Indonesia SCM Summit 2015:
Stimulus Iklim Investasi Bagi Peningkatan Kapasitas Nasional Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Jakarta, 14 April 2015
1
Outline • Peran Kementerian Keuangan Dalam Perekonomian Nasional : Hubungan Kebijakan Investasi dengan Kebijakan Fiskal Kerangka Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal • Dukungan Insentif dan Protektif Fiskal • Insentif Fiskal: Investment Allowance • Insentif Fiskal: Tax Holiday • Insentif Fiskal: Pembebasan PPN Impor • Insentif Fiskal: Pembebasan BM dalam Rangka Penanaman Modal • Insentif Fiskal: BMDTP Untuk Sektor Industri Tertentu • Protektif Fiskal: BMTP untuk Impor Produk Casing dan Tubing
BKF
2
Peran Kementerian Keuangan dalam Perekonomian Nasional
Hubungan Kebijakan Investasi dengan Kebijakan Fiskal
Arah Dan Kebijakan Investasi
Sinkronisasi Kebutuhan Akan Kebijakan Fiskal Yang Bersifat : •Insentif Untuk Investasi •Proteksi sektor dalam rangka peningkatan Investasi
Alat Kebijakan Fiskal •Kebijakan Penerimaan Negara •Kebijakan Belanja Negara
Tercapainya Kepentingan Nasional Dan Sinergi Antar Sektor Ekonomi
Arah dan Kebijakan Industri/Sektor
BKF
3
Peran Kementerian Keuangan dalam Perekonomian Nasional
Kerangka Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal PERTIMBANGAN EKSTERNAL • International best practice • Intensitas persaingan. • Komitmen Internasional
Penetapan Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Penanaman Modal
PERTIMBANGAN INTERNAL • Strategi /kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral. • Kepentingan pengembangan wilayah. • Tujuan pemberian insentif. • Pengaruh (importance) dari sektor ybs keterkaitan dengan sektor lain, besaran sektor secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dsb. • Sinkronisasi dengan kebijakan lain yang terkait.
BKF
KRITERIA INDUSTRI/BIDANG USAHA
INSENTIF MENURUT PROYEK • Pionir • Prioritas Tinggi
• Pionir • Prioritas Tinggi
PRINSIP DASAR • Prinsip keadilan dan netralitas perpajakan. • Dampak ekonomi (analisis Cost-Benefit). • Efisiensi administratif. • Kelayakan secara komersial.
KLASIFIKASI WILAYAH • Wilayah Maju • Wilayah Berkembang • Wilayah Tertinggal
POLA UMUM PEMBERIAN INSENTIF
KOMBINASI
INSENTIF MENURUT WILAYAH • Wilayah Maju • Wilayah Berkembang • Wilayah Tertinggal
4
Dukungan Insentif dan Protektif Fiskal Insentif Fiskal Pajak Penghasilan: a. Tax Allowance Ref: PP 52 Tahun 2011 (PP tersebut sudah direvisi dan ditandatangani oleh Presiden tapi belum mendapatkan update nomor PPnya) b. Tax Holiday Ref PMK No 130/PMK.011/2011 sttd PMK No 192/PMK.011/2014
Dukungan insentif fiskal & Protektif fiskal
PPN Pembebasan PPN atas impor dan/atau pengalihan BKP Strategis (ref: PP31/2007) Bea Masuk: a. Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal untuk Kegiatan Penanaman Modal (Ref: PMK 76/PMK.011/2012) b. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun anggaran 2015, al. Untuk Sektor Industri Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal (Ref: PMK 249/PMK.011/2014)
Protektif Fiskal Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Casing dan Tubing (Ref: PMK 108/PMK.011/2013)
BKF
5
Insentif Fiskal: Tax Allowance
Dasar Hukum: Pasal 31A UU 36/2008 - UU Pajak Penghasilan PP 1/2007 jo. PP 62/2008 jo. PP 52/2011* PMK 144/PMK.011/2012 tanggal 3 September 2012**
Bentuk Fasilitas: 1. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. 2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat menjadi setengah dari jangka waktu penyusutan dan amortisasi yang berlaku normal. 3. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri menjadi 10% atau tarif yang lebih rendah menurut tax treaty. 4. Perpanjangan masa kompensasi kerugian dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
Keterangan: •PP 52 saat ini sudah direvisi dan ditandatangani oleh Presiden. Revisi PP tersebut sedang menunggu penomoran oleh Sekretariat Negara ** PMK tersebut sedang dilakukan revisi final dan rencananya Bulan April -Mei ini , Revisi PMK tersebut akan terbit.
