PRIORITAS NASIONAL 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA. Deputi Bidang Ekonomi

PRIORITAS NASIONAL 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Deputi Bidang Ekonomi Disampaikan Pada Acara Penutupan Pramusrenbangnas Jakarta, 29 April 2013

Kerangka Substansi Prioritas Nasional 7

ISU STRATEGIS PN 7 Th 2014

Mendorong pencapaian target RPJMN A dan mengurangi gap dengan sasaran RPJMN

(soft infrastructure): 1. Penurunan Biaya Logistik Nasional 2. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 3. Peningkatan Kemudahan Berusaha 4. Perkuatan Kelembagaan Hubungan Industrial

Masih belum optimalnya penggunaan perijinan secara online/elektronik Masih belum optimalnya implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

B

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Mendorong Sinergi Lintas Prioritas RPJMN untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Mendorong implementasi Cetak Biru Sislognas yang ditetapkan pada bulan Maret 2012 Isu penting: Masih tingginya biaya logistik di Indonesia dan adanya komitmen Indonesia di AEC dan APEC untuk menurunkan biaya logistik Masih rendahnya peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business/EoDB (saat ini peringkat Indonesia pada 128 dari 185 negara yang disurvei)

Prioritas Nasional 6 Bidang Infrastruktur (Hard Infrastructure)

Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA (1)

SASARAN :

ARAH KEBIJAKAN:

Meningkatnya investasi berupa PMTB antara 9,6-11,1persen;

1. Penyederhanaan, percepatan, dan transparansi prosedur investasi dan berusaha 2. Peningkatan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha 3. Percepatan pengembangan dan pelaksanaan fungsi KEK 4. Penyederhanaan regulasi KPS 5. Pengembangan Sistem Logistik Nasional 6. Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan fasilitas online untuk: (i) proses ekspor/impor; dan (ii) perijinan investasi dan usaha; 7. Pengembangan pasar tenaga kerja 8. Menerapkan kebijakan pengupahan dan “hiring-firing” ke arah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas

PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA (2) ISU STRATEGIS:

PERKUATAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEGIATAN: 1. Penguatan kelembagaan bipartit, melalui fasilitasi pendidikan teknikteknik berunding;

2. Penguatan kapasitas mediator dalam penyelesaian kasus-kasus perburuhan; 3. Sosialisasi kebijakan pengupahan dan SJSN program ketenagakerjaan; 4. Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh; 5. Peningkatan kepatuhan perusahaan terkait standar ketenagakerjaan utama. 4

Dukungan Daerah yang Diperlukan untuk Meningkatkan Iklim Investasi dan Iklim Usaha LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH:

1

Peningkatan kemudahan perijinan

2

Peningkatan pelayanan melalui PTSP

3

Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah.

4

Pemberian fasilitas

5

Pemilihan fokus bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal

6

Peningkatan kerjasama dengan daerah lain

MENDUKUNG PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA DI DAERAH

5

Hasil Kesepakatan Pramusrenbangnas: Badan Koordinasi Penanaman Modal

KESEPAKATAN UMUM  Menyepakati perkiraan dan cakupan dana dekonsentrasi penanaman modal tahun 2014  Penerapan SPIPISE di 50 PTSP Kabupaten/kota. Kepastian lokasi tersebut belum ditetapkan karena tergantung kesiapan daerahyang berupa pembangunan pasar tradisional percontohan dan pusat distribusi regional

6

Hasil Kesepakatan Pramusrenbangnas: Badan Koordinasi Penanaman Modal PROVINSI

Dana Dekonsentrasi Penanaman Modal

32 provinsi se Indonesia kecuali DKI Jakarta

1. Besaran anggaran Dekon untuk kegiatan monitoring Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal tahun 2014 adalah +/- Rp. 500 juta dihitung berdasarkan pembobotan atas berbagai kriteria (al. beban realisasi penanaman modal, dan kemampuan penyerapan tahun-tahun sebelumnya). 2. Kepala BKPM akan mengirimkan surat resmi kepada 32 Gubernur penerima Dekon mengenai kepastian besaran alokasi dana Dekon tersebut.

Provinsi DKI Jakarta

Sampai dengan tahun 2014 DKI Jakarta sepakat tidak menerima dana Dekon monitoring Pengendalian Pelaksanaan penanaman modalkarena: 1. Keterbatasan SDM untuk kegiatan monitoring lapangan atas kegiatan tersebut. 2. Untuk sementara masih dilakukan sendiri sesuai dengan kemampuan SDM yang ada dan dana yang tersedia di Pemda DKI Jakarta. 7

Hasil Kesepakatan Pramusrenbangnas: Kementerian Perdagangan

KESEPAKATAN UMUM  Menyepakati alokasi Indikatif Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan tahun 2014 untuk 33 Provinsi yang terbagi dalam: a. Kegiatan Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari: • Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah • Peningkatan perlindungan konsumen daerah • Peningkatan pasar lelang daerah

b. Kegiatan Dekonsentrasi Perdagangan Luar Negeri terdiri dari: • Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah • Sosialisasi pelaksanaan AEC 2015 • Pengembangan ekspor daerah  Menyepakati usulan lokasi prioritas bagi kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) yang berupa pembangunan pasar tradisional percontohan dan pusat distribusi regional 8

