PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LAUT DAN REKLAMASI TELUK BENOA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Taman Nasional Laut Dasar pengelolaan : UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
UU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya • Bab 1 pasal 1 butir 13, Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. • Bab 1 pasal 1 butir 14, Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 3
• Bab 1 pasal 1 butir 15, Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. • Bab 1 pasal 1 butir 16, Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 78A : Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri (sesuai pasal 1 butir 44, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan). Penjelasan Pasal 78A Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain: a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu; b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa; c. Taman Nasional (Laut) Bunaken; d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi; e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate; f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan g. Taman Nasional Kepulauan Togean.
Kawasan Konservasi Laut / Perairan A.
Inisiasi Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan • Taman Nasional Laut • Taman Wisata Alam Laut
B.
Unit 7 18
• Cagar Alam Laut
9
• Suaka Marga Satwa Laut
7
Inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kawasan Konservasi Laut Daerah
35
• Calon Kawasan Konservasi Perairan
18
• Suaka Perikanan • Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)
3 26
Pengelolaan Taman Nasional Laut oleh Kementerian LHK seluas 4.045.049 Ha
No.
Nama Taman Nasional
Luas (Ha)
1.
Taman Nasional Laut Bunaken
89.065
2.
Taman Nasional Laut Taka Bone Rate
3.
Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih
4.
Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
5.
Taman Nasional Laut Wakatobi
6.
Taman Nasional Laut Karimun Jawa
111.625
7.
Taman Nasional Laut Kepulauan Togean
362.605
530.765 1.453.500
107.489 1.390.000
Total
4.045.049
7
Kawasan Konservasi Laut (KSA&KPA) yang diserahkan Kementerian Kehutanan kepada KKP berdasarkan BAST No. BA.01/Menhut-IV/2009 dan BA.108/MEN.KP/III/2009
No.
Nama Kawasan
1.
Kawasan perairan Laut Banda
2.
Kepulauan ARU bagian tenggara dan laut dsk.
3.
Kepulauan Raja Ampat dan laut sekitarnya
4.
Kawasan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan
5.
Kepulauan Padaido dan perairan sekitarnya
6.
Kepulauan Kapoposan dan laut sekitarnya
7.
Kepulauan Panjang di Irian Jaya
8.
Pulau Pieh di Sumatra Barat dan laut sekitarnya
Luas (Ha) 2.500 114.000 60.000 2.954 183.000 50.000 271.600
39.900 Total
723.954
KAWASAN KONSERVASI LAUT/ TAMAN NASIONAL LAUT
I. Taman Nasional Laut NO. 1.
NAMA Taman Nasional Laut Bunaken
LUAS (HA)
PROVINSI Sulawesi Utara
89.065,00 2.
Taman Nasional Laut Taka Bone Rate
Sulawesi Selatan 530.765,00
3.
Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih
Irian Jaya 1.453.500,00
4.
Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
DKI Jakarta 107.489,00
5.
Taman Nasional Laut Wakatobi
Sulawesi Tenggara 1.390.000,00
6.
Taman Nasional Laut Karimun Jawa
Jawa Tengah 111.625,00
7.
Taman Nasional Laut Kepulauan Togean
Sulawesi Tengah 362.605,00
TOTAL
4.045.049,00
DASAR HUKUM SK. Menhut Nomor 730/Kpts-II/1991 Tgl-10-1991 SK. Menhut Nomor 280/Kpts-II/1992 Tgl 26-2-1992 SK. Menhut Nomor 472/Kpts-II/1993 Tgl 2-9-1993 SK. Menhut Nomor 162/Kpts-II/1995 Tgl 23-3-1995 SK. Menhut Nomor 393/Kpts-VI/1996 Tgl 21-3-1996 SK. Menhut Nomor 78/Kpts-II/1999 Tgl 22-2-1999 SK. Menhut Nomor 418/Menhut-II/2004
Kawasan Konservasi Laut DI NTT DAN NTB II. Taman Wisata Alam Laut NO. 1.
NAMA
LUAS (HA)
TWAL Teluk Maumere
PROVINSI Nusa Tenggara Timur
59.450,00 2.
TWL. Teluk Kupang,
3.
TWL. Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan
4.
TWA. Tujuh belas pulau
5.
TL. P. Moyo
6.
TWA. Pulau Satonda
50.000,00 2.954,00 9.900,00 6.000,00 2.600,00
TOTAL
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
DASAR HUKUM Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987 Tgl. 21-04-1987 Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993, Tgl. 28-01-1993 Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1993, Tgl. 16-02-1993
No. 589/Kpts-II/1996, Tgl. 16-09-1996 Menteri Kehutanan No. 308/Kpts-II/1996, Tgl. 29-9-1996 Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-II/1998, Tgl. 22 Januari 1998
767.610,15
III. Cagar Alam Laut NO. 1.
NAMA Cagar Alam Riung
LUAS (HA)
PROVINSI
2.000,00 Nusa Tenggara Timur TOTAL
274.215,45
DASAR HUKUM Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996 Tgl. 16-9-1996
KOORDINASI PENYELESAIAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT 1. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.638/MEN-KP/XI/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Pengalihan Taman Nasional Laut dan Kewenangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan. 2. Surat Menteri LHK Nomor S.11/Menhut-II/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Pengalihan Taman Nasional Laut dan Kewenangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan. 3. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut/Taman Nasional Laut yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet pada tanggal 7 Juli 2015. 4. Rapat pembahasan pengelolaan Taman Nasional Laut yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Juli 2015 di Kementerian LHK. 5. Rencana Aksi atas hasil rapat butir 3 dan 4 akan diterbikan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri LHK dan Menteri KKP.
REKLAMASI TELUK BENOA
Informasi Singkat 1. PT. Tirta Wahana Bali Internasional berencana melakukan reklamasi areal pasang surut Teluk Benoa seluas 638 Ha dengan membangun 12 pulau reklamasi (termasuk pulau Pudud) di perairan laut Teluk Benoa, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Provinsi Bali. 2. Rencana Revitalisasi di Teluk Benoa, Provinsi Bali secara spasial mengacu pada : a. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 jo Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. 3. Progress : proses AMDAL dalam tahap kerangka acuan (perlu perbaikan yang bersifat teknis dan mendasar atas dokumen KA ANDAL). Hasil AMDAL akan menentukan keberlanjutan proyek reklamasi.
TERIMA KASIH
