29
BAB
III
PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENARIK
KEPERCAYAAN INVESTOR ASING
3.1
Iklim Investasi Di Indonesia Yang Tidak Kondusif. Mesin penggerak roda perekonomian suatu negara yang akan dapat
bertahan lama terletak pada gairah Investasi. Setelah memasuki masa reformasi
dan krisis ekonomi pada tahun 1997. ganah Investasi negara-negara maju ke Indonesia mengalami penunrnan yang cukup nyata, tentu saja hal
ini semakin
rnernpersulit pemulihan ekonomi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Secara
bertahap pemerintah Indonesia mencoba tmtuk mengembalikan kepercayaan investor supaya berminat kembali berinvesfasi di Indonesia.
Meski belum hrmbuh dengan meyakinkan, nalnun dalam 2 tahun teralihir
ini, gairah Investasi mulai muncul kembali seiring dangan membaiknya sektor perbankan meskipun belumlah dapat dikatakan bahwa seLlor perbankan s*dah sehat. Namtm sudah bisa dideteksi adanya indikasi
positif yang dihrjukan oleh
sejumlah bank yang mulai berani melalrukan ehspansi kredit, meraih laba balrkan mancanangk an tar get
1
ab a
y ang I ebih tinggi pada tahun
2
002
.
Hal yang paling mencemaskan pada perekonomian Indonesia adalah kurs nrpiah yang tidak stabil. Sejalan dengan melemahnya rupiah, indikator lain yang
juga sangat sensitif yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek jakarta. Analisis yang paling masuk akal terhadap merosotnya rupiah dan IHSG adalah nrntuhnya kepercayaan para investor terhadap masa depan perekonomian
Indonesia (A.Tony prasetrianto, Indonesia kehilangan pilmor, 200 I ).
30
Hubungan lndonesia dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Singapura kurang mengembirakan. Namun bantuan ekonomi secukupnya masih
diterima Indonesia melalui negara donor. Bagi yang berwawasan nasionalis kondisi begini dianggap ideal bagi Indonesia, dimana kita tidak lagi dielu-elukan oleh pihak barat dan penanaman modal asing tidak mau menyerbu masuk. (Hadi soesastro, perspektif global, 200 1 )
Dalarn perspektif global, kedudukan Indonesia mengalami kemerosotan
tajam sehingga negara ini dinilai yang terburuk di dunia. lndonesia tidak lagi menmik bagi penanam modal Asing, sehingga selama tahun 1999-2000 kita mengalami disinvestasi neto dari PMA. Banyak penanam modal asing sudah tidak
lagi mengambil sikap wait and see melihat kondisi lndonesia yang semakin memburuk dan sudah bersiap memilih
n.g*u
lain untd< berinvestasi. (Ibid, 77).
Negara ini sudah lama kehilalgan perekat sosialnya. Solidmitas yaitu rasa
kebersamaan sudah pudar dalam kehidupan masymakat ditambah lagi pernbangwran bangsa yang sudah lama berhenti. Idealisme tidak diberi tempat
dalarn kehidupan kanasyaraliatan. Para elite politik mengejar kedudukan demi
kekayaan dan kekuasaan. Aparat hularm yang komp semakin mematahkan semangat solidaritas.
Pada masa lalu pamor Indonesia
di dunia intemasional
bersurnber dari
berbagai faktor seperti besarnya negara, jumlah penduduk yang banyak dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namum faktor-faktor dasar ini belum berarti jika tidak diikuti dengan kinerja yang baik. Selaina 30 tahun hingga
tahtm 1997 ekonomi Indonesia telah tumbtth 7Y, setahun, dan secara umum telah tercapai stabilitas politik.
31
KJnda atau hasil yang telah dicapai tersebut awalnya memang
dapat
dijadikan petunjuk, tetapi kebijakan pemerintah suatu negara juga mempakan
faktor yang meilenhrkan pamornya
di dunia internasional,
Lembaga-lernbaga
Intemasional seperti World Ekonomic Forum (WEF) Institute for Management
Development
(iMD),
keduanya berkedudukan
mengumumkan peringkat suatu negara
di
swiss, setiap
tahun
dinilai dari segl daya saing
internasionalnya secara luas.