BKF
6
Insentif Fiskal: Tax Allowance
Penerima Fasilitas: Wajib Pajak yang berhak menerima insentif investment allowance :
Wajib Pajak badan dalam negeri; Berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; dan Melakukan penanaman modal pada bidang usaha atau daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, yaitu:
BKF
a.
Bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I (52 bidang usaha); atau
b.
Bidang-bidang usaha tertentu di daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (77 bidang usaha).
7
Insentif Fiskal: Tax Holiday
Dasar Hukum: UU 25/2007 - UU Penanaman Modal PMK 130/PMK.011/2011 sttd PMK 192/PMK.011/2014
Bentuk Fasilitas: 1. Pembebasan Pajak Penghasilan badan dalam jangka waktu 5 s.d. 10 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. 2. Tambahan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 tahun pajak sejak berakhirnya fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan sebagai masa transisi sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan secara penuh.
Penerima Fasilitas: WP badan baru yang termasuk industri pionir. Mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp1 Triliun. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total penanaman modal. Berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya dilakukan 12 bulan sebelum PMK ini mulai berlaku.
BKF
8
Insentif Fiskal: Tax Holiday
BKF
Cakupan Industri Pionir: Industri logam dasar; Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (petrokimia); Industri permesinan; Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau Industri peralatan komunikasi.
9
Insentif Fiskal: Pembebasan PPN Impor
Dasar Hukum: Pasal 16B UU 8/1983 j.o. UU 42/2009 - UU PPN PP 12/2001 j.o. PP 31/2007 - Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Bentuk Fasilitas: o Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) strategis, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. o Termasuk dalam kriteria BKP strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan yang terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
BKF
10
Insentif Fiskal: Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal
Dasar Hukum: PMK 176/PMK.011/2009 jo 76/PMK.011/2012
Bentuk Fasilitas: Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal.
Pemberian Fasilitas terkait: Pembangunan Pengembangan Pembangunan atau Pengembangan dengan pertimbangan penggunaan TKDN min 30%
Obyek Fasilitas: Mesin: setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun untuk pembangunan atau pengembangan industri Barang dan Bahan: semua barang atau bahan, komposisinya, yang digunakan sebagai bahan menghasilkan barang jadi.
BKF
instalasi pabrik, peralatan terlepas yang digunakan tidak melihat jenis dan atau komponen untuk
11
Insentif Fiskal: BMDTP Untuk Sektor Industri Tertentu
Dasar Hukum: PMK 249/PMK.011/2014
Bentuk Fasilitas: Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) diberikan kepada sektor industri tertentu, antara lain Sektor Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal yang beralku sampai dengan 31 Desember 2015.
BKF
12
Protektif Fiskal: Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) Impor Casing dan Tubing
Dasar Hukum: PMK 108/PMK.011/2013
Bentuk Protektif Fiskal: Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk berupa casing dan tubing dari besi atau baja tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 2 3/8 inci sampai dengan 14 inci, dengan yield strength PSI atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan dengan pos tarif ex 7304.29.00.90.
Pengenaan BMTP: No
BKF
Periode
Tarif Bea Masuk Tindak Pengamanan
1
Tahun Pertama, dengan periode 1 tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini
Rp. 28.439 per kilogram
2
Tahun Kedua, dengan periode 1 tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Pertama
Rp. 28.001 per kilogram
3
Tahun Ketiga, dengan periode 1 tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Kedua
Rp. 27.564 per kilogram
4
Tahun Keempat, dengan periode 1 tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Ketiga
Rp. 27.126 per kilogram 13
Terima Kasih
BKF
14
