HASIL SURVEY PENILAIAN IKLIM USAHA DAN BDS

Direktorat Pemberdayaan UKM & Koperasi

HASIL SURVEY PENILAIAN IKLIM USAHA DAN BDS 1. 1.1

Penilaian Lingkungan Usaha Daerah Survey Lingkungan Usaha UKM Tujuan utama Survey adalah untuk memperoleh informasi dasar tentang kondisi lingkungan usaha di empat kabupaten/kota sebagai masukan utama dalam rangka merencanakan beberapa kegiatan bantuan teknis utamanya dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Survey iklim usaha UKM di empat kabupaten/kota dilaksanakan selama bulan Januari/Februari 2003 dengan mengambil sampel 70 UKM per lokasi. Gambaran mengenai karakteristik geografi dan survey UKM di setiap daerah terdapat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut: Tabel 1: Data dasar di lokasi survey Indikator Ekonomi Daerah Sragen Pati Populasi per km2 902 1,028 Luas daerah 942 1,149 PDB per kapita (Rp) 827,752 824,002 Pertumbuhan PDB (2000-2001) 2.26% 3% Sektor utama ekonomi Agri (38%) Agri (44%) Tingkat simpanan domestik bruto 37% 76% Kontribusi pendapatan daerah terhadap total 331,000 266,000 Pertumbuhan pendapatan daerah 6.59% 7.43% Jumlah pejabat pemerintah per 1000 kapita 14 10 Perubahan anggaran rutin (2000-2001) 189% 165% Perubahan anggaran pembangunan (2000-2001) 196% 206% Perubahan PERDA pasca desentralisasi 56% 70%

Data dasar UKM Status hukum usaha Tidak ada status hukum Milik pribadi (berstatus hukum) CV Perseroan terbatas Koperasi Operasi bisnis < 3 th 3 – 10 th > 10 th Ukuran bisnis < 5 pekerja tetap > 5 pekerja tetap Omzet < Rp 50jt/bl Omzet 50 – 100jt/bl Omzet > 100jt.bl Orientasi pasar % penjualan thd pembeli % penjualan thd pengepul Pasar local Pasar di propinsi Pasar di luar proppinsi

Tabel 2. Data Dasar UKM Sragen Pati

Parepare 1,090 99 1,629,952 5.17% Dagang (31%) 283% 801,000 9.15% 10 194% -24% 28%

Bulukumba 306 1,154 1,011,020 2.24% Agri (56%) 50% 387,000 4.98% 18 30% +25% 200%

