FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA Jl. Sedap Malam No. 234, Kesiman, Denpasar – Bali Twitter: @forbali13, Facebook: Bali Tolak Reklamasi, Email:
[email protected] Website: www.forbali.org No : 05 /ForBALI/III/2015 Lamp : 1 (satu) gabung Hal : Penolakan terhadap Konsultasi Publik AMDAL. Kepada, Yth, 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2. PT. Tirta Wahana Bali Internasional di Tempat
Terkait dengan adanya undangan dan pengumuman dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) tertanggal 9 Maret 2015 tentang Konsultasi Publik AMDAL, maka dengan ini kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) hendak menyampaikan sikap sekaligus sebagai nota protes dan keberatan kami atas penyusunan AMDAL PT. TWBI baik dalam hal pengumuman AMDAL (Koran Radar Bali tanggal 9 Maret 2015) maupun Konsultasi Publik Pembahasan AMDAL (11 Maret 2015) dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin lingkungan khususnya yang terkait AMDAL diatur mengenai pelibatan masyarakat dalam tahap penyusunan AMDAL. Hal tersebut dinyatakan dalam: Pasal 26 UU 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PP 27 th 2012 tentang izin lingkungan jo. Peraturan menteri negara lingkungan hidup RI nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 26 ayat (1), (2), (3) UU 32 th 2009 tentang PPLH menyatakan: (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) PP No. 27 th 2012 menyatakan: (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 2 Permen no 17 th 2012 yang menyatakan: Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait. Demikian pula diatur dalam lampiran Permen LH no 17 th 2012 khususnya pada bagian A. Latar Belakang yang menyatakan: … Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas. Pada bagian B. Tujuan angka 1 dinyatakan: Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar: 1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulakan bahwa terhadap pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dengan mengikutkan masayrakat : (a) yang terkena dampak; (b). pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c). yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Agar tercapai proses izin lingkungan yang transparan, akuntabel dan berkualitas maka pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan ijin lingkungan dilakukan dengan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait. Berkaitan dengan itu, kami melihat bahwa proses pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL ini baik dalam pengumuman AMDAL maupun ijin lingkungan terdapat beberapa hal
tindakan dari Pemrakarsa dan pemrintah yang berwenang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya proses penyusunan AMDAL khususnya pelibatan masyarakat dalam AMDAL baik dalam hal pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik oleh TWBI tidak sah hukum. Pendapat kami tersebut didasarkan pada alasan-asalan hukum diantaranya: A. Komposisi Kepesertaan (melanggar pasal 26 UU no 32 th 2009 jo. PP no 27 th 2012 jo. Permen LH No 17 th 2012) Sebagaimana surat undangan oleh TWBI no: 045/TWBI/L/III/2015 tertanggal 9 maret 2015, perihal undangan konsultasi publik AMDAL. Dalam lampiran undangan peserta, pihak TWBI tidak memenuhi Pasal 26 ayat (1), (2), (3) UU no 32 th 2009 jo. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) PP No. 27 th 2012 menyatakan: (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Di samping itu tidak memenuhi prinsip dasar pelaksanaan pelibatan masayrakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan sebagaimana Pasal 2 Permen no 17 th 2012 diantaranya prinsip: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; hal ini terlihat dari: 1. Tidak sepenuhnya mengundang masyarakat terdampak, misalnya: a. Kelompok Nelayan yang sumber penghidupannya di perairan Teluk Benoa. faktanya banyak nelayan-nelayan yang masih beraktifitas di Teluk untuk penghidupannya dan pihak yang paling terdampak dari proyek reklamasi Teluk Benoa. b. Bendesa Adat Desa Pekraman Kelan Kabupaten Badung (lingkar inti lokasi proyek), Bendesa Adat Desa Sidakarya Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya. Hal ini agak aneh padahal Desa Adat Kelan berdampingan dengan Desa Adat Kedonganan, Desa Adat Tuban. Desa Adat Kelan telah terpublikasi luas menolak reklamasi Teluk Benoa. Demikian pula di Desa Sidakarya ada beberapa komponen masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa sehingga seyogyanya lembaga ini diundang untuk mendapatkan informasi yang berkembang dalam masyarakatnya. c. Masyarakat di Kabupaten Karangasem, padahal kabupaten karangasem adalah daerah yang terdampak karena dijadikan sebagai sumber material reklamasi teluk benoa. Oleh karenanya, hal ini bertentang dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas.