Peringkat
ini
ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor
kebijakan suatu negara seperli keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Selain itu juga faktor-faktor kelembagaan seperti kelernbagaan perbankan, hukum dan bahkan kelembagaan politik juga merupakan penentu bagi posisi internasional suatu negara.
Peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain rendah menuntt ukr,ran WEF dan
di
Asia
IMD. Bila masalah kelembagaan dan kepastian
hukum merupakan elemen pokok dalarn penentnan fondamental ekonomi, maka Indonesia
juga dianggap buuk. Masalah pernerintahan kini meduduki salah satu
tempat teratas dalam menilaiposisi suatu negara. Selama lcrisis moneter, para investor yang bergerak di industri manufaktor
umumnya lebih banyak menahan atau menangguhkan kegiatan usaha mereka sampai berakhimya sidang Lrmum MPR dan terpilihnya presiden baru pada tahun
1999. Setelah itu mereka bam memulai kegiatan produksi meskipur sarnpai
sekarang situasi keamanan belum terlalu mendukung. meningkatnya kegiatan ekspor akhir-akhir
Jadi
sebenarnya
ini bukan karena ada investasi baru,
tetapi lebih karena disebabkan pemafaatan kapasitas dan investasi yang sudah ada selama ini.
32
Kegiatan produksi disektor manufaklor diawali lagi oleh para investor yang telah memulai usahanya di Indonesia, setelah presiden Abdurrahman Wahid
terpilih sebagai presiden pada bulan Olctober 1999. Para investor yakin ikiim usaha akan lebih kondusif karena pemerintah yang baru tersebut dinilai lebih legitimate.
Namun sentimen positif tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena
kemudian situasi keamanan bukan semakin pulih tetapi justru gangguan keamanan cenderung rneningkat. Sementara itu para elite politik terus bertengkar
nymis tidak ada habis-habisnya. Pada saat bersamaan tuntutan dari kalangan buruh terhadap perusahaan juga meningkat. Para bumh seolah-olah mendapat peluang unhrk memperluas tuntutannya setelah pemerintah memperkenalkan keputusan mentri Tenaga Kerja ( Kepmen
)no
150 tahun 1999. Kepmen tersebut
intinya berbunyi bahwa karyawan yang mengundurkan diri berhak mendapat pesangon dari perusahaan. Masalah perburuhan
ini banyak dikeluhkan oleh pma
investor (Iahja Gunawan Dredja, 2001).
Selain masalah perselisihan perburuhan, masalah lain yang dikeluhkan para pengusaha adalah penegakkan hukum. Hingga saat
ini
aparat keamanan
belum banyak berbuat terhadap aksi-aksi kejahatan yang muncul diberbagai tempat di Indonesia.
3.2
Investor Masih Bersikap Nfenunggu. Pada tahun 2000 tedadi peningkatan risk anversion (penghindaran resiko)
ymrg luar biasa oleh investor unhrk negara berkembang. Investor tidak mau mengambil resiko. Banyak investor yang takut untuk berinvestasi dinegara yang sedang berkembang karena resiko yang tinggi.
33
Unhrk Indonesi4 penghindara resiko terjadi kmena ada kontraksi pada ketersediaan dana global unftrk investasi. Alasan lain adalah kenaikan harga
minyak didalam negeri. Hal ini menakutkan investor Singapur4 khususnya yang banyak berinvestasi dibidang manufaktor, khususnya dipulau Batam dan Bintan yang mendomjnasi harnpir 75% dantotal investasi Singapura di Indonesia.