Parepare

Bulukumba

33% 99% 0% 1% 0%

10% 81% 14% 2% 3%

7% 96% 3% 1% 0%

34% 97% 3% 0% 0%

8% 50% 42%

5% 24% 71%

16% 39% 45%

17% 54% 29%

55% 45% 23% 38% 39%

46% 54% 25% 9% 66%

81% 19% 55% 20% 25%

91% 9% 86% 10% 4%

21% 79% 37% 25% 38%

32% 68% 56% 32% 12%

57% 43% 68% 16% 16%

58% 42% 70% 20% 10%

Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


Kedua tabel data survey tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda diantara keempat daerah: Bulukumba (Sulawesi Selatan) menggambarkan suatu daerah khas pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah dan pertanian sebagai sektor ekonomi utama. Namun demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan dua daerah lain yang berbasis pertanian di Jawa Tengah (Pati dan Sragen). Dinamika ekonomi adalah terendah dibandingkan dengan daerah lainnya dengan pertumbuhan PDRB 2.24% yang jelas berada di bawah pertumbuhan PDB nasional. Kontribusi pendapatan daerah terhadap total pendapatan adalah terendah diantara semua daerah. Pada umumnya ukuran usaha adalah usaha mikro dengan 5 pekerja tetap dan omzet bisnis kurang dari Rp 50juta per tahun. Walaupun kebanyakan perusahaan telah berdiri lebih dari 3 tahun, tetapi tingkat formalisasi usahanya rendah. Hal yang sangat menonjol adalah perubahan PERDA setelah penerapan desentralisasi. Parepare (Sulawesi Selatan) menggambarkan suatu ekonomi semi-urban dengan perdagangan sebagai sektor utama. Survey menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi, dua kali lipat dibandingkan dengan dua daerah di Jawa Tengah, demikian pula pertumbuhan PDRB sebesar 5.17% adalah jauh diatas rata-rata. Parepare juga meraih peringkat tertinggi dalam tingkat simpanan domestik bruto, pendapatan pemerintah per kapita, dan kontribusi pendapatan lokal terhadap total pendapatan pemerintah. Hal yang mengejutkan adalah terdapat penurunan anggaran pembangunan padahal di daerah lainnya menunjukkan kenaikan yang postif. Di Parepare, kebanyakan usaha adalah juga usaha mikro tetapi dengan omzet per bulan relatif jauh lebih besar daripada di Bulukumba. Tingkat formalisasi usaha sangat tinggi, hanya 7% usaha yang tidak memiliki status badan hukum. Orientasi pasar serupa di kedua daerah di Sulawesi Selatan dengan kebanyakan perusahaan mempunyai orientasi pasar yang jelas. Pati dan Sragen (Jawa Tengah) menggambarkan daerah pedesaan di Jawa dengan pertanian sebagai sektor yang terpenting serta serupa dalam banyak hal, seperti kepadatan penduduk, PDRB per kapita dan laju PDRB yang hampir sama, hanya pendapatan pemerintah di Sragen jauh lebih tinggi daripada di Pati. Secara khusus, ukuran usaha di kedua daerah ini lebih besar daripada di Sulawesi Selatan, tetapi sekitar 50% masih merupakan usaha mikro dengan jumlah pekerja tetap kurang dari 5 orang. Namun demikian, omzet rata-ratanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaanperusahaan di Sulawesi Selatan. Tingkat pertumbuhan perusahaan yang berdiri kurang dari tiga tahun dengan tingkat yang rendah menunjukkan pengembangan ekonomi yang lebih statis. Jaringan pasar bisnis di Jawa Tengah lebih banyak berorientasi ke pasar propinsi dan lintas propinsi dibandingkan dengan orientasi pasar di Sulawesi Selatan. 1.2

Ringkasan Temuan Survey

Temuan utama dalam survey lingkungan usaha meliputi aspek sebagai berikut, yaitu: akses ke pasar (pasar input, output dan keuangan), infrastruktur, masalah yang berkaitan dengan birokrasi dan peraturan, formalisasi usaha (termasuk OSS) dan dampak desentralisasi. Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


Jawa Tengah Temuan utama survey di Jawa Tengah ialah: Akses bahan baku dan pemasaran merupakan masalah tertinggi diantara masalahmasalah lain yang dihadapi UKM. Masalah-masalah ini merupakan manifestasi hambatan-hambatan mendasar seperti: Infrastruktur: walaupun dari segi kuantitatif infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan di Sulawesi Selatan (mis. sambungan telepon, jalan aspal) tetapi infrastruktur dari segi kualitatif masih rendah. Infrastruktur komunikasi yang terbatas dan jaringan informasi yang belum berkembang diantara UKM membatasi akses ke informasi (mis. internet) Peraturan menghambat akses terhadap bahan baku pada sektor tertentu mis. sektor kayu

Gambar 1. Masalah yang Berkaitan dengan Bahan Baku Akses Keuangan dimana lebih dari 50% UKM telah mendapatkan kredit sangat tinggi. Namun demikian, masih terdapat 40% hingga 70% dari semua responden yang menyebut akses keuangan sebagai masalah sehingga menimbulkan pertanyaan apakah jasa keuangan yang telah ada memberikan solusi yang memadai untuk akses keuangan, mis. dari segi kredit investasi terhadap modal kerja. Diperlukan riset lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut.



Gambar 2. Infrastruktur Komunikasi dan Masalah yang terkait dengan Informasi Sulawesi Selatan Temuan utama survey di Sulawesi Selatan adalah: Akses bahan baku, pasar dan keuangan merupakan hambatan utama dari sudut pandang pemerintah maupun UKM. Masalah-masalah diatas merupakan manifestasi dari hambatan-hambatan yang lebih spesifik, yaitu: Tingkat formalisasi bisnis yang rendah berakibat pada hambatan akses terhadap kredit; prasyarat minimal akses terhadap kredit adalah kepemilikan ijin SIUP, sedangkan UKM mendapat hambatan untuk mendapatkan perijinan usaha. Peraturan dan retribusi yang berkaitan dengan bahan baku untuk sektor-sektor spesifik mengakibatkan hambatan akses input material, (mis. kayu) Infrastruktur komunikasi mengakibatkan hambatan pemasaran dan isolasi dari pasar Jaringan bisnis yang terbatas mengakibatkan hambatan informasi



Gambar 3. Hubungan antara Formalisasi Bisnis dan Akses Kredit

Gambar 4. Isolasi pasar akibat kelangkaan Infrastruktur Komunikasi

2.