2. Tidak sepenuhnya mengundang masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. PT.TWBI tidak mengundang organisasi ataupun forum-forum masyarakat yang selama 2 tahun mengadvokasi rencana proyek reklamasi. Hal tersebut seharusnya jelas diperhatikan jika PT. TWBI berniat baik untuk melakukan proses pelibatan masyarakat dalam AMDAL secara transparan, akuntabel dan berkualitas maka seharusnya masyarakat dalam kategori ini diundang dalam konsultasi publik, diantaranya: a. Sekaa Teruna-Teruni/STT (pemuda adat) yang secara terbuka dan terpublikasi menyatkaan sikap penolakan terhdaap rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI b. Tidak mengundang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai lembaga represetasi dari masyarakat di tiap kelurahan. c. Lembaga Swadaya masyarakat yang selama ini juga getol menolak reklamasi Teluk Benoa seperti: Forum Bali Dwipa dan juga lembagalembaga NGO yang mengadvoaksi reklamasi Teluk benoa. sementara PT. TWBI mengundang forum-forum masyarakat yang tergabung dalam gerakan keluarga besar pendukung revitalisasi teluk benoa secara terpisah-pisah. d. Tidak mengundang komponen masyarakat di bidang pariwisata, seperti: GIPI Bali (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) sebuah lembaga sektor pariwisata yang diakui oleh Ungdang-Undang padahal senyatanya proyek ini akan berdampak terhadap pariwisata Bali. Oleh karenanya, komposisi kepesertaan dari unsur masyarakat menjadi tidak berimbang dan tidak setara sehingga menyebabkan ketidak adilan dan melanggar prinsip kesetaraan pihak-pihak yang terlibat. PT TWBI dalam hal ini dapat diduga mempunyai niat yang tidak baik dalam pelaksanaan konsultasi publik AMDAL. B. Undangan tidak dilengkapi dengan dokumen informasi yang lengkap Pasal 26 ayat (2) UU no 32 th 2009 jo. Pasal 2 huruf a Permen no 17 th 2012 jo. Permen LH no 17 th 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, senyatanya PT. TWBI tidak melampirkan dokumen rencana usaha dan/atau kegiatan kepada peserta yang diundang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang diundang tidak dapat mempelahari secara utuh dan penuh rencana dari PT. TWBI dan hal tersebut akan berakibat pada tidak terpenuhinya prinsip dasar a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
Hal ini akan berakibat tidak tercapainya tujuan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas. C. Maladministrasi/terdapat proses tahapan AMDAL dalam hal pelibatan masyarakat dalam proses amdal. Bahwa proses saat ini dimulai dengan pengumuman AMDAL tambahan (Koran Radar Bali, 9 maret 2015. Pengumuman ini dinyatakan oleh PT. TWBI sebagai tindak lanjut terhadap : a. Konsultasi Publik AMDAL di Kabupaten Badung Bali tertanggal 29 Juni 2015 b. Berita acara rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat pembahasan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) no. 175/BA/Komisi/Dep.1-3/LH/10/2014 c. Ijin reklamasi Teluk Benoa no: 445/MEN-KP/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014. Terhadap hal tersebut, ada hal-hal yang janggal diantaranya: • Terdapat pengakuan atas proses konsultasi Publik yang dilakukan di Kabupaten Badung tertanggal 19 Juni 2015, padahal sebagaimana diakui pada point c, PT TWBI baru mendapatkan ijin lokasi tertanggal 25 Agustus 2015. Artinya Konsultasi Publik pembahasan AMDAL oleh PT TWBI dilakukan sebelum yang bersangkutan mendapatkan ijin lokasi Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin PT. TWBi yang belum mendapatkan ijin lokasi dapat melakukan tahap penyususnan AMDAL dengan melakukan konsultasi Publik pembahasan AMDAL? Kejanggalan tersebut dijuga dikuatkan dengan adanya pengumuman AMDAL oleh PT. TWBi di harian Fajar Bali tanggal 21 Juni 2014 serta ditempel di beberapa tempat salah satunya di kantor BLH Provinsi Bali. Kejanggalan inipun direspon oleh Ketua BLH Provinsi Bali yang di media massa menyatakan bahwa BLH Provinsi Bali mencabut pengumuman dari PT TWBI karena belum memiliki ijin lokasi (lihat Bali Post , 28 juni 2014, hal 1) •
Jika diteliti berdasarkan Perpres no 122 th 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, senyatanya perijinan yang mesti didapat adalah ijin lokasi yang selanjutnya dijadikan dasar hukum bagi pemegang ijin untuk menyusun: a) rencana induk; b) studi kelayakan dan c) rancangan detail reklamasi (vide: pasal 17 ayat (5) perpres no 122 th 2012) Selanjutnya mengenai ijin lingkungan (dalam hal ini AMDAL) dilakukan diatur dalam pasal 18 ayat huruf c sebagai kelengkapan permohonan ijin pelaksanaan reklamasi.