Banyak alasan bagi para investor untuk mengambil kebijakan yang sifatnya menanti langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lndonesia dalam mananggulagi krisis ekonomi. Indonesia pada saat
ini
dianggap
sebagai salah satu negara yang sangat tidak aman untuk berinvestasi. Demikian
juga dengan pemerintah Singapura yang melilrat bahwa secara umurn keadaan
Iklim investasi di lndonesia knrang
menguntungkan pada saat-saat
pemerintah Singapura tetap optimis berinvestasi
di
ini,
namun
Indonesia khususnya
diwilayah Propinsi Riau dengan Batam dan Bintan, sebagai daerah trljuan utama investasi.
Seperti halnya banyak investor lainnya, investor dari Singapura juga gamang melihat langkahJangkah restmkhrrisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah lndonesia tidak mengambil langkah-langkah yang cukup berarti terhadap terpuruknya indeks dibursa saharn, karena sejauh ini
pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi pada masalah rekapitalisasi,
privatisasi dan penjualan aset berbagai perusahaan yang dimitiki oleh konglomerat. Pasar menginginkan pemerintah menciptakan jalan keluar yang
lebih ssrius. Misalnya bila pemerintah ingin menjual saham BUMN, maka pemerintah hants menciptakan iklim di pasar modal agar menggairahkan investor.
34
Di
Indonesia semangat restmkturisasi hanya berlangsung sebentar.
Ketika melihat keadaan sudah agak membaik, kemudian muncul purgenduran semangat karena pebisnis rupanya menganggap bahwa tanpa restnrklurisasi tetap bisa hidup.
Indonesia
juga dinilai oleh para investor belum dapat membersihkan
penyakit ekonominya sehingga sembuh dan masih sangat terpengaruh setiap kali muncul guncangan internal. Konflik internal yang dominan terjadi adalah krisis kepercayaar dari masyarakat terhadap kine{a pernerintah sehingga seringkali memunculkan demo-demo yang berakibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
dollar. Resiko-resiko seperti
itu ditambah lagi potensi dari eksternal shock
membuat investor asing berfikir berulang kali untuk masuk Indonesia.
3.3
Kebijakan Pemerintah Dalam Investasi Pasca Otonomi Daerah. (klang-Udang no. 22 tahun 1999, IV, Tentang Kewenangan Daerah Pasal
7
Ayal 1, "Kewenangan daerah
mencalanp kewenangan dalam selunth bidang
pemerintahan, kecuali ka,venangan dalam bidnng politik luar negari, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta key,enangen hidang lain
(UdangUndang Otonomi Daerah, 2001 ).
Otonomi daerah yang muncul aliibat adanya desakan dari daerah agar pusat
tidak
sewenang-wenang, dengan cara pendistribusian kekuasan mauplrn
wewenang yang "dulunya" dipegang oleh pusat keseluruhan agar didistribusikan ke daerah. Peratrran tentang Otonomi daerah sesungguhnya sudah ada sejak dulu
yaitu dengan adanya undang-undang otonomi daerah no.5 tahun 1974 tentang
35
pokok-pokok pemerintahan di daerah dan undang-undang no.5 tahun
1979
tentang pemerintahan desa. Sekarang digantikan oleh undang-undang no.22 tahun
1999 dan urdang-undang no.25 tahun 1999 tantang perimbangan kekruasaan daerah dengan pusat.
Hal lain dan mendasar yang sscara khas dimiliki Undang-Undang nomor 22
tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 adalah keberadaan beberapa pasal yang mengatur melaksanakan htrbungan
dan
memungkinkan pemerintah daerah
luar negeri atau hubungan internasional. Hal itu
diperkuat dengan dikelurkannya Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, khususnya yang termuat pada pasal
1.
Keberadaan undang-undang ini tentu saja membuat banyak perbadaan yang
signifikan dalam konsepnya. It4aksudnya,
jika
undang-undang
ini dilakulian
dengan benar maka akar ada banyak sekali perubahan peraturan yang harus dilakukan oleh pusat mauplln daerah. Salah satunya dalam hal kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi oleh daerah sendiri, yang dengan sendirinya membebaskan daerah untuk mencari sumber-sumber ekonomi (keuangan) sediri, tanpa hams
bergantung dengan pusat. Daerah pun harus kreatif dalam mencari modal dan penghasilannya sendiri agar otonomj daerah benar-benar efehif dan efisisen. Jadi daerah tidak saja membuka kesempatan pada investasi dari dalam negeri saj4 tetapi dari luar negeri juga.