Hasil Kesepakatan Pramusrenbangnas: Kementerian Perdagangan …..(1)

PROVINSI

NAD

Lokasi Prioritas Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Usulan Terkait Kemendag

Dana Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Rp. Juta)

-

3.729,0

Sumatera Utara

Pasar Percontohan : 1) Kab Tapanuli Selatan, 2) Kab Labuhan Batu Utara, 3) Kota Tebing Tinggi, 4) Kota Tanjung Balai, dan 5) Kab Tapanuli Tengah

3.500,8

Sumatera Barat

Pasar Percontohan di: 1) Kab Tanah Datar, dan 2) Kota Solok

4.086,1

Riau

1. Revitalisasi Pasar di Pasar Lima Puluh Kota, Kota Pekanbaru 2. Relokasi dan Peningkatan UPT Metrologi Propinsi di Pekanbaru 3. Pembangunan Sarana Kemetrologian di Kab Bengkalis

3.240,4

9

Hasil Kesepakatan Pramusrenbangnas: Kementerian Perdagangan…… (2) PROVINSI

Kepulauan Riau Bangka Belitung

Lokasi Prioritas Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Usulan Terkait Kemendag Pasar Percontohan di Kab Lingga

Dana Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Rp. Juta) 3.082,0

-

3.218,3

Bengkulu

Usulan akan disampaikan langsung kepada Kementerian Perdagangan karena pada saat pengisian Aplikasi UKPPD terdapat permasalahan

3.087,5

Jambi

Pasar Percontohan di Kota Jambi

3.480,7

Sumatera Selatan

PasarPercontohan di: 1) Kab Oku Selatan, 2) Kab Musi Banyuasin, 3) Kab Empat Lawang

3.330,1

Lampung

Pasar Percontohan di: 1) Kab Lampung Utara, 2) Lampung Tengah

3.487,2 10


Banten DKI Jakarta

Lokasi Prioritas Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Usulan Terkait Kemendag Revitalisasi Pasar di Kab Serang -

Dana Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Rp. Juta) 2.899,9 2.888,6

Jawa Barat

Revitalisasi Pasar di Kab Cirebon (Pasar Trusmi)

4.684,8

Jawa Tengah

Revitalisasi Lab Metrologi Legal Propinsi di 6 Lokasi

4.254,5

Revitalisasi Pasar di: 1) Pasar Projo, Ambarawa, Kab Semarang, 2) Pasar Cilongok,Kab Banyumas, 3) Pasar Ngawen ,Kab Blora 11


DIY

Lokasi Prioritas Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Usulan Terkait Kemendag Mengusulkan Pembangunan Pasar di Form F0 UKPPD mendukung MP3EI dan MP3KI

Dana Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Rp. Juta) 3.752,7

APBD menyiapkan dana pendamping sebesar: 1) Kab Bantul 15M, 2) Prambanan, Kab Sleman 20M, 3) Semin,Kab Gunung Kidul 1,5 M, 4) Sentolo, Kab Kulon Progo 5M, 5) Terban, Kota Yogya 500Jt Prioritas Lokasi adalah: Pasar Prambanan di Kab Sleman, dan Pasar Sentolo di Kab Kulon Progo

Jawa Timur

Prioritas Lokasi revitalisasi pasar adalah: Jombang, Jember dan Banyuwangi

4.568,1 12




Bali

Prioritas Lokasi Revitalisasi Pasar adalah: 1) Kab Bangli, dan 2) Kab Gianyar

4.041,8

Nusa Tenggara Barat

Pasar Induk: Kab Sumbawa

4.237,5

Mengusulkan bantuan sarana usaha perdagangan bagi PKL berupa gerobak jualan, tenda dan cool box

Nusa Tenggara Timur

Pasar Percontohan: 1) Kota Kupang, dan 2) Kab Belu

3.452,1

Pusat Distribusi: Kab Ende

13




Kalimantan Timur

1. Mengusulkan Gudang Non SRG (sebagai buffer stock) di Kab Mahakam Hulu 2. Akan memasukkan data teknis kegiatan DAK Kemetrologian di Kota Tarakan 3. Prioritas revitalisasi pasar di: 1) Kab Mahakam Hulu, 2) Kota Samarinda, 3) Kab Tanah Tidung

3.487,3

Kalimantan Barat

1. Prioritas revitalisasi pasar di: 1) Kab Sekadau, 2) Kab Sintang 2. Akan memasukkan data teknis Resi Gudang di Kab Ketapang untuk mekanisme DAK mendukung program food estate

3.281,3

Kalimantan Tengah

Akan memasukkan data teknis Sarana Kemetrologian di Kab Gunung Mas untuk Mekanisme DAK