Penilaian Rinci OSS

Semua kabupaten/kota yang menjadi mitra TA di daerah telah memiliki One-Stop Services, kecuali Kabupaten Bulukumba. Pada setiap daerah OSS berbeda dari segi penyediaan jasa, pendirian kelembagaan dan prosedur kerja. Perbedaan tersebut menyebabkan perbandingan model-model OSS tidak dapat dilakukan, karena OSS tersebut tidak mempunyai sistem monitoring dengan indikator kinerja yang jelas. Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


Tim Konsultan TA telah mengembangkan suatu perangkat patokan indikator (benchmark indicators), agar dapat membuat perbandingan diantara OSS di kabupaten/kota tersebut serta dapat digunakan untuk OSS lainnya di Indonesia. Perangkat benchmark indicator dikembangkan berdasarkan dua pertimbangan dasar, yaitu: • Bagaimana bentuk patokan yang dapat dipakai dan menarik bagi semua OSS serta dapat digunakan di masa mendatang • Hal apa yang sering dilakukan oleh semua atau kebanyakan OSS yang seyogyanya dapat dibuat standarisasi atau perbandingan? Sistem benchmark yang diusulkan terdiri dari sebuah indikator yang meliputi aspek efisiensi jasa seperti jumlah perijinan yang disetujui per anggota staf OSS, biaya rata-rata per ijin usaha yang disetujui, atau rasio kemandirian finansial OSS, selain itu termasuk pula indikator yang meliputi aspek mutu jasa seperti waktu rata-rata aktual pemrosesan setiap perijinan dibandingkan dengan sasaran waktu proses atau rasio keluhan. Penilaian rinci OSS akan menjadi tes pertama sejauh mana informasi yang diperlukan untuk menghitung indikator dapat disediakan. Apabila ternyata benchmark indicator tersebut layak, maka Tim Konsultan TA akan melakukan promosi sistem tersebut kepada pemerintah daerah lainnya.

Gambar 5. Benchmark OSS: Jasa Pelayanan dan Staf Efisiensi OSS: Gambar 7. berikut menggambarkan benchmark indicator efisiensi dari segi jumlah jasa pelayanan yang disediakan per staf/pegawai dan biaya rata-rata administratif per jasa pelayanan (biaya administratif bukan dari segi pembayaran nominal tetapi dari segi biaya administratif beban pemerintah)



Gambar 6. Benchmark OSS: Efisiensi Dampak OSS: biaya dan waktu untuk formalisasi usaha Suatu perbandingan dari segi biaya dan waktu untuk formalisasi usaha (lihat Gambar 8) antara keempat daerah jelas menunjukkan kenyataan bahwa hanya dengan mendirikan One-Stop Services saja tidak menjamin formalisasi usaha yang efisien.

Gambar 7. Perbandingan Formalisasi Usaha dari Segi Biaya dan Waktu Kesimpulan Hasil penilaian rinci menunjukkan bahwa OSS hanya akan dapat memberikan dampak yang diharapkan dari segi efektivitas (kepatuhan pada formalisasi usaha) dan efisiensi (pengurangan biaya dan waktu untuk UKM dan pengurangan biaya administrasi pemerintah), jika lembaga OSS mendapat dukungan politik penuh, pendirian kelembagaan yang memadai dan adanya reformasi administratif yang diperlukan. Tanpa pendirian Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


kelembagaan yang wajar dan monitoring yang sesuai dengan benchmark yang jelas, OSS mungkin hanya menambah langkah birokrasi tanpa membuat damapak yang positif bagi dunia usaha dan pemerintah. Tim konsultan TA membuat identifikasi perbaikan yang potensial untuk ketiga OSS hasil survey, yaitu: Sragen: Meningkatkan efisiensi jasa pelayanan dan mengenalkan sistem monitoring Meningkatkan profesionalisme diantara pegawai/staf Mengenalkan administrasi dengan komputer Sosialisasi keberdaan OSS diantara pemakai potensial dan publikasi benchmark untuk jasa-jasa pelayanan Menguatkan dasar hukum OSS untuk perubahan dari unit administrasi menjadi kantor Pati: Membuat diversifikasi jumlah jasa pelayanan dengan prioritas jasa-jasa yang terkait dengan usaha Meningkatkan efisiensi jasa-jasa pelayanan Menyederhanakan prosedur administratif Mengenalkan administrasi dengan komputer Mengenalkan dan mempublikasikan benchmark untuk jasa pelayanan Memperluas tanggungjawab OSS Parepare Meningkatkan efisiensi jasa pelayanan Menguatkan tanggung-jawab OSS Mengkaji ulang prosedur yang berlaku Bulukumba Mendirikan OSS, termasuk persiapan dasar hukum, struktur pertanggungjawaban dan jenis jasa pelayanan yang akan disediakan. 3.

