenaga kesehatan (perawat dan bidan) dl OTPK dan PeraluranlKepmenkes lentang pembenan Insenlif bagl lenaga kesehatan stralegls (dokler. perawal. bidan. sarjana kesehatan masyarak81. sanitarran. ahli gLZi. asislen apoleker dan analis) di DTPK • Terpenuhlnya kebuluhan 18naga keseh Ian Slrategls (perawal. bidan. sanitarian. ahli gizL analls kesehalan. aSlsten apoteker) sebanya~ 131 orang di 35 Puskesmas, dari 101 Puskesmas dl DTPK


Oepkes. Kemeng PP dan PA

"

11/18/2009


RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

• Penyediaan Internet bagrpendidikan dasar 9 lahun dl 17 500 sekolah.

Oepartemen Pendtdikan Naslonat

Oepdiknas.Oepag, Kemenegpora. Depbudpar, Depdagri. Kemer>g PP dar> PA. dan asosiasi profesi sarta dunia usaha

• Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9 lahun dalam paradigm a pembelajaran yang akllf, kreallf. efektit, entrepreneurial, dan menyenangkan

Oepartemen Pendidikan Nasional

Depdikr>as. Depag. Kemenegpora. Depbudpar. Depdagri. Kem eng PP dan PA. dan asosiasi profesi serta dunia

usaha

Depdiknas. Depag. Kemeneg PP dan PA, Pemdadan perguruan tinggi serta asosiasi profesi

• Pengembangan pendidikan kewlrausahaan dan pola kemitraan anlara pendidikan kejuruan, pendldlkan 11nggl Yokasi, dan pelalihan kelerampilan dengan dunla industri. termasuk induSlrt krealif. daJam rangka memperkual inlermediasi dan mempunyal kesempalan pemagangan serta kesesuaian pendldrkanl pelallhan dengan duma kerja

Oepartemen Pendldlkan Nasionat

Depdiknas. Depag. Kemeneg PP dan PA. Kemenegpora, Kemeneg Koperasi dan UKM, Oepnakertrans. Oeperin. Oaplan pemennlah daerah dan dunla usaha


• Program beasiswa Perguruan ringgi Neger; (PTN) untuk 20 000 siswa SMAlSMK berpreslasl dan kurang mampu

Oepartemen Pendidikan Nasional

Oepdiknas, Depag, Kemeneg PP dan PA. Mennstek. Kemenegpora, Kemeneg Koperasi dan UKM, Depnakertrans, Oeperin, Deplan, Pemda. dan Lembaga Penelilian KJL serta industrildunia us aha

11/18/2009

PROGRAM 100 HARt BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

;1ft~~~.;, '?~::_-• Koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Dewan Nasional

Kemenko Kesra. Bappenas.

Perubahan Iklim (DNPI)

Dephut. Deptan, DepESDM, Dephub. DepPK. Depkeu, Depdag. BMKG

dan Kementerian Negara

lingkungan Hidup • Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan pembiayaan REDO melalui kombinasi marKet dan fund

base (opsi Hybrid) di UNFCCC - Memasukkan isu Manado Ocean Declaration (MOO)

Dewan Nasional

Kemenko Kesra. Bappenas,

Perubahan lklim (DNPI)

Dephul. Deptan. DepESDM, Dephub. DepPK. BMKG, Deplu

dan Kementerian Negara

Lingkungan Hidup

dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC - Melaksanakan negosiasi

.m.~5';

•

~.~_~'~::nt·~e~~!i.~-.~-:~.''j!ffiu__:!_~ ;g~'~ _t!-a"e.Qi:f:;:!i:; i t~1:~)~;:~!i ! fl-~i'i~ _~mL~;'j~,~ ~.:~·":"~_g~ ; 'il1i:1ti:1e1.il_?['li;:;be]: :n~ ; :,\n': _.~: ;"iE; ,P·~ ;:O: ~;:'i: l~ ,!"J:":.~"~ .•::-:..-~·: ;":-:.;:; :~;,: -,:-., -1.

• Pengkajian dan penelapan mekanisme pencegahan kebakaran hulan di Riau, Jambi, Sumalera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Oephut

• Revitahsasl Lembaga Penanganan Bencana

Kementerian Koordinalor Bidang Perekonomian

BNPB

,.


RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

;

INSTANSI TERKAIT

~~~MIt~ • Peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, meliputi pelayanan akomodasi, transportasi dan kesehatan bagi 210 ribu jamaah haji Indonesia tahun

Departemen Agama

Dephub, Deplu. Depkes

Departem en Agama

Depdiknas

1430 H /2009 M. • Peningkalan kuahtas pendidikan di pesanlren dan Madrasah sebagai bagian dan slstem pend,dikan nasional

a Iklim Investasi dan Iklim Usaha a Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Recommend Documents