Namun tentu saja unhrk menumbuhkan kepercayaan investor khususnya investor manca negara diperlukan kodisi yang menunjang, misalnya keamanan, dan lain-lain. Kodisi yang menunjang
investasi asing di daerah.
ini mutlak diperlukan untuk menumbuhkan
Otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah membawa suatu keadaan
jng
meilguntungkan dan merugikan bagi daerah sendiri. Maksudnya bagi
'rrah-daerah yang kaya akan sumber daya maka kesempatan urtuk ::ngernbangkan potensinya akan sangat besm dan otomatis pemasukan daerah
.isa
befiambah daerah pun akan bertambah, sedangkan bagi daerah-daerah kecil
l alg sedikit sumber daya, otonomi daerah dapat rnerupakan suatu keadaan yang
ingat merugikan. Namrn
sesrmgguhnya keadaan ini tidak perlu telalu dirisaukan.
Pamer-intah daerah harus
kreatif, apabila keadaan daerahnya tidak kaya akan
'.rmber
daya alam, maka daerah dapat dikembangkan menjadi daerah industri,
raik industri kecil maupun industri besar. Kalau sudah membicamkan indqstri, dengan sendirinya akan diperlukan :rrestasi karena biasanya pemerintah daerah hanya punya sedikit kemampuan :nruk memberikan modal yang terganhrng jr.unlahnya dengan industri yang alian dibangun. lnvestasi-investasi kecil biasanya cukup dari investor lokal, namun ':rnruk investasi-investasi besar biasanya hams urengundang investor-investor
asing (lnvestor Manca Negara). Mengundang investor asing sampang susah. Sesungguhnya keadaan/iklirn yang menunjang
itu
gampang-
itu sudah cukup
bagi investor asing, diantaranya perahran-peraturan yangjelas atau dengan kata I
ain kebij akan-kebij akan y ang j elas.
Kebijakan adalah salah satu alat rurtuk memakmurkan ralgrat, artinya pemerintah membuat kebijakan
ini tujuan ut,rmanya ialah
memakmurkan
rakyatnya, usaha dan perseorangan grrna keperluan investasi baik maupun di luar negeri.
di
dalam
37
Salah satu konsekunsi diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah tidak
boleh terlampau menggantungkan diri kepada subsidi dari pemerintahan pusat. Mereka harus berfikir dan berjuang keras bagai mana menghidupi "dirinya sediri"
salah satu alternatif meningkakan pendapatan
Asli Daerah (PAD)
adalah
menggalakan perekonomian dan perindustrian daerah, termastik didalamnya adalah rnorgundang investor asing. Akibatnya, setiap daerah harus bersaing dengan daerah lainnya dalam upaya menarik investor asing maupun lokal.Maka, masing-masing daerah hams bersaing memberikan kemudahan dan kenyamanan lingkungan kepada para investor tsb.
Oleh sebab itu, kebijakn yutgjelas dan tepat sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi kesimpang siurax peratumn yang pastinya akan membingingkan para investor, dan akhimya akan memgikan batam sendiri.
setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya benrsaha mencari negara/ daerah yang memiliki pemerintahan stabil dan bersahabat unhrk tujuan bisnisnya. Kestabilan pemerintahan dapat teriihat salah sahmya dengan sistematis
dan jelasnya suatul kebrjakan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan. Kebtjakan yang dikeluarkan suatu pemerintahan dapat merupakan indikator
kestabilan suatu bangsa. lnvestor tentu saja akan memilih negara yang berpemerintahan stabil baik ekonomi maupun politiknya, agar mereka dapat aman menginvestasikan modalnya.