organisasi,

Business Development Services (BDS)

Suatu titik awal untuk setiap intervensi dalam bidang BDS adalah dengan penggambaran komprehensif mengenai pasar BDS spesifik. Untuk itu Tim Konsultan TA akan melakukan penilaian (survey) pada sisi permintaan dan penawarannya. Tujuan survey BDS ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan BDS yang kualified berdasarkan permintaan UKM, dengan melakukan analisa tentang pasar BDS di 4 kabupaten/kota. Hasil survey merupakan input penting bagi ADB tA BDS dan kelompok kerja dalam mendisain intervensi yang khusus untuk BDS. Bekerjasama dengan Pokja di empat kabupaten/kota, Tim Konsultan TA mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi sasaran utama untuk intervensi BDS, yaitu: Sragen : tekstil (batik) dan mebel Pati : bengkel-bangkel kuningan dan industri pengolahan tapioka Bulukumba: industri pengolahan makanan dan kerajinan Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


Parepare : mebel dan bengkel-bengkel pengolahan logam

Focused Group Discussion (FGD) Penilaian spesifik sektor untuk BDS memerlukan informasi rinci tentang masalah relevan yang dihadapi BDS dari sektor tersebut. Agar mendapatkan gambaran masalahmasalah spesifik sector tersebut, maka dilaksanakan pra survey dan Focused Group Discussion di keempat kabupaten/kota. FGD memberikan informasi yang bernilai tentang sasaran sektor yang akan menjadi dasar pengembangan kuesioner spesifik sektor BDS. Berdasarkan hasil FGD, sejumlah bidang potensial untuk BDS telah diperoleh dari setiap sektor, contohnya di Kabupaten Sragen yang dipaparkan pada Tabel 3 berikut. Sektor Industri Mebel

Sektor Tekstil (Batik)

Masalah Akses pendanaan/finance Peralatan produksi Pengeringan kayu Kurang informasi pasar tentang harga dan pembeli Masalah bahasa dengan para konsumen asing Masalah Mutu dan harga bahan baku

Jasa Potensial Rencana usaha, hubungan ke bank Peralatan sewa-beli-leasing Fasilitas pengeringan kayu Jasa marketing

Jasa penterjemahan, jasa kontak para konsumen Jasa Potensial Jasa yang handal untuk pemasokan bahan baku, pembelian curah Modal kerja terbatas Rencana usaha, hubungan ke bank Desain baru Jasa desain dengan komputer Pasar terbatas Jasa perantara ‘Batik Sragen’ ditiru oleh produsen Jasa untuk hak intelektual, branding, lainnya labeling Akses terbatas ke fasilitas telpon Jasa komunikasi dan fax Tabel 3. Bidang Potensial untuk BDS di Kabupaten Sragen

Penilaian Sisi Permintaan BDS Penilaian sisi permintaan dilaksanakan melalui survey UKM secara kuantitatif. Karena keterbatasan anggaran, maka diputuskan untuk menggabung survey iklim usaha dan survey permintaan BDS. Namun demikian, gabungan kedua jenis survey tidak ideal, karena survey yang dibatasi untuk permintaan BDS akan berfokus pada pertanyaan spesifik kepada sektor sasaran saja sedangkan survey iklim usaha secara ideal meliputi semua sektor. Untuk mengatasi hal tersebut maka survey akan meliputi 4 sektor di setiap daerah termasuk dua sektor sasaran dan dua sektor UKM yang relevan per daerah. Implikasi dari konsep ini terhadap survey permintaan BDS ialah diperlukan kuesioner BDS yang generik untuk semua sektor dan kuesioner BDS spesifik untuk sektor sasaran.

