REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Wilayah Kalimantan Musrenbangnas RKP Tahun 2011 Jakarta 28 April – 1 Mei 2010 1
OUTLINE BAPPENAS
1. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014 2. Arah Kebijakan dan Sasaran RKP 2011 3. Kondisi dan Target 2011 4. Persandingan UPPD dan Renja K/L
2
KERANGKA PIKIR PRIORITAS 9 BAPPENAS
• Perubahan Iklim
Lingkungan • Perbaikan Kualitas Hidup Lingkungan
Pembangunan Nasional • Sistem Peringatan Dini
Pengelolaan • Peningkatan Kapasitas Bencana Pengelolaan Bencana
3
BAPPENAS
1. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam RPJMN 2010-2014
4
BAPPENAS
•
•
Tema Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan; serta Penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim
5
BAPPENAS
No.
1.
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014 SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGAN DAERAH YANG DIHARAPKAN
Perubahan iklim: •Penyediaan Data dan Informasi • Peningkatan keberdayaan pengelolaan •Pemeliharaan tanaman lahan gambut, di luar kawasan hutan • Peningkatan hasil rehabilitasi seluas •Penegakan Hukum 500,000 ha per tahun, Daerah (Perda) terkait • Penekanan laju deforestasi secara sungguh- Tata Ruang dan Lahan sungguh diantaranya melalui kerjasama Hijau lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi 6
BAPPENAS
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
No.
SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGAN DAERAH YANG DIHARAPKAN
2.
Pengendalian Kerusakan Lingkungan: • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; • Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun • Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; • Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya
• Penyediaan Data dan Informasi Kualitas Lingkungan •Pelaksanaan SPM Bidang LH di daerah (Pemantauan Kualitas Air dan Udara) •Pencegahan Kebakaran •Penegakan Hukum Daerah (Perda) Tata Ruang dan Tata Guna Lahan 7
BAPPENAS
No.
3.
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014 SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
DUKUNGAN DAERAH YANG DIHARAPKAN •Dukungan pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana (Tsunami, Cuaca, Gempa Bumi)
8
BAPPENAS
No.
4.
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGAN DAERAH YANG DIHARAPKAN
Kapasitas : •Pembentukan BPBD Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah •Pengintegrasian pengurangan risiko dan masyarakat dalam usaha pengurangan bencana kedalam risiko, mitigasi dan penanganan bencana kebijakan dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi pembangunan daerah •Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah
9
BAPPENAS
2. Arah Kebijakan dan Sasaran RKP 2011
10
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL BAPPENAS
1.Perubahan Iklim • Upaya yang terus menerus untuk pengurangan lahan kritis melalui: – rehabilitasi dan reklamasi hutan, – peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut.
• Peningkatan kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu, • Evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L, serta • Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. 11
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL BAPPENAS
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan •
Pelestarian daya dukung dan pemulihan kualitas daya tampung lingkungan hidup
•
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
•
Terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
•
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
•
Terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. 12
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL BAPPENAS
3. Sistem Peringatan Dini • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. • Peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi, dan pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi.
13
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL BAPPENAS
4. Penanggulangan Bencana •
Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu.
•
Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
• Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, •
Penyusunan dan sosialisasi panduan kesiapsiagaan masyarakat pendayagunaan teknologi mitigasi bencana.
•
Tersedianya peta rawan bencana bagi keperluan mitigasi 14 bencana.
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
RKP 2011: BUKU 2 BAB 1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan BIDANG SDA DAN LH DALAM BAB 1. KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG
Lintas Bidang Perubahan Iklim Global
Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kelautan
15
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN LATAR BELAKANG Pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi Perlunya integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral dan koordinasi antarberbagai pihak SASARAN Teradopsinya pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Terpeliharanya kualitas LH (membaiknya indeks kualitas LH) Disepakati dan disusunnya indeks kualitas LH sebagai alat mengukur pembangunan berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN Kegiatannya merupakan upaya integral dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan Mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengarusutamaan dilakukan pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
Lanjutan pengarusutamaan…..