Dengan demikian maka senyatanya perpres no 122 th 2012 telah mengatur bahwa izin lingkungan dilakukan setelah pihak yang hendak melakukan kegiatan reklamasi
mendapatkan izin lokasi. Oleh karenanya hal yang sama seharusnya berlaku kepada PT. TWBI yakni pelaksanaan penyusunan AMDAL dilakukan setelah mendapatkan ijin lokasi sebagaimana diatur perpres no 122 th 2012. Artinya, secara hukum pelaksanaan pengumuman amdal dan konsultasi publik pembahasan AMDAL pada kurun waktu juni 2014 oleh PT. TWBI telah bertentangan dengan hukum khususnya Perpres no 122 th 2012. Namun dengan diakomodirnya proses yang bertentangan itu oleh pemerintah i.c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahkan melegitamasi proses terseut degan nyata-nyata menjadi dasar sebagai proses penyususnana AMDAL saat ini, termasuk pengumuman dan konsultasi publik yang dilakukan saat ini, maka senyatanya proses saat ini telah bertentangan hukum. Oleh karenanya ForBALI berpendapat pengumuman AMDAL (9 Maret 2015) dan Konsultasi Publik AMDAL 11 maret 2015 tidak sah hukum sehingga harus batal demi hukum.
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kami menyatakan sikap: 1. Proses penyusunan AMDAL oleh PT. TWBI khususnya atas pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL (baik; pengumuman amdal dan konsultasi publik AMDAL) tidak sah hukum. 2. Kami manyatakan tidak mengakui dan menolak serta tidak bertanggungjawab atas proses pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL (baik; pengumuman amdal dan konsultasi publik AMDAL) karena bertentangan hukum 3. Meminta pemrintah pusat i.c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membatalkan proses pelibatan masyarakat dalam penyususnan AMDAL dan kembali taat kepada hukum. 4. Meminta PT. TWBI dalam pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus tunduk kepada hukum yakni UU no 32 th 2009 juncto PP no. 27 th 2012 juncto Permen LH no 17 th 2012. 5. Kami dengan tegas menyatakan menolak proyek reklamasi Teluk Benoa yang dibungkus dengan jargon revitalisasi. Demikian surat pernyataan ini sekaligus sebagai nota protes serta keberatan kami. Pernyataan ini kami buat dengan sadar demi ibu pertiwi dan hak konstitusional kami yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Denpasar, 11 Maret 2015 Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi-Teluk Benoai (ForBALI)
I Wayan Suardana, S.H. Koordinator
Tembusan: Kepada Yth: 1. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Propinsi Bali 3. Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar Propinsi Bali 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) i
ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah: Desa Adat, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda Adat): Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, Banjar Adat Kedaton Kesiman Denpasar, ST. Dharma Kretih Br. Kedaton Kesiman Denpasar, ST. Yowana jaya, Banjar lebah, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh kori, STT. Ayu Nulus Gadung, STT. Eka Tunas Satya, Batubulan, STT. Abdi Utama, Marga, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Banjar Bukit Buwung Kesiman Denpasar, ST. Yowana Dharma Bhakti Banjar Rangkan Sari Suwung Kauh, ST. Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya, ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede Kedonganan Badung, STT. Setia Budi Banjar Sebual Jembrana, Organisasi Mahasiswa: BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota- Fakultas Teknik UNHI, Himpunan Mahasiswa Jururusan Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar. Komunitas Masyarakat dan Pemuda: JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolak Reklamasi (Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR). Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & Lady Rose Bali Timur, OutSIDers & Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas sepeda Alcoholic Rider, TAPALA (Teruna Pencinta Alam) Satak, Kayumas Kaja. Lembaga Swadaya Masyarakat: KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi. Seniman & Musisi: Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club. Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali.