3.1

BDS Generik



Secara mendasar survey UKM mencoba menjawab pertanyaan berikut: a) apa masalah utama UKM dalam menjalankan usahanya; b) kemana UKM bertanya apabila menghadapi masalah; c) apakah UKM menyadari keberadaan BDS dalam mengatasi masalah mereka, dan apakah UKM memanfaatkan jasa-jasa BDS tersebut. a)

Masalah utama UKM Masalah utama dalam menjalankan usaha di Jawa Tengah ialah akses pasar (sekitar 70% untuk kedua lokasi), akses keuangan (terutama di Sragen sekitar 70%), akses bahan baku (sekitar 35%) dan akses terhadap jasa komunikasi (terutama Sragen 40%) Hasil survey di Sulawesi Selatan menyatakan masalah utama yang hampir serupa dengan di Jawa Tengah, yaitu akses pasar, keuangan dan bahan baku. Namun demikian, di Sulawesi Selatan masalah lainnya yang sering terjadi adalah akunting, manajemen produksi, manajemen bisnis, dsb. b)

Kemana UKM bertanya Hasil survey untuk keempat lokasi hampir serupa; mula-mula pemilik usaha mencoba mengatasi masalah mereka sendiri atau bertanya kepada anggota keluarga, teman atau mitra bisnis. Jasa konsultan dari luar tidak pernah dipakai (kurang dari 5%) sebagai sumber informasi. c)

Kesadaran dan pemakaian jasa-jasa Hasil survey menunjukkan kesadaran dan pemanfaatan jasa-jasa yang sangat rendah di semua lokasi, bahkan di Sulawesi Selatan tidak ada sama sekali. Angka yang sangat rendah di Sulawesi Selatan mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa responden di kedua lokasi merupakan usaha mikro yang secara umum tidak pernah menggunakan jasa BDS. Hal yang mungkin pula terjadi adalah para interviewer tidak berada dalam posisi untuk menjelaskan arti Business Development Services kepada responden. Gambar 9 dan 10 berikut menggambarkan kesadaran dan pemakaian jasajasa untuk masalah-masalah yang paling sering terjadi di Pati dan Sragen.



Gambar 8. Kesadaran dan Penggunaan Jasa-jasa di Pati, Jawa Tengah

Gambar 9. Kesadaran dan Penggunaan Jasa-jasa di Sragen, Jawa Tengah 3.2

BDS Spesifik

Berdasarkan hasil FGD, Tim Konsultan TA mengidentifikasi jasa-jasa potensial yang dapat mengatas masalah-masalah spesifik sektor. Jasa-jasa tersebut adalah: Bulukumba, sektor pengolahan makanan: Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


Oven pengeringan, jasa pengemasan, jasa pengawetan makanan, registrasi produk, sertifikasi “halal” Parepare, sektor mebel: Oven pengeringan kayu, jasa ukiran kayu, penyewaan peralatan proses kayu, teknologi “knock down” mebel, pameran produk, daur ulang limbah, akses bahan baku (kayu) Pati, sektor pengolahan logam: Spectrometer, jasa peningkatan kualitas Pati, sektor pengolahan tapioca: Peralatan pengupas ketela, oven pengeringan produk Sragen, sektor mebel: Oven pengeringan kayu, penyewaan peralatan pengolahan kayu, pameran produk, daur ulang limbah Sragen, sektor batik: Registrasi merk dan desain, peningkatan kualitas produk, pameran produk

Gambar 10. Potensi Jasa-jasa Spesifik di Sulawesi Selatan



Gambar 11. Potensi Jasa-jasa Spesifik di Jawa Tengah: Sragen

Gambar 12. Potensi Jasa-jasa Spesifik di Jawa Tengah: Pati Kesimpulan Hasil survey jelas menunjukkan minat UKM yang lebih tinggi terhadap BDS spesifik daripada BDS generik. Dengan demikian TA akan berfokus pada fasilitasi jasa-jasa spesifik. Penilaian Sisi Penawaran BDS Berdasarkan analisa sisi penawaran BDS dan pemikiran awal mengenai potensi BDS, maka Tim Konsultan TA akan mengundang penyedia BDS dengan maksud untuk Sumber: Quarterly Progress Report No. 2 : Strengthening Business Development Services ADB TA INO 3829


memotivasi mereka agar mengembangkan dan menawarkan jasa-jasa yang dapat mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Berdasarkan proposal yang disampaikan oleh para penyedia BDS, maka Tim Konsultan TA akan memberikan dukungan spesifik dalam pengembangan produk dan peningkatan kapasitas.


HASIL SURVEY PENILAIAN IKLIM USAHA DAN BDS

Recommend Documents