INDIKATOR KINERJA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Indikator ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi SOSIAL Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan Partisipasi masyarakat marginal Dampak terhadap struktur sosial masyarakat Tatanan/nilai sosial LINGKUNGAN HIDUP Dampak terhadap kualitas air, udara, lahan, dan ekosistem (keanekaragaman hayati)
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
LINTAS BIDANG : PERUBAHAN IKLIM KONDISI SAAT INI Meningkatnya bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan perubahan keanekaragaman hayati. Kenaikan muka air laut telah mempengaruhi pola perhubungan antarpulau, kerusakan sarana dan prasarana pesisir, intrusi air laut yang makin tinggi, dan kemampuan nelayan untuk melaut. PERMASALAHAN/ISU Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi Masih kurangnya kesadaran masyarakat
SASARAN Meningkatnya kapasitas adaptasi perubahan iklim, pertanian, kelautan dan perikanan, sarpras, kesehatan Meningkatnya kapasitas mitigasi di sektor pertanian, kehutanan, lahan, gambut, energi, transportasi, industri dan pengolahan limbah Menurunnya emisi GRK … juta ton CO2 Tersusunnya MRV nasional Tersusunnya Sistem Inventory GRK nasional
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan; Tersedianya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian perubahan iklim; Pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan dan limbah; Peningkatan kapasitas adaptasi sektor dan daerah terutama dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan sumber daya air; Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim.
19
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN KONDISI SAAT INI Tata kelola wilayah lautan masih partial dan bias ke daratan sehingga kebijakan yang ada tidak utuh dan terintegrasi
PERMASALAHAN/ISU Minimnya infrastruktur pendukung Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga Masih lemahnya pengendalian dan pengawasan SD kelautan Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak menurunnya ketersediaan SD plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya
SASARAN Pengembangan data dan informasi serta riset SD kelautan non konvensional Pengembangan infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil terluar dan fasilitas perintis Peningkatan kerja sama dan tata batas wilayah laut Peningkatan pengawasan Penataan ruang dan zonasi di pesiisr dan lautan Rehabilitasi, konservasi SD kelautan dan perikanan
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG BAPPENAS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Meningkatkan sinergitas antar sektor/daerah/pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SD kelautan dan pulau-pulau kecil melalui penyusunan tata ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Meningkatkan pemahaman tehadap konsep negara kepulauan bagi generasi muda dan masyarakat luas melalui peningkatan modul di sekolah dan peningkatan public awareness; Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut; Meningkatkan pengamanan, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI: Pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis untuk pendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun industri maritim.; Meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI; Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsinya sebagai pendukung kehidupan. 21
3.3. Dukungan Program dari K/L BAPPENAS
Kementerian/Lembaga
Program Terkait
Kementerian Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kementerian Kehutanan
• Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat • Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Program Penelitian , Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK
BAKOSURTANAL
Program Survei dan Pemetaan Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
Kementerian Ristek
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Penguatan Sistem Inovasi Nasional
BPPT
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
22
PERHATIAN KHUSUS BAPPENAS
Keberlanjutan Pelaksanaan Inpres 1/2010 • • • •
Penyiapan penetapan kelas air di tingkat kab/kota untuk 13 sungai prioritas dari 119 kab/kota Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi Berkurangnya volume sampah melalui 3R dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan Pembangunan TPA regional dan sanitary landfill
Keberlanjutan Pelaksanaan Inpres 3/2010 •
• • •
Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial (Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng) Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR) Penetapan kelembagaan KPHP dan KPHL Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis (NTT, Sumbar, Sulsel, Maluku, NTB) 23
BAPPENAS
3. Kondisi dan Target 2011
24
1. Perubahan Iklim BAPPENAS
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun
NO 1 2 3 4
PROPINSI
LUAS LAHAN SASARAN REHABILITASI (Ha)
WILAYAH KALIMANTAN Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur TOTAL INDONESIA