3.224,8

Kalimantan Selatan

Mengusulkan pembangunan pasar induk di Kota Banjarmasin

3.099,6 14




-

4.139,3

Gorontalo

1. Prioritas pembangunan pasar percontohan di: 1) Kab Bone Bolango, dan 2) Kab Pohuwato 2. Mengusulkan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi di Kota Gorontalo

3.588,9

Sulawesi Tengah

1. Prioritas pembangunan pasar percontohan di Kab Banggai Kepulauan 2. Terdapat Daerah Otonom Baru yaitu: 1) Banggai Laut dan 2) Kab Morowali Utara akan memasukkan data teknis untuk mekanisme DAK Sarana Perdagangan 3. Akan menyampaikan data teknis Sarana Kemetrologian di Kab Parigi Mautong untukmekanisme DAK 4. Mengusulkan bantuan sarana usaha perdagangan bagi PKL

3.364,8

Sulawesi Utara

15




-

3.117,0

Sulawesi Tenggara

Akan menyampaikan data teknis Gudang dalam kerangka SRG untuk mekanisme DAK di Kab Kolaka dan Kolaka Utara

4.056,8

Sulawesi Selatan

Mengusulkan pembangunan Pusat Distribusi Propinsi di Kota Pare-Pare, usulan ini belum ada dalam form UKPPD

4.312,9

Maluku Utara

Prioritas pembangunan pasar percontohan di Kota Ternate

3.958,8

Maluku

Prioritas revitalisasi pasar tradisional di: 1) Kab Maluku Barat Daya, 2) Kab Maluku Tenggara, 3) Kab Buru Selatan

3.873,5

Sulawesi Barat

16




1. Papua

1. Prioritas lokasi revitalisasi pasar tradisional berdasar hasil Rakorsus P4B adalah: 1) Kab Keerom, 2) Kab Paniai, 3) Kab Lanny Jaya dan Pembangunan Pusat Distribusi di Kab Mimika 2. Prioritas lokasi revitalisasi pasar tradisional hasil musrengbangda di Kota Jayapura, pasar youtefa 3. Mengajukan usulan melanjutkan finalisasi revitalisasi pasar tradisional Skouw di perbatasan dengan PNG

3.718,0

Papua Barat

1. Prioritas lokasi pembangunan pasar tradisional percontohan berdasar hasil Rakorsus P4B adalah: 1) Kota Sorong, dan 2) Kab Sorong dan Pembangunan gudang non SRG (buffer stock) di: 1) Kota Sorong , dan 2) Kab Manokwari, serta pembangunan pasar buah di Kab Manokwari Barat 2. Mengusulkan pemberian subsidi ongkos angkut untuk komoditas bahan pokok (usulan ini akan dikomunikasikan dengan Kementerian teknis terkait)

3.755,5

17

CATATAN KESEPAKATAN: KEMENAKERTRANS 1. Kegiatan isu strategis penguatan kelembagaan hubungan industrial difokuskan pada daerah industri yang rawan kasus hubungan industrial, seperti Jawa (Bekasi, Karawang, Banten), Sumut, dan Sulsel. 2. Pemda diharap mendorong pengadaan dan pengangkatan pegawai fungsional ketenagakerjaan (pengawas, pengantar kerja, mediator, instruktur pelatihan) di daerah, terutama di daerah yang belum memilikinya. 3. Bidang kejuruan pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kearifan lokal. Jika dukungan APBN tidak mencukupi, pembiayaan pelatihan didukung dari APBD. 18

HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANGNAS: Kemenakertrans

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

LOKASI

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI (Rp JUTA)

7.100 org

33 prov

24.384,0

900 org 3.300 org

18 prov 33 prov

5.650,0 4.950,0

3.300 org

33 prov

5.050,0

2.650 org

33 prov

3.499,5

768 LKS bipartit 58 LKS tripartit 1.250 org

33 prov 33 prov 33 prov

6.055,0 2.616,8 1.061,0

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1. Pelatihan teknik negosiasi bagi perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha 2. Peningkatan kapasitas mediator HI 3. Sosialisasi kebijakan pengupahan bagi pekerja, SP/SB, pengusaha, aparatur daerah dan LSM 4. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, SP/SB, pengusaha, aparatur daerah dan LSM 5. Pelatihan HI bagi pekerja, pengusaha dan mediator HI 6. Pembentukan LKS bipartit perusahaan 7. Pembentukan LKS tripartit kab/kota 8. Peningkatan kapasitas anggota LKS bipartit dan tripartit

19

Tindak Lanjut 1. K/L terkait agar dapat mengawal hasil kesepakatan pramusrenbangnas secara konsisten dalam RKAKL (serta memberikan argumen kuat kepada DPR) 2. Pemerintah daerah agar dapat menindaklanjuti kesepakatan Pramusrenbangnas ini dalam RKPD dan APBD (terutama yang terkait dengan kesiapan lahan dan pendampingan anggaran)

20

TERIMA KASIH

21

PRIORITAS NASIONAL 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA. Deputi Bidang Ekonomi

Recommend Documents