dan
507,4 294,1 61,2 194,7
2,500,000
25
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan BAPPENAS
Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa Jenis industri dan jasa: pertambangan, energi, migas, agro industri, manufaktur dan jasa (termasuk rumah sakit) Kegiatan yang dilakukan : • Pengendalian Pencemaran Air • Pengendalian Pencemaran Udara • Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas • Pengelolaan B3 dan Limbah B3 manufaktur, Agroindustri dan Jasa • Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 • Penanganan Kasus Lingkungan
Wilayah
Jumlah
Sumatera
202
Jawa
348
Kalimantan
89
Bali Nusa Tenggara
6
Sulawesi, Maluku dan Papua
35 26
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan BAPPENAS
Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan bencana WILAYAH/PROVINSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Jambi, Sumatera Barat Jawa Timur Jawa Barat, DKI Jakarta Jawa Barat, Banten Jawa Barat Jawa Barat Riau, Sumatera Barat Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu DIY, Jawa Tengah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Lampung DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur
DAS ‘Sangat’ Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
DAS Barito DAS Batang Hari DAS Brantas DAS Ciliwung DAS Cisadane DAS Citanduy DAS Citarum DAS Kampar DAS Musi DAS Progo DAS Saddang DAS Sekampung DAS Solo
27
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan BAPPENAS
KAWASAN KONSERVASI LAUT DI INDONESIA 2009 No A
B
Kawasan Konservasi Inisiasi Dephut
Jumlah Kawasan
Luas (Ha)
40
5,418,931.55
- Taman Nasional Laut
7
4,043,541.30
- Taman Wisata Alam Laut
18
767,102.00
- Suaka Margasatwa
7
337,308.25
- Cagar Alam Laut
8
270,980.00
Inisiasi Pemda dan DKP
83
11,633,805.25
- Kawasan Konservasi Perairan Nasional
18
3,521,130.01
- Kawasan Konservasi Laut Daerah
36
8,110,136.11
- Suaka Perikanan
3
453.23
- DPL dan DPM
26
2,085.90
Jumlah Total
123
17,052,736.80 28
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) BAPPENAS
PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR KEP. RIAU BENGKULU LAMPUNG JABAR JATENG KALBAR KALSEL KALTIM SULTRA SULTRA GORONTALO SULSEL NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL
LUAS (HA) 50,000 111,483 51,276 682,769 50,308 14,867 32,315 6,800 15,300 22,099 1,271,949 27,936 3,000 2,460 21,486 49,557 3,921,138 1,177,646 597,747 8,110,136 29
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan BAPPENAS
penurunan tingkat hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun Berupa : Kebijakan dan Penerapan Mekanisme Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan , serta Penanganan Kasus Lingkungan terkait kebakaran hutan
No 1.
Wilayah Prioritas Kalimantan
Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
Tersedianya data sebaran hotspot di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan
30
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan BAPPENAS
penurunan tingkat polusi keseluruhan
No. Wilayah 1. Kalimantan
Kota Besar Palangkaraya
Kegiatan yang dilakukan,diantaranya : • Pengendalian Pencemaran Udara • Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor • Kebijakan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan LH (Insentif Pendanaan) 31
3. Sistem Peringatan Dini : BAPPENAS
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) Sistem TEWS
Wilayah Regional Center 1. Medan (9 lok) Regional Center 2. Bandung (18 lok) Regional Center 3. Denpasar (6 lok) Regional Center 4. Makassar (15 lok) Regional Center 5. Jayapura (4 lok) Regional Center 6. Padang (13 lok) Regional Center 7. Jogyakarta (24 lok) Regional Center 8. Kupang (4 lok) Regional Center 9. Ambon (5 lok) Regional Center 10. Manado (7 lok)
Provinsi 33 Propinsi
32
3. Sistem Peringatan Dini : BAPPENAS
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) Sistem MEWS
Wilayah 1. Aceh 2. Medan 3. Padang Sidempuan 4. Pekanbaru 5. Padang 6. Sungai Penuh 7. Jambi 8. Palembang 9. Bengkulu 10.Lampung 11.Jakarta 12.Bandung 13.Semarang 14.Surabaya 15.Denpasar 16.Sumbawa Besar 17.Dompu 18.Ruteng
19. Alor 20. Kupang 21. Saumlaki 22. Ambon 23. Buru 24. Labuha 25. Masifo 26. Pontianak 27. Sintang 28. Pangkalanbun 29. Palangkaraya 30. Sungai Pinang 31. Banjarmasin 32. Samarinda 33. Longwai 34. Tarakan 35. Longnawan 36. Makassar
Provinsi 37.Polewali 38.Baubau 39.Palu 40.Luwuk 41.Gorontalo 42.Manado 43.Sorong 44.Nabire 45.Fak Fak 46.Pamdai 47.Timika 48.Jayapura 49.Merauke 50.Wamena 51.Tanah Merah
33 Provinsi
33
4. Penanggulangan Bencana BAPPENAS
No. 1.
No. 1.
Wilayah Wilayah Kalimantan
Strategi Pembangunan Wilayah
Jenis Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah, Banjir, Gelombang Pasang, Kebakaran Hutan, Banjir - Longsor, Kekeringan Lokasi Sasaran
Pemenuhan Kebutuhan dan Kalimantan Barat; Kalimantan Pendistribusian Peralatan dan Timur Logistik di Kawasan Rawan Bencana
34
BAPPENAS
4. Persandingan UPPD dan Renja K/L
35
REPUBLIK INDONESIA
Terima kasih
36
